GAMBARAN KEGIATAN REKONSTRUKSI PASCA BANJIR BANDANG KELURAHAN LAMBUNG BUKIK KECAMATAN PAUH TAHUN 2013

KEBIJAKAN PENATAAN RUANGRingga Rahmi Prima1521642003MAGISTER PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UNIVERSITAS ANDALAS2015

OUTLINE212/10/2015312/10/20151. Kebijakan dan Perencanaan Publik dalam Penataan Ruang

kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do)kebijakan publik adalahpemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah12/10/20155

Perencanaan Publik dalam Penataan Ruang Dan Perencanaan Permukiman di Era Desentralisasi

UU 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini6UU 32 th 2004, Wewenang daerahPerencanaan dan pengendalian pem-bangunanPerencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatPenyediaan sarana dan prasarana umumPenanganan bidang kesehatanPenyelenggaraan pendidikandst

12/10/201572. Kebijakan dan Perencanaan Publik dalam Paradigma Baru Kebijakan sentralisasi ketergantungan daerah-daerah kepada pusat , mematikan kreatifitas masyarakat beserta Pemdadesentralisasi, partisipasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.12/10/201583. Pendekatan Perencanaan Permukiman

upaya keras untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya harus diupayakan. Maka kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat ,tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat, dan pihak-pihak terkait lainnya perlu disinergikan.12/10/20159Upaya Pelibatan masyarakat dalam perencanaan permukimanMenempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses penataan ruang;Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses penataan ruang;Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika dan moral;Memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional.

12/10/201510Daftar Pustaka1. Fitriana ED, Supriono B, Nurani F. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan). Jurnal Administrasi Publik. 2014;Volume 2 No.2:217-23.2.Rico H. Kebijakan Nasional Dalam Perencanaan Tata Ruang. In: Divisi Riset JKPP, editor. Bogor: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ,.12/10/201511Terimakasih12

12/10/2015