repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 68538 › chapter...

25

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Gerakan Sosial Baru (New Social Movement)

2.1.1 Pengertian Gerakan Sosial

Gerakan sosial (social movement) merupakan suatu upaya kolektif untuk mengejar

suatu kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melaluitindakan kolektif

(collective action). Sidney tarrow (2005) menempatkan gerakan sosial sebagai politik

perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat

yang lebih bepengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas

dan pihak pihak lainnya .

Teori gerakan sosial baru ini, muncul sebagai kritik terhadap teori lama yang selalu ada

dalam wacana idiologis kelas. Gerakan sosial baru adalah gerakan yang lebih berorientasi

isu dan tidak tertarik pada gagasan revolusi. Gerakan sosial baru lebih bersifat plural, yaitu

mulai dari gerakan anti rasisme, anti nuklir, feminisme, kebebasan sipil dan lain sebagainya.

Gerakan sosial baru pada umumnya merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat

sipil, dan membidik domain sosial masyarakat sipil ketimbang perekonomian atau negara,

dan membangkitkan isu-isu sehubungan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan

memusatkan perhatian pada bentuk komunikasi dan identitas kolektif.

Jean Cohen ( 1985:669 ) menyatakan Gerakan Sosial Baru membatasi diri dalam empat

pengertian yaitu:

1. Aktor-aktor gerakan sosial baru tidak berjuang demi kembalinya komunitas-

komunitas utopia tak terjangkau dimasa lalu.

2. Aktornya berjuang untuk otonomi, pluralitas.

Universitas Sumatera Utara

26

3. Para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu, untuk

merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran.

4. Para aktornya mempertimbangkan keadaan formal negara dan ekonomi pasar.

Dengan demikian tujuan dari gerakan sosial baru adalah untuk menata kembali relasi

negara, masyarakat dan perekonomian untuk menciptakan ruang publik yang di dalamnya

terdapat wacana demokratis otonomi dan kebebasan individual.

a. Gerakan sosial baru

Gerakan sosial baru merupakan proses perjuangan secara diam-diam dalam melawan

batasan-batasan model konvensional hingga membuka sebuah dataran luas aksi-aksi kolektif

masyarakat. Kemunculan gerakan sosial ini, yang beberapa diantaranya berlangsung lintas

batas negara dan masyarakat, disatukan bukan saja oleh kelas namun juga oleh kepedulian-

kepedulian kolektif “manusia” terhadap “wajah” baru masyarakat yang terebentuk oleh aksi-

aksi manusia.

Jean Cohen(1985:674) mengidentifikasikan asumsi karakteristik umum, yang

terutama merupakan asumsi fungsionalis Smelserian, menjadi dasar bagi studi teori-teori

kontemporer mengeni Gerakan sosial baru :

1. Ada dua macam aksi : yaitu perilaku kolektif yang institusinal-konvensional dan

yang non-konvensional.

2. Perilaku kolektif non-konvensional merupakan tipe aksi yang tidakdibimbing oleh

norma sosial yang ada, namun terbentuk untuk menghadapi situasi-situasi yang

masih kabur.


27

3. Situasi-situasi yang kabur ini harus dipahami sebagai keruntuhan sosial, baik karena

runtuhnya agen kontrol sosial maupun karena ketidaklayakan pengintegrasian

nirmatif masyarakat karena adanya perubahan-perubahan struktural.

4. Ketegangan-ketegangan, ketidakpuasan, rasa frustasi dan agresi yang dihasilkannya

mendorong individu untuk membentuk perilaku kolektif.

5. Perilaku kolektif yang non-konvensional memiliki sebuah siklus hidup, terbuka

terhadap analisis sebab-akibat, yang bentuknya bisa mulai dari aksi massa yang

spontan sampai dengan pembentukan gerakan sosial dan politik.

6. Kelahiran dan kematangan gerakan sosial, dalam siklus hidup ini, berlangsung

melalui proses-proses komunikasi : seperti penularan satu pihak ke pihak lain, difusi,

reaksi yang tak berujung pangkal dsb.

Gerakan Sosial baru (New Social Movement) mempunyai karakter yang lain yaitu,

Framing(pembingkaian).

Framing (pembingkaian) adalah suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena

yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, frame menentukan sikap

individu terhadap suatu fenomena. Menurut Goffman (2002), frame dalam gerakan sosial

adalah “skema interpretasi” yang memberikan kemampuan individu untuk mengidentifikasi

suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya. Frame tidak hanya terpaku terhadap

pengaturan secara individu, tetapi juga kelompok. Frame itu sendiri memiliki elemen-elemen

tertentu seperti nilai-nilai, sikap, kepercayaan, dan tujuan.

Framing dalam gerakan sosial lebih dapat dianggap sebagai cara atau strategi yang

digunakan untuk menyamakan pandangan baik dari pelaku maupun dari masyarakat terhadap

suatu isu tertentu.


