pembagian kewenangan

Click here to load reader

Post on 12-Feb-2017

48 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSATPEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

    OlehMiftah Thoha,Ph.DGuru Besar UGM

    Disampaikan pada Pelatihan Ombudsman Daerah, Disampaikan pada Pelatihan Ombudsman Daerah, p p ,p p ,diselenggarakan oleh Pusham UII, bekerjasama dengan diselenggarakan oleh Pusham UII, bekerjasama dengan

    Partnership for Government Reform in Indonesia, Yogyakarta, Partnership for Government Reform in Indonesia, Yogyakarta, 1717--18 September 200518 September 2005

  • HAKEKAT OTONOMI DAERAH

    SESUAI DENGAN AMANAT UUD NEGARASESUAI DENGAN AMANAT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PEMERINTAH DAERAH BERWENANGPEMERINTAH DAERAH BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANSENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN PERBANTUANPERBANTUAN.

  • lanjutanj

    PEMBERIAN OTONOMI LUAS KEPADA DAERAHPEMBERIAN OTONOMI LUAS KEPADA DAERAH DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTAPELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT.SELAIN ITU DAERAH BISA MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASIDENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, KEADILAN, PEMERATAAN, KEISTIMEWAAN, KEKUSUSAN DAN KEANEKA RAGAMAN DAERAH

  • TIGA ASAS PEMERINTAHAN

    (1) Asas Desentralisasi(1) Asas Desentralisasi(2) Asas Dekonsentrasi(3) Asas Perbantuan ( medebewind)(3) Asas Perbantuan ( medebewind)Ketiga asas ini tergolong sistem desentralisasi, karena semua asas ini pelaksanaannya berada di daerahAsas dalam ketiga asas diatas merupakan prinsip yang dipergunakan untuk menjelaskanprinsip yang dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana kewenangan pemerintahan dijalankan antara pemerintah pusat dan daerah

  • lanjutanj

    1) Asas desentralisasi menjelaskan tentang1) Asas desentralisasi menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan di daerah yang dijalankan oleh aparatur daerah masing-masing. Kewenangan ini umumnya merupakan kewenangan otonomi yang dipunyai oleh daerah.otonomi yang dipunyai oleh daerah.Kewenangan otonomi ini dijalankan seluas-luasnya oleh pemda (psl.10 ayat 2)Kewenangan otonomi ini wujudnya adalah selain 6 kewenangan pemerintah pusat

  • lanjutanj

    2) Asas dekonsentrasi merupakan kewenangan2) Asas dekonsentrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah oleh aparat pusat. Kewenangan ini merupakan kuajibanaparat pusat. Kewenangan ini merupakan kuajiban yang dijalankan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah.Pelaksanaan kewenangan dari asas ini dilaksanakan

    di i (K il K d ) di li hk k G bsendiri (Kanwil, Kandep) di limpahkan ke Gubernur

  • lanjutanj

    3) Asas perbantuan merupakan kewenangan3) Asas perbantuan merupakan kewenangan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah yangpemerintahan dan pembangunan di daerah yang dijalankan oleh aparat pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerah melaksanakan asas ini dalam rangka membantu tugas pemerintah pusat.Kewenangan dari asas ini di daerah dan atau di d b d i i t hdesa, berupa penugasan dari pemerintah

  • UU no 32/2004 (Psl. 10)( )

    DESENTRALISASI ADALAH PENYERAHANDESENTRALISASI ADALAH PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSANUNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN RI (ayat 1)DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHANDEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAN/ATAU KEPADAWAKIL PEMERINTAH DAN/ATAU KEPADA INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH TERTENTU.(ayat 3 dan 5)

  • lanjutanj

    TUGAS PERBANTUAN ADALAHTUGAS PERBANTUAN ADALAH PENUGASAN DARI PEMERINTAH KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA DARIKEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN/ ATAU DESA SERTA DARI PEMERINTAH KABUPATEN KOTA KEPADA DESA UNTUK

    S G SMELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU(ayat 5)

  • SISTEM PEMERINTAHAN KITA

    Sebenarnya dalam peraturan perundanganSebenarnya dalam peraturan perundangan, Indonesia tidak mengenal sistem sentralisasi melainkan sistem desentralisasimelainkan sistem desentralisasiHanya saja praktika pemerintahan banyak yang masih melaksanakan sentralisasi, terutama dalam waktu yang cukup lama kita

    /menggunakan UU no 5/1974

  • SENTRALISASI

    WALAUPUN DESENTRALISASI SELALUWALAUPUN DESENTRALISASI SELALU DIJADIKAN THEMA SENTRAL DARI UU YANG BARU (22/1999 DAN 32/2004) AKAN TETAPI UPAYA MELAKUKAN SENTRALISASI KELIHATANNYA BELUM BISA BERANJAK DARI WARISAN UU NO 5/1974.WARISAN UU NO 5/1974.OLEH KARENA ITU ADA TARIK-MENARIK DI ANTARA KEDUANYA, DAN DAYA TARIK SENTRALISASI LEBIH KUAT KATIMBANG DESENTRALISASI.

