SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK

PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

(Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017)

OLEH :

ANZAR G.

B 111 12 651

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

i

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK

PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

(Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh:

ANZAR G.

B 111 12 651

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

ii

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi :

Nama : ANZAR G.

Nomor Induk : B 111 12 651

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin.

Pembimbing I

Makassar, Oktober 2017

Pembimbing II

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. NIP . 19631024 198903 1 002

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. NIP. 19671010 199202 2 002

iv

v

KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Segala Puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan dan

ampunan-Nya. Kami berlindung dari kejahatan amal-amal dan keburukan diri-

diri kami. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak

disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu

adalah hamba dan Rasul-Nya. Dengan seizin-Nya akhirnya penulis, dari

dimulai sampai selesainya penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”. Penulisan skripsi ini

dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas seizin-

Nya, doa kedua orang tua, memberikan semangat yang tak pernah henti-

hentinya buat penulis, sehingga penulis berusaha seoptimal mungkin dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan

terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak,

vi

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor

Universitas Hasanuddin.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum, Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Dosen

Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing

dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam rangka

penyelesaian penulisan skripsi hukum ini.

4. Ibu Dr. Nur Azisa. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah

membimbing, mengarahkan, dan penerima kehadiran penulis untuk

berkonsultasi dengan tangan terbuka hingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.

5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan. S.H., M.H., Ibu Dr.

Haeranah. S.H., M.H., dan Bapak H.M. Imran Arief. S.H., M.H.,

selaku Dosen Penguji yang telah memberikan evaluasi dan solusi

dalam forum ujian proposal hingga skripsi hukum ini.

6. Keluarga Besar Instansi Kepolisian Resort Gowa, yang tentunya

mendukung karir dan memberikan kesempatan dalam menyelesaikan

skripsi hukum ini.

vii

7. Kepala Unit dan Anggota Penyidik Unit Perlindungan Perempuan

dan Anak Kepolisian Resort Gowa yang memberikan terus

semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi

hukum ini.

8. Keluarga kecil, Istri, dan Buah hati yang tentunya menjadi motivasi

dan inspirasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi hukum

ini.

9. Civitas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Civitas Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2017

Penulis

viii

ABSTRAK

ANZAR G. (B111 12 651) dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017)” Tujuan penelitian yang diharapkan penulis ialah Pertama, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat penyidikan. Kedua, untuk mengetahui peran penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak di Kepolisian Resort Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library reseacrh (studi kepustakaan) dan interview (wawancara). Dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud melalui peran Penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian (Penyidik) yaitu melalui Diskresi Kepolisian, Pelaksanaan Diversi dan Faktor pendukung lainnya seperti Infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam proses penyidikan. Selanjutnya, Ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, residivis menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili, dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak menjadi kendala para anak untuk bersosialisasi dengan sesama anak ketika para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah, khususnya daerah hukum Kepolisian Resort Gowa.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................... ii

KATA PENGANTAR ........................................................................... iii

ABSTRAK .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................. 8

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 9

D.. Manfaat Penelitian ............................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 11

A. Definisi Anak ...................................................................... 11

B. Hak - hak Anak .................................................................... 14

C. Perlindungan Hukum Anak .................................................. 19

D. Tinjauan Tindak Pidana ....................................................... 28

E. Unsur Tindak Pidana ........................................................... 30

1. Unsur Formal ................................................................ 30

2. Unsur Material ............................................................... 31

F. Tinjauan Tindak Pidana Anak .............................................. 33

1. Definisi Tindak Pidana Anak ......................................... 33

x

2. Bentuk Tindak Pidana Anak .......................................... 36

G. Tinjauan Mengenai Penyidikan dalam Tindak Pidana ......... 37

1. Definisi Penyidikan ........................................................ 37

2. Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai pelaku

kejahatan ...................................................................... 41

BAB III METODE PENELITIAN ...................................................... 45

A. Tipe Penelitian .................................................................... 45

B. Lokasi Peneltian .................................................................. 45

C. Jenis Data ............................................................................ 45

D. Metode Pengumpulan Data ................................................. 46

E. Analisis Data ........................................................................ 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 48

A. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di tingkat

Penyidikan ........................................................................... 48

B. Kendala Penyidik dalam memberikan Perlindungan Hukum

terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Anak di Polres Gowa ......................................... 65

BAB V PENUTUP............................................................................. 69

A. Kesimpulan ......................................................................... 69

B. Saran .................................................................................. 70

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 71

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik

tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga

adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab

keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat

menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah

anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi

muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber

daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa

dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang

secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.1 Apabila melihat konsep bernegara Indonesia,

berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi

nilai – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan

1 Lihat Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).

2

bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak

patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup

bernegara.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku

atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain

disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan

terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai

memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan

terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda

yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk

menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan

Konvensi Hak – Hak Anak (convention on the rights of the child)

sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi

Hak – Hak Anak (convention on the rights of the child). Setelah dilakukannya

3

ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan

mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum

menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk

mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke

dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang -

Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga

akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang

melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti ”hampir

sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi

dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal

yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya

sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan

demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak

dalam proses penangannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep

kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam

proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan,

perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum.

