abstrak - repository.umrah.ac.idrepository.umrah.ac.id/2289/1/may...

1

PENGARUH RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN, RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN, RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BINTAN PERIODE 2013-2016

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH),

Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Email : [email protected]

ABSTRAK

Perkembangan Daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era

baru dalam pelaksanaan Orde baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan

desenteralisasi fiskal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan jasa kesehatan, retribusi

pelayanan kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan banguanan, retribusi izin trayek

secara simultan terhadap pendapatan asli daearah Kabupaten Bintan. Metode

pengambilan sampel penelitian ini adalah teknik sampling jenuh teknik samping

jenuh bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative

(mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari

suatu populasi.. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji analisis regresi berganda.

Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan antara retribusi parkir

tepi jalan umum, retribusi pelayanan jasa kesehatan, retribusi pelayanan

kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan banguanan, retribusi izin trayek terhadap

pendapatan asli daearah Kabupaten Bintan.

Kata Kunci : Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan,

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan Dan RetribusiIzin Trayek, Pendapatan Asli Daerah

mailto:[email protected]

2

PENDAHULUAN

Perkembangan Daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era

baru dalam pelaksanaan Orde baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan

desenteralisasi fiskal. Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi

Daerah. Di satu pihak Otonomi Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No.

22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang

perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang

sekarang telah diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran

untuk membangun daerah secara optimal, tidak lagi terkonsentrasi dipusat.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan

fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan

pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan membutuhkan tersedianya dana yag besar pula untuk membiayai

kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah

daerah di laporkan kepada APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah

untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintah. Dengan belanja yang

semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk

kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan

belanja pemerintah, maka di harapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih

baik dan ksejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah retribusi parkir tepi jalan

umum, retribusi pelayanan jasa kesehatan, retribusi pelayanan kepelabuhananan,

retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin trayek, berpengaruh terhadap

pendapatan asli daearah Kabupaten Bintan baik secara parsial maupun simultan.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi

parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan jasa kesehatan, retribusi pelayanan

3

kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan banguanan, retribusi izin trayek terhadap

pendapatan asli daearah Kabupaten Bintan.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,

hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu

saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan

yang dibawa akan diparkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir.

Menurut Siahaan (2013:9), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah

penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Setiap upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan diperlukan sebuah jasa

pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3

Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang dimaksud Retribusi Pelayanan

Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas

keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan

tempat pelayanan kesehatan lainya yang sejenis.

4

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Menurut Siahaan (2013:12), retribusi pelayanan kepelabuhanan kapal

merupakan pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap kegiatan pelayanan

kepelabuhanan. Pelayanan kepelabuhanan kapal merupakan pelayanan pada

pelabuhan kapal perikanan atau bukan kapal perikanan termasuk fasilitas lainya

dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki atau dikelolah oleh pemerintah daerah

tidak termasuk yang dikelolah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian

izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Menurut Siahaan (2013:15), retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah

pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini

adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya,

agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang

berlaku.

Retribusi Izin Trayek

Trayek merupakan lintasan kendaraan umum untuk pelayannan jasa angkutan

orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan

perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Menurut

Siahaan (2013:16), retribusi Izin Trayek, pemberian izin kepada orang pribadi ata

badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau

beberapa trayek tetentu.

5

Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,

adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

HI : Diduga Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum berpengaruh Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Bintan Priode 2013-2016.

H2 : Diduga retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Priode 2013-2016.

H3 : Diduga retribusi pelayanan kepelabuhanan berpengaruh secara parsial

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Priode 2013-2016.

H4 : Diduga retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh secara parsial

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Priode 2013-2016.

Retribusi Parkir Tepi

Jalan Umum

(X1)

Retribusi Pelayanan

Kesehatan

(X2)

Retribusi Pelayanan

Kepelabuhanan

(X3)

Retribusi Izin Trayek

(X5)

Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan

(X4)

Pendapatan Asli Daerah

(Y)

6

H5 : Diduga retribusi izin trayek berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan

asli daerah Kabupaten Bintan Priode 2013-2016.

H6 : Diduga retribusi parkir tepi jalan umum, retirbusi pelayanan jasa kesehatan,

retribusi pelayanan kepelabuhanan retribusi izin mendirikan bangunan,

retribusi izin trayek berpengaruh secara simultan terhadap pendaptan asli

daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Priode 2013-2016.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini yaitu laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Bintan (DPPKD) tahun 2013-2016. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh retribusi parkir tepi jalan umum,

retirbusi pelayanan jasa kesehatan, retribusi pelayanan kepelabuhanan retribusi izin

mendirikan bangunan, retribusi izin trayek terhadap pendaptan asli daerah terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Priode 2013-2016.