  • TARIK-MENARIK ANTARA SENTRALISI dan DESENTRALISASI

    Selama ini pelaksanaan sistem sentralisasi dan desentralisasi sepertinya ada tarik-menarik.desentralisasi sepertinya ada tarik menarik. Dalam waktu tertentu desentralisasi memihak ke pemda, di lain waktu yang cukup lama beralih ke sentralisasiUU NO 5/74 kuat sekali SENTRALISASInya, UU

    22/99 d k l d t li i kno 22/99 ada kelonggaran desentralisasi, akan tetapi UU no 32/2004 berbau resentralisasinya

  • LANJUTAN

    Memang tidak mungkin mutlakMemang tidak mungkin mutlak desentralisasi, akan tetapi mutlak sentralisasi banyak kemungkinansentralisasi banyak kemungkinan bisa terjadiDengan kata lain pelaksanaan otonomi itu belum banyak perubahan kalau dilihat dari perspektif peranan daerah.p p p

  • Contoh Tarik menarik

    Ketika melaksanqkan kewenangan wajib diKetika melaksanqkan kewenangan wajib di daerah menurut UU 22/1999, belum dilaksanakan tiba-tiba kewenangan pertanahan ditarik lagi ke pemerintah pusat tidak melalui UU melainkanpemerintah pusat tidak melalui UU melainkan cukup dengan Sk Menteri (dalihnya karena UU agraria menetapkan pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat padahal adakewenangan pemerintah pusat, padahal ada pasal dalam UU no 22/1999 yang menyatakan UU dari bidang lain disesuaikan dengan UU no 22/1999 ini)22/1999 ini)

  • lanjutanj

    Masih banyak dijumpai departemen sektorMasih banyak dijumpai departemen sektor yang belum sefaham dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga perananotonomi daerah, sehingga peranan sentralisasinya masih menonjol. Walaupun Kanwil/Kandep banyak yang sudah tidak ada, akan tetapi perpanjangan tangannya dibentuk UPT-UPT di daerah.

  • lanjutanj

    Kewenangan (dana) dekonsentrasiKewenangan (dana) dekonsentrasi yang menurut UU nya dilimpahkan ke Gubernur maka seringkali dijumpaiGubernur, maka seringkali dijumpai departemen sektor jumping ke UPT-UPTUPT.Barangkali karena masih merasa menerima warisan UU no 5/74 yang sentralistis.

  • GAMBARAN KEWENANGAN SENTRALISASI-DESENTRALISASI UU N05/74.

    Sentralisasi,

    PemerintahPusat

    DT IPropinsi

    DT IIKab/KM

  • SENTRALISASI dan DESENTRALISASI MENURUT UU 22/1999

    DesentralisasiDesentralisasi

    pusat Provinsi Kabupaten/Kotap

  • RESENTRALISASI UU NO 32/2004

    ResentralissiResentralissiPem Pusat

    PemPem Prop

    PemK b/KKab/Ko

  • SUSUNAN PEMERINTAHAN

    Susunan pemerintahan (tiers) dan hirarkiSusunan pemerintahan (tiers) dan hirarki seringkali disamakan. Susunan pemerintahan merupakan wujud pembagianpemerintahan merupakan wujud pembagian lingkup kewenangan pemerintahan yang disusun bertingkat (hirarkis)g ( )Teori Hirarki (birokrasi Weberian) lebih mencerminkan dominasi kekuasaan antara hirarki yang di atas terhadap hirarki yang dibawah

  • lanjutanj

    Semua UU tentang pemerintahan daerahSemua UU tentang pemerintahan daerah mengenal tiers dan hirarchy disamakan, kecuali UU no 22/1999 yang istilah hirarkikecuali UU no 22/1999 yang istilah hirarki tidak dipakai lagi antara susunan Pemeritah Provinsi dan Kabupaten/KotapSusunan (tiers) dalam pemerintahan kita ada yang disusun 4 susunan (Pemerintah Pusat, y g ( ,Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)- UU no32/2004

  • TIERS dan HIRARCHY

    Susunan (tiers) lebih condong sebagaiSusunan (tiers) lebih condong sebagai Division of Labor, pembagian domain, tugas , kewenangan dan tanggung jawab yangkewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh masing-masing susunan pemerintahanpemerintahanSedangkan hirarchy lebih condong pada

