pemerintah kabupaten lebonglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/lakip-bkd.pdfpenyusunan lakip...

119
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Raya Tubei - Arga Makmur LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018

Upload: others

Post on 05-Nov-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DESA

( RPJMDes )

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

BADAN KEUANGAN DAERAHJalan Raya Tubei - Arga Makmur

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BADAN KEUANGAN DAERAHKABUPATEN LEBONG

TAHUN ANGGARAN 2018

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kamitelah berhasilmenyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018.

Perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang pentingdalam era reformasi. Dalam kondisi yang cepat berubah, hal yang harus dikembangkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah menjaga kepercayaanmelaluiakselerasi kerja sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, melalui penyediaanpelayanan (public good service).

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaiankinerja (performing govermnent) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dan jugasebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2018.

Diharapkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini dapatmemberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerjakegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun 2018.Setelah membaca laporan ini, diharapkan pembaca dapat memberikan masukan untukperbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang datang, sehingga Badan KeuanganDaerah dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan baik.

Tubei, Maret 2019

Kepala,

WUWUN MIRZA,SE.MTNIP.19700610 200212 1 002

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kamitelah berhasilmenyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018.

Perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang pentingdalam era reformasi. Dalam kondisi yang cepat berubah, hal yang harus dikembangkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah menjaga kepercayaanmelaluiakselerasi kerja sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, melalui penyediaanpelayanan (public good service).

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaiankinerja (performing govermnent) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dan jugasebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2018.

Diharapkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini dapatmemberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerjakegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun 2018.Setelah membaca laporan ini, diharapkan pembaca dapat memberikan masukan untukperbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang datang, sehingga Badan KeuanganDaerah dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan baik.

Tubei, Maret 2019

Kepala,

WUWUN MIRZA,SE.MTNIP.19700610 200212 1 002

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kamitelah berhasilmenyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018.

Perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang pentingdalam era reformasi. Dalam kondisi yang cepat berubah, hal yang harus dikembangkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah menjaga kepercayaanmelaluiakselerasi kerja sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, melalui penyediaanpelayanan (public good service).

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaiankinerja (performing govermnent) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dan jugasebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2018.

Diharapkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini dapatmemberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerjakegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun 2018.Setelah membaca laporan ini, diharapkan pembaca dapat memberikan masukan untukperbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang datang, sehingga Badan KeuanganDaerah dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan baik.

Tubei, Maret 2019

Kepala,

WUWUN MIRZA,SE.MTNIP.19700610 200212 1 002

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018dilakukan untuk memenuhi tertib administrasi. Penyusunan LAKIP Badan KeuanganDaerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam pembuatanLAKIP.

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018, disusun sebagailaporan akunabilitas kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan BadanKeuangan Daerah. Kinerja yang tertuang dalam LAKIP merupakan hasil pengukuranpencapaian sasaran dan kinerja yang dimulai dengan merumuskan kerangka pengukurankinerja dengan menghasilkan indikator kinerja yang akan digunakan beserta targetpencapaian sasaran dan kegiatan, sehingga hasil pengukuran merupakan perbandinganbesaran relisasi untuk setiap indikator kinerja dengan besaran target yang telahditetapkan.

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 yang merupakanbagian dari informasi pengukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong. LAKIP merupakan dokumen evaluasi dalammendapat umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah :1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran keberhasilan

dan kegagalan.2. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.3. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus.

Sedangkan manfaat dari penyusunan LAKIP ini antara lain :1. Menjadikan instansi pemerintahan yang accountable sehingga dapat beroperasi

secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakat.2. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan kebijaksanaan

lebih lanjut dalam rangka mewujudkan good governance.3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaaanmasyarakat.

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018dilakukan untuk memenuhi tertib administrasi. Penyusunan LAKIP Badan KeuanganDaerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam pembuatanLAKIP.

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018, disusun sebagailaporan akunabilitas kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan BadanKeuangan Daerah. Kinerja yang tertuang dalam LAKIP merupakan hasil pengukuranpencapaian sasaran dan kinerja yang dimulai dengan merumuskan kerangka pengukurankinerja dengan menghasilkan indikator kinerja yang akan digunakan beserta targetpencapaian sasaran dan kegiatan, sehingga hasil pengukuran merupakan perbandinganbesaran relisasi untuk setiap indikator kinerja dengan besaran target yang telahditetapkan.

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 yang merupakanbagian dari informasi pengukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong. LAKIP merupakan dokumen evaluasi dalammendapat umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah :1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran keberhasilan

dan kegagalan.2. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.3. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus.

Sedangkan manfaat dari penyusunan LAKIP ini antara lain :1. Menjadikan instansi pemerintahan yang accountable sehingga dapat beroperasi

secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakat.2. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan kebijaksanaan

lebih lanjut dalam rangka mewujudkan good governance.3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaaanmasyarakat.

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018dilakukan untuk memenuhi tertib administrasi. Penyusunan LAKIP Badan KeuanganDaerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam pembuatanLAKIP.

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018, disusun sebagailaporan akunabilitas kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan BadanKeuangan Daerah. Kinerja yang tertuang dalam LAKIP merupakan hasil pengukuranpencapaian sasaran dan kinerja yang dimulai dengan merumuskan kerangka pengukurankinerja dengan menghasilkan indikator kinerja yang akan digunakan beserta targetpencapaian sasaran dan kegiatan, sehingga hasil pengukuran merupakan perbandinganbesaran relisasi untuk setiap indikator kinerja dengan besaran target yang telahditetapkan.

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 yang merupakanbagian dari informasi pengukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong. LAKIP merupakan dokumen evaluasi dalammendapat umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah :1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran keberhasilan

dan kegagalan.2. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.3. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus.

Sedangkan manfaat dari penyusunan LAKIP ini antara lain :1. Menjadikan instansi pemerintahan yang accountable sehingga dapat beroperasi

secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakat.2. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan kebijaksanaan

lebih lanjut dalam rangka mewujudkan good governance.3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaaanmasyarakat.

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

iii

4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umumkepemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan DaerahKabupten Lebong dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat.

LAKIP juga memberikan laporan akuntabilitas keuangan dan realisasi anggaran padaBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Berdasarkan realisasi anggaran BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa capaianBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong adalah 93,61%. Hal tersebutmenggambarkan tingkat keberhasilan dari serapan anggaran Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong dapat dikatakan sangat baik.

Tubei, Maret 2019

Kepala,

WUWUN MIRZA, SE, MTNIP. 19700610 200212 1 002

iii

4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umumkepemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan DaerahKabupten Lebong dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat.

LAKIP juga memberikan laporan akuntabilitas keuangan dan realisasi anggaran padaBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Berdasarkan realisasi anggaran BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa capaianBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong adalah 93,61%. Hal tersebutmenggambarkan tingkat keberhasilan dari serapan anggaran Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong dapat dikatakan sangat baik.

Tubei, Maret 2019

Kepala,

WUWUN MIRZA, SE, MTNIP. 19700610 200212 1 002

iii

4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umumkepemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan DaerahKabupten Lebong dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat.

LAKIP juga memberikan laporan akuntabilitas keuangan dan realisasi anggaran padaBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Berdasarkan realisasi anggaran BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa capaianBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong adalah 93,61%. Hal tersebutmenggambarkan tingkat keberhasilan dari serapan anggaran Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong dapat dikatakan sangat baik.

Tubei, Maret 2019

Kepala,

WUWUN MIRZA, SE, MTNIP. 19700610 200212 1 002

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1

1.1 Aspek Organisasi ...................................................................................... 1

1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan ................................................................. 3

1.2.1 Struktur Organisasi ........................................................................... 3

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 4

1.3 Sumber Daya SKPD ................................................................................. 27

1.3.1 Sumber Daya Aparatur ..................................................................... 27

1.3.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................ 44

1.3.3 Dasar Hukum.................................................................................... 55

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 58

2.1 Visi dan Misi .............................................................................................. 58

2.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................................... 58

2.3 Kebijakan dan Program .............................................................................. 60

2.4 Indikator Kinerja Utama ............................................................................ 71

2.5Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 .................................................. 77

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 88

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 88

3.2 Realisasi Anggaran .................................................................................... 106

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan ............................................................ 109

BAB IV PENUTUP....................................................................................................... 110

LAMPIRAN

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1

1.1 Aspek Organisasi ...................................................................................... 1

1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan ................................................................. 3

1.2.1 Struktur Organisasi ........................................................................... 3

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 4

1.3 Sumber Daya SKPD ................................................................................. 27

1.3.1 Sumber Daya Aparatur ..................................................................... 27

1.3.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................ 44

1.3.3 Dasar Hukum.................................................................................... 55

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 58

2.1 Visi dan Misi .............................................................................................. 58

2.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................................... 58

2.3 Kebijakan dan Program .............................................................................. 60

2.4 Indikator Kinerja Utama ............................................................................ 71

2.5Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 .................................................. 77

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 88

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 88

3.2 Realisasi Anggaran .................................................................................... 106

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan ............................................................ 109

BAB IV PENUTUP....................................................................................................... 110

LAMPIRAN

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1

1.1 Aspek Organisasi ...................................................................................... 1

1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan ................................................................. 3

1.2.1 Struktur Organisasi ........................................................................... 3

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 4

1.3 Sumber Daya SKPD ................................................................................. 27

1.3.1 Sumber Daya Aparatur ..................................................................... 27

1.3.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................ 44

1.3.3 Dasar Hukum.................................................................................... 55

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 58

2.1 Visi dan Misi .............................................................................................. 58

2.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................................... 58

2.3 Kebijakan dan Program .............................................................................. 60

2.4 Indikator Kinerja Utama ............................................................................ 71

2.5Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 .................................................. 77

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 88

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 88

3.2 Realisasi Anggaran .................................................................................... 106

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan ............................................................ 109

BAB IV PENUTUP....................................................................................................... 110

LAMPIRAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Aspek Organisasi

Setiap instansi pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing

instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan

kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala

pemerintahan.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Labong Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Entitas Akuntansi (SKPD) Dinas Kesehatan

Kabupaten Lebong dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Lebong, yang terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris terdiri dari:

a. Kasubbag Perencanaan

b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

c. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan

3. Bidang Pendapatan

a. Kasubbid Bagi Hasil

b. Kasubbid Pajak dan Retribusi

c. Kasubbid PBB dan BPHTB

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 2

4. Bidang Anggaran terdiri dari:

a. Kasubbid Perencanaan Anggaran

b. Kasubbid Belanja Langsung

c. Kasubbid Belanja Tidak Langsung

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

a. Kasubbid Perbendaharaan

b. Kasubbid Pengeluaran

c. Kasubbid Kas Daerah

6. Bidang Aset Daerah terdiri dari:

a. Kasubbid Perencanaan Aset Daerah

b. Kasubbid Kasubbid Penatausahaan Dan Pelaporan Aset Daerah

c. Kasubbid Pemaafaatan dan pengamanan Aset Daerah

7. Bidang Akuntasi dan Data Keuangan

a. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan

b. Kasubbid Pengelolaan Data Keuangan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dituntut untuk memberikan

laporan akuntabilitas kepada pimpinan daerah, hal ini sejalan dengan instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dimana pada penjelasannya disebutkan bahwa asas

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa pada setiap kegiatan dan hasil

akhir suatu kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi.

LAKIP adalah bentuk laporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. LAKIP pada umumnya

memberikan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan stratejik.

Penyusunan LAKIP Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 3

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP SKPD tahun 2018 berpedoman

pada outline penyusunan LAKIP SKPD tahun 2018 yang dikeluarkan bagian

Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan

1.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota yang

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,

Peraturan Daerah Kabupaten Labong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor

36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Lebong Entitas Akuntansi (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten

Lebong dengan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, yang terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris terdiri dari:

a. Kasubbag Perencanaan

b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

c. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan

3. Bidang Pendapatan

a. Kasubbid Bagi Hasil

b. Kasubbid Pajak dan Retribusi

c. Kasubbid PBB dan BPHTB

4. Bidang Anggaran terdiri dari:

a. Kasubbid Perencanaan Anggaran

b. Kasubbid Belanja Langsung

c. Kasubbid Belanja Tidak Langsung

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 4

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

a. Kasubbid Perbendaharaan

b. Kasubbid Pengeluaran

c. Kasubbid Kas Daerah

6. Bidang Aset Daerah terdiri dari:

a. Kasubbid Perencanaan Aset Daerah

b. Kasubbid Kasubbid Penatausahaan Dan Pelaporan Aset Daerah

c. Kasubbid Pemaafaatan dan pengamanan Aset Daerah

7. Bidang Akuntasi dan Data Keuangan

a. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan

b. Kasubbid Pengelolaan Data Keuangan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada masing-masing bidang dan Sekretariat ditempatkan beberapa orang

staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK). TKK

diangkat dan bisa diperpanjang kontraknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Badan, setelah melalui proses dan mengikuti aturan yang berlaku.

Berikut ini penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada pada Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, dilengkapi dengan nama-nama pejabat

dan staf yang berada dibawahnya.

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 4

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dibentuk pada Tahun 2016

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 dan

Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016. Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Lebong merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dalam melaksanakan

tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis

(Renstra) Badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD);

b. Perumusan kebijakan teknis di Badan Keuangan Daerah pelaksanaan akuntansi

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

d. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

f. Pelaksanaan fungsi BUD;

g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala

daerah;

i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,

kepegawaian dan rumah tangga Badan;

j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi

bidang anggaran, bidang pendapatan, bidang aset daerah, bidang pengeluaran,

perbendaharaan dan kas daerah, serta bidang akuntasi dan data keuangan;

k. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran badan;

l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (akip);

m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan

bidang tugasnya;

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 5

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan melalui Sekretaris. Masing-masing Kepala Sub Bidang bertanggung jawab

kepada Sekretaris Badan dan Kepala Bidang.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan

dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum

dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana/program kegiatan di Lingkungan Sekretariat Badan;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang

berkaitan dengan bidang tugas Sekretariat;

e. Pembagian kebijakan-kebijakan teknis di kesekretariatan;

f. Pemberian petunjuk dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan

organisasi lingkungan Badan;

g. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan

dan aset Badan;

h. Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan Badan;

i. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;

j. Perumusan kegiatan organisasi dan tata laksana;

k. Pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kegiatan

kesekretariatan Badan;

l. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan Badan/Dinas/Instansi terkait;

m. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada atasan;

n. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 6

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

o. pelayanan kesekretariatan;

p. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan;

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana/program kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang

berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Perencanaan;

e. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan,

f. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan-kebijakan

Badan;

g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra). Indikator Kinerja

Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja),

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (Tapkin),

Rancangan produk hukum badan serta standar pelayanan;

h. Penyiapan laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

(TEPRA) Badan dan laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

i. Membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 7

pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan Daerah

j. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana anggaran belanja langsung

dan rencana anggaran belanja tidak langsung Badan;

k. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai

dengan bidang tugasnya;

l. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas serta

pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Badan serta

penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan

bahan laporan pertanggungjawaban keuangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Keuangan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Keuangan dan

Pelaporan;

b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan

Pelaporan;

e. Melaksanakan pengelolaan keuangan Badan meliputi pelaksanaan

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemeriksaan dan

pengawasan keuangan Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

f. Pelaksanaan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur, Taspen pegawai

Badan;

g. Pelaksanaan perhitungan, penagihan, penyetoran PPN/PPH yang

berkaitan dengan Badan;

h. Pelaksanaan penyimpanan berkas-berkas keuangan dan

pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 8

keuangan di Lingkungan Badan;

i. Pelayanan pemeriksaan keuangan Badan oleh Inspektorat/BPKP/BPK;

j. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai

dengan bidang tugasnya;

k. Penyusunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta

pertanggungjawaban kepada atasan;

l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

m.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kegiatan

Badan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana/program kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan menilai hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang

berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

e. Pengelolaan ketatausahaan naskah dinas meliputi : penerimaan,

pendistribusian, ekspedisi, pengagendaan, pengadministrasian,

pengarsipan;

f. Pengelolaan urusan rumah tangga Badan meliputi : pengurusan

perjalanan dinas, kendaraan dinas, keprotokolan, dokumen, kebersihan,

ketertiban, keamanan, dan tata ruang Badan;

g. Penyiapan data/informasi/statistik yang berkaitan dengan Badan;

h. Pengelolaan urusan kepegawaian Badan meliputi :

- Penatausahaan administrasi pegawai

- Pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 9

pegawai, dinas, promosi, mutasi, penghargaan, pemberhentian,

pensiun

- Mengolah daftar hadir pegawai;

i. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan,

inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan

penghapusan perlengkapan/sarana kerja;

j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas serta

pertanggungjawaban kepada atasan;

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, mengatur,

menyelenggarakan,merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang

perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan

pembiayaan daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis Badan;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-Undangan yang

berkaitan dengan bidang Anggaran;

e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan produk hukum terkait

pengelolaan keuangan daerah;

f. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan peraturan daerah

tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran

pendapatan belanja daerah;

g. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, tentang peraturan perundang-

undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah;

h. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 10

i. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang

anggaran;

j. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian penganggaran;

k. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang;

l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan

atasan.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Anggaran, membawahi:

a. Subbidang Perencanaan Anggaran;

b. Subbidang Belanja Tidak Langsung; dan

c. Subbidang Belanja Langsung.

Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Anggaran.

a. Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan di sub bidang

Perencanaan Anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Perencanaan

Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang

Anggaran;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan

yang berkaitan dengan sub bidang Perencanaan Anggaran;

e. Penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

pada Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta

perumusan bahan rencana kerja dan anggaran;

f. Pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran;

g. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan

Perencanaan Anggaran;

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 11

h. Penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis

yang berkaitan dengan perencanaan anggaran;

i. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan

Anggaran;

j. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

atasan.

b. Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol

urusan di sub bidang Belanja Tidak Langsung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Belanja Tidak

Langsung mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan sub bidang Belanja Tidak Langsung;

b. Penyiapan bahan rencana anggaran belanja Gaji, belanja Hibah, belanja

Bantuan Sosial, belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada

Kebijakan Umum APBD dan Lampiran Prioritas Plafon Anggaran

Sementara serta perumusan bahan rencana kerja dan anggaran;

c. Pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran pada belanja tidak langsung;

d. Pelaksanaan penyusunan dan administrasi belanja tidak langsung;

e. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan

Belanja Tidak Langsung;

f. Penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan, bimbingan dan

pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Belanja Tidak

Langsung;

g. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak

Langsung;

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.

c. Subbidang Belanja Langsung melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol

urusan di sub bidang Belanja Langsung;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang

Bidang Belanja Langsung mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang Anggaran;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 12

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan sub bidang belanja langsung;

e. penyiapan bahan rencana anggaran belanja langsung pada kebijakan

umum APBD dan lampiran prioritas plafon anggaran sementara serta

perumusan bahan rencana kerja dan anggaran;

f. pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran pada belanja langsung;

g. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan

serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan

perencanaan belanja langsung;

h. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang belanja langsung;

i. Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja Sub Bidang

belanja langsung;

j. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengatur,

menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pemungutan Pajak Dan

Daerah, Retribusi Daerah, BPHTB serta mmengkoordinasikan pendapatan

daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendapatan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak

daerah;

b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan

mengelola data objek pajak dan subjek pajak daerah;

c. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;

d. Perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan

berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;

f. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 13

keberatan;

g. Pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, BPHTB dan

pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;

h. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan,

pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi,

kompensasi dan permohonan banding;

i. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan

berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;

j. Mengkoordinasikan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan

pemerintah pusat;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pendapatan, membawahi:

a. Subbidang Pajak dan Retribusi;

b. Subbidang Dana Bagi Hasil;

c. Subbidang PBB dan BPHTB.

Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pendapatan.

a. Subbidang Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, melaksanakan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah baik selaku koordinator maupun selaku pemungut

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pajak dan

Retribusi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melakukan pendataan terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;

b. melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah

serta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat

ketetapan retribusi daerah (SKRD);

c. melaksanakan penetapan surat ketetapan pajak/retribusi daerah kurang

bayar (SKPDKB/SKRDKB), surat ketetapan pajak/retribusi daerah

kurang bayar tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), surat ketetapan

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 14

pajak/retribusi daerah nihil (SKPDN/SKRDN), surat ketetapan

pajak/retribusi daerah lebih bayar (SKPDLB/SKRDLB);

d. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan

kartu pengenal (NPWPD);

e. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang

berhubungan dengan penagihan;

f. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan

daerah lainnya yang telah melampaui batas jatuh tempo;

g. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;

h. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;

i. Melaksanakan penghitungan surat ketetapan pajak/retribusi daerah

kurang bayar (SKPDKB/SKRDKB), surat ketetapan pajak/retribusi

daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), surat ketetapan

pajak/retribusi daerah nihil (SKPDN/SKRDN), surat ketetapan

pajak/retribusi daerah lebih bayar (SKPDLB/SKRDLB);

j. Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;

k. Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya;

l. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan

pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;

m. Menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak daerah;

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Subbidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

membagi tugas, melaksanakan kegiatan monitoring, pelaporan kegiatan,

rekonsiliasi penerimaan dana bagi hasil (DBH) serta mengkoordinasikan dana

bagi hasil (DBH) dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Dana Bagi

Hasil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi penyaluran bagi hasil ke kas daerah;

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 15

b. Melaksanakan administrasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak;

c. Melakukan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dengan

kas daerah;

d. Melakukan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak ke

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

e. Melaksanakan rekonsiliasi dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah

pusat;

f. Melakukan pendataan penghitungan dan penagihan pendapatan yang

bersumber dari aset/hak dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lebong

yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong (Lahan

sawah/pertanian, mess pemda dan aset pemda lainnya);

g. Membuat laporan penerimaan pendapatan daerah setiap periodenya;

h. Melaksanakan rekonsiliasi laporan bulanan ke kas daerah;

i. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan

daerah;

j. Menghitung pembagian upah pungut pajak bumi dan bangunan, pajak dan

retribusi daerah berdasarkan realisasi pajak bumi dan bangunan serta pajak

dan retribusi;

k. Melakukan koordinasi ke organisasi perangkat daerah (OPD) selaku

pemungut PAD terkait penerimaan PAD;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

c. Subbidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

membagi tugas, melaksanakan kegiatan pelayanan, pendataan, pendaftaran

PBB-P2, pemeliharaan data base PBB-P2, melaksanakan penagihan,

pelaporan dan pengendalian penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang PBB dan BPHTB

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pendataan objek pajak dan wajib pajak PBB-P2;

b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran SPOP-

LSOP PBB-P2 yang telah diisi oleh wajib pajak;

c. Melakukan penetapan, cetak masal dan pendistribusian surat

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 16

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB-P2;

d. Melakukan penilaian nilai jual objek pajak PBB-P2;

e. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2;

f. Mengelola data formulir pendaftaran/SPOP-LSPOP PBB-P2;

g. Mengelola data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan mutasi

PBB-P2 berdasarkan SSDP BPHTB;

h. Menyusun sistem dan prosedur pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;

i. Menyusun sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan;

j. Pelaksanaan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan BPHTB;

k. Penyiapan bahan dan perumusan/penyusunnan langkah strategis dalam

pencapaian target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan bidang

tugasnya;

l. Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;

m. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB-P2; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas merencanakan kebutuhan dan

pemeliharaan barang milik daerah, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan

dan pelaporan seluruh aset milik pemerintah daerah baik bergerak maupun tidak

bergerak serta melakukan penghapusan terhadap aset daerah yang sudah tidak

diperlukan lagi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aset Daerah mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. pemyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis badan;

b. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

c. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan bidang aset daerah;

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 17

e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik

daerah;

f. melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan dan pemeliharaan barang

milik daerah;

g. melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan,

pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;

h. melaksanakan penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan

pemeliharaan barang milik daerah;

i. melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan

Bidang Aset Daerah; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh

atasan.

