abdul fiqih-feb.pdf
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
1/172
SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANGERANG
PADA TAHUN 2004-2008
Oleh
ABDUL FIQIH
104082002675
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431/2010
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
2/172
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
3/172
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
4/172
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
5/172
i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Abdul Fiqih
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 21 April 1986Agama : Islam
Alamat Perum Taman Kedaung JL Melati 1 A1/18
Pamulang-Tangerang SelatanKode Post : 15412
No. Tlp/HP : 021-96971386/ 0857-8015-4286
PENDIDIKAN FORMAL
1. MIN Rungkang-Losari-Brebes Lulus Tahun 1998
2. MTs Salafiyah Syafiiyah Babakan- Ciwaringin-Cirebon Lulus Tahun 2001
3. MAN Model Babakan-Ciwaringin-Cirebon Lulus Tahun 20044. S1 Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lulus Tahun 2010
PNDIDIKAN NON-FORMAL
1. Pondok Pesantren Asrorurrofiah Babakan-Ciwaringin-Cirebon 1998-2001
2. Pondok Pesantren AL-Faqih Babakan-Ciwaringin-Cirebon 2001-2004
PENGALAMAN ORGANISASI
1. PMII komisariat Fakultas Ekonomi UIN Jakarta 2005
2. Wakil Ketua DPM-J Akuntansi 2005
3. Anggota Tim Sukses Capres BEM-J Akuntansi 20054. Pernah Aktif di KPMDB Jakarta Raya
5. Staff Bidang Keilmuan IMMAN Cabang Jakarta 2004-2005
6. Ketua Bidang Humas & Senora IMMAN Cabang Jakarta 2005-20067. Sekretaris Umum IMMAN Cabang Jakarta 2006-2007
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
6/172
ii
ABSTRACT
The aim of research is to know the influence of region taxes, retribution, and
region owned company, after legal income to the realization of PAD at Tangerang City
from 2004-2008 and to know what efforts DPKAD of Tangerang City do to improve the
income of PAD in Tangerang City. And method of research that I used is an analysismethod and multiply regression test, while a sample that I used is date time series of pure
income report per year from 2004-2008 by method of purposif sampling.
Final conclusion is independent variable: are taxes, retribution, company and
other legal income, simultaneously it can explain and influence significantly the
realization of revenue of PAD 0,846% or 84,6% partially taxes and other revenue
influence legally while two other variables: region retribution and region owned
company do not influence significantly to the realization of revenue at PAD.
Keyword: are taxes, retribution, owned company result, other legal revenue and
realization of revenue of PAD
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
7/172
iii
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah terhadap realisasi PAD Kota
Tangerang pada tahun 2004-2008 dan mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh
aparatur DPKAD Kota Tangerang untuk meningkatkan realisasi penerimaan PAD KotaTangerang. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis dan uji
regresi berganda. Sampel yang digunakan adalah rentetan data laporan penerimaan Pendapatan
Asli Daerah pertahun dari tahun 2004-2008. dengan menggunakanpurposif sampling.
Kesimpulan terakhir adalah bahwa variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah secara simultan mampu
menjelaskan dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PAD sebesar 0,846 atau
84,6%. Sedangkan secara parsial hanya pajak dan pendapatan lain-lain yang sah yang
berpengaruh signifikan, sedangkan dua variabel lain yaitu retribusi daerah dan hasil perusahaan
milik daerah secara parsial kurang berpengaruh secara signifikan terhadap relasasi penerimaan
PAD Kota Tangerang.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Pendapatan Lain-
lain Yang Sah dan Realisasi Penerimaan PAD.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
8/172
iv
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat dan kasih sayang Allah dengan ridha-Nya serta petunjuk-Nya,
dengan segala kekuasaan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur
senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam pemilik
hidup yang hakiki, pemilik kekayaan yang sempurna, pemilik ilmu yang maha luas
tiada terkira, raja dari segala manusia jin malaikat dan makhluk lainnya yang lemah,
Maha Suci Allah dari segala sifat yang dimiliki oleh makhluk-Nya. Dengan rahmat -
Nya, serta kemurahan-Nya kepada semua hamba-Nya, penulis hamba yang lemah
serta banyak kekuarangannya ini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudulAnalisis
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di
Kota Tangerang Periode 2004-2008. Shalawat dan salam semoga Allah panjatkan
kepada Rasulllah SAW yang telah mengibarkan panji islam di muka bumi dengan
petunjuk serta inayah-Nya yang tiada terkira, sehingga kita sebagai manusia yang
mempunyai akal dan hati menjadi manusia yang mulia dan sempurna, semoga Allah
SWT dapat mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya yang mengikuti ajaran
Muahmmad Rasulullah SAW,pemilik akhlaqul karimah,manusia agung kekasih Allah
yang sempurna tanpa cela.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademik di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi, dengan penuh kesadaranbahwa skripsi ini tedapat kelemahan-kelemahan dan jauh dari kesempurnaan
(kesempurnaan hanya milik Allah), walaupun begitu, penulis hamba yang dhaif ini
tetap memakai kode etik dan aturan-aturan yang berlaku layaknya sebuah karya
ilmiah yang tanpa diragukan lagi keilmiahannya. Skripsi ini tidak akan selesai
penulisannya begitu saja tanpa bantuan dari semua manusia yang turut berjasa dalam
penggarapan skripsi saya ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu atas kesadaran dan kerendahan hati hamba
yang dhaif ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya tak bisa diukur
dalamnya dengan meter yang tak terhingga kepada:
1. Walidainie Orang Tua (semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan
menyayanginya) Bapak Ahmad Zaini dan Ibu Siti Aminah yang Alhamdulillah
selalu memberikan semua dukungan dan fasilitas yang saya butuhkan selama saya
study, saya sangat bersyukur kepada Allah mempunyai orang tua sebaik engkau,
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
9/172
v
tanpa rasa kesal dan pamrih,yang selalu memberikan pelajaran bagaimana
menjalani hidup yang diridhoi Allah, mendidik dari kecil dengan penuh nuansa
religius. Keringat, tangisan air mata dan kesedihanmu sungguh saya tak bisa
membalas jasa-jasamu sampai kapanpun,hanya doa kepada Allah agar engkau
senantiasa sehat, diberikan umur panjang, dimurahkan rizqinya, dimudahkan
segala urusannya, dihilangkan segala beban dan kesulitannya, dijauhkan dari
segala bahaya, diridhoi atas segala pebuatannya dan diampuni segala dosa-dosa
engkau, Ya Allah semoga engkau selalu menyayangi beliau,sebagaimana dia
menyayangiku dari kecil tanpa rasa pamrih Aamiin. Adik-adik sayaAhmad Fauzi,
Irfan Zidny, Wilda Turrahmah semoga kelak engkau menjadi manusia-manusia
yang mulia baik disisi Allah maupun dalam padangan manusia Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku dosen pembimbing I yang mudah-
mudahan senantiasa ikhlas ditengah-tengah kesibukannya untuk meluangkan
waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Rini, SE, Ak, M.Si selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar
membimbing dan memberikan solusi atas segala kesulitan yang penulis temukan
sehingga bisa selesai.
4. Bapak Afif Sulfa SE, Ak, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Ibu Yessi Fitri SE, Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatulah Jakarta.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta atas semua
curahan ilmu dan perhatiannya.
