PIHPIH

PROF.DR. ADI SULISTIYONO,SH.MHPROF.DR. ADI SULISTIYONO,SH.MH

LATARLATAR

PERMASALAHAN HUKUM MUNCUL SEJAK ADANYA PERMASALAHAN HUKUM MUNCUL SEJAK ADANYA PERADABAN MANUSIA (ADAM & HAWA = PUTRA PERADABAN MANUSIA (ADAM & HAWA = PUTRA MEREKA HABEL DIBUNUH KAKAKNYA)MEREKA HABEL DIBUNUH KAKAKNYA)

M.T. CICERO (106-45 SM)M.T. CICERO (106-45 SM): UBI SOCIETAS IBI : UBI SOCIETAS IBI IUS (DIMANA ADA MASYARAKAT, DI SITU ADA IUS (DIMANA ADA MASYARAKAT, DI SITU ADA HUKUM)HUKUM)

UNSUR UTAMA DALAM HUKUM: UNSUR UTAMA DALAM HUKUM: KETERTIBAN, KETERTIBAN, KEADILAN, KEPASTIAN HUKUMKEADILAN, KEPASTIAN HUKUM

LON FULLER: LON FULLER: TANPA HUKUM MANUSIA AKAN TANPA HUKUM MANUSIA AKAN MENJADI SANGAT LAIN SIFATNYAMENJADI SANGAT LAIN SIFATNYA

TANPA HUKUM PERADABAN MANUSIA TELAH TANPA HUKUM PERADABAN MANUSIA TELAH LAMA MUSNAH LAMA MUSNAH

WHAT WILL HAPPEN TO THE LAW WITHOUT WHAT WILL HAPPEN TO THE LAW WITHOUT JURISPRUDENCE? (McCOUBREY & WHITE)JURISPRUDENCE? (McCOUBREY & WHITE)

ILMU ILMU

ILMU MENYANDANG DUA MAKNA:ILMU MENYANDANG DUA MAKNA:1.1. SEBAGAI PRODUK: ILMU ADALAH SEBAGAI PRODUK: ILMU ADALAH PENGETAHUAN YANG SUDAH TERKAJI PENGETAHUAN YANG SUDAH TERKAJI

KEBENARANNYA DALAM BIDANG KEBENARANNYA DALAM BIDANG TERTENTU DAN TERSUSUN DALAM TERTENTU DAN TERSUSUN DALAM

SUATU SISTEM.SUATU SISTEM.2.2. SEBAGAI SUATU PROSES: MENUNJUK SEBAGAI SUATU PROSES: MENUNJUK

PADA KEGIATAN AKAL BUDI MANUSIA PADA KEGIATAN AKAL BUDI MANUSIA UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN

DLM BIDANG TERTENTU SECARA DLM BIDANG TERTENTU SECARA SISTEMATIS.SISTEMATIS.

BERDASAR SUBSTANSINYA, DIBEDAKAN BERDASAR SUBSTANSINYA, DIBEDAKAN ANTARA ILMU FORMAL DAN EMPIRIS.ANTARA ILMU FORMAL DAN EMPIRIS.

1.1. ILMU FORMAL MENUNJUK PADA ILMU ILMU FORMAL MENUNJUK PADA ILMU YANG TIDAK BERTUMPU PADA YANG TIDAK BERTUMPU PADA PENGALAMAN ATAU EMPIRIK (LOGIKA, PENGALAMAN ATAU EMPIRIK (LOGIKA, MATEMATIKA, TEORI SISTEM)MATEMATIKA, TEORI SISTEM)

2.2. ILMU EMPIRIS DITUJUKAN UNTUK ILMU EMPIRIS DITUJUKAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN FAKTUAL MEMPEROLEH PENGETAHUAN FAKTUAL TENTANG KENYATAAN AKTUAL, DAN TENTANG KENYATAAN AKTUAL, DAN KARENA ITU BERSUMBER PADA EMPIRIK KARENA ITU BERSUMBER PADA EMPIRIK ATAU PENGALAMAN (ILMU ALAM & ILMU-ATAU PENGALAMAN (ILMU ALAM & ILMU-ILMU ILMU MANUSIA/ILMU BUDAYA = ILMU ILMU MANUSIA/ILMU BUDAYA = ILMU SEJARAH & ILMU SOSIAL). ILMU SEJARAH & ILMU SOSIAL).

ILMU TEORITIS & I. PRAKTISILMU TEORITIS & I. PRAKTIS

1.1. I.T: ILMU YANG DITUJUKAN UNTUK MEMPEROLEH I.T: ILMU YANG DITUJUKAN UNTUK MEMPEROLEH & MENGUBAH PENGETAHUAN. PRODUKNYA, & MENGUBAH PENGETAHUAN. PRODUKNYA, DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU MEMECAHKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU MEMECAHKAN MASALAH DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN. MASALAH DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN. (PENERAPAPAN ILMU TEORETIS= TEKNOLOGI)(PENERAPAPAN ILMU TEORETIS= TEKNOLOGI)

2.2. I.P: ILMU YANG MEMPELAJARI AKTIVITAS I.P: ILMU YANG MEMPELAJARI AKTIVITAS PENERAPAN ITU SENDIRI SEBAGAI OBYEKNYA PENERAPAN ITU SENDIRI SEBAGAI OBYEKNYA (PENERAPAN IP=(PENERAPAN IP=ARTART). TUJUANNYA UNTUK ). TUJUANNYA UNTUK MENGUBAH KEADAAN, ATAU MENAWARKAN MENGUBAH KEADAAN, ATAU MENAWARKAN PENYELESAIAN THD MASALAH KONKRET. (ETIKA, PENYELESAIAN THD MASALAH KONKRET. (ETIKA, TEOLOGI, ILMU TEKNIK, ILMU KEDOKTERAN, ILMU TEOLOGI, ILMU TEKNIK, ILMU KEDOKTERAN, ILMU HUKUM, ILMU MANAGEMEN, ILMU KOMUNIKASI)HUKUM, ILMU MANAGEMEN, ILMU KOMUNIKASI)