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pendapatan, membawahi :

a. Subbidang Perencanaan Aset Daerah;

b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan

c. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah.

Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset

Daerah.

a. Subbidang Perencanaan Aset Daerah mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan

pemerintahan di sub bidang Perencanaan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Perencanaan Aset

Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Melakukan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;

b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan

yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan aset daerah;

e. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 18

(RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

(RKPBMD);

f. Penyiapan bahan penyusunan analisis standar harga barang;

g. penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang

Aset Daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberi oleh

atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan

mengontrol urusan pemerintahan di sub bidang Pemanfaatan dan

Pengamanan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pemanfaatan dan

Pengamanan Aset Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melakukan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;

b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan sub bidang pemanfaatan dan

pengamanan aset daerah;

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian demi pengamanan barang

milik daerah;

f. Melaksanakan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;

g. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah yang

menjadi kewenangan dan tanggung jawab bidang aset daerah;

h. Melaksanakan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah;

i. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan

penyelenggaraan Bidang Aset Daerah;

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 19

c. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, membagi tugas merencanakan kegiatan,

melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan

di sub bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang

Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;

b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan

yang berkaitan dengan sub bidang penatausahaan dan pelaporan aset

daerah;

e. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dan persediaan;

f. Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah;

g. Melaksanakan penyusunanan laporan sementara dan laporan bulanan,

triwulan dan tahunan tentang aset daerah dan persediaan;

h. Melaksanakan evaluasi dan pengkajian aset daerah baik bergerak

maupun yang tidak bergerak;

i. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan

penyelenggaraan Bidang Aset Daerah;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan

oleh atasan.

5.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas mengkoordinir

pembayaran dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perbendaharaan dan Kas

Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 20

a. Melaksanakan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Badan;

b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Bidang Pengeluaran, Perbendaharaan dan

Kas Daerah;

e. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

f. Melaksanakan persiapan dalam pelaksanaan anggaran antara lain penunjukan

Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat

Pengelolaan Keuangan SKPD, Pejabat penandatanganan Surat Penyediaan

Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D), serta Pejabat

penandatanganan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP);

g. Koordinasi bersama bidang lain menyusun perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dan perhitungan APBD perubahan;

h. Melaksanakan persiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perbendaharaan, pengeluaran dan kas daerah;

i. Pelaksanaan rekapitulasi atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (

SP2D);

j. Penyiapan rekomendasi dan penyiapan surat keputusan dalam rangka

pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas bendahara;

k. Menguji, meneliti kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP, GU,

TU dan LS;

l. Penyiapan surat teguran/ peringatan terhadap OPD yang lalai/ tidak mematuhi

peraturan/ petunjuk yang berlaku;

m. Pelaksanaan rekonsiliasi atas belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

n. Penyiapan Sistem Penggajian dan Pelaporannya;

o. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

p. Pelaksanaan Perhitungan Gaji PNS Sesuai ketentuan yang berlaku;

q. Pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara pengeluaran dan Pejabat

Penatausahaan Keuangan OPD;

r. Pelaksanaan pemindahbukuan ke rekening OPD atau Penyedia Jasa atas Surat

Perintah pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan;

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 21

s. Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah;

t. Penerbitan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas secara periodik;

u. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas dana transfer daerah;

v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membawahi:

a. Subbidang Pengeluaran;

b. Subbidang Perbendaharaan;

c. Subbidang Kas Daerah.

Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

a. Subbidang Pengeluaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di

subbidang pengeluaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pengeluaran

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan sub bidang pengeluaran bidang pengeluaran,

perbendaharaan dan kas daerah;

e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data, informasi yang

berhubungan dengan bidang pengeluaran belanja;

f. Pelaksanaan penatausahaan belanja dan pembiayaan daerah;

g. Pelaksanaan analisa realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak

langsung;

h. Menguji, meneliti kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU dan LS;

i. Pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara pengeluaran dan

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 22

Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD.

j. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan

pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah;

k. Pelaksanaan rekonsiliasi atas belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di sub

bidang Perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Perbendahraan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan sub bidang perbendaharaan bidang pengeluaran,

perbendaharaan dan kas daerah;

e. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

f. Bersama-sama Sub Bidang Pengeluaran menguji kelengkapan

kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat

Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU dan LS;

g. Memproses penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara

Umum Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan OPD, Pejabat

penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah

Pencairan Dana ( SP2D), serta Pejabat penandatanganan Surat Keputusan

Penghentian Pembayaran (SKPP);

h. Pelaksanaan rekapitulasi atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (

SP2D);

i. Persiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbendaharaan;

j. Penyiapan rekomendasi dan penyiapan surat keputusan dalam rangka

pengangkatan dan pemberhentian tugas bendahara;

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 23

k. Persiapan sistem penggajian dan pelaporannya;

l. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan gaji

pegawai daerah;

m. Memproses Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

n. Pelaksanaan perhitungan gaji PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

c. Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,

membagi tugas dan mengontrol urusan di sub bidang Kas Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Kas Daerah

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan sub bidang kas daerah bidang pengeluaran, perbendaharaan

dan kas daerah;

e. Menguji, meneliti kebenaran Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D)

UP, GU, TU dan LS;

f. Pelaksanaan pemindahbukuan ke rekening OPD atau Penyedia Jasa atas Surat

Perintah pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh sub bidang

Perbendaharaan;

g. Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah;

h. Pelaksanaan pengadministrasian pemungutan, pemotongan dan penyetoran

Pungutan Pihak Ketiga (PPK);

i. Penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan

dana transfer daerah sesuai rekening kas umum daerah

j. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas secara periodik;

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas dana transfer daerah;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 24

6. Bidang Akutansi dan Data Keuangan

Bidang Akutansi dan Data Keuangan mempunyai tugas mengkoordinir

pembayaran dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Akutansi dan Data

Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang, mengacu pada rencana

strategis Badan;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang akuntansi dan data keuangan;

e. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD;

f. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan

dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan Akuntansi;

g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi pengelolaan

keuangan daerah;

h. pengoordinasian penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

i. pengoordinasian pembukuan anggaran penerimaan kas daerah dan

pengeluaran kas daerah;

j. pengoordinasian pengelolaan data laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

k. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan OPD,BLUD dan PPKD;

l. pengoordinasian rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;

m. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Bidang;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Akuntansi dan Data Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Data Keuangan, membawahi :

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 25

a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; dan

b. Subbidang Pengelolaan Data Keuangan.

Masing-masing Subbid dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Data Keuangan.

a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di

subbidang pengeluaran.

Untuk melaksanakan tugas Subbid Akuntansi dan Pelaporan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan sub bidang pengeluaran bidang pengeluaran,

perbendaharaan dan kas daerah;

e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data, informasi

yang berhubungan dengan bidang pengeluaran belanja;

f. Pelaksanaan penatausahaan belanja dan pembiayaan daerah;

g. Pelaksanaan analisa realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak

langsung;

h. Menguji, meneliti kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU dan LS;

i. Pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara pengeluaran dan

Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD.

j. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan

pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah;

k. Pelaksanaan rekonsiliasi atas belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 26

b. Subbidang Pengelolaan Data Keuangan mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

pemerintahan di Subbidang Pengelolaan Data Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbidang Pengelolaan Data Keuangan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja

Bidang;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;

d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan

yang berkaitan dengan sub bidang perbendaharaan bidang

pengeluaran, perbendaharaan dan kas daerah;

e. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

f. Bersama-sama Sub Bidang Pengeluaran menguji kelengkapan

kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU dan LS;

g. Memproses penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa

Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan OPD,

Pejabat penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat

Perintah Pencairan Dana ( SP2D), serta Pejabat penandatanganan

Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP);

h. Pelaksanaan rekapitulasi atas penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana ( SP2D);

i. Persiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbendaharaan;

j. Penyiapan rekomendasi dan penyiapan surat keputusan dalam rangka

pengangkatan dan pemberhentian tugas bendahara;

k. Persiapan sistem penggajian dan pelaporannya;

l. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang

berkaitan dengan gaji pegawai daerah;

m. Memproses Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

n. Pelaksanaan perhitungan gaji PNS sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 27

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahlian dan keterampilan.

d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Badan.

e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban

kerja.

f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

1.3 Sumber Daya SKPD

1.3.1 Sumber Daya Aparatur

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong memiliki aparatur yang handal dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Lebong terdiri atas 61 (Enam Puluh Satu ) orang Pegawai Negeri Sipil dan 82

(Delapan Puluh Dua) orang TKK. Berikut ini akan disajikan data mengenai

Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan

pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, masa kerja, jenis kelamin,

pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, seminar, workshop dan

kegiatan lainnya yang pernah diikuti selama menjadi PNS. Selain itu akan

disajikan pula data mengenai jumlah TKK dengan latar belakang pendidikan,

masa kerja, dan uraian tugas masing-masing TKK.

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 28

Tabel 1,1DATA PNS, CPNS DAN TKK DI LINGKUNGAN

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONGPERIODE PER 31 DESEMBER 2018

NO NAMA /NIP

L/P

PANGKAT/

GOLONGAN

JABATAN DIKLAT

PENDIDIKAN TERAKHIR

JENJANG

JURUSAN

NAMASEKOLAH THN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wuwun Mirza,SE.MTNIP.197006102002121002 L Pembin

a/IV.a Kepala PIMIII S2 Magister

Teknik

Institut TeknologiSepuluh

November2007

2 Erik Rosadi,S.STP.M.SiNIP.198305292001121004 L Pembin

a/IV.a Sekretaris PIMIII S2

Administrasi

Publik

Univ.JendralSudirman 2008

3Desi Novita,SHNIP. 19750120 200502 2002

PPenataTK.I/III.

d

Kabidakutansi

danPelaporan

PIMIV S1 Hukum UNIB 1998

4HEDI PARINDO, SENIP. 19790213 200604 1001

LPenataTK.I/III.

d

Kabid AsetDaerah

PIMIV S1

EkonomiPembangunan

UNIB 2001

5RISWAN EFENDI, MMNIP. 19741007 200604 1002

LPenataTK.I/III.

d

KabidAnggaran

Prajab S2

MagisterManaje

menUNIB 2012

6RUDI HARTONO, SE, M.AkNIP. 19790508 200804 1001

LPenataTK.I/III.

d

KabidPendapatan

PIMIV S2

MagisterAkuntan

siUNIB 2015

7RAPINALA, SENIP. 19830620 200903 1009

L Penata/III.c

KabidPerbendaha

raan danKas Daerah

Prajab S1

EkonomiPembangunan

UNIB 2006

8ZAINAL ARIFINNIP. 19600412 198709 1001

LPenataTK.I/III.

d

KepalaUPTD

Prajab SLTA IPS SLTA 1982

9

SRI HARYANTI NINGSIH,SENIP. 19760613 200604 2006

P Penata/III.c

KasubbidPajak danRetribusi

Prajab S1

EkonomiManaje

menUMB 1999

10YENI ASTUTI, SENIP. 19770601 200903 2002

P Penata/III.c

KasubbidPenatausah

aan danPelaporan

Aset

Prajab S1 Ekonomi

Akutansi UNES PADANG 2000

11HARRY PARJAKA, S.TPNIP. 19801028 200804 1002

L Penata/III.c

KasubbidPerencanaan Anggaran

Prajab S1

Teknologi

Pertanian

UNIB 2005

12SELVI HASTATI, SENIP. 19810801 200604 2006

P Penata/III.c

KasubbidKeuangan

danPelaporan

PIMIV S1

EkonomiManaje

menUMB 2009

13DINA MARYANI, SE, M.AkNIP. 19850605 200903 2006

P Penata/III.c

KasubbidAkutansidan DataPelaporan

PIMIV S2 Magister

Akutansi UNIB 2014

14

INDRA SAPUTRA, S.Sos,MMNIP. 19851023 200502 1003

L Penata/III.c

KasubbidPerbendaha

raan

Prajab S2

MagisterManaje

menUNIB 2013

15ERITA DWI NINGSIH, SENIP. 19780525 201101 1003

P

PenataMuda

TK.I/III.b

KasubbidPBB danBPHTB

Prajab S1 Akutansi UMB 2001

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 29

16GUNAIDI, SE, M.AkNIP. 19800106 200212 1004

L

PenataMuda

TK.I/III.b

KasubbidBelanja

Langsung

Prajab S2 Magister

Akutansi UNiB 2015

17JUNAIDI, S.SosNIP. 19800630 200502 1003

L

PenataMuda

TK.I/III.b

KasubbidKas Daerah

Prajab S1

Administrasi

NegaraSTIA Bengkulu 2009

18TEDDI IRAWAN,S.SOSNIP. 19821211 200502 1001

L

PenataMuda

Tk.I/III.b

KasubbidBelanjaTidak

Langsung

Prajab S1

Administrasi

NegaraSTIA Bengkulu 2010

19ASEP RANUHIJAYA,SENIP. 19810929 200801 1018

L

PenataMuda

TK.I/III.b

kasubbidPemanfaata

n danPengamana

n aset

Prajab S1

IlmuekonomidanStudiPembangunan

Univ.ProfDr.Hazairin 2012

20LIDYA POMI PUTRI, SENIP. 19830405 201101 2002

P

PenataMuda

TK.I/III.b

KasubbidPerencanaa

n asetDaerah

Prajab S1

EkonomiMAnaje

men

UNIHAZBengkulu 2006

21YULISTIN,SENIP. 198305082005022001 P

PenataMuda

TK.I/III.b

KasubbagUmum dan

Kepegawaian

Prajab S1 Akutansi UMB 2010

22

AGUSTI ARDIANTO, S.SosNIP. 19830828 200604 1005

L

PenataMuda

TK.I/III.b

KasubbidDana Bagi

Hasil

Prajab S1

Administrasi

NegaraSTIA BENGKULU 2011

23

PUTRI MEDIA, SENIP. 19870515 200604 2002

P

PenataMuda

Tk.I/III.b

KasubbidPengeluara

n

Prajab S1

EkonomiMAnaje

menUMB 2010

24

LIA YUNIARSIH, SENIP. 19850618 200804 2003

P

PenataMuda

Tk.I/III.b

KasubbidPengelolaa

n DataKeuangan

Prajab S1

EkonomiManaje

menUMB 2010

25

LISDA,SENIP. 19860805 200502 2001

P

PenataMuda

TK.I/III.b

KasubbagPerencanaa

n

Prajab S1

EkonomiMAnaje

menUMB 2010

26

ILDA SATERIANA, S.PdNIP. 19680502 198811 2001

P Pembina/IV.a Staf Praja

b S1

Pend.Guru

SekolahDasar

UT 2010

27

ELVI WIYANTI, SSNIP. 19750808 200502 2003

P

PenataMuda

TK.I/III.d

Staf PimIV S1 Sastra

InggrisUnv.Andalas

Padang 2001

28INDAH KOMALA SARI, SENIP. 19781231 200604 2009

P Staf 2010

29INTRIYANTINIP. 19690305 199203 2002

P

PenataMuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab SLTA IPS SMA 1987

