27 paparan deputi pembiayaan

1DEPUTI BIDANG PEMBIAYAANDEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

POLA PEMBIAYAAN KOPERASI DAN POLA PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAHUSAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

2

Keterangan :Visi Meningkatnya Kesejahteraan melalui Peningkatan Pendapatan Rakyat (Pelaku UMKM-K)Misi Peningkatan Produksi dan peningkatan Jasa UMKM-KKebijakan dan Strategi 1. Pengembangan SDM 2. Pengembangan Kapasitas Usaha 3. Pengembangan Infrastruktur (Fisik dan Non Fisik)Konsep Dasar 1. Sistem Ekonomi Kerakyatan : Berbasis Kelompok (Contoh : Koperasi dan Kelompok Usaha Masyarakat) 2. Sistem Ekonomi Swasta : Berbasis Individu dan Modal (Contoh : PT; CV; FIRMA)3.Sistem Ekonomi Kemitraan : Berbasis Kerjasama (Contoh : Subkontrak;Waralaba, lisensi;PKS-IntiPlasma;dll.)

Diagram Pola Pikir Landasan dan Tujuan Pembangunan Ekonomi melalui Pemberdayaan UMKM-K

A. POLA PIKIR LANDASAN & TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI

3

A

B

C

D

E

KOPERASI

PASAR

UMK

AnggotaKoperasi Pelayanan

& SHU

Barang/Jasa

Simpanan

F

G

H

I

J

PERSEROANTERBATAS

PASAR

Laba

Barang/Jasa

Saham

SISTIM EKONOMI KERAKYATAN SISTIM EKONOMI LIBERAL

Koperasi berorientasi pada pelayanan kepada

anggota untuk meningkatkan

kesejahteraanya

PT berorientasi pada peningkatan laba untuk

memperbesar perusahaan

B. KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

4

KSP/USP KOP dan

KJKS

Jumlah KSP/USP-Koperasin dan KJKS/UJKS adalah 47.259 Koperasi yang terdiri dari 2.192 KSP/KJKS (4,64%) dan45.067 USP-Kop./UJKS (95,36%).

Total asset Rp 8,917 triliun denganjumlah anggota 5,47 juta.

Simpanan yang diterima 1.779 milyar, dengan volume usaha (total pinjamanyang diberikan) sebesar Rp 14.650 m.

KOPERASI : JUMLAH 141.326 UNIT ANGGOTA 27,7 JUTA DAN TOTAL SIMPANAN ANGGOTA RP 16,79

TRILIUN TOTAL ASSET RP 38 TRILIUNVOLUME USAHA RP 62,7 TRILIUN.

5

Kreteria sesuai UU No. 20/2008 ttg UMKM SUMBER : DIOLAH DARI DATA UMKM TAHUN 2008, BPS 2009

Usaha Besar/Konglomerat : • Kekayaan Bersih/th Lebih dari 10 M• Hasil Penjualan Lebih dari 50 M

Usaha Menengah:• Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10

M• Hasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M

Usaha Kecil :• Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 Jt• Hasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M

Usaha Mikro :Kekayaan Bersih/th < Rp 50 Jt Hasil Penjualan < Rp 300Jt

Jumlah ± 4,37 ribu (0,01%)

Jumlah 39,66 ribu (0,08%)

Jumlah ± 520,22 Ribu (1,01%)

Jumlah ± 50,70 juta(98,90%)

6

USAHA MENENGAH

USAHA MENENGAH

USAHA MENENGAH

USAHA MENENGAH

USAHA MENENGAH

USAHA MENENGAH

PONDASI :USAHA MIKRO

DAN KECIL ± 51,22 juta

(99,91%)

PILAR :USAHA

MENENGAH± 39,66 ribu

(0,08%)

ATAP:USAHA BESAR

± 4,37 ribu (0,01%)