    ( )pendekatan pelaksanaan kekuasaan (power) yang melekat pada masing-masing tingkatan

  • lanjutanj

    Oleh karena itu dalam pembagianOleh karena itu dalam pembagian kewenangan antara susunan pemerintahan sebaiknya tidakpemerintahan sebaiknya tidak digunakan pendekatan kekuasaan (hi ki ) l i k d k t(hirarkis) melainkan pendekatan kesetaraan, keharmonisan, dan k i t h d l kkeserasian terhadap pelaksaan domain, tugas, wewenang dan tg jawab

  • lanjutanj

    Sehingga warna dan suasana governanceSehingga warna dan suasana governancenya lebih kuat katimbang warna dan suasana government nyagovernment nyaDalam governance pendekatan partisipasi dan kesetaraan sangat menonjolSedangkan Government kekuasaan (power)nya lebih kelihatan.

  • CURRENT ISSUES Dalam pengelolan PEMERINTAHAN

    PBB b d E tPBB bersama dengen Eastern Regional Organization for Public Administraion (EROPA) tahun 2000 di Manila menyatakan bahwa perubahan y pparadigma dalam pemerintahan ini beralih dari Government toberalih dari Government to Governance

  • lanjutanj

    Sebelumnya tahun 1994 PBBSebelumnya tahun 1994 PBB melakukan penelitian bahwa dari 100 negara yang melaksanakan demokrasinegara yang melaksanakan demokrasi95 % di antaranya telah melaksanakan d t li idesentralisasi.

    Dengan demikian pemerintahan yang demokratis salah satu wujudnya adalah melakukan desentralisasi

  • GLOBAL FORUM KE 6 TAHUN 2005

    AKHIR MEI 2005 DI SEOUL KOREAAKHIR MEI 2005 DI SEOUL KOREA SELATAN BERKUMPUL PEMIMPIN PEMERINTAHAN DAN AKADEMISIPEMERINTAHAN DAN AKADEMISI SELURUH DUNIA YANG DIPELOPORI PBB MENDEKLARASIKAN PERLUNYAPBB MENDEKLARASIKAN PERLUNYA IKLIM DESENTRALISASI dan PEMBERDAYAAN LOCAL GOVERNMENTPEMBERDAYAAN LOCAL GOVERNMENT

  • KUTIPAN DEKLARASI SEOUL

    Good Governance requires anGood Governance requires an appropriate level of decentralization, innovation and development of localinnovation and development of local government. Local administration can be made more effective and autonomous through the promotion of administrative and financial decentralization,

    fdigitalization of government, and result-base performance management..

  • PEMBAGIAN KEWENANGAN

    Sekarang telah dirancang RPP pembagianSekarang telah dirancang RPP pembagian kewenangan untuk mengganti PP no 25/2000 sesuai dengan UU no32/200425/2000 sesuai dengan UU no32/2004Penggantian PP 25/2000 perlu dilakukan karena UUnya telah bergantikarena UUnya telah bergantiHanya yang perlu dicermati karena UU no 32/2004 berbau resentralisasi maka RPP32/2004 berbau resentralisasi, maka RPP nanti hendaknya tidak banyak berwarna sentralisasi

  • lanjutanj

    Iklim desentralisasi yang telah melanda belahanIklim desentralisasi yang telah melanda belahan dunia pemerintahan demokrasi hendaknya memperoleh perhatian dalam menyusun RPP kewenangan tersebutKriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi perlu dikembangkan dengan tafsir yang lebih bersifatperlu dikembangkan dengan tafsir yang lebih bersifat demokratis, desentralistis, partisipatif, bukan semata-mata berprinsip law and order yang mencerminkan pendekatan kekuasaan (power) yang sentralistis.

  • lanjutanj

    Untuk menghindari pelaksanaan pembagianUntuk menghindari pelaksanaan pembagian kewenangan yang tidak seimbang, perlu kriteria eksternalitas akuntabilitas dankriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi diberdayakan dengan asas kesamaan, kesetaraan, keseimbangan yang , , g y ghorisontal.Dengan demikian ada descresi daerah untuk gmembuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan ke anekaragaman daerah

  • SOLUSI DAN SARAN

    (1) Kebijakan desentralisasi yang direncanakan(1) Kebijakan desentralisasi yang direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh pemerintah pusat (dept sektor) sejak awal melibatkan pemerintah daerah (provinsi dan Kab/kota)(2) Keselarasan, keharmonisan, dan kongruensi kepentingan pem pusat dan daerah perlu dilakukankepentingan pem.pusat dan daerah perlu dilakukan dengan memberikan kepada daerah diskresi dan kebebasan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan kemauan rakyat daerah masing-masing

  • lanjutanj

    (3) Pelaksanaa kewenangan dekonsentrasi(3) Pelaksanaa kewenangan dekonsentrasi harus dijadikan suatu keharusan pemerintah pusat (dept sektor) untuk membantu daerahpusat (dept sektor) untuk membantu daerah dengan tidak strickly defined sesuai dengan kemauan pusat Melainkandengan kemauan pusat. Melainkan memberikan diskresi dan kebebasan daerah untuk menyesuaikan terhadap kebutuhanuntuk menyesuaikan terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah masing-masing.