30FENNY IRMANITA,SPNIP. 19770220 201101 2004

P

PenataMuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab S1 Agrobisn

is UNIB 2001

31MARIAM, SENIP. '19780824 200604 2005

P

PenataMuda

TK.I/III.b

Staf Prajab S1

EkonomiManaje

menUMB 2010

32FAHDEL FAJRI, STNIP. 19800603 201001 1011

L

PenataMuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab S1`

TeknikInformati

ka

STMIK LPKIABandung 2005

33EDI GATOT SUBROTO, SHNIP. 19830315 200604 1007

L

PenataMuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab S1 Hukum UNIHAZ

Bengkulu 2010

34ANDIKA RUSLIANDA, STNIP. 19840929 201101 1007

LPenataMuda

Tk.I/III.Staf Praja

b S1 TeknikElektro ST Inten Bandung 2006

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 30

b

35

SUSILAWATI, S.SosNIP. 19841112 200604 2004

P

PenataMuda

TK.I/III.b

Staf Prajab S1

Administrasi

NegaraSTIA Bengkulu 2010

36DODI DARMAWAN, SENIP. 19850511 200604 1009

L

PenataMuda

TK.I/III.b

Staf Prajab S1

EkonomiManaje

menUMB 2010

37BENNY RAMDANI, S.SosNIP. 19850609 200604 1003

L

PenataMuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab S1

Administrasi

NegaraSTIA Bengkulu 2010

38RURI AMALIYAH, SENIP. 19850419 200604 2005

P

PenataMuda

TK.I/III.b

Staf Prajab S1 Ekonomi Unv.Dehasen

Bengkulu 2012

39

SASTRA GUNAWAN,S.SosNIP. 19830117 200604 1006

L

Penatamuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab S1

Admnistrasi

NegaraSTIA Bengkulu 2012

40

BOBIE GUSTAF PUTRA,SHNIP. 19860930 200701 1003

L

PenataMuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab S1 Hukum UNIHAZ

Bengkulu 2011

41YUYUN NARA,SENIP. 19800502 201001 1018

L

PenataMuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab S1 Ekonomi

Akutansi UT 2014

42

APRIZAL,SPNIP. 19820705 200701 1007

L

PenataMuda

Tk.I/III.b

Staf Prajab S1 Agrotekn

ologiUnv.RatuSamban 2014

43

NUR AZIZA,SHNIP. 19841116 200604 2008

PPenataMuda/II

I.aStaf Praja

b S1 IlmuHukum UNIHAZ BKL 2010

44

YURIKA ARIYESTI,A.MDNIP.19810513 200701 2016

PPenataMuda/II

I.aStaf Praja

b Diploma AkutansiUniversitasTridinanti

Palembang2003

45

YESI MARLINANIP. 19860521 201001 2003

PPenataMuda/II

I.aStaf Praja

b SMK Sekretaris

SMKMuhammadiyah 2004

46DEKI SAPUTRA,SENIP. 198506212009031004 L

PenataMuda/II

I.aStaf Praja

b S1 Ekonomi Unihaz Bengkulu 2015

47

ELVAN WARDIANSYAH,S.ABNIP. 19880616 200904 1001

LPenataMuda/II

I.aStaf Praja

b S1Admnistr

asiBisnis

Univ.Terbuka 2015

48

WASKITO, SENIP. 19890601 201503 1002

LPenataMuda/II

I.aStaf Praja

b S1EkonomiPembangunan

UNIHAZBengkulu 2012

49

ANDI WIJAYA, A.MdNIP. 19810816 200903 1001

LPenataMuda/II

I.aStaf Praja

b DiplomaAkutansiPerpajak

an

UniversitasTrisakti Jakarta 2004

50

YENI KENCANA WATINIP. 19821001 200701 2008

PPenataMuda/II

I.aStaf Praja

b SLTA IPS Sma 1 Limaupit 2001

51ERIZAL, A.MdNIP. 19780406 200604 1023

LPenataMuda/II

I.aStaf Prjab Diploma

Sastraindonesia timur

Universitas BungHatta 2004

52TUTUR ENDAH, A.MdNIP. 19800707 201101 2001

PPengat

urTK.I/II.d

Staf Prajab Diploma Pariwisat

aAMPTA

Jogjakarta 2004

53RIDWAN MAHYUDINIP.19830712 200604 1003

L Pengatur/II.c Staf Praja

b SMK TeknikMesin

SMKN 2 RejangLebong 2000

54ANDERSENNIP.19840604 200701 1007

L Pengatur/II.c Staf Praja

b SLTA - MAN Talang Leak 2003

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 31

55

RENI PURNAMASARI,A.MdNIP. 19890110 201503 2001

P Pengatur/II.c Staf Praja

b Diploma

Komputerisasi

Akuntansi

UMB 2010

56HENDRA ROZALINIP. 19870128 200604 1005

L Pengatur/II.c Staf Praja

b SMA IPS Paket C 2008

57

HALIFAHNIP.19800108 201212 1003

L

Pengatur

MudaTK.I/II.b

Staf Prajab SMA SMUN 2 Lebong

Selatan 1999

58

RUSYANTONIP. 19820921 201212 1002

L

Pengatur

MudaTk.I/II.b

Staf Prajab SMA IPS SMUN 2 Lebong

Selatan 2001

59

DEVI ASWITA SIREGARNIP.19821231 201212 2002

P

Pengatur

MudaTk.I/II.b

Staf Prajab SMA IPA SMUN 7 Medan 2001

60

RENO OKTOPIANNIP.19831005 201212 1003

LPengat

urTK.I/II.b

Staf Prajab SMA SMA 1 Bengkulu 2002

61

TITI HERLINIP. 19850915 201212 2002

PPengat

urTK.I/II.b

Staf Prajab SMA IPS SMU N 2 Lebong

Selatan 2002

62

MARLINDANIP. 19860424 201212 2002

PPengat

urTK.I/II.b

Staf Prajab SMA IPS SMA N 1 Lebong

Utara 2004

63 MAHENDRA PERDANA,SE L TKK Staf - S1EkonomiManaje

menUMB 2010

64 FITRIYANI,SE P TKK Staf - S1 Ekonomiakutansi UMB 2003

65 RENALDOSAPUTRO,S.SOS L TKK Staf - S1

Admnistrasi

NegaraSTIA BKL 2010

66 VERA ZEVIANITA,S.PD P TKK Staf - S1 PGSD Unv. Terbuka 2018

67 JOVIE FERNANDES,SE L TKK Staf - S1Ekonomimanaje

menUMB 2005

68 YUSTIKA NURKAMILAH,SE P TKK Staf - S1

EkonomiPembangunan

UNIHAZ BKL 2014

69 YUNITA NINGSIH,SKM P TKK Staf - S1

Kesehatan

Masyarakat

UNRAS BKL 2018

70 SISWANTO,SE L TKK Staf - S1EkonomiPembangunan

UNIB 2007

71 YEKA OKTARINA,S.Pd P TKK Staf - S1 PGSD UT 2018

72 ETI JUPITA,SE P TKK Staf - S1 EkonomiAkuntasi Univ.Dehasen 2015

73 RETI RAFIANTY,SE P TKK Staf - S1EkonomiPembangunan

UNRAS 2016

74 MISE YENI,SE P TKK Staf - S1EkonomiPembangunan

UNRAS 2015

75 DERIANA,SE P TKK Staf - S1 Manajemen

STIE YapanSurabaya 2012

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 32

keuangan

76 RIA NURMELI,SKM P TKK Staf - S1

KesehatanMasyarakat

UNRAS 2015

77 ELLIZA FEBRIYANTI,SPD P TKK Staf - S1 Pend.Biologi UNIB 2007

78 EDWIN OKTAMUNANDAR,SKOM L TKK Staf - S1

TeknikInformatika

UMB 2013

79 RISKON NOBI,SKM L TKK Staf - S1

Kesehatan

masyarakat

UNRAS 2013

80 DIDIK EKO SISWANTO,SE L TKK Staf - S1 Akuntasi Unv.PGRIAdiguna 2013

81 DENNO DWI FERDIKA,ST L TKK Staf - S1Teknik

Infomatika

STT PLN 2012

82 VERAWATI,SPD P TKK Staf - S1

Pend.Bahasadan

SastraIndonesi

a

UMB 2013

83 NICKOFIRLIANSYAH,S.Kom,SE L TKK Staf - S1 Komunik

asiUNIHASBengkulu 2015

84 AYU SURYAFRANSISCA,SE P TKK Staf - S1 Ekonomi UNIHAZ 2013

85 AGA JIWA NEGARA,S.Pd L TKK Staf - S1

Bimbingan

Konseling

UNIHAZ 2013

86 INDRI HAPSARI S,S.PD P TKK Staf - S1 PGSD UT 2016

87 SEPTA SIAHAAN ,S.HUT P TKK Staf- S1 Kehutan

aan UNIB 2016

88 NOVALIA DWI HARTIN,SH P TKK Staf - S1 Hukum UNIB 2008

89 SISWANTO, SE L TKK Staf - S1EkonomiPembangunan

UNIB 2007

90 DESKA RUPITARURI.Y.S.PD P TKK Staf - S1

Bahasadan

SastraIndonesi

a

UMB 2016

91 NOPRI SENTOSO,S.KOM.I L TKK Staf - S1 Komunikasi Islam STAIN Curup 2015

92 WETI FITRIANI,SH.I P TKK Staf - S1 HukumIslam STAIN Curup 2014

93 RAFLES SIKOBA,S.Kom L TKK Staf - S1Teknik

Informatika

UNIVED 2015

94 SUBROTO OKTORIO,A.MD L TKK Staf - DIIIKompute

rAkutansi

PKN LPKIA 2005

95 HARPIN,A.Md L TKK Staf - DIII EkonomiAkutansi UNIHAZ 2014

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 33

96 DEWI FRANSISKA,A.Md P TKK Staf - DIII Sekretaris BSI Jakarta 2012

97 SUSILAWATI,A.MA P TKK Staf - DIIIManaje

menPemasar

an

STIE IEUYogyakarta 2007

98 NOVINANDRIANSYAH,A.MD P TKK Staf - DIII Kompute

r Univ.Dehasen 2011

99 RINTO MARADONA,A.MD L TKK Staf - DIII

Manajemen

Informatika

STAIN 2012

100 ALEXANDER L TKK Staf - SMK TeknikMesin

SMKN S4 PGRICURUP 1998

101 BETI ERYANTI P TKK Staf - SLTA IPS PKBM LIBERTI 2010

102 AFRIZAL L TKK Staf - SLTA IPS SMA 2 Muh.Bkl 1995

103 HEPI SARITA P TKK Staf - D1 Programer Adm

Yys.PSDM BhaktiPersada 1997

104 IWAN SAPUTRA L TKK Staf - SMKS Perkantoran

SMKS 06Muhammadiyah 2009

105 HENI YULISDA P TKK Staf - MAN MAN 1999

106 ENDANG SUCIPTO L TKK Staf - SLTA IPS SMA N 1L/TENGAH 2006

107 ARION AZWANDI L TKK Staf - SLTA BIOLOGI

SMAMUH.M.AMAN 1996

108 CITRA WULANDARI P TKK Staf - SMKN MULTIMEDIA

SMKN 1L/TENGAH 2012

109 SURYADI L TKK Staf - SLTA IPS SMA PGRIM.AMAN 2006

110 DESRI YUNITA SARI P TKK Staf - SMKN PERIKANAN

SMKN 1L/TENGAH 2006

111 SARNOBI L TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/ATAS 2012

112 WINDA WULANDARI P TKK Staf - SMKN

Budidaya

Tanaman

Pangan

SMKN 1L/Tengah 2012

113 YESI ASRINA P TKK Staf - SMUN IPS SMUN 1L/SELATAN 2000

114 SRI HARTATI P TKK Staf - SMKS sekretaris

SMKS 06Muhammadiyah 2005

115 ZULFA ANITA P TKK Staf - SMU IPS SMUN 4 BKL 1999

116 MUZAMMIR L TKK Staf - SMU IPS SMUN SIAK 2001

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 34

HULU

117 YESITA WULANDARI P TKK Staf - SMU IPS SMAN 1 PGRI 2011

118 ANSI LAMO L TKK Staf - SMU IPS SMAN 1 L/ATAS 2013

120 ANDIO L TKK Staf - SMU IPS SMAN 1 L/ATAS 2013

121 NINDI JUNITA SAPUTRI P TKK Staf - SMKS Adm.Perkantoran

SMKS 06muhammadiyah 2012

122 SIARIAN DIVTA L TKK Staf - SLTATeknik

Bangunan

SMKN 1 Curup 2015

123 MARWAN HERI L TKK Staf - SMKS Multimedia

SMKNL/TENGAH 2013

124 JENDRI PRAYUDA L TKK Staf - SMAN IPS SMA N 1 L/ATAS 2013

125 PUTRA ANJAYA L TKK Staf - SMAN IPS SMA N 1 L/ATAS 2009

126 AKBAR SUMANTRI L TKK Staf - MAN IPS MAManahijusadat 2009

127 ERLIZA DESTRIYANTI P TKK Staf - SMK Multimedia

SMKN 1L/TENGAH 2014

128 RETA YOSEPA P TKK Staf - SMKS

Bisnismanaje

men danperkanto

ran

SMKS 06 Muh. 2004

129 YOHANES TAISEN L TKK Staf - SMAN IPS SMAN 01L/UTARA 1995

130 AIDIE PIANJAYA L TKK Staf - SMKN agrobisnis

SMKNL/TENGAH 2014

131 SIMON AKBAR L TKK Staf - SMKN Listrik SMKN 01 UramJaya 2014

132 RISKANDI SAPUTRA L TKK Staf - SMKS Adm.Perkantoran

SMKS 06Muhammadiyah 2013

133 YEKA OKTARINA P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Utara 2010

134 FITRI NOPITASARI P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Atas 2014

135 ARYO SANTOSO L TKK Staf - SLTA IPS SMA PGRI Amen 2013

136 PEDO HERNANDO L TKK Staf - SMAN IPS SMAN 01P.belapis 2014

137 DEVI PERMATA SARI P TKK Staf - SMAN IPA SMAN 1 L/Utara 2015

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 35

138 RANGGA ADE ANGGARA L TKK STAF - SMK

TeknikKpmpute

r dnInformati

ka

SMKN 1 LebongTengah 2015

139 LIA SANTOPA P TKK Staf - SMAN IPA SMAN 1 L/Atas 2015

140 ANDRI JAYA PUTRA L TKK Staf - SLTP -SMPN 1 Lebong

Utara2004

141 TRI YUNARTI P TKK Staf - SMAN IPA SMA Pembanguan 2011

142 JEVI NOPENSA L TKK Staf - SMK ListrikSMKN 01 Uram

Jaya2010

143 RENDI JASMIKO L TKK Staf - SLTA -SMA PGRI Muara

Aman2015

144 PETI HARDIANTI P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Atas 2018

145 INDAH TIARA ASIH P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Utara 2016

146 M. AKBAR TRI PUTRA L TKK Staf - STMTeknik

OtomotifSTM Pembina 2

Palembang2012

148 ANANDO DWI NUGROHOILMYA L TKK Staf - SMAN IPS

SMAN 13Palembang

2010

149 RATNA JUWITA P TKK Staf - SLTA IPS Swasta PGRI 1993

150 ANGGE DIAN ANGGELA P TKK Staf - SLTA IPSSMAN 1 Lebong

Atas2011

151 SUSILAWATI P TKK Staf - SLTA IPS PKBM Bermani 2016

152 NURYALIZA P TKK Staf - SD - SD 02 Center 1986

153 ERWANTO L TKK Staf - SD -SDN 32 Talang

Alai1987

154 JEK NEGRO L TKK Staf - SD - - -

155 YARIANI P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 Limaupit 2000

156 SUCI PERMATA AREN P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Sakti 2016

157 MAHMUD L TKK Staf - SLTP - - -

158 MURIDDIN L TKK Staf - SD SD Mubai 1965

159 SAINUL MUKTI L TKK STAF - SD SD Daneu 1958

Tabel 1.2DAFTAR MUTASI PEGAWAI BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LEBONGTAHUN ANGGARAN 2018

Mutasi Bulan Januari 2018

NO NAMA / NIPJABATAN/TEMPAT

BERTUGASLAMA/TMT

JABATAN/TEMPATBERTUGASBARU/TMT

KETERANGAN

1 2 3 4 5

1 ERIK ROSADI, S.STP, M.Si Sekretaris Dinas LingkunganHidup Sekretaris MASUK

NIP.19830529 200212 1 002 Kab. Lebong BKD Kab. Lebong

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 36

2EVA SUSANTI. S.Pd Staf Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah RagaKasubag Belanja Tidak

Langsung MASUKNIP.19820227 201001 2 001 Kabupaten Lebong BKD Kab. Lebong

3ASEP RANU HIJAYA, SE Kasubbag Perencanaan dan

KeuanganKasubbid Pemanfaatan danPengamanan aset daerah MASUKNIP. 19810924 200801 1 018 Kec.Pelabai BKD Kab. Lebong

4DESI NOVITA,SHNIP. 19750120 200502 2 002 Kasubbag kepegawaian

DPPKAD Kab.LebongKabid Akutansi dan

Pelaporan PROMOSI

5SELVI HASTATI, SE Kasubbid Pembukuan Kasubbag Keuangan dan

Pelaporan PROMOSINIP. 19810801 200604 2 008 DPPKAD Kab. Lebong BKD Kab.Lebong

6 FENI SASWITA, S.AKTNIP. 19810221 200903 2 005

Kasuubbag Umum danKeuangan DPMPTSP Kab.Lebong KELUAR

7

SRI HARYANTI NINGSIH,SE Kasubbid Bagi Hasil Kasubbid Pajak danRetribusi PROMOSINIP. 19760613 200604 2 006 DPPKAD Kab. Lebong BKD Kab. Lebong

8GUNAIDI,SE Kasubbid Pajak dan Retribusi Kasubbid Belanja Langsung

BKD Kab.Lebong PROMOSINIP. 19800106 200212 1 004 DPPKAD Kab. Lebong

9 HARRY PARJAKA,STPNIP.19801028 200804 1 002

Kasubbid AnggaranDPPKAD Kab.Lebong

Kasubbid PerencanaanAnggaran

BKD Kab.LebongPROMOSI

10DINA MARYANI,SE.M.Ak Kasubbid Evaluasi Aset Kasubbid Akutansi dan

PelaporanBKD Kab.Lebong

PROMOSINIP.19850605 200903 2 006 DPPKAD Kab. Lebong

11 YENI ASTUTI,SNIP.19770601 200903 2 006

Kasubbid Perhitungan NilaiAset

DPPKAD Kab.Lebong

Kasubbid Penatausahaandan Pelaporan asetBKD Kab.Lebong

PROMOSI

12 JUNAIDI,S.SosNIP.19800630 200502 1 003

StafDPPKAD Kab.Lebong

Kasubbid Kas DaerahBKD Kab.Lebong PROMOSI

13ERITA DWI NINGSIH,SE Staf Kasubbid PBB dan BPHTB

PROMOSINIP.19780525 201101 1 003 DPPKAD Kab. Lebong BKD Kab.Lebong

14 YULISTIN,SENIP.19830508 200502 2 001

STAFDPPKAD Kab.Lebong

Kasubbag Umum danKepegawaian

BKD Kab.LebongPROMOSI

15 LISDA,SENIP.19860805 200502 2 001

STAFDPPKAD Kab.Lebong

Kasubbag PerencanaanBKD Kab.Lebong PROMOSI

16 LIA YUNIARSIH,SENIP. 19850618 200804 2 003

STAFDPPKAD KAB.LEBONG

Kasubbid Data KeuanganBKD Kab.Lebong PROMOSI

17 DEKI SAPUTRA,SENIP.19850621 200903 1 004

StafSekretariat DPRD Kab.Lebong

StafBKD Kab.Lebong MASUK

18 NUR AZIZA,SHNIP. 1984116 200604 2 008

StafBLHKP Kab. Lebong

StafBKD Kab.Lebong MASUK

19 ANDERSENNIP.19840604 200701 1 007

STAFBP4K Kab.Lebong

StafBKD Kab.Lebong MASUK

20 HALIFAHNIP.19800108 201212 1 002

STAFKPT Kab.Lebong

StafBKD Kab.Lebong MASUK

21

RENO OKTOPIANNIP. 19831005 201212 2 002 STAF

Satpol PP dan PBKKab.Lebong

StafBKD Kab.Lebong MASUK

22 VEVI NOVITA, SHNIP. 19810928 200604 2 007

STAFDPPKAD Kab.Lebong

Lurah Kel.Tanjung AgungKec.Pelabai KELUAR

23 REFITA, SENIP. 19830116 200604 2 024

STAFDPPKAD Kab.Lebong

Staf Bidang LayananPengadaan

Setda Kab.LebongKELUAR

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 37

24 WILAWATINIP. 19860410 201212 2 002

STAFDPPKAD Kab.Lebong

Staf Bidang LayananPengadaan Setda

Kab.LebongKELUAR

25 SUPARJO, STNIP.19870124 201503 1 001

STAFDPPKAD KAB.LEBONG

STAFINSPEKTORATKAB.LEBONG

KELUAR

26 BAMBANG ERLANGGANIP.19820609 200502 1 005

STAFBKD Kab.Lebong

STAFInspektorat Kab.Lebong KELUAR

27 ARNALDI SUCIPTO,STNIP.19870317 201101 1 006

STAFBKD KAB.LEBONG

StafBag.Layanan Pengadaan

Setda Kab.LebongKELUAR

28 KISTI EMASANTI,SENIP. 19830528 200903 2 003

STAFBKD Kab.Lebong KELUAR

29 EKO MARDIANSYAH, STNIP.19840327 201503

STAFBKD Kab.Lebong

STAFBAPPEDA Kab.Lebong KELUAR

30 DARMADI, S.SosNIP19810101 200604 1 014 STAF

BKD Kab.Lebong

STAFBPMPP dan KB

kab.Lebong KELUAR

31 LIZA UTAMI NINGSIH, SKMNIP. 19811230 200502 2 003

StafDPPKAD Kab.Lebong

StafDinkes Kab.Lebong KELUAR

32 TEDDI IRAWAN, S.SosNIP. 19821211 200502 1 001

STAFBKD Kab.Lebong

Kasubbid Belanja TidakLangsung

BKD Kab.LebongPROMOSI

33 AGUSTI ARDIANTO, S.SosNIP. 19830828 200604 1 005

STAFBKD Kab.Lebong

Kasubbid Dana Bagi HasilBKD Kab.Lebong PROMOSI

34 SHALAHUDDIN AL KHIDHR, SENIP. 19830511 200604 1 006

STAFBKD Kab.Lebong

StafKelurahan Tanjung Agung KELUAR

Tabel 1.3DAFTAR KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PEGAWAI

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018

NO NAMA / NIPPANGKAT /

GOL/JABATAN/TEMPATTUGAS LAMA

PANGKAT /GOL/JABATAN/TEMPAT

TUGASTMT Regul

er

1 RISWAN EFENDI, MMNIP. 19741007 200604 1 002 Penata/III.c/Kabid Anggarandan Pembukuan DPPKAD Penata Tk.I/III.d/Kepala bidangAnggaran BKD 01/10/2018 01/10/20212 RUDI HARTONO, SE, M.AkNIP. 19790508 200804 1 001

Penata/III.c/Kabid Pendapatandan Bagi Hasil DPPKAD Penata TK.I/III.d/KepalaBidang Pendapatan BKD 01/10/2018 01/10/20213 RURI AMALIYAH, SE

NIP. 19850419 200604 2 005 Penata Muda/III.a/Staf BKD Penata Muda Tk.I/III.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/20214 BOBIE GUSTAF PUTRA, SH

NIP. 19860930 200701 1 003Penata Muda/III.a/Staf BKD Penata Muda Tk.I/III.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/20215 ANDI WIJAYA, A.Md

NIP. 19810816 200903 1 001 Pengatur Tk.I/II.d/Staf BKD Penata Muda /III.a/Staf BKD 01/04/2018 01/04/20216 YENI KENCANA WATINIP. 19821001 200701 2 008 Pengatur Tk.I/II.d/Staf BKD Penata Muda /III.a/Staf BKD 01/04/2018 01/04/20217 ERIZAL, A.MdNIP. 19780406 200604 1 023 Pengatur Tk.I/II.d/Staf BKD Penata Muda /III.a/Staf BKD 01/10/2018 01/10/20218 HALIFAHNIP.19800108 201212 1 003 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 38

9 RUSYANTONIP. 19820921 201212 1 002 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021

10 DEVI ASWITA SIREGARNIP.19821231 201212 2 002 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021

11 RENO OKTOPIANNIP.19831005 201212 1 003 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021

12 TITI HERLINIP. 19850915 201212 2 002 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021

13 MARLINDANIP. 19860424 201212 2 002 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021

TABEL 1.4DAFTAR KENAIKAN GAJI BERKALA PNS

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018

NO NAMA / NIP PANGKAT / GOL JABATANKENAIKAN

GAJIBERIKUTNYA

KET

1 DESI NOVITA,SH PENATA TK.I (III/d) KABID AKUTANSI DANDATA KEUANGAN 01/02/2019NIP. 19750120 200502 2 0022 DESI NOVITA,SH PENATA (III/c) KABIDPERBENDAHARAAN DANKAS DAERAH 01/03/2019NIP. 19830620 200903 1 0093 YENI ASTUTI,SE PENATA (III/c) KASUBBIDPENATAUSAHAAN DANPELAPORAN ASETDAERAH 01/03/2019NIP. 19770601 200903 2 0024 DINA MARYANI,SE.M.Ak PENATA (III/c) KASUBBID AKUTANSIDAN PELAPORAN 01/03/2019NIP. 19850605 200903 2 0065 ERITA DWI NINGSIH,SE PENATA MUDA TK.I(III.b) KASUBBID PBB DANBPHTB 01/01/2019NIP. 19780525 201101 1 0036 LIDYA POMI PUTRI,SE PENATA MUDA TK. I(III/b) KASUBBIDPERENCANAAN ASET 01/03/2019NIP. 19830405 201101 2 0027 INTRIYANTI PENATA MUDA TK. I(III/b) FUNGSIONAL UMUM 01/03/2019NIP. 19690305 199203 2 0028 KISTI EMASANTI,SE PENATA MUDA TK. I(III/b) FUNGSIONAL UMUM 01/01/2019NIP. 19830528 200903 2 0039 ANDIKA RUSLIANDA,ST PENATA MUDA TK. I(III/b) FUNGSIONAL UMUM 01/01/2019NIP. 19840929 201101 1 00710 MARIAM,SE PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19780824 200604 2 005

11 EDI GATOT SUBROTO,SH PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19830315 200604 1 00712 AGUSTI ARDIANTO,S.Sos PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19830828 200604 1 00513 SUSILAWATI,S.Sos PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19841112 200604 2 00414 BENNY RAMDANI,S.Sos PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19850609 200604 1 003

PUTRI MEDIA,SE PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 39

15 NIP. 19870515 200604 2 00216 SASTRA GUNAWAN,S.SosNIP. 1983117 200604 1 006 PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019

17 RURI AMALIYAH,SENIP. 19850419 200604 2 005 PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019

18 BOBIE GUSTAV PUTRA,SHNIP. 19860930 200701 1 003 PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/05/2019

19 ANDI WIJAYA,A.MdNIP. 19810816 200903 1 001 PENGATUR TK 1 (II/d) FUNGSIONAL UMUM 01/03/2019

20 ERIZAL., A.MdNIP. 19780406 200604 1 023 PENGATUR TK 1 (II/d) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019

21 RIDWAN MAHYUDINIP. 19830712 200604 1 003 PENGATUR (II/c) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019

22 HENDRA ROZALINIP. 19870128 200604 1 005 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019

23 RUSYANTONIP. 19820921 201212 1 002 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/12/2019

24 DEVI ASWITA SIREGARNIP. 19821231 2012112 2 002 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/12/2019

25 TITI HERLINIP. 19850915 201212 2 002 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/12/2019

26 MARLINDANIP. 19860424 201212 2 002 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/12/2019

Tabel 1.5

DAFTAR CUTI PEGAWAI BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN JENIS CUTI WAKTU CUTI

1 SUSILAWATI,S.SOS Penata Muda (III/a) Cuti Bersalin 3 BulanNIP. 19841112 200604 2 004 Fungsional Umum BKD 19 JUNI 2019 s/d 19September 20192 YENI KENCANAWATI Penata Muda (III/a) CutiTahunan 3 BulanNIP.19821001 200701 2 008 Fungsional UmumDPPKAD 30 Juni 2019 s/d 30 September2019Tabel 1.6

DATA PENDIDIKAN / BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP/ PELATIHANTAHUN 2018

No Nama Tanggal Tempat Penyelenggara Tema/Masalah

1

WUWUNMIRZA,SE.MT

07-11 juli2018 Bangka

LembagaAnalisisPemerintahandalam Negeri

Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentangpenyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018

TEDDIIRAWAN,S.SOS

07- 11 Juli2018 Bangka

LembagaAnalisisPemerintahan

Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentang

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 40

dalam Negeri penyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018

BENNYRAMDANI,S.SOS

07-11 Juli2018

Bangka

LembagaAnalisisPemerintahandalam Negeri

Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentangpenyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018

DODYDARMAWAN,SE

07-11 Juli2018

Bangka

LembagaAnalisisPemerintahandalam Negeri

Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentangpenyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018