28

Dalam gerakan sosial, framing digunakan untuk mendiagnosis suatu kondisi sosial yang

bermasalah untuk dipecahkan, menawarkan jalan keluar, dan menawarkan alasan

pembenaran untuk memotivasi dukungan bagi aksi kolektif. Seperti yang dikatakan Sidney

Tarrow (2005) bahwa framing bertujuan untuk menjustifikasi, memuliakan, dan mendorong

aksi kolektif. Dalam gerakan sosial dibutuhkan tiga frame, yaitu:

a.Agregate Frame adalah proses pengartian isu sebagai masalah sosial. Individu yang

mendengar frame dari peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama

yang berpengaruh di setiap individu.

b.Consensus Frame adalah proses definisi yang berkaitan dengan masalah sosial hanya

dapat diselesaikan dengan tindakan kolektif. Hal ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi

dari individu untuk bertindak secara kolektif.

c.Collective Action Frame adalah proses yang memaparkan kenapa dibutuhkan suatu

tindakan kolektif, serta tindakan kolektif apa yang harus dilakukan.

b.Penyebab terjadinya gerakan sosial

Masyarakat dalam proses kemunculan dan pembetukannya secara teleologis

mengarah ke arah dirinya sendiri. Dalam proses tersebut terdapat isu penyimpangan, keadilan

sosial dan martabat manusia. Sistem koersi dan kontrol, dan penerapannya pada individu-

individu dengan mengatasnamakan tatanan sosial, perdamaian, dan harmoni sosial yang

menghasilkan sistem pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Penindasan dan kekuasaan

melahirkan pertentangan.

Penggunaan secara gigih oposisi dan resistensi terhadap sistem kekuasaan dan kontrol

merupakan kenyataan sosial yang sama luas berlakunya dengan konsepsi tatanan sosial dalam

masyarakat manusia. Selain itu, situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial jika

dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial pada


29

gilirannya akan menghasilkan sebuah situasi balik dimana terjadi perlawanan, penolakan dan

pemberontakan yang menentang sistem dominasi tersebut. Hal tersebutlah yang

menyebabkan adanya konflik dalam masyarakat yang dapat membawanya pada gerakan

sosial.

Pada konteks PKL, resistensi oleh Alisjahbana (2007) digambarkan sebagai bentuk

perlawanan yang ditempuh oleh pedagang kaki lima dengan melakukan 2 (dua) tipologi

gerakan, yaitu:

1. Resistensi secara terang-terangan. Gerakan ini sangat identik dengan konfrontasi,

dengan melakukan cara-cara seperti berbenturan secara fisik dengan petugas,

melakukan intimidasi, demonstrasi dan sebagainya.

2. Resistensi secara tersembunyi, yakni resistensi yang dilakukan dalam bentuk siasat

untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat pemerintah kota. Mereka

lebih memilih mengalah dan menghindar. Namun perlawanan ini mencoba

mempertahankan kepentingannya lewat main “kucing-kucingan”. Setelah

ditertibkan, maka mereka akan mencari lokasi lain dan kembali lagi ketempat

semula, atau biasanya lebih memilih meminta bantuan advokasi dari pihak-pihak

pendamping seperti Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

PKL melakukan perlawanan, selama ini didampingi beberapa bentuk organisasi

PKL antara lain seperti Asosiasi Pedagang Kaki Lima (ASPEK-5), Lembaga Advokasi dan

pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), Persatuan PKL (PPK-5), Aktivis Aktive Society Institut

(AcSi), Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK). Nama- nama organisasi tersebut adalah pada

umumnya sangat aktif dalam memperjuangkan orang-orang yang kemampuan ekonominya

lemah di kota Makassar. (A. Syamsu Alam, 2009) .


30

2.2 Sifat- Sifat Gerakan Sosial

Penjelasan klasik atas gerakan sosial telah diutarakan oleh Karl Marx bahwa gerakan

sosial muncul akibat kontradiksi antarstuktur di tengah masyarakat. Pertentangan kelas

borjuis dan proletar dalam mempertahankan atau merebut alat produksi yang merupakan

sumber kontradiksi tersebut. Masing -masing gerakan sosial yang muncul dari tiap

kecendrungan sosial berupaya menegasi setiap pemicu konflik yang secara khas berakar

pada tiap kecendrungan sosial (social tendencies).

Gerakan social sifatnya menuntut perubahan institusi, pejabat atau kebijakan akan

berakhir dengan terpenuhi permintaan gerakan sosial. Sebaliknya jika gerakan social

bernafaskan ideology, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu

yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar

pemerintah. (Wahid, 2006) .

Para sosiolog membedakan gerakan sosial kedalam beberapa jenis, (Sidney Tarrow : 2005)

1. Ruang Lingkup

Gerakan reformasi - gerakan yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma,

biasanya hukum. Contoh gerakan semacam ini akan mencakup seperti, gerakan social PKL

dengan tujuan untuk meningkatkan hak-hak mereka, gerakan PKL yang menganjurkan pada

pemerintah untuk lebih memperhatikan PKL dengan baik dan para Satpol PP dalam

penertiban tidak menggunakan kekerasan pada PKL. Sifat gerakan semacam itu tidak hanya

terkait dengan masalah tetapi juga dengan metode yang dipergunakan, dari kemungkinan ada

penggunaan metode yang sikap reformis non-radikal yang akan digunakan untuk pencapaian

akhir tujuan, seperti dalam kasus aborsi agar dapat tercipta adanya pembuatan hukum

perundangan-undangan.


31

2. Gerakan radikal. Gerakan yang didedikasikan untuk adanya perubahan segera

terhadap sistem nilai dengan melakukan perubahan-perubahan secara substansi dan

mendasar, tidak seperti gerakan reformasi, Contohnya termasuk Gerakan PKL yang penuh

menuntut hak-hak sipil dan persamaan di bawah hukum untuk semua PKL (gerakan ini luas

dan mencakup hampir seluruh unsur-unsur radikal dan reformis), terlepas dari ras, agama dan

lainnya. Gerakan yang menuntut transformasi dari sebuah tata nilai politik Stalinisme menuju

kepada tata nilai sistem poltik sistem ekonomi atau ke dalam tata nilai sistem poltik

demokrasi di dalam penghunian kehidupan kota.

