9 lakip bpkp bali 2012 cover lakip 2012 upload.pdf · c. akuntabilitas keuangan 68 ... negeri tahun...
TRANSCRIPT
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Pengantar
ii
PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
izin dan rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2012” dapat
diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban
Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai pengawas keuangan dan pembangunan serta berkaitan dengan
terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance).
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Perwakilan
BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu
kepada Penetapan Kinerja (Tapkin) Revisi Tahun 2012 sebagai penjabaran lebih
lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2010-2014.
Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin dari kerja keras dari
seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan
kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal
ini menjadi modal dasar pengembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan
berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.
Namun sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan
sehingga sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan
prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun demikian,
setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh
gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Bali. Oleh sebab itu, masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Pengantar
iii
Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan kami sampaikan kepada
semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun
dan diterbitkan.
Denpasar, 15 Januari 2013 Kepala Perwakilan
Mirawati Sudjono NIP 19560331 197811 2 001
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Daftar Isi
iv
DAFTAR ISI
HalamanKata Pengantar iiDaftar Isi ivRingkasan Eksekutif v BAB I PENDAHULUAN 1 A. Gambaran Singkat Organisasi 1 B. Faktor-faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja 6 C. Sistematika Penyajian 9 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 10 I. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2010-2014 10 A. Pernyataan Visi 10 B. Pernyataan Misi 14 C. Tujuan Strategis 16 D. Program Strategis 17 II. Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012 21 A. Matrik Program dan Kegiatan 22 B. Target Kinerja 24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28 A. Kerangka Pengukuran Kinerja 28 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 29 C. Akuntabilitas Keuangan 68 D. Permasalahan dan Strategi Pemecahan 69 BAB IV PENUTUP 70 Lampiran:
1. Perbandingan Realisasi Output 2012 Dengan Realisasi Output 2011 Dan Target Output 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali
2. Capaian Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012 3. Formulir Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi
Bali Tahun 2012 4. a. Opini BPK-RI Perwakilan Bali atas LKPD Tahun 2010 – 2011 di
Wilayah Provinsi Bali b. PEMDA yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah SPIP
(PERKADA SPIP) c. Daftar Nilai GCG BUMN d. Daftar Kinerja BUMD
e. Daftar Opini Dan Auditor Pada BUMD
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Ringkasan Eksekutif
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan.
Penyusunan laporan akuntabilitas adalah wujud
pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholders
mengenai keberhasilan maupun kegagalan organisasi
dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan serta
untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan
bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.
Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari
pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dalam melaksanakan tugas pokoknya kepada
stakeholders.
Proaktif dan Terpercaya dalam Mentranformasikan Manajemen Pemerintahan
BPKP memiliki visi Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas,
dengan misi, sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata
kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan
keputusan yang andal bagi auditor/pemerintah.
Penetapan Kinerja Tahun 2012 memuat Hasil Pelaksanaan
Sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan
tangan dari BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Ringkasan Eksekutif
vi
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dan Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP.
telah dirumuskan BPKP. Dalam mengimplementasikan
penjabaran Rencana Strategis tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Bali telah menyusun dokumen perencanaan
berupa Penetapan Kinerja Tahun 2012 (Revisi) yang
memuat Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP, Hasil Penyelenggaraan
Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dan Hasil
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Perwakilan BPKP. Dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Perwakilan
BPKP Provinsi Bali tidak lepas dari pengaruh lingkungan,
baik positif maupun negatif, internal maupun eksternal
organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Bali selama tahun 2012.
Target indikator program tidak ditetapkan (uncontrollable).
Pada tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Bali
merencanakan melaksanakan 30 kegiatan dengan
gambaran hasil pengukuran kinerja (self assesment)
sebagai berikut :
(1) Dari 28 hasil kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sesuai dengan hasil revisi PKP2T
semester I sebanyak 349 PP, terdapat 7 PP atau
2% yang dibatalkan dan 4 PP atau 1,15% yang
diserahkan ke Perwakilan Madya Provinsi NTB,
sehingga target PKP2T tahun 2012 adalah
sebanyak 338 PP yang telah terealisasi sebanyak
333 PP. Disamping itu, telah dilaksanakan 243 PP
Non PKP2T. Dengan demikian jumlah PP yang
telah dilaksanakan seluruhnya 576 PP atau
170,41% dari target PKP2T.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Ringkasan Eksekutif
vii
(2) Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP dengan target 60 laporan telah
dilaksanakan seluruhnya sebanyak 120 laporan
atau 200%.
(3) Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan
Prasarana Perwakilan BPKP dengan target 12 unit
telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 35 unit
atau 291,67%.
(4) Dari sisi efisiensi hasil pelaksanaan Pengawasan
Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, dari target 30 kegiatan yang
harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
telah berhasil melaksanakan kegiatan secara
efisien sebanyak 23 kegiatan atau (76,67%), dan
7 kegiatan atau (23,33%) dilaksanakan tidak
efisien. Kegiatan yang tidak efisien secara garis
besar disebabkan adanya penambahan tenaga
auditor yang berakibat penambahan anggaran.
(5) Dari sisi efisiensi hasil Penyelenggaraan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP, dari target satu
kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan
BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan
secara efisien sebanyak satu kegiatan atau (100%).
(6) Dari sisi efisiensi Hasil Pengadaan dan Penyaluran
Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP, dari
target satu kegiatan yang harus dilaksanakan,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil
melaksanakan secara efisien sebanyak satu
kegiatan atau (100%).
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Ringkasan Eksekutif
viii
Permasalahan kinerja yang memerlukan perhatian khusus.
Dalam tahun 2012, terdapat beberapa permasalahan yang
terkait dengan upaya pencapaian kinerja yang lebih baik.
Permasalahan utama yang memerlukan perhatian adalah
terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
tidak sesuai dengan rencana dalam Penetapan Kinerja.
Hal ini disebabkan:
1) Adanya PP yang batal karena revisi RKT 2012
sebanyak 36 PP terdiri dari:
(1) Bidang IPP
Terdapat 23 PP tidak terlaksana karena batal
sesuai hasil revisi RKT Tahun 2012.
(2) Bidang APD
Terdapat 2 PP tidak terlaksana karena batal
sesuai hasil revisi RKT Tahun 2012.
(3) Bidang Akuntan Negara
Terdapat 1 PP tidak terlaksana karena batal
sesuai hasil revisi RKT Tahun 2012.
(4) Bidang Investigasi
Terdapat 10 PP tidak terlaksana karena batal
sesuai hasil revisi RKT Tahun 2012.
2) Sebanyak 7 PP yang dibatalkan, yaitu:
(1) Bidang IPP:
a) Kompilasi Audit Kinerja Program
Ketahanan Pangan Ditjen P2HP di Prov.
Bali karena Audit Kinerja Program
Ketahanan Pangan Ditjen P2HP pada tiga
kabupaten dibatalkan;
b) Audit Operasional atas Dana
Dekonsentrasi Kementerian Sosial Tahun
2011 Provinsi Bali tidak dilaksanakan
sebanyak 1 PP karena dibatalkan sesuai
Surat Inspektur Jenderal Kementerian
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Ringkasan Eksekutif
ix
Sosial Republik Indonesia Nomor:
075/IJ/2/2012 tanggal 14 Februari 2012;
c) Audit Operasional atas PNBP pada
Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2011;
d) Audit Keuangan IBRD Loan No. 4789 IND,
IDA Credit 4077 IND (IMHERE) ISI
Denpasar.
(2) Bidang APD :
a) Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada
Inspektorat Kab B;
b) Bimtek Perkada SPIP pada Pemda A.
(3) Bidang AKN :
Audit Kinerja PD Pasar Kota Denpasar.
3) Sebanyak 5 PP Bidang Investigasi yang tidak
dilaksanakan, yaitu:
a) Diagnostic Assessment FCP sebanyak
satu PP.
b) Audit investigasi, perhitungan kerugian
negara, dan pemberian keterangan ahli
sebanyak empat PP karena tidak ada
permintaan.
4) Banyak kegiatan yang sifatnya berdasarkan
permintaan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya
pada saat penyusunan rencana, terutama kegiatan
pendampingan/ asistensi/ bimbingan teknis yang
sangat tergantung atas permintaan pemerintah
daerah/BUMN/BUMD.
5) Adanya penugasan crash program dari BPKP Pusat
yang harus dilaksanakan.
6) Adanya jadwal penugasan yang menumpuk pada
bulan-bulan tertentu, terkait dengan ketersediaan
tenaga auditor, sehingga dapat terjadi permintaan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Ringkasan Eksekutif
x
penugasan yang tidak terlayani.
Strategi pemecahan masalah.
Solusi dan strategi pemecahan masalah telah dilakukan
dalam tahun berjalan. Strategi pemecahan masalah yang
dibuat, ditujukan untuk secara langsung dapat
meningkatkan kinerja di tahun berjalan juga di masa yang
akan datang. Solusi dan strategi pemecahan masalah
tersebut diantaranya:
1. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP Pusat
sehingga dapat mengatasi masalah-masalah teknis
dalam perencanaan.
2. Melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan
pihak eksternal terutama dengan Instansi Pusat yang
ada di daerah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD
serta pihak-pihak lainnya terkait dengan permintaan
penugasan.
Kepala Perwakilan,
Mirawati Sudjono NIP 19560331 197811 2 001
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab I - Pendahuluan
1
BAB I
PENDAHULUAN
ebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Hal
ini, agar selaras dengan peraturan yang berlaku, yaitu setiap organisasi publik
diwajibkan menyusun suatu Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan), dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam bentuk
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).
A. Gambaran Singkat Organisasi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparatur
pengawasan internal pemerintah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 1983 yang telah
diperbaharui dengan Keppres Nomor : 103 Tahun 2001. Dasar hukum organisasi
tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah
dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2005,
tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). BPKP adalah LPND yang
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
Sedangkan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi yang berada di
daerah dan sebagai institusi perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada
Kepala BPKP.
Dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2002 tanggal
31 Mei 2002, yang terakhir telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala
BPKP Nomor : KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah
menetapkan tugas pokok Perwakilan BPKP Provinsi Bali, yaitu:
S
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab I - Pendahuluan
2
Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi :
• Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
• Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara
dan pengurusan barang milik/ kekayaan negara;
• Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan pengurusan barang milik/ kekayaan daerah atas permintaan daerah;
• Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat
strategis dan/ atau lintas departemen/ lembaga/ wilayah;
• Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pusat dan daerah;
• Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;
• Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha
Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama badan-badan lain yang
di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/ bantuan luar negeri
yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan
akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha
Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan
usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran
Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tugas Pokok
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab I - Pendahuluan
3
pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan
instansi pemerintah lainnya;
• Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta
pengendalian mutu pengawasan;
• Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
3. As
Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan
fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh
pegawai sebanyak 143 orang (per 31 Desember 2012), dengan klasifikasi
berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu :
Kepala Perwakilan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kabid Akuntabilitas
Pemda
Kabid Akuntan Negara
Kabid Instansi Pemerintah Pusat
Kabid Investigasi
Kasubbag Keuangan
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag PP
Kasubbag Umum
Kabag Tata Usaha
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab I - Pendahuluan
4
1. Berdasarkan Golongan
No Uraian Posisi
31 Des 2012 (Orang)
%
1. Golongan IV 16 11,192. Golongan III 101 70,633. Golongan II 26 18,18 Jumlah 143 100,00
2. Berdasarkan Jabatan
No Uraian Posisi
31 Des 2012 (Orang)
%
1. Pejabat Struktural: a. Eselon II – Kepala Perwakilan 1 0,70 b. Eselon III – Kepala Bagian dan Kepala Bidang 5 3,49 c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian 4 2,80
Sub Jumlah Pejabat Struktural 10 6,992. Pejabat Fungsional Auditor (PFA): a. Auditor Madya 10 6,99 b. Auditor Muda 17 11,89 c. Auditor Pertama 16 11,20 d. Auditor Penyelia 22 15,38 e. Auditor Pelaksana Lanjutan 8 5,59 f. Auditor Pelaksana 7 4,89 Sub Jumlah PFA 80 55,94
3. Tata Usaha: a. Arsiparis 3 2,10 b. Analis Kepegawaian 0 0,00 c. Pranata Komputer 2 1,40 d. Pelaksana Administrasi 36 25,18 e. Pengemudi 2 1,40 f. CPNS 10 6,99 Sub Jumlah Tata Usaha 53 37,07
Jumlah (1 s/d 7) 143 100,00
Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang
terdiri dari 80 orang meliputi:
No Uraian Berdasarkan Peran Posisi
31 Des 2012 (Orang)
%
1. Pengendali Mutu 0 0,002. Pengendali Teknis 10 12,503. Ketua Tim 17 21,25
N
45
Dar
dar
3. Ber
N
12345
4. Berd
N
I123456789101112
o
4. Ahli - A5. Tramp
ri jumlah P
ri Akuntan 4
rdasarkan
o
1. S2 2. S1 3. D IV ST4. DIII 5. SLTA
dasarkan P
o
. Diklat
. Audit I
. Forens
. Froud C4. Audit K. Manaje
6. Audit B7. Analisis8. GCG . Sistim A0. Pengad1. E. Proc2. SPIP
05
10152025303540
D
Uraian
Anggota Timil – Anggota
J
Pejabat Fun
43 orang (
Pendidikan
TAN
Pendidikan
Subtansi nvestigasi ik Control PlanKlaim dan Hemen ResikoBerbasis Ress Pemecaha
Akuntansi Pdaan Barangcurement
Daltu Da
LAKIP
n Berdasar
m a Tim
umlah (1 s
ngsional A
(53,75%) d
n
Uraian
Jumlah
n dan Pelat
Ur
n KP o siko an Masalah
PDAM g dan Jasa
alnis K
PERWAKIL
rkan Peran
s/d 5)
Auditor (PF
dan Ajun A
tihan (DIKL
raian
KT AT
LAN BPKP P
n
FA) sebany
kuntan 37
31
LAT)
T-A AT-
PROVINSI BB
Pos31 Des
(Ora1637
80
yak 80 oran
orang (46
Posisi Des 2012
6 51 14 36 36
143
-Tr
BALI TAHUNBab I - Penda
sisi s 2012 ng) 6 7
0 1
ng tersebu
,25%).