DEVI ASWITASIREGAR

07-11 Juli2018

Bangka

LembagaAnalisisPemerintahandalam Negeri

Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentangpenyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018

2

SELVIHASTATI,SE

21-25 Agustus2018

JakartaPusat DiklatKemendagri

Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri

TEDDIIRAWAN,S.SOS

21-25 Agustus2018

JakartaPusat DiklatKemendagri

Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri

DODY IRAWAN,SE21-25 Agustus

2018Jakarta

Pusat DiklatKemendagri

Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri

ERIZAL,A.MD21-25 Agustus

2018Jakarta

Pusat DiklatKemendagri

Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri

DEVI ASWITASIREGAR

21-25 Agustus2018

JakartaPusat DiklatKemendagri

Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri

3 DODDYDARMAWAN, SE

30 Oktobers/d 03

November2018

Bali

LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri

Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 41

YENIKENCANAWATI

30 Oktobers/d 03

November2018

Bali

LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri

Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional

DEVI ASWITASIREGAR

30 Oktobers/d 03

November2018

Bali

LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri

Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional

YUSTIKA NURKAMILA,SE

30 Oktobers/d 03

November2018

Bali

LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri

Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional

INDAH TIARAASIH

30 Oktobers/d 03

November2018

Bali

LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri

Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional

4

DEVI ASWITASIREGAR

16 s/d 19Oktober 2018

BangkaBelitung

Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah

Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota

TEDDY IRAWAN,S.Sos

16 s/d 19Oktober 2018

BangkaBelitung

Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah

Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota

ERIZAL, Amd16 s/d 19

Oktober 2018BangkaBelitung

Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah

Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota

LIDYA POMIPUTRI, SE

16 s/d 19Oktober 2018

BangkaBelitung

Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah

Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 42

SASTRAGUNAWAN, S.Sos

16 s/d 19Oktober 2018

BangkaBelitung

Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah

Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota

5

TUTUR ENDAH,A.Md

17 s/d 21Oktober 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek mekanisme pemberiandana hibah dan bantuansosialisasi yang bersumber dariAPBD serta sinergitas keuangandalam pedoman penyusunanAPBD TA 2018

SUSILAWATI,S.Sos

17 s/d 21Oktober 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek mekanisme pemberiandana hibah dan bantuansosialisasi yang bersumber dariAPBD serta sinergitas keuangandalam pedoman penyusunanAPBD TA 2018

PUTRI MEDIA, SE.,M.Ak

17 s/d 21Oktober 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek mekanisme pemberiandana hibah dan bantuansosialisasi yang bersumber dariAPBD serta sinergitas keuangandalam pedoman penyusunanAPBD TA 2018

INTRIYANTI17 s/d 21

Oktober 2018Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek mekanisme pemberiandana hibah dan bantuansosialisasi yang bersumber dariAPBD serta sinergitas keuangandalam pedoman penyusunanAPBD TA 2018

6

MARIAM, SE8 s/d 11 Mei

2018Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek penggolongan, kodifikasidan penghapusan barang, milikdaerah dengan Pemendagri no 19tahun 2016 serta mekanismepenjualan barang milik daerahsesuai dengan PP No 84 tahun2014

LIDYA POMIPUTRI, SE

8 s/d 11 Mei2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek penggolongan, kodifikasidan penghapusan barang, milikdaerah dengan Pemendagri no 19tahun 2016 serta mekanismepenjualan barang milik daerahsesuai dengan PP No 84 tahun2014

7

BENNY RAMDANI,S.Sos

4 s/d 8 Juni2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek pedoman pengelolaankeuangan daerah dan penyesuaiankinerja daerah berbasis akrual

DODIDARMAWAN, SE

4 s/d 8 Juni2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek pedoman pengelolaankeuangan daerah dan penyesuaiankinerja daerah berbasis akrual

DINA MARYANI,SE., M.Ak

4 s/d 8 Juni2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek pedoman pengelolaankeuangan daerah dan penyesuaiankinerja daerah berbasis akrual

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 43

YULISTIN, SE4 s/d 8 Juni

2018Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek pedoman pengelolaankeuangan daerah dan penyesuaiankinerja daerah berbasis akrual

8

LIDYA POMIPUTRI, SE

24 s/d 27Maret 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

INTRIYANTI24 s/d 27

Maret 2018Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

DEVI ASWITASIREGAR

24 s/d 27Maret 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

TEDDY IRAWAN,S.Sos

24 s/d 27Maret 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

DODDYDERMAWAN, SE

24 s/d 27Maret 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

YENI KENCANAWATI

24 s/d 27Maret 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

MARIAM, SE24 s/d 27

Maret 2018Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

DEKI SAPUTRA,SE

24 s/d 27Maret 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

MARLINDA24 s/d 27

Maret 2018Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD

EKOMARDIANSYAH,SE

24 s/d 27Maret 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber Daya

Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasis

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 44

Manusia kinerja Badan, Dinas dan SKPD

9

FAHDEL FAJRI,ST

8 s/d 11 Maret2018

Jakarta

Deputi BPKPbidangPengawasanPenyelenggaranKeuanganDaerah

Bimtek Aplikasi SIMDAKeuangan, BMD dan PendapatanDaerah

YUYUN NARA, SE8 s/d 11 Maret

2018Jakarta

Deputi BPKPbidangPengawasanPenyelenggaranKeuanganDaerah

Bimtek Aplikasi SIMDAKeuangan, BMD dan PendapatanDaerah

BENNY RAMDANI,S.Sos

8 s/d 11 Maret2018

Jakarta

Deputi BPKPbidangPengawasanPenyelenggaranKeuanganDaerah

Bimtek Aplikasi SIMDAKeuangan, BMD dan PendapatanDaerah

10 DEVI ASWITASIREGAR

26 s/d 30Januari 2018

Jakarta

KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia

Bimtek mekanisme kewajibanperpajakan bagi bendaharapengeluaran SKPD

1.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Lebong antara lain:

Tabel 1.7Data Sarana dan Prasarana Milik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

Per tanggal 31 Desember 2018

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

1 Mini Bus (15 OrgKebawah)BD 24 HY 1/ /toyota inova/minibus √ Kepala BKD

2 Mini Bus (15 OrgKebawah) BD 1307 HY 1/ /toyota avanza/minibus √ Sekertaris BKD

3 Mini Bus (15 OrgKebawah)BD 1004 HY 1/ /Mitsubishi Kuda/minibus √ Kabid Perben dan

Kasda

4 Mini Bus (15 OrgKebawah) BD1005HY 1/ /Mitsubishi Colt Ts 120 √

Kabid Akuntansidan DataKeuangan

5 Mini Bus (15 OrgKebawah) BD 1338 HY 1/ /isuzu panther/ √ Bendahara Rutin

6 Mini Bus (15 OrgKebawah)BD18HY 1/ /isuzu panter/ √ Kabid Pendapatan

7 Pick Up 1/ /hilux/ √ Dipolres

8 Sepeda Motor 1/ / Kymco / 110 √ Kasubbid

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 45

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

Verifikasi

9 Sepeda Motor 1/ /Kymco √ PenyimpanBarang

10 Sepeda Motor 1/ /Kymco √KasubbidPerhitungan danNilai Aset

11 Sepeda Motor 1/ /Kymco √ Kasubbid Anggran

12 Sepeda Motor 1/ /Kymco √ PembantuBendahara

13 Sepeda Motor 1/ /Kymco √ Staf Perben

14 Sepeda Motor 1/ / jupiter mx √ Kasubbid Aset

15 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega r √ UPTD

16 Sepeda Motor 1/ / yamaha jupiter mx √ Kasubbid Perben

17 Sepeda Motor 1/ / yamaha jupiter mx √ Kasubbid Aset

18 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega √ KasubbagKepegawaian

20 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega √ KasubbagKeuangan

21 Sepeda Motor 1/ / honda mega pro √ KasubbidPendapatan

22 Sepeda Motor 1/ / yamaha mio shoul √ Staf Pendapatan

23 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega √ Kasda PBD

24 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega √ Kasubbid BagiHasil

25 Lemari Kaca 2/ / Orbit Trend √ Kadis

26 Kursi Jok Stanlis 2/ / √ Kadis

27 Kursi Kadis 1/ / √ Kadis

28 Kursi Lipat 2/ /Chithos √ Kadis

29 Sofa 1/ / Sindu √ Kadis

30 Gorden/Vertikal Bling 1/ / √ Kadis

31 Karpet 2/ / √ Kadis

32 Rak TV 1/ / √ Kadis

33 Lemari Es 1/ / LG √ Kadis

34 Ac Unit 1/ / LG √ Kadis

35 Televisi 29 inc 1/ / Panasonic √ Kadis

36 Televisi 50 Inc 1/ / Sharp √ Kadis

37 G.Presiden 1/ / √ Kadis

38 Peralatan StudioVideo dan Film 1/ / √ Kadis

39 Digital 1/ / √ Kadis

40 Dispenser 1/ / Sharp √ Kadis

41 Receiver Stl/ uhf 1/ / √ Kadis

42 Meja 1/2 Biro 1/ / Victor √ Kadis

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 46

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

43 G. Bupati Lebong 1/ / √ Kadis

44 Lemari Arsip /Loker 1/ / Panel √ Kadis

45 Terali Jendela &Pentilasi 4/ / √ Kadis

46 Bingkai Penghargaan 5/ / √ Kadis

47 Rak Kayu 1/ / Ligna √ Ruang Rutin

48 Vertikal Bling/gorden 4/ / √ Ruang Rutin

49 Lemari Arsip 2/ / Brother √ Ruang Rutin

50 Kursi Kerja ( Kasubid ) 5/ / √ Ruang Rutin

51 Lemari Arsip ( Loker ) 6/ / √ Ruang Rutin

52 Lemari Arsip 2/ / Temen √ Ruang Rutin

53 Laptop 1/ / Acer√ Ruang Rutin

54 Meja Kayu 1 Biro (Kasubid ) 2/ / lokal √ Ruang Rutin

55 Laptop 1/ / Acer √ Ruang Rutin

56 Meja Kerja 1 Biro 2/ / Orbit Treen √ Ruang Rutin

57 AC 1/ / Shap √ Ruang Rutin

58 Komputer 1/ / ACER √ Ruang Rutin

59 Meja 1/2 Biro 2/ /Active Furniture √ Ruang Rutin

60 Kursi Kerja Lipat 2/ / Chitos √ Ruang Rutin

61 Laptop 2/ / Sony Vaio √ Ruang Rutin

62 Handikem 1/ / Sony √ Ruang Rutin

63 Dispenser 1/ / √ Ruang Rutin

64 Printer 3/ / Canon √ Gudang

65 Printer 1/ / HP √ Gudang

66 Printer 1/ / Laser Jet P1102 √ Gudang

67 Infokus 1/ / √ Gudang

68 Kursi Besi / Metal 1/ / lokal √ Gudang

69 Kursi Kayu / Rotan 1/ / lokal √ Gudang

70 Meja Rapat 1/ / lokal √ Gudang

71 Meja Rapat 1/ / lokal √ R. pola

72 Meja Resepsionis 1/ / lokal √ Sekretariat

73 Kursi Tamu 1/ / lokal √ R. Tunggu

74 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang aset

75 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang aset

76 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang aset

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 47

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

77 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang aset

78 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang sektretariat

79 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang sektretariat

80 Kursi Putar 1/ /Front Line √ di gudang

81 Kursi Putar 1/ /Front Line √ di gudang

82 Kursi Putar 1/ /Front Line √ di gudang

83 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang perben

84 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang perben

85 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang perben

86 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang perben

87 Kursi Putar 1/ /Front Line √ Digudang

88 Kursi Putar 1/ /Front Line √ Digudang

89 Kursi Putar 1/ /Front Line √ Digudang

90 Bangku Tunggu 1/ / besi √ ruang dppkad

91 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang

92 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang

93 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang

94 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang

95 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang

96 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang perben

97 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang perben

98 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang anggaran

99 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang anggaran

100 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang anggaran

101 Tenda 1 set √ Gudang

102 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

103 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

104 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

105 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

106 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

107 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

108 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

109 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

110 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

111 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

112 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang

113 Sofa 1/ / √ di ruang kadis

114 Meubelair Lainnya 1/ Hordeng Vertical Blind √ Sekretariat

115 Meubelair Lainnya 1/ Gorden √ Sekretariat

116 Meubelair Lainnya 1/ Gorden √ Sekretariat

117 Meubelair Lainnya 1/ /Vertical Blind √ Sekretariat

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 48

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

118 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Vertical Blind √ Perben

119 Meubelair Lainnya 1/ /Lokal Hordeng Slim Blind √ Perben

120 Meubelair Lainnya 1/ /Pigura √ R.kadis

121 Meubelair Lainnya 1/ /Elite √ Gudang

122 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Vertical Blind √ Perben

123 Meubelair Lainnya 1/ /Gorden √ Perben

124 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Horizontal Blind √ Perben

125 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Slim Blind √ Perben

126 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Slim Blind /Hordeng Slim Blind √ Perben

127 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Vertical Blind √ Anggaran

128 Meubelair Lainnya 1/ /VIP √ √ R.pola

129 Meubelair Lainnya 1/ /Rak Buku √ Anggaran

130 Meubelair Lainnya 1/ /Vertical Blind √ Dugudang

131 Meubelair Lainnya 1/ /Kursi Plastik Napolly √ Dugudang

132 Meubelair Lainnya 1/ /Miyako √ Dugudang

133 Meubelair Lainnya 1/ /Meja 1 Biro Olympic √ Dugudang

134 Meubelair Lainnya 1/ /Victor √ Dugudang

135 Meubelair Lainnya 1/ /Solid √ R. pola

136 Meubelair Lainnya 1/ /Chitose √ Aset

137 Meubelair Lainnya 1/ /Lemari Arsip √ Aset

138 Meubelair Lainnya 50/ 0,6x1,58m / jendela √ setiap ruang

139 Meubelair Lainnya 2/ 2,2x1,58m/ pintu besar √ setiap ruang

140 Meubelair Lainnya 2/ 2,2x0,8m/ pintu kecil √ setiap ruang

141 Meubelair Lainnya 2/ / slimblind √ setiap ruang

142 Meubelair Lainnya 67/ 0,3/ ventilasi √ setiap ruang

143 Meubelair Lainnya 107,75/ / vertikal blind √ setiap ruang

144 Meubelair Lainnya 9/ 32x45cm / bingkai DIR √ setiap ruang

145 Meubelair Lainnya 5/ 42x67cm / bingkai KIB √ setiap ruang

146 Meubelair Lainnya 5/ 52x42cm / bingkai KIR √ setiap ruang

147 Meubelair Lainnya 1/ . Meja1/2 biro √ Gudang

148 Meubelair Lainnya 1/ . Meja1/2 biro √ Gudang

149 Meubelair Lainnya 1/ kursi putar/ fronline √ Gudang

150 Meubelair Lainnya 1/ kursi putar/ fronline √ Gudang

151 Karpet 1/ √ r. Kadis

152 Rak TV 1/ / solid √ r. Kadis

153 Rak TV 1/ / solid √ r. Kadis

154 Alat Pengukur Waktulainnya 1/ / jam dinding √ ruang sekertariat

155 Alat Pengukur Waktulainnya 1/ / jam dinding √ ruang aset

156 Alat Pengukur Waktulainnya 1/ / jam dinding √ ruang perben

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 49

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

157 Alat Pengukur Waktulainnya 1/ / jam dinding √ ruang anggaran

158 M.Potong Rumput 4/ / √ √ gudang 2bagus 2rusak

159 Alat Pembersihlainnya 2/ / tempat sampah √ R. Tunggu

160 Lemari Es 1/ . Sharap √ Kadis

161 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang kadis

162 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang aset

163 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang sekertariat

164 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang pola

165 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang anggaran

166 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang perben

167 Kipas Angin 1/ / Maspion √ ruang pola

168 Kipas Angin 1/ / Maspion √ ruang perben

169 Kipas Angin 1/ / Maspion √ ruang bagi hasil

170 Alat Dapur Lainnya Piring Makan Tamu √ didapur/ 6 Lusin

171 Alat Dapur Lainnya Piring Makan Kue √ didapur/ 6 Lusin

172 Alat Dapur Lainnya Piring Makan Biasa √ didapur/ 6 Lusin

173 Alat Dapur Lainnya Gelas Tamu √ didapur/ 6 Lusin

174 Alat Dapur Lainnya Gelas Rapat √ didapur/18 lusin

175 Alat Dapur Lainnya Gelas Biasa √ didapur/18 lusin

176 Alat Dapur Lainnya Mangkok Tempat Buah √ didapur/18 lusin

177 Alat Dapur Lainnya Cangkir √ didapur/18 lusin

178 Alat Dapur Lainnya Sendok Makan √ didapur/ 12 Lusin

179 Alat Dapur Lainnya Sendok Teh √ didapur/ 12 Lusin

180 Alat Dapur Lainnya Garpu √ didapur/ 12 Lusin

181 Alat Dapur Lainnya Pisau √ Dapur

182 Alat Dapur Lainnya Teko √ Dapur

183 Alat Dapur Lainnya 2/ /Ember √ Dapur

184 Alat Dapur Lainnya Ceret √ 2buah

185 Alat Dapur Lainnya Nampan √ 2 buah

186 Tabung Gas 2/ /elpiji √ ruang masak

187 Televisi 1/ /Panasonic √ ruang kadis

188 Televisi 1/ /Panasonic √ ruangan dppkad

189 Televisi 1/ /Panasonic √ ruang pola

190 Televisi 1/ /Panasonic √ ruang dppkad

191 Sound System 1/ /Renaline √ ruang dppkad

192 Sound System 1/ /Cardion √ ruang dppkad

193 Sound System 1/ /Cardion √ ruang dppkad

194 Sound System 1/ /Cardion √ ruang dppkad

195 Stabilizer 1/ / √ Anggaran

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 50

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

196 Lambang GarudaPancasila 1/ / √ ruang kadis

197 G.Presiden/Wk.Presiden 1/ / √ ruang kadis

198 G.Presiden/Wk.Presiden 1/ / √ ruang kadis

199 Dispencer 1/ / dispenser √ ruang kadis

200 Handy Cam 1/ / sonny √ R. pola

201 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Kamera Digital √ R. pola

202 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif Cardio √ R. pola

203 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif √ R. pola

204 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif √ Perben

205 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Kamera Digital √ Aset

206 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif Cardion √ Anggaran

207 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif √ Aset

208 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif √ Pendapatan

209 Mainframe 1/ /Komputer Server IBM √ ruang aset

210 Mainframe 1/ /Komputer Server IBM √ ruang aset

211 Komputer Unit/Jaringan Lainnya 1/ /Wirelles √ ruang pola

212 Komputer Unit/Jaringan Lainnya

1/ /Peralatan JaringanKomputer/Internet √ ruang pola

213 P.C. Unit 1/ /LG √ R. Gudang

214 P.C. Unit 1/ /Zyrex √ Perben

215 P.C. Unit 1/ /Acer √ ruang anggaran

216 P.C. Unit 1/ /Acer √ ruang anggaran

217 P.C. Unit 1/ /Zyrek √ ruang pola

218 P.C. Unit 1/ /Philip √ ruang pola

219 P.C. Unit Aspire √ Gudang

220 P.C. Unit 2/ Lenovo √Aset, Anggaran 2unit, 1 unitperben

221 P.C. Unit Acer √ ruang aset

222 P.C. Unit Zyrek √ ruang perben

223 P.C. Unit Philip √ Gudang

224 P.C. Unit Aspire √ ruang bagi hasil

225 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang bagi hasil

226 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang bagi hasil

227 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang bagi hasil

228 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang perben

229 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang perben

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 51

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

230 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang perben

231 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang sekretariat

232 Lap Top 1/ / acer V3-471G √ kepala dinas

233 Lap Top 1/ / acer V3-471G √ kabubbagkeuangan/

234 Lap Top 1/ / acer V3-471G √ Bendahara rutin/Kidir

235 Lap Top 1/ / acer V3-471G √ Yurika

236 Lap Top 1/ / axio √ Di gudang

237 Lap Top 1/ / acer aspire 4741 √ bendaharabansos/

238 Lap Top 1/ / acer aspire 4741 √ Bend.Barang

239 Lap Top 1/ / acer aspire 4742 √ kasda/ junai

240 Lap Top 1/ / acer aspire 4743 √ kabid anggran/andi

241 Lap Top 1/ / acer aspire 4744 √ kasubbid anggran

242 Lap Top 1/ / acer aspire 4744 √ kasubbidpembukuan

243 Lap Top 1/ / Toshiba satelite proC640 √ kabid perben

244 Lap Top 1/ / acer aspire 4741 √ Perben

245 Lap Top 1/ / toshiba P745 √ R. pola

246 Lap Top 1/ / acer aspire 4741 √ staff aset / yeni

247 Lap Top 1/ / acer aspire 4730 √ staff aset / yuyunn

248 Lap Top 1/ / Toshiba satelite proC640 √ R. Bagi hasil

249 Note Book 1/ / acer √ Aset

250 Note Book 1/ / acer √ Aset/citra

251 Note Book 1/ / acer √ Aset/ Maria Ulfah

252 Note Book 1/ / acer √ Aset

253 Cpu 1/ acer √ Anggaran

254 Hardisk 1/ /ekternal √ Anggaran

255 Keyboard 1/ acer √ Anggaran

256 Peralatan Komp.Mainframe Lainnya 1/ / server √ Anggaran

257 Printer 1/ / canon 277 √ Digudang

258 Printer 1/ / cannonMP 140 √ ruang sekretariat

259 Printer 1/ /Cannon ip 277 √ ruang sekretariat

260 Printer 1/ /Cannon ip 278 √ ruang sekretariat

261 Printer 1/ /Cannon x 377 √ Aset

262 Printer 1/ /Hp Leserjet LBP 6000 √ Perben

263 Printer 1/ /IP 2770 √ ruang aset

264 Printer 1/ /IP 2770 √ ruang aset

265 Printer 1/ /IP 2770 √ ruang aset

266 Printer 1/ /IP 2770 √ ruang aset

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 52

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

267 Printer 1/ /IP 2770 √ R.pola

268 Printer 1/ /IP 2770 √ R.pola

269 Printer 1/ / canon pixma √ ruang sekretariat

270 Printer 1/ / canon pixma 287 √ R. pola

271 Printer 1/ / canon pixma 287 √ R. pola

272 Printer 1/ /IP 2770 √ Aset

273 Printer 1/ /IP 2770 √ Aset

274 Printer 1/ /IP 2770 √ Aset

275 Printer 1/ /IP 2770 √ Aset

276 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang anggaran

277 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang anggaran

278 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang perben

279 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang perben

280 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang perben

281 Monitor 1/ acer √ Anggaran

282 Scanner 1/ scanered √ Anggaran

283 CD/DVD RW 1/ dvd rw √ R.pola

284 Peralatan JaringanLainnya 1/ / lan √ R.pola

285 Peralatan JaringanLainnya 1/ / lan √ Anggaran

286 Peralatan JaringanLainnya 1/ / lan √ Perben

287 Card Wirelaess LAN 1/ TP link √ Perben

288 Card Wirelaess LAN 1/ TP link √ Aset

289 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Perben

290 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Perben

291 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Anggaran

292 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Anggaran

293 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Aset

294 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ R.pola

295 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Anggaran

296 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Anggaran

297 Peralatan StudioVideo dan Film 1/ CCTV √ Setiap ruangan 2

unit

298 Peralatan StudioVideo dan Film 1/ CCTV √ Setiap ruangan 2

unit299 Digital 1/ hitec √ R.tunggu

300 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Sekretariat

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 53

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

301 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Perben

302 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Anggaran

303 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Aset

304 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Perndapatan

305 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ R. Tunggu

306 Facsimile 1/ /fax √ R. Tunggu

307 Receiver Stl / Uhf 1/ parabola √ R. Tunggu

308 mesin fotocopy 1/ / √ Digudang

309 mesin jenset 1/ / √ di BKD

310 mesin pompa air 2/ / sanyo √ Dapur311 Tower bak air 1/ / √ Dapur312 Umbul-umbul 2/ 200x60cm/ - √ Gudang313 Umbul-umbul 5/ 900x65/ teras merah putih √ Gudang314 Meja Kerja 20/ /OST-01061 √ setiap bidang315 Meja Kerja 20/ /BR-604 √ setiap bidang316 Kursi Tunggu 8 / / Mobilia √ setiap bidang317 Pendingin Ruangan 8/ / Sharp √ setiap bidang318 Rak Arsip Kayu 2/ / Lokal √ Ruang PBB319 Rak Arsip Besi 3/ / Rakitan √ Gudang320 Note Book 2/ / Asus A46C Core i3 √ Aset