USAHA MIKRO DAN KECIL ADALAH PONDASI

PEREKONOMIAN NASIONAL

USAHA MENENGAH

USAHA MENENGAH

USAHA MENENGAH

USAHA MENENGAH

USAHA MIKRO DAN KECIL

USAHA MIKRO DAN KECIL

7

Sebagai mayoritas jumlah pelaku usaha(51,3 juta unit usaha atau 99,91%)1

2

Kontribusinya terhadap PDB(Rp 2.609,4 triliun atau 55,6% )

3

Nilai investasi yang cukup signifikan(Rp 640,4 triliun atau 52,9%)

4

Penciptaan Devisa(Rp 183,8 triliun atau 20,2%)

5

Penyerap tenaga kerja terbanyak(90, 9 juta pekerja atau 97,1%)

8

A. 26,400,869

B. 261,341

C. 3,238,111

D. 11,622

E. 174,359

F. 14,789,950

G. 3,205,025

H. 997,511 I. 2,178,749

A. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan PerikananB. Pertambangan dan Penggalian

C. Industri Pengolahan

D. Listrik, Gas dan Air Bersih

E. Bangunan

F. Perdagangan, Hotel dan Restoran

G. Pengangkutan dan Komunikasi

H. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan I. Jasa-Jasa

Total Jumlah Unit Usaha51,257,537

JUMLAH UNIT USAHA UMKM MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008

Sumber data : BPS (diolah)

9

A. 83,647,711

B. 3,992,371 C. 3,256,188 D. 2,776,214

A. USAHA MIKRO 89.30 %

B. USAHA KECIL 4.26 %

C. USAHA MENENGAH 3.47 %

D. USAHA BESAR 2.97 %

Total Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha 93.672.484

PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT SKALA USAHA TAHUN 2008


10

A. 1,505,308

B. 473,267

C. 630,785

D. 2,087,121





KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDB TAHUN 2008 (Miliar Rupiah)


Total Kontribusi Usaha Terhadap PDBRp. 4,696,481 Milyar

11

A. 20,247 B. 44,148

C. 119,364

D. 727,169





KONTRIBUSI UMKM DALAM PENCIPTAAN DEVISA TAHUN 2008( Miliar Rupiah )


Total Penciptaan Devisa Rp. 910,928 Milyar

12

A. 101,533

B. 250,516

C. 288,327

D. 570,320





KONTRIBUSI UMKM TERHADAP INVESTASI TAHUN 2008( Miliar Rupiah )


Total Kontribusi Usaha Terhadap InvestasiRp. 1,210.,96 Miliar

13

III. PELUANG DAN PERMASALAHAN UMKM

1. UMKM merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia;

2. Masih besarnya pasar dalam negeri bagi produk UMKM;

3. UMKM lebih banyak menggunakan bahan baku lokal dengan dukungan Sumber Kekayaan Alam Indonesia;

4. Komposisi modal sendiri lebih besar dari pada modal luar;

5. Kebutuhan pembiayaan yang tidak terlalu besar;

6. NPL Kredit Perbankan UMKM masih dibawah 5 %;

7. Lebih lentur terhadap krisis gejolak ekonomi global;

A. POTENSI DAN PELUANG UMKMA. POTENSI DAN PELUANG UMKM

14

1. Pengelolaan usaha umumnya masih tradisional;

2. Masih rendah kualitas SDM pengelola LKM;

3. Terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern;

4. Kemampuan pemasaran yang terbatas

5. Akses informasi yang rendah

6. Legalitas formal dan perlindungan usaha yang belum memadai;

7. Terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan,khususnya perbankan.

B. PERMASALAHAN UMUM UMKM

15

1. Terbatasnya fasilitasi kredit mikro bagi UMKM dari perbankan

2. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis

3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan

4. Tingginya bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi

5. Terbatasnyan jangkauan pelayanan kredit perbankan di daerah

C. PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM

16

C

VISI Pembiayaan KUMKM : terwujudnya aksesibilitas pembiayaan yang efektif, mudah dan terjangkau bagi KUMKM bagi pemberdayaan dan pengembangan KUMKM sehingga berdaya saing tinggi dan mampu mendukung upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta membantu upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan .

MISI Pembiayaan KUMKM ini mewujudkan lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai Koperasi Jasa Keuangan yang sehat, kuat dan mandiri dengan SDM Pengelola yang profesional; membangun kemitraan dan sistem pembiayaan KUMKM dengan berbagai lembaga keuangan yang serasi dan sinergi; memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi pemberdayaan dan pengembangan KUMKM dari dalam dan luar negeri.

VISI Pembiayaan KUMKM : terwujudnya aksesibilitas pembiayaan yang efektif, mudah dan terjangkau bagi KUMKM bagi pemberdayaan dan pengembangan KUMKM sehingga berdaya saing tinggi dan mampu mendukung upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta membantu upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan .

MISI Pembiayaan KUMKM ini mewujudkan lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai Koperasi Jasa Keuangan yang sehat, kuat dan mandiri dengan SDM Pengelola yang profesional; membangun kemitraan dan sistem pembiayaan KUMKM dengan berbagai lembaga keuangan yang serasi dan sinergi; memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi pemberdayaan dan pengembangan KUMKM dari dalam dan luar negeri.

17

1. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM;

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM;• Perluasan sumber pembiayaan;• Penanganan kesenjangan kredit UMKM

3. Program Pembangunan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif;

4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro;

• Penyediaan skim pembiayaan alternatif• Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan LKM

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

18

18

RPJP RPJM

RenstraKementerian

KUKM

DIPAKementerianKUKM 2009

RKPRenja

Kementerian KUKM 2009

1.Menciptakan Indonesia Yang Aman dan Damai

2.Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi

3.Meningkatkan Kesejateraan Rakyat Indonesia

• Agenda Pembangunan 2007

•Sasaran

•Arah Kebijakan

PRIORITAS PEMBANGUNANDI BIDANG EKONOMI

•Terdiri dari 6 Bagian

36 Bab

•Bagian IV Bab 16

Bab 17

Bab 19

Bab 20


•Program Pokok

•Program Penunjang


1. Penanggulangan Kemiskinan2. Peningkatan Kesempatan Kerja,

Investasi, dan Ekspor3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan,

Kehutanan dan Perdesaan4. Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas

Pendidikan dan Kesehatan5. Penegakan Hukum dan HAM,

Pemberant. Korupsi, dan Reformasi Birokrasi

6. Penguatan Kemampuan Pertahanan,Pemantapan Keamanan & KetertibanSerta Penyelesaian Konflik

7. Mitigasi & Penanggulangan Bencana

8. Pembangunan Infrastruktur9. Pengurangan Kesenj. Antar Wilayah

• AgendaPembangunanNasional 2004-2009(Perpres No.7/2005)

19

1. Undang Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian2. Undang-Undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah3. Peraturan Pemerintah No. 9/1995 tentang Usaha Simpan

Pinjam Koperasi4. Permenkop Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

5. Permenkop Nomor : 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

6. Permenkop Nomor : 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

7. Permenkop Nomor : 03/PER/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Lingkage Program Antara Bank Umum dengan Koperasi

20

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemantapan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan memberikan masukan dalam penyusunan :

2. Amandemen Undang Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian (Bab tentang Simpan Pinjam)

3. Revisi PP No. 9/1995 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi

21

4 Cetak Biru Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

1) Rating bagi KJK

2) Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KJK (LPP-KJK)

3) Lembaga Penjamin Simpanan KJK (LPS-KJK)

Pengembangan sistem tanggung renteng

5. Pengembangan Sistem Jaringan LKM

6. SKB Bank Indonesia dan Pemerintah ( Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

7. Memantapkan koordinasi kebijakan dan program pembiayaan bagi pemberdayaan KUKM baik secara lintas sektoral maupun wilayah dengan pemerintah daerah;

22

8. Memperkuat sistem pendukung usaha Koperasi dan UMKM Bidang Pembiayaan melalui :a) Perkuatan struktur permodalan LKM;b) Perkuatan SDM dan manajemen usaha;c) Perkuatan sistem monitoring dan evaluasi;d) Perkuatan sistem jaringan bisnis;e) Perkuatan sistem akuntabilitas; f) Pemantapan sistem tata laksana;g) Pemantapan sistem informasi;.

