PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI SESUAI AMANATPP NOMOR 20 TAHUN 2006 tentang I R I G A S I Semarang, 6 Oktober 2014

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIRDIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA

KETENTUAN UMUM (3 Pasal)PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (5 Pasal)KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (7 Pasal)WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (10 Pasal)PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (2 Pasal)PEMBERDAYAAN (2 Pasal)PENGELOLAAN AIR IRIGASI (18 Pasal)PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI (7 Pasal)PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI (10 Pasal)PENGELOLAAN ASET IRIGASI (9 Pasal)PEMBIAYAAN (8 Pasal)ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI (2 Pasal)KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (1 Pasal)PENGAWASAN (1 Pasal)KETENTUAN PERALIHAN (1 Pasal)KETENTUAN PENUTUP (2 Pasal)

SISTEMATIKA PP IRIGASI

Total: 16 BAB dan 88 Pasal.

2.Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (Pasal 4 s.d Pasal 8)3.Air hujanAir permukaanAir tanahTerpadu, mengutamakan air permukaan4.-Satu sistem, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan.-Keselarasan kepentingan hulu, tengah, dan hilir.1.Tujuan :Mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

1.Pemerintah :WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (1)(Pasal 16 s.d Pasal 25)Penetapan Kebijakan NasionalMenetapkan Status DI Pengembangan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya utk DI lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasionalPengelolaan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya utk DI > 3.000 ha atau DI lintas provinsi, lintas neg, dan strategis nasionalFasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsiMenetapkan norma,standar, kriteria, pedomanRekomendasi teknis : irigasi air tanah dari cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara Bantuan teknis : pemerintah provinsi dan kab./kotaBantuan : masyarakat petaniPemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pembongkaran

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (2)Kebijakan provinsiPengembangan sistem irigasi primer dan sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya utk DI lintas kab./kotaPengelolaan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya untuk DI 3000 ha A 1000 ha atau DI yang luasnya kurang dari 1.000 ha yang lintas kab./kota Rekomendasi teknis : irigasi AT dari CAT lintas kab./kotaFasilitasi penyelesaian sengketa antar kab./kotaBantuan teknis: pemerintah kab./kotaBantuan : masyarakat petaniMembentuk Komisi Irigasi ProvinsiMembentuk Komisi Irigasi antar provinsi bersama dengan pemerintah provinsi terkait Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pembongkaran2.Provinsi :

Kebijakan kabupaten/kotaPengembangan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya pada DI yang berada dalam satu kabupaten/kotaPengelolaan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya pada DI dalam satu kab./kota yang luasnya < 1000 haPemberian izin penggunaan dan pengusahaan air tanahFasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasiBantuan : masyarakat petaniMembentuk Komisi Irigasi kabupaten/kotaPemberdayaan P3APemberian izin pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaranWEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (3)3.Kabupaten/Kota :

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (4)Peningkatan dan/atau pengelolaan irigasi desamenjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan/atau pengelolaan sistem irigasi desa.

4.Pemerintah desa :Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersierMenjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yg menjadi tanggung jawabnya. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan tersier.5.Masyarakat Petani :

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (5)7.Sebagian wewenang dapat didelegasikan ke bawah8.Sebagian wewenang bisa diserahkan ke atas9.Sebagian wewenang wajib diambil oleh pemerintahan diatasnya dalam hal :-Pemda tidak melaksanakan sebagian kewenangannya sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;-Sengketa antarkabupaten/kota atau antarprovinsi6.Pemerintah kab./kota, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah dapat saling bekerjasama

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANBidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi*Pengembangan (BANG) pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah adaPengelolaan (KEL) operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasiSemua urusan (pengembangan dan pengelolaan) di tersier , baik irigasi utuh satu kabupaten, lintas kabupaten, lintas provinsi, maupun strategis nasional, merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab petani pemakai air.