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, dan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi variabel – variabel

independen yaitu retribusi parkir tepi jalan umum, retirbusi pelayanan jasa kesehatan,

retribusi pelayanan kepelabuhanan retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin

trayek serta variable dependennya yaitu pendapatan asli daerah. Informasi data yang

diperlukan diperoleh dari Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Bintan (DPPKD).

Populasi dan Sampel

Menurut Sangadji & Sopiah (2010:185) Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, Menurut Sugiyono (2014:73)

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

7

tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative

(mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari

suatu populasi.

Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang,

maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih

besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah

populasinya.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji

asumsi klasik (uji normalitas, multikoliniearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas),

uji analisisi regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji t, uji f dan koefisien

determinasi). Metode ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel

terikat dengan variabel-variabel bebas. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir tepi jalan umum,

retirbusi pelayanan jasa kesehatan, retribusi pelayanan kepelabuhanan retribusi izin

mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta variable dependennya yaitu

pendapatan asli daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1

Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PAD 48 8985798947,42 32307533268,64 14008030210,0538 5370600427,40131 RPTJU 48 ,0000 15000000,0000 7302083,333333 2852284,6075154 RPKS 48 9420000,0000 581545600,0000 90209585,000000 119183036,8757951 RPK 48 130605000,0000 432000000,0000 265690550,687500 72266650,4424760 RIMB 48 152100,0000 3727140425,0000 242210672,333333 600751546,4168967 RIT 48 ,0000 1550000,0000 405208,333333 386976,7686871 Valid N (listwise)

48

8

Sumber : Data diolah, SPSS V.21.0

Dari hasil statistik deskriptif tabel di atas, penjelasan dari masing-masing

variabel akan diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah dengan nilai n = 48 memiliki nilai minimum

Rp. 898.579.894,42 dan nilai maximum Rp. 323.075.332,68 dengan mean

Rp.140.080.302,10 dan standar deviasi sebesar Rp.53.706.004,27 hal ini

menunjukan bahwa variasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan sampel

tergolong cukup relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi relatif kecil.

2. Variabel Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dengan nilai n = 48 memiliki nilai

minimum Rp.0 dan nilai maximum Rp.150.000,00 dengan mean Rp.730.208,33

dan standar deviasi sebesar Rp.285.228.460 hal ini menunjukan bahwa variasi

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Bintan sampel tergolong cukup

relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi relatif kecil.

3. Variabel Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan nilai n = 48 memiliki nilai

minimum Rp.942.000 dan nilai maximum Rp.581.545.600 dengan mean

Rp.90.209.585,00 dan standar deviasi sebesar Rp.119.183.036 hal ini

menunjukan bahwa variasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bintan

sampel tergolong cukup relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi relatif

kecil.

4. Variabel Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan nilai n = 48 memiliki nilai

minimum Rp.130.605.000 dan nilai maximum Rp.432.000.000 dengan mean

Rp.265.690.550,68 dan standar deviasi sebesar Rp.72.266.650, hal ini

menunjukan bahwa variasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sampel

tergolong cukup relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi relatif kecil.

5. Variabel Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan nilai n = 48 memiliki nilai

minimum Rp.152.100 dan nilai maximum Rp.37.271.404,25 dengan mean

Rp.24.221.067 dan standar deviasi sebesar Rp.600.751.546, hal ini menunjukan

bahwa variasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sampel tergolong cukup

relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi relatif kecil.

9

6. Variabel Retribusi Izin Trayek dengan nilai n = 48 memiliki nilai minimum

Rp.0 dan nilai maximum Rp.15.500,00 dengan mean Rp.405.208,33 dan standar

deviasi sebesar Rp.386.976 hal ini menunjukan bahwa variasi Retribusi Izin

Trayek sampel tergolong cukup relatif stabil dan penyimpangan data yang

terjadi relatif kecil.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas Sebelum LN One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 48

Normal Parametersa,b

Mean ,0000002 Std. Deviation 5297580984,75472100

Most Extreme Differences Absolute ,231 Positive ,231 Negative -,165

Kolmogorov-Smirnov Z 1,602 Asymp. Sig. (2-tailed) ,012

a. Test distribution is Normal.

