Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43983/PP/M.XI/16/2013 Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak : 2008 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi

atas Tarif Pajak sebesar 8%; Menurut Terbanding : bahwa menurut Terbanding sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor: 45/PMK/2008

tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, syarat untuk dapat menggunakan pedoman tersebut, Pemohon Banding wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Sedangkan untuk tahun Pajak 2008 Pemohon Banding belum melaporkan SPT Masa PPN, sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengajukan permohonan PKP atau tidak

pernah mengetahui kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP dan atau tidak pernah menerima pemberitahuan dari Terbanding kalau Pemohon Banding telah dikukuhkan PKP secara jabatan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Uraian Banding Nomor: S-

268/WPJ.24/2012 tanggal 17 Januari 2012 alasan koreksi Pemeriksa diketahui sebagai berikut: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-039/WPJ.24/KP.1105/RIKSIS/2010 tanggal 01 September 2010 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara diketahui sebagai berikut: Pemohon Banding merupakan cabang dari kantor pusat yang terletak di Jalan YY; Berdasarkan data SIPMOD KPP Pratama Sidoarjo Utara, Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 16 Juni 2000. Sesuai dengan hasil rekapitulasi catatan penjualan selama tahun 2008 dan sesuai dengan pengujian yang dilakukan pemeriksa diketahui bahwa omset penjualan Wajib Pajak telah melampaui batasan Pengusaha Kecil sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 Pasal 1. Sesuai dengan pasal 3A ayat 1 Undang - undang Nomor 18 Tahun 2000 Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN & PPnBM yang terutang; Sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-161/PJ./2000 pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP. Berdasarkan Surat Edaran Terbanding nomor SE-46/PJ.5/1989 poin 3 menyatakan dalam hal PKP mempunyai cabang yang berdasarkan UU PPN cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagi cabang - cabang dan harus diterbitkan pengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor : 45/PMK/2008, Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan dengan syarat PKP tersebut wajib memberitahukan kepada kepala KPP tempat PKP tersebut dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 1252/WPJ.24/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat oleh Kanwil Jawa Timur II diketahui Terbanding mempertahankan koreksi Pajak Masukan dengan alasan: Berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, Data SIPMOD, dokumen dan alasan yang disampaikan Wajib Pajak maka penelaah keberatan berpendapat bahwa penerbitan SKPKB PPN Nomor 00082/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010 telah benar dan tetap dipertahankan.

Alasan Penelaah adalah sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor : 45/PMK/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, syarat untuk dapat menggunakan pedoman tersebut, Wajib Pajak wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Sedangkan untuk tahun Pajak 2008 Wajib Pajak belum pernah melaporkan SPT Masa PPN walaupun sudah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut. bahwa Pemohon Banding dalam persidangan masih mempertanyakan mengenai pengukuhan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena Pemohon Banding belum pernah menerima pemberitahuan pengukuhan PKP, sehingga ada kemungkinan pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan; bahwa Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 menyatakan : Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak." bahwa menurut Pemohon Banding apabila pengukuhan sebagai PKP dilakukan pada saat pemeriksaan, maka jika menggunakan KMK 571, omzet Pemohon Banding, dikenakan PPh pada bulan berikutnya setelah omzet Pemohon Banding melewati nilai Rp600.000.000,00, dengan tarif 10% dari omzet; bahwa jika sejak tahun 2000 Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai PKP, maka seharusnya sejak tahun 2001 Pemohon Banding sudah punya kewajiban melaporkan surat pemberitahuan masa PPN, namun Pemohon Banding tidak melaporkan, tetapi Pemohon Banding tidak pernah menerima teguran sama sekali dari Terbanding; bahwa dalam formulir pendaftaran PKP yang diserahkan Terbanding, formulir tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon Banding dan nama yang tercantum dalam formulir tersebut salah, yaitu XXX, sehingga menurut Pemohon Banding formulir tersebut tidak sah; bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2008, sedangkan dalam dokumen yang diserahkan Terbanding, cabang perusahaan dikukuhan pada tahun 2000, sehingga menurut Pemohon Banding tidak mungkin cabang dikukuhkan sebagai PKP terlebih dahulu sedangkan pusatnya belum dikukuhan sebagai PKP; bahwa menurut Pemohon Banding pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003; bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terbanding di persidangan antara lain dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : XXX terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan NPWP : 06.459.718.0-615.000 tanggal 21 Desember 1988 dengan jenis usaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya makanan dan minuman.