7. Bapak Taufiq S.E, M.Si selaku Kasi Pendaftaran dan Pendataan Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang yang telah memberikan
izin untuk riset dan data-data kepada penulis serta bantuan lain yang penulis
butuhkan.
8. Teruntuk yang special dinda Nurul engkau adalah Khadijahku disaat aku dalam
tekanan dan menenangkan segala beban pikiranku, engkau adalah Aisyahku disaat
aku kesulitan dalam menghadapi masalah-masalahku dan memberikan solusi yang
melegakan hatiku, semoga engkau menjadi seperti Siti Khadijah dan Siti Aisyah
dalam hidupku.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
10/172
vi
9. Untuk semua teman-teman seperjuangan baik di IMMAN Jakarta, KMSGD,
HIMA-CITA, KPMDB, PPMB, MAKOM ALBAB (Majelis Komunikasi Alumni
Babakan) Khususnya angkatan 2004.
10. Untuk teman-teman akuntansi C 2004 dan juga anak pajak A 2004 semuanya
terima kasih.
11. Untuk teman-teman kosan dulu semoga anda sukses semua.
Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang namanya
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala
kebaikan dan ketulusannya menjadi amal kebaikan dan dibalas kebaikan dengan
berlipat ganda.
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis
dan umumnya bagi pembaca sekalian.
Jakarta, September 2010
Penulis
Abdul Fiqih
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
11/172
vii
DAFTAR ISI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................ i
ABSTRACT........................................................................................................... ii
ABSTRAK ............................................................................................................. iii
KATA PENGANTAR........................................................................................... iv
DAFTAR ISI.......................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ................................................................................................. x
DAFTAR GAMBAR............................................................................................. xi
DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah . 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Sumber Penerimaan Daerah 9
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .. 9
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .. 10
a. Pajak Daerah ... 10
b. Retribusi Daerah . 35
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah .. 40
d. Pendapatan Lain-lain Yang Sah . 40
B. Pajak dan Ruang Lingkupnya ... 41
1. Definisi Pajak 41
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
12/172
viii
2. Fungsi dan Tujuan Pajak ...... 43
3. Sistem Pemungutan Pajak . 45
4. Syarat-syarat Pemungutan Pajak .. 47
5. Azas Pemungutan Pajak 49
6. Pengelompokan Pajak ... 49
7. Tarif Pajak .... 51
8. Kewajiban dan Hak-hak Wajib Pajak ... 53
C. Pajak Dalam Pelaporan Keuangan Daerah 55
D. Penelitian Sebelumnya .. 57
E. Kerangka Pemikiran ... 59
F. Hipotesis 61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian . 62
B. Metode Penentuan Sampel . 62
C. Metode Pengumpulan Data 63
D. Metode Analisis dan Uji Hipotesis 64
E. Operasional Variabel Penelitian ... 71
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kota Tangerang 73
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi DPKAD......... 82
C. Analisa dan Pembahasan ... 104
1. Perbandingan RealisasiPenerimaan PAD . 104
2. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, HPMD dan
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
13/172
ix
Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2004-2008 112
a. Uji Asumsi Klasik .... 112
1. Hasil Uji Normalitas Data . 112
2. Hasil Uji Multikolonieritas ... 113
3. Hasil Uji Heterokedastisitas . 114
4. Hasil Uji Autokorelasi .. 115
b. Uji Hipotesis 116
1. Uji Koefisien Determinasi 116
2. Hasil Uji F 118
3. Hasil Uji t . 119
c. Perbandingan Analisis Penulis dengan Penelitian-penelitian
Sebelumnya .. 124
3. Upaya-upaya ang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang
Khususnya DPKAD Dalam Meningkatkan Penerimaan PAD
Di Kota Tangerang .. 127
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 129
B. Implikasi . 133
C. Saran ... 134
DAFTAR PUSTAKA 136
LAMPIRAN .. 138
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
14/172
x
DAFTAR TABEL
Tabel Keterangan Halaman
1.1 Target dan Realisasi PAD ................................................. 4
2.1 Pajak Reklame Permanen ................................................. 25
2.2 Pajak Reklame Insendentil ................................................. 25
4.1 Kapasitas Produksi, Distribusi Dan Air Terjual.. 81
4.2 Realisasi Penerimaan PAD ................................................. 104
4.3 Hasil Uji Multikolonieritas ................................................. 113
4.4 Hasil Uji Autokorelasi ........................................................ 116
4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi ........................................ 116
4.6 Hasil Uji F .......................................................................... 1184.7 Hasil Uji t ........................................................................... 119
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
15/172
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar Keterangan Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran..................................................................... 60
4.1 Grafik Perkembangan Penerimaan PAD...................................... 107
4.2 Hasil Uji Normalitas Data............................................................ 113
4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas............ 115
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
16/172
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Keterangan Halaman
1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah,
Pendapatan Lain-lain yang Sah dan PAD Tahun2004..............................................................................................138
2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah,Pendapatan Lain-lain yang Sah dan PAD Tahun
2005..............................................................................................139
3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, RetribusiDaerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah,
Pendapatan Lain-lain yang Sah dan PAD Tahun
2006 .............................................................................................140
4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah,Pendapatan Lain-lain yang Sah dan PAD Tahun
2007..............................................................................................141
5 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, RetribusiDaerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah,
Pendapatan Lain-lain yang Sah dan PAD Tahun
2008..............................................................................................142
6 Out put Regresi Berganda dalam SPSS V13 ..............................143
7 Out put Regresi Berganda dalam SPSS V13 ..............................144
8 Out put Regresi Berganda dalam SPSS V13 ..............................145
9 Out put Regresi Berganda dalam SPSS V13 ..............................146
10 Out put Regresi Berganda dalam SPSS V13 ..............................147
11 Out put Regresi Berganda dalam SPSS V13 ..............................148
12 Out put Regresi Berganda dalam SPSS V13 ..............................149
13 Struktur Organisasi DPKAD Kota Tangerang.............................150
14 Struktor Organisasi Pemerintah Kota Tangerang ........................151
15 Surat Izin Penelitian/Riset............................................................152
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
17/172
xiii
16 Surat Rekomendasi Penelitian LINMAS Kota
Tangerang ....................................................................................153
17 Surat Keterangan Hasil Wawancara ............................................155
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
18/172
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik dimana
didalamnya dikenal adanya daerah-daerah otonom sebagai konsekuensi
dianutnya asas desentralisasi sesuai dengan ketentuan UU No.12 tahun
2008, Maka Ada 2 (dua) tingkatan daerah otonom (yaitu daerah yang
berhak mengurus rumah tangganya sendiri), yang dibagi menjadi daerah
tingkat I (Propinsi) dan daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota Madya).
Sejalan dengan UU No.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah
dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta UU No.28 tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pemerintah daerah baik
pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten maupun kota telah diberikan
wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui
otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah. Dimana
otonomi daerah mensyaratkan adanya kemandirian dibidang pembiayaan/
keuangan. Keuangan ini penting karena tidak ada satu kegiatan pemerintah
pun yang tidak membutuhkan biaya. Keuangan merupakan salah satu
sumber hidupnya daerah karena otonomi tanpa ditunjang oleh kemampuan
keuangan akan lemah sekali.
Menurut salah seorang pakar bidang keuangan Prof.Dr.Rochmat
Soemitro.S.H. adalah kunci bagi keberhasilan penyelenggaraan urusan-
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
19/172
2
urusan rumah tangga daerah. Sumber-sumber keuangan daerah dapat
diperoleh dari dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman
dan bantuan lainnya. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU No.33 tahun
2004 sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari:
1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan
perundang undangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.