GAMBARAN KONDISI PRASARANA IRIGASI BERDASARKAN KEWENANGAN DI INDONESIA

*

MEKANISME PENANGANAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH BERDASARKAN PP 20/2006 - IRIGASIPENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA STRATA PEMERINTAH DIATASNYA (PASAL 22,23, DAN 24 PP20/2006)MEKANISME KERJASAMA ANTARA PUSAT, PROVINSI, DAN KAB/KOTA(PASAL 21 PP20/2006)

TAKE OVER OLEH STRATA PEMERINTAH DIATASNYA(PASAL 25 PP20/2006)

CATATAN: BELUM PERNAH DILAKUKANCONTOH: SURAT-SURAT KEPALA DAERAH TERKAIT PERMOHONAN BANTUAN PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAHCONTOH: DIRJEN SDA PEMKAB. ENREKANG (2013) : DI TALLUNG URADIRJEN SDA PEMPROV. JAWA TENGAH (2013) : DI PROGO PISTANDIRJEN SDA PERKAB. WAY KANAN (2012) : BENDUNG DAN SAL. SUPLESI WAY BESAIDIRJEN SDA PEMPROV. JAMBI DAN PEMKAB. SAROLANGUN (2012) : DI BATANG ASAIDIRJEN SDA PEMKAB. MUSI RAWAS (2011) : DI KELINGI TUGUMULYODIRJEN SDA PEMPROV. SUMSEL DAN PEMKAB. EMPAT LAWANG (2011) : DI LINTANG KIRI

PADA PRINSIPNYA, MEKANISME PENANGANAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH ADALAH BERSIFAT BOTTOM UP (KECUALI PADA MEKANISME TAKE OVER YANG SELAMA INI BELUM PERNAH DILAKUKAN)PERTANYAANNYA:BAGAIMANA CARA PEMERINTAH (PUSAT) MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP PENANGA-NAN IRIGASI YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH?

KETERPADUAN PROGRAM PUSAT/PROV/KAB/KOTA DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASIDANA APBNDANA ALOKASI KHUSUSP4-ISDA-IKDINAS PSDA PROV/KAB/KOTAKELOMPOK PENERIMA MANFAATBAIK (45%)2.225.197 HARUSAK (55%)2.683.986 HAIRIGASI PROV/KAB/KOTA4.909.183 HATUJUAN :Terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil; Terlaksananya rehabilitasi terhadap kondisi dan fungsi prasarana irigasi kecil. TUJUAN :Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. TP - OPDINAS PROVINSIIRIGASI PUSAT2.315.000 HABAIK (54%)1.250.100 HARUSAK (46%)1.064.900 HA

Chart1

45

55

Sales

Sheet1

Sales

45

55

Chart1

45

55

Sales

Sheet1

Sales

45

55

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASIBagian Kesatu : Pembangunan Jaringan IrigasiPasal 48Ayat (1)Pembangunan jaringan irigasi berdasarkan rencana induk pengelolaan SDA di wilayah sungai memperhatikan rencana pembangunan pertanian adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI(Pasal 48 s.d. Pasal 64)

Pasal 50Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Bagian Kesatu : Pembangunan Jaringan Irigasi (lanjutan)Pasal 49 Ayat (1)Primer dan sekunder tgjwb pemerintahAyat (2)Primer dan sekunder dapat dilakukan P3A izinAyat (3) Tersier tanggung jawab P3AAyat (4)Pem. kab/kota, pem. provinsi, atau Pemerintah dapat membantu pembangunan tersier permintaan P3AAyat (5)Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan jaringan irigasi pemerintah dpt membangun jar. irigasi izin dan persetujuan desain.

Bagian Kedua : Peningkatan Jaringan IrigasiPasal 51Peningkatan jaringan irigasi:berdasarkan rencana induk pengelolaan SDA; diwilayah sungai;dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.adalah meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Bagian Kedua : Peningkatan Jaringan Irigasi (lanjutan)Pasal 52 (5 ayat)Ayat (1)Jar. Irigasi primer & sekunder tanggung jawab pemerintahAyat (2)Primer & sekunder dapat dilakukan P3A izin Ayat (3)Tersier tanggung jawab P3AAyat (4)Pem. kab/kota, pem.provinsi, atau Pemerintah dapat membantu tersier permintaan P3AAyat (5)Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan jar. irigasi pemerintah dpt meningkatkan jar. irigasi izin dan persetujuan disain

Pasal 53Ayat (1)Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder izin dari bupati/walikota, gubernur, atau MenteriAyat (2)Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier persetujuan dari P3ABagian Kedua : Peningkatan Jaringan Irigasi (lanjutan)Pasal 54 (2 ayat)Ayat (1)Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi bersamaan dengan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai rencana dan program pengembangan pertanian mempertimbangkan kesiapan petani setempat Ayat (2)Ketentuan pelaksanaan pengembangan lahan pertanian Peraturan Menteri yang membidangi pertanian setelah berkoordinasi dengan Menteri.