2
%
4,135,69,7
25,125,1100
Tahun2012
1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 5
N 2012ahuluan
5
%
20,0046,25
100,00
ut terdiri
9 6 9 8 8 0
n
Orang
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab I - Pendahuluan
6
13. Penyusunan LK Pemerintah Daerah (SIMDA) 2 14. Reviu LK Pemerintah Daerah 1 15. Evaluasi LAKIP 1 16. Training of TOT 1 17. Sistem Akuntansi Instansi 1 18. Pengukuran Kinerja BUMN 1 19. Pengadaan Barang Milik Daerah 1
II. Diklat Non Subtansi 1. Bendaharawan 1 2. Kesekretariatan 1 3. BMN 3 4. Perpustakaan 2 5. Teknologi Informasi (IIPMS dan Dashboard) 1 6. Kepemimpinan Tingkat IV 1 7. Sertifikasi Penjejangan JFA 2 8. Kapita Selekta Pusbin JFA 1 9. Menulis yang Efektif 1 10. Persiapan Purnabhakti 1
B. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja
Faktor lingkungan adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi pada pencapaian
kinerja, baik yang bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor lingkungan ini
diidentifikasi dengan maksud agar dapat mengambil langkah-langkah untuk
mewujudkan tujuan organisasi. Faktor-faktor lingkungan tersebut diantaranya
adalah:
Lingkungan Internal
1. Komitmen yang Kuat dari Seluruh Pegawai
Capaian kinerja yang baik tidak akan terwujud tanpa komitmen dari seluruh
pegawai, mulai jenjang teratas sampai terbawah. Selain berdampak pada
capaian kinerja, komitmen yang kuat tersebut juga diyakini berpengaruh terhadap
pelaksanaan budaya kerja secara keseluruhan.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia
Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2011, komposisi PFA secara
keseluruhan mengalami penurunan sebanyak 13 orang karena jumlah pegawai
yang datang/ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali lebih sedikit
dibandingkan yang pindah/mutasi ke unit kerja lain dan adanya pegawai yang
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab I - Pendahuluan
7
pensiun. Penurunan jumlah pegawai ini berdampak pada perbandingan antara
ketua tim ahli muda dan pertama dengan anggota tim terampil adalah
33 berbanding 37 atau memiliki rasio 1 : 1,12 dengan kata lain, rasio tersebut
masih belum cukup ideal (ideal 1 : 2,0) dalam menentukan tim untuk
melaksanakan penugasan audit dan penugasan lainnya.
Namun, jika dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang potensial,
jumlah tenaga yang ada terasa kurang memadai. Peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia secara bertahap dan berkelanjutan akan
diupayakan karena dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan
akuntabilitas di daerah secara lebih optimal.
3. Perubahan Kebijakan dan Dukungan BPKP di Tingkat Pusat
Adanya perubahan suatu kebijakan organisasi oleh BPKP Pusat yang dilakukan
pada perjalanan tahun jelas mempengaruhi capaian kinerja perwakilan-
perwakilan pada akhir tahun. Begitu juga halnya dengan Perwakilan BPKP
Provinsi Bali sebagai suatu organisasi di tingkat perwakilan yang menginduk
kepada organisasi tingkat pusat, tidak lepas dari pengaruh kebijakan yang dibuat
BPKP Pusat.
Sedangkan dukungan BPKP di tingkat pusat dapat berupa dana maupun sistem
dan metode kerja. Sistem dan metode kerja sangat bermanfaat sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas.
Lingkungan Eksternal
1. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Praktik-Praktik KKN
Arah kebijakan Pemerintah yang menyatakan ‘perang’ terhadap tindak pidana
korupsi dengan peningkatan program-program pemberantasan korupsi sejalan
dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini yaitu makin
tumbuhnya kesadaran terhadap bahaya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). Kesadaran masyarakat tersebut mempengaruhi tuntutan
terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai lembaga pengawasan.
Tuntutan tersebut sudah selayaknya diantisipasi melalui program-program audit
investigasi atas indikasi penyimpangan yang merugikan negara/daerah, BUMN/D
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab I - Pendahuluan
8
dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah serta
pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
2. Tuntutan Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tuntutan masyarakat atas kinerja pelayanan aparat birokrasi saat ini sudah
sangat tinggi. Sudah bukan zamannya lalu aparat birokrasi ‘dilayani’ tetapi
sebaliknya harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Perubahan paradigma kepemerintahan menuju ke arah “ good governance ”
tersebut dan penciptaan administrasi pemerintah yang berdaya guna, berhasil
guna, dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama
aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya
dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan
berakuntabilitas. Disamping tuntutan atas pelaksanaan “ Reformasi Birokrasi ”
yang harus sudah ada dampaknya atas hasil dari reformasi birokrasi tersebut.
Terhadap tuntutan ini, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mengantisipasi
antara lain dengan melakukan sosialisasi, evaluasi dan memberikan bimbingan
teknis kepada Instansi Pemerintah Pusat, Daerah maupun BUMD mengenai
pentingnya membangun Good Governance (GG).
3. Tuntutan Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara Memadai
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Terselenggaranya SPIP merupakan keharusan, bagian
yang tak terpisahkan dari suatu siklus pengelolaan/manajemen dalam
peyelenggaran negara/kepemerintahan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP mengemban tugas yang sangat strategis
sebagai lembaga yang berperan sebagai Pembina terselenggaranya SPIP di
lingkungan Pemerintah. Terhadap tuntutan dan peran ini Perwakilan BPKP
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab I - Pendahuluan
9
Provinsi Bali, sebagai kepanjangan tangan BPKP Pusat telah melakukan
serangkaian langkah, antara lain adalah sosialisasi dan bimbingan teknis
percepatan implementasi SPIP. Selain itu juga telah dibentuk Tim Satuan Tugas
Penerapan dan Pengembangan SPIP, yang berperan untuk mengembangkan
SPIP di eksternal BPKP maupun di lingkungan internal Perwakilan BPKP
Provinsi Bali.
C. Sistematika Penyajian
Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Bali disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif
Menyampaikan secara ringkas rencana dan capaian
kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2012.
Bab I Pendahuluan Menyajikan data umum yang mencakup tugas pokok dan
fungsi, struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh kepada
kinerja organisasi.
Bab II Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2012
Menyajikan rencana strategis BPKP dan rencana kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2012.
Rencana strategis mencakup visi, misi, tujuan, dan
program yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi.
Rencana kinerja menggambarkan kinerja yang ingin
dicapai pada tahun 2012 beserta indikator
keberhasilannya.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menyajikan capaian kinerja dalam tahun 2012 yang
memuat hasil pengukuran kinerja dengan uraian
keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.
Bab IV Penutup Menyajikan simpulan atas capaian kinerja dalam tahun
yang bersangkutan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
10
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA
encana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka
menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diemban oleh suatu organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu
instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas
mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam
implementasinya, rencana strategis 2010-2014 yang telah disusun Perwakilan BPKP
Provinsi Bali seoptimal mungkin menjabarkan rencana strategis BPKP Pusat.
1. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2010-2014
A. Pernyataan Visi
BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab
langsung kepada presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dipercaya oleh
presiden untuk membantu dan menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu,
lingkup pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal - hal yang bersifat
strategis, makro, lintas sektoral, dan bersekala nasional. Kegiatan pengawasan
difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak,
yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment.
Pernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP tanggal 31 Desember
2008 yang telah menyepakati Visi, Misi, dan Values BPKP sesuai dengan mandat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Visi BPKP adalah:
R
Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
11
Pernyataan visi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan penegasan jati diri
BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden serta menggambarkan peran dan manfaat BPKP
kepada Presiden ataupun stakeholders lainnya .
Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam
membangun pemerintahan yang baik dan bersih dan peningkatan kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara.
2. Responsif, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan
segera memberikan masukan.
3. Interaktif, memperhatikan kepentingan atau kebutuhan stakeholders. BPKP akan
menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan
perannya.
4. Terpercaya, adanya kepercayaan akan mendorong stakeholders untuk
memanfaatkan BPKP. Kepercayaan akan timbul jika BPKP terus menjaga
profesionalisme, kompetensi, dan integritas.
Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yang diharapkan
menjadi kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP dalam memaknai visi
dan misi BPKP yang baru, nilai-nilai luhur tersebut adalah : P I O N I R
P : Profesional
I : Integritas
O : Orientasi pada Pengguna
N : Nurani dan Akal Sehat
I : Independen
R : Responsibel
Profesional : profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, kepatuhan pada
standar profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan
Integritas : kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuen
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
12
Orientasi pada pengguna : spirit kewirausahaan
Nurani dan Akal Sehat : Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi,
minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional
Independen : independen dalam sikap dan penampilan
Responsibel serta akuntabel : Obligation to act – obligation to answer, kewajiban
untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta menjelaskan/menjawab
apa yang telah dilaksanakan
Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan dengan arahan
Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
senantiasa memegang teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini diharapkan
dijiwai oleh seluruh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya.
Prinsip tersebut adalah:
1) Kerja Cerdas Bekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dan
kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas
pada kemampuan teknis substantif semata namun juga secara emosional dan
spiritual. Dalam situasi menumpuknya beban kerja, pegawai Perwakilan BPKP
Provinsi Bali dapat menentukan prioritas penyelesaian pekerjaan dengan
mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dan hasil kerja yang diharapkan.
Pemikiran lain dalam memaknai kerja cerdas adalah bagaimana kita bisa
menjadi lebih produktif dengan alokasi waktu kerja yang sama atau dengan
menggunakan peralatan yang sama.
2) Kerja Berintegritas Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali memegang teguh prinsip integritas
dalam bekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa bekerja
berlandaskan pada kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan
konsekuensi. Kelima unsur dalam integritas tadi mendorong pegawai bekerja
sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan integritas maka pegawai yang
memiliki kepintaran atau banyak “akal” tidak terjebak dalam sikap dan cara
padang untuk “minteri” atau ngakali”.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
13
3) Kerja Keras Kerja keras adalah kebalikan dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah satu
kunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti harfiah,
yaitu bekerja sekeras mungkin, hal ini tentu saja tidak cukup. Sehingga kerja
keras mesti dibarengi dengan pemanfaatan ilmu, sehingga bekerja keras dengan
segenap kemampuan yang dimiliki dan tidak mudah pasrah atau kalah sebelum
bertanding.
4) Kerja Tuntas Tuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip ini
mendorong pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas sampai
selesai dan tidak setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat diperlukan dalam
mewujudkan peran BPKP yang berorientasi pada pengguna.
5) Kerja Ikhlas Ikhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluh kesah
dan sumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah “legowo”. Pegawai
BPKP diharapkan bekerja dengan ikhlas di tempat kerja manapaun, jenis
pekerjaan apapun, sekalipun di luar jam kerja. Hal ini dijadikan prinsip agar
Pegawai BPKP senantiasa siap dengan berbagai bentuk penugasan dan
ditempatkan pada unit kerja BPKP di Seluruh Indonesia. Dengan demikian maka
apapun yang datang pada kita, menyenangkan atau tidak, kita terima dengan
legowo.
Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalam
bekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam pengawasan
Akuntabilitas Keuangan Negara. Domain BPKP tersebut diuraikan dalam rumusan
“4 C”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Capacity Building/Expertise
Domain ini memiliki makna mendukung penyelenggaraan manajemen
pemerintahan yang profesional melalui kegiatan pendidikan pelatihan,
pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian dlam rangka capacity
building pengelolaan keuangan negara dan SPIP.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
14
2) Current Issue
Domain ini mendukung sistem akuntabilitas Presiden terkait issue strategis
nasional, lintas sektoral, big fish berisiko tinggi, melalui kegiatan analisa
kebijakan dan evaluasi program, intelligence, scanning dan PR.
3) Clearing House
Domain ini mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, 3E
dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mengeliminasi kegamangan
dan ketakutan para pengelola keuangan negara sehingga tidak menghambat,
kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan melalui fasilitas, PR,
pemahaman perundang-undangan, evaluasi dan auditing, serta MoU dengan
aparat penegak hukum.
4) Check And Balance
Domain ini menunjukkan dukungan BPKP terangka keseimbangan internal dan
eksternal auditor dalam konteks pelunasan terhadap pelaksanaan tugas
melalui kegiatan audit, advokasi, evaluasi, analisis dan PR.
B. Pernyataan Misi
Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi
tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuan
memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran yaitu aktivitas assurance
dan consulting. Adapaun misi BPKP adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara
yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
auditor/pemerintah.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
15
Keempat misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana,
sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada
misi. Keempatnya pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya
keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari
keberadaan BPKP bagi stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung
berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas
internalnya.
Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah
yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan
Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, dan
kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. Misi ini juga merupakan pengakuan
untuk menyerap aspirasi Presiden selaku shareholder BPKP yang dapat
diterjemahkan sebagai tugas bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah, dan
mewujudkan iklim yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini jelas-jelas perpetaannya
dengan fungsi utama auditor internal di bidang good governance, pengelolaan risiko,
dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna mengamankan aset
dan mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan sejak dini.
Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti:
Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP,
serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP. Dengan peran ini diharapkan dapat
terlaksana percepatan implementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun
pemerintah daerah. Sebagai pembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh
atas penerapan implementasi SPIP.
Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP yang
meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan
pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP
lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan
kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
16
Misi keempat berkaitan dengan peran BPKP dalam menyelenggarakan dukungan
pengambilan keputusan presiden/pemerintah. Secara keseluruhan BPKP harus
mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan
keputusan oleh presiden/pemerintah.
C. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu
lima tahun dan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi. Tujuan
strategis yang ingin dicapai oleh BPKP berdasarkan misi dalam jangka waktu 2010 –
2014 adalah:
Misi 1 : Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Tujuan :
1) Terwujudnya tata kelola yang baik pada IPP/IPD/BUMN/BUMD dan
meningkatnya kinerja program pemerintah
2) Terciptanya iklim yang mencegah dan memudahkan pengungkapan kejadian
KKN
3) Termanfaatkannya hasil audit dan non audit untuk mendorong pencapaian
target-target dan prioritas pembangunan nasional
Misi 2 : Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan SPIP
Misi 3 : Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten Tujuan :
1) Terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi
2) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sesuai dengan perspektif stockholders
dan stakeholders
3) Meningkatnya kualitas APIP
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
17
4) Tersedianya cakupan produk/jasa baru yang dibutuhkan auditan/pengguna untuk
pencapaian target kinerjanya
5) Terwujudnya perencanaan pengawasan yang terarah dan sinergis
6) Terwujudnya jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan
BPKP
7) Terciptanya efisiensi biaya pengawasan
8) Tercapainya ketepatan waktu pelaporan
9) Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten dan berintegritas
10) Tercapainya optimalisasi sistem informasi
11) Terciptanya iklim kerja yang kondusif di lingkungan BPKP
12) Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan
13) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
14) Tersedianya bantuan hukum pada setiap aspek kegiatan
15) Terwujudnya kesejahteraan pegawai
Misi 4 : Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi auditor/pemerintah Tujuan : Terwujudnya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
auditor/pemerintah
D. Program Strategis
Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi melalui berbagai program. Program
adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran
pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya sasaran/outcome dari
program yang telah ditetapkan. Program BPKP tahun 2010 - 2014 adalah sebagai
berikut :
1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
2. Dukungan anajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya BPKP
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - BPKP
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
18
Sedangkan sasaran/outcome dari Program BPKP Tahun 2010 - 2014 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/
Lembaga Bidang Perekonomian
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/
Lembaga Bidang Polsoskam
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi
Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah
daerah
5. Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi
Kegiatan dan Sub kegiatan Teknis yang mendukung sasaran/outcome di
Pengawasan atas Instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian, polsoskam,
penyelenggaraan keuangan daerah, akuntan negara dan investigasi, kegiatan teknis
terdiri dari :
1. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Fiskal dan Investasi
2. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Produksi dan Sumber Daya
Alam
3. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Industri dan Distribusi
4. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada kegiatan yang dibiayai dari
pinjaman dan bantuan luar negeri
5. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
19
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Perekonomian Lainnya
6. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Pertahanan dan Keamanan
7. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
8. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Kesejahteraan Rakyat
9. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Polsoskam Lainnya
10. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah
Jawa dan Bali
11. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan Perdagangan
12. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri dan jasa lainnya serta Kementerian Negara BUMN
13. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan
Manufaktur
14. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan
dan Gas Bumi
15. Pengendalian / Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah
16. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi pada Kementerian/Lembaga
17. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
20
Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Investigasi pada BUMN/D
18. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan
Sedangkan Sub Kegiatan Teknis terdiri dari :
1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral
2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
3. Pengawasan atas penugasan Presiden
4. Pengawasan atas permintaan stakeholders
5. Reviu LKPP
6. Pengawasan penerimaan negara
7. Pengawasan PHLN
8. Assesment, Evaluasi GCG, KPI, MR
9. Pengawasan investigatif
10. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan
11. Penyusunan pedoman SPIP
12. Sosialisasi SPIP
13. Diklat SPIP
14. Bimbingan Teknis SPIP
Terdapat kegiatan-kegiatan generik yang dilaksanakan pada Perwakilan BPKP,
kegiatan tersebut berupa :
1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya-BPKP
a. Penyusunan dan evaluasi rencana
b. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi
c. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah
d. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan
e. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran
gaji/tunjangan
f. Pengawasan internal (inspektorat) BPKP
g. Pendidikan dan pelatihan pengawasan
h. Penelitian dan pengembangan pengawasan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
21
i. Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan
Pemerintah/Presiden dan internal BPKP
j. Pembinaan JFA dan tata kelola APIP
k. Fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP
2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara-BPKP berupa kegiatan Pengadaan dan penyaluran sarana dan
prasarana-BPKP Pusat
2. Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012
Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi
BPKP yang dijalankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dituangkan dalam
dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja
Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja input, output, dan
outcome beserta targetnya dari seluruh kegiatan dan program.
Dengan adanya dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja, diharapkan :
• penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat
lebih terarah
• terdapat alat bagi manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk memastikan
bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya
pencapaian visi dan misi BPKP.
Penetapan Kinerja 2010 juga merupakan komitmen seluruh unsur Perwakilan BPKP
Provinsi Bali untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan terdiri atas
besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan
satuan rupiah dan pemakaian Hari Pemeriksaan/ Kegiatan yang dihitung dengan
satuan Orang Hari Pemeriksaan/ Kegiatan (OHP/K).
Indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai
dilaksanakan yang jenisnya bervariasi, dapat berupa fisik atau non fisik tergantung
pada jenis kegiatannya.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
22
Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output atau
bisa berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka menengah.
Mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas, pengumpulan
indikator kinerja dilakukan sampai dengan output.
A. Matrik Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam tahun 2012 yaitu
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
SPIP, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta
peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara. Program dan kegiatan tersebut
yaitu :
PROGRAM SASARAN/OUTCOME INDIKATOR OUT PUT
1. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah
2. Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLNLaporan hasil pengawasan lintas sektor bidang PolsoskamLaporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang PolsoskamLaporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
23
PROGRAM SASARAN/OUTCOME INDIKATOR OUT PUT
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang PolsoskamJumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan DaerahLaporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMDLaporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasanLaporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan KlaimLaporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi PenyidikJumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
24
PROGRAM SASARAN/OUTCOME INDIKATOR OUT PUT
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
2. Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3. Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
Jumlah Sarana Prasarana
B. Target Kinerja
Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012 telah menetapkan
target kinerja berupa indikator output dan besaran target outputnya yang akan
menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok
ukur adalah indikator kinerja input (rencana/anggaran keuangan) dan output.
Target kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
PROGRAM SASARAN
OUTPUT ANGGARAN
(Rp.000) INDIKATOR TARGET
TAHUNAN RENSTRA
TARGET TAHUN
BERJALAN 1 2 3 4 5 6
1. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
10 LAP 17 LAP 202.328
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian
0 LAP 6 LAP 148.000
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
25
Penyelengga raan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah 2. Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian
0 LAP 5 LAP 85.311
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian
0 LAP 1 LAP 32.134
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian
7 LAP 2 LAP 17.500
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
41 LAP 27 LAP 180.465
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam
30 LAP 29 LAP 526.605
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam
8 LAP 11 LAP 218.321
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
3 LAP 11 LAP 140.955
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
4 LAP 11 LAP 153.686
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
6 LAP 0 LAP 0
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
0 LAP 3 LAP 55.166
Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
2 LAP 0 LAP 0
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah
5 LAP 0 LAP 0
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
26
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
43 LAP 47 LAP 467.870
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah
6 LAP 0 LAP 0
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Bidang Keuangan Daerah
15 LAP 38 LAP 458.956
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
1 LAP 3 LAP 19.748
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
22 LAP 6 LAP 114.370
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
0 LAP 13 LAP 182.268
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
16 LAP 10 LAP 107.293
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
8 LAP 18 LAP 281.755
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
12 LAP 7 LAP 52.187
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
0 LAP 7 LAP 94.350
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
5 LAP 2 LAP 30.089
Laporan hasil kajian pengawasan
2 LAP 1 LAP 15.789
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
4 LAP 4 LAP 110.953
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
27
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
3 LAP 44 LAP 345.646
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
1 LAP 0 LAP 0
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
1 LAP 3 LAP 14.360
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan Tata Kelola APIP Daerah
0 LAP 10 LAP 117.095
Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
0 LAP 1 LAP 25.175
2.Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1 LAP 60 LAP 12.403.615
3.Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
Jumlah Sarana Prasarana
17 Unit 12 Unit 675.000
JUMLAH 17.276.990
===000===
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012Bab III – Akuntabilitas Kinerja
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
engukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat
melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah
dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan
Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Tahap pengukuran kinerja
merupakan tahap untuk melihat capaian kinerja dengan cara membandingkan
rencana kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil
Perwakilan BPKP Provinsi Bali, dengan realisasinya pada akhir tahun. Meskipun
demikian, pengukuran kinerja tidak semata-mata terbatas kepada perbandingan
seperti dikemukakan di atas, tetapi sedapat mungkin termasuk membandingkan
antara capaian kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
dengan organisasi sejenis, dan dengan standar yang ada serta melihat sejauh mana
visi telah tercapai.
Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan dengan masing-
masing indikator kinerjanya, terutama indikator kinerja kunci. Keberhasilan capaian
program ditandai dengan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator input dan
output.
Target indikator kinerja outcome Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja semuanya tidak diukur
(nol). Hal ini dikarenakan target tersebut diintegrasikan dengan target di BPKP
Pusat.
Untuk dapat mempermudah membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan
P
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
29
melihat seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan, digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan ke dalam lima
kategori sebagai berikut:
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I Lebih dari 80 % Sangat Baik
II Lebih dari 60 % hingga 80 % Baik
III Lebih dari 40 % hingga 60 % Cukup
IV Lebih dari 20% hingga 40 % Kurang
V 20% ke bawah Sangat Kurang
(Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dalam formulir terlampir sebagai bagian dari
laporan ini).
Terhadap capaian kinerja, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab
keberhasilan ataupun kegagalan. Analisis capaian kinerja terutama dilakukan
apabila terjadi celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya dan
antara realisasi capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya,
terhadap kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di
masa datang.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Untuk melihat keberhasilan organisasi maka dilakukan evaluasi dan analisis kinerja.
Evaluasi dan analisis dilakukan pada capaian indikator kinerja program dan efisiensi
serta efektifitas kegiatan. Agar simpulan atas hasil evaluasi kinerja dapat dibuat,
evaluasi capaian kinerja dilakukan terhadap setiap indikator kinerja yang ada.
Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara
internal/mandiri terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, untuk memberikan
gambaran lebih lanjut tentang:
• Efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
• Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
• Pencapaian hasil program pada tahun berjalan
Selain itu juga dilakukan analisis mengenai faktor-faktor keberhasilan/kegagalan
suatu program/kegiatan untuk tahun berjalan dan terhadap tahun sebelumnya serta
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
30
identifikasi permasalahan dan solusi. Evaluasi dilakukan dengan cara
membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Selain itu
juga diinformasikan komparabilitas realisasi capaian tahun berjalan dengan tahun
sebelumnya.
Efektifitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk
mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada
capaian indikator outcome dari kegiatan tersebut. Suatu kegiatan dikatagorikan
efektif bila mampu mencapai angka rata-rata outputnya minimal 100 %, dan
sebaliknya, kegiatan dinyatakan kurang/tidak efektif apabila capaian rata-rata
indikator outputnya di bawah 100 %.
Penilaian efektifitas dalam laporan ini belum dapat dilakukan karena belum ada
penetapan target outcome kegiatan sesuai arahan BPKP Pusat dan hal tersebut
terkait dengan target BPKP Pusat.
Efisiensi kegiatan diartikan sebagai “kemampuan suatu kegiatan untuk
menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama,
atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar”. Dengan kata
lain, suatu kegiatan dikatakan efisien apabila rata-rata persentase capaian output
lebih tinggi dari rata-rata persentase capaian input”. Dengan demikian, fokus
perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu
kegiatan.
Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan angka capaian efisiensi (disingkat ACE) dengan standar efisiensi yang dipakai (disingkat SED). Angka capaian efisiensi (ACE) diperoleh dengan membandingkan capaian output
dengan capaian input, sebagaimana rumus di bawah ini :
ACE = % capaian output % capaian input
Sedangkan angka standar efisiensi yang dipakai (SED) merupakan angka
pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa
angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk
kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai rencana capaian/ target,
dan sebagainya.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
31
Dalam laporan ini SED yang digunakan sebagai pembanding adalah angka capaian
efisiensi sesuai rencana capaian/target, yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai
rumus:
SED (angka capaian efisiensi sesuai rencana capaian/target) =
% rencana capaian output % rencana capaian input
= 100 % 100 %
= 1
ACE kemudian dibandingkan dengan SED dan penilaian diberikan dengan cara
sebagai berikut:
Jika ACE > SED maka kegiatan dianggap efisien
Jika ACE < SED maka kegiatan dianggap tidak efisien
1. Evaluasi Kinerja Kegiatan
Pada tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Bali merencanakan melaksanakan
3 program terdiri dari Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan
29 kegiatan, 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya – BPKP 60 output dan 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara BPKP 12 unit dengan gambaran hasil pengukuran kinerja sebagai
berikut :
• Dari 29 kegiatan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), jumlah awal 330 PP. Pada bulan Juli 2012 dilakukan revisi dimana
terdapat 33 PP yang dibatalkan untuk periode Juni – Desember 2012, dan
terdapat 52 PP baru untuk periode Juni –Desember 2012 sehingga total PP
setelah revisi sebanyak 349 PP. Dari 349 PP, terdapat 7 PP yang dibatalkan dan
4 PP dari Bidang Investigasi yang pelaksanaannya diserahkan kepada
Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan hasil rapat
koordinasi penugasan tahun 2012, sehingga target PKP2T Tahun 2012
sebanyak 338 PP. Jumlah PP yang dilaksanakan sebanyak 576 PP atau
170dila
yait
1 P
• Dar
Tek
120
• Pro
12 u
• Dar
Keu
Pem
Pro
tela
tida
pen
• Dar
tuga
Per
1 k
• Dar
Apa
BPK
1 k
0,41% dan
aksanakan
tu Diagnos
PP, dan Pe
ri satu ke
knis Lainny
0 output ata
ogram Pen
unit telah d
ri sisi efi
uangan Ne
merintah,
ovinsi Bali
ah dilaksan
ak efisien.
nambahan
ri sisi efisie
as Teknis
rwakilan
kegiatan at
ri sisi efis
aratur Neg
KP Provin
kegiatan at
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
100,00
P
n hanya 5karena tid
stic Asses
mberian K
giatan Pro
ya-BPKP d
au 200%.
ningkatan
dilaksanak
siensi pe
egara dan
dari 30 k
telah berh
nakan den
Kegiatan y
tenaga au
ensi pelaks
s Lainnya
BPKP Pr
tau (100%)
siensi pela
gara BPKP
nsi Bali t
tau (100%)
Pelaksanaan
LAKIP
5 PP ata
dak adanya
ssment FC
Keterangan
ogram Du
dengan 60
Sarana da
kan seluruh
laksanaan
Pembinaa
kegiatan y
hasil melak
gan efisien
yang tidak
uditor yang
sanaan Pro
– BPKP
rovinsi Ba
) dan telah
aksanaan
P, dari 1 k
elah berh
).
Efektivitas
PERWAKIL
au 1,48%a perminta
CP 1 PP,
Ahli 1 PP
ukungan M
0 input tela
an Prasara
hnya seban
n Program
n Penyele
yang haru
ksanakan s
n, dan 7 k
k efisien se
berakibat
ogram Duk
, dari 1ali telah
h dilaksana
Program
kegiatan y
hasil mela
s Efisien
LAN BPKP P
dari Bida
an. Kegiat
Audit Inve
.