Sumber data diolah SPSS V.21.0

Dari hasil pengujian pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil nilai

Kolmogorov-Smirnov adalah 1,602 dan signifikan pada 0,012, sehingga dapat

disimpulkan nilai (Asymp. Sig. (2-tailed) 0,012 > 0,05), maka disimpulkan bahwa


pelayanan kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek,

dan pendapatan asli daearah tidak terdistribusi secara normal. Maka dari itu penulis

menggunakan semi LN untuk mendistribusikan data menjadi normal. Semi LN yang

di lakukan hanya di Y saja untuk menormalkan data. Sedangkan data X tidak di LN

kan karena data X masih ada angka berupa 0.

Hasil Uji Normalitas Sesudah LN One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 48

Normal Parametersa,b

Mean 0-E7, Std. Deviation ,30391775

10

Most Extreme Differences Absolute ,189 Positive ,189 Negative -,108

Kolmogorov-Smirnov Z 1,308 Asymp. Sig. (2-tailed) ,065

a. Test distribution is Normal.


Dari hasil pengujian pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil nilai

Kolmogorov-Smirnov adalah 1,308 dan signifikan pada 0,065, sehingga dapat

disimpulkan nilai (Asymp. Sig.(2-tailed) 0,065 > 0,05), maka disimpulkan bahwa


pelayanan kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek,

dan pendapatan asli daearahterdistribusi secara normal sehingga dapat untuk

menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Scatterplot


Dari hasil pengujian pada gambar di atas, dengan melihat sebaran titik-titik

yang acak, baik diatas, maupun dibawah angka 0 dari sumbu Y, dapat disimpulkan

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Uji heteroskedastisitas

dalam penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Spearman yaitu dengan melakukan

11

analisis korelasi spearman antara residual dengan masing-masing variabel

independen.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah, SPSS V.21.0

Dari hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat korelasi antara variabel

retribusi pelayanan kesehatan dengan unstandardized residual memiliki nilai

signifikasi 0,104. Korelasi antara variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan dengan

unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,825. Korelasi antara variabel

retribusi izin mendirikan bangunan dengan unstandardized residual memiliki nilai

signifikasi 0,695. Korelasi antara variabel retribusi izin trayek dengan unstandardized

residual memiliki nilai signifikasi 0,590 karena nilai signifikansi semua variabel lebih

besar dari 0,05 maka dapat dismpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients

a

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

12

1

(Constant) 23,094 ,214 107,694 ,000 RPTJU -5,606E-009 ,000 -,051 -,337 ,738 ,976 1,024

RPKS 9,448E-011 ,000 ,036 ,239 ,812 ,993 1,007

RPK 8,363E-010 ,000 ,194 1,254 ,217 ,946 1,057

RIMB 5,125E-011 ,000 ,099 ,654 ,517 ,992 1,008

RIT 3,028E-008 ,000 ,038 ,243 ,809 ,943 1,060

a. Dependent Variable: LN_PAD


Dari hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance

variable retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 0,976, nilai tolerance variabel

retribusi pelayanan jasa kesehatan sebesar 0,993, nilai tolerance variabel retribusi

pelayanan kepelabuhanan sebesar 0,946, nilai tolerance variabel retribusi izin

mendirikan bangunan sebesar 0,992 dan nilai tolerance variabel retribusi izin trayek

sebesar 0,943 semuanya lebih dari 0,1 atau Tolerance > 0,1 dan untuk nilai VIF

variabel retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 1,024, nilai VIF variable retribusi

pelayanan jasa kesehatan sebesar 1,007, nilai VIF variabel retribusi pelayanan

kepelabuhanan sebesar 1,057, nilai VIF variabel retribusi izin mendirikan bangunan

sebesar 1,008 dan nilai VIF variabel retribusi izin trayek sebesar 1,060 dan semua

nilai variabel kurang dari 10 atau VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan

tidak terjadi multikolonieritas.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 a ,051 -,062 ,32150 1,482

a. Predictors: (Constant), RIT, RIMB, RPKS, RPTJU, RPK b. Dependent Variable: LN_PAD


Dari hasil pengujian pada tabel di atas hasil uji autokorelasi menggunakan

Durbin-Watson tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin-Watson adalah

1,622 ini berarti Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2, sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

13

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients

a





1

(Constant) 23,094 ,214 107,694 ,000 RPTJU -5,606E-009 ,000 -,051 -,337 ,738 ,976 1,024

RPKS 9,448E-011 ,000 ,036 ,239 ,812 ,993 1,007

RPK 8,363E-010 ,000 ,194 1,254 ,217 ,946 1,057

RIMB 5,125E-011 ,000 ,099 ,654 ,517 ,992 1,008

RIT 3,028E-008 ,000 ,038 ,243 ,809 ,943 1,060



Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta regresi sebesar 23,094 menyatakan jika variabel retribusi parkir

tepi jalan umum, retribusi pelayanan jasa kesehatan, retribusi pelayanan

kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin trayek

sama dengan 0 (nol), maka pendapatan asli daerah adalah sebesar 23,094.

2. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 5,606 menunjukkan hasil yang

berlawanan arah, yaitu setiap kenaikan retribusi parkir tepi jalan umum

sebesar 1% maka akan penurunan pendapatan asli daerah sebesar 560,6%

dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.


berlawanan arah, yaitu kenaikan retribusi pelayanan jasa kesehatan sebesar

1% maka akan penurunan pendapatan asli daerah sebesar 948,8% dengan

asumsi variabel lainnya adalah konstan.

14


berlawanan arah, yaitu retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 1% maka

akan penurunan pendapatan asli daerah sebesar 836,3% dengan asumsi

variabel lainnya adalah konstan.


berlawanan searah, yaitu penurunan retribusi izin mendirikan bangunan

sebesar 1% akan menambahkan pendapatan asli daerah sebesar 512,5%

dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.


berlawanan arah, yaitu kenaikan retribusi izin taryek sebesar 1% akan

menambahkan pendapatan asli daerah sebesar 302,8% dengan asumsi variabel

lainnya adalah konstan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) Coefficients

a





1

(Constant) 23,094 ,214 107,694 ,000 RPTJU -5,606E-009 ,000 -,051 -,337 ,738 ,976 1,024

RPKS 9,448E-011 ,000 ,036 ,239 ,812 ,993 1,007

RPK 8,363E-010 ,000 ,194 1,254 ,217 ,946 1,057

RIMB 5,125E-011 ,000 ,099 ,654 ,517 ,992 1,008

RIT 3,028E-008 ,000 ,038 ,243 ,809 ,943 1,060



Dari hasil pengujian pada tabel di atas, terlihat bahwa hasil pengujian

hipotesis retribusi parkir tepi jalan umum mendapatkan statistik Uji t sebesar -0,337

dengan nilai signifikan sebesar 0,738. Hasil Uji t tersebut menunjukan bahwa nilai

signifikan 0,738 > 0,05, maka dari hasil pengujian diatas Ho diterima dan H1 ditolak

artinya retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum secara parsial tidak berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan periode 2013-2016.

15


hipotesis retribusi pelayanan kesehatan mendapatkan statistik Uji t sebesar 0,239

dengan nilai signifikan sebesar 0,812. Hasil Uji t tersebut menunjukan bahwa nilai

signifikan 0,812 > 0,05, maka dari hasil pengujian diatas Ho diterima dan H1 ditolak

artinya retribusi pelayanan kesehatan secara parsial tidak berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan periode 2013-2016.


hipotesis retribusi pelayanan kepelabuhanan mendapatkan statistik Uji t sebesar

1,254, dengan nilai signifikan 0,217. Hasil Uji t tersebut menunjukan bahwa nilai

signifikan 0,217 < 0,05, maka dari hasil pengujian diatas Ho diterima dan H1 ditolak

artinya retribusi pelayanan kepelabuhanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan periode 2013-2016.


hipotesis retribusi izin mendirikan bangunan mendapatkan statistik Uji t sebesar

0,654 dengan nilai signifikan 0,517. Hasil Uji t tersebut menunjukan bahwa nilai

signifikan 0,517 > 0,05 maka dari hasil pengujian diatas Ho diterima dan H1 ditolak

artinya retribusi izin mendirikan bangunan secara parsial tidak berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan 2013-2016.


hipotesis retribusi izin trayek mendapatkan statistik Uji t sebesar 0,243 dengan nilai

signifikan 0,809. Hasil Uji t tersebut menunjukan bahwa nilai signifikan 0,809 > 0,05

maka dari hasil pengujian diatas Ho diterima dan H1 ditolak artinya retribusi izin

trayek tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan 2013-

2016.

