2017 september - sosialisasi pbi penerapan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

| 1

Sosialisasi PBI tentang

“Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa

Sistem Pembayaran Selain Bank dan

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank”

(PBI No 19/10/2017 tentang APU dan PPT)

DKSP

2017

| 2

LATAR BELAKANG I

PENYEMPURNAAN PENGATURAN II

STRUKTUR PENGATURAN III

POKOK PENGATURAN IV

Agenda

| 3

LATAR BELAKANGPerlunya penyempurnaan PBI APU PPT untuk mengakomodir berbagai perkembangan industri saat ini …

01 02 03 04 05PERKEMBANGANTEKNOLOGI

RESPONSPENGAWASAN

REKOMENDASIFATF

MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH

INTEGRASI PENGATURAN

Munculnya berbagaiinovasi dalamkegiatan SP danKUPVA BB

Produk, jasa, transaksi dan model bisnis menjadisemakin kompleksyang pada akhirnyameningkatkan risikopencucian uang danpendanaanterorisme

Peningkatan risikoperlu diresponsdengan penguatanpengawasan berbasisrisiko (risk basedapproach) agarpengawasan dapatdilakukan secaraoptimal.

Perkembangan metode pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakanfenomena global.

FATF mengeluarkanberbagai rekomendasi barudan guidelines yang perlu dijadikan acuan oleh Indonesia

Upaya pemerintahmemerangi pendanaanterorisme, a.l. mekanismepenanganan DTTOT & Daftar PendanaanProliferasi SenjataPemusnah Massal, perlu didukung denganpenetapan prosedurAPU dan PPT yang sesuai denganperkembangan terkini

Pengaturan APU danPPT dalam ketentuanyang berbedamenyebabkanpenerapan yang tidakseragam

Perlu dilakukanintegrasi pengaturanpenerapan APU danPPT bagi PJSP SelainBank danPenyelenggara KUPVA Bukan Bank

| 4

TUGAS LPP: Menetapkan ketentuan prinsip mengenali

Pengguna Jasa Mengawasi kepatuhan terhadap prinsip

mengenali Pengguna Jasa

LATAR BELAKANG (2)

BI OJK PPATK Kemendag KemenkeuKemenkop

UKM

Berdasarkan UU No. 8/2010 ttg Pencegahan & Pemberantasan TPPU dan UU No. 9/2013 ttg Pencegahan &Pemberantasan TPPT, BI merupakan salah satu dari 6 (enam) Lembaga Pengatur dan Pengawas (LPP) APUdan PPT …

| 5

PENYEMPURNAAN PENGATURAN PBI APU PPTPENYESUAIAN RUANG LINGKUP PENGATURANPengaturan PJSP selain bank dan Penyelenggara KUPVA BB dalam satu pengaturan yang komprehensif dan menambah subyekpengaturan menjadi terdiri dari PJSP Selain Bank (Penerbit APMK dan UE; PTD; dan Penyelenggara Dompet Elektronik), danPenyelenggara KUPVA BB. BI dapat menetapkan pihak lain (misalnya Penyelenggara TekFin) untuk tunduk pada PBI ini.

01

02PENDEKATAN BERBASIS RISIKO (RISK BASED APPROACH/RBA)Penerapan pendekatan berbasis risiko untuk keseluruhan program APU/PPT termasuk dalam pelaksanaan pengawasan BI ygterfokus pd area yg dinilai memiliki risiko lbh tinggi.

03PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASALPengaturan kewajiban utk melaksanakan freezing without delay (pemblokiran serta merta) untuk mengakomodasi UU No.9Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan ketentuan perundanganlainnya yang terkait.

04MITIGASI RISIKO TERKAIT TEKNOLOGI BARU & PEMANFAATAN INOVASI TEKNOLOGISetiap pengembangan produk dan teknologi baru harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko pencucian uang danpendanaan terorisme. Penggunaan teknologi (seperti video call untuk menggantikan face-to-face CDD) juga dapatdimanfaatkan dalam penerapan APU dan PPT tanpa harus menghambat inovasi yang dikembangkan.

05PENERAPAN SIMPLIFIED CDD (CDD SEDERHANA)Prosedur CDD sederhana dapat diterapkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan,peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan.

06PENGUATAN KETENTUAN SANKSIPengenaan sanksi diperkuat dan diperluas dari sebelumnya hanya kepada Penyelenggara menjadi kepada pengurus,pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif.

| 6

STRUKTUR PENGATURAN

01 Definisi/terminologi umumKetentuan Umum

Ruang lingkup pemberlakuan bagi lembaga selain bank: PJSP dan Penyelenggara KUPVA

Ruang Lingkup02

031. Kewajiban dan Cakupan Program APU dan

PPT2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris3. Kebijakan dan Prosedur Tertulis4. Proses Manajemen Risiko5. Manajemen Sumber Daya Manusia6. Sistem Pengendalian Internal7. Penerapan APU dan PPT pada Kelompok

Usaha8. Penerapan APU dan PPT oleh Pihak Ketiga.