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terarah dan terintegrasi melalui suatu sistem informasi pembiayaan Koperasi dan UMKM;

10. Mengembangkan kerjasama internasional dalam perluasan sumber-sumber pembiayaan.

23

USAHA MENENGAH± 39,66 ribu (0,08%)

USAHAKECIL

± 520,22 Ribu

(1,01%)

USAHAMIKRO

± 50,70 juta(98,90%)

FAKIR MISKIN

MISKIN

BELUM LAYAK

USAHA DAN BELUM

BANKABLE

PENDUDUK MISKIN± 34,69 juta jiwa (Data BPS 2007)

LAYAK GO PUBLIC

• Pasar Modal• Perbankan • Sumber Lainnya

KONDISI EKSISTING POLA PEMBIAYAAN

LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE

LAYAK USAHA DAN BANKABLE

Jumlah:*)

± 35,49 Jt (70%)

Jumlah:*)

± 15,21 Jt (30%)

Jumlah:*)± 208,9

Rb (40%)

Jumlah:*)± 23,80

Rb (60%)

Jumlah:*)± 35,69

Rb (90%)

Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari berbagai sumber

± 4 Rb

(10%)

KLASTER 1

KLASTER 2

KLASTER 3

KLASTER 4

KLASTER 5

KLASTER 6

24

Dengan asumsi modal sendiri sebesar 40% dan kebutuhan dukungan permodalan sebesar 60%, maka perkiraan kebutuhan permodalan dan pola pembiayaan KUMKM dapat dijelaskan berdasarkan klaster sebagai berikut :

Klaster 1 adalah kelompok usaha mikro yang kondisinya belum layak usaha dan belum bankable sehingga mempunyai resiko tinggi dalam pengembalian modal yang diberikan. Usaha mikro dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 70% atau 35,49 juta unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 212,93 trilyun.

Dalam klaster ini pola pembiayaan dan kebijakan yang perlu diupayakan atara lain :

1)Memperluas program PNPM – Mandiri khususnya kepada kelompok usaha mikro yang belum layak usaha dan belum bankable.

Dengan asumsi modal sendiri sebesar 40% dan kebutuhan dukungan permodalan sebesar 60%, maka perkiraan kebutuhan permodalan dan pola pembiayaan KUMKM dapat dijelaskan berdasarkan klaster sebagai berikut :

Klaster 1 adalah kelompok usaha mikro yang kondisinya belum layak usaha dan belum bankable sehingga mempunyai resiko tinggi dalam pengembalian modal yang diberikan. Usaha mikro dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 70% atau 35,49 juta unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 212,93 trilyun.


1)Memperluas program PNPM – Mandiri khususnya kepada kelompok usaha mikro yang belum layak usaha dan belum bankable.

PERKIRAAN KEBUTUHAN PERMODALAN DAN POLA PEMBIAYAAN KOPERASI DAN

UMKM

25

2) Meningkatkan dan mempermudah penyediaan bantuan langsung berupa modal bagi usaha mikro yang dilaksanakan oleh Kementerian terkait.

3) Mengembangkan model pembiayaan lainnya bagi usaha mikro melalui anggaran belanja sosial atau hibah dan dikelola dalam bentuk kelompok usaha ekonomi produktif.

4) Mendorong penerbitan regulasi penyediaan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

5) Penyediaan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pendampingan

6) Mempercepat penerbitan SKB mengenai transformasi LKM menjadi Koperasi, BPR dan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des)

26

Klaster 2 adalah kelompok usaha mikro yang layak usaha dan belum bankable dan mempunyai resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan. Usaha mikro dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 30% atau 15,21 juta unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 91,26 trilyun.