3. Jenis Perubahan

a. Gerakan Inovasi - gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-

nilai, dan lain-lain gerakan advokasi yang tak umum kesengajaan untuk efek dan

menjamin keamanan teknologi yang tak umum adalah contoh dari gerakan inovasi.

b. Gerakan Konservatif - gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai, dan

sebagainya Sebagai contoh, anti-abad ke-19, gerakan modern menentang penyebaran

makanan transgenik dapat dilihat sebagai gerakan konservatif dalam bahwa mereka

bertujuan untuk melawan perubahan teknologi secara spesifik, namun mereka dengan

cara yang progresif gerakan yang hanya bersikap anti-perubahan (misalnya menjadi

anti-imigrasi) sedang untuk hasil tujuan kepentingan tidak pernah didapat hanya

merupakan bersifat bertahan.

4. Target

a. Gerakan fokus berkelompok - bertujuan memengaruhi atau terfokus pada kelompok

atau masyarakat pada umumnya, misalnya, menganjurkan perubahan sistem politik.


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_nilai&action=edit&redlink=1�

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Hak_Sipil_Amerika�

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ras_%28klasifikasi_manusia%29&action=edit&redlink=1�

https://id.wikipedia.org/wiki/Stalinisme�

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_ekonomi�

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi�

32

Beberapa kelompok ini akan berubah atau menjadi atau akan bergabung dengan

partai politik, tetapi banyak tetap berada di luar sistem partai politik partai.

b. Gerakan fokus Individu - fokus pada yang memengaruhi secara personal atau

individu. Sebagian besar dari gerakan-gerakan keagamaan akan termasuk dalam

kategori ini.

5. Lama dan baru

a. Gerakan lama - gerakan untuk perubahan yang telah ada sejak awal masyarakat,

sebagian besar merupakan gerakan-gerakan abad ke-19 berjuang untuk kelompok-

kelompok sosial tertentu, seperti kelas pekerja, petani, orang kulit putih, kaum

bangsawan, keagamaan, laki-laki. Mereka biasanya berpusat di sekitar beberapa

tujuan materialistik seperti meningkatkan standar hidup atau, misalnya, otonomi

politik kelas pekerja.

b. Gerakan baru - gerakan yang menjadi dominan mulai dari paruh kedua abad ke-20 -

seperti gerakan feminis, gerakan pro-choice, gerakan hak-hak sipil, gerakan

lingkungan, gerakan perangkat lunak bebas, gerakan hak-hak gay, gerakan

perdamaian, gerakan anti-nuklir, gerakan alter-globalisasi dan lain lain, Kadang-

kadang gerakan ini dikenal sebagai gerakan sosial baru. Mereka biasanya berpusat di

sekitar isu-isu yang sama yang tidak terpisahkan dari masalah sosial.

2.2.1 Perilaku Kolektif

Perilaku sosial merupakan hal terpenting dalam suatu sosialisasi kehidupan, tak

sedikitpun seseorang mengelak akan keberadaan perilaku sposial di sekitar kita. Oleh

karena itu, kehidupan di masyarakat sangat sarat dengan perilaku sosial, baik itu perilaku

sosial yang individualis maupun kolektif. Keberadaan perilaku ini dapat membawa dampak


33

tersendiri bagi dunia sosial yakni penyimpangan dari perilaku sosial tersebut. Keberadaan

perilaku kolektif membawa dampak besar bagi kehidupan sosial masyarakat, dan banyak

perilaku-perilaku ini yang tidak sesuai dengan norma-norma institusi atau lembaca

masyarakat yang berlaku di masyarakat umum. Perilaku inilah yang memberikan kontribusi

terbesar dalam seleksi keberadaan perilaku-perilaku penyimpangan sosial. Dalam

kehidupan nyata, banyak kita temukan berbagai macam bentuk penyimpangan dari perilaku

kolektif ini, sehingga pada makalah ini selain membahas bentuk dari perilaku kolektif, kami

juga membahas mengenai penyimpangan perilaku kolektif. Selain perilaku kolektif, gerakan

sosial juga turut berkembang dalam masyarakat. Sebuah gerakan sosial, apapun latar

belakang hsitoris terbentuknya, pada hakekatnya menekankan pada suatu tujuan utama

gerakan yaitu suatu perubahan. Tidak menjadi masalah apakah perubahan yang diinginkan

bersifat infrastruktur atau suprastruktur. Semenjak manusia mulai hidup berkelompok, dan

selanjutnya membentuk suatu komunitas dalam sebuah lingkungan sosial sendiri dengan

dibatasi oleh wilayah beserta aturan main yang bersifat hukum dan politik.

Ahli Sosiologi menggunakan isitlah perilaku kolektif mengacu pada perilaku

sekelompok orang yang muncul secara spontan , tidak terstruktur sebagai respons terhadap

kejadian tertentu. Perilaku kolektif adalah suatu perilaku yang tidak biasa, sehingga perilaku

kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur dan

tidak stabil dari sekelompok orang, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa

ketidakpuasan. (Agus, 2003) .

Ciri ciri Perilaku Kolektif adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan bersama oleh sejumlah orang .

2. Tidak bersifat rutin/ hanya insidential.

3. Dipacuoleh beberapa rangsangan masalah.


34

Faktor Penentu Perilaku Kolektif sebagai berikut :

1. Situasi social: Situasi yang menyangkut, ada tidaknya pengaturan dalam instansi

tertentu.

2. Ketegangan structural: Adanya perbedaan atau kesenjangan disuatu wilayah

yang akan menimbulkan ketegangan yang dapatmenimbulkanbentrok serta

ketidakpahaman antara PKL dengan satpol PP.