Kewajiban Penerapan APU dan PPT

04 1. Kewajiban dan Prosedur Pelaksanaan CDD2. Identifikasi dan Verifikasi3. Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner4. Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna Jasa5. Pemantauan6. CDD Sederhana 7. Enhanced CDD (EDD) 8. Penolakan dan penghentian hubungan usaha9. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga10.Transfer dana11.Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi

Teroris serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Customer Due Diligence (CDD)

| 7

05Anti Tipping OffLarangan pemberitahuan Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan (LTKM) kepada siapapun

Kerja Sama dan Pengembangan Produk/TeknologiBaru1. Hubungan Kerja Sama2. Pengembangan Produk dan Teknologi Baru

06Penatausahaan DokumenKewajiban penatausahaan dokumen yang terkait PenggunaJasa dan transaksi keuangan paling singkat 5 (lima) tahun

PengawasanBank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko(RBA)

07Pelaporan1. Kewajiban pelaporan kpd BI (Lap. perubahan kebijakan

dan prosedur) 2. Kewajiban pelaporan kpd PPATK (LTKM)

KoordinasiKoordinasi dan kerja sama dengan pihak dan otoritas lain yang berwenang, baik di dalam maupun di luar negeri

08 Sanksi1. Sanksi bagi Penyelenggara2. Sanksi bagi pengurus, pemegang saham dan pejabat

eksekutif

Ketentuan Lain-lainBank Indonesia dapat menetapkan pihak lain untuk tundukpada PBI ini

09Ketentuan PeralihanKewajiban penyesuaian kebijakan dan prosedur paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku

Ketentuan Penutup

STRUKTUR PENGATURAN ... (2)

10

11

12

13

14

| 8

DEFINISI

Pengguna JasaPihak yang menggunakan jasa Penyelenggara, melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara, ataumelakukan transaksi melalui Penyelenggara

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang selanjutnya disebut Beneficial Owner adalah setiap orang perseorangan, baik sendiriatau bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, yang:• merupakan pemilik sebenarnya dari dana;• mengendalikan transaksi Pengguna Jasa;

• mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); • memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

KorporasiKumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi non-profit, dan organisasi kemasyarakatan.

Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) – PEP• PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara lain;• PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara; dan• orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional.

Pasal 1

| 9

PENYELENGGARAAN JASA SPPenyelenggara Transfer Dana, Penerbit APMK, PenerbitUang Elektronik, dan Penyelenggara Dompet Elektronik.

PENYELENGGARAAN KUPVAPenyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta AsingBukan Bank (KUPVA BB)

9

Lembaga dengan 2 besaran izin usaha

Ruang Lingkup

Ketentuan dalam PBI ini berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan jasa SP dan kegiatan usaha penukaranvalas oleh Lembaga selain bank …

Pasal 2

| 10

Kewajiban Penerapan APU/PPT

02KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS

03MANAJEMEN RISIKO

04MANAJEMENSDM

Penyelenggara wajib memiliki,menerapkan, dan mengembangkankebijakan dan prosedur tertulis untukmengelola risiko Pencucian Uang danPendanaan Terorisme

Kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikit:• customer due diligence (CDD)• pengelolaan data, informasi, dan dokumen• pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

dan laporan lainnya

Pemantauan profil pegawai

Penyelenggara wajib menerapkan prosesmanajemen risiko yang meliputi identifikasi,penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko

Proses menajemen risiko terkait denganPengguna Jasa, wilayah geografis, produk ataujasa dan/atau jalur atau jaringan transaksi

Penyaringan untukpenerimaan pegawai

program pelatihan danpeningkatan pemahamanpegawai

01TUGAS/TANGGUNG JAWAB DIREKSI & PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah:menetapkan dan mengkinikan kebijakandan prosedur tertulis, memastikanpenerapan kebijakan dan prosedur tertulis,dan memastikan penyampaian LTKM.

Pengawasan aktif Komisaris: memberikanpersetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulisterhadap penerapan APU dan PPT danmengawasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi terhadap penerapan APU dan PPT.

05SISTEM PENGENDALIANINTERNAL

Pemisahanwewenang/tanggungjawab antara fungsi auditdengan unit bisnis

Pembentukan unitkerja/penetapanfungsi/penunjukan anggota yangbertanggung jawab untuk APU/PPT

Audit independen secaraberkala atas penerapanAPU dan PPT

Pasal 3 - 9

| 11

Pendekatan Berbasis Risiko

Penyelenggara menerapkanManajemen Risiko

Penyelenggara wajib melakukanidentifikasi, penilaian, pengendalian,dan mitigasi risiko pencucian uang danpendanaan terorisme

Pengawasan Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan pengawasandengan mengkombinasikan pendekatankepatuhan dan pendekatan berbasisrisiko

PenggunaJasa

Negara/Geografis

Produk/Jasa

Delivery Channel

Penerapan APU dan PPT oleh Penyelenggara dan Pengawasan Bank Indonesia dilakukan denganpendekatan berbasis risiko (risk based approach) …

Faktor Risiko

National Risk Assesment (NRA) & Sectoral Risk Assesment (SRA)

| 12

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS

1

2

3

4

Mencakup: Customer Due Diligence (CDD); Pengelolaan data, informasi, dan dokumen; dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya

Bagi Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, juga wajib memilikikebijakan dan prosedur Transfer Dana.