1) Dukungan program PNPM – Mandiri melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a) Penurunan suku bunga KUR, dengan acuan SBI + 3% untuk ke koperasi dan SBI + 5% untuk ke UMK langsung (end user)

b) Perluasan lembaga keuangan penyalur program antara lain ke BPD, Bank Swasta dan Koperasi.

c) Meningkatkan dana penjaminan untuk meningkatkan kapasitas dan perluasan nasabah KUR

d) Agar debitur yang pernah mendapatkan modal melalui Program KUR dimungkinkan mengakses kredit kembali

27

2) Dukungan melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi/LKM

3) Dukungan Melalui Program Sertifikasi Tanah Untuk Usaha Mikro

a) Penyediaan dana APBD untuk mendukung pembiayaan program sertipikasi tanah

b) Peningkatan sosialisasi program kepada & Usaha Mikro debitur dan calon debitur perbankan/koperasi yang agunannya belum bersertipikat.

c) Pemberian fasilitas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Usaha Mikro peserta program berupa :

(1) Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) paling sedikit Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

(2) Pemberian pengurangan BPHTB sebesar 75% dari pajak terhutang.

28

4) Dukungan Fasilitasi Pembiayaan K- UMKM Melalui Anggaran Pembiayaan Daerah

a) Mendorong berdirinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) pada setiap Provinsi atau Kabupaten/Kota (Perpres No. 2/2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Permenkeu No. 222/PMK 010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit)

b) Mendorong tumbuh dan berkembangnya Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura (Perpres No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan)

c) Mendorong Pemerintah daerah agar dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk Pembiayaan bagi UMKMK

d) Pemberian subsidi bunga bagi produk-produk di sektor pertanian.

e) Penyediaan dana bergulir bagi usaha mikro dan koperasi disertai pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

5) Pendirian Bank Usaha Mikro dan Kecil (Bank UMK) khususnya yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan bagi sektor pertanian, perikanan, kelautan dan kelompok perempuan pelaku usaha mikro serta mengembangkan pelayanan dengan pola pendampingan

29

Klaster 3 adalah kelompok usaha kecil yang layak usaha dan belum bankable dan mempunyai resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan. Untuk usaha kecil dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 40% atau 208,9 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 12,48 trilyun.


1) Dukungan program PNPM – Mandiri melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya untuk Kredit bagi Usaha Kecil;


3) Dukungan Pembiayaan Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB )

a) Memantapkan kelembagaan dan peraturan peraturan

dalam pelaksanaan program LPDB

Klaster 3 adalah kelompok usaha kecil yang layak usaha dan belum bankable dan mempunyai resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan. Untuk usaha kecil dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 40% atau 208,9 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 12,48 trilyun.


1) Dukungan program PNPM – Mandiri melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya untuk Kredit bagi Usaha Kecil;


3) Dukungan Pembiayaan Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB )

a) Memantapkan kelembagaan dan peraturan peraturan

dalam pelaksanaan program LPDB

30

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada LPDB

c) Meningkatkan infrastruktur/jaringan melalui

pendirian cabang-cabang LPDB di daerah

d) Menerbitkan ketentuan/rambu-rambu agar dana

LPDB dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat

4) Linkage Program Bank Umum dengan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

a) Sosialisai pedoman linkage program antara bank umum dengan koperasi kepada perbankan, Dinas Koperasi dan UKM serta lintas pelaku lainnya;

b) Pengembangan kerjasama (Mou) dengan lembaga keuangan perbankan dengan koperasi

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada LPDB

c) Meningkatkan infrastruktur/jaringan melalui

pendirian cabang-cabang LPDB di daerah

d) Menerbitkan ketentuan/rambu-rambu agar dana

LPDB dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat

4) Linkage Program Bank Umum dengan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

a) Sosialisai pedoman linkage program antara bank umum dengan koperasi kepada perbankan, Dinas Koperasi dan UKM serta lintas pelaku lainnya;

b) Pengembangan kerjasama (Mou) dengan lembaga keuangan perbankan dengan koperasi

31

c) Memperkuat kelembagaan KJK agar mampu dan layak/bankable dalam melaksanakan linkage program melalui

(1) Pengembangan konsep rating (pemeringkatan) KJK

(2) Pengembangan konsep Lembaga Penjaminan Simpanan KJK (LSP-KJK) serta

(3) Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KJK (LPP-KJK)