Manajemen
ah dilaksan
ana Apara
nyak 35 un
m Pengaw
nggaraan
us dilaksa
sebanyak
kegiatan at
ecara garis
penamba
kungan Ma
kegiatan
berhasil
akan denga
Peningkata
yang harus
aksanakan
nsi
PROVINSI BBab III – A
ang Invest
tan yang ti
estigatif 2
n dan Pel
nakan selu
atur Negar
nit atau 291
wasan Inte
Sistem Pe
anakan, P
23 kegiata
tau (23,33%s besar dis
han angga
anajemen
yang haru
melaksan
an efisien.
an Sarana
s dilaksana
secara e
BALI TAHUNAkuntabilitas
tigasi yang
dak dilaks
PP, Audit
aksanaan
uruhnya se
ra BPKP d
1,67%.
ern Akunt
ngendalian
Perwakilan
an atau (7%) kegiata
sebabkan
aran.
dan Pelak
us dilaksa
nakan se
a dan Pra
akan, Perw
efisien se
Tercapa
Tidak Te
N 2012s Kinerja
32
g tidak
anakan
t PKKN
Tugas
ebanyak
dengan
tabilitas
n Intern
BPKP
76,67%)
an yang
adanya
ksanaan
anakan,
ebanyak
asarana
wakilan
ebanyak
i
ercapai
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
33
2. Evaluasi Pencapaian Program
Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) terhadap 3 program, yaitu 1 program
yang mendukung 30 kegiatan utama, 1 program yang mendukung 1 kegiatan
dukungan dan 1 program kegiatan sarana prasarana untuk mencapai terlaksananya
kegiatan utama dengan menggunakan metode kerja sebagaimana diuraikan
sebelumnya, menunjukkan bahwa capaian kinerja program Perwakilan BPKP
Provinsi Bali untuk tahun 2012 telah mendukung kinerja BPKP Pusat. Capaian rata-rata indikator kinerja program tahun 2012 adalah sebagai berikut :
NO PROGRAM OUTPUT
URAIAN INDIKATOR (%) Capaian
1
Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 141,18
Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian 316,67
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
280,00
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
400,00
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian
400,00
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 114,81
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam 182,76
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam 327,27
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
154,55
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
209,09
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
0,00
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
333,33
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP 0,00
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
34
NO PROGRAM OUTPUT
URAIAN INDIKATOR (%) Capaian
bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 151,06
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD 242,11
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
133,33
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
150,00
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
223,08
Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Korporat 150,00
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 127,78
Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 257,14
Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN 0,00
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 357,14
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 200,00
Laporan hasil kajian pengawasan 100,00 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 260,00
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
97,73
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 133,33
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 210,00
Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 100,00
Capaian rata – rata 191,75 2 Hasil Penyelenggaraan
Dukungan Manajemen Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 200,00
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
35
NO PROGRAM OUTPUT
URAIAN INDIKATOR (%) Capaian
Perwakilan BPKP Capaian rata-rata 200,00
3 Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Indeks efektifitas pengelolaan aset Penyediaan dan pengelolaan sarana
291,67
Capaian rata-rata 291,67
Capaian Rata-Rata Seluruh Program 227,80
Capaian rata - rata program adalah sebesar 227,80%. Target outcome kinerja
program tidak dapat diukur capaian kinerja output/kegiatan mengingat pencapaian
indikator outcome kinerja tersebut tidak ditetapkan dan tidak dapat dikendalikan
(uncontrolable) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali karena terkait dengan capaian
BPKP Pusat.
Uraian capaian kinerja output/kegiatan masing-masing program utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012 berikut evaluasi dan analisisnya adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP melalui Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang
Perekonomian
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
Uraian Satuan Target Realisasi % Capaian1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 17 24 141,18
2 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Lap 6 19 316,673 Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKKL/LKPD
Bidang Perekonomian Lap 5 14 280,00
4 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Lap 1 4 400,00
5 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 2 8 400,00
6 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Lap 27 31 114,81Jumlah Lap 58 100 172,41
No
Indikator Kinerja
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
36
Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Capaian hasil pengawasan lintas sektoral Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang perekonomian dalam tahun
2012 awalnya ditargetkan sebanyak 20 PP dengan output sebanyak 20 laporan.
Atas 20 PP dalam PKP2T tersebut terdapat 3 PP yang dibatalkan yaitu Audit
Kinerja Program Ketahanan Pangan Ditjen P2HP pada tiga kabupaten sesuai
S-845/PW22/2/2012 tanggal 26 Maret 2012 sehingga target menjadi 17 PP. Atas
17 PP yang ditargetkan, terdapat 1 kegiatan yang dibatalkan yaitu Kompilasi
Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan Ditjen P2HP di Provinsi Bali karena
Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan Ditjen P2HP pada tiga kabupaten
dibatalkan, sehingga menjadi 16 PP . Dari 16 PP tersebut telah direalisasikan
dan telah diterbitkan laporan sebanyak 14 PP, sedangkan 2 PP tidak terbit
laporan karena dilakukan pembatalan berdasarkan surat nomor
S-845/PW22/2/2012 tanggal 26 Maret 2012 yaitu Audit Kinerja Program
Ketahanan Pangan Ditjen P2HP pada Kabupaten Jembrana dan Kabupaten
Karangasem. 14 PP yang telah direalisasikan dan telah diterbitkan laporan yaitu:
1) Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan Ditjen TP (Tanaman Pangan)
Kabupaten dan kompilasinya, yaitu:
(1) Kabupaten Buleleng;
(2) Kabupaten Jembrana;
(3) Kabupaten Karangasem;
(4) Kompilasi.
2) Audit Kinerja Program Ketahanan pangan Ditjen P2HP pada Provinsi Bali.
3) Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan Ditjen Sarpras Kabupaten dan
kompilasinya, yaitu:
(1) Kabupaten Buleleng;
(2) Kabupaten Jembrana;
(3) Kabupaten Karangasem;
(4) Kompilasi.
4) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun
Anggaran 2011 dan kompilasinya, yaitu:
(1) Kabupaten Gianyar;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
37
(2) Kabupaten Tabanan;
(3) Kabupaten Karangasem;
(4) Provinsi Bali;
(5) Kompilasi.
Selain itu, terdapat 10 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 10 laporan.
Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 141,18%.
2. Capaian hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan BUN pada bidang perekonomian dalam tahun 2012
awalnya ditargetkan sebanyak 7 PP dengan output sebanyak 7 laporan. Atas
7 PP dalam PKP2T tersebut terdapat 1 PP yang dibatalkan yaitu Evaluasi
Penyerapan Anggaran Kementerian D di Provinsi Bali, sehingga target menjadi
6 PP. Atas 6 PP yang ditargetkan, telah direalisasikan seluruhnya dan telah
diterbitkan laporan sebanyak 17 laporan yaitu :
1) Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 Periode s.d. Juni 2012 terhadap
enam kantor daerah instansi pemerintah pusat yaitu :
(1) Kementerian Kehutanan Provinsi Bali;
(2) Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan Provinsi Bali;
(3) Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
(4) Pelabuhan Perikanan Nusantara Balai Penelitian dan Observasi Kelautan
Provinsi Bali;
(5) Sekolah Tinggi Pariwisata Badung.
2) Clearance Asset atas Pembangunan Pasar Galiran Kab. Klungkung dengan
Kontrak Tahun Jamak TA 2011 s.d. 2013.
Selain itu, terdapat 2 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 2 laporan.
Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 316,67%.
3. Capaian hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL/LKPD Bidang Perekonomian Kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL pada bidang
perekonomian dalam tahun 2012 awalnya ditargetkan sebanyak 4 PP dengan
output sebanyak 4 laporan. Atas PP dalam PKP2T tersebut terdapat 1 PP
tambahan yaitu Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian
Pertanian, sehingga target menjadi 5 PP. Atas 5 PP tersebut seluruhnya telah
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
38
terlaksana, yaitu Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011
terdiri dari :
(1) Badan Pusat Statistik (BPS) se-Provinsi Bali;
(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Provinsi Bali;
(3) Dinas Pertanian Provinsi Bali;
(4) Kementerian Kehutanan Provinsi Bali;
(5) Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
Seluruh realisasi 5 PP tersebut seharusnya temasuk pada kegiatan pengawasan
atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian (butir 4). Selain itu, terdapat
8 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 9 laporan. Dengan demikian, capaian
kinerja kegiatan ini sebesar 280,00%.
4. Capaian hasil pengawasan atas penerimaan Negara Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara pada bidang perekonomian
dalam tahun 2012 awalnya ditargetkan sebanyak 1 PP. Atas 1 PP dalam PKP2T
tersebut seluruhnya telah terlaksana, dan telah diterbitkan sebanyak 2 laporan
yaitu Audit Operasional atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pada Kementerian Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2011. Selain itu,
terdapat 2 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 2 laporan.
Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 400,00%.
5. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang perekonomian
dalam tahun 2012 ditargetkan sebanyak 1 PP dengan output sebanyak
1 laporan. Atas PP dalam PKP2T tersebut dilakukan revisi sebanyak 1 PP,
sehingga target menjadi 2 PP dengan output sebanyak 2 laporan. Atas 2 PP
dalam PKP2T tersebut seluruhnya telah terlaksana, dan telah diterbitkan
sebanyak 2 laporan yaitu Audit Kinerja atas Program Peningkatan Fasilitas
Penempatan dan Perlindungan TKI TA 2011 pada BP3TKI Denpasar dan
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Perekonomian.
Selain itu, terdapat 6 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 6 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 400,00%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
39
6. Capaian hasil pengawasan atas Proyek PHLN Kegiatan pengawasan atas Proyek PHLN pada bidang perekonomian dalam
tahun 2012 awalnya ditargetkan sebanyak 23 PP. Pada semester I dilakukan
revisi 5 PP dan pembatalan 1 PP, sehingga target menjadi 27 PP dengan output
sebanyak 27 laporan. Atas 27 PP dalam PKP2T tersebut telah terlaksana dan
seluruhnya telah diterbitkan laporan.
Jenis kegiatan pengawasan atas Proyek PHLN pada bidang perekonomian
dalam tahun 2012 meliputi Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program:
1) Audit atas Health Profesional Education Quality Project (HPEQ), yaitu:
(1) Universitas Udayana Bali;
(2) Universitas Warmadewa.
2) Audit atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia National Road Improvement
Project (EINRIP) Loan AIPRD L.002;
3) Audit Keuangan atas Loan IBRD Loan No.4789 IND, IDA Credit 4077 IND
(IMHERE), yaitu:
(1) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
(2) Universitas Udayana Bali;
(3) Politeknik Negeri Bali.
4) Audit Keuangan atas Loan 7505-ID PNPM Mandiri Perdesaan II/ Loan 7867-
ID PNPM III/ Loan 8079-ID PNPM IV/Grant 97410 PNPM Generasi, yaitu:
(1) Prov. Bali;
(2) Kab. Jembrana;
(3) Kab. Karangasem;
(4) Kab. Bangli;
(5) Kab. Gianyar;
(6) Kab. Badung;
(7) Kab. Klungkung.
5) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID, IBRD 7504-
ID, 4384-7664-ID), yaitu:
(1) Provinsi Bali;
(2) Kabupaten Badung;
(3) Kabupaten Buleleng;
(4) Kabupaten Klungkung;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
40
(5) Kabupaten Gianyar;
(6) Kota Denpasar.
6) Audit Keuangan atas Program BOS KITA, yaitu:
(1) Kabupaten Badung;
(2) Kabupaten Jembrana;
(3) Kabupaten Buleleng;
(4) Kabupaten Karangasem;
(5) Kabupaten Klungkung;
(6) Kompilasi atas Laporan Kinerja Program BOS KITA di Wilayah Bali (Loan
75910/TF-93613 Indonesia BOS) untuk TA 31 Desember 2011.
7) Audit Keuangan atas INVEST (Loan ADB 2416-INO) yaitu :
(1) SMKN 3 Denpasar;
(2) SMKN 3 Sukawati, Gianyar.
Selain itu, terdapat 4 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 4 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 114,81%.
Tidak terdapat hambatan signifikan yang dijumpai dalam pelaksanaan
Program/Kegiatan Bidang Perekonomian.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
41
Sasaran Strategis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP melalui Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
Bidang Polsoskam
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
Uraian Satuan Target Realisasi % Capaian1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang
Polsoskam Lap 29 53 182,76
2Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 11 36 327,27
3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Lap 11 17 154,55
4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 11 23 209,09
5 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Lap 0 3 0,00
6 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 3 10 333,33
7 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP bidang Polsoskam Lap 0 1 0,00
Jumlah Lap 65 143 220,00
No
Indikator Kinerja
Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Capaian hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan lintas sektor pada bidang polsoskam dalam tahun 2012
awalnya ditargetkan sebanyak 32 PP. Dari target tersebut telah dilakukan revisi
sebanyak 3 PP sehingga target menjadi 29 PP dengan output 29 laporan.
Jenis kegiatan pengawasan lintas sektor pada bidang polsoskam dalam tahun
2012 meliputi Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Audit
Operasional, yaitu :
1) Audit Kinerja atas Program BOS KITA;
2) Audit Kinerja atas Program Wajardikdas 9 Tahun pada Kementerian Agama
Tahun 2011;
3) Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Dekonsentrasi pada
Perpustakaan Nasional pada Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2011;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
42
4) Audit Operasional atas Program Pendidikan Tinggi (Badan Penelitian dan
Pengembangan Islam) pada Kementerian Agama Tahun 2011 dan
Semester I Tahun 2012;
5) Monitoring Pelaksanaan Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) pada
Wilayah Kota Denpasar;
6) Audit Operasional atas Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah
Aliyah Tahun 2011;
7) Audit Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bali Tahun 2012;
8) Peninjauan atas Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten
Tabanan dan Gianyar;
9) Sosialisasi Petunjuk Teknis atas Program-Program di Lingkungan
Kementerian Agama RI;
10) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Kementerian
Kesehatan;
11) Audit atas Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Bali
Tahun 2012;
12) Audit Operasional Program Peningkatan Mutu Kesejahteraan dan Subsidi
RA/BA dan Madrasah TA 2012 pada Kantor Kementerian Agama di
lingkungan Propinsi Bali.
Atas 29 PP tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dan output sebanyak
30 laporan yaitu :
1) Audit Kinerja atas Program BOS KITA, yaitu:
(1) Kabupaten Badung;
(2) Kabupaten Jembrana;
(3) Kabupaten Buleleng;
(4) Kabupaten Karangasem;
(5) Kabupaten Klungkung.
2) Audit Kinerja atas Program Wajardikdas 9 Tahun pada Kementerian Agama
Tahun 2011 dan Kompilasi, yaitu:
(1) Kabupaten Buleleng;
(2) Kabupaten Karangasem;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
43
(3) Kabupaten Jembrana;
(4) Kabupaten Klungkung;
(5) Kota Denpasar;
(6) Kompilasi Hasil Audit Wajar Dikdas;
(7) Validasi Hasil Audit Wajardikdas.
3) Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Dekonsentrasi pada
Perpustakaan Nasional pada Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2011.
4) Audit Operasional atas Program Pendidikan Tinggi (Badan Penelitian dan
Pengembangan Islam) pada Kementerian Agama Tahun 2011 dan Semester
I Tahun 2012.
5) Monitoring Pelaksanaan Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) pada
Wilayah Kota Denpasar.
6) Audit Operasional atas Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah
Aliyah Tahun 2011, yaitu ;
(1) Madrasah Aliyah Negeri Mendoyo;
(2) Madrasah Aliyah Negeri Amlapura;
(3) Madrasah Aliyah Negeri Negara.
7) Audit Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bali Tahun 2012.
8) Peninjauan atas Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten
Tabanan dan Gianyar.
9) Sosialisasi Petunjuk Teknis atas Program-Program di Lingkungan
Kementerian Agama RI.
10) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Kementerian
Kesehatan, yaitu:
(1) Kabupaten Tabanan;
(2) Kabupaten Klungkung;
(3) Kabupaten Jembrana;
(4) Kabupaten Karangasem;
(5) Provinsi Bali;
(6) Kompilasi Hasil Audit.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
44
11) Audit atas Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Bali
Tahun 2012.