Pemohon Banding tersebut membuka cabang di Jalan Letjen Suprapto, Waru Sidoarjo dengan NPWP : 06.459.718.0-603.001 terdaftar di KPP Sidoarjo tanggal 16 Juni 2000. Kronologi pengukuhan sebagai PKP : KPP Sidoarjo menyampaikan Surat Himbauan kepada Calon Wajib Pajak dengan Surat Nomor S-24/WPJ.09/KP.1207/2000 tanggal 24 Januari 2000. Karena Calon Wajib Pajak tidak merespon Surat Himbauan dimaksud, KPP Sidoarjo menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-48/WPJ.09/KP/1202/2000 tanggal 19 Mei 2000. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (PSL Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak) Nomor LAP-48/WPJ.09/KP.1202/2000 tanggal 22 Mei 2000, kepada Wajib Pajak agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pengukuhan sebagai PKP dilakukan oleh KPP Sidoarjo dengan Surat Nomor KEP-09415/WPJ.09/KP.1203/2000 tanggal 16 Juni 2000. Tahun 2003 terjadi pemecahan KPP Sidoarjo menjadi : KPP Sidoarjo Barat : Kode KPP 603 meliputi wilayah Sidoarjo Barat KPP Sidoarjo Timur : Kode KPP 617 meliputi wilayah Sidoarjo Utara dan Sidoarjo Selatan Sesuai dengan alamat Wajib Pajak maka NPWP berubah menjadi : 06.459.718.0-617.001 Tahun 2007 terjadi pemecahan KPP Sidoarjo Timur menjadi : KPP Sidoarjo Selatan : Kode KPP 617 meliputi wilayah Sidoarjo Selatan KPP Sidoarjo Utara : Kode KPP 643 meliputi wilayah Sidoarjo Utara Sesuai dengan alamat Wajib Pajak maka NPWP berubah menjadi : 06.459.718.0-643.001 Perbedaan nama pada kartu NPWP 06.459.718.0-643.001, menurut Terbanding terjadi karena kesalahan pengetikan pada saat kartu NPWP tersebut dicetak, karena pengetikan dilakukan secara manual. Bahwa berdasarkan Master File dalam Sistem Terbanding, NPWP 06.459.718.0-643.001 terdaftar atas nama Pemohon Banding, yaitu XXX. Kesalahan dimaksud dapat diperbaiki dengan mencetak ulang pada KPP yang bersangkutan. bahwa berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak atas Wajib Pajak dengan NPWP 06.459.718.0-643.001 adalah tanggal 16 Juni 2000; bahwa Terbanding menyampaikan bahwa dalam 1 (satu) set dokumen yang diserahkan Terbanding dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 16 Juni 2000, dimana pada saat itu batasan omzet untuk Pengusaha Kena Pajak adalah Rp240.000.000,00 per tahun; bahwa pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Terbanding karena rata-rata omzet Pemohon Banding sudah mencapai Rp.300.000.000,00 per tahun; bahwa karena pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Terbanding sehingga formulir pendaftaran PKPnya tidak ditandatangani oleh Pemohon Banding tetapi oleh Pemeriksa Pajak; bahwa Terbanding menyatakan karena Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan lokasi usahanya, maka bisa saja karena tidak terdapat penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai di Pusat, maka cabang perusahaan dikukuhan sebagai PKP terlebih dahulu; bahwa dalam melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Terbanding, dan Terbanding tidak menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 tetapi menggunakan peraturan yang berlaku pada tahun 2000; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat Terbanding Nomor: S-5488/PJ.07/2012 tanggal 13 Juli 2012 antara lain menyatakan:

Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Pasal 1 ayat (2) Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut : Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah; Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut ; dan Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya. Pasal 2 Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Tanggapan Terbanding Berdasarkan data dan fakta-fakta selama persidangan dengan memperhatikan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut: Pemohon Banding pada tahun 2008 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu: Untuk NPWP 06.459.718.0-643.001 dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 16 Juni 2000; Untuk NPWP 06.459.718.0-643.002 dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 1 Januari 2008. Untuk dapat menggunakan tarif 2% (dua perseratus) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Pemohon Banding pada tahun 2008 tidak melaporkan SPT Masa PPN sehingga tidak dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat keberatan Pemohon Banding tanpa nomor tanggal 1 Desember 2010 diketahui bahwa secara implisit Pemohon Banding menerima koreksi jumlah penyerahan yang belum dikenakan Pajak Keluaran sebesar Rp. 48.825.400.00, namun Pemohon Banding tidak mau bila dikenakan tarif 10% dan meminta agar tarif Pajak Keluaran dikenakan sebesar 2%;

bahwa untuk dapat menggunakan tarif 2% (dua perseratus) maka Pemohon Banding harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak a quo; bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kualifikasi dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kauangan a quo, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. bahwa untuk tahun 2008 Pemohon Banding tidak membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding a quo diketahui bahwa Pemohon Banding belum pernah melaporkan SPT Masa PPN tahun 2008 walaupun sudah dikukuhkan sebagai PKP sehingga Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mengenakan tarif 2% (dua perseratus) pada saat melakukan penyerahan barang; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas, selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi

Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk

menolak permohonan banding Pemohon Banding, Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari 2008;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan

perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1376/WPJ.24/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00082/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010 atas nama: XXX, NPWP: YYY;