321 Kamera 1/ / Canon Power Shot 5x500/LG √ Aset

322 GPS 2/ / Garmin GPS MAP 62 sc √ Aset323 Printer A3 1/ / canon Pixma iX6560 √ Aset324 Printer Laser Jet 4/ / HP Laserjet P1102 √ Aset325 Laptop 3/ / Samsung ATIV BOOK 2 √ Anggaran326 Laptop 2/ / Del INSP 5437 √ Anggaran

327 Printer 1/ / HP Laserjet PRO M1212nfMFP √ Anggaran

328 Printer 1/ /Injekt MP 237 √ Anggaran329 Printer 1/ / Canon IP2770 √ Anggaran330 DVD Room 1/ / Samsung SE-208 DB √ Anggaran331 Komputer / PC 5/ / Loenovo A/O C540-2550 √ PBB

332 Laptop 2/ / Sony V AIO Pro 13 SV.13218/ LG √ PBB

333 Server 2/ / Dell Power Egde R 720 √ PBB334 Rak Server / Nirax √ PBB

335

Sofware SistemInformasi (AplikasiPBB SISMIOP NGinclude Database

1/ /DELL √ PBB

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 54

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

Lisense )

336 UPS 1/ / ICA √ PBB337 Stabilize 1/ / ICA √ PBB338 Swich 24 Port / Aliied Telsyn AT-G 5950 √ PBB339 Cabiling & Instaling / UTP Catge Gigabit √ PBB340 Wifi / Rauter Wifi √ PBB341 Rak Besi √ Gudang342 Terali √ PBB343 Printer High Speed 1/ / Printronix P7210 √ PBB344 Printer Dot Matrik 1/ / Epson LQ 2190 √ PBB

345 Ethernet PrintNetEnterprise

1/ / Ethernet PrintNetEnterprise √ PBB

346 Daihatsu GrandMax 1 √ R. PBB347 Nissan Double cabin 1 √ Kajari Tubei348 Sepeda Motor 1/ /Scorpio Z √ Ridwan Mahyudi349 Sepeda Motor 1/ /Scorpio Z √ Fadel Fajri350 Srpingbed No.1 7/ /Starry night √ Mess Pemda Bkl351 Srpingbed No.2 16/ /Strarrynight √ Mess Pemda Bkl

352 Lemari Pakaian 3Pintu 5/ /Kayu √ Mess Pemda BKL

353 Plank Merk 38/ /seng √ Aset Daerah

354 Buku Umum Lainnya √Ruang Sekretariat(372 buku)

355 TanahMess/Wisma/Asrama 2000 m2 √ Mess Bengkulu

356 Jet Pump 1/ /Aquafos DP505-50 m √ Mess Bengkulu

357 Dispenser 7/ /Sharp √Setiap Bidang(7Unit)

358 Komputer PC 1/ /Asus Intel Core 13 4160 √ Sekretariat359 Komputer PC 1/ /Asus Intel Core 13 4160 √ Aset360 Komputer PC 5/ /Asus Intel G 3250 √ Bidang361 Printer 1/ /Epson LQ A3 √ Perbendaharaan362 Printer 1/ /Epson LQ A4 √ Sekretariat363 Proyektor+Attachmen 1/ /Infocus √ Sekretariat364 Meja Rapat 1/ /Kayu √ Ruang Pola365 Kursi Rapat 20/ /Subaru/Kursi Direktur √ Ruang Pola366 Kursi Tamu 1/ /Lqioto √ Ruang Pola367 Notebook 4/ / HP 14 r008TX √ Aset368 Printer 1/ /HP Laserjet ProMFP M125a √ Aset369 Meja Tambahan 1/ /Meja Pingpong √ Ruang Pola

370 Air Conditioning 2/ /DP505-50 Standing AC 3PK √Anggaran danPrbendaharaan

371 Stabilizer 2/ /Stavolt 10.000 watt √ Anggaran dan

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 55

No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type

Keadaan Barang

KeteranganBaik

Kurang

Baik

Rusak

Perbendaharaan

372 Gedung KantorPermanen 1/ /85,917 M2 √

PenambahanRuang Pola

373 Wallpaper √Ruang Tunggudan Ruang Pola

1.3.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Lebong Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahuna 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun

2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 56

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

12. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bentuk Negara Tahun 2011

Nomor 310);

14. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

15. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong;

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 57

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008

tentang Penataan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020.

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 58

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar

eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan

oleh instansi Pemerintah. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah

ditetapkan. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan dari pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang sesuai dengan tuntutan

lingkungan.

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong adalah:

“Mewujudkan manajemen pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

tertib, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong merupakan penjabaran dari visi yang

telah ditetapkan. Misi ini merupakan langkah yang dicapai untuk mencapai visi Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

Adapun Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong yaitu :

1. Meningkatkan kontribusi PAD untuk APBD sampai dengan 15 %

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM

3. Meningkatkan kualitas dalam pembuatan kebijakan keuangan daerah

4. Melakukan penguatan dan penataan organisasi

5. Meningkatkan pelayanan prima dalam penataan pengelolaan keuangan daerah

6. Melakukan penataan pengelolaan aset

7. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan lebih lanjut perlu dilakukan

identifikasi faktor internal dan eksternal baik yang bersifat mendukung maupun menghambat

proses pencapaian visi dan misi organisasi sebagai dasar dalam melakukan analisis lingkungan

strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 59

Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Lebong adalah:

a. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari seluruh sektor PAD;

b. Untuk mempersiapkan data mutakhir yang meliputi kelembagaan, laporan

keuangan, dan aset daerah;

c. Untuk mempersiapkan penataan dan penguatan regulasi yang akan dijadikan acuan

dalam pengelolaan keuangan daerah;

d. Untuk memperjelas regulasi yang ada, sehingga aturan yang dibuat dapat dijadikan

sebagai landasan/acuan dalam melaksanakan program/kegiatan;

e. Untuk memberikan pelayanan prima yang didukung oleh sarana dan prasarana yang

cukup serta melakukan penataan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan

akuntabel;

f. Untuk melakukan pengelolaan aset daerah yang profesional didukung oleh

penyajian data yang akurat; dan

g. Untuk memberikan kemudahan bagi subjek dan objek pajak dalam memenuhi

kewajibannya, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dicapai secara nyata

dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan strategis yang harus bersifat spesifik, dapat dinilai,

diukur, berorientasi kepada hasil dan dapat dicapai target dalam waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

adalah :

a. Meningkatnya penerimaan daerah dari semua sektor Pendapatan Asli Daerah

(PAD);

b. Tersedianya akurasi data mutakhir meliputi yang kelembagaan, laporan keuangan,

dan aset daerah;

c. Terbentuknya regulasi yang akan dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan

daerah;

d. Adanya regulasi yang tepat dan jelas dalam melaksanakan program/kegiatan;

e. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan, serta melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan

akuntabel;

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 60

f. Tersajinya data aset daerah yang akurat;dan

g. Subjek dan objek pajak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mampu

meningkatkan pendapatan daerah.

2.3 Kebijakan dan Program

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Lebong memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan program

sebagai berikut :

1. Kebijakan

a. Memotivasi dan memacu dalam pelaksanaan peningkatan penerimaan PAD.

b. Melakukan pemutakhiran data yang meliput kelembagaan, laporan keuangan,

dan aset daerah.

c. Melaksanakan sosialisasi terhadap regulasi yang telah dibuat.

d. Mengikutsertakan pegawai Badan Keuangan Daerah dalam sosialisasi

peraturan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat ataupun

pemerintah daerah.

e. Mendata dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana penunjang agar dapat

memberikan pelayanan prima.

f. Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang sudah maju sebagai bahan

perbandingan, terutama mengenai penerimaan PAD dan penyerapan anggaran.

g. Melakukan pengeloaan data aset yang aktual dengan menggunakan aplikasi

Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

h. Melaksanakan sosialisasi kepada subjek dan objek pajak mengenai peranan

pajak dalam pembangunan daerah.

2. Program

Program-program yang dicanangkan dalam rangka melaksanakan kebijakan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong tersebut antara lain:

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 61

f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

g. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

h. Perencanaan Pembangunan Daerah

i. Penataan Peraturan Perundang - Undangan

j. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 terdapat Penurunan Plafon Anggaran

setelah perubahan. Plafon Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.

17.428.087.289,-(Tujuh belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan

puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan sesudah perubahan

sebesar Rp. 17.373.366.722,-(Tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta

tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Dari plafon

anggaran tersebut, realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 16.262.665.749,-(Enam

belas milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh

ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan persentase sebesar 93,61%

Belanja Langsung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat MenyuratPlafon : Rp. 1.167.490.000Dana terealisasi : Rp. 1.165.869.000Sisa : Rp. 1.621.000Persentase : 99,86 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebutuhan materai, koran/ majalah, pemasangan

iklan, perjalanan dinas dalam daerah

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPlafon : Rp. 158.000.000Dana terealisasi : Rp. 133.665.670Sisa : Rp. 24.334.330Persentase : 84,60 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebutuhan jasa telepon, air, listrik, Fax, dan TV

kabel BKD

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ OperasionalPlafon : Rp. 201.605.455Dana terealisasi : Rp. 197.741.535sisa : Rp. 3.863.920Persentase : 98,08 %

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 62

Sasaran Kegiatan : Jasa service kendaraan, pemelian suku cadang, BBM, oli, danperalatan lain yang mendukung pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas

4. Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPlafon : Rp. 1.016.210.000Dana terealisasi : Rp. 1.003.489.500Sisa : Rp. 12.720.500Persentase : 98,75%Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan dengan

baik

5. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPlafon : Rp. 460.097.200Dana terealisasi : Rp. 457.395.200Sisa : Rp. 2.702.000Persentase : 99,41%Sasaran Kegiatan : Kantor BKD bersih dan nyaman

6. Penyediaan Alat Tulis KantorPlafon : Rp. 500.000.000Dana terealisasi : Rp. 500.000.000Sisa : Rp. -Persentase : 100,00%Sasaran Kegiatan : Tersedianya ATK di BKD

7. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPlafon : Rp. 330.000.000Dana terealisasi : Rp. 329.904.800Sisa : Rp. 95.200Persentase : 99,97%Sasaran Kegiatan : Tersedianya blangko SPD, SP2D, DHKP, Kwitansi, SPPD,

Karcis, STTS, blangko cetak lainnya, dan foto copy

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorPlafon : Rp. 49.600.000Dana terealisasi : Rp. 24.548.000Sisa : Rp. 25.052.500Persentase : 49,49%Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya jaringan, peralatan listrik, atau elektronik

pendukung pelayanan kantor

9. Penyediaan Makanan dan MinumanPlafon : Rp. 612.916.000Dana terealisasi : Rp. 612.853.500Sisa : Rp. 62.500Persentase : 99,99%Sasaran Kegiatan : Tersedianya makan minum harian, rapat, dan tamu pada BKD

10.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahPlafon : Rp. 731.570.000Dana terealisasi : Rp. 725.599.468Sisa : Rp. 5.970.532Persentase : 99,18%

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 63

Sasaran Kegiatan : Lancarnya koordinasi, konsultasi, dan penyampaian laporan/dokumen dinas ke luar daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan Dinas/OperasionalPlafon : Rp. 1.409.348.000Dana terealisasi : Rp. 1.369.545.000Sisa : Rp. 39.803.000Persentase : 97,18%Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas pada Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

2. Pengadaan Peralatan Gedung KantorPlafon : Rp. 120.000.000Dana terealisasi : Rp. -Sisa : Rp. 120.000.000Persentase : 0,00%Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja di

BKD

3. Pengadaan MebeleurPlafon : Rp. 296.200.000Dana terealisasi : Rp. 293.419.500Sisa : Rp. 2.780.500Persentase : 99,06%Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana mebeleur di BKD

4. Pengadaan Komputer dan PerlengkapannyaPlafon : Rp. 250.000.000Dana terealisasi : Rp. 249.980.800Sisa : Rp. 19.200Persentase : 99,99%Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana komputer sebagai penunjang

aktifitas kerja di BKD

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorPlafon : Rp. 85.000.000Dana terealisasi : Rp. 84.851.800Sisa : Rp. 148.200Persentase : 99,83 %Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya gedung BKD

6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung KantorPlafon : Rp. 40.000.000Dana terealisasi : Rp. 39.833.000Sisa : Rp. 167.000Persentase : 99,58 %Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya perlengkapan gedung BKD

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 64

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta PerlengkapannyaPlafon : Rp. 223.400.000Dana terealisasi : Rp. 223.219.050Sisa : Rp. 180.950Persentase : 99,92%Sasaran Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan FormalPlafon : Rp. 139.293.000Dana terealisasi : Rp. 134.972.834Sisa : Rp. 4.320.166Persentase : 96,90%Sasaran Kegiatan : Tersedianya aparatur yang berkualitas melalui pendidikan,

pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis

V. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranPlafon : Rp. 115.500.000Dana terealisasi : Rp. 115.500.000Sisa : Rp. 0Persentase : 100 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya laporan keuangan semesteran yang meliputi laporan

semesteran I, II, LRA dan Neraca

2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranPlafon : Rp. 34.400.000Dana terealisasi : Rp. 34.041.000Sisa : Rp. 359.000Persentase : 98,96%Sasaran Kegiatan : Tersedianya dokumen Tepra Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Lebong yang tepat waktu

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunPlafon : Rp. 33.900.000Dana terealisasi : Rp. 33.898.000Sisa : Rp. 2.000Persentase : 99,99%Sasaran Kegiatan : Tersedianya Penyusunan Data Keuangan dan Aset Badan

Keuangan Daerah

4. Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPlafon : Rp. 175.100.000Dana terealisasi : Rp. 174.360.000Sisa : Rp. 740.000Persentase : 99,58%Sasaran Kegiatan : Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan

kegiatan SKPD, penyerapan dana hibah/bansos serta bantuanpendamping T4D

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 65

5. Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPDPlafon : Rp. 30.700.000Dana terealisasi : Rp. 30.650.000Sisa : Rp. 50.000Persentase : 99,84 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan laporan

pengendalian (LAKIP)

6. Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan AnggaranPlafon : Rp. 37.320.000Dana terealisasi : Rp. 37.320.000Sisa : Rp. -Persentase : 100,00 %Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Laporan Penyerapan Anggaran OPD

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Analisa Standar BelanjaPlafon : Rp. 306.540.000Dana terealisasi : Rp. 300.890.000Sisa : Rp. 5.650.000Persentase : 98,16 %Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar

Biaya Umum (SBU) & ASB

2. Penyusunan Standar Satuan HargaPlafon : Rp. 60.300.000Dana terealisasi : Rp. 59.748.000Sisa : Rp. 552.000Persentase : 99,08%Sasaran Kegiatan : Tersedianya Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDPlafon : Rp. 290.510.000Dana terealisasi : Rp. 287.299.206Sisa : Rp. 3.210.794Persentase : 98,89%Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati

Tentang Penjabaran APBD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDPlafon : Rp. 216.380.000Dana terealisasi : Rp. 211.074.900Sisa : Rp. 5.305.100Persentase : 97,55%Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Raperda, Perda, Raperbup, Perbup penjabaran

APBD, dan DPA perubahan SKPD

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban PelaksanaanAPBDPlafon : Rp. 208.700.000Dana terealisasi : Rp. 208.700.000Sisa : Rp. 0

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 66

Persentase : 100%Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan

akurat berupa laporan keuangan unaudited, raperda, raperbup,perda dan perbup

6. Penyusunan Sistem Informasi PenggajianPlafon : Rp. 47.320.000Dana terealisasi : Rp. 47.065.000Sisa : Rp. 255.000Persentase : 99,46 %Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian yang baik sebagai

sarana penatausahaan penggajian pemerinta daerah, Up-datepemeliharaan Simda gaji serta pelaporannya

7. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan DaerahPlafon : Rp. 151.060.000Dana terealisasi : Rp. 24.245.400Sisa : Rp. 126.814.600Persentase : 16,05%Sasaran Kegiatan : Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual, Pemeliharaan

Simda, Up-date dan penerapan Sistem Pengelolaan KeuanganBerbasis Akrual

8. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPlafon : Rp. 201.080.000Dana terealisasi : Rp. 116.729.034Sisa : Rp. 84.350.966Persentase : 58,05%Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi Transaksi Non Tunai

9. Peningkatan Manajemen Aset /Barang DaerahPlafon : Rp. 111.380.000Dana terealisasi : Rp. 83.638.000Sisa : Rp. 27.742.000Persentase : 75,09%Sasaran Kegiatan : Tertibnya pengelolaan aset/ barang daerah melalui penghapusan,

lelang, penertiban, serta pengamanan aset daerah dan PerdaPengelolaan BMD

10.Revaluasi/Appraisal Aset/Barang DaerahPlafon : Rp. 94.680.000Dana terealisasi : Rp. 30.670.000Sisa : Rp. 64.040.000Persentase : 32,39%Sasaran Kegiatan : Terciptanya data BMD Kabupaten Lebong yang akurat dan

akuntabel

11.Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerahPlafon : Rp. 143.450.000Dana terealisasi : Rp. 143.236.100Sisa : Rp. 213.900Persentase : 99,85%Sasaran Kegiatan : Pemetaan sumber-sumber potensi PAD, pendataan pajak dan

retribusi daerah

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 67

12.Rekonsiliasi Belanja DaerahPlafon : Rp. 37.320.000Dana terealisasi : Rp. 37.320.000sisa : Rp. 0Persentase : 100 %Sasaran Kegiatan : Laporan Realisasi Anggaran SKPD

13.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana DAK dan PenyesuaianPlafon : Rp. 208.840.000Dana terealisasi : Rp. 202.220.198Sisa : Rp. 6.619.802Persentase : 96,83 %Sasaran Kegiatan : Pelaporan Penggunaan Dana DAK dan Penyesuaian yang Tepat

Waktu dan akurat

14.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset DaerahPlafon : Rp. 124.180.000Dana terealisasi : Rp. 123.655.000Sisa : Rp. 525.000Persentase : 99,57%Sasaran Kegiatan : Tersedianya data aset berupa laporan aset tetap (pertriwulan) dan

laporan persediaan (pertriwulan)

15.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan DaerahPlafon : Rp. 100.000.000Dana terealisasi : Rp. 99.033.000Sisa : Rp. 967.000Persentase : 99,03 %Sasaran Kegiatan : Terkontrolnya seluruh penerimaan PAD di setiap SKPD serta

dana perimbangan

16.Penertiban Pajak dan RetribusiPlafon : Rp. 100.000.000Dana terealisasi : Rp. 97.945.000Sisa : Rp. 2.055.000Persentase : 97,94 %Sasaran Kegiatan : Meningkatanya Penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi

17.Penyusunan Laporan Aset DaerahPlafon : Rp. 50.940.000Dana terealisasi : Rp. 50.643.000Sisa : Rp. 297.000Persentase : 99,42 %Sasaran Kegiatan : Tersusunnya laporan aset daerah, sinkronisasi laporan aset daerah

tahun 2018 dalam rangka penyusunan Laporan Keuanga DaerahTahun Anggaran 2018

18.Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Objek PajakPlafon : Rp. 270.930.000Dana terealisasi : Rp. 269.896.700Sisa : Rp. 1.033.300Persentase : 99,62%

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 68

Sasaran Kegiatan : Pemutahiran data objek pajak PBB-P2 (Pendataan dan PengiputanAplikasi) dan Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dan PeningkatanNJOP

19.Rekonsiliasi Data Keuangan DaerahPlafon : Rp. 79.800.000Dana terealisasi : Rp. 79.800.000Sisa : Rp. 0Persentase : 100%Sasaran Kegiatan : Penyesuaian data keuangan SKPD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang akuntabel

20.Rekonsiliasi dan Pelaporan Gaji PNSPlafon : Rp. 65.120.000Dana terealisasi : Rp. 65.100.000Sisa : Rp. 20.000Persentase : 99,97%Sasaran Kegiatan : Tersusunnya laporan realisasi gaji induk dan setoran PFK serta

rekonsiliasi ke pihak terkait

21.Monitoring dan evaluasi dana Transfer DaerahPlafon : Rp. 18.420.000Dana terealisasi : Rp. 18.420.000Sisa : Rp. -Persentase : 100,00 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya laporan dana transfer daerah

22.Penyusunan Sistem Informasi RKUDPlafon : Rp. 18.420.000Dana terealisasi : Rp. 18.420.000Sisa : Rp. -Persentase : 100,00 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya sistem informasi RKUD yang transparan dan

akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran rekening umum kasdaerah

23.Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugiPlafon : Rp. 70.020.000Dana terealisasi : Rp. 57.155.000Sisa : Rp. 12.865.000Persentase : 81,63 %Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Tim MP-TPTGR

VII. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Penyusunan standar Operasional ProsedurPlafon : Rp. 29.150.000Dana terealisasi : Rp. 29.127.591Sisa : Rp. 22.409Persentase : 99,92 %

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 69

Sasaran Kegiatan : Tersedianya SOP pada masing-masing bidang di BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong sebagai standar

pelaksanaan kegiatan

VIII. Program perencanaan pembangunan daerah

1. penyusunan renstra, Renja dan RKA SKPDPlafon : Rp. 62.000.000Dana terealisasi : Rp. 61.967.332Sisa : Rp. 32.668Persentase : 99,95 %Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyusunan RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPAP-

SKPD

IX. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSPlafon : Rp. 21.950.000Dana terealisasi : Rp. 21.650.000Sisa : Rp. 300.000Persentase : 98,63%Sasaran Kegiatan : Tersedianya informasi analisis jabatan di Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Lebong

1.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator adalah suatu gambaran, ciri-ciri atau ukuran yang menggambarkan status

dari situasi/kondisi/capaian terhadap sesuatu sasaran atau hasil. Kinerja adalah

unjuk kerja/ unjuk karya (performance) yang dihasilkan suatu kegiatan atau suatu

proses.Berdasarkan pengertian tersebut, indikator kinerja adalah gambaran/ ciri-

ciri/ ukuran yang menggambarkan status kinerja yang dihasilkan suatu kegiatan/

proses.