12) Audit Operasional Program Peningkatan Mutu Kesejahteraan dan Subsidi
RA/BA dan Madrasah TA 2012 pada Kantor Kementerian Agama di Provinsi
Bali (Kompilasi) sebanyak 2 laporan.
Selain itu, terdapat 23 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 23 laporan.
Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 182,76%.
2. Capaian hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam
Kegiatan pengawasan BUN bidang polsoskam dalam tahun 2012 ditargetkan
sebanyak 11 PP dengan output sebanyak 11 laporan. Atas 11 PP dalam PKP2T
tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan output sebanyak 36 laporan,
meliputi Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kementerian/Lembaga di wilayah
Bali yaitu:
(1) RSUP Sanglah Denpasar;
(2) Universitas Pendidikan Ganesha;
(3) Universitas Udayana;
(4) Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali;
(5) KPUD Provinsi Bali;
(6) Kanwil Kemenag Provinsi Bali;
(7) Satker di Lingkungan MA Provinsi Bali;
(8) Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali;
(9) Kanwil BPN Provinsi Bali;
(10) Polda Provinsi Bali;
(11) Politeknik Negeri Bali.
Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 327,27 %.
3. Capaian hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden pada bidang polsoskam dalam
tahun 2011 ditargetkan sebanyak 11 PP dengan output sebanyak 11 laporan
meliputi :
1) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional K/L per 30 Juni 2012 sebanyak
5 PP;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
45
2) Monitoring Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional per
31 Desember 2011 sebanyak 5 PP;
3) Audit Kinerja atas Program RASKIN Prov. Bali TA 2011 sebanyak 1 PP.
Atas 11 PP dalam PKP2T tersebut telah dapat dilaksanakan seluruhnya, dan
seluruhnya telah diterbitkan laporan yaitu :
1) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional K/L per 30 Juni 2012, yaitu:
(1) Kabupaten Gianyar;
(2) Kabupaten Tabanan;
(3) Kabupaten Karangasem;
(4) Kabupaten Buleleng;
(5) Kabupaten Jembrana.
2) Monitoring Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional per
31 Desember 2011, yaitu:
(1) Kabupaten Jembrana;
(2) Kabupaten Tabanan;
(3) Kabupaten Klungkung;
(4) Kabupaten Karangasem;
(5) Kabupaten Buleleng.
3) Audit Kinerja atas Program RASKIN Prov. Bali TA 2011.
Selain itu, terdapat 6 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 6 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 154,55 %.
4. Capaian hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Kegiatan bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL pada bidang polsoskam
dalam tahun 2012 ditargetkan sebanyak 11 PP dengan output sebanyak
11 laporan meliputi :
1) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan sebanyak 9 PP;
2) Review Laporan Keuangan sebanyak 2 PP.
Atas 11 PP dalam PKP2T tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dan telah
diterbitkan sebanyak 13 laporan yaitu Pendampingan Penyusunan Laporan
Keuangan pada:
(1) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2011 sebanyak 4 laporan;
(2) Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali Semester I Tahun 2012;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
46
(3) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Semester I Tahun
2012;
(4) Kementerian Kesehatan se-Provinsi Bali Semester I Tahun 2012;
(5) Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Bali Semester I Tahun 2012;
(6) KPUD se Provinsi Bali Semester I Tahun 2012;
(7) Dinas Pariwisata se-Provinsi Bali Semester I Tahun 2012 sebanyak
2 laporan;
(8) Dinas Sosial se-Provinsi Bali Semester I Tahun 2012;
(9) Kanwil BPN se-Provinsi Bali Semester I Tahun 2012.
Selain itu, terdapat 10 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 10 laporan.
Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 209,09%.
5. Capaian hasil pengawasan atas penerimaan Negara Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara pada bidang polsoskam dalam
tahun 2012 awalnya ditargetkan sebanyak 4 PP dengan output sebanyak
4 laporan. Dari target tersebut telah dibatalkan seluruhnya sehingga dalam
PKP2T tidak ditargetkan, namun terdapat 3 PP Non PKP2T dengan output
sebanyak 3 laporan.
6. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam
Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang polsoskam
dalam tahun 2012 ditargetkan sebanyak 3 PP dengan output sebanyak 3 laporan.
Atas 3 PP dalam PKP2T tersebut seluruhnya telah dilaksanakan dan telah
diterbitkan 3 laporan yaitu :
(1) Sosialisasi Petunjuk Teknis Program-program di Lingkungan Kemenag RI;
(2) Audit atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M pada Kantor
Wilayah Provinsi Bali;
(3) Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan Bidang Polsoskam.
Selain itu, terdapat 7 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 7 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 333,33 %.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
47
7. Capaian jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP Bidang Polsoskam
Kegiatan pengawasan atas K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi pada
bidang Polsoskam dalam tahun 2012 tidak ditargetkan, namun terdapat 1 PP Non
PKP2T dengan output sebanyak 1 laporan
Tidak terdapat hambatan signifikan yang dijumpai dalam pelaksanaan
Program/Kegiatan Bidang Polsoskam.
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah daerah
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
Uraian Satuan Target Realisasi % Capaian1 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan
Daerah Lap 47 71 151,06
2Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 38 92 242,11
3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Lap 3 4 133,33
4 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 6 9 150,00
5Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Lap
13 29 223,08
6 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Lap 3 4 133,33
7 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Lap 10 21 210,00
8 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Lap 1 1 100,00
Jumlah Lap 121 231 190,91
No
Indikator Kinerja
Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Capaian hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Kegiatan pengawasan atas permintaan BUN bidang Keuangan Daerah dalam
tahun 2012 ditargetkan dalam PKP2T sebanyak 47 PP dengan output sebanyak
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
48
47 laporan. Atas 47 PP tersebut telah terealisasi dan terbit laporan seluruhnya.
Selain itu, terdapat 24 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 24 laporan.
Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh kegiatan, yaitu:
a. Monitoring Pengelolaan DAK termasuk Kompilasi sebanyak 40 laporan;
b. Monitoring DPPID sebanyak 22 laporan;
c. Evaluasi Penyerapan APBD sebanyak 4 laporan;
d. Bimbingan Teknis Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2012 pada
Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Badung;
e. Evaluasi Kinerja Penyelnggaraan pemerintahan Daerah Kota Denpasar TA
2011;
f. Diseminasi Pedoman, Finalisasi Laporan (termasuk Kompilasi ), dan Validasi
Hasil monitoring DAK, DPID, dan DPPID Tahun Anggaran 2011 sebanyak
3 laporan.
Kegiatan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) menghasilkan 40 laporan yang
dilaksanakan pada 5 pemerintah daerah sebagai berikut:
No Kegiatan Monitoring DAK Jumlah Laporan
1 Provinsi Bali 5 2 Kabupaten Gianyar 7 3 Kabupaten Klungkung 11 4 Kabupaten Bangli 8 5 Kabupaten Jembrana 9
Jumlah 40
Kegiatan Monitoring Pengelolaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Daerah (DPPID) menghasilkan 22 laporan yang dilaksanakan pada
10 pemerintah daerah sebagai berikut :
No Kegiatan Monitoring Pengelolaan DPPID
Jumlah Laporan
1 Provinsi Bali 3 2 Kota Denpasar 1 3 Kabupaten Badung 1 4 Kabupaten Tabanan 1 5 Kabupaten Gianyar 5
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
49
No Kegiatan Monitoring Pengelolaan DPPID
Jumlah Laporan
6 Kabupaten Klungkung 2 7 Kabupaten Bangli 4 8 Kabupaten Karangasem 1 9 Kabupaten Buleleleng 1 10 Kabupaten Jembrana 3
Jumlah 22
Kegiatan Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011 yang targetnya ditetapkan
dalam Kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD. Evaluasi
Penyerapan APBD Tahun 2012 dilaksanakan pada 3 pemerintah daerah sebagai
berikut :
No Kegiatan Evaluasi Penyerapan APBD Jumlah Laporan
1 Provinsi Bali 2 2 Kabupaten Klungkung 1 3 Kabupaten Bangli 1
Jumlah 4
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini sebesar 151,06%.
2. Capaian hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD
Kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD dalam tahun 2012 ditetapkan
dalam PKP2T sebanyak 38 PP dengan output 38 laporan. Atas 38 PP telah
terealisasi seluruhnya dan terbit laporan sebanyak 45 laporan. Di samping itu,
terdapat 47 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 47 laporan. Capaian kinerja
kegiatan ini didukung oleh beberapa kegiatan yang dilakukan pada sepuluh
Pemerintah Daerah dan satu kegiatan pada Pemerintah Kota Mataram sebagai
berikut:
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
50
No Kegiatan Laporan Keuangan SIMDA Pengelolaan
Aset Revieu Lap Keuangan
PBJ/APBD/ SAKIP/
LKPJ/Lainnya
Jumlah
1 Provinsi Bali - 1 - 2 3 6 2 Kota Denpasar - 1 - 1 2 4 3 Kabupaten Badung 1 6 2 1 2 12
4 Kabupaten Tabanan 1 - - 1 3 5
5 Kabupaten Gianyar 1 3 - - 4 8
6 Kabupaten Klungkung 1 2 3 1 5 12
7 Kabupaten Bangli 3 1 1 5 10
8 Kabupaten Karangasem 4 3 2 2 3 14
9 Kabupaten Buleleleng 3 - 1 - 4 8
10 Kabupaten Jembrana 2 - - 1 2 5
11 Kota Mataram - - - - 1 1
Total 16 17 9 9 34 85
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini sebesar 242,11%.
3. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang keuangan
daerah ditetapkan dalam PKP2T tahun 2012 sebanyak 3 PP yang seluruhnya
telah tercapai dengan output sebanyak 3 laporan. Selain itu terdapat 1 PP Non
PKP2T dengan output sebanyak 1 laporan. Capaian indikator kinerja hasil
pengawasan atas permintaan stakeholder ini didukung oleh kegiatan berupa
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Bimtek Supervisi dan
Monitoring PBJ.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 4 laporan dari
3 laporan yang ditargetkan atau sebesar 133,33%.
4. Capaian hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Kegiatan pengawasan atas kinerja pelayanan publik pada bidang Keuangan
Daerah ditetapkan dalam PKP2T tahun 2012 sebanyak 6 PP, yang seluruhnya
telah dilaksanakan dan menghasilkan output sebanyak 7 laporan. Selain itu
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
51
terdapat 2 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 2 laporan. Capaian kinerja
kegiatan ini didukung oleh dua kegiatan, yaitu Audit Kinerja Pelayanan
Pemerintah dan Supervisi/Pengamatan Pelayanan Publik.
Kegiatan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah dilaksanakan pada tiga
Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten
Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak sembilan laporan
dari enam laporan yang ditargetkan atau sebesar 150,00%.
5. Capaian dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah dalam
tahun 2012 ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 14 PP yang kemudian direvisi
menjadi 13 PP. Atas 13 PP tersebut telah terealisasi dengan output yang
dihasilkan sebanyak 13 laporan. Selain itu juga terdapat kegiatan Non PKP2T
sebanyak 19 PP yang menghasilkan output sebanyak 16 laporan. Capaian
kinerja kegiatan ini didukung antara lain melalui kegiatan Sosialisasi/Bimtek
SPIP, Pemetaan (Diagnostic Assessment) Penyelenggaraan SPIP, dan
Monitoring Perbaikan SPIP.
Sosialisasi/Bimtek SPIP dilakukan pada enam pemerintah daerah yaitu
Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten
Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Bangli dan
Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Pemetaan (Diagnostic Assessment) Penyelenggaraan SPIP dilakukan pada dua
pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pemerintah
Kabupaten Klungkung.
Monitoring Perbaikan SPIP Penyelenggaraan SPIP dilakukan pada 3 pemerintah
daerah yaitu Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung dan
Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 29 laporan dari
13 laporan yang ditargetkan atau sebesar 223,08%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
52
6. Capaian sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
Kegiatan sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah ditetapkan dalam
PKP2T tahun 2012 sebanyak 3 PP dengan output sebanyak 3 laporan dan
seluruhnya tercapai. Selain itu terdapat 1 PP Non PKP2T dengan output
sebanyak 1 laporan. Capaian indikator kinerja hasil sosialisasi dan bimtek
penerapan JFA APIP Daerah ini meliputi kegiatan sosialisasi dan bimtek
penerapan JFA APIP Daerah pada Inspektorat kabupaten Gianyar, Tabanan,
Buleleng dan Badung.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 4 laporan dari
3 laporan yang ditargetkan atau sebesar 133,33%.
7. Capaian sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah
Kegiatan sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah ditetapkan
dalam PKP2T tahun 2012 sebanyak 10 PP dan seluruhnya telah terealisasi
dengan output sebanyak 10 laporan. Selain itu terdapat 11 PP Non PKP2T
dengan output sebanyak 11 laporan. Capaian indikator kinerja hasil sosialisasi
dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah ini meliputi kegiatan Pemetaan
temuan BPK atas LKPD tahun 2011 dan Penetapan Action Plan dalam rangka
peningkatan kualitas LKPD tahun 2012 pada Provinsi Bali, Kabupaten Badung,
Gianyar, Tabanan, Klungkung, Karangasem dan Jembrana.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 21 laporan dari
10 laporan yang ditargetkan atau sebesar 210%.
8. Capaian dukungan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden bidang Keuangan Daerah
dalam tahun 2012 ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 2 PP. Dari target tersebut
telah dilakukan revisi menjadi 1 PP yang seluruhnya telah dapat dilaksanakan.
Kegiatan tersebut adalah evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah
dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Karangasem. Dengan demikian
capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
53
Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah
daerah Rincian capaian indikator kinerja output sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
Lap 10 15 150,00
2 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Lap 18 23 127,78
3 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
Lap 7 18 257,14
4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN
Lap - 1 0,00
Jumlah Lap 35 57 162,86
Capaian indikator kinerja output sebagai berikut:
1. Capaian hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
Capaian indikator kinerja kegiatan ini pada tahun 2012 didukung oleh dua jenis
sub kegiatan, yaitu:
1) Bimbingan Teknis/Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan.
2) Assesment penerapan GCG di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Lainnya (BUL).
Kegiatan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat dalam tahun 2012
ditargetkan sebanyak 10 PP dengan target output 10 laporan. Atas 10 PP
tersebut telah dilaksanakan dan terbit laporan seluruhnya.
Selain itu juga dilaksanakan 5 PP Non PKP2T dengan target output sebanyak
5 laporan. Sehingga secara total capaian kinerja kegiatan ini adalah 150,00%.
2. Capaian hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2012 didukung oleh 2 jenis
kegiatan, yaitu kegiatan Audit Kinerja BUMD dan Bimbingan Teknis
Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan pada BUMD.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
54
Kegiatan Audit Kinerja BUMD ditargetkan untuk dilaksanakan pada 14 PP
dengan target output 14 laporan dan semuanya dapat dilaksanakan dengan
uraian sebagai berikut:
1) Audit Kinerja PDAM sebanyak 9 PP, laporan yang telah terbit 9 laporan.