HUKUMHUKUM

Dalam BHS Inggris pengertian Dalam BHS Inggris pengertian Law:Law:1.1. Merupakan sekumpulan preskripsi Merupakan sekumpulan preskripsi

mengenai apa yg seharusnya mengenai apa yg seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan dilakukan dalam mencari keadilan ((hukum, iushukum, ius, , droit, Recht)droit, Recht)

2.2. Merupakan aturan perilaku yang Merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat (ketertiban masyarakat (undang-undang-undangundang,,lexlex, , loi, wetloi, wet))

HUKUMHUKUMPERATURAN TERTULIS MAUPUN TIDAK PERATURAN TERTULIS MAUPUN TIDAK

TERTULIS YANG MERUPAKAN KRISTALISASI TERTULIS YANG MERUPAKAN KRISTALISASI NILAI-NILAI YANG DISEPAKATI MASYARAKAT NILAI-NILAI YANG DISEPAKATI MASYARAKAT

DAN DIUNDANGKAN DAN DITEGAKKAN DAN DIUNDANGKAN DAN DITEGAKKAN OLEH INSTITUSI YANG BERWENANG, YANG OLEH INSTITUSI YANG BERWENANG, YANG

DIJADIKAN PEDOMAN ATAU PEMANDU DIJADIKAN PEDOMAN ATAU PEMANDU DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN ATAU DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN ATAU

UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU, DAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU, DAN DIGUNAKAN UNTUK MENEGAKKAN HAK DIGUNAKAN UNTUK MENEGAKKAN HAK

ATAU MENJATUHKAN SANKSI.ATAU MENJATUHKAN SANKSI.

((ADI SULISTIYONO)ADI SULISTIYONO)

ARTI ILMU HUKUM ARTI ILMU HUKUM SATJIPTO RAHARDJO:SATJIPTO RAHARDJO:

ILMU YANG MENCAKUP DAN MEMBICARAKAN ILMU YANG MENCAKUP DAN MEMBICARAKAN SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN

DENGAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH DENGAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN TENTANG SEGALA HAL PENGETAHUAN TENTANG SEGALA HAL DAN SEMUA SELUK BELUK MENGENAI DAN SEMUA SELUK BELUK MENGENAI

HUKUM.HUKUM.GIJSSELS DAN VAN HOECKEGIJSSELS DAN VAN HOECKE::

YURISPRUDENCE SEBAGAI SUATU YURISPRUDENCE SEBAGAI SUATU PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS DAN PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS DAN TERORGANISASIKAN TENTANG GEJALA TERORGANISASIKAN TENTANG GEJALA

HUKUM, STRUKTUR KEKUASAAN, NORMA-HUKUM, STRUKTUR KEKUASAAN, NORMA-NORMA, HAK2 DAN KEWAJIBANNORMA, HAK2 DAN KEWAJIBAN

RADBRUCH:RADBRUCH:ILMU YANG MEMPELAJARI MAKNA OBYEKTIF TATA HUKUM POSITIF, ILMU YANG MEMPELAJARI MAKNA OBYEKTIF TATA HUKUM POSITIF,

YANG DISEBUTNYA JUGA DOGMATIK HUKUM YANG DISEBUTNYA JUGA DOGMATIK HUKUM

PAUL SHOLTEN:PAUL SHOLTEN:ILMU HUKUM ADALAH BIDANG STUDI YANG MENELAAH HUKUM YANG ILMU HUKUM ADALAH BIDANG STUDI YANG MENELAAH HUKUM YANG

BERLAKU SEBAGAI SUATU BESARANBERLAKU SEBAGAI SUATU BESARAN

MOCHTAR KUSUMAATMADJA: MOCHTAR KUSUMAATMADJA: ILMU HUKUM POSITIF (DOGMATIKA HUKUM/LEGAL DOCMATICS) ILMU HUKUM POSITIF (DOGMATIKA HUKUM/LEGAL DOCMATICS)

ADALAH ILMU TENTANG HUKUM YANG BERLAKU DI SUATU NEGARA ADALAH ILMU TENTANG HUKUM YANG BERLAKU DI SUATU NEGARA ATAU MASYARAKAT TERTENTU PADA SUATU SAAT TERTENTU. ATAU MASYARAKAT TERTENTU PADA SUATU SAAT TERTENTU. TUJUANNYA UNTUK MEMAHAMI DAN MENGUASAI PENGETAHUAN TUJUANNYA UNTUK MEMAHAMI DAN MENGUASAI PENGETAHUAN TENTANG KAIDAH DAN ASAS-ASAS UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI TENTANG KAIDAH DAN ASAS-ASAS UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MENGAMBIL KEPUTUSAN.DASAR MENGAMBIL KEPUTUSAN.

SUNARYATI HARTONO:SUNARYATI HARTONO:ILMU HUKUM ADALAH ILMU NORMATIF. METODE PENELITIAN YANG ILMU HUKUM ADALAH ILMU NORMATIF. METODE PENELITIAN YANG

KHAS UNTUK ILMU HUKUM ADALAH METODE PENELITIAN HUKUM KHAS UNTUK ILMU HUKUM ADALAH METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF, SEDANGKAN METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL NORMATIF, SEDANGKAN METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL MERUPAKAN PENUNJANGNYA YANG DIPERLUKAN UNTUK “ MERUPAKAN PENUNJANGNYA YANG DIPERLUKAN UNTUK “ MEMBERIKAN DIAGNOSE TENTANG KEPINCANGAN YANG TERDAPAT MEMBERIKAN DIAGNOSE TENTANG KEPINCANGAN YANG TERDAPAT ANTARA HUKUM YANG TERTULIS DAN RASA KEADILAN DAN ANTARA HUKUM YANG TERTULIS DAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT”.KEPATUTAN YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT”.