Dalam otonomi daerah sumber-sumber keuangan daerah/Pendapatan
Asli Daerah dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur yang
nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pada umumnya daerah
dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD-nya dapat
memberikan sumbangan yang berarti kepada APBD. Sumber utama
pembangunan daerah harus dapat dibiayai dari PAD, sehingga daerah tidak
bergantung dari subsidi pemerintah pusat. Dengan demikian daerah dapat
dengan leluasa melakukan akselerasi pembangunan daerahnya dengan tanpa
beban pengaruh dari pemerintah pusat sesuai dengan makna dari otonomi
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
20/172
3
daerah yaitu melaksanakan sendiri segala urusan pemerintahan diluar
kelima urusan yang masih ditangani oleh pemerintah pusat (Tjip Ismail,
Januari : 2004).
Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai
pada tahun 2001 pemerintah Kota Tangerang berupaya untuk meningkatkan
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai
penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota
Tangerang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari keempat sumber Pendapatan
Asli Daerah tersebut perlu ditingkatkan upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi
sumber daya dan sarana yang terbatas, serta meningkatkan efektifitas
pemungutan yaitu mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan
menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang kemudian potensinya
memungkinkan sebagai kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli
Daerah di Kota Tangerang. Kota Tangerang merupakan kota yang
mempunyai kultur dan nuansa perkotaan yang religius dan juga sebagai
hinterlandnya DKI Jakarta semakin banyak orang yang bermukim dan
menetap sehingga potensi wajib-wajib pajak yang baru dapat
meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, selain itu
semakin banyaknya dibangun pusat-pusat bisnis terpadu meliputi
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
21/172
4
perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, makanan cepat saji dari luar
negeri menjadikan potensi pajak daerah semakin besar.
Tabel 1.1
Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang
Kota Tangerang Periode 2004-2008
Tahun Target Realisasi Pencapaian
2004 97.899.759.826,- 108.978.535.129,- 111.32%
2005 107.313.373.998,- 122.149.992.517,- 112.09%
2006 122.228.416.207,- 135.853.641.888,- 111.22%
2007 133.412.795.107,- 164.053.027.186,- 120.76%
2008 145.417.607.708,- 192.475.130.150,- 132.36%
Sumber: DPKAD Kota Tangerang
Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil laba dari perusahaan milik daerah dan dari hasil
usaha lain-lain yang sah yang diterima oleh pemerintah daerah Kota
Tangerang. Adapun pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah
Kota Tangerang adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak sarang burung
walet, PBB Perkotaan dan pedesaan, dan BPHTB. Pajak-pajak daerah
tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD, selain dari hasil retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah dan usaha-usaha lainnya yang sah,
sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dengan
demikian hasil pemungutan dari sektor pajak akan dapat lebih berperan
dalam menunjang usaha-usaha pembangunan khususnya pembangunan
yang dilaksanakan di Kota Tangerang.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
22/172
5
Kota Tangerang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia
yang cukup besar terus memacu perkembangan sebagai upaya untuk
mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan Kota Tangerang sebagai
pusat perekonomian berwawasan lingkungan. Pada tabel 1.1
menggambarkan target dan realisasi pendapatan daerah di Kota Tangerang
selama satu periode dari tahun 2004-2008. Dari tabel 1.1 diatas dapat
disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota
Tangerang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu
melebihi nilai yang ditargetkan.
Berdasarkan pada penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh
Ahmad Najib (2006), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karawang.
Hasilnya menunjukan bahwa terjadi peningkatan secara signifikan, yang
diketahui dari keempat variabel independen yaitu pajak daerah, perusahaan
milik daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah yang berpengaruh secara
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.
Sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas
faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kota Tangerang tahun 2004-2008. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian dan tahun penelitian. Pada
penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang dengan menggunakan metode
convenience sampling yaitu metode pemilihan sampel non probabilitas
(nonprobability sampling method) dimana anggota sampel yang dipilih
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
23/172
6
atau diambil berdasarkan kemudahan mendapatkan data yang diperlukan,
yaitu dengan mengambil data bulanan dari realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Pada penelitian ini menggunakan metode analisisnya
dengan metode regresi berganda yang dihasilkan dari output SPSS.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti mencoba untuk
meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah terhadap realisasi
penerimaan PAD di Kota Tangerang serta perbandingan realisasi
penerimaan kedua variabel independen dan dependen tersebut. Maka
peneliti mengambil judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang
Pada Tahun 2004-2008
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat penulis
rumuskan beberapa masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup
pembahasannya berkisar pada:
1. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,
dan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang baik secara parsial
maupun simultan?
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
24/172
7
2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Kota Tangerang
untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota
Tangerang?
3. Bagaimanakah perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah dan pendapatan lain-lain yang sah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian:
a. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah,
perusahaan milik daerah dan usaha lain-lain yang sah terhadap
realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang.
b. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh
pemerintah daerah Kota Tangerang untuk meningkatkan realisasi
Pendapatan Asli Daerah.
c. Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi penerimaan PAD
dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini
antara lain:
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
25/172
8
a. Bagi penulis; dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan
pengalaman dibidang ekonomi dan perpajakan, khususnya mengenai
penerimaan Pendapatan Asli daerah.
b. Bagi Akademis; hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan
referensi atau acuan bagi studi tentang Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Usaha Lain-lain
yang Sah atau penelitian dengan objek yang sejenis.
c. Bagi Masyarakat; diharapkan akan memberikan sumbangan berupa
informasi yang berarti bagi masyarakat luas, yang ada hubungannya
dengan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah
dan hasil usaha lain-lain yang sah.
d. Bagi Instansi Terkait; dalam hal ini adalah pemerintah Kota
Tangerang, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan
pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber
pembangunan daerah.
e. Bagi para pembaca; penelitian ini bermanfaat dalam menambah
khazanah keilmuan, intelektualitas dan aktualisasi diri.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
26/172
9
BAB II
LANDASAN TEORITIS
5. Sumber Penerimaan Daerah
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk
menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan
segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi
kesejahteraan masyarakatnya.
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan PAD merupakan suatu
penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber
pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 tahun 2004
sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan
otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan
mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
27/172
10
otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi atau dari sumbangan dari
pihak ketiga atau pinjaman daerah.
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dipisahkan
dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), Undang-
Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Adapun Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:
a) Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Pajak daerah dapat digolongkan kedalam dua kategori menurut
tingkat pemerintahan daerah, yaitu: Pajak Propinsi dan Pajak
Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34
tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:
1) Jenis Pajak Propinsi terdapat dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
28/172
11
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan.
e. Pajak Rokok.
2) Jenis Pajak Kabupaten Kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel
Bedasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No 11 tahun
2008 tentang pajak hotel menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
1) Pengertian
Pajak hotel adalah pungutan daerah atas
pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus
disediakan bagi orang untuk dapat menginap istirahat,
memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang
menyatu di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2) Objek Pajak Hotel
Objek pajak hotel adalah pelayanan yang
disediakan dengan pembayaran di hotel, sesuai peraturan
daerah No. 11 tahun 2008 meliputi hal-hal sebagai berikut:
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
29/172
12
a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka
pendek, antara lain:
Gubug pariwisata (cottage), motel, wisma, pariwisata,
pesanggarahan (hostel), losmen dan rumah penginapan
termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau
lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah
penginapan.
b) Pelayanan penunjang sabagai kelengkapan fasilitas
penginapan dan memberikan kemudahan dan
kenyamanan, antara lain telepon, faximail, telex,
fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan
pengangkutan lainnya yang disediakan atau yang
dikelola oleh hotel.
c) Fasilitas olah raga dan hiburan, antaa lain pusat
kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf,
karaoke, pub, diskotek, yang disediakan oleh hotel.
d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan di hotel.
Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang
diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada
beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek
pajak, yaitu:
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
30/172
13
a) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau
fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu
dengan hotel.
b) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di
hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel
dengan pembayaran.
d) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon, yang
dipergunakan oleh umum di hotel.
e) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan
oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
3) Subjek Pajak Hotel
Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak
adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada hotel atas pelayanan hotel.
4) Tarif Pajak
Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar
10% yang ditetapkan dengan peraturan daaerah kabupaten
kota hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan
pada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan
tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah kabupaten / kota.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
31/172
14
5) Perhitungan Pajak Hotel
Pajak Hotel Terutang = Penghasilan Buto dalam 1 bulanx
Tarif Pajak
Contoh:
PT. Hotel Dedy Jaya terletak di kota Tangerang, memiliki data
jenis kamar, jumlah kamar, dan tarif sebagai berikut:
a) Standar Doble 10 kamar dengan tarif perhari Rp 65.000.
b) Standar triple 10 kamar dengan tarif perhari Rp 85.000;
c) Standar doble 10 kamar dengan tarif perhari Rp 85.000.
d) Standar triple 8 kamar dengan tarif perhari Rp 120.000.
e) Superior 6 kamar dengan tarif perhari Rp 175.000.
Bulan November 2009 memperoleh penghasilan dari
penggunaan kamar:
a) Kamar Standar double sebanyak 20 hari
b) Kamar Standar triple sebanyak 20 hari
c) Kamar Deluxe double sebanyak 15 hari
d) Kamar Deluxe triple sebanyak 10 hari
e) Kamar Superior triple sebanyak 12 hari
Hitunglah berapa pajak hotel yang harus dibayar oleh PT.
Hotel Dedy Jaya untuk bulan November 2009.
Jawab:
= ( 20 x Rp 65.000; ) + ( 20 x Rp 85.000; ) + ( 15 x Rp
120.000; )
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
32/172
15
= ( 10 x Rp 150.000; ) + ( 12 x Rp 175.000; )
= Rp 1.300.000; + Rp 1.700.000; + Rp 1.800.000; + Rp
2.100.000;
= Rp 6.900.000;
b. Pajak Restoran
Restoran adalah usaha penyediaan dan penjualan
makanan bertempat disebagian atau seluruh bangunan
termasuk penyediaan / penjualan makanan dan minuman yang
diantar atau dibawa pulang.
Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas
pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran oleh
orang pribadi atau badan.
1) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran
Dasar pengenaan pajak restoran adalah Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 33 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah. Lebih khusus pasal 2 ayat point (d) point tentang
pajak Kabupaten/Kotamadya.
Di samping itu, yang menjadi landasan hukum
atas pengenaan pajak restoran adalah sebagai berikut:
a) Perda Provinsi Banten No.38 Tahun 2009
b) Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
33/172
16
c) Perda No. 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
d) Perda Kota Tangerang No.9 Tahun 2009
2) Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran
Objek pajak restoran adalah pelayanan yang
disediakan restoran dengan pembayaran. Seperti Rumah
Makan, Bar, Cafe, Warung Nasi.
Pengecualian Objek Pajak Restoran:
1. Usaha Jasa Boga atau catering yang merupakan objek
pajak pemerintah pusat berdasarkan peraturan No. 65
Tahun 2001.
2. Pelayanan restoran atau rumah makan yang memilki
omset atau peraturan usaha di bawah 30 juta rupiah
pertahun (tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-
waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi melalui
gubernur.
3. Restoran atau rumah makan yang satu manajemen
dengan hotel.
Subjek pajak restoran adalah perorangan pribadi
atau badan hukum yang melakukan pembayaran kepada
restoran. Dengan demikian setiap konsumen, selain
membayar tarif restoran, wajib pula membayar restoran
sebesar 10% dan tarif restoran kepada pengusaha restoran.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
34/172
17
Wajib Pajak restoran adalah pengusaha restoran
yang harus menyetorkan pajak restoran yang dibayar oleh
konsumen kepada Dinas Pendapatan selaku Kas Daerah.
3) Saat Terutang Pajak, Dasar Pengenaan Pajak Restoran,
Tarif, dan Cara Perhitungan.
a) Saat Terutang Pajak Restoran
Yaitu disaat terjadinya pembayaran ke pengusaha
restoran atas pelayanan restoran termasuk yang dibayar
di muka/ down payment.
b) Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran
yang diberikan konsumen kepada restoran. Masa pajak
adalah jangka waktu lamanya 1 (tahun) bulan takwim.
c) Cara Perhitungan
Pajak Restoran = Tarif Pajak (10%) x Dasar Pengenaan
Contoh Perhitungan Pajak Restoran:
Sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman di
tempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan
perusahaan, selama 1 bulan restoran tersebut memperoleh
pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar
Rp. 15.000.000,00. Berapakah pajak restoran yang harus
dibayar oleh restoran tersebut.
Cara perhitungan pajak:
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
35/172
18
Tarif Pajak = 10%
Dasar Pengenaan Pajak = Omzet
= Rp 64.000.000,00 + Rp 15.000.000,00
= Rp 79.000.000,00
Maka Pajak yang harus dibayarkan adalah:
10% x Rp 79.000.000,00 = 7.900.000,00
4) Sistem Pajak Restoran
Adalah Self Assesment atau wajib pajak menghitung,
melaporkan dan membayar pajak yang terutang sendiri.
5) Bukti Transaksi Pembayaran Pajak Restoran
1. Setiap bentuk transaksi restoran atau rumah makan
diharuskan menggunakan bon atau bill atau sesuai dengan
keputusan Gubernur.
2. Setiap bon /bill harus memliki tanda perporasi atau
legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis ke
kepala dinas pendapatan daerah.
3. Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak pakai
perporasi /legalisasi adalah sebesar 2% perbulan dari dasar
pengenaan pajak.
4. Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan bon atau bill
dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan dari dasar
pengenaan pajak.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
36/172
19
c. Pajak Hiburan
Berdasarkan Peraturan Daerah kota Tangerang No.10
Tahun 2008 tentang pajak hiburan, menarangkan hal-hal
sebagai berikut:
1) Pengertian
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, dan/
atau keramain, dengan nama dan bentuk apapun yang
ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut
bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolahraga.
2) Objek Pajak Hiburan
Objek pajak hiburan dalah penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran. Berdasarkan peraturan daerah
(perda) kota Tangerang No.10 Tahun 2008 objek pajak
hiburan meliputi:
a) Pertunjukkan film
b) Pertunjukkan kesenian daaan sejenisnya
c) Pagelaran musik dan tari
d) Diskotik
e) Karaoke
f) Klub Malam
g) Permainan Billiar
h) Permaianan Ketangkasan
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
37/172
20
i) Panti Pijat
j) Mandi Uap
k) Pertandingan Olahraga
l) Tempat Rekreasi
m) Kolam Renang
n) Persewaan Video Kaset, VCD,/DVD, LD
o) Pasar Malam dan hiburan umum komersial lainnya.
Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggaraan
hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang
tidak termasuk obek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan
yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang
diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat,
atau kegiatan keagamaan.
3) Subjek Pajak Hiburan
Pada pajak hiburan, subjek pajak adalah orang
pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati
hiburan. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen
yang menikmati hiburan.
4) Tarif Pajak Hiburan
Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi
sebesar 35% yang ditetapkan dalam peraturan daerah
kabupaten / kota.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
38/172
21
5) Perhitungan Pajak Hiburan
Pajak Hiburan Terutang = Jumlah Pembayaran Untuk
Menontonx Tarif
Contoh:
PT. Dedy Jaya Tangerang menyelenggarakan pagelaran musik
Dewa 19 di stadion Benteng Tangerang. Satu tiket yang terjual
untuk VVIP dengan harga Rp 600.000,- sebanyak 150 lembar,
VIP dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 250 lembar, Kelas I
dengan harga Rp 150.000,- sebanyak 15.000,- lembar, Kelas II
dengan harga Rp 60.000,- sebanyak 15.000,- lembar. Hitung
berapa pajak hiburan yang harus dibayar oleh PT. Dedy Jaya,
jika tarif pajak hiburan untuk pagelaran musik di Kota
Tangerang ditetapkan 10%.
Jawab:
Penghasilan PT. Dedy Jaya
= (150 x Rp 600.000,-) + (250 x Rp 350.000,-) + (15.000 x
Rp 150.000,-) + (15.000,-) + (15.000 x Rp 60.000)
= Rp 90.000.000 + 87.500.000,- + 2.250.000.000,- + Rp
9.000.000.000,-)
= 11.427.500.000
Pajak Hiburan yang terutang PT. Dedy Jaya Tangerang
= 10% x Rp. 11.427.500.000,-
= 1.142.750.000,-
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
39/172
22
d. Pajak Reklame
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang tingkat II No. 4
tahun 2009 tentang pajak reklame, menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
1) Pengertian Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, atau media yang menurut
bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau
memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk
menarik pehatian umum atas suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau
didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang
dilakukan oleh pemerintah.
2) Objek Pajak Reklame
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan
reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh
penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang
terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota.
Penyelenggara reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak
reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah
sebagaimana yang disebut dibawah ini:
a) Reklame Papan/Billboard/Megatron.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
40/172
23
b) Reklame kain/Baliho.
c) Reklame melekat stiker.
d) Reklame selebaran.
e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
f) Reklame udara; reklame menggunakan balon udara.
g) Reklame suara; reklame melalui kendaraan yang
menggunakan pengeras suara.
h) Reklame film dan slide; reklame yang menggunakan atau
memperlihatkan gambar yang berubah-ubah
mempergunakan layar monitor.
i) Reklame peragaan, antara lain reklame melalui peragaan
produk langsung kepada konsumen.
Tidak semua penyelenggara reklame dikenakan pajak
ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek
pajak reklame, yaitu:
a. Penyelenggara reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,
dan jenisnya.
b. Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
41/172
24
3) Subjek Pajak Reklame
Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan.
4) Perhitungan Pajak Reklame
Pajak Reklame terutang = Nilai sewax Tarif
Contoh:
Tahun 2009 PT Dedy Jaya Kota Tangerang membuat
reklame papan nama tiang sebanyak empat buah dengan luas
masing-masing 40m yang diletakan ditempat yang
berkategori 1 tahun. Hitung berapa pajak reklame.
Jawab:
- Tarif pajak reklame 25%, jumlah luas reklame = 4x40m
= 160m
- Nilai strategis papan nama tiang 1 tahun untuk kategori
utama = 120.000/m- NJOP/m untuk papan nama tiang = Rp 180.000/m
- Nilai sewa dihitung dengan penjumlahan nilai strategis
dan nilai jual objek pajak
- Pajak Reklame = Nilai SewaxTarif Pajak
= 160 mx(Rp 120.000,-/m + Rp 180.000,-/m)x25%
= Rp 48.000.000,-x 25%
= Rp 12.000.000,-
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
42/172
25
Tabel 2.1
Pajak Reklame Permanen
NoJenis
ReklameMasaPajak
NilaiStrategis/M
Utama A B C D E NJOP/M
1
Papan nama
tiang 1 tahun 120.000 110.000 100.000 60.000 80.000 70.000 180.000
2
Papan nama
bersinar/neon
box 1 tahun 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 220.000
3
Papan nama
tiang toko 1 tahun 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 120.000
Tabel 2.2Pajak Reklame Insendentil
No Jenis Reklame
Masa
Pajak
Nilai Strategis
(Rp) NJOP (Rp)
1 Baliho 1 Bulan 24.000/m 40.000/m
2 Spanduk 1 Bulan 75.000/m 90.000/m
3 Umbul-umbul 1 Bulan 7.500/m 80.000/m
4
Layar cover (30-
40m) 1 Bulan 400.000/m 750.000/buah
5
Layar cover (20-
30m) 1 Bulan 300.000/m 500.000/buah6 Tanda Toko 1 Bulan 7.500/m 50.000/buah
7 Bendera Plastik 1 Bulan 20.000/m 2.000/lembar
8 Timplate 1 Bulan 100.000/m 12.500/lembar
9 Kendaraan 1 Bulan - 150.000/m
10 Selebaran 1 Bulan - 200/lembar
11 Poster 1 Bulan - 200/lembar
12 Stiker 1 Bulan - 75.000/lembar
13 Balon Udara 1 Bulan - 500.000/buah
14 Slide/Film 1 Bulan - 20.000/detik
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
43/172
26
e. Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun
1999 tentang pajak penerangan jalan, menerangkan hal-hal
sebagai berikut:
1) Pengertian
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut
tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh
pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan
tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang
rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
2) Objek Pajak Penerangan Jalan
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga
listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang
rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Tidak semua penggunaan listrik dikenakan pajak. Ada
beberapa pengecualian yang tidak temasuk objek pajak
penerangan jalan yaitu:
a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing,
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
44/172
27
dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal
balik.
c) Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.
d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan
peraturan daerah: misalnya penggunaan tenaga listrik
yang khusus digunakan untuk tempat ibadah serta panti
asuhan yatim piatu dan sejenisnya.
3) Subjek Pajak Penerangan Jalan
Pada Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara
sederhana subjek adalah konsumen yang menikmati dan
membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha
penerangan jalan.
4) Tarif Pajak Penerangan Jalan
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan palng tinggi sebesar
10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan.
5) Perhitungan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
PPJ terutang = Nilai Jual Tenaga ListrikxTarif Pajak
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
45/172
28
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tangerang No.
7 tahun 1999 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
C, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Pengertian
Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas
pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan
perundang-udangan yang berlaku.
2) Objek Pajak
Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah
kegiatan pengambilan bahan golongan C, pengertian kegiatan
pengambilan bahan golongan C adalah pengambilan bahan
galian golongan C dari sumber alam didalam dan atau
permukaan bumi yang dimanfaatkan.