3. Faktor yang mendahului : yakni faktor penunjang dari kecemasan dan curigaan

yang dikandung masyarakat(PKL).

Gustave Le Bon, perintis utama teori perilaku kolektif menginterpretasikan

kerumunan massa Revolusi prancis merupakan bentuk perilaku kolektif yang menyerupai

emosi binatang. Seperti yang terjadi dalam penertiban pedagang kaki lima di kota medan,

petugas penertiban selalu melakukan tindakan paksa dan mendapat perlawanan dari PKL

sehingga diwarnai dengan bentrok fisik (konflik). Dengan kata lain individu didalam

kerumunan massa tidak lagi menjadi individu yang rasional dan taatterhadap tatanan norma

standar yang ada di masyarakat.

David Popenoe melihat perilaku kolektif sering muncul sebagai sebuah respon atau

stimulus terhadap sebuah situasi yang tidak stabil secara spontan dan tidak terstruktur atau

sebagai tindakan yang tidak mencerminkan struktur sosial yang ada seperti peraturan

perundang undangan, kebijakan pemerintah dan lembaga formal dan non formal.

2.2.2 Model-Model Gerakan Sosial

Ada dua model yang tampil menonjol dalam definsi ini adalah : Pertama, gerakan-

gerakan sosial melibatkan “tantangan kolektif”, yakni upaya-upaya terorganisasi untuk

mengadakan perubahan di dalam aransemen-aransemen kelembagaan. Tantangan-tantangan

ini bisa berpusat kepada kebijakan-kebijakan publik atau ditujukan untuk mengawali


35

perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga-lembaga sosial dan politik, distribusi

jaminan sosial, atau bisa juga menyangkut konseptualisasi mengenai hak-hak dan tanggung

jawab sosial dan politik. Sedangkan yang kedua adalah corak politis yang inheren di dalam

gerakan-gerakan sosial. Ini terutama terkait dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai lewat

Gerakan-Gerakan sosial, yang secara tipikal mencakup perubahan di dalam distribusi

kekuasaan dan wewenang. Tujuan-tujuan politis ini hanya mungkin dicapai lewat interaksi-

interaksi yang terus-menerus, berkelanjutan, dengan aktor-aktor politik di luar Gerakan, yang

terpenting di antaranya adalah sekutu-sekutu dan pesaing-pesaing politik dan pemegang

otoritas kekuasaan. (Maulana, 2008).

Perubahan ini juga dapat menyebababkan kritis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang

selama ini di agungkan. Perubahan itu akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan

kemudian meluas menjadi Gerakan Sosial. Ketiga, Gerakan Sosial semata- mata masalah

kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Sang tokoh penggerak akan menjadi

inspirator, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang

termotivasi untuk terlibat dalam Gerakan tersebut.

Indikasi awal untuk menangkap gejala gerakan sosial menurut John Lofland (2003) adalah

dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena publik dan

ditandai oleh kua litas "aliran" atau "gelombang". Dalam prakteknya suatu Gerakan Sosial

dapat diketahui terutama lewat banyak organisasi baru yang terbentuk, bertambahnya jumlah

anggota pada suatu organisasi gerakan dan semakin banyaknya aksi kekerasan atau protes

terencana dan tak terencana.

Selain itu menurut Lofland (2003) dua aspek empiris gelombang yang perlu diperhatikan

adalah, Pertama, aliran tersebut cenderung berumur pendek antara lima sampai delapan


36

tahun. Jika telah melewati kurun waktu itu gerakan akan melemah dan meskipun masih ada

akan tetapi gerakan telah mengalami proses 'cooled down'. Kedua, banyak organisasi

kekerasan atau protes yang berubah menjadi Gerakan Sosial atau setidaknya bagian dari

gerakan-gerakan yang disebut diatas. Organisasi-organisasi ini selalu berupaya menciptakan

Gerakan Sosial - atau jika organisasinya memiliki teori operasi yang berbeda maka mereka

akan dengan sabar menunggu pergeseran struktur makro yang akan terjadi (misalnya krisis

kapitalisme) atau pertarungan yang akan terjadi antara yang baik dan jahat, atau kedua hal

tersebut, serta menunggu kegagalan fungsi lembaga sentral. Kala itulah gerakan itu bisa

dikenali sebagai gerakan pinggiran, gerakan awal dan embrio gerakan. (Lofland, 2003 )

Lebih lanjut untuk mengetahui model gerakan sosial dapat dirumuskan bahwa sebuah

Gerakan Sosial terdiri dari:

1. Lahirnya kekerasan atau protes baru dengan semangat muda yang dibentuk secara

Independen.

2. Bertambahnya jumlah (dan peserta) aksi kekerasan dan/atau protes terencana dan tak

terencana (terutama kumpulan) secara cepat.

3. Kebangkitan opini massa

4. Semua yang ditujukan kepada oknum lembaga sentral

5. Sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur dari lembaga-

lembaga sentral.