4

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional,

melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia

seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah

perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.2

Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai

permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban,

keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa

perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan

pembangunan nasional yang memuaskan.

Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan

untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa

depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar

melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang

mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga,

masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana

Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi

yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses

2 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166.

5

peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam

lingkungan sosial secara wajar.3 Proses itu harus bertujuan pada terciptanya

keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif

yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses Diversi.

Dalam Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk

membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,

Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi,

dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri

dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara

Anak yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan

Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice

system tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al

sebagai “the word system conveys an impression of a complec to end”

artinya bahwa kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang

3 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, CV.Mandar Maju, 2005, Bandung, hal. 55.

6

komplek lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir.4 Oleh karena itu, dalam

mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat

komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu. Berproses secara

terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan

walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan

penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut

umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang

disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum

melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat

kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan

Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum

pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :5

1. Kekuasaan ”Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik);

2. Kekuasaan ”Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);

4 Mardjono Reksodiputro, Kriminlogi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hal. 84. 5 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 20.

7

3. Kekuasaan ”Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana” (oleh Badan

Pengadilan);

4. Kekuasaan ”Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat

Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi

aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu,

perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana

yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan

khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus

tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari

penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental,

fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam

ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan

tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014

perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan

pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal

8

yang sehat dan cerdas seutuhnya.6 Akan tetapi, anak mengalami situasi sulit

yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun

demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi

kemudian dimasukkan dalam penjara.

Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki

tanggungjawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan

wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus

memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar

anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset

bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan

perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif

bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal,

penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak

sebagai narapidana.

Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak

berhadapan dengan polisi, Penyimpangan yang biasanya sering terjadi

dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiyaan,

pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam

tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan

6 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, 2013, hal.1.

9

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak. yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara

lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses

peradilan.

Berdasarkan data statistik kriminal Polres Gowa, terjadi peningkatan

kasus anak sebagai tindak pidana khususnya dalam kasus kekerasan fisik.

Pada tahun 2014 ada 10 laporan yang masuk ke Polres Gowa, lalu kemudian

pada tahun 2017 meningkat menjadi 43 laporan yang masuk ke Polres

Gowa.7 Oleh karena itu, atas dasar situasi inilah penulis tertarik menguraikan

lebih jauh mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu khususnya

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak dalam penulisan skripsi

mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku yang

menjadi Pelaku Tindak Pidana khususnya Kekerasan Anak Ditingkat

Penyidikan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat penyidikan ?

2. Bagaimanakah kendala penyidik dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di

Kepolisian Resort Gowa ?

7 Data dari Unit PPA, Polres Gowa, Sulawesi Selatan.

10

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana kekerasan di tingkat penyidikan.

2. Untuk mengetahui peran penyidik dalam perlindungan hukum

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di

Kepolisian Resort Gowa.

D. Manfaat Penilitian

1. Secara teoretis, memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi

khususnya bagi kalangan di bidang hukum dan bagi seluruh

masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis, Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang Hukum

Pidana khususnya terkait dalam menangani perlindungan hukum

terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Anak, Hak – Hak Anak, dan Perlindungan Hukum Anak.

1. Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah

keturunan kedua. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat

sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah

tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa,

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 8 Oleh

karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,

maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan diskriminasi.

8 Ibid. hal. 8

12

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh

Soerojo Wignjodipoero bahwa:9

”kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak

itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang

tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang

sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak

mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan

perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana dalam Pasal 45 menyatakan hal penuntutan pidana

terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam

belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat

menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah itu

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,

tanpa dikenakan suatu pidana apa pun; atau memerintahkan

supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa

pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau

salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496,

497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP,

serta belum lewat dua tahun seiak dinyatakan bersalah karena

melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di alas,

9 Ibid. hal. 10

13

dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana

kepada yang bersalah.

2) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah

mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

adalah demi kepentingannya.

4) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang

– undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5) Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi

pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990

disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun

kebawah.

6) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

membolehkan bekerja 15 tahun,

14

7) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib belajar 9 tahun, yang

dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

8) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka dapat dinyatakan

dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah

relatif tergantung pada kepentingannya.

2. Hak – Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan

perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas

kesejahteraan, yaitu:

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

2) Hak atas pelayanan.

15

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

6) Hak untuk memperoleh asuhan.

7) Hak untuk memperoleh bantuan.

8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.

10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh,

pasal 52-66, yang meliputi:

1) Hak atas perlindungan

2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf

kehidupannya.

3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:

a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan

khusus.

b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat

kemanusiaan,

c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

16

5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan

dibimbing.

7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun

1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur

hidup.

b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan

dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi

sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang

dewasa, kecuali demi kepentingannya.

c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang

berlaku.

d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan

Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam

sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

17

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur

dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.

3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki

keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.

8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..

9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak

mendapat perlindungan dari perlakuan:

a) Diskriminasi;

b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c) Penelantaran;

d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

18

e) Ketidakadilan; dan

f) Perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur

kekerasan; dan

e) Pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan

anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup

untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

19

Konstitusi Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi” 10 . Dengan

dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa

diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal

penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan

sehari – hari.

3. Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di

Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai

peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak – hak anak.

Wagiati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya

sebagai berikut:

a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

Peradilan Anak.

10 Lihat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

20

b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang

Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan

Pasal 9 ayat (2).

c. Bidang pendidikan diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-

dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19

dan Pasal 17.

d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember

1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam

bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun

1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai

Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo

Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947

No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan

Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.

e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun

1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang

hukum juga ditur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia,

telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara

khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

21

Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

meliputi:

a. Perlindungan di bidang Agama

1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga

sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi

pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi

anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan

upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.

2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan

anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka

pemerintah wajib memenuhinya.

22

3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan

agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam

kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan

4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi

anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

5) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi

anak dari perbuatan :

a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak

tanpa memperhatikan kesehatan anak;

b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek

penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan

kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9

(sembilan) tahun untuk semua anak.

2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan

kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh

pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan

aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

23

4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya

pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus

bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak

yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah

atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau

lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan

perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan

pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh

Menteri Sosial.

2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan

perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak

dapat :

a) Berpartisipasi;

b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati

nurani dan agamanya;

c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan

tahapan usia dan perkembangan anak;

d) Bebas berserikat dan berkumpul;

24

e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan

berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang

memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan

kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang

berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk

menetapkan anak sebagai anak terlantar.

4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus

menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan

perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban

bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:

a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang,

pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi,

jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang

cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

25

3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan

hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban

tindak pidana, meliputi:

a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan

martabat dan hak-hak anak;

b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak;

e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan

dengan orang tua atau keluarga; dan

g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa

dan untuk menghindari labelisasi.

4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak

pidana meliputi:

a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar

lembaga;

b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media

massa dan untuk menghindari labelisasi;

26

c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi

ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi

mengenai perkembangan perkara.

5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan

terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana

untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan

melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan

bahasanya sendiri.

6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara

ekonomi dan/atau seksual, meliputi:

a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan

anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat

pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat

dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara

ekonomi dan/atau seksual.

7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya,

27

dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan,

dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan,

dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan,

perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh

pemerintah dan masyarakat.

9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi

kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak

kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian

sanksi.

10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat

dilakukan melalui upaya :

a) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat

dan hak anak;

b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk

mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan

pengembangan individu.

28

11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan

penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan,

perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut

dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu

terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering

dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana,

perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut

istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah :

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

melanggar larangan tersebut”

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak

pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana

senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar

29

suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang

disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada

perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada

orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan

hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang

tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan

tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai

hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang

menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.11

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan

Hukum Pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia

yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang

tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan

dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan

terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah

tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya

itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing straftbaar feit namun

belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah straftbaar feit

dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena

sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan

11 Ibid

30

pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang

merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah

masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian

perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui

putusan Hakim agar dijatuhi pidana 12.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terbagi atas 2 (Dua) unsur, yakni unsur formal

dan unsur material, unsur formal meliputi 13 :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

12 Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta,Jakarta 13 Ibid

31

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan

hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga

perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi

rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka

perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak

pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar

diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :14

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana :

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya

itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan

(Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan

(Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus

dilakukan di muka umum.

14 Ibid

32

Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-

delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat

tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara

paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka

berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12

(dua belas) tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan

sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan

Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal

123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :15

- Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

- Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

- Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)

- Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

- Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

15 Leden Marpaung, 2009. Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

33

C. Tinjauan Tindak Pidana Anak

1. Definisi Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-

anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah “Juvenile

Deliquency”, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah,

yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat,

ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa

“Juvenile” berarti “anak” sedangkan “Deliquency” berarti “kejahatan”. Dengan

demikian “Juvenile Deliquency” adalah “Kejahatan Anak ”, sedangkan apabila

menyangkut subjek atau pelakunya, maka “Juvenile Deliquency” berarti

penjahat anak atau anak jahat.

Paulus Hadisuprapto yang menyebutkan bahwa yang dimaksud

Juvenile Delinquency adalah:16

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah

umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran

terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan

perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Selain itu, Dr. Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa

“Juvenile Delinquency”, adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh

anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai

16 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, (Malang: Selaras, 2010), hal. 11.

34

tindak pidana. Khumaidi Tohar juga merumuskan bahwa yang dikatan

sebagai “Juvenile Delinquency” adalah:17

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak

muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak

dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial

sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku

yang menyimpang.