OBYEK ILMU HUKUMOBYEK ILMU HUKUM

SEGALA HAL YANG BERKAITAN SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM, DIMULAI TEKS DENGAN HUKUM, DIMULAI TEKS

OTORITATIF BERMUATAN ATURAN-OTORITATIF BERMUATAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG TERDIRI ATAS ATURAN HUKUM YANG TERDIRI ATAS PRODUK PER-UNDANG2AN, PUTUSAN-PRODUK PER-UNDANG2AN, PUTUSAN-

PUTUSAN HAKIM, HUKUM TIDAK PUTUSAN HAKIM, HUKUM TIDAK TERTULIS, KARYA ILMUWAN HUKUM TERTULIS, KARYA ILMUWAN HUKUM

YANG BERWIBAWA DALAM BIDANGNYA YANG BERWIBAWA DALAM BIDANGNYA (DOKTRIN), DAN BERLAKUNYA HUKUM (DOKTRIN), DAN BERLAKUNYA HUKUM DI MASYARAKAT SAMPAI PENGARUH DI MASYARAKAT SAMPAI PENGARUH ILMU-ILMU LAIN PADA ILMU HUKUMILMU-ILMU LAIN PADA ILMU HUKUM

HARI CHANDHARI CHANDModern YurisprudenceModern Yurisprudence

Mhs KedokteranMhs Kedokteran, mempelajari anatomi manusia , mempelajari anatomi manusia dan semua bagian tubuh dalam struktur, dan semua bagian tubuh dalam struktur,

hubungan, dan fungsinya.hubungan, dan fungsinya.Mhs hukum, Mhs hukum, mempelajari substansi hukum mempelajari substansi hukum

harus belajar konsep hukum, kaidah-harus belajar konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, struktur, dan fungsi kaidah hukum, struktur, dan fungsi

hukum.hukum.Mhs Kedokteran, Mhs Kedokteran, juga mempelajari faktor juga mempelajari faktor

eksternal yg mempengaruhi tubuh, mis. Panas, eksternal yg mempengaruhi tubuh, mis. Panas, dingin, kuman , virus, dll.dingin, kuman , virus, dll.

Mhs Hukum,Mhs Hukum, juga mempelajari faktor-faktor juga mempelajari faktor-faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai. sosial, politik, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai.

Namun demikian Namun demikian mhs hukummhs hukum tidak akan tidak akan mampu menelaah permasalahan hukum tanpa mampu menelaah permasalahan hukum tanpa

mempunyai standar, nilai-nilai, teknik dan mempunyai standar, nilai-nilai, teknik dan ketrampilan hukum, dan metode yang ketrampilan hukum, dan metode yang

disediakan ilmu hukum.disediakan ilmu hukum.

PENGEMBANGAN HUKUM TEORETIKALPENGEMBANGAN HUKUM TEORETIKAL

FILSAFAT HUKUM

TEORI HUKUM

ILMU HUKUM

PENGEMBANGAN HUKUM PRAKTIKAL

LOGIKA

SEJARAH HUKUMSOSILOGI HK

ANTROPOLOGI HKPSIKOLOGI HK

EMPERIKAL

2 MASALAH FUNDAMENTAL:1.APA LANDASAN MENGIKAT HK

2.APA KRITERIA KEADILAN

1.MEMPERSOALKAN AJARAN ILMU DAN AJARAN METODE DR DH

2. MENELAAH PENGERTIAN HK, PENGERTIAN2 DLM HK, METODOLOGI PEMBENTUKAN HK & PENERAPAN HK

MENETAPKAN APA HKNYA BG SITUASI KONGKRIT

PEMBENTUKAN HUKUM (PROSES POLITIK &KARYA YURIDIKPENERAPAN HUKUM & PENEGAKAN HUKUM; PENEMUAN HUKUM & INTERPRETASI HK

NORMATIFDOGMATIK &

PERB.HK

IILMU HUKUM LMU HUKUM

JurisprudenceJurisprudence: Ilmu pengetahuan yg : Ilmu pengetahuan yg mempelajari hukummempelajari hukum

jus, jurisjus, juris: Hukum atau Hak. : Hukum atau Hak. PrudentiaPrudentia: : Pengetahuan ( Pengetahuan ( melihat ke melihat ke

depan atau melihat keahliandepan atau melihat keahlian))1.1. Dalam arti sempit IH = Dalam arti sempit IH = Rechtsdomatiek Rechtsdomatiek

=Dogmatika hukum =Dogmatika hukum 2.2. Dalam arti luas IH = Sosiologi Hk; Dalam arti luas IH = Sosiologi Hk;

Sejarah Hk; Antropologi Hk; Psikologo HkSejarah Hk; Antropologi Hk; Psikologo Hk

UNESCO (1980) mengklasifikasi ilmu ke UNESCO (1980) mengklasifikasi ilmu ke dalam Ilmu Eksakta, Ilmu Sosial, dalam Ilmu Eksakta, Ilmu Sosial,