Dalam memahami dan menjelaskan fenomena Gerakan Sosial, para ahli ilmu sosial

tersebut mengembangkan wacana sehingga pada tatanan teoritis telah melahirkan beberapa

pendekatan untuk bisa lebih menjelaskan Gerakan Sosial. Paradigma teoritis dari Gerakan

Sosial mungkin bisa dimasukan dalam istilah yang berbeda-beda. Selain paradigma NEO-

Marxisme, Pendekatan yang mendominasi hingga awal tahun 1970-an adalah konsep prilaku


37

kolektif interaksionis dan konsep gerakan sosial mahzab Chicago, serta model

structuralfungsional. Paradigma yang terakhir ini merupakan perspektif yang paling luas

dianut pada saat itu.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari E Baene (2011), Operasi penertiban yang sering dilakukan oleh

Pemerintah kota Malang terhadap PKL yang dianggap melanggar Perda Nomor. 1 Tahun

2000, rupanya tidak diterima begitu saja oleh PKL, Ternyata para PKL melakukan berbagai

bentuk gerakan dalam menghadapi aparat Pemda, bahkan bentuk perlawanan mereka akhir-

akhir ini semakin keras. Kerasnya perlawanan PKL tersebut disebabkan oleh muinculnya

berbagai faktor-faktor yang berkaitan dengan perlawanan dari PKL. Secara teoritis, suatu

perlawanan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk , tergantung dari kondisi

situasional yang tercipta pada saat itu serta nilai-nilai dan norma, baik yang berlaku

dilingkungan setempat maupun yang mengendap dalam pemikiran aktornya. Demikian pula

bahwa terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan sehingga menyebabkan terjadinya

suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain.

Hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat di ajukan : (a) Kiranya

Perda No. 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan yang terkait dengan pedagang

kaki lima dapat ditinjau ulang, karena ternyata relokasi yang dilakukan oleh pemerintah

kota Malang terhadap PKL tidak memenuhi standar, menurut para PKL bahwa lokasi

tersebut sepi dari pembeli bahkan mereka sering rugi. (b) Kiranya Pemerintah memfasilitasi

PKL dengan menyediakan tempat-tempat khusus bagi PKL untuk berdagang. Kepentingan

ekonomi PKL perlu dipertimbangkan dengan menyediakan tempat yang tidak menjauhkan

PKL dari para konsumennya, sehingga eksistensi mereka tetap bisa dipertahankan tanpa

merusak aspek keindahan dan ketertiban kota. (c) Sosialisasi yang dilakukan oleh


38

pemerintah harus dilakukan secara langsung tanpa harus ada ketegangan, dan bukan hanya

saja melalui paguyuban atau ketua kelompok tertentu: dan (d) Perlunya pembenahan

internal bagi Pemda dimana anggotanya memanfaatkan PKL menarik dana dengan alasan

keamanan padahal mereka juga yang menertibkannya. Dari hasil penelitian ini yang

didukung oleh berbagai metode pengumpulan data, baik secara observasi, dan wawancara.

2. Penelitian dari Septiana Dwi, 2011. Resistensi PKL terhadap kebijakan Pemerintah

kota Semarang. Keberadaan PKL di jalan kokrosono merupakan suatu fenomena kegiatan

perekonomian rakyat kecil , dan kehadiran PKL menimbulkan berbagai persoalan terkait

dengan masalah kebersihan, ketertiban, dan keramaian. Tindakan penertiban yang dilakukan

oleh aparat pemerintah selalu mendapat perlawanan dari PKL, sehingga menimbulkan

konflik di antaranya. Para petugas dalam melakukan penertiban juga sering kali mengalami

berbagai kesulitan dikarenakan para PKL melakukan perlawanan .

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah ingin melihat Faktor- Faktor yang

menyebabkan adanya perlawanan PKL, bentuk-bentuk perlawanan PKL, serta bagaimana

kelembagaan PKL di jalan Kokrosono kota Semarang. Hasil yang diperoleh (1) Faktor

penyebab perlawanan PKL adalah faktor ketidakadilan. Pedagang kaki lima merasa telah

memberikan pungutan yang ditarik oleh pihak yang diberi kewewenangan untuk melakukan

tugas tersebut, guna untuk disetor ke kelurahan setempat. Oleh karena itu para PKL tetap

berjualan seperti biasanya dan tidah mau pindah dengan alasan mereka telah membayar

sejumlah uang. (2) Bentuk-bentuk perlawanan PKL terhadap kebijakan Pemerintah kota

Semarang adalah tetap berjualan, menolak relokasi, menyembunyikan barang dagangan,

dan bersembunyi atau “kucing-kucingan” dengan petugas.

Dalam penertiban PKL biasanya akan diberi waktu untuk pindah atau membongkar

secara mandiri (dengan jaminan surat pernyataan), apabila masih dilanggar maka PKL yang


39

bersangkutan akan diberi sanksi baik secara pembongkaran dan penyitaan barang

daganganya maupun sanksi pidana atau pemberkasan dengan ancaman hukuman kurungan

paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 sesuai dengan Perda No. 11

Tahun 2000 pasal 12 tentang pengaturan dan Pembinaan PKL. Dari hasil penelitian ini yang

didukung oleh berbagai metode pengumpulan data, baik secara observasi, dan wawancara

3. Penelitian dari Akhmad Raditya Maulana Fajrin dan Dian Rahcmawati (2016).

Keberadaan PKL di kota Malang menimbulkan berbagai macam persoalan perkotaan yang

menyebabkan kemacetan, menurunnya estetika kota dan menurunya fungsi trotoar. Hal ini

disebabkan PKL yang berjualan menggunakan fasilitas umum dan pedagang tidak menata

barang dagangan mereka dengan rapi. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian dalam

menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL.

Hasil penelitiannya terdapat 9 faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL , mereka

secara tidak tertata, ziq-zaq dan seporadis sehingga menimbulkan kesan kumuh dan

mengurangi estetika kota. Hal tersebut di akibatkan karena bercampur aduknya berbagai

jenis dagangan yang yang berada pada satu lokasi dan tidak teraturnya jenis sarana

berdagang mulai dari gerobak, lapak dan sepeda dan beraneka ragam lainnya. Sehingga

terjadinya kesemerawutan yang berdampak pada pejalan kaki .