Juvenile Delinquency merupakan istilah yang dalam bahasa Indonesia

melahirkan berbagai macam istilah dengan latar belakang pemikiran sendiri-

sendiri. Salah satu terjemahan Juvenile Delinquency adalah perilaku

delinkuensi anak. Menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang No.3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang

dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni status

offences dan criminal offences. Status Offence adalah perilaku kenakalan

anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai

kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

sedangkan Criminal Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila

dilakukan oleh orang dewasadianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-

anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki

kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap

17 Khumaidi Tohar, Artikel “Memahami perilaku Delinkuensi dan Rasionalisasinya” (Jakarta: 2007), hal. 2.

35

kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak

mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai

kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi

psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas

tindakan yang telah dilakukannya.18

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya

kejahatan yang dilakukan anak, yaitu:19

1. Faktor lingkungan

2. Faktor ekonomi/ sosial

3. Faktor psikologis

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan

manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain

seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus

menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung

jawab terhadap perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya

kesadaran diri dari orang tua anak yang bersangkutan bahwa anak juga

berpotensi menjadi pelaku perbuatan terlarang menurut hukum yang berlaku.

18 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 12. 19A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 31.

36

2. Bentuk Tindak Pidana Anak

Menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh

anak-anak remaja pada umumnya adalah Pasal – pasal tentang :20

a. Kejahatan – kejahatan kekerasan

1) Pembunuhan

2) Penganiayaan

3) Pemerkosaan

4) Pemukulan

5) Intimidasi

b. Kejahatan terhadap suatu benda

1) Pencurian biasa

2) Pencurian dengan pemberatan

c. Penggelapan

d. Penipuan

e. Pemerasan

f. Gelandangan

g. Narkotika

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa

tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran terhadap Pasal

489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan

20 Sudarsono. Kenakalan Remaja. Rineka Cipta. Jakarta : 1991. Hlm 32.

37

540, yaitu:

a. Pelanggaran keamanan umum, seperti:

1) Mabuk di muka umum dan merintangi lalu lintas, menganggu

ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain.

2) Menyebabkan kebakaran di muka umum.

b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:

1) Membuat kegaduhan, keramaian sehingga mengaganggu

masyarakat.

2) Menggelandang.

3) Penadah.

4) Pemalsuan.

5) Perusakan informasi di muka umum.

c. Melakukan pelanggaran kesusilaan, meliputi:

1) Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang

melangggar kesusilaan di muka umum.

2) Berzina

3) Berkata dusta

D. Tinjauan Mengenai Penyidikan dalam Tindak Pidana

1. Definisi Penyidikan

Definisi penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang- Undang

38

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Ayat ( 2 ) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat ( 13 ) memuat

pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.

Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat ( 1 a )

disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 7 Ayat ( 1 g ) bahwa karena kewajibannya penyidik memiliki

wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

39

atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Selanjutnya di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 10 Ayat ( 1 ) bahwa dalam

melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu.

Kemudian Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Penyidik pembantu memiliki

wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu

kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai penyidik

tindak pidana berwenang untuk :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalakan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

40

memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan

penyidikan, pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan

penangkapan yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak yang

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

cukup. Bukti permulaan cukup adalah bukti yang berupa keterangan –

keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara :21

1) Laporan Polisi.

2) B.A.P di Tempat Kejadian Perkara.

3) Keterangan saksi termasuk saksi ahli (visum et Repertum).

4) Barang bukti.

21 Sonaryo, dkk , Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana , Jakarta 1982, hal. 78.

41

2. Proses Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga

akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang

melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti ”hampir

sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Lama

penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak – anak di tahap pertama

adalah 7 (tujuh) hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat di

perpanjang selama 8 (delapan) hari, jadi totalnya adalah 15 (lima belas) hari.

Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa

untuk tahap pertama di tahan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat di

perpanjang paling lama 40 (empat) hari jadi totalnya adalah 60 (enam puluh)

hari.

Di samping itu, penanganan oleh petugas Polri atau penyidik terhadap

anak – anak tidak sama dengan penyidik untuk orang dewasa, hal ini di atur

di dalam Pasal 26 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau

anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa : Penangkapan anak yang berhadapan

dengan hukum sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara

42

Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan

guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 ( satu ) hari.

Penahanan tahap pertama terhadap anak yaitu dilakukan hanya

berlaku paling lama 15 (dua puluh) hari dan apabila belum selesai, atas

permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang

berwenang untuk paling lama 5 (lima) hari.

Dalam waktu 15 (lima belas) hari, Polri sebagai penyidik tindak pidana

sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada

Penuntut Umum. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas

perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan

demi hukum.

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan

orang dewasa terletak di jangka waktu perpanjangan penahanan apabila

proses penyidikan belum selesai. Jika anak – anak diperpanjang paling lama

8 (delapan) hari tapi jika orang dewasa dapat diperpanjang paling lama 40

(empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di

tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang

Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Pasal 27 Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak

menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh

mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat.

Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah

43

penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan

orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta

sosial anak harus dipenuhi.

Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

yang diatur dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (1) dan (3) menetapkan bahwa :

1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a) Telah berpengalaman sebagai penyidik

b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah

anak, dan

c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Selanjutnya, di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang

– undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menetapkan bahwa :

Pasal 18

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi,

pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga

44

kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat

atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan

terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap

terpelihara.”

Pasal 19

1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib

dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

2) Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi nama anak,

nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat,

wajah dan hal lain dapat mengungkapkan jati diri anak, anak

korban, dan/atau anak saksi.