Humaniora Humaniora

ILMU HUKUM DOGMATIKILMU HUKUM DOGMATIK

DOKMATIKA HUKUM UNTUK MENUNJUK DOKMATIKA HUKUM UNTUK MENUNJUK PADA KEGIATAN ILMIAH YG MELAKUKAN PADA KEGIATAN ILMIAH YG MELAKUKAN INVENTARISASI, INTERPRETASI, INVENTARISASI, INTERPRETASI, SISTEMATISASI DAN EVALUASI PRODUK SISTEMATISASI DAN EVALUASI PRODUK PERUUPERUU; ; PUTUSAN HAKIMPUTUSAN HAKIM; ; HK TIDAK HK TIDAK TERTULISTERTULIS; ; DOKTRIN ILMU HK YG DOKTRIN ILMU HK YG BERWIBAWA. DLM UPAYA UNTUK BERWIBAWA. DLM UPAYA UNTUK MENEMUKANMENEMUKAN && MENAWARKAN MENAWARKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN YURIDIKAL ALTERNATIF PENYELESAIAN YURIDIKAL BG MASALAH2 KEMASYARAKATANBG MASALAH2 KEMASYARAKATAN

TEORI HUKUMTEORI HUKUM DDisiplin hukum yang dlm perspektif isiplin hukum yang dlm perspektif

interdisipliner dan eksternal secara kritis interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dg tujuan pengejawantahan praktisnya, dg tujuan untuk memperoleh pemahaman yg lebih untuk memperoleh pemahaman yg lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.kemasyarakatan.

(TIH: Teori Hukum, Hukum dan Logika, (TIH: Teori Hukum, Hukum dan Logika, Metodologi)Metodologi)

TEORI TEORI ILMU ILMU HUKUMHUKUM BERASAL DARI ISTILAH LEGAL THEORY, BERASAL DARI ISTILAH LEGAL THEORY,

YURISPRUDENCE, RECHTSTHEORY.YURISPRUDENCE, RECHTSTHEORY. (ABAD 19). (ABAD 19). DIAWALI MINAT FH MENGALAMI KELESUAN KRN DIAWALI MINAT FH MENGALAMI KELESUAN KRN TERLALU ABSTRAK & SPEKULATIF. DH TERLALU TERLALU ABSTRAK & SPEKULATIF. DH TERLALU KONGKRET DAN TERIKAT RUANG DAN WAKTU.KONGKRET DAN TERIKAT RUANG DAN WAKTU.

DILATARI DG KEBERADAAN DISIPLIN ILMIAH TTG DILATARI DG KEBERADAAN DISIPLIN ILMIAH TTG HUKUM MEMUNCULKAN THE CHALLENGE OF HUKUM MEMUNCULKAN THE CHALLENGE OF SYNTHESIS (SELZNICK-NONET) = SISTEMATIKAL-SYNTHESIS (SELZNICK-NONET) = SISTEMATIKAL-METODIKAL-RASIONAL=INTERDISIPLINERMETODIKAL-RASIONAL=INTERDISIPLINER

POKOK TELAAH: A) ANALISIS PENGERTIAN POKOK TELAAH: A) ANALISIS PENGERTIAN HUKUM, PENGERTIAN & STRUKTUR SISTEM HUKUM, PENGERTIAN & STRUKTUR SISTEM HUKUM, SIFAT DAN STRUKTUR KAIDAH HUKUM HUKUM, SIFAT DAN STRUKTUR KAIDAH HUKUM ATAU ASAS HUKUM; B) METODE PENERAPAN ATAU ASAS HUKUM; B) METODE PENERAPAN HUKUM; C)EPISTOMOLOGI HK; D) KRITIK THD HUKUM; C)EPISTOMOLOGI HK; D) KRITIK THD KAIDAH HUKUM POSITIFKAIDAH HUKUM POSITIF

TUGAS TEORI HUKUM (RADBRUCH): MEMBIKIN TUGAS TEORI HUKUM (RADBRUCH): MEMBIKIN JELAS NILAI-NILAI SERTA POSTULAT-POSTULAT JELAS NILAI-NILAI SERTA POSTULAT-POSTULAT HUKUM SAMPAI KEPADA LANDASAN FILOSIFISNYA HUKUM SAMPAI KEPADA LANDASAN FILOSIFISNYA YANG TERTINGGI.YANG TERTINGGI.

FILSAFAT HUKUMFILSAFAT HUKUM

1.1. Sebagai suatu disiplin spekulatif yg berkenaan dg Sebagai suatu disiplin spekulatif yg berkenaan dg penalaran2 nya tdk dpt diuji secara rasional penalaran2 nya tdk dpt diuji secara rasional (Tammelo)(Tammelo)..

2.2. Sebagai disiplin yg mencari pengetahuan tentang Sebagai disiplin yg mencari pengetahuan tentang hukum yg benar, hukum yg adil hukum yg benar, hukum yg adil (H.Kelsen)(H.Kelsen)..

3.3. Sbg refleksi atas dasar2 dr kenyataan, suatu bentuk Sbg refleksi atas dasar2 dr kenyataan, suatu bentuk dr berfikir sistematis yg hanya merasa puas dg hasil2 dr berfikir sistematis yg hanya merasa puas dg hasil2 yang timbul dr pemikiran itu sendiri dan yg mencari yang timbul dr pemikiran itu sendiri dan yg mencari hubungan teorikal terefleksi, yg di dlmnya gejal hubungan teorikal terefleksi, yg di dlmnya gejal hukum dpt dimengerti dan dpt dipikirkan hukum dpt dimengerti dan dpt dipikirkan (D. (D. Meuwissen)Meuwissen)

4.4. Sebagai disiplin yg mencari pengetahun ttg hakikat Sebagai disiplin yg mencari pengetahun ttg hakikat (sifat)dr keadilan; ttg bentuk keberadaan transenden (sifat)dr keadilan; ttg bentuk keberadaan transenden dan imanen dr hukum; ttg nilai2 yg di dlmnya hk dan imanen dr hukum; ttg nilai2 yg di dlmnya hk berperan ttg hubungan antara hk dg keadilan; ttg berperan ttg hubungan antara hk dg keadilan; ttg struktur dr pengetahuan ttg moral dan dr ilmu struktur dr pengetahuan ttg moral dan dr ilmu hukum; ttg hubungan antara hukum dan moral hukum; ttg hubungan antara hukum dan moral (Darbellay)(Darbellay)