Berdasarkan hasil Analisis peneliti tahun 2015 , ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam

penataan ialah tingginya tingkat kemacetan yang disebabkan oleh keberadaan PKL yang

menggunakan bahu jalan. Rendahnya kebersihan pada lokasi pedagang kaki lima belum

terdapat isentif dan disentif terhadap keberadaan PKL . Kemudian tidak terdapat

penyuluhan sadar hukum sehingga PKL tidak mengerti menangani hukum yang berlaku

pada lokasi tersebut, sehingga PKL berdagang tanpa ada batasan waktu. Oleh karena itu


40

pentingnya mendapatkan pembinaan umum dari pihak pemerintah mengenai Keberadaan

PKL yg benar dan tertata dengan baik.

4. Penelitian dari Asmu, (2011). Mengenai Tokoh Dalam Gerakan Tani. Berdasarkan

hasil penelitiannya dalam gerakan perlawan petani tradisional, ada tokoh-tokoh yang

memegang peranan penting. Protes dan perlawanan, bahkan pemberontakan petani yang di

dominasi oleh tokoh tersebut, sebagian besar dipimpin oleh elit-elit lokal dan tokoh-tokoh

masyarakat setempat. Bersama dengan para petani, tokoh-tokoh yang memimpin gerakan

berani berkorban untuk membela kepentingan hak-hak mereka dengan tujuan membuktikan

besarnya peran tokoh atau elit dalam gerakan petani. Tokoh yang muncul dalam melakukan

perlawanan dari petani adalah tokoh muda setempat yang muda idealis dan energik,

Aktivitas LSM.

Setelah itu para petani yang memberontak membuat sebuah organisasi tani yang

merupakan aksi dari kekuatan mereka yang di dampingi oleh aktivis mahasiswa dan

pengorganisasian. Pendampingan dan pengorganisasian merupakan pilihan model yag

dikembangkan para aktivis, untuk menggerakan dan menumbuhkan organisasi tani sebagai

alat perjuangan petani untuk mendapatkan hak-haknya yang selama ini di rampas oleh

penguasa dan penguasa. Perlawanan kaum tani tetap dilakukan seperti dengan melakukan

pembangkangan pembayaran pajak, aksi demonstrasi, aksi mogok makan, perusakan

fasilitas, pemerintah, penolakan untuk dipindahkan dari tanahnya, pengambilalihan atau

pendudukan tanah sampai juga perlawanan fisik.

5. Penelitian dari Andini, (2000). Mengenai keadaan tani dan gerakan tani di Jawa Barat.

Dari hasil penelitiannya gerakan tani di Jawa Barat mengalami gelombang pasang sesudah

berhasil tertumpasnya grombolan DI-TII setelah tergembleng dalam perjuangan melawan 7

setan desa.Dari laporan riset telah di temukan berbagai macam bentuk perlawanan kaum


41

tani.Kaum tani selalu memberikan perlawanan yang gigih dan berani dalam mempertahankan

tanh garapan bekas tanah kehutanan atau bekas tanah perkebunan, baik di tanah garapannya

maupun di pengadilan. Aksi tersebut mendapat dukungan dari kaum buruh kehutanan dan

agraria, dan aksi-aksi umumnya sudah dapat dikoordinasi dan dipimpin dengan baik.

Dalam aksi tersebut, kaum tani sekaligus melawan penyalahgunaan gerakan penghijauan

yang di dalam praktiknya membiarkan tanah yang seharusnya di hijaukan, tetapi mengusir

kaum tani dari tanah garapannya yang sudah menjadi sawah, ladang, dan desa, yang sama

sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan hidrologi dan mencegah erosi. Dari

berbagai macam aksi di Jawa Barat selama ini, dapat dilihat bahwa kaum tani sudah berani

melawan dan melakukan aksi-aksi sepihak yang mempunyai kepentingan tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis peneliti tahun 2015 , ada faktor-faktor yang berpengaruh

dalam penataan ialah tingginya tingkat kemacetan yang disebabkan oleh keberadaan PKL

yang menggunakan bahu jalan. Rendahnya kebersihan pada lokasi pedagang kaki lima

belum terdapat isentif dan disentif terhadap keberadaan PKL . Kemudian tidak terdapat

penyuluhan sadar hukum sehingga PKL tidak mengerti menangani hukum yang berlaku

pada lokasi tersebut, sehingga PKL berdagang tanpa ada batasan waktu. Oleh karena itu

pentingnya mendapatkan pembinaan umum dari pihak pemerintah mengenai Keberadaan

PKL yg benar dan tertata dengan baik.

4. Penelitian dari Asmu, (2011). Mengenai Tokoh Dalam Gerakan Tani. Berdasarkan

hasil penelitiannya dalam gerakan perlawan petani tradisional, ada tokoh-tokoh yang

memegang peranan penting. Protes dan perlawanan, bahkan pemberontakan petani yang di

dominasi oleh tokoh tersebut, sebagian besar dipimpin oleh elit-elit lokal dan tokoh-tokoh

masyarakat setempat. Bersama dengan para petani, tokoh-tokoh yang memimpin gerakan

berani berkorban untuk membela kepentingan hak-hak mereka dengan tujuan membuktikan


42

besarnya peran tokoh atau elit dalam gerakan petani. Tokoh yang muncul dalam melakukan

perlawanan dari petani adalah tokoh muda setempat yang muda idealis dan energik,

Aktivitas LSM.