45

BAB III

Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris adalah suatu tipe

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di

masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai

penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang

diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum

atau badan pemerintah.22

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan diwilayah hukum Kepolisian Resort Gowa.

Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi

penelitian relevan dengan masalah yang akan ditelliti. Perlu suatu

penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut.

C. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai

22 Diakses https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/#sthash.0XRyeJoy.dpuf pada tanggal 13 April 2017, pukul 19.00

46

berikut :

a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan

dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak

Kepolisian di Polres Gowa.

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa

literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan

sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Wawancara (Interview) dengan mendatangi narasumber dan

responden, dan melakukan tanya jawab langsung, tipe

pertanyaannya teratur dan terstruktur yang berkaitan dengan

penelitian ini.

b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber

data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur

dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan

skripsi ini.

E. Analisis data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah

dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan

47

sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data

yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya

memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas

secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif

yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak

Pidana Kekerasan Anak di tingkat Penyidikan.

Hasil penelitian pada unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian

Resort Gowa sejak diberlakukannya Undang – Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 yaitu tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan

tahun 2017, terdapat sejumlah laporan polisi yang masuk merupakan tindak

pidana kekerasan fisik yang melibatkan Anak, antara lain :

Tabel 1.1 Laporan Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Kepolisian Resort Gowa

No. Tahun Laporan Kekerasan Fisik

1 2014 10 laporan

2 2015 12 laporan

3 2016 9 laporan

4 2017 12 laporan

Jumlah 43 laporan

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Gowa.

Dari Kasus Tindak Pidana sebagaimana tersebut di atas, ditemukan

beberapa praktek Diskresi oleh Penyidik Anak (Penyidik dan/atau Penyidik

Pembantu) Kepolisian Resort Gowa yaitu tidak dilakukannya penangkapan &

penggeledahan terhadap Anak didepan umum, Tidak dilakukan penahanan

terhadap Anak dan pada saat Diversi ditolak, Penyidik menerapkan

49

ketentuan dalam Undang-undang dengan ancaman pidana terendah

sebagaimana dapat dilihat dari data dibawah ini :

Tabel 1.2

Data Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Anak di tingkat Penyidikan

No. Tahun Penangkapan dan

Penggeledahan Didepan Umum

Tidak Ditahan Diversi

1 2014 2 Pelaku Anak 9 Pelaku Anak 8 Pelaku Anak

2 2015 2 Pelaku Anak 10 Pelaku Anak 10 Pelaku Anak

3 2016 1 Pelaku Anak 9 Pelaku Anak 9 Pelaku Anak

4 2017 3 Pelaku Anak 11 Pelaku Anak 11 Pelaku Anak

Jumlah 8 Pelaku Anak 39 Pelaku Anak 38 Pelaku Anak

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Gowa.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya

ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab

Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan

oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan

diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah

dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh

penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan

bahwa ”penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan

50

tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap

perkara anak nakal. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal

adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik

anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk

kepentingan tersebut. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi

oleh seorang Penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan

dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Selama proses peradilan tersebut , maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh

hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen

oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari

dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan

bukti, dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah

dan benda sitaan/barang bukti. Kewenangan dan ketentuan mengenai

51

penyidikan diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum

pidana formil di Indonesia.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana

kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang RI

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan

bahwa :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi,

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat

atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan

kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana

kekeluargaan tetap terpelihara.

Menurut Aiptu Hasmawati Hamzah, ketetapan ini menghendaki bahwa

pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. 23

Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama,

dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak

tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik

maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah

serta tidak menakut – nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksan

berjalan dengan lancar, dikarenakan seorang anak yang merasa takut

sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk

23 Hasil wawancara Aiptu Hasmawati Hamzah, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Gowa, tanggal 4 Oktober 2017.

52

mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Aiptu

Hasmawati Hamzah juga menambahkan, pada waktu pemeriksaan

tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam dan hanya memakai

pakaian yang sopan, dikarenakan seorang anak juga dapat tertekan ketika

melihat seragam Polisi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku anak pada tahap

penyidikan selanjutnya ialah, wajib dirahasiakan yang sesuai dengan aturan

Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan,

dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap

penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Secara garis besarnya tugas – tugas penyidikan terdiri dari tugas

menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Berdasarkan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang

meliputi :

1. Penangkapan

Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan

KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan

penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan

kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap

seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

53

yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksana tugas penangkapan dilakukan

oleh petugas kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan

memberikan kepada tersangka surat–surat perintah penangkapan yang

mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan

uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan,serta mengemukakan

tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Pengertian penangkapan berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir (20)

menetapkan bahwa :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan

dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini”.

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan

dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana

yaitu Presumsion Of Innocence ( Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam

melakukan penangkapan diperhatikan hak - hak anak sebagai tersangka,

seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan

menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP).

KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak

mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu, perlu

diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

54

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat

nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat

mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan.

Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana

kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-

hak anak yang meliputi :

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan

terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses

penangkapan dilakukan.

2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan

alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa.

3. Tersangka anak haru segera mendapat bantuan hukum secara wajib

dan cuma – cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum

harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi

penasehat hukum anak tersebut).

4. Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan

proses pemeriksaan.

5. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

2. Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 KUHAP menetapkan bahwa :

55

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini”.

Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum

memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Penahanan oleh penyidik

anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2012

dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan.

Dikarenakan adanya istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak

selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul

mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21

ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah dikarenakan ada kehawatiran

melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar

tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana,

menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi

untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan

seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Maka dari itu, Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang

menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental,

maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat

56

misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan

tentram.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang

dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial

anak harus tetap dipenuhi berdasarkan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Penahanan anak ditempatkan lembaga penempatan anak sementara

(LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila

belum terdapat (LPAS), tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini

dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat

negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan,

bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan

pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan

mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa

tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat

penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini

sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana

anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan

dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan

kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak

dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan

tersebut.

57

Penyidikan dalam hal ini tindak pidana kekerasan fisik yang

merupakan termasuk tindak pidana ringan, memang sangat dimungkinkan

untuk melakukan upaya diversi, termasuk juga menghentikannya

berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Adapun alasan pemberian

wewenang penghentian penyidikan ada dua yaitu ;

1. Untuk menegakan prinsip penegakan hokum yang cepat, tepat, dan

biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam

kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil

penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk

menuntut tersangka ke pengadilan, penyidik secara rmenyatakan

penghentianpemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera

tercipta kepastian hokum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada

tersangka dan masyarakat;

2. Agar supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti

kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau

alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi

hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian

berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Sedangkan dalam praktiknya, menurut Aiptu Hasmawati Hamzah

alasan penghentian penyidikan adalah :24

24 Hasil wawancara Aiptu Hasmawati Hamzah, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Gowa, tanggal 4 Oktober 2017.

58

1. Delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan

pencabutan; perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan

pidana; atau hanya melanggar norma – norma yang ada dalam

masyarakat.

2. Anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga

anak tersebut dikembalikan kembali kepada orang tuanya dan

kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan

penuntutan ke pengadilan.

3. Adanya perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak

pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan

perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan

perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak

menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan

penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Penegak hukum sangat berperan dalam proses perlindungan terhadap

Anak pada tahap penyidikan. Penegak hukum dalam hal ini POLRI wajib

menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Peran dan upaya POLRI

terlihat melalui :

1. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian

Tindakan diskresi yang dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian

harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

59

a. Bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata terhadap

suatu kaidah hukum, sehingga tujuan dari diskresi bertentangan

dengan kaidah hukum tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwasanya

diskresi hendaknya memiliki keserasian dengan hukum positif

maupun hukum lainnya yang berlaku dimana diskresi oleh lembaga

kepolisian tersebut diputuskan untuk diambil. Di Indonesia dikenal

beberapa macam kaidah hukum yang diakui dan diperbolehkan

untuk diterapkan, meliputi hukum yang dibentuk oleh negara atau

biasa disebut dengan hukum positif yang diterapkan dan ditaati

oleh masyarakat, selanjutnya Indonesia juga mengenal adanya

hukum agama, dimana hal ini sesuai dengan dengan dasar negara

kita yang mengatakan bahwasanya kehidupan negara hendaklah

berjalan sesuai dengan prinsip pengakuan terhadap adanya Tuhan

yang dalam Pancasila terdapat pada sila pertama. Kemudian

Indonesia juga mengakui serta melindungi eksistensi penggunaan

hukum adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat

jika mereka menghadapi suatu persoalan.

b. Sejalan, selaras, dan sesuai dengan adanya kewajiban hukum

dimana menimbulkan keharusan tindakan tersebut dilakukan.

Dengan kata lain, tindakan yang diambil yang mana termasuk

dalam kategori diskresi, oleh kaidah lain ditentukan sebagai suatu

kewajiban yang wajib ditegakkan.

60

c. Diharuskan sesuai dengan asas kepatutan, dapat diterima oleh

akal dan pikiran manusia yang sehat yang juga merupakan

anggota dari lingkungan dimana tindakan tersebut diambil, serta

tidak melebihi apa yang sudah dientukan sebagai kewenangannya

sebagai akibat dari jabatan yang dipangkunya.

Diskresi Kepolisian itu dapat juga berwujud dari penerapan hukum itu

sendiri (Applicating the Law). Bahkan dapat berupa penciptaan hukum

(Creating the law) meskipun lingkupnya terbatas dan sifatnnya temporer.25

2. Pelasakanaan Diversi

Substansi yang paling mendasar dalam Undang – Undang nomor 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara

tegas mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi yang

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan

dengan Hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan

sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua

pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan

pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Keadilan restorative merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak

25 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : 2009, Refika Aditama, hlm. 11.