FILSAFAT HUKUM DEWASA INI FILSAFAT HUKUM DEWASA INI MEMUSAKAN PADA PENGKAJIAN DWI – MEMUSAKAN PADA PENGKAJIAN DWI –

TUNGGAL PERTANYAAN INTITUNGGAL PERTANYAAN INTI

1.1. APA LANDASAN MENGIKAT HUKUM.APA LANDASAN MENGIKAT HUKUM.2.2. APA KRITERIA KEADILAN DR KAIDAH APA KRITERIA KEADILAN DR KAIDAH

HUKUM POSITIF SERTA SISTEM HUKUM HUKUM POSITIF SERTA SISTEM HUKUM SEC.KESELURUHANSEC.KESELURUHAN

TUJUAN FHTUJUAN FH:: REFLEKSI TEORITIS INTELEKTUAL UNTUK REFLEKSI TEORITIS INTELEKTUAL UNTUK

MENEMUKAN HAKIKAT DARI ASAS-MENEMUKAN HAKIKAT DARI ASAS-ASAS HUKUM YANG LAHIR DARI SUATU ASAS HUKUM YANG LAHIR DARI SUATU

ATURAN HUKUM.ATURAN HUKUM.

Will Durant (Will Durant (The Story of PhilosophyThe Story of Philosophy))::

Filsafat diibaratkan sbg marinir yg Filsafat diibaratkan sbg marinir yg merebut pantai untuk pendaratan merebut pantai untuk pendaratan

pasukan infantri. Setelah itu PI (Ilmu) pasukan infantri. Setelah itu PI (Ilmu) membelah gunung dan merambah membelah gunung dan merambah

hutan menyempurnakan hutan menyempurnakan kemenangan itu menjadi kemenangan itu menjadi

pengetahuan. pengetahuan.

Semua Ilmu, baik ilmu alam maupun Semua Ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial bermula sebagai filsafat ilmu sosial bermula sebagai filsafat

(Filsafat Alam = Fisika; Filsafat (Filsafat Alam = Fisika; Filsafat moral = Ekonomi. moral = Ekonomi.

PEMBIDANGAN ILMU HUKUMPEMBIDANGAN ILMU HUKUM

1.1. TERTULIS DAN TDK TERTULISTERTULIS DAN TDK TERTULIS

2.2. HUKUM PRIVAT DAN PUBLIKHUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

3.3. HUKUM NASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONALINTERNASIONAL

4.4. HUKUM MATERIIL DAN FORMILHUKUM MATERIIL DAN FORMIL

SISTEMSISTEM HUKUM DUNIAHUKUM DUNIA

  Sistem Sistem hukumhukum Eropa Kontinental Eropa KontinentalSistem Sistem hukumhukum Anglo Saxon Anglo SaxonSistem Sistem hukumhukum Adat AdatSistem Sistem hukumhukum Islam Islam

SISTEM HUKUM:SISTEM HUKUM:

SUBSTANSI, STRUKTUR, BUDAYA SUBSTANSI, STRUKTUR, BUDAYA HUKUMHUKUM

EEROPAROPA K KONTINENTALONTINENTAL   Sering dikenal juga sebagai sistem Sering dikenal juga sebagai sistem hukumhukum

CIVIL LAW.CIVIL LAW. Sebagian besar negara-negara Eropa daratan Sebagian besar negara-negara Eropa daratan

dan daerah bekas jajahan / koloni nya; ex: dan daerah bekas jajahan / koloni nya; ex: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, negara2 Jerman, Belanda, Perancis, Italia, negara2 Amerika Latin dan Asia.Amerika Latin dan Asia.

ANGLO SAXON ANGLO SAXON  Mulai berkembang di Inggris pada abad 16Mulai berkembang di Inggris pada abad 16 Sering disebut sebagai COMMON LAWSering disebut sebagai COMMON LAW Berkembang diluar Inggris di Kanada, USA, dan Berkembang diluar Inggris di Kanada, USA, dan

bekas koloni Inggris (negara persemakmuran/ bekas koloni Inggris (negara persemakmuran/ common wealth); spt: Australia, Malaysia, common wealth); spt: Australia, Malaysia, Singapore, India, dll.Singapore, India, dll.

HUKUM ADATHUKUM ADAT  

Seperangkat aturan tidak tertulis yang Seperangkat aturan tidak tertulis yang merupakan kristalisasi nilai2 yg hidup di merupakan kristalisasi nilai2 yg hidup di

masyarakat yang dijadikan pedoman masyarakat yang dijadikan pedoman masyarakat untuk menjalankan aktifitas masyarakat untuk menjalankan aktifitas nya, dan ditegakkan oleh organisasi adat nya, dan ditegakkan oleh organisasi adat

yang mendapatkan mandat.yang mendapatkan mandat.

Hanya terdapat dalam kehidupan sosial di Hanya terdapat dalam kehidupan sosial di IndonesiaIndonesia dan beberapa negara-negara Asia dan beberapa negara-negara Asia lainnya; seperti Cina, India Jepang, dll.lainnya; seperti Cina, India Jepang, dll.