(4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian KJK melalui penilaian kesehatan secar reguler setiap tahun

d) Fasilitasi bersama BI, Pemerintah Daerah, perbankan dan koperasi agar linkage program berjalan maksimal

e) Temu konsultasi dengan seluruh lintas pelaku terkait malelui media bazar perbankan

c) Memperkuat kelembagaan KJK agar mampu dan layak/bankable dalam melaksanakan linkage program melalui

(1) Pengembangan konsep rating (pemeringkatan) KJK

(2) Pengembangan konsep Lembaga Penjaminan Simpanan KJK (LSP-KJK) serta

(3) Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KJK (LPP-KJK)

(4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian KJK melalui penilaian kesehatan secar reguler setiap tahun

d) Fasilitasi bersama BI, Pemerintah Daerah, perbankan dan koperasi agar linkage program berjalan maksimal

e) Temu konsultasi dengan seluruh lintas pelaku terkait malelui media bazar perbankan

32

5) Dukungan Konsultan Keuangan Mitra Bank ( KKMB )

a) Menerbitkan regulasi terkait dengan peran KKMB dan menjembatani KUMKM dalam rangka akses kepada lembaga keuangan perbankan.

b) Sosialisasi peran KKMB sebagai lembaga pendamping bagi KUMKM

c) Peningkatan kapasitas KKMB melalui pembinaan, pemberdayaan dan optimalisasi peran dengan pemerintah daerah dan Bank Indonesia

d) Pengembangan intermediasi lembaga keuangan perbankan bekerjasama dengan KKMB, Dinas Koperasi dan UKM sertya Perbankan di daerah.

e) Fasilitasi dan Temu Konsultasi bersama Pemda, perbankan, asosiasi UKM dan gerakan koperasi.

33

Klaster 4 adalah kelompok usaha kecil yang layak usaha dan bankable serta memiliki resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan. Untuk usaha kecil dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 60% atau 23,80 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 18,73 trilyun.


1) Dukungan Pembiayaan Melalui Bisnis Plan

Perbankan

a) Penyediaan informasi skim-skim kredit perbankan yang dapat diakses oleh KUMKM

b) Meningkatkan akses UMKM terhadap skim kredit perbankan melalui kerja sama / kemitraan melalui linkage program atara bank umum dengan koperasi

c) Menurunkan bunga kredit perbankan

Klaster 4 adalah kelompok usaha kecil yang layak usaha dan bankable serta memiliki resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan. Untuk usaha kecil dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 60% atau 23,80 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 18,73 trilyun.


1) Dukungan Pembiayaan Melalui Bisnis Plan

Perbankan

a) Penyediaan informasi skim-skim kredit perbankan yang dapat diakses oleh KUMKM

b) Meningkatkan akses UMKM terhadap skim kredit perbankan melalui kerja sama / kemitraan melalui linkage program atara bank umum dengan koperasi

c) Menurunkan bunga kredit perbankan

34

2) Kredit Usaha Mikro dan Kecil dari Dana Surat Utang Pemerintah No. 005 ( SUP – 005 )

a) Peningkatan plafon bagi BUMN Pelaksana dan Lembaga Keuangan Pelaksana

b) Penurunan suku bunga yang dirasakan UMKM masih tinggi .

3) Dukungan Pembiayaan Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir

( LPDB )

a) Pembiayaan kepada KUKM melalui perusahaan Modal Ventura

b) Pemberian pinjaman kepada KUKM tenant inkubator

c) Pemberian pinjaman kepada UMK melalui Koperasi

d) Pemberian pinjaman kepada KUKM strategis.

e) Mengkaji perubahan hukum LPDB memiliki/menjadi Bank Usaha Mikro dan Kecil

4) Pengembangan Lembaga Modal Ventura dan Anjag

Piutang

5) Pengembangan Pembiayaan bagi UKM Ekspor

2) Kredit Usaha Mikro dan Kecil dari Dana Surat Utang Pemerintah No. 005 ( SUP – 005 )

a) Peningkatan plafon bagi BUMN Pelaksana dan Lembaga Keuangan Pelaksana

b) Penurunan suku bunga yang dirasakan UMKM masih tinggi .