2) Evaluasi kinerja BPR sebanyak 3 PP, laporan yang telah terbit 3 laporan.
3) Evaluasi kinerja RSU/RSUD sebanyak 2 PP, laporan yang telah terbit
2 laporan.
Sehingga secara total capaian kinerja untuk sub kegiatan ini adalah 100%.
Sedangkan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/
Pendampingan pada BUMD, ditargetkan untuk dilaksanakan pada 4 PP dengan
target output 4 laporan. Dari 4 PP yang ditargetkan, telah dilaksanakan dan
terbit laporan seluruhnya.
Selain itu terdapat 5 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 5 laporan.
Sehingga total capaian kinerja hasil pengawasan atas kinerja BUMD sebesar
127,78%
3. Capaian hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2012 dilaksanakan dengan
2 jenis kegiatan, yaitu kegiatan Audit Keuangan BUMD dan Bimbingan Teknis
Konsultasi/ Sosialisasi/ Asistensi/ Pendampingan penyusunan Laporan
Keuangan BUMD.
Kegiatan Audit Keuangan BUMD ditargetkan untuk dilaksanakan pada 3 PP
dengan target output 3 laporan. Dari 3 PP tersebut telah dilaksanakan dan
terbit laporan seluruhnya, yaitu:
1) Audit atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten
Jembrana Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011.
2) Audit atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bangli Tahun Buku yang
Berakhir tanggal 31 Desember 2011.
3) Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan Bidang Akuntan Negara.
Selain itu juga dilaksanakan 4 PP Non PKP2T, yaitu:
1) Audit atas Laporan Keuangan PDAM Kota Denpasar untuk Tahun Buku
yang berakhir 31 Desember 2011.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
55
2) Audit atas Lap Keu PDAM Tirta Amertha Buana Kab Tabana tahun buku yg
berakhir 31 Desember 2011.
3) Audit atas Lap Keu PDAM Kab Klungkung Tahun Buku yg berakhir
31 Desember 2011.
4) Reviu Pengelolaan Farmasi RSUD Wangaya.
Sedangkan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/
Pendampingan pada BUMD, target penugasan pada PKP2T tahun 2012 adalah
4 PP dengan target output 4 laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan
dengan uraian sebagai berikut:
1) Bimtek SAK ETAP PDAM Kabupaten Tabanan
2) Bimtek SAK ETAP PDAM Kabupaten Bangli
3) Bimtek SAK ETAP PDAM Kabupaten Klungkung
4) Evaluasi Penerapan GCG pada PDAM Kabupaten Gianyar
Selain itu juga dilaksanakan 6 PP Non PKP2T, yaitu:
1) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SAK ETAP pada PDAM
Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana.
2) Bimtek Penerapan SAK ETAP pada PDAM Kabupaten Karangasem.
3) Bimtek PenerapanSAK ETAP pada PDAM Kabupaten Badung.
4) Narasumber Sosialisasi SAK ETAP Pada PDAM.
5) Pendampingan Penyusunan Lap Keu sesuai SAK ETAP pada PDAM
Kabupaten Gianyar.
6) Pengumpulan Informasi Awal Dalam Rangka Pendampingan Penanganan
Hibah pada RS Indera Provinsi Bali.
Sehingga secara total capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 257,14%.
4. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN
Kegiatan pengawasan atas Kinerja PSO BUMN dalam tahun 2012 tidak
ditargetkan, namun terdapat output sebanyak satu laporan yaitu Audit
Operasional PT Askrindo (Persero) Cabang Denpasar yang merupakan
realisasi atas PP tahun 2011. Hal tersebut disebabkan penugasan yang
dilaksanakan pada akhir tahun 2011, sehingga pelaporannya tahun 2012.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
56
Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Investigasi
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
Uraian Satuan Target Realisasi % Capaian1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 7 25 357,142 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 2 4 200,00
3 Laporan hasil kajian pengawasan Lap 1 1 100,004 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi
dan KlaimLap 5 13 260,00
5 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli atas permintaan penyidik
Lap 44 43 97,73
Jumlah Lap 59 86 145,76
No
Indikator Kinerja
Secara keseluruhan capaian indikator kinerja bidang investigasi pada tahun 2012
adalah sebesar 145,76% yaitu dari 59 target laporan yang harus diterbitkan,
realisasinya tercapai 86 laporan.
Penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja program adalah sebagai
berikut:
1. Capaian Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
Kegiatan sosialisasi masalah korupsi dalam tahun 2012 ditargetkan sebanyak
7 PP dengan output sebanyak 7 laporan. Atas 7 PP dalam PKP2T tersebut telah
dilaksanakan seluruhnya dan terbit laporan sebanyak 7 laporan. Selain itu,
terdapat 16 PP Non PKP2T antara lain berupa sosialisasi masalah korupsi
kepada Pejabat Pemda Badung, Mahasiswa, Tokoh Adat dan Pelajar SLTA
Kabupaten Badung serta koordinasi dengan instansi penyidik dengan total output
sebanyak 18 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar
357,14%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
57
2. Capaian Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
Kegiatan bimtek/ asistensi implementasi FCP dalam tahun 2012 ditargetkan
sebanyak 2 kegiatan, namun kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena
tahun 2012 baru pada tahap sosialisasi FCP sehingga 1 PP yang terealisasi.
Selain itu terdapat 4 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 3 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 200,00%.
3. Capaian Laporan hasil kajian pengawasan
Kegiatan kajian pengawasan dalam tahun 2012 ditargetkan sebanyak 1 kegiatan
dengan output 1 laporan. Dari target tersebut telah terealisasi seluruhnya
sehingga capaian kinerja atas kegiatan ini sebesar 100%.
4. Capaian Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
Kegiatan Audit Investigatif atas HKP, Eskalasi dan Klaim dalam tahun 2012
ditargetkan sebanyak 5 PP dengan output sebanyak 5 laporan. Atas 5 PP dalam
PKP2T tersebut, telah terealisasi seluruhnya dengan output sebanyak 6 laporan.
Selain itu, terdapat 8 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 7 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 260,00%.
5. Capaian Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli atas permintaan Penyidik
Kegiatan Audit Investigatif, PKKN, PKA ditargetkan sebanyak 44 PP dengan
output sebanyak 44 laporan. Dari target tersebut, terealisasi 40 PP dan 4 PP tidak
terlaksana karena tidak ada permintaan. Atas realisasi 40 PP tersebut, telah
diterbitkan 38 laporan. Dari 40 PP tersebut, terdapat 1 PP yaitu Audit Investigatif
atas Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pada Pusat Koperasi
Jagadhita tahun anggaran 2005-2010 carry over ke tahun 2012. Selain itu
terdapat 6 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 5 laporan. Dengan demikian,
capaian kinerja kegiatan ini sebesar 97,73%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
58
Permasalahan atau hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program/Kegiatan
diantaranya:
1. Pihak-pihak terkait belum dapat menghadiri pertemuan mediasi;
2. Kurangnya permintaan dari stakeholder untuk audit klaim dan hambatan
kelancaran pembangunan;
3. Tidak adanya permintaan BUMN/D terkait kasus TPK yang di lingkungan
BUMN/D;
4. Lambatnya pemenuhan atas permintaan data yang diminta auditor kepada
pihak penyidik.
Realisasi indikator kinerja output berupa “Persentase tindak lanjut atas hasil audit”
Bidang Perekonomian, Polsoskam, Keuangan Daerah, Akuntan Negara, dan
Investigasi tahun 2012 sebagai berikut :
Bidang Temuan (Rp) Tindak Lanjut (Rp) Capaian TL (%)
Perekonomian 467.910.650,05 424.999.251,30 90,83 Polsoskam 7.199.159.062,31 1.236.862.398,80 17,18 Keuangan Daerah 19.760.263,07 19.760.263,07 100 Akuntan Negara 0,00 0,00 0 Investigasi 0,00 0,00 0
Rata-rata 7.686.829.975,43 1.681.621.913,17 21,88
Data temuan dan tindak lanjut selama tahun 2012 untuk laporan-laporan hasil
audit yang diinput dalam Aplikasi SIMHP selama tahun 2012 sebagai berikut:
Uraian Jumlah
Temuan Pemeriksaan Kejadian 277 Nilai 7.686.829.975,43 Tindak Lanjut Kejadian 165 Nilai 1.681.621.913,17 Saldo Kejadian 112 Nilai 6.005.208.062,26
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
59
Data temuan dan tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai
berikut:
Uraian Jumlah
Temuan Pemeriksaan Kejadian 490 Nilai 11.687.297.286,35 Tindak Lanjut Kejadian 280 Nilai 3.280.821.653,11 Saldo Kejadian 210 Nilai 8.406.475.633,24
Upaya pencapaian indikator program ini dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran
data hasil pengawasan dan tindak lanjut dengan auditan. Bentuk pelaksanaan
kegiatan tersebut meliputi:
1). Pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjutnya dengan auditan
dalam Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali
sebanyak 18 kali yaitu:
a. Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 1 kali
b. Pemerintah Daerah Kota Denpasar sebanyak 1 kali
c. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem 2 kali
d. Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung 2 kali
e. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli 2 kali
f. Pemerinatah Daerah Kabupeten Jembrana 2 kali
g. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 2 kali
h. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar 2 kali
i. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 2 kali
j. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan 2 kali
2). Pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjut yang dilaksanakan
oleh Kementerian yang terdiri dari:
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 3 kali
b. Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2 kali
c. Kementerian Kesehatan sebanyak 1 kali
d. Kementerian Pertanian sebanyak 1 kali
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
60
3). Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) tidak
dilakukan rapat pembahasan TPTD, hal ini disebabkan bidang pengawasan
tidak mengusulkan saldo temuan yang belum ditindaklanjuti (TPB) untuk di
lakukan TPTD.
Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Kegiatan adalah:
a) Bukti tindak lanjut yang telah dikirim oleh pihak auditan tidak lengkap/sesuai
dengan rekomendasi.
b) Pihak auditan belum menyampaikan bukti tindak lanjut atas temuan yang
telah ditindaklanjuti.
Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP melalui Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
Indikator hasil dari Program Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP melalui Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tidak
ditetapkan dalam Tapkin 2012. Indikator tersebut adalah :
• Meningkatnya permintaan jasa;
• Meningkatnya persepsi publik yang positif terhadap BPKP (Persentase Berita
Baik Sekali ditambah Berita Baik dibanding jumlah seluruh/total berita dalam
satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya).
Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut adalah Promosi
Produk Baru dan Produk Unggulan BPKP. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai
target 4 kali kegiatan (100%) berupa penerbitan buletin Jepun Bali yang
merupakan media perajut silaturahmi bagi para pegawai Perwakilan BPKP
Provinsi Bali dengan Perwakilan BPKP lainnya serta BPKP Pusat.
Di samping itu juga telah dilaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi Anti Korupsi
di Pemda Badung, Majelis Desa Pekraman, dan Mahasiswa. Sosialisasi SPIP di
Pemda, melakukan Bimtek SAK-ETAP di PDAM, Pemberian Keterangan Ahli di
Pengadilan, dll.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
61
Publikasi berita tahun 2012 tentang Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali
menurut media massa cetak Bali terpantau sebagai berikut :
No Triwulan A B C D E
Jumlah Sangat Baik Baik Cukup Buruk Sangat
Buruk
1 I - 80 80
2 II - 75 75
3 III - 80 80
4 IV - 80 80
Jumlah - 315 315 Persentase - 100% 100%
Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP melalui
Rapat-rapat Koordinasi/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja
Indikator hasil atas Program Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP melalui kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Dinas/ Pimpinan
Kelompok Kerja berupa “Persentase jumlah output penugasan pengawasan
dalam PKP2T yang terealisasi”. Indikator output hasil tersebut tidak ditetapkan
target capaiannya dalam Tapkin 2012.
Kegiatan pendukung ini berupa :
a. Mengikuti Rapat Kerja BPKP dengan Ouput kegiatan yang ditargetkan
sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 200%.
b. Mengikuti Rapat Koordinasi APIP, dengan output 1 kegiatan sesuai target
yang ditetapkan 1 kegiatan atau (100%) yaitu Rapat koordinasi pembahasan
tindak lanjut hasil korsup.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
62
Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP melalui
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program
Indikator hasil atas Program Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP melalui kegiatan rencana Kinerja yang dapat direalisasikan
dan ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012.
Kegiatan pendukung ini berupa :
a. Penyusunan dan revisi RKT, telah diselesaikan 2 dokumen (100%).
b. Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin), telah diselesaikan 1 dokumen
(100%).
c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), telah diselesaikan 1 dokumen (100%).
d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), telah diselesaikan
1 dokumen (100%).
e. Penyusunan Laporan Bulanan Hasil Pengawasan (SIMHP), telah
diselesaikan 12 dokumen (100%).
f. Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja, telah diselesaikan 12 dokumen
(100%).
g. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja, telah diselesaikan 4 dokumen
(100%).
h. Penyusunan Laporan Triwulanan PP 39, telah diselesaikan 4 dokumen
(100%).
Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Progam/Kegiatan diantaranya:
a. Terdapat PP yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
b. Terdapat PP yang telah direncanakan terlambat dilaksanakan, disebabkan
oleh ketentuan atau pedoman belum selesai disusun oleh tim pusat/rendal.
c. Terdapat PP yang telah direncanakan batal dilaksanakan karena realisasi
anggaran tidak material.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
63
Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP melalui
Evaluasi/Laporan Kegiatan
Indikator hasil atas Program Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP melalui kegiatan penerbitan laporan hasil pengawasan sesuai
RPL.
Kegiatan pendukung program ini berupa :
a. Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi RKT yang ditargetkan sebanyak
12 laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau
100%.
b. Penyusunan Laporan Bulanan SIMHP yang ditargetkan sebanyak 12 laporan
kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau 100%.
c. Penyusunan Laporan Berkala Kinerja yang ditargetkan sebanyak 4 laporan
kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 4 laporan atau 100%.
d. Penyusunan Laporan Berkala PP 39 yang ditargetkan sebanyak 4 laporan
kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 4 laporan atau 100%.
e. Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Keuangan yang ditargetkan
sebanyak 12 laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 12 laporan
atau 100%.
f. Penyusunan Laporan Bulanan Semesteran/Tahunan Subbag Keuangan yang
ditargetkan sebanyak 12 laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak
12 laporan atau 100%.
g. Penyusunan Laporan Realisasi Tunjangan Kinerja yang ditargetkan sebanyak
12 laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau
100%.
h. Penyusunan Laporan GDN yang ditargetkan sebanyak 12 laporan kinerja
tepat waktu dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau 100%.
i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKS yang ditargetkan sebanyak
4 laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 4 laporan atau 100%.
j. Penyusunan LAKIP unit kerja yang ditargetkan sebanyak 1 Laporan kinerja
tepat waktu dan teralisasi sebanyak 1 laporan atau 100%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
64
Permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan Program/Kegiatan adalah:
a. Terdapat PP yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
b. Terdapat PP yang telah direncanakan terlambat dilaksanakan, disebabkan
oleh ketentuan atau pedoman belum selesai disusun oleh tim pusat/rendal.
c. Terdapat PP yang telah direncanakan batal dilaksanakan karena realisasi
anggaran tidak material.