Bersumber kepada peraturan-peraturan Bersumber kepada peraturan-peraturan hukumhukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran dipertahankan dengan kesadaran hukumhukum masyarakatnyamasyarakatnya

HUKUM ISLAMHUKUM ISLAM

SUATU SISTEM HUKUM YANG SUATU SISTEM HUKUM YANG MENDASARKAN MENDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH ALLAH YANG TELAH DITETAPKAN OLEH ALLAH

(KITAB AL-QUR’AN) (KITAB AL-QUR’AN) DAN RASUL-NYA DAN RASUL-NYA (KITAB (KITAB HADIS)HADIS) KEMUDIAN DISEBUT DENGAN KEMUDIAN DISEBUT DENGAN

SYARI’AT ATAU HASIL PEMAHAMAN ULAMA SYARI’AT ATAU HASIL PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP KETENTUAN DI ATAS TERHADAP KETENTUAN DI ATAS (KITAB (KITAB

FIQIH) FIQIH) KEMUDIAN DISEBUT DENGAN IJTIHAD KEMUDIAN DISEBUT DENGAN IJTIHAD YANG MENATA HUBUNGAN MANUSIA YANG MENATA HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH, MANUSIA DENGAN DENGAN ALLAH, MANUSIA DENGAN

MANUSIA DAN MANUSIA DENGAN BENDA.MANUSIA DAN MANUSIA DENGAN BENDA.

HUKUM INDONESIAHUKUM INDONESIA

1.1. HUKUM EKONOMI (HUKUM PERDATA & HUKUM EKONOMI (HUKUM PERDATA & DAGANG)DAGANG)

2.2. HUKUM PIDANA;HUKUM PIDANA;3.3. HUKUM TATA NEGARA;HUKUM TATA NEGARA;4.4. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA;HUKUM ADMINISTRASI NEGARA;5.5. HUKUM ISLAM;HUKUM ISLAM;6.6. HUKUM ADAT;HUKUM ADAT;7.7. HUKUM INTERNASIONAL;HUKUM INTERNASIONAL;8.8. HUKUM ACARA (PERDATA; PIDANA; HUKUM ACARA (PERDATA; PIDANA;

AGAMA; TUN; MILITER; NIAGA; MK)AGAMA; TUN; MILITER; NIAGA; MK)9.9. SISTEM PERADILAN.SISTEM PERADILAN.

HTNHTN

HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARACABANG ILMU HUKUM YANG MEMPELAJARI CABANG ILMU HUKUM YANG MEMPELAJARI

PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM YANG TERTUANG TERTULIS MAUPUN HUKUM YANG TERTUANG TERTULIS MAUPUN

YANG HIDUP DALAM KENYATAAN PRAKTIK YANG HIDUP DALAM KENYATAAN PRAKTIK KENEGARAAN BERKENAAN DG: 1) KENEGARAAN BERKENAAN DG: 1)

KONSTITUSI; 2) INSTITUSI-INSTITUSI KONSTITUSI; 2) INSTITUSI-INSTITUSI KEKUASAAN NEGARA BESERTA KEKUASAAN NEGARA BESERTA

FUNGSI2NYA;3) MEKANISME HUBUNGAN FUNGSI2NYA;3) MEKANISME HUBUNGAN ANTAR INSTITUSI; 4) PRINSIP2 HUBUNGAN ANTAR INSTITUSI; 4) PRINSIP2 HUBUNGAN ANTARA INSTITUSI KEKUASAAN NEGARA ANTARA INSTITUSI KEKUASAAN NEGARA

DENGAN WARGA NEGARADENGAN WARGA NEGARA

HANHAN

HUKUM DAN PERATURAN-PERATURAN HUKUM DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERKENAAN DENGAN YANG BERKENAAN DENGAN

PEMERINTAH DALAM ARTI SEMPIT ATAU PEMERINTAH DALAM ARTI SEMPIT ATAU ADMINISTRASI NEGARA, PERATURAN-ADMINISTRASI NEGARA, PERATURAN-

PERATURAN TERSEBUT DIBENTUK OLEH PERATURAN TERSEBUT DIBENTUK OLEH LEMBAGA LEGISLATIF UNTUK LEMBAGA LEGISLATIF UNTUK

MENGATUR TINDAKAN PEMERINTAHAN MENGATUR TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WARGA NEGARA, DAN SEBAGIAN WARGA NEGARA, DAN SEBAGIAN

PERATURAN2 ITU DIBENTUK PULA OLEH PERATURAN2 ITU DIBENTUK PULA OLEH ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA

HUBUNGAN HUBUNGAN HTNHTN DENGAN DENGAN HANHAN

BAGIR MANANBAGIR MANAN

KEILMUAN YANG MENGATUR TINGKAH KEILMUAN YANG MENGATUR TINGKAH LAKU NEGARA (ALAT PERLENGKAPAN LAKU NEGARA (ALAT PERLENGKAPAN

NEGARA) DIMASUKKAN DALAM NEGARA) DIMASUKKAN DALAM KELOMPOK HUKUM TATA NEGARA; KELOMPOK HUKUM TATA NEGARA;

SEDANGKAN HUKUM YANG MENGATUR SEDANGKAN HUKUM YANG MENGATUR TINGKAH LAKU PEMERINTAH (DALAM TINGKAH LAKU PEMERINTAH (DALAM ARTI ADMINISTRASI NEGARA) MASUK ARTI ADMINISTRASI NEGARA) MASUK

DALAM KELOMPOK HUKUM DALAM KELOMPOK HUKUM ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA

HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA

SEJUMLAH PERATURAN YANG SEJUMLAH PERATURAN YANG MENGANDUNG LARANGAN2 ATAU MENGANDUNG LARANGAN2 ATAU KEHARUSAN2 DIMANA TERHADAP KEHARUSAN2 DIMANA TERHADAP

PELANGGARNYA DIANCAM DENGAN PELANGGARNYA DIANCAM DENGAN HUKUMANHUKUMAN

1.1. HUKUM PIDANA MATERIILHUKUM PIDANA MATERIIL :BERISI :BERISI PERATURAN2 TENTANG : PERBUATAN YG PERATURAN2 TENTANG : PERBUATAN YG