Bahan galian golongan C meliputi:
- Asbes - Grafit - Opsidien
- Batu tulis - Granit - Oker
- Gips - Perlit - Phospat
- Batu kapur - Kalsit - Pasir Kuarsa
- Batu apung - Kaolin - Leusit
- Batu permata - Magnesit - Talk
- Bentonit - Mika - Tawas
- Dolomite - Tras - Nitrat
- Feldspar - Marmer - Tanah- Garam batu (halite) - Tanah Liat - Pasir&Kerikil
- Batu setengah permata - Tanah Serap
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
46/172
29
Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, tidak
semua pengambilan bahan galian golongan C dikenakan pajak,
Objek pajak dikecualikan terhadap kegiatan:
a) Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang
nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan
galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara
ekonomis. Contoh kegiatan pengambilan tanah untuk
keperluan rumah tangga, kegiatan pertambangan golongan
A, golongan B, dan penanaman kabel listrik/telepon.
b) Pengambilan bahan galian lainnya yang ditetapkan dalam
peraturan daerah.
3) Subjek Pajak
Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah
orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
pengambilan bahan galian golongan C.
4) Tarif Pajak
Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan
paling tinggi sebesar 20% yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.
5) Perhitungan
Pajak Terutang = Nilai jual hasil pengambilan bahan galian
Golongan C x Tarif Pajak
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
47/172
30
Di Indonesia ada yang membedakan jenis penambang yang
melakukan pengambilan dan pengolahan bahan galian
golongan C, yakni pengusaha tambang rakyat tradisional.
Perbedaan itu terkait dengan tarif pajak yang ditetapkan, yakni
untuk penambang pengusaha dikenakan 20%, jika penambang
tradisional biasanya dikenakan tarif 20%, sedangkan
pemungutan yang dilakukan dipungut dengan official
assessment yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan
memberitahukan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
g. Pajak Parkir
1) Pengertian
Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas
penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang
pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
2) Objek Pajak Parkir
Objek Pajak Parkir yakni penyelenggaraan pajak parkir diluar
badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
48/172
31
penitipan kendaraan bemotor dan garasi yang memungut
bayaran.
Pajak Parkir dikecualikan terhadap beberapa objek sebagai
berikut:
a) Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
b) Penyelenggara parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan
asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas
timbal balik.
c) Penyelenggara tempat parkir lainnya yang diatur dalam
peraturan daerah.
d) Subjek Pajak Parkir yakni orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran atas tempat parkir.
e) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
h. Pajak Sarang Burung Walet
1) Pengertian
Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas
pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.
2) Objek Pajak sarang burung walet
Adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung
walet.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
49/172
32
3) Subjek Pajak sarang burung walet
Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan Sarang Burung Walet.
4) Tarif Pajak Sarang Burung Walet
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi
10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
i. Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan
1) Pengertian
Pungutan yang di pungut atas bumi dan bangunan yang
mempunyai yang dikenakan bumi dan bangunan dan
pengertian bumi disini adalah tanah dan perairan yang
berada dipermukaan bumi, sedangkan yang dimaksud
bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk
dalam pengertian bangunan adalah hotel, pabrik, jalan tol,
kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, tanah
mewah, galangan kapal, dermaga, dan fasilitas lain yang
memberikan manfaat.
2) Objek PBB Pedesaan dan Perkotaan
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
50/172
33
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3) Subjek PBB Pedesaan dan Perkotaan
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
4) Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga
persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1) Pengertian
Pungutan yang dikenakan atas perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.
2) Objek BPHTB
Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1) jual beli
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
51/172
34
2) tukar menukar
3) hibah
4) hibah wasiat
5) waris
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap
10) penggabungan usaha
11) peleburan usaha
12) pemekaran usaha atau
13) hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak.
3) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.
4) Tarif BPHTB
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
52/172
35
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b) Retribusi Daerah
Pemungutan retribusi daerah didasarkan pada undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000.
a) Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
b) Objek dan Golongan Retribusi Daerah
1. Objek Retribusi Daerah
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 18 ayat 1
menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis
pungutan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua
jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut
retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut
pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek
retribusi. Jasa tertentu dikelompokan kedalam tiga golongan,
yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
53/172
36
2. Golongan Retribusi Daerah
Penggolongan retribusi dimaksudkan guna
menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam
penetapan tarif retribusi. Sesuai dengan Undang-undang No. 28
Tahun 2009 pasal 18 ayat 2 retribusi daerah dibagi atas tiga
golongan:
a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 18 ayat
3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bukan
retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan terentu.
2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah
dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi
atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping
untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan
nasional mengenai penyelenggaraannya.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
54/172
37
6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien
serta merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial.
7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa
tersebut dengan tingkat dan atau kualitas layanan yang lebih
baik.
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam peraturan
pemerintah No.66 Tahun 2001 pasal 2 ayat 2, sebagaimana
dibawah ini:
1) Retribusi pelayanan kesehatan.
2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3) Retribusi biaya cetak pelayanan kartu tanda penduduk dan
akta catatan sipil .
4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat.
5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
6) Retribusi pelayanan pasar.
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
9) Retribusi biaya penggantian cetak peta.
10) Retribusi pengujian kapal perikanan.
b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta, sesuai dengan Undang-
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
55/172
38
undang No. 28 Tahun 2009 pasal 18 ayat 3 huruf b. retribusi
udaha dapat ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut
1) Retribusi jasa bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat
komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor
swasta. Tetapi belum memadai atau terdapat harta yang
dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan
secara penuh oleh pemerintah daerah.
Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam
peraturan pemerintah no. 66 tahun 2001 pasal 3 ayat 2,
sebagaimana dibawah ini:
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
3) Retibusi tempat pelelangan.
4) Retribusi terminal.
5) Retribusi tempat khusus parkir.
6) Retribusi penyedotan kakus/WC.
7) Retribusi rumah potong hewan.
8) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
10) Retribusi penyebrangan diatas air.
11) Retribusi pengolahan limbah cair.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
56/172
39
12) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan
tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendaliandan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun
2009 pasal 18 ayat 3 huruf C, retribusi perizinan tertentu
ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut ini:
1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah
yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas
desentralisasi.
2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna
melindungi kepentingan umum.
3) Biaya yang menjadi beban dan biaya untuk
menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai oleh
retribusi perizinan.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
57/172
40
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2001 pasal 4 ayat 2, adalah
sebagaimana dibawah ini:
1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
3. Retribusi izin gangguan.
4. Retribusi izin trayek.
c) Hasil Perusahaan Milik Daerah
Adalah penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik
daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan,
penerimaan ini antara lain berasal dari perusahaan daerah, penyertaan
modal daerah ke pihak ketiga. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain:
bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah )
d) Pendapatan Lain-lain yang Sah
Adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar
kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah, misalnya penerimaan dan
sumbangan pihak ketiga, hasil penjualan milik daerah (Penjualan
drum bekas aspal), penerimaan jasa giro.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
58/172
41
B. Pajak dan Ruang Lingkupnya
1. Definisi Pajak
Batasan atas definisi pajak sangat beraneka ragam, dalam hal ini
penulis tidaklah akan menyelidiki batasan manakah diatara beraneka
ragam definisi itu yang lebih tepat daripada lainnya. Banyak para ahli
dibidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang
berbeda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi mempunyai
inti dan tujuan yang sama.
Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini penulis sajikan
beberapa definisi dari para ahli dan dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan yang dimuat secara kronologis sebagai berikut:
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang
oleh orang pibadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Definisi dari Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya
yang berjudul Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong Universitas
Padjadjaran, Bandung, 1964.