Selain itu, untuk pengukuran capaian hasil Sub Bagian Program dan Pelaporan
dilakukan dengan media kuesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi
Bali. Hasil survey Pelayanan Prolap menunjukkan persepsi kepuasan penerima
layanan adalah 65,48 dalam tahun 2012 dengan predikat Baik.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
melalui Pengelolaan Kepegawaian
Pengukuran capaian output dilakukan dengan media kuesioner kepada karyawan
BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey pelayanan kepegawaian
menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan dalam tahun 2012 adalah
63,56 dengan predikat Baik.
Rincian capaian output kinerja kegiatan berupa :
a. Memproses kenaikan pangkat terpadu, dengan output yang ditargetkan
2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan (100%) yaitu Kenaikan Pangkat periode
April 2012 dan Oktober 2012.
b. Administrasi Kepegawaian dengan output kegiatan yang ditargetkan
sebanyak 20 laporan dan terealisasi sebanyak 30 laporan atau 150% antara
lain berupa penyusunan laporan PKS, GDN, Triwulanan, KP4, DP3, SK
Impassing, Pembinaan JFA Inspektorat Tabanan, Singaraja, Jembrana.
c. Pengembangan Budaya Kerja dengan output kegiatan yang ditargetkan
sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100% berupa
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
65
laporan budaya kerja Semester II 2011 dan Semester I 2012.
d. Penilaian angka kredit unit kerja dengan output kegiatan yang ditargetkan
sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100% berupa
Penilaian Angka Kredit Semester II 2011 dan Semester I 2012.
e. Forum Komunikasi JFA dan Forum Kepegawaian dengan output kegiatan
yang ditargetkan sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan
atau 100% berupa forum komunikasi JFA di Mataram dan Forum
Kepegawaian di Bogor.
Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program/Kegiatan adalah PFA
terlambat menyerahkan DUPAK ke Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
sehingga hal ini berpengaruh pada proses PAK.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui
Penyusunan Anggaran dan Administrasi Keuangan
Program Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP melalui
kegiatan penyusunan anggaran dan administrasi keuangan dicerminkan melalui
3 indikator output yaitu : tidak terdapat pagu dana yang diblokir dalam DIPA,
persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai
prosedur dan persepsi kepuasan pengguna atas pencairan TKPKN yang diajukan
sesuai permintaan.
Kegiatan pendukung ini berupa :
a. Penyusunan dan revisi RKA-KL/DIPA output atas kegiatan ini terealisasi
7 dokumen.
b. Penyediaan uang yang sesuai jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP
yang sesuai prosedur. Output atas kegiatan ini terealisasi 224 dokumen
berupa jumlah berkas SPP yang dapat dipenuhi tepat jumlah dan waktu.
c. Penyediaan TKPKN sesuai jumlah dan waktu yang diajukan, output atas
kegiatan ini terealisasi 12 dokumen atau tercapai 100% dari target
12 dokumen dalam Tapkin berupa laporan permintaan dana yang dipenuhi
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
66
tepat jumlah dan waktu.
d. Penyediaan belanja pegawai sesuai jumlah dan waktu yang diajukan, output
atas kegiatan ini terealisasi 12 dokumen atau tercapai 100% dari target
12 dokumen dalam Tapkin berupa laporan permintaan dana belanja pegawai
yang dipenuhi tepat jumlah dan waktu.
e. Penyusunan lapaoran bulanan keuangan sesuai jumlah dan waktu yang
diajukan, output atas kegiatan ini terealisasi 12 dokumen atau tercapai 100%
dari target 12 dokumen dalam Tapkin berupa laporan bulanan realiasi dana
yang dipenuhi tepat jumlah dan waktu.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan antara lain :
a. Pengajuan SPJ oleh yang melakukan perjalanan dinas terlambat, sehingga
menyulitkan perencanaan penyediaan uang.
b. Penggantian dana talangan atas pelaksanaan pengawasan yang didanai
BPKP Pusat memerlukan waktu yang lama, sehingga mengganggu likuiditas
perwakilan.
Selain itu, untuk pengukuran capaian output Sub Bagian Keuangan dilakukan
dengan media kuesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil
survey Pelayanan Keuangan menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan
adalah 74,94 dalam tahun 2012 dengan predikat Baik
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
melalui Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
Indikator output berupa “Laporan Keuangan BPKP yang dinilai WTP oleh BPK”
tidak dapat diukur capaiannya, karena Laporan Keuangan Perwakilan BPKP
Provinsi Bali merupakan bagian dari Laporan Keuangan BPKP Pusat. BPK
melaksanakan audit dan memberikan opini terhadap Laporan Keuangan BPKP
Pusat, sehingga capaian indikatornya tergantung dari opini yang diberikan atas
Laporan Keuangan BPKP Pusat.
Namun demikian dalam mendukung capaian kinerja program pusat, Perwakilan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
67
BPKP Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Berkala
Pendukung Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu dengan realisasi
output berupa Jumlah Laporan Keuangan Unit Kerja BPKP sesuai SAP dan tepat
waktu sebanyak 2 laporan dari target sebanyak 2 laporan atau tercapai 100%.
Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP melalui Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
Indikator hasil atas Program Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP melalui kegiatan penerima layanan atas administrasi dan
pengelolaan perlengkapan. Kegiatan pendukung berupa:
a. Penyusunan Laporan terkait Sarana dan Prasarana yang ditargetkan
sebanyak 4 laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 4 laporan
atau 100%.
b. Penyusunan Laporan terkait Pemakaian Energi yang ditargetkan sebanyak
4 laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 4 laporan atau 100%.
c. Penyusunan Laporan BMN yang ditargetkan sebanyak 3 laporan kinerja
tepat waktu dan terealisasi sebanyak 3 laporan atau 100%.
d. Pengadaan Meubelair dengan output 7 unit senilai Rp35.398.000,00.
e. Pengadaan alat pengolah data dengan output 20 unit senilai
Rp30.925.000,00.
f. Pengadaan alat pompa dengan output 3 unit senilai Rp7.898.000,00.
g. Perawatan gedung kantor dan rumah negara dengan output 200 M2 (100%).
h. Perawatan peralatan kantor dengan output 132 unit (30,14%).
i. Perawatan kendaraan bermotor dengan output 75 unit (441,18%) berupa
kendaraan roda 4/6 dan roda 2.
Selain itu, Pengukuran capaian hasil dilakukan dengan media quesioner kepada
karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey pelayanan umum
menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan dalam tahun 2012 adalah
68,37 dengan predikat Baik.
Kendala yang dijumpai pada pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya anggaran
untuk pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
68
C. Akuntabilitas Keuangan
Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2012 yang
telah dijabarkan dalam Penetapan Kinerja, PKP2T, dan PKAU tahun 2012 berjumlah
sebagai berikut :
Uraian Anggaran Realisasi Sisa % Realisasi
DIPA • Belanja Pegawai 8.106.814.000 7.761.835.638 344.978.362 95,74 • Belanja Barang 2.114.756.000 2.074.225.398 40.530.602 98,08 • Belanja
Pemeliharaan 689.365.000 689.133.422 231.578 99,97 • Belanja Perjalanan 5.691.055.000 5.636.583.800 54.471.200 99,04 • Belanja Modal 675.000.000 655.907.450 19.092.550 97,17
Sub Jumlah 17.276.990.000 16.817.685.708 459.304.292 97,34 Dropping TKPKN 5.537.321.994 5.450.722.144 86.599.850 98,44 Dropping Biaya BPKP Pusat • KPK 144.912.000 63.710.000 81.202.000 43,96• Pendampingan PU 50.140.000 50.140.000 0 100,00 • PNPM Perdesaan 267.054.000 267.054.000 0 100,00 • PNPM Perkotaan 21.765.000 21.765.000 0 100,00 • Monitoring PPDB 49.255.000 49.255.000 0 100,00
Sub Jumlah 533.126.000 451.924.000 81.202.000 84,77
PNBP 30.384.000 30.384.000 0 100,00
Jumlah 23.377.821.994 22.750.715.852 627.106.142 97,32 Secara keseluruhan anggaran yang tersedia sebesar Rp23.377.821.994,00 dan
terealisasi sebesar Rp22.750.715.852,00 atau sebesar 97,32%.
Dari sisa DIPA sebesar Rp459.304.292,00, terdapat pengembalian atas belanja
pegawai sebesar Rp7.276.539,00 dan belanja perjalanan sebesar Rp5.790.400,00,
sehingga sisa DIPA yang seharusnya sebesar Rp446.237.353,00.
Selama tahun 2012 kegiatan - kegiatan dengan pendanaan berasal dari dropping
BPKP Pusat terealisasi 100%.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sejalan dengan visinya,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali seringkali diminta oleh Pemerintah Daerah untuk
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
69
menjadi nara sumber/fasilitator. Biaya yang terkait dengan permintaan tersebut
dapat menjadi beban Pemerintah Daerah atau beban Perwakilan BPKP Provinsi
Bali. Kegiatan yang didasarkan permintaan dan menjadi beban anggaran
Pemerintah Daerah meliputi asistensi, bimbingan teknis, dan sosialisasi.
Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana tersebut diatas dapat dijelaskan
bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan
prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan
menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.
D. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Dalam tahun 2012, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan upaya
pencapaian kinerja yang lebih baik. Permasalahan utama yang memerlukan
perhatian adalah terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak
sesuai dengan rencana dalam Penetapan Kinerja. Hal ini disebabkan:
a. Banyak kegiatan yang sifatnya berdasarkan permintaan yang tidak bisa
diprediksi sebelumnya pada saat penyusunan rencana. Penugasan
pendampingan/asistensi/bimtek sangat tergantung atas permintaan pemerintah
daerah/BUMN/BUMD.
b. Adanya penugasan crash program dari BPKP Pusat yang harus dilaksanakan,
tetapi tidak terdapat dalam Penetapan Kinerja.
c. Adanya jadwal penugasan yang menumpuk pada bulan-bulan tertentu, terkait
dengan ketersediaan tenaga auditor.
Solusi dan strategi pemecahan masalah telah dilakukan, meskipun masih perlu
peningkatan. Strategi pemecahan masalah, dibuat untuk secara langsung dapat
meningkatkan kinerja di tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Solusi dan
strategi pemecahan masalah tersebut diantaranya:
1. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP Pusat sehingga dapat mengatasi
masalah-masalah teknis dalam perencanaan.
2. Melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan pihak eksternal terutama
dengan Instansi Vertikal, BUMD serta pihak-pihak lainnya.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab IV – Penutup
70
BAB IV
PENUTUP
ebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, Perwakilan BPKP
Provinsi Bali telah mampu menyusun dan menuangkannya dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012. Laporan
ini sekaligus merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Simpulan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2012 sebagai
berikut:
1. Pada tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan
dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :
• Dari 28 hasil kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sesuai dengan hasil revisi PKP2T semester I sebanyak
349 PP. Dari 349 PP terdapat 7 PP atau 2% yang dibatalkan dan 4 PP atau
1,15% yang diserahkan ke Perwakilan Madya Provinsi NTB, sehingga target
PKP2T tahun 2012 adalah sebanyak 338 PP yang terealisasi sebanyak
333 PP. Disamping itu, telah dilaksanakan 243 PP Non PKP2T, sehingga
jumlah PP yang telah dilaksanakan seluruhnya 576 PP atau 170,41% dari
target PKP2T.
Adapun 5 PP Bidang Investigasi yang tidak dilaksanakan, yaitu:
a) Diagnostic Assessment FCP sebanyak 1 PP;
b) Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian
keterangan ahli sebanyak 4 PP karena tidak ada permintaan.
S
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab IV – Penutup
71
• Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan
target 60 laporan telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 120 laporan atau
200%.
• Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
dengan target 12 unit telah dilaksanakan dilaksanakan seluruhnya sebanyak
35 unit atau 291,67%.
• Dari sisi efisiensi pelaksanaan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, dari target 30 kegiatan yang harus dilaksanakan,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan kegiatan secara
efisien sebanyak 23 kegiatan atau (76,67%), dan 7 kegiatan atau (23,33%)
kegiatan dilaksanakan tidak efisien. Kegiatan yang tidak efisien secara garis
besar disebabkan adanya penambahan tenaga auditor yang berakibat
penambahan anggaran.
• Dari sisi efisiensi hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan
BPKP, dari target satu kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP
Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan secara efisien sebanyak satu
kegiatan atau (100%).
• Dari sisi efisiensi Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Perwakilan BPKP, dari target satu kegiatan yang harus dilaksanakan,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan secara efisien
sebanyak satu kegiatan atau (100%).
2. Secara keseluruhan anggaran tahun 2012 yang tersedia sebesar
Rp17.276.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.830.752.000,00 atau
sebesar 97,42% dengan sumber pendanaan dari DIPA Perwakilan BPKP
Provinsi Bali. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana tersebut diatas
dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini
telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin
penyalahgunaan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab IV – Penutup
72
3. Meskipun secara garis besar capaian program/kegiatan tercapai 100%, namun
masih dijumpai permasalahan sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana
sesuai rencana. Terhadap permasalahan ini telah diupayakan langkah-langkah
perbaikan sehingga di masa yang akan datang dapat meningkatkan kembali
kinerja.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus instropeksi diri bagi
seluruh jajaran pegawai guna memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan di
masa yang akan datang. Tetap semangat, terima kasih.