DIANCAM DG HUKUMAN; DIANCAM DG HUKUMAN; PERTANGGUNGJAWABAN THD HUKUM PIDANA; PERTANGGUNGJAWABAN THD HUKUM PIDANA;

HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM YANG MELAKUKAN SUBYEK HUKUM YANG MELAKUKAN

PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (MISAL: KUHP ATAU WET BOEK VAN HUKUM (MISAL: KUHP ATAU WET BOEK VAN STRAFRECHT; UU. ANTI TERORIS; UU.KDRT)STRAFRECHT; UU. ANTI TERORIS; UU.KDRT)

2.2. HUKUM PIDANA FORMILHUKUM PIDANA FORMIL : SEJUMLAH : SEJUMLAH PERATURAN YANG MENGANDUNG CARA2 PERATURAN YANG MENGANDUNG CARA2

NEGARA MEMPERGUNAKAN HAKNYA UNTUK NEGARA MEMPERGUNAKAN HAKNYA UNTUK MENGADILI SERTA MEMBERIKAN PUTUSAN MENGADILI SERTA MEMBERIKAN PUTUSAN

THD SUBYEK HUKUM YANG DIDUGA THD SUBYEK HUKUM YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (UU NO.8 TH MELAKUKAN TINDAK PIDANA (UU NO.8 TH 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA)1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA)

HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM

PRIVAT ANTARA SUBYEK HUKUM YANG PRIVAT ANTARA SUBYEK HUKUM YANG DIANTARANYA MENCAKUP HUKUM BADAN DIANTARANYA MENCAKUP HUKUM BADAN

PRIBADI, HUKUM KELUARGA, HUKUM PRIBADI, HUKUM KELUARGA, HUKUM BENDA, HUKUM PERIKATAN, HUKUM WARIS. BENDA, HUKUM PERIKATAN, HUKUM WARIS.

KUHPER (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM KUHPER (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA-BURGERLIJK WETBOEK- 1 MEI PERDATA-BURGERLIJK WETBOEK- 1 MEI

1848: 1848: 1) ORANG, II) BENDA, III) 1) ORANG, II) BENDA, III) PERIKATAN, IV) PEMBUKTIAN DAN PERIKATAN, IV) PEMBUKTIAN DAN

DALUWARSADALUWARSA) )

HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG

PURWOSUTJIPTO:PURWOSUTJIPTO:HD:HD: hukum perikatan yang timbul khusus dari hukum perikatan yang timbul khusus dari

lapangan Perusahaanlapangan Perusahaan

Rochmat SoemitroRochmat SoemitroHEHE: Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh : Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh

pemerintah atau penguasa sebagai suatu pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur personifikasi dari masyarakat yang mengatur

kehidupan ekonomi dimana kepentingan kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling individu dan kepentingan masyarakat saling

berhadapan.berhadapan.

Adi SulistiyonoAdi SulistiyonoHEHE: Peraturan peruu-an : Peraturan peruu-an yang yang dibuat oleh dibuat oleh

lembaga atau pejabat yang mempunyai lembaga atau pejabat yang mempunyai legalitas, untuk legalitas, untuk mengatur mengatur aktifitas, aktifitas, perilakuperilaku pelaku ekonomi pelaku ekonomi dan dan pertumbuhan pertumbuhan sektor sektor ekonomi serta mekansime penyelesaian ekonomi serta mekansime penyelesaian

sengketanya, sengketanya, yang substansinya dipengaruhi yang substansinya dipengaruhi oleh oleh sistem ekonomi yang sistem ekonomi yang terdapat dalam terdapat dalam

konstitusi konstitusi negara tsb. negara tsb.

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

KUHD(KUHD(WETBOEK VAN WETBOEK VAN KOPHANDHEL)KOPHANDHEL)1848-Ind1848-Ind).).

Peraturan Peruu-an bidang Perdagangan Peraturan Peruu-an bidang Perdagangan di Luar Kodifikasi.di Luar Kodifikasi.

HUBUNGAN KUHD DAN KUHPERHUBUNGAN KUHD DAN KUHPERKUHPER (BW) Merupakan hk perdata KUHPER (BW) Merupakan hk perdata umum, sedangkan KUHD mrp hukum umum, sedangkan KUHD mrp hukum

perdata khusus. (LS deogat LG).perdata khusus. (LS deogat LG).Pasal 1 KUHD: “KUHPer, seberapa jauh Pasal 1 KUHD: “KUHPer, seberapa jauh

dalam KUHD tidak khusus diadakan dalam KUHD tidak khusus diadakan penyimpangan2, berlaku juga thd hal2 penyimpangan2, berlaku juga thd hal2

yang disinggung dalam KUHD”.yang disinggung dalam KUHD”.

BEBERAPA UNDANG-UNDANG BEBERAPA UNDANG-UNDANG BIDANG BIDANG EKONOMIEKONOMI

ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHI KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHI

PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYAPARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA..

UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIANUU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIANUU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN UU N0.UU N0.4040 TAHUN TAHUN 20082008 Tentang PERSEROAN TERBATAS Tentang PERSEROAN TERBATAS UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKANUU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIAUU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbaruiUU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU UU

No.28No.28 Th 2004) Th 2004) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK

NEGARA)NEGARA) UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAHUU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH

ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITASPERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS

UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIANUU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGANUU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODALUU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUPHIDUP UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARANUU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA

KOMODITIKOMODITI UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT.DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT. UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMENUU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM

NILAI TUKARNILAI TUKAR UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI.BERJANGKA KOMODITI. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI

• UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMANVARIETAS TANAMAN

UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANGUU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG UU No. 31 Tahun 200UU No. 31 Tahun 20000 Tentang DESAIN INDUSTRI Tentang DESAIN INDUSTRI UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA

LETAK SIRKUIT TERPADU.LETAK SIRKUIT TERPADU. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATENUU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREKUU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTAUU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS

BUMIBUMI UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANGPENCUCIAN UANG UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN

NEGARANEGARA UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN

KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGANPERDAGANGAN

UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANANUU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU (UU No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial review di MK No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan)dikabulkan)

UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANANSIMPANAN

UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (No. 4 PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (No. 4 Tahun 1998) Tahun 1998)

UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANANUU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN UU No. UU No. 2525 Tahun Tahun 20072007 Tentang PENANAMAN MODAL Tentang PENANAMAN MODAL UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAIUU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA

SYARIAH NEGARASYARIAH NEGARA UU. No.1 TH 2009 Tentang PenerbanganUU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

BatubaraBatubara UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United

Nations Convention Againts Transnational Organized Nations Convention Againts Transnational Organized CrimeCrime

UU.No.9 TH 2009 Tentang BHPUU.No.9 TH 2009 Tentang BHP

ATURAN YANG MENGATUR KEBERADAAN ATURAN YANG MENGATUR KEBERADAAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA.MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA.

UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MAHKAMAH UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MAHKAMAH AGUNGAGUNG

UU No. 4 Tahun 2004 KEKUASAAN KEHAKIMANUU No. 4 Tahun 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN UU No.30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE UU No.30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE

DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA UU No.2 Tahun 2004 Tentang PENYELESAIAN UU No.2 Tahun 2004 Tentang PENYELESAIAN

PERSELISIAN HUBUNGAN INDUSTRIALPERSELISIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UU No.14 Tahun 2002 Tentang PENGADILAN UU No.14 Tahun 2002 Tentang PENGADILAN

PAJAKPAJAK UU No 3 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN UU No 3 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN

KEDUA UU.NO.14 TH 1985 TENTANG KEDUA UU.NO.14 TH 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNGMAHKAMAH AGUNG

HUKUM ISLAMHUKUM ISLAMSUATU SISTEM HUKUM YANG SUATU SISTEM HUKUM YANG

MENDASARKAN MENDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH ALLAH YANG TELAH DITETAPKAN OLEH ALLAH

((KITAB AL-QUR’ANKITAB AL-QUR’AN) ) DAN RASUL-NYA DAN RASUL-NYA ((KITAB KITAB HADISHADIS) ) KEMUDIAN DISEBUT DENGAN KEMUDIAN DISEBUT DENGAN

SYARI’ATSYARI’AT ATAU HASIL PEMAHAMAN ULAMA ATAU HASIL PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP KETENTUAN DI ATASTERHADAP KETENTUAN DI ATAS ( (KITAB KITAB

FIQIHFIQIH) ) KEMUDIAN DISEBUT DENGAN KEMUDIAN DISEBUT DENGAN IJTIHADIJTIHAD YANG MENATA HUBUNGAN MANUSIA YANG MENATA HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH, MANUSIA DENGAN DENGAN ALLAH, MANUSIA DENGAN

MANUSIA DAN MANUSIA DENGAN BENDA.MANUSIA DAN MANUSIA DENGAN BENDA.

1.1. UU PERADILAN AGAMAUU PERADILAN AGAMA

2.2. UU PENYELENGGARAAN IBADAH UU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (UU.NO.17 TH 1999)HAJI (UU.NO.17 TH 1999)

3.3. UU PENGELOLAAN ZAKAT (UU.NO.36 UU PENGELOLAAN ZAKAT (UU.NO.36 TAHUN 1999)TAHUN 1999)

4.4. UU PERBANKAN SYARIAHUU PERBANKAN SYARIAH

5.5. UU OTONOMI KHUSUS PROPINSI UU OTONOMI KHUSUS PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH ( UU DAERAH ISTIMEWA ACEH ( UU NO.18 TH 2001)NO.18 TH 2001)

6.6. UU ANTI-PORNOGRAFIUU ANTI-PORNOGRAFI

HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL

Seperangkat aturan hukum yang Seperangkat aturan hukum yang dijadikan pedoman untuk mengatur dijadikan pedoman untuk mengatur

aktifitas hubungan internasional aktifitas hubungan internasional subyek hukum baik dalam lapangan subyek hukum baik dalam lapangan

hukum privat maupun hukum publik. hukum privat maupun hukum publik.

KEKUASAAN KEHAKIMANKEKUASAAN KEHAKIMAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN ADALAH KEKUASAAN KEHAKIMAN ADALAH KEKUASAAN NEGARA YANG MERDEKA KEKUASAAN NEGARA YANG MERDEKA

UNTUK MENYELENGGARAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN

HUKUM DAN KEADILAN BERDASAR HUKUM DAN KEADILAN BERDASAR PANCASILA, DEMI TERSELENGGARANYA PANCASILA, DEMI TERSELENGGARANYA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA MENGANUT SISTEM BIFURKASI MENGANUT SISTEM BIFURKASI

((BIFUCARTION SYSTEMBIFUCARTION SYSTEM))

PASAL 24 AYAT (2) UUD 1945: PASAL 24 AYAT (2) UUD 1945: “KEKUASAAN KEHAKIMAN DILAKUKAN “KEKUASAAN KEHAKIMAN DILAKUKAN OLEH SUATU OLEH SUATU MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH AGUNG

DAN BADAN PERADILAN YANG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DALAM BERADA DIBAWAHNYA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, LINGKUNGAN PERADILAN UMUM,

LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, LINGKUNGAN PERADILAN MILITER,

LINGKUNGAN PERADILAN TATA LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN OLEH SEBUAH USAHA NEGARA, DAN OLEH SEBUAH

MAHKAMAH KONSTITUSIMAHKAMAH KONSTITUSI””