Pajak adalah iuran wajib pajak, berupa uang atau barang
dagang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif
dalam menacapai kesejahteraan umum. (Erly Suandy, 2005 : 10)
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Mr.Dr.N.J.Fiedmann:
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan
terutang oleh pihak penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan
secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
59/172
42
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.(Siti
Resmi, 2003 : 1).
Definisi yang diberikan oleh Prof.Dr Rochmat Soemitro.SH.
dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan
menyatakan sebagai berikut:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kuasa negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan ) dengn tiada mendapat jasa
timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum,
(H.S.Munawir, 2003 : 3).
Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak
memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a. Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat yang diserahkan kepada
negara, sehingga yang berhak memungut pajak hanyalah Negara,
Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah.
b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta
aturan pelaksanaanya.
c. Tanpa ada jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang
secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak
dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual atau pemerintah
(tidak ada hubungan antara jumlah pembayaran objek dengan
kotraprestasi secara individual).
d. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
60/172
43
masyarakat luas dan bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,
dipergunakan untuk membiayaipublic investment.
e. Negara (pemerintah) sebagai pihak pemungut pajak berkewajiban
berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
2. Fungsi dan Tujuan Pajak
a. Fungsi Pajak
Telah diketahui bahwa ada dua fungsi pemungutan pajak, yaitu:
1) FungsiBudgeteir(Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgeteirartinya pajak merupakan
salah satu sumber penerimaan terbesar pemerintah untuk membiayai
pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai
sumber keuangan, melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi
pemungutan pajak.
2) FungsiRegulerend( Fungsi Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan tujuan-
tujuan tertentu di bidang keuangan. Melalui pajak pemerintah juga
dapat mengatur kebijakan ekonomi.
Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengambil
kebijakan dalam melindungi industri dalam negeri agar mampu
bersaing dengan cara menetapkan pajak yang tinggi bagi hasil
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
61/172
44
produksi barang-barang dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia.
Penetapan tarif pajak tinggi juga dapat mencegah dan mengatasi
inflasi.
Kebijakan pemerintah yang melakukan kebijakan pajak yang
rendah atau bahkan memberikan kebebasan pajak atau tax holding
untuk masa tertentu dapat diambil pemerintah ketika perekonomian
yang cenderung mengalami kelesuan (penurunan). Sehingga
diharapkan pengusaha akan termotivasi untuk meningkatkan
investasinya dan membuka lapangan pekerjaan sehingga pada
akhirnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
b. Tujuan Pajak
Dalam bukunya yang bejudul Fiscal Policy, Foreign Exchange
control and Ekonomic Develovment (ditulis pada tahun 1954) Prof. Dr.
Soemitro Djojohadikoesoemoe mengatakan bahwa fiscal policy sebagai
alat suatu pembangunan harus mempunyai satu tujuan yang simultan,
yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk
menyalurkan private saving ke sektor-sektor yang produktif sekaligus
digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat
pembangunan atau yang mubadzir dalam berbagai bentuknya. (Santoso
Brotodihardjo, 1998:205).
Secara sederhana dapat penulis katakan bahwa tujuan dari
pemungutan pajak adalah sebagai sumber pandapatan atau penerimaan
suatu negara yang kemudian akan dialokasikan untuk membiayai
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
62/172
45
pengeluaran-pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengalokasiannya
negara dalam hal ini pemerintah harus menetapkan skala priorotas untuk
bidang-bidang tertentu.
3. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan atas 3 macam, antara
lain:
a. Official Assesment System
Adalah sutau sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada aparatur perpajakan (Fiskus) untuk menentukan
jumlah pajak yang terutang sesuai Undang-undang.
Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut:
1) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang berada pada
pada fiskus (aparatur pajak).
2) Wajib pajak bersifat pasif; menunggu dan menerima hasil dari
perhitungan yang dilakukan oleh fiskus.
3) Utang pajak timbul/dapat diketahui setelah dikeluarkannya Surat
Ketetapan Pajak oleh fiskus.
4) Fiskus dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada
Undang-undang.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
63/172
46
b. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
besarnya (jumlah) pajak yang harus dibayar.
Ciri-ciri sistem ini adalah:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya bertugas mengawasi.
4) Wajib pajak dipandang memahami tata cara perhitunga pajak.
5) Wajib pajak dituntut untuk bersikap jujur; memberikan laporan
yang sebenarnya.
c. Whitholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberiwewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-ciri system ini adalah sebagai berikut:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
pihak ketiga (konsultan pajak).
2) Wajib pajak dan fiskus bersikap pasif.
3) Utang pajak dapat diketahui dari laporan pihak ketiga.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
64/172
47
4) Pihak ketiga dituntut untuk bersikap jujur; memberikan laporan
yang sebenarnya berdasarkan pada Undang-undang.
4. Syarat-syarat Pemungutan Pajak
Agar didalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai
hambatan atau berlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat antara
lain sebagai berikut:
a. Syarat keadilan
Tujuan dari setiap hukum adalah menegakan keadilan,
begitupun dalam bidang pajak. Adil dalam perundang-undangan pajak
maupun dalam hal pelaksanaan pemungutannya. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,
tanpa adanya diskriminasi serta disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan
memberikan hak Wajib Pajak untuk mengajukan kebertan, penundaaan
dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis
Pertimbangan Pajak
b. Syarat Yuridis
Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang
perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas dan baik untuk Negara
maupun warganya. Bagi Negara-nagara hokum, maka segala sesuatu
harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
65/172
48
pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus memperoleh persertujuan
dari rakyatnya melalui DPR.
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Pengenaan dan pemungutan
pajak (termasuk bea dan cukai untuk keperluan Negara) hanya boleh
terjadi berdasarkan undang-undang.
c. Syarat Ekonomis (tidak mengganggu peekonomian)
Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu
karena adanya pemungutan pajak. Oleh karena itu kebijakan
pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat
lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun
perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat. Disamping itu, pemungutan pajak jangan sampai
merugikan kepentingan umum apalagi menghalang-halangi usaha
rakyatnya dalam mencapai kebahagiaan/kesejahteraan.
d. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien)
Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup
sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi
budgeteir. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak hendaknya
tidak memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan itu
hendaknya dapat mencegah inflasi.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
66/172
49
e. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana.
Untuk mencapai efisiensi, memudahkan dan memotivasi
masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka harus
diterapkan sistem pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan
sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan yang sulit.
5. Azas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut Pajak:
. a. Asas Tempat Tinggal
Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan
wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.
b. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.
c. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak (waluyo dan
wirawan, 2000:10)
6. Pengelompokan Pajak
a. Menurut Golongannya
1) Pajak langsung.
Yaitu pajak yang harus dipikul jugs harus dipikul atau di
tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
67/172
50
dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
2) Pajak Tidak Langsung
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau piahk ketiga
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
b. Menurut Sifatnya
1) Pajak Subyektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak penghasilan
2) Pajak Obyektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: PPh dan PPnBM
c. Menurut Lembaga Pemungutannya
1) Pajak Pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
68/172
51
2) Pajak Daerah
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. (Yusdianto
Prabowo,2002:7).
Pajak Daerah terdiri atas:
a) Pajak daerah tingkat I (Pripinsi): Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea
Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di
Wilayahnya.
b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya): Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak bahan Galian C dan Pajak pemanfaatan
ABT/AP.