Lampiran 1/ 1 ‐ 4
No.SASARAN STRATEGIS
(Output )Indikator Kinerja Output Satuan
Realisasi 2012
Realisasi 2011
Kenaikan/ Penurunan Realisasi
Target 2014
Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014
Program
1 2 3 4 5 6 7 = 5 ‐ 6 8 9 = 5/8 101 Laporan hasil pengawasan lintas
sektor Bidang PerekonomianLaporan 24 37 (13) 12 2,00
Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian
Laporan 19 0 19 0 0,00
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
Laporan 14 17 (3) 0 0,00
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
Laporan 4 2 2 0 0,00
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian
Laporan 8 19 (11) 7 1,14
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
Laporan 31 81 (50) 49 0,63
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam
Laporan 53 89 (36) 37 1,43
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam
Laporan 36 122 (86) 8 4,50
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Laporan 17 29 (12) 3 5,67
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
Laporan 23 72 (49) 4 5,75
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
Laporan 3 3 0 6 0,50
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
Laporan 10 9 1 1 10,00
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2012 DENGAN REALISASI OUTPUT 2011 DAN TARGET OUTPUT 2014BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI
Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Program: Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Lampiran 1/ 2 ‐ 4
No.SASARAN STRATEGIS
(Output )Indikator Kinerja Output Satuan
Realisasi 2012
Realisasi 2011
Kenaikan/ Penurunan Realisasi
Target 2014
Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014
Program
1 2 3 4 5 6 7 = 5 ‐ 6 8 9 = 5/8 10
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI
Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
Laporan 0 0 0 2 0,00
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP bidang Polsoskam
Laporan 1 0 1 0 0,00
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah
Laporan 0 8 (8) 5 0,00
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
Laporan 71 95 (24) 49 1,45
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah
Laporan 0 0 0 6 0,00
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
Laporan 92 20 72 17 5,41
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
Laporan 4 23 (19) 2 2,00
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
Laporan 9 48 (39) 23 0,39
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Laporan 29 92 (63) 0 0,00
Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Korporat
Laporan 15 24 (9) 19 0,79
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Laporan 23 24 (1) 12 1,92
Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
Laporan 18 25 (7) 18 1,00
Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN
Laporan 1 0 1 0 0,00
Lampiran 1/ 3 ‐ 4
No.SASARAN STRATEGIS
(Output )Indikator Kinerja Output Satuan
Realisasi 2012
Realisasi 2011
Kenaikan/ Penurunan Realisasi
Target 2014
Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014
Program
1 2 3 4 5 6 7 = 5 ‐ 6 8 9 = 5/8 10
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
Laporan 25 11 14 0 0,00
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
Laporan 4 5 (1) 6 0,67
Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 1 1 0 3 0,33
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
Laporan 13 7 6 5 2,60
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Laporan 43 46 (3) 3 14,33
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya
Laporan 0 0 0 1 0,00
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
Laporan 4 0 4 4 1,00
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah
Laporan 21 0 21 0 0,00
Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
Laporan 1 2 (1) 0 0,00
Lampiran 1/ 4 ‐ 4
No.SASARAN STRATEGIS
(Output )Indikator Kinerja Output Satuan
Realisasi 2012
Realisasi 2011
Kenaikan/ Penurunan Realisasi
Target 2014
Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014
Program
1 2 3 4 5 6 7 = 5 ‐ 6 8 9 = 5/8 10
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI
2 Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 120 74 46 1 120,00 Program: Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
3 Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Jumlah Sarana Prasarana Unit 35 106 (71) 17 2,06 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
Lampiran 2/ 1 ‐ 3
Rencana Realisasi % Target Realisasi %1 Laporan hasil pengawasan
lintas sektor Bidang Perekonomian
Laporan 17 24 141,18 202.328 311.478 153,95 422 668 158,29
Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian
Laporan 6 19 316,67 148.000 27.675 18,70 192 153 79,69
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
Laporan 5 14 280,00 85.311 83.040 97,34 191 422 220,94
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
Laporan 1 4 400,00 32.134 46.510 144,74 26 154 592,31
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian
Laporan 2 8 400,00 17.500 107.370 613,54 67 372 555,22
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
Laporan 27 31 114,81 180.465 159.008 88,11 962 921 95,74
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam
Laporan 29 53 182,76 526.605 527.412 100,15 1.307 1.537 117,60
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam
Laporan 11 36 327,27 218.321 53.960 24,72 277 204 73,65
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Laporan 11 17 154,55 140.955 118.514 84,08 204 287 140,69
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
Laporan 11 23 209,09 153.686 138.275 89,97 381 580 152,23
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
Laporan 0 3 0,00 - - 0,00 0 82 0,00
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
Laporan 3 10 333,33 55.166 66.235 120,06 97 221 227,84
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP bidang Polsoskam
Laporan 0 1 0,00 - - 0,00 0 2 0,00
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
Laporan 47 71 151,06 467.870 268.166 57,32 681 950 139,50
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
Laporan 38 92 242,11 458.956 649.498 141,52 1.526 2.633 172,54
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
Laporan 3 4 133,33 19.748 25.462 128,93 82 206 251,22
CAPAIAN KINERJA KEGIATANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
No. SASARAN KINERJA (Output )
Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi
PERWAKILAN PROVINSI BALI
% Dana (Rp 000) SDM (OH)PROGRAM
Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lampiran 2/ 2 ‐ 3
Rencana Realisasi % Target Realisasi %
CAPAIAN KINERJA KEGIATANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
No. SASARAN KINERJA (Output )
Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi
PERWAKILAN PROVINSI BALI
% Dana (Rp 000) SDM (OH)PROGRAM
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
Laporan 6 9 150,00 114.370 59.650 52,16 162 293 180,86
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Laporan 13 29 223,08 182.268 154.755 84,91 414 554 133,82
Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Korporat
Laporan 10 15 150,00 107.293 90.735 84,57 490 677 138,16
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Laporan 18 23 127,78 281.755 343.813 122,03 953 1.154 121,09
Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
Laporan 7 18 257,14 52.187 124.726 239,00 302 680 225,17
Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN
Laporan 0 1 0,00 - - 0,00 0 53 0,00
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
Laporan 7 25 357,14 94.350 206.256 218,61 128 618 482,81
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
Laporan 2 4 200,00 30.089 12.992 43,18 65 31 47,69
Laporan hasil kajian pengawasan
Laporan 1 1 100,00 15.789 1.000 6,33 60 25 41,67
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
Laporan 5 13 260,00 110.953 130.891 117,97 413 554 134,14
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Laporan 44 43 97,73 345.646 213.569 61,79 1.196 809 67,64
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
Laporan 3 4 133,33 14.360 18.410 128,20 27 39 144,44
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah
Laporan 10 21 210,00 117.095 62.035 52,98 200 359 179,50
Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
Laporan 1 1 100,00 25.175 8.150 32,37 18 18 100,00
338 617 182,54 4.198.375 4.009.585 95,50 10.843 15.256 140,70Jumlah
Lampiran 2/ 3 ‐ 3
Rencana Realisasi % Target Realisasi %
CAPAIAN KINERJA KEGIATANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
No. SASARAN KINERJA (Output )
Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi
PERWAKILAN PROVINSI BALI
% Dana (Rp 000) SDM (OH)PROGRAM
2 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 60 120 200,00 12.403.615 12.207.990 98,42 10.368 11.012 106,21
60 120 200,00 12.403.615 12.207.990 98,4228 10.368 11.012 106,21143 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara BPKP
Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Jumlah Sarana Prasarana Unit 12 35 291,67 675.000 613.177 90,84 232 105 45,26
12 35 291,67 675.000 613.177 90,841 232 105 45,25862410 772 188,29 17.276.990 16.830.752 97,42 21.443 26.373 122,99
Jumlah
JumlahTOTAL
Lampiran 3/ 1 ‐ 2
NONo URAIAN INPUT OUTPUT OUTCOME
1 1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
156,12 141,18 0,00 0,90 1 Tidak Efisien n/a
2 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian
49,19 316,67 0,00 6,44 1 Efisien n/a
3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
159,14 280,00 0,00 1,76 1 Efisien n/a
4 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
368,52 400,00 0,00 1,09 1 Efisien n/a
5 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian
584,38 400,00 0,00 0,68 1 Tidak Efisien n/a
6 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
91,92 114,81 0,00 1,25 1 Efisien n/a
7 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam
108,88 182,76 0,00 1,68 1 Efisien n/a
8 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam
49,18 327,27 0,00 6,65 1 Efisien n/a
9 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
112,38 154,55 0,00 1,38 1 Efisien n/a
10 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
121,10 209,09 0,00 1,73 1 Efisien n/a
11 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
0,00 0,00 0,00 0,00 1 Tidak Efisien n/a
12 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
173,95 333,33 0,00 1,92 1 Efisien n/a
13 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP bidang Polsoskam
0,00 0,00 0,00 0,00 1 Tidak Efisien n/a
14 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
98,41 151,06 0,00 1,54 1 Efisien n/a
15 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
157,03 242,11 0,00 1,54 1 Efisien n/a
16 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
190,08 133,33 0,00 0,70 1 Tidak Efisien n/a
17 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
116,51 150,00 0,00 1,29 1 Efisien n/a
18 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
109,36 223,08 0,00 2,04 1 Efisien n/a
19 Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Korporat
111,37 150,00 0,00 1,35 1 Efisien n/a
20 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
121,56 127,78 0,00 1,05 1 Efisien n/a
21 Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
232,08 257,14 0,00 1,11 1 Efisien n/a
22 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN
0,00 0,00 0,00 0,00 1 Tidak Efisien n/a
23 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
350,71 357,14 0,00 1,02 1 Efisien n/a
24 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
45,44 200,00 0,00 4,40 1 Efisien n/a
25 Laporan hasil kajian pengawasan 24,00 100,00 0,00 4,17 1 Efisien n/a26 Laporan hasil audit investigasi atas
HKP, Eskalasi dan Klaim126,06 260,00 0,00 2,06 1 Efisien n/a
27 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
64,72 97,73 0,00 1,51 1 Efisien n/a
28 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
136,32 133,33 0,00 0,98 1 Tidak Efisien n/a
29 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah
116,24 210,00 0,00 1,81 1 Efisien n/a
30 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
66,19 100,00 0,00 1,51 1 Efisien n/a
EFEKTIVITAS
Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PERWAKILAN PROVINSI BALI
SASARAN KINERJA (Output)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(REVISI TAPKIN)Indikator Kinerja Output CAPAIAN KINERJA RATA-RATA (%) ACE SED EFISIENSI
FORMULIR EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN TAHUN 2012
Lampiran 3/ 2 ‐ 2
NONo URAIAN INPUT OUTPUT OUTCOME
EFEKTIVITAS
PERWAKILAN PROVINSI BALI
SASARAN KINERJA (Output)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(REVISI TAPKIN)Indikator Kinerja Output CAPAIAN KINERJA RATA-RATA (%) ACE SED EFISIENSI
2 Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
102,32 200,00 0,00 1,95 1 Efisien n/a
3 Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
1 Jumlah Sarana Prasarana 68,05 291,67 0,00 4,29 1 Efisien n/a
Lampiran 4.a/ 1 ‐ 1
2010 20111. Provinsi Bali WDP WDP
2. Kota Denpasar WDP WDP
3. Kabupaten Badung WDP WTP
4. Kabupaten Gianyar WDP WDP
5. Kabupaten Tabanan WDP WDP
6. Kabupaten Bangli WDP WDP
7. Kabupaten Klungkung WDP WDP
8. Kabupaten Karangasem TMP WDP
9. Kabupaten Jembrana TW WDP
10. Kabupaten Buleleng TMP WDP
No. Pemerintah Daerah Opini
Opini BPK-RI Perwakilan Bali atas LKPD Tahun 2010-2011di Wilayah Provinsi Bali
Lampiran 4.b/ 1 ‐ 1
No. Pemerintah Daerah Perkada SPIP
1. Provinsi Bali V
2. Kota Denpasar V
3. Kabupaten Badung V
4. Kabupaten Gianyar V
5. Kabupaten Tabanan V
6. Kabupaten Bangli V
7. Kabupaten Klungkung V
8. Kabupaten Karangasem V
9. Kabupaten Jembrana V
10. Kabupaten Buleleng V
PEMDA yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah SPIP(PERKADA SPIP)
Lampiran 4.c/ 1 ‐ 1
NILAI KATEGORI NILAI KATEGORIA BUMN
1 PT BTDC 81,46 Baik
DAFTAR NILAI GCG BUMN
No NAMA BUMDTAHUN BUKU
2010 2011
Lampiran 4.d/ 1 ‐ 1
NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI AUDITOR NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI AUDITORA PDAM1 Kota Denpasar 57,95 Cukup BPKP 67,98 Baik 3,50 Sehat BPKP2 Kabupaten Badung 70,68 Baik BPKP 72,10 Baik 4,00 Sehat BPKP3 Kabupaten Bangli 52,62 Cukup 2,54 Sehat BPKP 43,54 Kurang 2,65 Kurang Sehat BPKP4 Kabupaten Tabanan 67,01 Baik BPKP 67,09 Baik 3,36 Sehat BPKP5 Kabupaten Gianyar 59,22 Cukup BPKP 61,66 Baik 3,12 Sehat BPKP6 Kabupaten Buleleng 74,33 Baik BPKP 68,68 Baik 3,78 Sehat BPKP7 Kabupaten Klungkung 63,26 Baik 3,86 Sehat BPKP 62,51 Baik 3,91 Sehat BPKP8 Kabupaten Karangasem 63,66 Baik BPKP 65,25 Baik 3,54 Sehat BPKP9 Kabupaten Jembrana 57,51 Cukup BPKP 55,11 Cukup 2,90 Sehat BPKP
B PD Pasar1 Kota Denpasar ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐2 Kabupaten Badung ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐3 Kabupaten Buleleng ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C BPR & BPD1 Kabupaten Bangli 98,33 Sehat BPKP 98,45 Sehat BPKP2 Kabupaten Gianyar 93,58 Sehat BPKP 95,17 Sehat BPKP3 Kabupaten Buleleng 91,39 Sehat BPKP 98,42 Sehat BPKP4 BPD Bali
2011
DAFTAR KINERJA BUMD
No NAMA BUMD
TAHUN BUKU2010
KINERJA KESEHATAN KINERJA KESEHATAN
Lampiran 4.e/ 1 ‐ 1
OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR
1 Kota Denpasar WTP KAP WTP BPKP WTP BPKP2 Kabupaten Badung WTP KAP WTP KAP WTP KAP3 Kabupaten Bangli WTP BPKP WDP BPKP WDP BPKP4 Kabupaten Tabanan WTP BPKP WTP BPKP WTP BPKP5 Kabupaten Gianyar WTP BPKP WTP BPKP WTP KAP6 Kabupaten Buleleng WTP BPKP WTP BPKP WTP BPKP7 Kabupaten Klungkung WDP BPKP WDP BPKP WDP BPKP8 Kabupaten Karangasem WTP BPKP WTP BPKP WTP KAP9 Kabupaten Jembrana WTP BPKP WTP BPKP WTP BPKP
OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR
1 Kota Denpasar WTP BPKP WDP BPKP WTP KAP2 Kabupaten Badung WTP BPKP WTP BPKP WTP KAP3 Kabupaten Buleleng *** *** ****
OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR
1 Kabupaten Bangli WTP KAP WDP KAP WTP KAP2 Kabupaten Gianyar WDP KAP WDP KAP WDP KAP3 Kabupaten Buleleng WDP KAP WDP KAP WDP KAP4 BPD Bali WTP KAP WTP KAP WTP KAP
Keterangan*** Tidak Diaudit**** Belum didapat informasi
Rekap 2009 2010 2011WTP 12,00 9,00 11,00 WDP 3,00 6,00 4,00 TMP ‐ ‐ ‐ TW ‐ ‐ ‐ Jumlah 15,00 15,00 15,00
NAMA BUMD
DAFTAR OPINI DAN AUDITOR PADA BUMD
No
2009 2010 2011
TAHUN BUKU
A PDAM
2011 2012
201220112010
B PD Pasar
C BPR & BPD
2010