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) ANOVA

a

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression ,233 5 ,047 ,450 ,811

b

Residual 4,341 42 ,103

16

Total 4,574 47 a. Dependent Variable: LN_PAD b. Predictors: (Constant), RIT, RIMB, RPKS, RPTJU, RPK



diperoleh nilai f hitung sebesar 0,450 < f tabel 2,66 dengan nilai signifikan 0,811 >

0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya


pelayanan kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin

trayek secara simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Kabupaten Bintan 2013-2016.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 a ,051 -,062 ,32150 1,482

a. Predictors: (Constant), RIT, RIMB, RPKS, RPTJU, RPK b. Dependent Variable: LN_PAD


Dari hasil pengujian pada tabel di atas, nilai Adjusted R Square sebesar -0,062

atau 0,62% berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 0,62% oleh

variabel retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan jasa kesehatan, retribusi

pelayanan kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin

trayek sedangkan 99,38% dipengaruhi oleh variabel lain.

17

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pengujian hipotesis dan pembahasan pada bab

sebelumnya mengenai Pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi

Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan Dan Retribusi Izin Trayek Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Bintan Periode 2013 – 2016, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel retribusi parkir tepi jalan umum menunjukkan bahwa

retribusi parkir tepi jalan umum tidak mempunyai pengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Periode 2013-2016.

2. Secara parsial variabel retribusi pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa

retribusi pelayanan kesehatan tidak mempunyai pengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Periode 2013-2016.

3. Secara parsial variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan menunjukkan

bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak mempunyai pengaruh

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Periode 2013-2016.

4. Secara parsial variabel retribusi izin mendirikan bangunan menunjukkan

bahwa retribusi izin mendirikan bangunan tidak mempunyai pengaruh

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Periode 2013-2016.

5. Secara parsial variabel retribusi izin trayek menunjukkan bahwa retribusi izin

trayek tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten

Bintan Periode 2013-2016.

6. Secara simultan variabel retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan

kesehatan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi izin mendirikan

bangunan dan retribusi izin trayek menunjukkan bahwa variabel independen

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,811 > 0,05. sehingga artinya variabel

independen mempunyai tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat ditolak atau

diterima. Dan dari hasil uji koefisien determinasi (R2) membuktikan bahwa

18

variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan presentase

sumbangan sebesar 0,062 atau 0,62% dipengaruhi faktor lain yang tidak

dijelaskan dalam model regresi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk

penelitian selanjutnya yaitu:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Bintan agar lebih dapat meningkatkan potensi

dalam pengelolaan retribusi yang ada didaerahnya sehingga dapat dijadikan

sumbangan pemikiran dalam menangani isu-isu strategis yang ada.

2. Di dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independent

namun peneliti menyarankan agar menambah variabel Independent. Karena

masih banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan

asli daerah selain retribusi daerah misalnya pajak daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah.

3. Untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis untuk dapat

menggunakan populasi yang lebih luas agar hasilnya semakin dapat

dipertanggung jawabkan.

19

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah.

Yogyakarta : Graha Ilmu

Ahmad Yani. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di

Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Arikunto. Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :

Rineka Cipta

Danang. Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung : PT Refika

Aditama Anggota Ikapi

Elza Pargulistia. 2013. Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bangka Barat. Universitas Bangka Belitung

Hidayah. siti suprihatin. 2014. Pengaruh Retribusi Parkir Umum. Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dan Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode

2010 – 2013. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang

Ghozali. Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21

(Update PLS Regresi). Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit UNDIP

Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto. 2012. Penagihan Pajak Pajak Pusat Dan

Pajak Daerah. Bogor. Ghalia Indonesia

Istijianto. 2009. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran. Jakarta : PT. Gramedia

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi

Novianty. Syarifah Shella. 2014. Pengaruh Pungutan Pajak Reklame. Pajak Parkir.

Pajak Penerangan Jalan. Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Tanjungpinang. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Tanjungpinang

Rohimah. riza. 2014. Pengaruh Retribusi Parkir. Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor. Retribusi Izin Trayek. Dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpiang. Skripsi. Universitas

Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang

20

Rumengan. Jemmy. 2010. Metodologi Penelitian Dengan SPSS. Batam : Uniba Pres

Santoso. Singgih. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media

Komputindo

Siahaan. Marihot P. 2013. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung :

Alfabeta

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif

Dan R&D). Bandung : Penerbit CV. Alfabeta

Sumanto. 2014. Teori dan Aplikasi Metode Penelitian. Yogyakarta : CAPS

Sunyoto. 2011. Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis. Yogyakarta : CAPS

Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di

Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha

Kabupaten Bintan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomo 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Perizinan Tertentu Kabupaten Bintan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah

abstrak - repository.umrah.ac.idrepository.umrah.ac.id/2289/1/may...

Documents