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASIBagian Kesatu : O dan P Jaringan IrigasiPasal 56 (6 ayat)Ayat (1)O&P primer dan sekunder wewenang & tgjwb pemerintahAyat (2)P3A sesuai keinginan & kemampuannya dapat berperan serta O&P jar. irigasi primer & sekunderAyat (3)P3A dapat mengawasi O&P primer & sekunder Ayat (4)O&P primer dan sekunder berdasarkan rencana tahunan O&P yang disepakati tertulis antara pemerintah, P3A, dan pengguna jaringan irigasiAyat (5)O&P tersier hak & tgjwb. P3AAyat (6)O&P milik badan usaha, badan sosial, perseorangan tanggung jawab bersangkutanPasal 55Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai NSPM

Bagian Kesatu : O dan P Jaringan Irigasi (lanjutan)Pasal 57Dalam O&P tersier pem. kab./kota, pem. provinsi, atau Pemerintah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.Pasal 58Setelah berkonsultasi dg P3A, pemerintah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yg hrs dikeringkanPengeringan dilakukan untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 59Ayat (1)Tujuan pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia, atau daya alam Ayat (2)Pengamanan jaringan irigasi oleh instansi pem. kab/kota, instansi pem. provinsi, instansi Pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain.Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.Bagian Kesatu : O dan P Jaringan Irigasi (lanjutan)

Ayat (1)Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi perlu penetapan garis sempadanAyat (2)Pemerintah menetapkan garis sempadanAyat (3)Pem. kab./kota menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar sempadan Ayat (4)Dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi, serta mendirikan bangunan lain kecuali atas izinPasal 61Bagian Kesatu : O dan P Jaringan Irigasi (lanjutan)Pasal 60Ketentuan O&P jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi Peraturan Menteri Pasal 61

adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.Bagian Kedua : Rehabilitasi Jaringan IrigasiPasal 62Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi (Ayat 1)Rehabilitasi jaringan irigasi persetujuan desain dan izin (Ayat 2)Pem. kab/kota, pem. provinsi, atau Pemerintah melaksanakan pengawasan (Ayat 3)

Bagian Kedua : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (lanjutan)Pasal 63Ayat (1)Primer dan sekunder tgjwb pemerintahAyat (2)P3A sesuai dgn kebutuhan & kemampuannya dpt berperan serta dalam primer dan sekunder berdasarkan persetujuan dari pem. kab/kota, pem. prov., atau PemerintahAyat (3)Tersier hak dan tgjwb P3AAyat (4)Dalam hal P3A tidak mampu pemerintah dapat membantu permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian Ayat (5)Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertgjwb dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya

Bagian Kedua : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (lanjutan)Pasal 64Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder izin bupati/walikota, gubernur, atau MenteriPengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier persetujuan dari P3A

PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASIPENGEMBANGAN J IPembangunanPeningkatanPENGELOLAAN J IOperasi & PemeliharaanRehabilitasiOPERASI J IPEMELIHARAAN J IREHABILITASI J IHGA u-IPenyediaanPembagianPemberianPenggunaanRutinBerkalaPengamananDaruratRinganSedangBerat

Hubungan antara Pelaksanaan O & P dengan Masa Pelayanan, Rehabilitasi, & Peningkatan Jaringan IrigasiTingkat PelayananTingkat Pelayanan Baru Tingkat Pelayanan SemulaUmur Pelayanan (Tahun)Batas Pelayanan EkonomisRehabilitasiPeningkatanUmur J.I. pendekUmur J.I. panjangOP Kurang BaikOP BaikPerbaikan

Berdasarkan PP 20/2006 pemencaran urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu: (a) luas command area dan (b) locus/lokasi serta (c) jenis kegiatan keirigasian.(1) Pemerintah Pusat memiliki urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dalam hal:(a) Pengembangan DI lintas provinsi, DI lintas negara, dan DI strategis nasional;(b) Pengelolaan DI dengan luas >3000ha, DI lintas provinsi, DI lintas negara, dan DI strategis nasional.(2) Pemerintah Provinsi memiliki urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dalam hal:(a) Pengembangan DI lintas kabupaten (sd