61

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi

masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan

masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.26

Pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reserse

Kriminal Kepolisian Resort Gowa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pada saat proses

penyidikan, Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan upaya Diversi dengan

proses sebagai berikut :

a. Permintaan Penelitian Kemasyarakatan, setelah dilakukan

pemeriksaan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku),

Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu, melakukan permintaan Penelitian

Kemasyarakatan dengan tujuan Pihak Pembimbing Kemasyarakatan

dapat meneliti latar belakang, kondisi psikologi Anak, sehingga

kepentingan Anak tetap diutamakan.

b. Proses Musyarawah, setelah menerima hasil penelitian dari Balai

Pemasyarakatan Gowa, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu dan

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan mediasi terhadap kedua

belah Pihak dengan disaksikan oleh Tokoh Agama, Tokoh

26 Penjelasan Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

62

Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah. Apabila

musyawarah mufakat diperoleh dan ada kesepakatan antara kedua

belah pihak, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu membuat Berita Acara

Kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan

keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah dengan

terlebih dahulu Kedua belah pihak baik Anak sebagai Korban tindak

pidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum membuat surat

pernyataan bahwa tidak akan melanjutkan perkara tersebut.

Penyidik/Penyidik Pembantu dalam proses Diversi (musyawarah)

bersikap netral dengan tidak memihak ke salah satu pihak, namun

berupaya mencari jalan keluar / solusi terbaik untuk Anak sehingga

terjadi kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan

juga memberi pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa proses

Diversi ataupun musyawarah adalah cara terbaik yang dapat ditempuh

untuk penyelesaian perkara diluar proses peradilan. Penyidik/Penyidik

Pembantu Apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah

pihak atau musyawarah gagal, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu

membuat Berita Acara Tidak ada Kesepakatan Diversi dan

ditandatangani oleh Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing

Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa

/ Kelurahan dan Pihak Sekolah.

63

c. Proses Penetapan Diversi, dalam hal Diversi diterima, Pihak

Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan permohonan Penetapan

Diversi kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dilampirkan

hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Gowa,

Surat Perintah Penyidikan dan Berita Acara Kesepakatan Diversi dari

Kepolisian Resort Gowa. Proses penetapan ini merupakan

kewenangan dari Pihak Pengadilan Negeri.

d. Lanjut Perkara, dalam hal Diversi ditolak / tidak ada kesepakatan

antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu

melanjutkan / menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri

Gowa untuk diproses lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

namun tetap memperhatikan kepentingan Anak.

3. Faktor Pendukung Dalam Proses Penyidikan Anak

Adapun faktor pendukung dalam proses penyidikan anak yaitu antara

lain :

a. Infrastuktur (sarana dan prasarana). Pada saat pemeriksaan, Anak

yang berhadapan dengan hukum tidak berada di ruangan yang

sama dengan orang dewasa, walaupun Ruangan pemeriksaan

menggunakan ruangan yang sama. Apabila terdapat pemeriksaan

terhadap Orang dewasa dan Anak di waktu yang sama,

Penyidik/Penyidik pembantu memindahkan pemeriksaan terhadap

64

Orang dewasa di ruangan yang berbeda. Tidak hanya perlakuan

yang berbeda dengan orang dewasa namun pembedaan tersebut

juga terdapat dalam registrasi administrasi penyidikan, dimana

registrasi berkas perkara Anak baik penahanan, penangkapan,

surat panggilan memiliki nomor register yang berbeda dan memiliki

pengarsipan tersendiri.

b. Kualifikasi Penyidik/Penyidik Pembantu. Kualifikasi Tenaga

Penyidik / Penyidik Pembantu yang ada di Unit PPA Satuan

Reserse Kriminal Kepolisian Resort Gowa sebagai berikut

: Penyidik Penuh : 2 (dua) Orang, terdiri dari : KAPOLRES &

KASAT RESKRIM ; Penyidik Pembantu : 5 (lima) Orang, terdiri dari

: 2 (dua) POLWAN dan 3 (tiga) POLKI. Penyidik / Penyidik

Pembantu yang ada berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai

minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta

telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak melalui

pelatihan – pelatihan dan pendidikan pengembangan spesialis

(DIKBANGSPES BRIGADIR POLWAN PPA) yang diadakan oleh

Lembaga Pendidikan POLRI.

65

B. Kendala Penyidik dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap

Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di Kepolisan

Resort Gowa.

Kendala timbul dari faktor keluarga dan lingkungan, dalam praktiknya

menurut Aiptu Hasmawati Hamzah, banyaknya anak yang telah menjadi

residivis atau anak tersebut pernah dihukum dan mengulangi lagi tindak

kejahatan yang serupa khususnya tindak kejahatan kekerasan anak

merupakan kurangnya tindakan pencegahan oleh orang tua anak tersebut.

Artinya, apabila anak tersebut telah digolongkan sebagai residivis akan ada

pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman yang akan diberikan.

Tabel 1.3 Pelaku Anak Tindak Pidana Kekerasan Anak yang Digolongkan Sebagai

Residivis

No. Tahun Residivis Anak

1 2014 3 anak

2 2015 5 anak

3 2016 3 anak

4 2017 4 anak

Jumlah 15 anak

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Gowa.

Berdasarkan data diatas, pelaku anak tindak pidana kekerasan fisik

yang digolongkan sebagai residivis di yurisdiksi Kepolisian Resort Gowa

memang menjadi salah satu kendala yang harus diberikan tindakan

66

pencegahan mengingat anak merupakan salah satu aktor penerus generasi

di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam

operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka

tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap

penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan

atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak

pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut

dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan

perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara

otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu

tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap

pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan Diversi, yang

bertujuan mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan

perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan

kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan

rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan penyidikan anak,

penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing

kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau

saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas

kemasyarakatan lainnya.