Dalam penyusunan indikator, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara

lain:

1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara

mencapai tujuan/ sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan)

2. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar

terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/ program/ kegiatan

3. Identifikasi data/ informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.

Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat, lengkap, dan kemampuan

pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk

menyusun dan menetapkan indikator kerja yang tepat dan relevan

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 70

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dan disahkan oleh Kepala Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

yang telah ada atau berdasarkan jenis kegiatan yang ada dalam DPA/ RKA Tahun

2018 dengan format sebagai berikut :

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 71

Tabel 2.1INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

Instansi : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

Tugas : Melaksanakan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangandan aset daerah.

Fungsi : 1. Melakukan pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.

2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli

daerah lainnya.

3. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pengerjaan dan penagihan pajak daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah

lainnya serta bagi hasil pajak/bagi hasil non pajak.

4. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi serta

bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.

5. Merencanakan dan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pendapatan daerah.

6. Mengkoordinasikan dan menghimpun pendapatan asli daerah dan dana pengembangan.

7. Melakukan pendaftaran, penetapan dan penagihan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

8. Melakukan penarikan dan menghimpun retribusi daerah dan pendapatan asli lainnya.

9. Menyetorkan hasil pendapatan asli daerah dan pendapatan lainya ke kas daerah.

10. Menyampaikan laporan perkembangan pendapatan daerah secara berkala kepada Bupati.

11. Mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 72

daerah.

12. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengadakan pemeriksaan keuangan dan

membina bendahara.

13. Pendataan aset daerah.

14. Pengawasan dan pemanfaatan aset daerah.

15. Penyusunan standarisasi harga barang.

16. Melakukan evaluasi dan pengkajian aset baik bergerak maupun tidak bergerak serta melakukan pelelangan, penghapusan

aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. Melaksanakan urusan kesekretariatan kantor.

18. Menghimpun seluruh aset milik Pemerintah Daerah.

19. Melakukan penghapusan aset-aset daerah yang sudah tidak diperlukan lagi.

20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 73

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 74

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 75

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 76

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 77

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018

2.5.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Lebong melalui kegiatan 1 (satu) tahun.

Di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun

yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan

Daerah (BKD) Kabupaten Lebong Tahun 2018 memuat informasi tentang:

1. Sasaran, yang ingin dicapai di tahun yang bersangkutan sebagaimana

yang dimuat pada dokumen Renstra. Dalam menetapkan sasaran RKT

dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan diwujudkan

pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana capaiannya

(targetnya).

2. Program, yang ditetapkan dan berada pada lingkup sasaran tertentu

sebagaimana yang ditetapkan. Program yang dimaksud adalah program-

program yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

3. Kegiatan, yang merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu

yang dilakukan oleh unit kerja tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas

pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini

perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana capainnya. Indikator

kinerja yang dimaksud dalam komponen kegiatan adalah ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan.

Rencana Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

disajikan pada tabel berikut ini :

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 78

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 79

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 80

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 81

2.5.2 Penetapan Kinerja

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberatasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti dengan

Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004

tentang Penetapan Kinerja, menyatakan bahwa Penetapan Kinerja pada

dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan

janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukurdalam rentang waktu

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dayayang

dikelolanya. Tujuan Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai

wujud nyata komitmen antarapenerima amanah dengan pemberi amanah,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerjasebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward ataupenghargaan

dan sanksi.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong telah membuat

penetapan kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas dan

fungsi SKPD. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2018. Penetapan Kinerja Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 disusun berdasarkan

pada Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun

2018 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 tidak ada perbedaan dengan

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun

2018. Adapun rincian mengenai penetapan Kinerja Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 selengkapnya disajikan pada

tabel berikut :

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 82

TABEL 2.2TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

TAHUNANGGARAN

: 2017

SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN(dalamribuan)

1 2 3 4 5Pelayanan PelayananAdministrasiPerkantoran

5.227.488.655

MeningkatnyaPelayanan

AdministrasiPerkantoran

Meningkatnyakebutuhan pelayanan

Administrasiperkantoran di BKD

Tersedianya kebutuhanpelayanan Administrasi

perkantoran di BKDdalam setahun

1 Penyediaan jasasurat menyurat

1.167.490.000

Tersedianya jasakomunikasi, air, dan

listrik

Terpenuhinya jasakomunikasi, air, dan

listrik

2 Penyediaan jasakomunikasi, air,

dan listrik

158.000.000

Kendaraan dinasoperasional beroperasi

dengan baik

Tersedianya Kendaraandinas operasional

pegawai di BKD yangberoperasi dengan baik

3 Penyediaan jasapemeliharaan dan

perizinankendaraan

dinas/operasioanal

201.605.455

Meningkatnyapelayanan Administrasi

perkantoran

Tersedianya kebutuhanpelayanan administrasi

perkantoran

4 Penyediaan jasaadministrasi

keuangan

1.016.210.000

Kantor BKD bersih dannyaman

Terlaksananyakebersihan kantor BKD

5 Penyediaan jasakebersihan kantor

460.097.200

Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran

Tersedianya kebutuhanalat tulis kantor

6 Penyediaan alattulis kantor

500.000.000

Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran

Tersedianya kebutuhanpelayanan administrasi

perkantoran

7 Penyediaanbarang cetakan

dan penggandaan

330.000.000

Penggantian secararutin komponen listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponenlistrik/ peneranganbangunan kantor

8 Penyediaankomponen

instalasi listrik/penerangan

kantor

49.600.000

Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran

Tersedianya makanandan minuman di BKD

9 Penyediaanmakanan dan

minuman

612.916.000

Peningkatan koordinasidan konsultasi ke luar

kota

Lancarnya koordinasidan konsultasi ke luar

daerah

10 Rapat-rapatkoordinasi dan

konsultasi ke luardaerah

731.570.000

Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

2.200.548.000

MeningkanyaSarana danPrasaranapendukungpada Badan

Peningkatan mobilitasoperasional aparaturdalam melaksanakantugas pokok danfungsinya

Tesedianya Kendaraandinas/operasional diBKD

1 pengadaanKendaraan Dinas/Operasional

1.409.348.000

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 83

KeuanganDerahKabupatenLebong

Peningkatan Sarana danPrasarana Pendukung

Tersedianya Peralatangedung Kantor

2 PengadaanPeralatan Gedungkantor

120.000.000

Tersedianya MeubelairGedung BidangPendapatan KabupatenLebong

Tersedianya MeubelairGedung Kantor

3 PengadaanMebeleur

296.200.000

TerlaksananyapengadaanperlengkapannyaKomputer di KantorBKD

Tersedianya PeralatanKomputer/Laptop danPrinter 1 Sekretariatdan 5 Bidang

4 Pengadaankomputer danPerlengkapannya

250.000.000

Terpeliharanya gedungdi BKD

Tersedianyapemeliharaan gedungdi BKD

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

85.000.000

Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

40.000.000

Peningkatan Disiplinaparatur

223.400.000

MeningkatnyaDisiplinaparatur sipilnegara didalam BadanKeuanganDerahKabupatenLebong

Tersedianya PakaianDinas danPerlengkapannya

Tersedianya PakaianDinas danPerlengkapannya

1 PengadaanPakaian DinasbesertaPerlengkapannya

223.400.000

Peningkatan kapasitassumber daya aparatur

139.293.000

Meningkatnyasumber dayaaparatur sipilnegara didalam BadanKeuanganDerahKabupatenLebong

Terlaksananyapendidikan danpelatihan di BKDKabupaten Lebong

Tersedianya aparaturyang berkualitasmelalui pendidikan,pelatihan, workshop,dan bimbingan teknis

1 Pendidikan danpelatihan formal

139.293.000

Program Peningkatanpengembangan sistem

pelaporan capaiankinerja dan keuangan

426.920.000

Meningkatnya sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan diBadanKeuanganDaerahKabupatenLebong

Tersedianya laporankeuangan semesteran

Tersediannya laporankeuangan semesteranyang meliputi laporansemester I, II, LRA, danNeraca

1 Penyusunanpelaporankeuangansemesteran

115.500.000

Terlaksananyapenyusunan pelaporanprognosis realisasianggaran

Tersedianya dokumenTeppa BKD KabupatenLebong yang tepatwaktu

2 Penyusunanpelaporanprognosis realisasianggaran

34.400.000

Tersedianya LaporanKeuangan SKPD

Penyusunan DataKeuangan dan AsetBadan KeuanganDaerah

3 PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun

33.900.000

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 84

TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi,Pelaporan PelaksanaanKegiatan SKPD,Penyerapan DanaHibah/Bansos SertaBantuan PendampinganT4D

Tersedianya laporanmonitoring, evaluasi,pelaporan pelaksanaankegiatan SKPD,penyerapan danahibah/bansos sertabantuan pendampinganT4D

4 Monitoring,Evaluasi danPelaporan

175.100.000

Tersedianya RENJA,LAKIP, dan RENSTRASKPD

Tersedianya laporanakuntabilitas kinerjadan laporanpengendalian (LAKIPdan SPI)

5 Penyusunanrencana kerja,Lakip danRencana StrategiSKPD

30.700.000

Tersusunnya LaporanPenyerapan AnggranOPD

Terpenuhinya LaporanPenyerapan AnggaranOPD

6 Fasilitasi Evaluasidan PengawasanPenyerapanAnggaran

37.320.000

Peningkatan danpengembanganpengelolaan keuangandaerah

2.975.390.000

Meningkatnya danberkembangnyapengelolaankeuangandaerah daerah

Terlaksananyapenyusunan peraturanBupati tentang StandarBiaya Umum (SBU)

Tersedianya peraturanBupati tentang standarBiaya Umum (SBU)sebagai pedomanpelaksanaan kegiatan

1 Penyusunananalisa standarbelanja

306.540.000

Terlaksananyapenyusunan bukustandar satuan hargaTA.2019

Tersedianya bukustandar satuan hargaTA.2019

2 PenyusunanStandar SatuanHarga

60.300.000

Terlaksananyapenyusunan APBDsesuai dengan tahapan-tahapan dantersusunnya dokumenAPBD (raperda, Perda,Reperbub, Perbuptentang PenjabaranAPBD dan DPA)

Tersedianya peraturandaerah tentang APBD,peraturan Bupatitentang PenjabaranAPBD, Dokumenpelaksanaan Anggaran(DPA)

3 Penyusunanrancanganperaturan daerahtentang APBD

290.510.000

Terlaksananyapenyusunan APBDsesuai dengan Tahapan-tahapan dantersusunnya dokumenAPBD perubahan(raperda, Rapebub,perda, Perbup tentangpenjabaran APBD danDPPA SKPD)

Tersedianya raperda,Perda, Raperbup,Perbup PenjabaranAPBD, dan DPAperubahan SKPD

4 Penuyusunanrancanganperaturan daerahtentangperubahan APBD

216.380.000

Tersusunnya LKPDKabupaten Lebongtepat waktu dan akuratberupa laporanKeuangan Unaudited,Raperda, Raperbup,Perda, dan PerbupLKPD

LKPD KabupatenLebong tepat waktudan akurat berupaLaporan KeuanganUnaudidet, Raperda,Raperbup, Perda danPerbup

5 Penyusunanrancanganperaturan daerahtentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

208.700.000

12 dokumen data gajiinduk, 12 kalirekonsiliasi denganTaspen, BPJS,

Pengelolaan sisteminformasi penggajianyang baik sebagaisarana penatausahaan

6 Penyusunansistem informasipenggajian

47.320.000

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 85

Bapertarum sertalaporan Realisasi GajiInduk 2 Semester

penggajian pemerintahDaerah

Tersedianya informasipengelolaan keuangandaerah

Sistem pengelolaankeuangan berbasisAkruall

7 Penyusunansistem informasipengelolaankeuangan daerah

151.060.000

TerlaksananyaSosialisasi TransaksiNon Tunai

TerlaksananyaSosialisasi TransaksiNon Tunai 42 OrangPengguna Anggaran/42Orang BendaharaPengeluaran OPD

8 Sosialisasi paketRegulasi tentangPengelolaanKeuangan Daerah

201.080.000

Tertibnya pengelolaanaset/ barang daerahmelalui penghapusan,lelalng, penertiban,serta pengamanan asetdaerah

Penghapusan, lelang,katalog tanah milikdaerah, pengamananBPKB kendaraanbermotor, pengadaanSKPD dan pengamananaset daerah melaluipembuatan pagarpembatas sertasertifikat tanahpemerintah daerah

9 Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah

111.380.000

Data BMD yang akuratdan akuntabel

Terciptanya data BMDKabupaten Lebong yangakurat dan akuntabel

10 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

94.680.000

Pemetaan sumber-sumber potensi PAD,pendataan Pajak danRetribusi Daerah

Peningkatan PotensiPAD

11 Intensifikasi danekstensitifikasisumber-sumberpendapatandaerah

143.450.000

Laporan realisasianggaran SKPD

Rekonsiliasi laporanRealisasi anggaran SKPD

12 Rekonsiliasibelanja daerah

37.320.000

Tersusunnya datamonitoring, evaluasidan PelaporanPenggunaan DAK

Tersedianya laporanpenggunaan dan DAKdan penyesuaian yangakurat

13 Monitoring,Evaluasi danpelaporanPenggunaan DanaDAK danpenyesuaian

208.840.000

Penyusunan laporanpersediaan BKD

Tersedianya data asetberupa laporan asettetap (per-triwulan)dan laporan persediaan(per triwulan)

14 Monitoring,evaluasi danpelaporan AsetDaerah

124.180.000

Monitoring penerimaanPAD di setiap SKPDserta pelaporannya

Terkontrolnya seluruhpenerimaan PAD disetiap SKPD serta DanaPerimbangan

15 Monitoring,Evaluasi danpelaporanPendapatanDaerah

100.000.000

Penertiban PAD darisektor Pajak danRetribusi

MeningkatnyaPenerimaan PAD DariSektor Pajak DanRetribusi

16 Penertiban Pajakdan Retribusi

100.000.000

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 86

Tersedianya LaporanAset Daerah

Sinkronisasi laporanAset daerah tahun 2016dalam rangkapenyusunan LKPD TA2018

17 Penyusunanlaporan AsetDaerah

50.940.000

Pemutakhiran DataObjek Pajak PBB-P2(pendataan danpenginputan Aplikasi)

Pemeliharaan basisdata PBB-p2 danpeningkatan NJOB

18 Penyusunansistem informasiManajemenObjek Pajak

270.930.000

Penyesuaiian DataKeuangan SKPD

Laporan KeuanganDaerah KabupatenLebong ynag akuntabel

19 Rekonsiliasi DataKeuangan Daerah

79.800.000

Laporan realisasi gajiInduk dan Setoran PFK

Laporan realisasi GajiInduk serta Rekondiliasikepihak terkait

20 Rekonsiliasi danpelaporan GajiPNS

65.120.000

Laporan dana transferdaerah

Tersedianya laporandana transfer daerah

21 Monitoring danevaluasi danaTransfer daerah

18.420.000

Akuntabilitas dantransparansi dalampengelolaan Keuanganpenerimaan danPengeluaran RekeningUmum Kas Daerah

Tersedianya Sisteminformasi RKUD yangtranparan danakuntabilitas

22 PenyusunanSistem InformasiRKUD

18.420.000

pelaksanaan Rapat MP-TPTGR

Terlaksananya MP-TPTGR

23 PelaksanaanSidang MajelisPertimbanganTuntutanPerbendaharaandan Tuntutanganti Rugi

70.020.000

Perencanaanpembangunan daerah

62.000.000

MeningkatnyapembangunandaerahKabupatenLebong

Terlaksananyapenyusunan RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPAD-SKPD

Tersedianya RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPAD-SKPD

1 PenyusunanRensta, Renja danRKA SKPD

62.000.000

Penataan peraturanperundang-undangan

29.150.000

MeningkatnyaPelayananPengelolaanKeuanganberdasarkanperaturanPerundang-Undanganyang berlaku

Terlaksananya SOPpada BKD KabupatenLebong

Tersedianya SOP padamasing-masing bidangdi BKD sebagai standarpelaksanaan kegiatan

1 PenyusunanStandarOperasionalProsedur

29.150.000

Pembinaan danpengembanganAparatur

21.950.000

MeningkatnyaPemahamanAparatur

Terlaksananyapenyusunan intrumenanalisis jabatan PNS

Tersedianya informasianalisis jabatan di BKD

1 PenyusunanIntrumen Analisisjabatan PNS

21.950.000

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 87

terhadapTupoksi

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 88

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan. Untuk

mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/

Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan

realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

realisasi indikator sasaran. Sedangkan pencapaian kinerja program/ kegiatan

diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja

kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit, dan impact. Kemudian

atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 89

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan

memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),

manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan

agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana,

material, waktu, teknologi dan peraturan.

- Kelompok indikator outputs (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan

langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik

maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

- Kelompok indikator outcomes (hasil), adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan

dan harapan masyarakat.

- Kelompok indikator benefits (manfaat), adalah kegunaan suatu keluaran

(outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya

fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

- Kelompok indikator impacts (dampak), adalah ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian

kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Pengukuran merupakan

hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan, yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil,

manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 90

kegiatan mengoleh masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/

program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian

sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai

dan terkait dengan informasi kinerja (impact, outcome, dan output). Kegunaan dari

indikator kinerja adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap

perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post).

Selain itu kegunaannya sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan

atau sasarian. Indikator ini berfungsi untuk memperjelas: what, how, who, and

when suatu kegiatan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders dan

membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja pembangunan.

Tingkat pencapaian sasaran kinerja yang merupakan tingkat pencapaian target

dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir

pengukuran pencapaian sasaran (PPS)

Perhitungan prosentase pencapaian rencana kegiatan capaian (target) baik

dalam PPK maupun dalam PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi

dalam kondisi:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka dapat digunakan rumus

% pencapaian rencana tingkat capaian = realisasi x 100%rencana

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran

yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

X > 101 : Sangat baik86 < 101 : Baik71 < 85 : Cukup56 < 70 : KurangX < 56 : Sangat Kurang

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan akan diperoleh hasil

pengukuran kinerja kegiatan akan tergambar apakah sebuah SKPD berhasil atau

tidak.

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 91

Perbandingan target dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Lebong

Target merupakan tujuan yang akan dicapai oleh SKPD dalam

melaksanakan program kegiatan. Cara pengisian target yang tepat ialah mampu

menjelaskan secara kongkrit hasil akhir dan tujuan kegiatan. Target tersebut harus

dapat dapat diukur sehingga memudahkan seseorang untuk mengetahui

hasil/capaian kegiatan.

Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, target tersebut dijelaskan

pada masing-masing kegiatan. Contohnya target dari Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur. Salah satu kegiatannya adalah Pengadaan kendaraan

Dinas/Operasional. Target yang akan dicapai oleh kegiatan ini adalah tersedianya

sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional/mobil operasional masing-

masing bidang dan sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

Penentuan target tidak terlepas dari visi dan misi sebuah SKPD. Visi dan misi dari

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dicapai melalui program yang akan

dilakukan. Program tersebut di teruskan melalui berbagai kegiatan. Setiap kegiatan

akan memiliki target capaian. Target-target inilah yang akan dijadikan instrumen

untuk menilai apakah program kegiatan tersebut mampu mengakomodir dan

menvisi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

Secara umum, target yang diusulkan oleh Badan Keuangan Daerah KabupatenLebong hampir terealisasi dengan baik. Berikut ini adalah tabel perbandingan targetdan realisasi tahun anggaran 2018.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI ANGGARANBADAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM KEGIATAN TARGET Realisasi ANGGARAN(Rp)

REALISASIANGGARAN

(Rp)1 2 3 4 5

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

5.277.488.655 5.151.066.673

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Tersedianyapelayanan jasa suratmenyurat

Tersedianyapelayanan jasasurat menyuratselama satu tahun

1.167.490.000 1.165.869.000

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 92

2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Tersedianyapelayanan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianyapelayanan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

158.000.000 133.665.670

3 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Terlaksananyapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/ operasional

Terlaksananyapemeliharaan danperizinankendaraan dinas/operasional

201.605.455 197.741.535

4 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan

Tersedianya jasaadministrasikeuangan

Tersedianya jasaadministrasikeuangan

1.016.210.000 1.003.489.500

5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Tersedianya jasakebersihan kantor

Tersedianya jasakebersihan kantor

460.097.200 457.395.200

6 Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya ATK Tersedianya ATK 500.000.000 500.000.000

7 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

Tersedianyabarang Pcetakandan penggandaan

330.000.000 329.904.800

8 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

Tersedianyakomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

49.600.000 24.548.000

9 Penyediaan Makanandan Minuman

Tersedianya makanminum

Tersedianyamakan minum

612.916.000 612.853.500

10 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi ke luardaerah

Terlaksananyarapat-rapatkoordinasikonsultasi ke luardaerah

731.570.000 725.599.468

Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

2.200.548.000 2.037.630.100

1 Pengadaan kendaraanDinas/Operasional

PenambahanKendaraan Operasional BadanKeuangan Daerah

Kendaraan DinasOperasional bagiSekretaris danKabid-Kabid

1.409.348.000 1.369.545.000

2. Pengadaan peralatanGedung Kantor

Tersedianya Genset Genset BKD 120.000.000 0

3. Pengadaan Meubelair Tersedianya Saranadan PrasaranaMeubelair

PembelianMeubelair bagiGedungPendapatan

296.200.000 293.419.500

4 Pengadaan Komputerdan Perlengkapannya

Tersediannya Laptopdan printer

Laptop danPrinter

250.000.000 249.980.800

5 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

TerpeliharanyaGedung Kantor BadanKeuangan Daerahselama 1 Tahun

TerpeliharanyaGedung KantorBadan KeuanganDaerah selama 1Tahun

85.000.000 84.851.800

6 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

TerpeliharanyaPerlengkapanGedung Kantor BadanKeuangan Daerah

TerpeliharanyaPerlengkapanGedung KantorBadan Keuangan

40.000.000 39.833.000

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 93

selama 1 Tahun Daerah selama 1Tahun

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

223.400.000 223.219.050

1 Pengadaan PakaianDinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaiandinas besertaperlengkapannya

tersedianya PSHdan Pakaian BatikKantor

223.400.000 223.219.050

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

139.293.000 134.972.834

1 Pendidikan danPelatihan formal

Tersedianya anggaranpendidikan danpelatihan formasiselama 12 bulan

Tersedianyaanggaranpendidikan danpelatihan formasiselama 12 bulan

139.293.000 134.972.834

PeningkatanPengembanganSistem CapaianKinerja dan Keuangan

426.920.000 425.769.000

1 PenyusunanPelaporan KeuanganSemester

4 Dokumen 4 Dokumen(Laporansemester 1 da 2,LRA serta Neraca)

115.500.000 115.500.000

2 PenyusunanPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

12 Laporan 12 Laporan TEPPA 34.400.000 34.041.000

3 PenyusunanPelaporan KeuanganAkhir Tahun

1 Laporan KeuanganOPD

1 LaporanKeuangan OPD

33.900.000 33.898.000

4 Monitoring, evaluasidan pelaporan

4 Laporan Triwulan 4 LaporanTriwulan

175.100.000 174.360.000

5 Penyusunan RencanaKerja, lakip danrencana strategi SKPD

4 Laporan Triwulan 4 LaporanTriwulan

30.700.000 30.650.000

6 Fasilitasi Evaluasi danPengawasanPenyerapan Anggaran

PercepatanPenyerapan belanjaOPD

tercapapainyaPercepatanPenyerapanbelanja OPD

37.320.000 37.320.000

Peningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

2.975.390.000 2.632.903.538

1 Penyusunan analisastandar belanja

50 Buku 50 Buku 306.540.000 300.890.000

2 Penyusunan StandarSatuan Harga

50 Buku 50 Buku 60.300.000 59.748.000

3. PenyusunanRancangan PeraturanDaerah Tentang APBD

5 Dokumen 5 Dokumen(Raperda,Perda,Rperbub,PerbubPenjabaran danDPA APBD)

290.510.000 287.299.206

4 PenyusunanRancangan PeraturanDaerah TentangPerubahan APBD

5 Dokumen 5 Dokumen(Raperda,Perda,Rperbub,PerbubPenjabaran danDPA PerubahanAPBD)

216.380.000 211.074.900

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 94

5 PenyusunanRancangan PeraturanDaerah TentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

5 Dokumen 6 Dokumen ( DrafLKPD,LKPD,Raperda,Perda, Raperbubdan PerbubPertanggungjawaban APBDTA.2017)

208.700.000 208.700.000

6 Penyusunan SistemInformasi Penggajian

40 SKPD 40 SKPD , perSKPD terdiri dari12 Dok Gaji Induk,12 kaliRekonsiliasidengan taspen,12 kaliBapetarum, 12kali BPJS sertaRealisasi gajiinduk

47.320.000 47.065.000

7 Sistem InformasiPengelolaan KeuanganDaerah

40 SKPD 4 Kali (tiapsemester) denganmengundang 40SKPD untukmelakukan up-date datamenggunakanSimda

151.060.000 24.245.400

8 Sosialisasi PaketRegulasi tentangPengelolaan KeuanganDaerah

TerciptanyaimplementasiTransasksi Non Tunai

Instruksi Bupatitentang transaksiNon Tunai

201.080.000 116.729.034

9 Peningkatanmanajemenaset/barang daerah

Tertibnyapengelolaanaset/barang daerahmelalui penghapusan,lelang, penertiban,serta pengamananaset daerah

Tertibnyapengelolaanaset/barangdaerah melaluipenghapusan,lelang,penertiban, sertapengamanan asetdaerah

111.380.000 83.638.000

10 Revaluasi/Appraisalaset/barang daerah

Terciptanya dataBMD KabupatenLebong yang akuratdan akuntabel

Terciptanya dataBMD KabupatenLebong yangakurat danakuntabel

94.680.000 30.670.000

11 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah

Pemetaan sumber-sumber potensi PAD,Pendataan pajak danretribusi daerah

Pemetaansumber-sumberpotensi PAD,Pendataan pajakdan retribusidaerah

143.450.000 143.236.100

12 Rekonsilasi BelanjaDaerah

40 SKPD Realisasi Simda 40SKPD

37.320.000 37.320.000

13 Monitoring, Evaluasidan PelaporanPenggunaan Dana DAKdan Penyesuaian

4 laporan monitoring 1 Tahun terdiridari laporan DAKTahap I, Tahap IIdan Tahap III

208.840.000 202.220.198

14 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan AsetDaerah

8 Laporan 8 Laporan (4LaporanPersediaan

124.180.000 123.655.000

Page 101: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 95

(triwulan)4 Laporan AsetTetap (triwulan)

15 Monitoring, Evaluasidan PelaporanPendapatan Daerah

12 SKPD Laporan PADpertriwulan 13SKPD

100.000.000 99.033.000

16 Penertiban Pajak danRetribusi

12 Kecamatan Penertiban pajakrestoran,hotel ,RetribusiBatubara,Pasar di13 Kecamatan

100.000.000 97.945.000

17 Penyusunan LaporanAset Daerah

2 Dokumen 4 Dokumen(Neraca SKPD,Buku InventarisIntraKompatabel,BukuInventaris EkstraKompatabel danLaporanRekapitulasiPenyusutan)

50.940.000 50.643.000

18 Penyusunan SistemInformasi ManajemenObjek Pajak

1 Tahun 1 Tahunmelakukanpemeliharaanbasis data PBB P-2

270.930.000 269.896.700

19 Rekonsiliasi DataKeuangan Daerah

Penyesuaian datakeuangan SKPD

Penyesuaian datakeuangan SKPD

79.800.000 79.800.000

20 Rekonsiliasi danPelaporan Gaji PNS

Laporan Realisasi GajiInduk dan SetoranPFK

Laporan RealisasiGaji Induk danSetoran PFK

65.120.000 65.100.000

21 Monitoring danEvaluasi dana transferdaerah

Tersedianya laporandana transfer daerah

Tersedianyalaporan danatransfer daerah

18.420.000 18.420.000

22 Penyusunan sisteminformasi RKUD

Tersedianya sisteminformasi RKUD yangtransfaransi danakuntabel

Tersedianyasistem informasiRKUD yangtransfaransi danakuntabel

18.420.000 18.420.000

23 Pelaksanaan SidangMajelis PetimbanganTuntutanPerbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi

TerciptanyaPengawasan atasTuntutanPerbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi

Terbentuknya TimTP TGR

70.020.000 57.155.000

Penataan PeraturanPerundang-Undangan

29.150.000 29.127.591

1 Penyusunan StandarOperasional Prosedur

2 SOP 2 SOP 29.150.000 29.127.591

PerencanaanPembangunan Daerah

62.000.000 61.967.332

1 Penyusunan Renstra,Renja, dan RKA SKPD

3 Dokumen 3 Dokumen(Renstra, Renjadan RKA SKPD)

62.000.000 61.967.332

Pembinaan danPengembanganAparatur

21.950.000 21.650.000

1 PenyusunanInstrumen AnalisisJabatan PNS

40 Anjab 40 InformasiAnalisis Jabatandi lingkunganBadan Keuangan

21.950.000 21.650.000

Page 102: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 96

DaerahKab.Lebong

Perbandingan antara realisasi tahun 2017 dan realisasi tahun 2018

Realisasi Anggaran yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

tahun Anggaran 2017 dan 2018 memiliki perbedaan. Jumlah Realisasi Anggaran Badan

Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 senilai Rp. 41.846.379.132,00 (empat puluh

satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembuilan ribu

seratus tiga puluh dua rupiah). Sedangkan untuk tahun anggaran 2018, jumlah realisasi

anggaran Badan Keuangan Daerah setelah anggaran perubahan senilai

Rp. 16.262.665.749,00 (enam belas milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus

enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). Berikut ini

perbandingan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah antara tahun 2017 dan 2018

Page 103: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 97

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARANBADAN KEUANGAN DAEARAHTAHUN 2017 DENGAN 2018

PROGRAM KEGIATAN TARGET Realisasi 2017 Realisasi 2018REALISASI

ANGGARAN2017

REALISASIANGGARAN

2018

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan jasa surat

menyurat selama satu tahunTersedianya pelayanan jasa suratmenyurat

824.860.000 1.165.869.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya pelayanan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

Tersedianya pelayanan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

107.381.237 133.665.670

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

255.044.395 197.741.535

4 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasikeuangan

Tersedianya jasa administrasikeuangan

1.539.305.000 1.003.489.500

5 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 78.970.500 457.395.200

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Tersedianya ATK Tersedianya ATK 398.325.500 500.000.000

7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

373.063.400 329.904.800

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor

24.975.500 24.548.000

Page 104: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 98

9 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya makan minum Tersedianya makan minum Tersedianya makan minum 516.793.000 612.853.500

10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah

665.390.161 725.599.468

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

- Penambahan 6 item PeralatanGedung Kantor

- -

2 Pembangunan gedung kantor - Penambahan luas ruang rapat di BKD 1.129.365.941 -

3 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya sarana dan prasaranakendaraan dinas pada Badan KeuanganDaerah Kabupaten Lebong

- Tersedianya sarana dan prasaranakendaraan dinas pada BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong

- 1.369.545.000

4 Pengadaan peralatan gedungkantor

Tersedianya sarana dan prasaranapenunjang aktifitas kerja di BKD

- - - -

5 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana mebeleur di BKD Tersedianya unit Kursi rapat, mejarapat dan unit kursi tamu

Tersedianya sarana mebeleur di BKD - 293.419.500

6. Pengadaan komputer danPerlengkapannya

Tersedianya sarana dan prasarana komputersebagai penunjang aktifitas kerja di BKD

Tersedianya 3 unit komputer Tersedianya sarana dan prasaranakomputer sebagai penunjang aktifitaskerja di BKD

14.997.400 249.980.800

7 Pemeliharaan Rutin/Berkalarumah dinas

Terpeliharanya gedung BKD - Terpeliharanya gedung BKD - 84.851.800

8 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantorBKD selama 1 Tahun

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor BKD selama 1 Tahun

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor BKD selama 1 Tahun

83.746.500 39.833.000

9 Pemeliharaan rutin/berkala tamangedung kantor

- Terpeliharanya taman gedung kantor - 57.719.000 -

Program Peningkatan DisiplinAparatur

1 Pengadaan Pakaian KORPRI - - - - -

2 Pengadaan Khusus Hari-HariTertentu

- - - - -

3 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas danPerlengkapannya

- Tersedianya Pakaian Dinas danPerlengkapannya

- 223.219.050

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan formal Tersedianya anggaran pendidikan danpelatihan formasi selama 12 bulan

Tersedianya anggaran pendidikan danpelatihan formasi selama 12 bulan

Tersedianya anggaran pendidikan danpelatihan formasi selama 12 bulan

390.017.017 134.972.834

2 Peningkatan dan Penguatan SDM - Tercapainya Penguatan SDM - 139.820.000 -

Page 105: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 99

Aparatur Pengelolaan KeuanganDaerah

Aparatur tentang pengelolaankeuangan daerah

Peningkatan PengembanganSistem Capaian Kinerja danKeuangan

1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikthisar RealisasiKinerja SKPD

- 2 Dokumen (Lakip, SPI) - - -

2 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemester

4 Dokumen (laporan semester 1 & 2, LRAdan Neraca)

4 Dokumen (laporan semester 1 & 2,LRA dan Neraca)

4 Dokumen (laporan semester 1 & 2,LRA dan Neraca)

130.000.000 115.500.000

3 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

12 Laporan TEPPA 12 Laporan TEPPA 12 Laporan TEPPA 64.325.000 34.041.000

4 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Tersedianya Penyusunan Data Keuangandan Aset Badan Keuangan Daerah

- Tersedianya Penyusunan DataKeuangan dan Aset Badan KeuanganDaerah

- 33.898.000

5 Penyusunan Laporan Penerimaan - 24 Laporan(12 Laporan penerimaandan 12 laporan Bend.IX)

- - -

6 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

4 Laporan Triwulan 4 Laporan Triwulan 4 Laporan Triwulan 209.547.500 174.360.000

7 Penyusunan Rencana Kerja, lakipdan Rencana Strategi SKPD

3 dokumen Renstra, Renja dan lakip 3 dokumen Renstra, Renja dan lakip 3 dokumen Renstra, Renja dan lakip 136.089.000 30.650.000

8 Fasilitasi evaluasi dan pengawasanpenyerapan anggaran

Terpenuhinya Laporan PenyerapanAnggaran OPD

- Terpenuhinya Laporan PenyerapanAnggaran OPD

- 37.320.000

Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

1 Penyusunan analisa standarbelanja

Terlaksananya penyusunan PeraturanBupati tentang Standar Biaya Umum (SBU)& ASB

50 Buku Terlaksananya penyusunan PeraturanBupati tentang Standar Biaya Umum(SBU) & ASB

102.450.000 300.890.000

2 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya Standar Satuan Harga TahunAnggaran 2019

- Tersedianya Standar Satuan HargaTahun Anggaran 2019

- 59.748.000

3 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

- 2 Dokumen(Ssdur dan draf sisdur) - 135.000.000 -

4 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah Tentang APBD

5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPA APBD)

5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAAPBD)

5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAAPBD)

315.179.050 287.299.206

5 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah Tentang Perubahan APBD

5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAPerubahan APBD)

5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAPerubahan APBD)

5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAPerubahan APBD)

277.394.321 211.074.900

6 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah TentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

6 Dokumen ( Draf LKPD, LKPD,Raperda,Perda, Raperbub dan PerbubPertanggungjawaban APBD TA.2018)

6 Dokumen ( Draf LKPD,LKPD,Raperda, Perda, Raperbub danPerbub Pertanggungjawaban APBDTA.2017)

6 Dokumen ( Draf LKPD,LKPD,Raperda, Perda, Raperbub danPerbub Pertanggungjawaban APBDTA.2018)

432.189.000 208.700.000

Page 106: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 100

7 Penyusunan Sistem InformasiPenggajian

40 SKPD , per SKPD terdiri dari 12 Dok GajiInduk, 12 kali Rekonsiliasi dengan taspen, 12kali Bapetarum, 12 kali BPJS serta Realisasigaji induk

40 SKPD , per SKPD terdiri dari 12 DokGaji Induk, 12 kali Rekonsiliasi dengantaspen, 12 kali Bapetarum, 12 kaliBPJS serta Realisasi gaji induk

40 SKPD , per SKPD terdiri dari 12 DokGaji Induk, 12 kali Rekonsiliasi dengantaspen, 12 kali Bapetarum, 12 kaliBPJS serta Realisasi gaji induk

130.000.000 47.065.000

8 Sitem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah

40 SKPD 4 Kali (tiap semester) denganmengundang 40 SKPD untukmelakukan up-date datamenggunakan Simda

40 SKPD 102.275.150 24.245.400

9 Sosialisasi paket Regulasi tentangPengelolaan Keuangan Daerah

40 SKPD - 40 SKPD - 116.729.034

10

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Tertibnya pengelolaan aset/ barang daerahmelalui penghapusan, lelang, penertiban,serta pengamanan aset daerah dan PerdaPengelolaan BMD

6 Kegiatan terdiri dari : Penghapusan.Pelelangan BMD, Penertiban Aset,Penarikan Aset, PelelanganKendaraan R2 dan PelelanganKendaraan R4

Tertibnya pengelolaan aset/ barangdaerah melalui penghapusan, lelang,penertiban, serta pengamanan asetdaerah dan Perda Pengelolaan BMD

275.580.000 83.638.000

11 Revaluasi/Appraisal Aset/BarangDaerah

75 Dokumen dan cd 75 Dokumen dan cd 75 Dokumen dan cd 463.267.100 30.670.000

12 Intensifikasi dan EkstensifikasiSumber-Sumber PendapatanDaerah

1 Tahun 1 Tahun dengan melakukan penilaianindividu PBB-P2 dengan satu laporan

1 Tahun dengan melakukan penilaianindividu PBB-P2 dengan satu laporan

161.665.000 143.236.100

13 Rekonsilasi Belanja Daerah 40 SKPD Realisasi Simda 40 SKPD Realisasi Simda 40 SKPD 80.000.000 37.320.000

14 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentangsistempembukuan/akuntasi pemerintahdaerah

- 2 Dokumen ( Perbub tentangkebijakan akuntansi dan Perbubtentang SAPD)

- 125.000.000 -

15 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Penggunaan Dana DAKdan Penyesuaian

1 Tahun 1 Tahun terdiri dari laporan DAKTahap I, Tahap II dan Tahap III

1 Tahun terdiri dari laporan DAKTahap I, Tahap II dan Tahap III

360.266.400 202.220.198

16 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Aset Daerah

8 Laporan 8 Laporan (4 Laporan Persediaan(triwulan)4 Laporan Aset Tetap (triwulan)

8 Laporan (4 Laporan Persediaan(triwulan)4 Laporan Aset Tetap (triwulan)

106.960.000 123.655.000

17 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pendapatan Daerah

13 SKPD Laporan PAD pertriwulan 13 SKPD Laporan PAD pertriwulan 13 SKPD 272.876.050 99.033.000

18 Penyusunan Sistem InformasiBarang Daerah

- Laporan BMD 40 SKPD - 230.285.000 -

19 Penertiban Pajak dan Retribusi 13 Kecamatan Penertiban pajak restoran,hotel ,Retribusi Batubara,Pasar di 13Kecamatan

Penertiban pajak restoran,hotel ,Retribusi Batubara,Pasar di 13Kecamatan

149.520.000 97.945.000

Page 107: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 101

20 Bulan Bhakti dan Hari panutanPBB

- 400 undangan dengan kegiatan PBBaward/memberi penghargaan kepadaKades, Lurah, dan Camat yangberprestasi

- 178.298.000 -

21 Penyusunan Laporan Aset Daerah 2 Dokumen 4 Dokumen (Neraca SKPD, BukuInventaris Intra Kompatabel,BukuInventaris Ekstra Kompatabel danLaporan Rekapitulasi Penyusutan)

4 Dokumen (Neraca SKPD, BukuInventaris Intra Kompatabel,BukuInventaris Ekstra Kompatabel danLaporan Rekapitulasi Penyusutan)

119.750.000 50.643.000

22 Penyusunan Sistem InformasiManajemen Objek Pajak

1 Tahun 1 Tahun melakukan pemeliharaanbasis data PBB P-2

1 Tahun melakukan pemeliharaanbasis data PBB P-2

246.299.000 269.896.700

23 Rekonsiliasi Data KeuanganDaerah

Tercapainya rekon data keuangan Tercapainya rekon data keuangan Tercapainya rekon data keuangan 200.000.000 79.800.000

24 Penetapan data Pajak danBangunan

- tercipta data pajak bumi danbangunan

- 150.850.000 -

25 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PBB dan BPHTB

- monitoring atas realisasi PBB danBPHTB

- 72.435.000 -

26 Rekonsiliasi dan Pelaporan GajiPNS

rekonsiliasi data gaji pns dengan PT. Taspen,BPJS Kesehatan, dan Sekretariat bapertarum

rekonsiliasi data gaji pns dengan PT.Taspen, BPJS Kesehatan, danSekretariat bapertarum

rekonsiliasi data gaji pns dengan PT.Taspen, BPJS Kesehatan

209.998.000 65.100.000

27 Penyusunan Laporan RegisterSP2D

- tersusunnya Laporan register SP2Ddalam 1 Tahun

- 49.999.000 -

28 Monitoring dan Evaluasi DanaTransfer Daerah

tersusunya laporan dana transfer daerah tersusunya laporan dana transferdaerah

tersusunya laporan dana transferdaerah

114.448.000 18.420.000

29 Penyusunan Sistem InformasiRKUD

tersusunnya laporan bend IX 1 tahun tersusunnya laporan bend IX 1 tahun tersusunnya laporan bend IX 1 tahun 141.985.000 18.420.000

30 Pelaksanaan Sidang MajelisPertimbangan TuntutanPerbendaharaan dan TuntutanGanti Rugi

Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Tim MP-TPTGR

- Terlaksananya Pelaksanaan Rapat TimMP-TPTGR

- 57.155.000

Pembinaan dan fasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/ kota

1 Asistensi Penyusunan RancanganRegulasi Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten/ kota

- - - - -

2 Pelatihan dan SosialisasiPenatausahaan Keuangan Daerah

- 50 orang bendahara - 310.000.000 -

3 Pelatihan dan pendampinganPengelolaan Aset Daerah

- 1 Kegiatan dengan 37 pesertabendahara barang yang mampumembuat laporan dalam aplikasisimda BMD

- - -

4 Pelatihan dan Pendampingan - 80 peserta dari 12 kecamatan - 111.975.000 -

Page 108: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 102

Pengelolaan Objek Pajak danRetribusi

(sosialisasi pendataan dan verifikasiPBB P-2 di desa-desa)

5 Fasilitasi dan FinalisasiPenyusunan APBD Kabupaten/Kota

- - - - -

6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak danRetribusi

- 500 orang (sosialisasi revisi UUKetentuan Umum Perpajakan,Penentuan NPWP Lokasi (pihak ke-3)dan NPWP pribadi)

- 129.900.000 -

Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa

1 Penyusunan pedomanpengelolaan keuangan desa

- tersusunnya sisdur pengelolaankeuangan dana desa

- 100.000.000 -

Penataan peraturan perundang-undangan

1 Penyusunan dan pembuatanperaturan Bupati dan keputusanBupati

- terciptanya produk hukum tentangpengelolaan keuangan

- 203.277.500 -

2 Penyusunan Standar OperasionalProsedur

tersusunya SOP BKD tersusunya SOP BKD tersusunya SOP BKD 56.326.000 29.127.591

Perencanaan PembangunanDaerah

1 Penyusunan Renstra, Renja, danRKA SKPD

3 Dokumen 3 Dokumen ( Renstra, Renja dan RKASKPD)

3 Dokumen ( Renstra, Renja dan RKASKPD)

90.000.000 61.967.332

Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

1 Pembangunan/pengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah

- terbentuknya sistem informasikepegawaian BKD

- 72.470.000 -

2 Penyusunan Intrumen AnalisisJabatan PNS

tersusunnya Anjab BKD tersusunnya Anjab BKD tersusunnya Anjab BKD 84.173.000 21.650.000

Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

1 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik

- 1 Website - - -

Page 109: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 103

Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2018

Dalam menjalankan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018, Badan

Keuangan Daerah dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program kegiatan yang

ada. Hal ini dapat terlihat dari serapan anggaran BKD sebesar 93,61%. Meskipun

demikian, terdapat beberapa hambatan atau permasalahan selama tahun anggaran 2018.

Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1) Sulit untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas

2) Volume kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil

3) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di BKD banyak yang bukan berlatar belakang

pendidikan Ekonomi/Akuntansi

4) Banyak Pegawai Negeri yang tidak memiliki disiplin terutama disiplin waktu

5) Mutasi yang tiba-tiba terjadi sehingga beberapa kegiatan tidak tuntas.

Berdasarkan hal tersebut, maka dihimpun beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai

solusi atas permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

1) Dalam melaksanakan anggaran kas sangat tergantung dari dua faktor, yaitu faktor

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti pengesahan DPA SKPD dan

DPA Perubahan SKPD. Jika suatu kegiatan direncanakan berlangsung pada bulan

februari, tetapi anggaran pelaksanaan kegiatan tidak ada maka kegiatan tersebut tidak

bisa dilaksanakan. Selain itu faktor internal seperti komitmen dalam melaksanakan

kegiatan baik dari bendahara, PPTK, PA/KPA, serta pihak terkait yang terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan sangat berpengaruh, ketika hubungan antara PPTK dan

bendahara terganggu, atau hubungan antara PPTK dan PA/KPA yang tidak harmonis

menyebabkan kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana. Untuk itu diperlukan komitmen

yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga visi–misi Kabupaten Lebong

dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu perlu dibina hubungan

yang harmonis antara atasan dan bawahan, mulai dari Kepala Badan hingga Staf

sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman, dan akhirnya membawa dampak

positif dalam pelaksanaan program kegiatan.

2) Volume kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong sangat tinggi.

Contohnya saja dibidang Sekretariat, dibagian ini hanya terdapat 13 orang PNS. 15

orang PNS ini terdiri dari PA, PPTK, PPK, bendahara pengeluaran, pembantu

Page 110: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 104

bendahara pengeluaran, bendahara gaji, pengurus barang, penyimpan barang dan 1

orang staf verifikasi. Semua kegiatan di bidang sekretariat dilakukan 2 orang PPTK.

Jika ada penambahan pegawai, terutama PNS golongan III, maka bisa membantu

pelaksanaan kegiatan karena PNS tersebut bisa menjadi PPTK.

3) Banyaknya PNS yang bukan dari latar belakang Ekonomi/Akuntansi menyebabkan

kinerja PNS menjadi lambat. Solusi yang bisa diambil ialah mengikutsertakan PNS

BKD dalam berbagai pelatihan untuk menunjang kinerja PNS.

4) Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai pada BKD, maka perlu diberikan reward

and funishment. Pegawai yang disiplin hendaknya diberikan penghargaan berupa

hadiah/uang sehingga akan memacu PNS lain untuk meningkatkan kedisiplinan.

Sedangkan Pegawai yang malas bisa diberikan teguran/hukuman.

5) Mutasi juga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan pada BKD. PPTK yang

sedang menjalankan kegiatan tiba-tiba terkena mutasi akan menghambat penyelesaian

kegiatan. Solusinya adalah mengeluarkan peraturan bagi PPTK, PA/KPA agar tidak

dapat dimutasi. Mutasi hanya bisa dilakukan BKD pada awal tahun.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Keuangan Daerah sampai tahun 2018 sejumlah

62 orang. Selain PNS, BKD memiliki 97 orangTenaga Kerja Kontrak (TKK). TKK ini

akan bertugas untuk membantu kinerja OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Berikut ini daftar pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

(kondisi per 31 Desember 2018)

No Pendidikan Jumlah PNS Jumlah TKK

1 S.3 - -

2 S.2 7 orang -

3 S.1 37 orang 33 orang

4 D.3/ Setara 5 orang 6 orang

5 D.2/ Setara - -

6 D.1/ Setara - -

7 SMA/ Setara 13 orang 47 orang

Page 111: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 105

8 SMP/ Setara - 1 orang

9 SD/ Setara - 5 orang

TOTAL 62 orang 92 orang

Jika dilihat dari jumlah keseluruhan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Lebong (PNS dan TKK) jumlah total pegawai BKD adalah 154 orang. Jumlah tersebut

telah melebihi kapasitas pegawai yang ada di BKD. Berikut ini analisa mengenai PNS dan

TKK dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong

Jumlah PNS yang ada pada BKD dirasa masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari

analisis jabatan yang ada di BKD. Dibeberapa bidang/ bagian ada beberapa pegawai negeri

sipil yang mengambil cuti melahirkan, BKD masih memerlukan beberapa PNS untuk

posisi verifikator dan PPTK kegiatan. Agar kegiatan pada BKD berjalan lancar, jumlah

ideal PNS di BKD adalah 109 orang (hasil ABK 2015). Selain itu, masih banyak Pejabat

Eselon IV di BKD yang belum mengikuti diklat PIM IV. Hal ini akan berpengaruh kepada

sikap dan kepemimpinan pejabat tersebut dalam melaksanakan tupoksi dan pekerjaannya.

Untuk TKK, sebaiknya dilakukan pengurangan saja. Beberapa pertimbangan dan

alasan diadakan pengurangan TKK diantaranya ialah sarana dan prasarana BKD yang tidak

bertambah. Penambahan jumlah TKK tidak diikuti dengan penambahan luas ruang kerja

dan sarana prasarana penunjang pekerjaan.Selain itu fakta di lapangan dapat dilihat bahwa

banyaknya TKK pada Badan Keuangan Daerah yang menganggur dan tidak disiplin. Hal

ini akan mempengaruhi kinerja TKK yang rajin. Dengan pengurangan jumlah TKK yang

ada, diharapkan akan membawa pengaruh baik terhadap kinerja TKK yang bertahan di

BKD.

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Jika melihat tabel Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Badan Keuangan

Daerah tahun anggaran 2018, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah

berhasil menjalankan program kegiatan dengan baik. Hampir seluruh program kegiatan

telah tercapai dengan baik, namun ada beberapa program kegiatan yang tidak sesuai

dengan target diantaranya:

Page 112: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 106

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor tidak

dapat sepenuhnya terserap dikarenakan kendala teknis dari pihak penyedia jasa

yakni PLN yang belum bisa menambah daya pada Kantor di Tahun 2018.

2. Pengadaan peralatan gedung kantor tidak terserap dikarenakan efisiensi anggaran

akibat defisitnya APBDP 2018 sehingga penambahan genset di tahun 2018 untuk

mendukung prasarana kantor tidak dapat terpenuhi.

3. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang rendah

penyerapannya dikarenakan pengadaan belanja modalnya titak bisa diselesaikan

dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana akibat dari defisit.

4. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah tidak dapat diselesaikan sesuai target

dikarenakan pihak penyedia jasa dalam hal ini pihak KJPP tidak bisa menyanggupi

penyelasaian appraisal yang ditawarkan kepadanya karena keterbatatasan waktu

pelaksanaannya.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2018

adalah 93,61%. Berikut ini disajikan data realisasi anggaran :

No Program /Kegiatan Anggaran

Realisasi SisaAnggaranPegawai Barang/Jasa Modal Jumlah % Real

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasasurat menyurat

1.167.490.000 - 1.165.869.000 - 1.165.869.000 99,86 1.621.000

2

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

158.000.000 - 133.665.670 - 133.665.670 84,60 24.334.330

3

Penyediaan jasapemeliharaan&perizinankendaraandinas/oprasional

201.605.455 - 197.741.535 - 197.741.535 98,08 3.863.920

4Penyediaan jasaadministrasikeuangan

1.016.210.000 1.003.489.500 - - 1.003.489.500 98,75 12.720.500

5Penyediaan jasakebersihankantor

460.097.200 4.800.000 452.595.200 - 457.395.200 99,41 2.702.000

6 Penyediaan alattulis kantor

500.000.000 - 500.000.000 - 500.000.000 100,00 -

7

Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan

330.000.000 - 329.904.800 - 329.904.800 99,97 95.200

8

Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

49.600.000 - 24.548.000 - 24.548.000 49,49 25.052.500

9Penyediaanmakanan danminuman

612.916.000 - 612.853.500 - 612.853.500 99,99 62.500

10 Rapat-rapat 731.570.000 - 725.599.468 - 725.599.468 99,18 5.970.532

Page 113: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 107

No Program /Kegiatan Anggaran

Realisasi SisaAnggaranPegawai Barang/Jasa Modal Jumlah % Real

koordinasi dankonsultasi keluar daerah

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11

PengadaanKendaraanDinas/Operasional

1.409.348.000 4.620.000 11.280.5000 1.353.645.000 1.369.545.000 97,18 39.803.000

12PengadaanPeralatanGedung Kantor

120.000.000 - - - - - 120.000.000

13 Pengadaanmebeleur

296.200.000 6.810.000 13.441.000 273.168.500 293.419.500 99,06 2.780.500

14PengadaanKomputer danPerlengkapannya

250.000.000 2.500.000 11.500.000 235.980.800 249.980.800 99,99 19.200

15Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

85.000.000 - - 84.851.800 84.851.800 99,83 148.200

16

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

40.000.000 - 39.833.000 - 39.833.000 99,58 167.000

C Program peningkatan disiplin aparatur

17Pengadaanpakaian khusushari-hari tertentu

223.400.000 4.100.000 219.119.050 - 223.219.050 99,92 180.950

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18 Pendidikan danpelatihan formal

139.293.000 - 134.972.834 - 134.972.834 96,90 4.320.166

E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19

Penyusunanpelaporankeuangansemesteran

115.500.000 31.200.000 84.300.000 - 115.500.000 100,00 -

20

Penyusunanpelaporanprognosisrealisasianggaran

34.400.000 12.600.000 21.441.000 - 34.041.000 98,96 359.000

21

PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun

33.900.000 3.450.000 30.448.000 - 33.898.000 99,99 2.000

22Monitoring,Evaluasi danPelaporan

175.100.000 11.784.000 162.576.000 - 174.360.000 99,58 740.000

23

Penyusunanrencana kerja,lakip danrencana StrategiSKPD

30.700.000 2.250.000 28.400.000 - 30.650.000 99,84 50.000

24

FasilitasiEvaluasi danPengawasanPenyerapanAnggaran

37.320.000 14.220.000 23.100.000 - 37.320.000 100,00 -

F Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

25Penyusunananalisa standarBelanja

306.540.000 3.780.000 297.110.000 - 300.890.000 98,16 5.650.000

26Penyusunanstandar satuanharga

60.300.0004.760.000 54.988.000

- 59.748.000 99,08 552.000

27

Penyusunanrancanganperaturandaerah tentangAPBD

290.510.000197.510.000 89.789.206

- 287.299.206 98,89 3.210.794

28

Penyusunanrancanganperaturandaerah tentangperubahan APBD

216.380.000 146.310.000 64.764.900 - 211.074.900 97,55 5.305.100

29 Penyusunanrancangan

208.700.000 96.400.000 112.300.000 - 208.700.000 100,00 -

Page 114: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 108

No Program /Kegiatan Anggaran

Realisasi SisaAnggaranPegawai Barang/Jasa Modal Jumlah % Real

peraturandaerah tentangpertanggungjawaban pelaksananAPBD

30Penyusunansistem informasipengajian

47.320.000 20.520.000 26.545..000 - 47.065.000 99,46 255.000

31

penyusunansistem informasipengelolaankeuangandaerah

151.060.000 4.800.000 19.445.400 - 24.245.400 16,05 126.814.600

32

Sosialisasi PaketRegulasi tentangPengelolaanKeuanganDaerah

201.080.000 3.160.000 113.569.034 - 116.729.034 58,05 84.350.966

33

Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah

111.380.000 7.200.000 76.438.000 - 83.638.000 75,09 27.742.000

34

Revaluasi/appraisalaset/barangdaerah

94.680.000- 30.670.000 - 30.670.000 32,39 64.040.000

35

Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

143.450.000 1.440.000 141.796.100 - 143.236.100 99,85 213.900

36 RekonsilasiBelanja Daerah

37.320.000 14.400.000 23.100.000 - 37.320.000 100,00 -

37

Monitoring,Evaluasi danPelaporanPenggunaanDana DAK danPenyesuaian

208.840.000 181.560.000 20.660.198 - 202.220.198 96,83 6.619.802

38.

Monitoring,Evaluasi danPelaporan AsetDaerah

124.180.000 25.080.000 98.575.000 - 123.655.000 99,57 525.000

39

Monitoring,Evaluasi danPelaporanPendapatanDaerah

100.000.000 4.800.000 94.233.000 - 99.033.000 99,03 967.000

40. Penertiban Pajakdan Retribusi

100.000.000 19.940.000 129.580.000 - 97.945.000 97,94 2.055.000

41.PenyusunanLaporan AsetDaerah

50.940.000 5.200.000 45.443.000 - 50.643.000 99,42 297.000

42.

PenyusunanSistem InformasiManajemenObjek Pajak

270.930.000 1.920.000 267.976.700 - 269.896.700 99,62 1.033.300

43.Rekonsiliasi datakeuangandaerah

79.800.000 31.200.000 48.600.000 - 79.800.000 100,00 -

44.Rekonsiliasi danpelaporan GajiPNS

65.120.000 20.520.000 44.580.000 - 65.100.000 99,97 20.000

45.Monitoring danevaluasi danatransfer daerah

18,420.000 18,420.000 - - 18,420.000 100,00 -

46.Penyusunansistem InformasiRKUD

18,420.000 18,420.000 - - 18,420.000 100,00 -

47.

PelaksanaanSidang MajelisPertimbanganTuntutanPerbendaharaandan TuntutanGanti Rugi

70.020.000 18,420.000 - - 57.155.000 81,63 12.865.000

H Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Page 115: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 109

No Program /Kegiatan Anggaran

Realisasi SisaAnggaranPegawai Barang/Jasa Modal Jumlah % Real

48

PenyusunanStandarOperasionalProsedur

29.150.000 6.200.000 22.927.591 - 29.127.591 99,92 22.409

I Program Perencanaan Pembangunan Daerah

49.PenyusunanRenstra, Renjadan RKA SKPD

62.000.000 12.000.000 49.967.332 - 61.967.332 99,95 32.668

J. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

50

PenyusunanInstrumenAnalisis JabatanPNS

21.950.000 8.992.000 12.658.000 - 21.650.000 98,63 200.000

J U M L A H 17.373.366.722 7.503.895.131 6.811.124.518 1.947.646.100 16.262.665.749 93,61 1.110.700.973

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong mendapatkan

beberapa penghargaan setingkat kabupaten yang diberikan oleh Bupati Kabupaten

Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si dan Bidang Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Kabupaten Lebong.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong bersama-sama seluruh SKPD

berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas

penyelenggaranaan keuangan pemerintah daerah. Predikat tersebut di dapat dari

kerjasama seluruh stakeholder sehingga opini tersebut dapat diraih dan dipertahankan

untuk ketiga kalinya.

Page 116: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 110

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong selama Tahun 2018

merupakan perwujudan konkrit kegiatan pencapaian kinerja pemerintahan (performing

government) juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode

tahun anggaran 2018.

Secara umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong selama Tahun

2018 telah melakukan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada organisasi

dengan capaian kinerja baik. Hal tersebut tercermin dari tercapainya target serta

indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD)

Kabupaten Lebong Tahun 2018 berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara (SK.LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret

2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dan telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten

Lebong Tahun 2018 ini memiliki kelebihan dan kekurangan,oleh karena itu

dibutuhkan feed back bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong dalam

rangka penyempurnaan.Feed back tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang,

seperti dari sudut perencanaan, pelaksanaannya, maupun pengendalian.Tentunya

kedepan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong akan terus melakukan

inovasi sehingga dapat tercapai kinerja yang lebih baik dan terarah guna pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Page 117: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

Terlaksananya Ekstensifikasi dan intensifikasipendapatan asli daerah yang berupapeningkatan potensi pajak dan retribusi

Cukup Jelas PersentasePeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah

143.450.000

Terlaksananya Pemutakhiran data objek pajakPBB-P2 (Pendataan dan Penginputan Aplikasi

Cukup Jelas 15 PetaPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak270.930.000

Terkontrolnya seluruh penerimaan PAD di setiapSKPD serta dana perimbangan

Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

100.000.000

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan untukpeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

139.293.000

Terlaksananya peningkatan koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Cukup Jelas Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah731.570.000

3

PENETAPAN KINERJABADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

TAHUN ANGGARAN 2018

NO SASARAN INDIKATOR TARGET SATUAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 Peningkatan Kontribusi PAD untuk membiayaanpembangunan daerah

2 peningkatan kualitas Kelembagaan dan sumber dayamanusia (aparatur) dalam pengelolaan keuangan danaset daerah

Tersusunnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaankeuangan

Tersedianya data untuk persiapan pembahasanAPBD, Dokumen Peraturan Daerah danPeraturan Bupati Tentang APBD

Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

290.510.000Tersedianya data untuk persiapan pembahasanAPBD, Dokumen Peraturan Daerah danPeraturan Bupati Tentang Perubahan APBD

Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD

216.380.000

Tersusunnya Standar Satuan Harga

Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga

60.300.000Tersusunya analisis Standar Belanja dan StandarBiaya Masukan

Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Analisa Standar Belanja306.540.000

Tersedianya data untuk persiapan DokumenPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

208.700.000Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran

34.400.000

Terlaksananya Sosialisasi Transaksi Non Tunai Cukup Jelas DokumenPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangandaerah 201.080.000

Tersusunnya Standar Operasinal Prosedur SKPD Cukup JelasDokumen Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 29.150.000

Tersusunnya LAKIP Badan Keuangan Daerah Cukup JelasDokumen

Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana StrategisSKPD 30.700.000

Tersusunnya Analisis Jabatan SKPD Cukup JelasDokumen Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Intrumen Analisis Jabatan PNS 21.950.000

3

Peningkatan dalam penataan organisasi4

Page 118: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

NO SASARAN INDIKATOR TARGET SATUAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

115.500.000Tersusunnya Renstra, Renja dan RKA SKPD Cukup Jelas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD 62.000.000

Tersusunnya Laporan Keuangan SemesteranCukup Jelas Laporan Peningkatan dan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanganpenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 33.900.000

Tersedianya Sistem Informasi RKUD yangakuntabilitasi dan transparansi dalampengelolaan keuangan penerimaan danpengeluaran rekening umum kas daerah

Cukup Jelas Kegiatan

Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Sistem Informasi RKUD

18.420.000Tersedianya Laporan Dana Transfer daerah

Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Daerah18.420.000

Tersedianya Laporan Realisasi Gaji Induk danSetoran PFK serta rekonsiliasi kepihak terkait

Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Rekonsiliasi dan Pelaporan Gaji PNS

65.120.000

Terlaksananya penyesuaian data keuangan SKPD Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah79.800.000

Tersedianya data laporan penggunaan dana DAKdan Penyesuaian yang akurat

Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana DAKdan Penyesuaian 208.840.000

Terlaksananya rekonsiliasi laporan realisasianggaran SKPD

Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Rekonsiliasi Belanja Daerah37.320.000

Tersedianya informasi pengelolaan keuangandaerah

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah151.060.000

Terlaksananya pengelolaan sistem informasipenggajian yang baik sebagai saranapenatausahaan penggajian pemerintah daerah(12 dokumen gaji induk, 12 kali rekonsiliasidengan taspen, BPJS, Bepetarum, serta laporanrealisasi gaji induk 2 semester)

Cukup Jelas Dokumen

Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan sistem informasi penggajian

47.320.000

Peningkatan dalam penataan organisasi4

5 Meningkatkan pelayanan prima dalam penataanpengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya pengelolaan sistem informasipenggajian yang baik sebagai saranapenatausahaan penggajian pemerintah daerah(12 dokumen gaji induk, 12 kali rekonsiliasidengan taspen, BPJS, Bepetarum, serta laporanrealisasi gaji induk 2 semester)

Cukup Jelas Dokumen

Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan sistem informasi penggajian

47.320.000Terlaksananya monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD,penyerapan dana hibah/bansos serta bantuanpendampingan T4D

Cukup Jelas Dokumen

Peningkatan dan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

175.100.000Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

40.000.000

Tersedianya Komputer dan Perlengkapannya Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan Komputer dan Perlengkapannya

250.000.000Tersedianya Makanan dan Minuman di BadanKeuangan Daerah

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman

612.916.000Tersedianya komponen listrik,peneranganbangunan kantor

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 49.600.000Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasiperkantoran

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan barang cetak dan penggandaan

330.000.000

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan alat tulis kantor

500.000.000

Terlaksananya kebersihan kantor Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa kebersihan kantor

460.097.200Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasiperkantoran

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.016.210.000Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas danoperasional yang baik

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 201.605.455Tersedianya kebutuhan komunikasi, air danlistrik

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

158.000.000Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasiperkantoran

Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa surat menyurat

1.167.490.000

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional BKD Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.409.348.000

Tersedianya Peralatan Genset BKD Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

120.000.000

5 Meningkatkan pelayanan prima dalam penataanpengelolaan keuangan daerah

Page 119: PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGlebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-BKD.pdfPenyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan untuk memenuhi tertib

NO SASARAN INDIKATOR TARGET SATUAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

Terpeliharanya Gedung Kantor Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

85.000.000

tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

223.400.000

Terpenuhinya Laporan Penyerapan AnggaranSKPD

Cukup Jelas DokumenPeningkatan dan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

37.320.000

Terlaksananya MP-TPTGR Cukup Jelas KegiatanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan sidang majelis pertimbangan tuntutanperbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 70.020.000

Tersedianya Laporan Aset Daerah Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

Penyusunan laporan aset daerah50.940.000

Tersedianya data aset dan laporan persediaan Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset daerah124.180.000

Tersedianya data BMD Kabupaten Lebong yangAkurat dan akuntabel

Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah Revaluasi/Appraisalaset/barang daerah 94.680.000

Tertibnya pengelolaan aset/barang daerahmelalui penghapusan, lelang, penertiban sertapengamanan aset daerah

Cukup Jelas DokumenPeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

111.380.000

7Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi

Terlaksananya Penertiban Pajak dan Retribusi Cukup Jelas KegiatanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Penertiban Pajak dan Retribusi100.000.000

11.306.139.655

KEPALA,

JUMLAH

5 Meningkatkan pelayanan prima dalam penataanpengelolaan keuangan daerah

6 Meningkatkan penataan pengelolaan aset

WUWUN MIRZA, SE. MTNIP 19700610 200212 1 002