7. Tarif Pajak
Untuk mencapai kondisi adanya keadilan atau tekanan yang sama
bagi para wajib pajak, maka salah satu alatnya adalah tarif. Tarif yang
berlaku harus dapat mencerminkan adanya keadilan pajak adalah sebagai
berikut:
a. Tarif Pajak Proporsional
Tarif pajak proporsional yaitu taraf berupa persentase tetap
terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
69/172
52
b. Tarif Pajak Meningkat (Progresif)
Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya
menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaanya
semakin besar.
Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif pajak
progresif dapat dibagi menjadi:
Tarif Progresif Progresif
Dalam hal ini kenaikan persentasenya semakin besar.
Tarif Progresif Tetap
Kenaikan persentasenya tetap
Tarif Progresif Degresif
Kenaikan persentasenya semakin kecil
c. Tarif Pajak Degresif
Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin
menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi
semakin besar.
d. Tarif Pajak Tetap
Dalam tarif pajak ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap
(sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar
pengenaan pajak, oleh karena itu besarnya pajak yang terutang
tetap.(Waluyo dan Wirawan. 2002 : 1)
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
70/172
53
8. Kewajiban dan Hak-hak Wajib Pajak
Dari ketentuan yang dimuat dalam undang-undang pajak nasional
(UU Perpajakan tahun 2007) terdapat kewajiban dari wajib pajak dan hak-
haknya sebagai berikut:
a. Kewajiban Wajib Pajak
1) Wajib Pajak Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib (NPWP) sebagai identitas diri Wajib Pajak.
Dengan diperolehnya NPWP, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di
Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi NPWP tersebut selain
dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang
sebenarnya, juga berguna menjaga ketertiban dalam membayar
pajak dan dalam hal pengawasan administrasi perpajakan. Terdapat
WP yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan
dikenakan sanksi pidana.
2) Mengambil sendiri blangko surat pemberitahuan (SPT) ditempat-
tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi Surat
Pemberitahuan adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk melapokan
dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pambayaran
pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pejak serta
laporan tentang pembayaran pajak yang telah dipotong oleh pihak
ketiga.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
71/172
54
3) Wajib Pajak (WP) wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap
dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan Pajak kemudian
mengembalikan surat pemberitahuan itu kepada kantor inspeksi
pajak.
4) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan. Pada
dasarnya setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan diharuskan mengadakan pembukuan.
b. Hak-hak Wajib Pajak
Wajib Pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti
pemasukan Surat pemberitahuan. Pengirim surat Pemberitahuan melalui
kantor pos dan giro harus dilakukan secara tercatat, dan tanggal
pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.
1) Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan
penyampaian Surat Pemberitahuan. Penundaan pengajuan SPT dari
wajib pajak disebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam
menyelasaikan pembukuannya.
2) Wajib Pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri
Surat Pembeitahuan (SPT) yang telah dimasukan pembetulan atas
surat pemberitahuan dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila
terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib
Pajak.
3) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan dan penundaan
pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
72/172
55
4) Wajib Pajak berhak melakukan pengambilan kelebihan pembayaran
pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan
Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP).
5) Wajib Pajak berhak melakukan permohonan pembetulan salah tulis
atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP dalm
penerapan peratuan perundang-undangan perpajakan.
6) Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian
terbitnya surat keputusan atas surat permohonan keberatannya.
7) Wajib Pajak behak mengajukan permohonan banding atas surat
keberatannya yang telah diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak.
8) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan atau
pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan
ketetapan pajak yang salah atau keliru.
9) Wajib Pajak behak memberi kuasa khusus kepada orang lain untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan.
C. Pajak dalam Pelaporan Keuangan Daerah
Perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntasi pada
perusahaan komersial menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan
akuntansi termasuk penggunaan kelompok-kelompok akun yang digunakan.
Peningkatan kebutuhan akuntansi bagi sektor pemerintahan disebabkan
karena semakin meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam
pengembangan dan pembangunan Negara untuk meningkatkan
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
73/172
56
kesejahteraan rakyat, serta makin besarnya volume anggaran Negara dan
makin kompleksnya transaksi keuangan pemerintah.
Dalam tatanan Negara demokrasi, pemerintah sebagai wakil rakyat
dituntut untuk bersikap transparan kepada masyarakatnya. Transapransi
tersebut berupa pelaporan keuangan yang menggambarkan pengelolaan atas
sumber-sumber daya yang signifikan; penggunaan sumber-sumber tersebut
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat; dan yang ketiga adanya pemisahan
antara manajemen dengan pemilikan sumber-sumber daya.
Dalam pelaporan keuangan yang disusun oleh pemerintah adalah
untuk kepentingan para pemakai yang potensial dan sangat beragam.
Informasi dalam pelaporan keuangan sektor pemerintahan tidak ditujukan
kepada kelompk-kelompok pengguna tertentu, melainkan kepada semua
pengguna tanpa membedakan kepentingan masing-masing (Common
Needs).
Adapun dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat khususnya
pada sektor pajak meliputi asersi piutang pajak, asersi sumber-sumber
penerimaan pajak, dan sersi belanja pajak.
b. Asersi Piutang PajakAset Keuangan
Aset keuangan yang dimaksud mencakup Kas, Pinjaman dan
Uang Muka, Piutang, Piutang Pajak, Investasi, dan Pembayaran dimuka.
c. Asersi sumber-sumber penerimaan pajak
Pendapatan pemerintah dari sektor pajak bukan merupakan
elemen dari pengukuran kinerja seperti halnya pendapatan disektor bisnis.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
74/172
57
Penerimaan pajak dapat dipandang sebagai sumber pembelanjaan dalam
pengertian bahwa sumber tersebut merupakan penerimaan dari penyedia
sumber eksternal yang digunakan untuk membelanjai aktifitas dan bukan
dari penjualan barang dan jasa. Oleh karena itu, penerimaan pajak
merupakan sarana untuk membelanjai operasi itu.
d. Belanja Pajak
Pemerintah menggunakan sistem pajak untuk memenuhi tujuan
sosial dan ekonomi melalui dua cara; yaitu sebagai wahana utama untuk
menghimpun pajak, dan sebagai cara untuk memberikan insentif khusus
atau meningkatkan perilaku khusus diatara wajib pajak.
Di beberapa Negara, misalnya memberikan pembebasan pajak
untuk kepentingan investasi dibidang-bidang tertentu. Selain pembebasan
pajak juga diberikan keringanan pajak, penurunan tarif pajak, dan kredit
pajak. Tindakan tersebut dikatakan sebagai belanja pajak(tax expenditure).
Karena tindakan tersebut mengurangi tagihan pajak dari mereka yang
menerimanya dan karena itu merupakan subsidi yang meyebabkan langsung
belanja.
D. Penelitian Sebelumnya
1. Oleh Miftahul Huda (Skripsi, UIN: 2006), yang meneliti tentang Analisa
Pengaruh Pajak Sektor Parwisata Terhadap Pendapatan Asli
Daerah(PAD) Kota Depok Periode 2001-2005.
-
7/26/2019 ABDUL FIQIH-FEB.pdf
75/172
58
Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh pajak sektor pariwisata (pajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan) terhadap perubahan Pendatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa pajak sektor
pariwisata mempunyai hubungan (korelasi) positif dan memiliki
kontribusi yang signifikan terhadap perubahan PAD.
2. Oleh Mochamad Adam Hamdani (2002) yang meneliti tentang
Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran di Kota Depok.
Berdasarkan hasil penelitiannya potensi targe