67

Akan tetapi, dalam mewujudkan itu semua terutama perintah dari

dasar hukum Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak masih ditemukan beberapa kendala baik secara

normatif maupun secara praktiknya. Kendala normatif dalam mewujudkan

perintah Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak sebagai dasar hukum materiil ialah masih berlandaskan dengan

hukum formil Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh

dalam praktiknya, Pasal 32 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan

penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara

tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas

Pasal 32 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga

dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan

kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan

secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam praktik di daerah

hukum Kepolisian Resort Gowa, inilah salah satu kendala perlindungan

hukum kepada pelaku anak, sebagaimana pihak pelapor dan/atau korban

menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para

pelaku anak tidak ditahan, pihak pelapor dan/atau korban berasumsi kepada

penyidik bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang

berlaku.

68

Kendala lain dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisan Resort

Gowa, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan

fundamental, para anak – anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak

pada lingkungan yang seharusnya, para anak – anak ini bergaul atau

bersosialisasi dengan tidak sesama anak – anak bahkan mereka cenderung

bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya

banyak diantara anak – anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang

lebih dewasa. Tentu peran orang tua sangat diperlukan disini, akan tetapi

kebanyakan dari anak – anak ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka

bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi

kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan

melewati batas. Perlu diperhatikan juga bahwa tempat penitipan anak yang

layak di daerah hukum Kepolisian Resort Gowa memang hampir dikatakan

belum maksimal sebagai solusi tempat para anak – anak bergaul atau

bersosialisasi sesama anak – anak.

69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan hasil penelitian ini

adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud melalui peran Penegak

hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian (Penyidik). Adapun Upaya yang

dilakukan Penegak Hukum (Kepolisian) dalam kerangka perlindungan

hukum terhadap Anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik yaitu

melalui Diskresi Kepolisian, Pelaksanaan Diversi dan Faktor

pendukung lainnya seperti Infrastruktur baik sarana maupun prasarana

dalam proses penyidikan.

2. Ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum

terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, residivis menjadikan

salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan

hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau korban

merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili,

dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak

menjadi kendala para anak untuk bersosialisasi dengan sesama anak

ketika para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah,

khususnya daerah hukum Kepolisian Resort Gowa.

70

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak

Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan

Negeri, Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang

berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai Undang –

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

2. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada

dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain Ruang

Pemeriksaan Khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

(ABH) di Kepolisiaan Resort Gowa dan Lembaga Penempatan Anak

Sementara (LPAS)/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKS).

Selain itu juga Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan tentang Perlindungan

Hukum terhadap Anak bagi setiap Penyidik/Penyidik Pembantu yang

berada di Unit PPA Reserse Kriminal Kepolisian Resort Gowa.

3. Kerja sama dengan Pihak Pemerintah dalam rangka pencegahan

tindak pidana yang dilakukan terhadap dan / atau oleh Anak yaitu

sosialisasi rutin tentang Anak dengan instansi pemerintah yang

berhubungan langsung dengan Anak, Tokoh Agama dan tokoh

Masyarakat.

71

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Abdulsalam, R. 2007. Sistem peradilan pidana. Jakarta : Restu agung. Andi Hamzah, 2006, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta. Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. HUKUM PIDANA. Pustaka Pena Press : Makassar. Barda Nawawie Arief, Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana, Makalah Seminar Nasional Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh FH. UNDIP, tanggal 25 Januari 1993 Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan : Jakarta. Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama: Bandung. Fatahilla A.Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak I ndonesia. Depok : Indie Pre Publishing. Kadja, Thelma Selly M, 2000, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan, Jurnal Hukum Yurisprudensia. Kartini Kartono, 1992, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers : Jakarta, Khumaidi Tohar, 2007. Artikel “Memahami perilaku Delinkuensi dan Rasionalisasinya”. Jakarta. Leden Marpaung, 2009. Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Lilik Mulyadi, 2005. Pengadilan Anak Di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung.

72

Mardjono Reksodiputro, 1997. Kriminlogi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta. Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung : Refika Aditama. Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta,Jakarta. Nasir djamil. 2013. Anak bukan untuk dihukum. Sinar Grafika. Jakarta Paulus Hadisuprapto, 2010. Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras. Malang. Pramadya. 1977. Beberapa Tugas dan Wewenang Polri,Jakarta:PTIK Press. Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk. 1997. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung : Mandar Maju. Shanty Delyana. 1988. Wanita dan anak di mata hukum. Yogyakarta: Liberty. Soetodjo,Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT. Refika Aditama. Sonaryo, dkk , 1982. Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana , Jakarta. Sudarsono. 1991. Kenakalan Remaja. Rineka Cipta. Jakarta. Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan : Jakarta. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum. Liberty. Yogyakarta. Wagiati Soetodjo, 2006. Hukum Pidana Anak. PT Refika Aditama. Bandung. Wahyudi,Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Genta. Yogyakarta. PERUNDANG – UNDANGAN Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

73

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. KEPRES Nomor 39 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)