Setelah itu para petani yang memberontak membuat sebuah organisasi tani yang

merupakan aksi dari kekuatan mereka yang di dampingi oleh aktivis mahasiswa dan

pengorganisasian. Pendampingan dan pengorganisasian merupakan pilihan model yag

dikembangkan para aktivis, untuk menggerakan dan menumbuhkan organisasi tani sebagai

alat perjuangan petani untuk mendapatkan hak-haknya yang selama ini di rampas oleh

penguasa dan penguasa. Perlawanan kaum tani tetap dilakukan seperti dengan melakukan

pembangkangan pembayaran pajak, aksi demonstrasi, aksi mogok makan, perusakan

fasilitas, pemerintah, penolakan untuk dipindahkan dari tanahnya, pengambilalihan atau

pendudukan tanah sampai juga perlawanan fisik.

5. Penelitian dari Aidit, (1964). Mengenai keadaan tani dan gerakan tani di Jawa Barat.

Dari hasil penelitiannya gerakan tani di Jawa Barat mengalami gelombang pasang sesudah

berhasil tertumpasnya grombolan DI-TII setelah tergembleng dalam perjuangan melawan 7

setan desa. Dari laporan riset telah di temukan berbagai macam bentuk perlawanan kaum

tani. Kaum tani selalu memberikan perlawanan yang gigih dan berani dalam

mempertahankan tanh garapan bekas tanah kehutanan atau bekas tanah perkebunan, baik di

tanah garapannya maupun di pengadilan. Aksi tersebut mendapat dukungan dari kaum

buruh kehutanan dan agraria, dan aksi-aksi umumnya sudah dapat dikoordinasi dan

dipimpin dengan baik.

Dalam aksi tersebut, kaum tani sekaligus melawan penyalahgunaan gerakan penghijauan

yang di dalam praktiknya membiarkan tanah yang seharusnya di hijaukan, tetapi mengusir

kaum tani dari tanah garapannya yang sudah menjadi sawah, ladang, dan desa, yang sama


43

sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan hidrologi dan mencegah erosi. Dari

berbagai macam aksi di Jawa Barat selama ini, dapat dilihat bahwa kaum tani sudah berani

melawan dan melakukan aksi-aksi sepihak yang mempunyai kepentingan tersebut.

6. Penelitian dari Soenyono, (2007) mengenai gerakan social masyarakat miskin

perkotaan: studi kasus gerakan masyarakat stren kali Surabaya menolak kebijakan

penggusuran yang di lakukan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa, pertama, latar belakang historis timbulnya social grievancies dan discontents

Masyarakat Stren Kali Surabaya disebabkan oleh tiga fenomena mendasar, yaitu (a)

terjadinya proses pembangunan pedesaan yang menggunakan program `revolusi hijau, (b)

terjadinya konsentrasi investasi di perkotaan dan urbanisasi berlebih , dan (c) adanya

ancaman penggusuran. Kedua, enabling (peluang politik) yang melingkupi gerakan sosial

masyarakat stren kali Surabaya yaitu terbukanya era reformasi yang memberi kebebasan

berkumpul, menyampaikan pendapat, dan adanya pers yang bebas. Adapun yang menjadi

kendala (constraint) bagi aktualisasi gerakan sosial masyarakat stren kali terdiri atas lima

dimensi, yaitu ketertutupan sistem politik, tingginya tingkat represi rezim kota terhadap

masyarakat stren kali Surabaya, adanya berbagai kebijakan yang mengancam sumberdaya

yang dimiliki masyarakat stren, kegagalan Pemda dalam mengimplemen-tasikan

kebijakan, dan kecenderungan Pemda yang hanya memperhatikan tuntutan masyarakat

global dan pars investor asing.

Kelima kendala tersebut menjadi alasan untuk memicu gerakan sosial masyarakat

stren kali Surabaya, karena adanya peluang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan

pendapat. Ketiga, struktur atau lembaga yang menjadi wahana Masyarakat Stren Kali

Surabaya dalam melakukan gerakan sosial meliputi Paguyuban Masyarakat Stren Kali

Surabaya, LSM, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelompok pengajian, arisan,


44

dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Seluruh lembaga ini mempunyai peran

sangat vital sebagai wahana gerakan sosial dalam rangka memberikan inspirasi,

menentukan arah, merencanakan langkah, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi

gerakan yang dilakukan secara kolektif dalam suatu wadah organisasi sosial. Asal mula

terjadinya gerakan berawal sejak adanya surat peringatan pengosongan wilayah stren.

Mulai saat itu, warga melakukan protes. Dalam suasana kepanikan, LSM JERIT dan UPC

datang memberi advokasi dan membentuk organisasi di tiap-tiap wilayah stren, serta

membangun dukungan dari seluruh masyarakat stren. Setelah sekian organisasi lokal

terbentuk, dibuat jaringan antar wilayah, hingga akhirnya terbentuk struktur komando dari

Sekjen, Presidium, hingga Korwil. Lintas teritorial tidak hanya membuat jejaring dengan

LSM di Surabaya, tetapi juga dengan LSM dii kota-kota lain, termasuk dengan LSM

asing. Lintas isu tidak hanya mengangkat isu masyarakat miskin perkotaan, tetapi juga isu

perempuan, lingkungan, buruh, anak-anak, petani, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Keempat, framing merupakan upaya merumuskan strategi, taktik melakukan gerakan

sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Kelompok¬kelompok yang mampu membangun

framing masyarakat untuk melakukan gerakan sosial adalah LSM, Paguyuban, Tokoh

masyarakat, Ketua RT/RW, masyarakat itu sendiri, dan media. Berbagai gerakan untuk

membangun framing meliputi, rapat rutin antar pengurus Korwil, rapat rutin antara

pengurus korwil dengan masyarakat, melakukan sarasehan, mengajak masyarakat

memboikot Pemilu, membuat konsep penataan dan renovasi, mengirim wakil masyarakat

ke India dan Thailand, menciptakan simbol kultural berupa Posko/Sanggar, Sekretariat