  • lanjutanj

    (4) Sesuai dengan bunyi UU no 32 dan 33 /2004(4). Sesuai dengan bunyi UU no 32 dan 33 /2004 bahwa dana dekonsentrasi dilimpahkan kepada Gubernur, maka Departemen Sektor tidakGubernur, maka Departemen Sektor tidak memanfaatkan UPT-UPT yang dibentuk sebagai realisasi kebijakannya di daerah.(5) Agar tidak ada ego lokalisme, maka dana dekonsentrasi dan kebijakan pemerintah pusat di k b t /k t dik di i l h P i ikabupaten/kota dikoordinasi oleh pem. Provinsi

  • SOLUSI PEMBAGIAN KEWENANGAN

    Kewenangan Pemerintah Pusat al:Kewenangan Pemerintah Pusat al:(1) Dilihat dari substansi pokok departemen sektor hanya berwenang menetapkan standard, kriteria, dan kebijakan strategis.Pelaksanaan dan realisasi kewenangan tsb berada di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

  • Lanjutan Pemerintah Pusatj

    (2) Dilihat dari jangkauan (ekternalitas)(2). Dilihat dari jangkauan (ekternalitas) keluasan wilayah, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen sektor hanyahal ini Departemen sektor hanya melaksanakan kebijakan strategis tsb yang meliputi jangkauan keluasan untuk wilayah p j g ynasional yang lintas provinsial(3). Dilihat dari asas kemanfaatan ( )(efektivitas) bukan hanya efisiensi saja, maka pelaksanaan kewenangan strategis..

  • Lanjutan ..pem pusatj p p

    t t i t b t Jik k f tstrategis tersebut. Jika kemanfaatan pelaksanaannya dilihat dari penggunaan sumberdaya, anggaran/pembiayaannya, dan fasilitas gg p y y ,lainnya dilakukan oleh pemerintah pusatpusat

  • Kewenangan Pemerintah Provinsig

    (1) Melaksanakan standard kreteria dan(1) Melaksanakan standard, kreteria, dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat (Dept sektor) untukpemerintah Pusat (Dept. sektor) untuk wilayah provinsi masing-masing.(2) Menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi lingkungan strategis daerahnya dalam melaksanakan kebijakan pemeintah pusat tersebut

  • Lanjutan Provinsij

    (3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang(3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang jangkauan keluasannya meliputi lintas kabupaten/kota di wilayah provinsinya masing-kabupaten/kota di wilayah provinsinya masingmasing(4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan ( ) p jpemerintah pusat jika dilihat dari asas kemanfaatan yang meliputi penggunaan sdm, biaya, teknologi dan f ilit l i l bih b f t dil k k difasilitas lainnya lebih bermanfaat dilaksanakan di wilayah provinsi masing-masing.

  • Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kotap

    (1) Melaksanakan kebijakan pemerintah(1) Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di daerahnya sesuai dengan kondisi daerahnya dan koordinasi serta kebijakandaerahnya dan koordinasi serta kebijakan strategis Provinsi masing-masing(2).Menetapkan kebijakan strategis sesuai dengan kondisi daerahnya masing masing dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan provinsi

  • Lanjutan Kabupaten/Kotaj p

    (3) Menetapkan dan melaksanakan(3). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat/provinsi jika dilihat dari asas kemanfaatan penggunaandilihat dari asas kemanfaatan penggunaan sdm, biaya, teknologi dan fasilitas lainnya yang tersedia di daerahnya masing masingyang tersedia di daerahnya masing-masing lebih bermanfaat kalau dilakukan di kabupaten/kotakabupaten/kota.

  • PENUTUP

    DEMIKIAN POKOK POKOK PEMIKIRANDEMIKIAN POKOK-POKOK PEMIKIRAN SAYA DALAM RANGKA SUMBANGSIH SARAN UNTUK PEMBAGIANSARAN UNTUK PEMBAGIAN KEWENANGAN YANG DIRANCANG DALAM RPP KEWENANGANDALAM RPP KEWENANGANMOHON MAAF KEKURANGANTERIMA KASIH