Upload File

pengelolaan dan retribusi – pengendalian ......retribusi daerah, retribusi pengendalian menara...

  • Home
  • Documents
  • PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI – PENGENDALIAN ......Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum dan daerah diberi kewenangan memungut
4
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 2014 PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014, LD KOTA BUKITTINGGI 2014 NOMOR 2: 34 HAL PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ABSTRAK: a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah: - bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dan sarana publik yang berfungsi khusus di dalam penyelenggaraan telekomunikasi; - bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan efisiensi, keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum; - bahwa dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum dan daerah diberi kewenangan memungut retribusinya; b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); - Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); - Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); - Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Upload: others

Post on 02-Feb-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

  • PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

    2014

    PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014, LD KOTA BUKITTINGGI 2014

    NOMOR 2: 34 HAL

    PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN

    DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

    ABSTRAK:

    a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

    - bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, menara telekomunikasi merupakan salah satu

    infrastruktur pendukung dan sarana publik yang berfungsi khusus di dalam penyelenggaraan

    telekomunikasi;

    - bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Kota Bukittinggi

    perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan efisiensi,

    keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum;

    - bahwa dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

    Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum dan

    daerah diberi kewenangan memungut retribusinya;

    b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

    - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

    Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

    Nomor 20);

    - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

    - Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

    - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

    Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3817);

    - Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

    - Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi,

    Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

  • - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun

    1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

    - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

    - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

    - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

    Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

    - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

    - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

    - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

    - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5049);

    - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5234);

    - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran

    Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

    - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4578);

    - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

    Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

  • - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar

    Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

    - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Insentif

    Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

    Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

    Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

    Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

    - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05)

    - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

    (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);

    - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rancangan Pembangunan Jangka

    Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

    Tahun 2006 Nomor 08);

    - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

    Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

    - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi

    (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04)

    - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

    Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

    - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

    Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);

    c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

    - Azas dan Tujuan;

    - IMB Menara Telekomunikasi

    - Pelaksanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi

    - Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama

    - Penertiban IMB

    - Pembongkaran

    - Kerjasama

    - Jaminan Keselamatan

  • - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

    - Pembinaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

    - Ketentuan Penyidikan

    - Ketentuan Pidana

    STATUS :

    - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

    - Diundangkan pada tanggal 03 Februari 2014

    PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

    2014

    PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014, LD KOTA BUKITTINGGI 2014

    NOMOR 2: 34 HAL

    PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

    ABSTRAK:

    a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

    · bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dan sarana publik yang berfungsi khusus di dalam penyelenggaraan telekomunikasi;

    · bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan efisiensi, keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum;

    · bahwa dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum dan daerah diberi kewenangan memungut retribusinya;

    b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

    · Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

    · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

    · Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

    · Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

    · Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

    · Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

    · Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

    · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

    · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

    · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

    · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

    · Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

    · Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

    · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

    · Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

    · Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    · Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

    · Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

    · Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

    · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

    · Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05)

    · Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);

    · Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);

    · Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

    · Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04)

    · Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

    · Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);

    c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

    · Azas dan Tujuan;

    · IMB Menara Telekomunikasi

    · Pelaksanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi

    · Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama

    · Penertiban IMB

    · Pembongkaran

    · Kerjasama

    · Jaminan Keselamatan

    · Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

    · Pembinaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

    · Ketentuan Penyidikan

    · Ketentuan Pidana

    STATUS :

    · Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

    · Diundangkan pada tanggal 03 Februari 2014


PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH · Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi ... Retribusi Jasa Umum ... Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA · PDF filekegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan ... Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah · Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Retribusi Pelayanan

Peraturan - jatengprov.go.id · 2020. 6. 4. · 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM …

Retribusi Pengendalian Menara TelekomunIkasiditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2013/KAB_ACEHJAYA_4...Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi kabupaten/kota;

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN … · 2014. 9. 12. · PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN

WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN … fileUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ...eprints.undip.ac.id/61760/1/07_PERTIWI.pdf · analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … · 2015. 11. 4. · yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, ... Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007...Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah. 17. Retribusi Jasa

PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

BUPATI MAMASA PERATURAN DAERAH KABUPATEN ......undangan retribusi daerah. 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

pajak retribusi daerah

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH & RETRIBUSI DAERAH …keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/Sesditjen Bina Keuda-BATAM.pdf · KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

PAJAK DAERAH&RETRIBUSI DAERAH

PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web

PEMERINTAH PROPINSI JAWATENGAH PERATURAN …jdihukum.jatengprov.go.id/jdih/PERDA/Tahun 2002/perda_no_8_tahun... · Pajak Daerah Dan ... tentang Pengendalian Pencemaran ... Retribusi

retribusi pemakaian kekayaan daerah

KEPUTUSAN BUPATI PATI - jdih.setjen.kemendagri.go.id filetentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI · daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah dikoordinasikan dengan Menteri 1 Pasal ... penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KabupatenNgawi-2010-20.pdfperaturan daerah kabupaten ngawi nomor 20 tahun 2010 tentang retribusi pengendalian

Retribusi daerah power point

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH · h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah,

KAJIAN POTENSI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

BUPATI MUSI RAWAS · 2013-02-13 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Peiayanan Kepelabuhan merupakan jenis retribusi daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan

SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAHdpmptsp.boyolali.go.id/upload/download... · SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH SPdoRD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah) Perihal:

PERDA 04-2011 TTG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU · tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti

BERITA DAERAH KOTA BOGOR Nomor 32 Tahun 2013 Seri ......PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2013

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ... · yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pajak pendapatan pemerintahan daerah di kota Palembang yaitu pajak

Retribusi Pengendalian Menara TelekomunIkasi JAYA_4_2013.pdf · RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ... MENARA TELEKOMUNIKASI. BAB I ... Undang-Undang Dasar Negara Republik