Bersama, Festival Jogo Kali, logo, membentuk kelompok tabungan, membentuk kelompok

arisan, dan membentuk kelompok belajar dan bermain, membentuk kelompok pengajian,

melakukan berbagai demonstrasi baik kepada DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah

Kota Surabaya, maupun ke Menteri Kimpraswil; membangun budaya bersih dan disiplin,


45

dalam berbagai kegiatan paguyuban, membangun kultur tertib lingkungan dengan cara

mengadakan ronda,

memasang lampu di pinggir jalan inspeksi, dan menjaga ketertiban masyarakat,

membangun WC, tempat pembuangan sampah, melakukan penghijauan di sekitar rumah

masing-masing, membangun jaringan dengan media, dan menciptakan ideologi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat ditarik proposisi penelitian sebagai berikut.

Proposisi Pertama: Gerakan protes yang kecil-kecil akan mempunyai peluang berhasil,

apabila: (1) mempunyai tujuan yang jelas, (2) dilakukan secara terus menerus, dan (3)

dilakukan dalam bentuk gerakan sosial dengan membentuk jaringan yang luas, tidak hanya

lintas teritorial tetapi juga lintas isu. Proposisi Kedua: Gerakan sosial Masyarakat Stren

Kali Surabaya berhasil karena para pelaku gerakan mengembangkan gerakan lingkungan

tertib dan bersih, serta mengusung ideologi pembangunan tanpa penggusuran, sehingga

Pemda kehilangan legitimasi untuk menggusurnya. Implikasi teoretik hasil penelitian

disertasi ini melengkapi teori asal-mula kemunculan gerakan yang dikemukakan oleh

McAdam, dkk. Faktor kemunculan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya pada

dasarnya disebabkan oleh adanya delapan elemen terpenting. (1) adanya ketidakpuasan

dan kekecewaan sosial (social grievancies and discontents), (2) kesempatan politik

(political opportunity), (3) adanya organisasi yang mewadahi dan memobilisasi

Masyarakat Stren Kali Surabaya, (4) proses pembingkaian kultural (cultural framing), (5)

adanya tujuan yang jelas, (6) dilakukan secara terus menerus, (7) adanva jaringan yang

kuat dan luas, tidak hanya lintas teritorial tetapi juga lintas isu, dan (8) adanya ideologi

pembangunan tanpa penggusuran.

7. Penelitian dari Della Porta dan Diani, (1999)mengenai Gerakan Perlawanan Masyarakat

Terhadap Perwal Nomor 35 Tahun 2013 . Dalam penelitiannya mengungkapkan sedikitnya ada

empat karakteristik utama gerakan sosial, yakni : jaringan interaksi informal, perasaan dan


46

solidaritas bersama, konflik sebagai fokus aksi kolektif, mengedepankan bentuk-bentuk

protes. Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang

mendasarkan diri pada perasaan dan solidaritas bersama, yang bertujuan untuk

memobilisasi isu-isu konfliktual, melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan secara

terus-menerus.

Latar belakang munculnya perlawanan masyarakat adalah protes serta bentuk

perlawanan atas peraturan walikota nomor 35 tahun 2013 tentang implementasi jalur satu

arah di lingkar Universitas Brawijaya. Dengan jumlah penduduk yang besar serta

dipengaruhi olehadanya masyarakat pendatang tersebut, kepadatan penduduk jelas

menjadi suatu hal yang tak dapat dipungkiri. Di bidang transportasi, aktifitas mobilitas

penduduk mengakibatkan kemacetan. Karena untuk pemenuhan kebutuhan transportasi

sehari-hari penduduk Kota Malang cenderung memilih menggunakan kendaraannya

sendiri baik roda dua maupun roda empat. Kondisi ini mengakibatkan jumlah kendaraan

meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak

sebanding dengan prasarana jalan yang ada. Hal inilah yang menimbulkan kepadatan pada

ruas-ruas jalan perkotaan sehingga menimbulkan kemacetan. Masyarakat yang tidak setuju

dengan satu arah melakukan perlawanan terhadap walikota Malang, mereka menuntut

pengembalian dua arah di semua jalan yang diberlakukan peraturan satu arah. Masyarakat

terdampak peraturan tersebut beralasan bahwa dengan pemberlakuan satu arah telah

membuat perekonomian mereka hancur, penghasilan tidak menentu, dan bahkan ada di

antara mereka yang tidak membuka toko dan kiosnya karena sepi orang yang berbelanja.

Begitu juga dengan kecelakaan lalu lintas, menurut mereka, setelah pemberlakuan satu

arah banyak terjadi kecelakaan karena kendaraan, terutama sepeda motor melaju dengan

kecepatan tinggi. Ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah yang

diberlakukan jalur satu arah merasa kesulitan untuk menyebrang jalan. Selain itu


47

masyarakat menilai ada kejanggalan dalam penerapan kebijakan satu arah tersebut, tidak

ada sosialisasi dari pihak pemerintah, tidak ada uji coba namun langsung di

implementasikan, ini dinilai sebagai kebijakan sepihak Pemerintah Kota Malang. Tuntutan

penolakaan satu arah dilakukan masyarakat dengan berbagai macam cara, mulai dari aksi

demonstrasi ke balaikota, memblokade jalan lingkar Universitas Brawijaya, tidak hanya

sekedar dengan melakukan aksi demonstrasi


repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 68538 › chapter...

Documents