..;l;I.

1111'111li11ij~ '1i ff ~jj Iii 9770301 (,2hOUI· 3- Volume 37, 2018

,.LP3ES

t t

'' ,<

Pendiri: lsmid Hadad, Nono Anwar Makarim • Pamimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Daniel Dhakidae • Redaktur Senior: lsmid Hadad • Dewan Redaksi: A Tony Prasetiantono, Azyumardi Azra, Jaleswari Pramodhawardani, Kamala Chandrakirana, Sumit Mandal (Malaysia), Taufik Abdullah, Vedi R Hadiz (Australia)· Redaktur Pelaksana Jurnal & Portal: Harry Wibowo • Redaktur Ekonomi: Fachru Nofrian Bakarudin • Redaksi: E Dwi Arya Wisesa, Nezar Patria, Rahadi T Wiratama • Direktur Bisnis & Pengembangan: Elya G Muskitta • Produksi: Awan Dewangga

Alamat: JI. Pangkalan Jati No. 71, Pondok Labu-Cinere. Depok 16513, Indonesia. Telp/Faks: (6221) 27654031 Email: prisma@prismajurnal.com; prisma.redaksi@gmail.com; Website: www.prismajurnal.com

Pemesanan Langsung: 087809427330. Bank: MANDIRI, KCP RSKD, Jakarta. No. Rek.: 155-000-762-858-2 a/n Muhadi

Vol. 37, No. 4, 2018: Humor Vol. 38, No. 1, 2019: Transisi Agraria

185 P A R A P E ~~ U L I S

Gambar Cover: Yayat Yatmiha

BUKU Berto Tuhan 171 Yang Membusuk di Usia Awal Republik: Membaca

Korupsi, Novel Pertama Pasca-Kemerdekaan

Dadang Trisasongko 181 Ada apa dengan Korupsi di Asia?

DIALOG 158 Menelusuri Akar Korupsi

LAPORAN KHUSUS Usman Hamid 123 Potret Papua dalam Siklus Kekerasan dan Korupsi

Hariadi Kartodihardjo 113 Lingkaran Korupsi Sumber Daya Alam

101 Dua Dasawarsa Gerakan Antikorupsi Pasca-Reformasi

88 Menilai Kinerja Tata Kelola sebagai Prakiraan Awal Korupsi

79 Peta Korupsi: Jalan Berlubang di Mana-mana

51 Kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Anti-Korupsi

37 Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral

19 Korupsi Politik: Teori clan Praktiknya di Indonesia

3 Korupsi dalam Relasi Modal dan Negara

2 Civilitas, Korupsi, dan Solusinya

Luky Djani

Monica Tanuhandaru, Lenny Hidayat, dan Hery Sulistio

Todung Mulya Lubis

Andreas Nathaniel Marbun

Caroline Paskarina

Mada Sukmajati

Daniel Dhakidae

TOPIK KITA

ISSN 0301-6269

Oilarang menqvup. meneqemahkan, dan memperbanyak. kecuali dengan izin lertuhs dan Redaks1. O Hak cipta dihndung1 Undang·undang.

hsan yang dtmuat tanpa mengubah maksud dan lsrnya.

Prisma dnerbitkan oleh Lembaga Penehltan, Pcndidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan dimaksudkan sebaqar media mtormast dan forum pembahasan masalah pembangunan ekonoml. perkeml>angan eceret dan pcrubahan kullural di Indonesia dan sekitarnya. Borisi tuusan ltrmah popular, nngkasan hasil penehuan. survei. tupotesrs atau gagasan onsmal yang kntis dan segar. Redaksl mengun­ dang para ahli, saqana, praktisi dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan menulis secara bebas den krea!il sambu berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tuhsan dalam Prisma tidak sela1u segans atau mencerminkan pendapat LPJES. Redaksi dopat menymgkat dan memperbaiki tu-

Vol. 37, No. 3, 2018

Lingkaran Selan Korupsi

A R T I K E L

37Caroline Paskarina, Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral

S udah menjadi kesepakatan umum bah-wa korupsi adalah praktik yang sangatmerusak sendi-sendi kehidupan bang-

sa. Korupsi diyakini sebagai penyebab menu-runnya legitimasi pemerintah, rusaknya layananpublik, bahkan merosotnya kualitas hidup umatmanusia. Kendati demikian, perilaku korupsiternyata masih marak ditemukan bahkan ditang-gapi secara permisif dengan berbagai dalih1,antara lain, bahwa pengungkapan kasus korupsi

Korupsi Politik dalam KompetisiElektoral

Caroline Paskarina

Kompetisi dalam pemilu telah melahirkan para pemimpin politik pilihan rakyat, tetapi jumlahkasus korupsi politik terus meningkat. Di sisi lain, keterkaitan antara klientelisme dan korupsipolitik mulai bergeser tidak lagi berhubungan dengan praktik penyuapan skala kecil, melainkanpada pola yang lebih sistematik dan masif berkaitan dengan kepentingan akumulasi dana untukmempertahankan kekuasaan. Ragam modus korupsi politik yang terjadi juga menegaskanrentannya politik distributif di tingkat lokal sebagai akibat dari luasnya penerjemahan diskresikewenangan kepala daerah; pengelolaan sumber daya publik tetap berada di bawah dominasikepala daerah. Fenomena state capture tersebut sesungguhnya membuktikan bahwa demokrasielektoral yang kompetitif pada kenyataannya belum melahirkan perubahan signifikan di dalamtata kelola pemerintahan yang menyejahterakan publik. Perubahan lebih radikal harus mulaidilakukan untuk memperbaiki politik distributif agar akumulasi dan distribusi sumber daya publiktidak diserap oleh segelintir orang.

Kata Kunci: korupsi politik, politik distributif, kompetisi, demokrasi elektoral, state capture

merupakan upaya mengalihkan perhatian pu-blik dari isu politik lain. Penanganan kasus ko-rupsi juga sering kali ditafsirkan sebagai wujudpertarungan kekuasaan untuk “menyingkirkan”lawan politik dari arena kompetisi. Di sisi lain,tidak sedikit para pelaku korupsi yang berta-rung dalam era pemilihan kepala daerah tetapmemperoleh dukungan suara. Fenomena terse-but menunjukkan kompleksitas persoalan ko-rupsi saat ini, apalagi ketika praktik korupsibersinggungan dengan dinamika pertarunganpolitik dalam penyelenggaraan berbagai eventpemilihan umum, baik di tingkat nasional mau-pun lokal.

Data dari berbagai sumber menunjukkankecenderungan meningkatnya jumlah kepaladaerah yang terjerat kasus korupsi sepanjangperiode 2004-2018. Kendati setiap sumber me-nyuguhkan jumlah yang berbeda-beda, karena

1 Hasil Survei Persepsi Korupsi Tahun 2017 yangdilakukan Transparency International Indonesiamenemukan penghambat pemberantasan korup-si terbesar adalah karena korupsi bukan diang-gap sebagai masalah penting (skor 61.5 dari100); lihat, “Survei Persepsi Korupsi 2017”, dalamhttp://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2017/11/IPK-2017_Sheet-Infographic_Launch.pdf,(diakses 17 April 2018).