3) Dukungan Pembiayaan Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir

( LPDB )

a) Pembiayaan kepada KUKM melalui perusahaan Modal Ventura

b) Pemberian pinjaman kepada KUKM tenant inkubator

c) Pemberian pinjaman kepada UMK melalui Koperasi

d) Pemberian pinjaman kepada KUKM strategis.

e) Mengkaji perubahan hukum LPDB memiliki/menjadi Bank Usaha Mikro dan Kecil

4) Pengembangan Lembaga Modal Ventura dan Anjag

Piutang

5) Pengembangan Pembiayaan bagi UKM Ekspor

35

Klaster 6 adalah kelompok usaha menengah dan besar yang layak usaha dan bankable serta memiliki resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan dan layak go public. Untuk usaha menengah dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 10% atau 4 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 2,38 trilyun.

Dalam klaster ini pola pembiayaan dan kebijakan yang perlu diupayakan atara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi berskala usaha besar dan para pelaku usaha menengah dan besar dalam mengakses pembiayaan melalui pasar modal dan perbankan internasional.

Klaster 6 adalah kelompok usaha menengah dan besar yang layak usaha dan bankable serta memiliki resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan dan layak go public. Untuk usaha menengah dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 10% atau 4 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 2,38 trilyun.

Dalam klaster ini pola pembiayaan dan kebijakan yang perlu diupayakan atara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi berskala usaha besar dan para pelaku usaha menengah dan besar dalam mengakses pembiayaan melalui pasar modal dan perbankan internasional.

36

Belum optimalnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh usaha mikro dan kecil di luar sektor perdagangan dan jasa sektor pertanian saat ini, diperlukan suatu trobosan pengembangan program KUR dengan penambahan skema subsidi bunga kredit dan pendampingan program dari para sarjana.

Gagasan pengembangan program ini, diprioritaskan pada lima sektor pertanian dengan nama program sebagai berikut :

Belum optimalnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh usaha mikro dan kecil di luar sektor perdagangan dan jasa sektor pertanian saat ini, diperlukan suatu trobosan pengembangan program KUR dengan penambahan skema subsidi bunga kredit dan pendampingan program dari para sarjana.

Gagasan pengembangan program ini, diprioritaskan pada lima sektor pertanian dengan nama program sebagai berikut :

GAGASAN PROGRAM KREDIT PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

USAHA RAKYAT

Sektor Nama Kredit Singkatan

Agribisnis Kredit Usaha Agribisnis KUA

Perikanan Kredit Budidaya Perikanan KBP

Kelautan Kredit Usaha Kelautan KUK

Pertenakan Kredit Usaha Pertenakan KUP

Perkebunan Kredit Usaha Perkebunan Rakyat

KUPR

37

UMKM bankableUMKM bankableS

U

M

B

E

R

S

U

M

B

E

R

PemerintahPemerintah

Non PemerintahNon Pemerintah

Pemerintah dan Non Pemerintah

Pemerintah dan Non Pemerintah

APBNAPBN

APBDAPBD

SUP-005SUP-005

BankBank

Non BankNon Bank

Kredit Komersial Kredit Komersial

KSP/USP-KopKSP/USP-Kop

Lemb. Keuangan (Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura dan Pegadaian)

Lemb. Keuangan (Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura dan Pegadaian)

Per. Swasta : CSRPer. Swasta : CSR

Perbankan/KURPerbankan/KUR

BUMN/PKBLBUMN/PKBL

UMK belum-bankableUMK belum-bankable

TARGET/SASARANTARGET/SASARAN


UMK bankableUMK bankable

UMK bankable &UMK belum--bankableUMK bankable &UMK belum--bankable

UMK non-bankableUMK non-bankable




UMK bankable &UMK belum-bankableUMK bankable &UMK belum-bankable

Sertifikat TanahSertifikat Tanah

Laba BUMNLaba BUMN

Sumber-Sumber Permodalan UMK

Kredit Mikro Kecill Kredit Mikro Kecill

UMK bankableUMK bankable

27 paparan deputi pembiayaan

Documents