Oleh :SUTIKNOBIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK

SISI PENERIMAAN

Penerimaan NoJenis Penerimaan Jumlah %1.Penerimaan Perpajakan 254,140,200,000,000.00 75.60a. Penerimaan Pajak Dalam Negeri 241,742,400,000,000.00 71.91b. Penerimaan Pajak Perd. Internas 12,397,800,000,000.00 3.692.Penerimaan Bukan Pajak 82,015,327,000,000.00 24.40a. Penerimaan SDA 59,395,500,000,000.00 17.67b. Penerimaan Dari Laba BUMN 10,414,249,000,000.00 3.10c. Penerimaan Lainnya 12,205,578,000,000.00 3.633.Penerimaan Hibah - 0.00Total Penerimaan & Hibah 2003 336,155,527,000,000.00 Devisit Anggaran 34,436,252,567,000.00

SISI PENERIMAAN

2008200920082009A. Pendapatan Negara dan Hibah1,007.0 1,124.0 I. Penerimaan Dalam Negeri1,004.1 1,123.0 99.7199.911. Penerimaan Perpajakan641.0 746.9 63.6566.45a. Pajak Dalam Negeri606.4 717.6 60.2263.84i. Pajak penghasilan325.7 384.3 32.3434.191. PPh Migas 70.4 85.6 6.997.622. PPh Non-Migas255.3 298.7 25.3526.57ii. Pajak pertambahan nilai199.5 245.4 19.8121.83iii. Pajak bumi dan bangunan25.5 28.9 2.532.57iv. BPHTB5.5 7.3 0.550.65v. Cukai46.7 47.5 4.644.23vi. Pajak Lainnya 3.3 4.3 0.330.38b. Pajak Perdagangan Internasional34.7 31.3 3.452.78i. Bea masuk19.8 19.2 1.971.71ii. Bea Keluar14.9 12.1 1.481.082. Penerimaan Negara Bukan Pajak363.1 374.1 36.0633.28a. Penerimaan SDA264.8 288.4 26.3025.66i. Migas 254.9 278.9 25.3124.81- minyak bumi209.9 221.4 20.8419.70- gas alam45.0 57.5 4.475.12ii. Non migas9.9 9.5 0.980.85b. Bagian Laba BUMN35.0 33.0 3.482.94c. PNBP Lainnya58.1 46.8 5.774.16d. Pendapatan BLU5.1 5.8 0.510.52II. Hibah3.0 0.9 0.300.08

Permasalahan APBNRelatif kecil, bahkan sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayahSelalu defisit sejak tahun 1967/1970 (atau) bahkan sejak republik ini merdekaDari sisi penerimaan, terlalu besar dari sektor pajak (kebocoran pajak, belum optimalnya pengelolaan SDA, dan kehilangan SDA)Dari sisi pengeluaran, porsi pengeluaran rutin terlalu tinggi.

SISI PENGELUARAN

BelanjaNoJenis Anggaran Jumlah %1.Pelanja Pemerintah Pusat253,714,075,000,000.00 68.46a. Pengeluaran Rutin188,584,275,000,000.00 50.89b. Pengeluaran Pembangunan 65,129,800,000,000.00 17.572. Belanja Daerah116,877,704,567,000.00 31.54a. Dana Perimbangan107,490,527,080,000.00 29.01 - Dana Bagi Hasil27,895,943,600,000.00 7.53 - Dana Alokasi Umum76,978,005,850,000.00 20.77 - Dana Alokasi Khusus 2,616,577,630,000.00 0.71b. Dana Otonomi Khusus & Penyeim. 9,387,177,487,000.00 2.53 - Dana Otonomi Kusus 1,539,560,117,000.00 0.42 - Dana Penyeimbang 7,847,617,370,000.00 2.12Total Anggaran Pengeluaran370,591,779,567,000.00

SISI PENGELUARAN

2008200920082009B. Belanja Negara1,097.6 1,203.3 73.2572.07I. Belanja Pemerintah Pusat804.0 867.2 26.4325.98A. Belanja K/L290.1 12.6 46.8246.08B. Belanja Non K/L513.9 554.5 8.849.081. Pembayaran bunga utang97.0 109.3 29.8726.872. Subsidi327.8 323.3 24.4821.44a. Subsidi energi268.7 258.0 16.4314.88i. BBM (Pertamina)180.3 179.1 8.056.56ii. Listrik (PLN)88.4 78.9 5.385.44b. Subsidi non pemerintah59.1 65.4 3.954.51C. Belanja lain-lain43.4 54.3 26.7527.94II. Transfer ke daerah293.6 336.2 25.4727.181. Dana perimbangan279.6 327.1 7.198.54a. Dana Bagi Hasil78.9 102.8 16.3516.78b. Dana Alokasi Umum179.5 201.9 1.931.85c. Dana Alokasi Khusus21.2 22.3 1.280.762. Dana Otonomi khusus dan Penyesuaian14.0 9.1 -8.25-6.60D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (90.6) (79.4)0.000.00

Administrasi keuangan terdiri dari :Angka-angka ex. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp761,4 triliun (17,7 persen terhadap PDB), dimana sejumlah Rp583,7 triliun bersumber dari penerimaan pajak.Perhitungan-perhitungan Uang

What Public Finance Administration Is?Alokasi anggaran dalam tahun 2008 akan diletakkan pada: belanja investasi, terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan, dengan memperhatikan peningkatan rasio anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945, serta meningkatkan upaya pemerataan;perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan;peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasionalpemerintahan; penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta (vi) pemenuhan kewajibanpembayaran bunga utang.

Keuangan Negara

Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

*KEUANGAN NEGARAIlmu Keuangan Negara (Public Finance / Government Finance) merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan negara, serta pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi.

Fokus utama dari Keuangan Negara adalah mempelajari pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, seperti:pertumbuhan ekonomistabilitas harga barang/jasapenciptaan lapangan kerjapemerataan distribusi pendapatan masyarakatdll

What Public Finance Administration is not?Public finance administration is not Private Finance Adminsitration, Public Finance, Macroeconomics, or Public Budgeting.Private finance konsentrasi pada penanganan aset dan kewajiban individu dan bisnis untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa.Public Finance konsentrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan sektor publik berdampak pada ekonomi swasta, khususnya alokasi, distribusi, dan dampak pengaturan dari anggaran publik.Macroeconomics berkaitan dengan perilaku ekonomi nasional, fiskal, dan rekomendasi kebijakan keuangan.Public Budgeting Konsentrasi dengan keputusan atau kebijakan untuk mengalokasikan sumber-sumber.

Elemen-Element Kunci Dari Administrasi Keuangan PublikPublic Organizations- Legal Constraints (Batasan Legal)- Political Circumstances (Keadaan Politis)Konsep Financial/KeuanganParticular Techniques

Dasar Dasar Administrasi Keuangan PublikHukum : Persyaratan, otorisasi, dan larangan-laranganPolitical circumstances : Proses penganggaranTeknik-teknik : terdapat pada masing-masing pejabat publik, ex. Akuntansi publik.Pengaturan Organisasi : dengan konstitusi, hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. (legislatif, eksekutif, pejabat pengelola keuangan, atau alokasi pertanggungjawaban bagi badan-badan operasional)

*RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARAPendekatan dari sisi Obyek Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang:fiskalmoneterkekayaan negara yang dipisahkansegala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negaraPendekatan dari sisi Subyek Keuangan negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dikuasai oleh:Pemerintah pusatPemerintah daerahPerusahaan negaraPerusahaan daerahBadan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

*RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARAPendekatan dari sisi Proses Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari:perumusan kebijakanpengambilan keputusan, perencanaanpengorganisasianpelaksanaan, sampai denganpertanggungjawabanPendekatan dari sisi Tujuan Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkait dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

*RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARAPendekatan dari sisi Administratif Keuangan negara, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencakup :Penerimaan Negara (Revenue)Belanja Negara (Expenditure)Defisit/surplus (Overall Balance)Pembiayaan (Financing)Surplus terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih kecil dari Penerimaan Negara.Defisit terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih besar dari Penerimaan NegaraApabila terjadi defisit maka diperlukan pembiayaan, yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan atau defisit yang terjadi

*AZAS-AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARADalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara:profesionalterbukabertanggung jawabsesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

Best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup:akuntabilitas berorientasi pada hasilprofesionalitasproporsionalitasketerbukaan dalam pengelolaan keuangan negarapemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Orientasi Didalam Administrasi Keuangan PublikOrganisasi Publik memiliki tiga orientasi :Pengendalian (Control) : Suatu orientasi kendali dicerminkan di (dalam) suatu konsentrasi usaha pada [atas] memastikan bahwa organisasi melengkapi;menyudahi tugas spesifik dan anggota organisasi itu tidak menyimpang dari kebijakan pejabatManajemen (Management) : Suatu orientasi manajemen dicerminkan di dalam suatu konsentrasi usaha untuk mencapai daya guna dan tepat guna di dalam operasi sehari-hari dan, karenanya, perhatian yang diungkap kedalam detail operasional.Perencanaan (Planning) : Suatu orientasi perencanaan dicerminkan dalam suatu konsentrasi usaha atas penentuan tujuan organisasi dan pilihan alat-alat untuk mencapai tujuan

Orientasi kendali memerlukan informasi seperti dalam mengambil tindakan tertentu atau tidak diambil. Orientasi manajemen memerlukan ukuran dari hubungan input-output dan pemenuhan.Orientasi perencanaan memerlukan proyeksi peristiwa masa depan, visi tentang kemungkinan masa depan, dan alat-alat dalam menuju kemungkinan keberhasilan masa depan.

Sistem Administrasi Keuangan PublikSaling keterkaitan diantara elemen-elemen, teknik-teknik, serta hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pengelolaan keuangan publik, yang akan saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan dalam sistemEx. Konsekuensi atas subsidi harga BBM, akan berpengaruh pada kondisi ketersediaan sumber-sumber penerimaan pemerintah, atau menambah beban hutang pemerintah.

1. Hak Negara untuk

2. Kewajiban Negara untuk3. Pemerimaan

4. Pengeluaran5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas PemerintahKEUNEGmemungut pajakmengeluarkan dan mengedarkan uangmelakukan pinjamantugas layanan umummembayar tagihan pihak ketigaNegaraDaerahNegaraDaerah

******