Cakupan kebijakan dan prosedur dapat disesuaikan apabila:• Penyelenggara hanya memberikan jasa kepada Penyelenggara lain dan tidak berhubungan

langsung dengan Pengguna Jasa; atau• Penyelenggara tidak melakukan kegiatan Transfer Dana, misalnya Penyelenggara KUPVA

Bukan Bank.

Termasuk dalam prosedur pengelolaan data, informasi, dan dokumen yaitu:• pengkinian data, informasi, dan dokumen; dan• penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal

5Termasuk dalam prosedur pelaporan adalah:• identifikasi, analisis, investigasi, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ;• pelaporan lainnya (misal LTKT dan LTKL); dan• pengamanan data dan kerahasiaan laporan tersebut.

Pasal 6

| 13

HASIL IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO

Risiko Pengguna Jasa Ditentukan antara lain dengan berdasarkan

jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidangusaha, skala kegiatan usaha, dan

kepemilikan.

Risiko Negara atau Wilayah Geografis

Ditentukan antara lain berdasarkan lokasipengiriman dan/atau penerimaan dana,

atau wilayah yang berbatasan dengannegara lain

Risiko Produk atau Jasa Ditentukan antara lain berdasarkan penggunaanuang tunai, limit transaksi yang dapat dilakukan, penggunaan teknologi baru, ketersediaan fiturTransfer Dana person to person (P2P) dan Transfer Dana lintas negara

Risiko Jalur atau JaringanTransaksi (Delivery Channels) Ditentukan antara lain berdasarkan penggunaanplatform berbasis web, internet atau media lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukantanpa hubungan face-to-face, dan penggunaanpihak ketiga dalam melakukan hubungan usahadengan Pengguna Jasa

Pasal 7

| 14

KELOMPOK USAHA & KERJASAMA DGN PIHAK KETIGA

Penyelenggara yang merupakan Kelompok Usaha wajibmemastikan penerapan APU dan PPT secara efektif padaperusahaan anak dan kantor cabang Penyelenggara, baikdi dalam maupun di luar negeri.

Penerapan APU dan PPT mencakup juga ketersediaan:• kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pertukaran

informasi antarperusahaan induk, perusahaan anak, dan kantor cabang;

• kebijakan dan prosedur tertulis bagi fungsi audit internal dan/atau unit kerja APU dan PPT untukmemperoleh data dan informasi dari perusahaananak dan kantor cabang; dan

• kebijakan dan prosedur tertulis pengamanankerahasiaan data dan informasi.

Dalam hal negara tempat kedudukan perusahaan anakatau kantor cabang menerapkan APU dan PPT denganstandar yang lebih rendah dari ketentuan dalamPeraturan Bank Indonesia ini maka ketentuan dalamPeraturan Bank Indonesia ini wajib diterapkan.

1

2

3

Dalam hal ketentuan dalam PBI ini tidak dapat diterapkansebagian atau seluruhnya oleh perusahaan anak dankantor cabang yang berada di luar negeri berdasarkanaturan di negara setempat, Penyelenggara wajibmengambil langkah terbaik untuk penerapan APU danPPT yang diperlukan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.

4

Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama denganpihak ketiga, Penyelenggara wajib memastikanpenerapan APU dan PPT oleh pihak ketiga tersebut.

5

Pasal 10

| 15

PROSEDUR PELAKSANAAN CDD

CDDa

b

c

a

b

c

1. Pelaksanaan CDD

Identifikasi Pengguna Jasa

Verifikasi identitasPengguna JasaDerdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya

Pemantauan secaraberkesinambungan (on going due diligence) dan melakukan upaya pengkinian

data, informasi, dan/atau dokumen PenggunaJasa

Memahami maksud dan tujuanhubungan usaha atau transaksi yang

dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan

d

2. Kewajiban Pelaksanaan CDD

Saat melakukan hubunganusaha dengan Pengguna Jasa

atau calon Pengguna Jasa

Terdapat transaksi keuangandengan mata uang rupiah

dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit

Rp100.000.000,00 atau setara

Terdapat transaksi Transfer Dana

dTerdapat indikasi TKM yang terkait dengan

Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme

eTerdapat keraguan atas kebenaran informasi

yang diberikan kepada Penyelenggara

Pasal 15

| 16

Customer Due Dillegence (CDD)

Kondisi

Identifikasi

Verifikasi

SIMPLIFIED CDD

Pemantauan

STANDARD CDD

Dalam kondisi CDD dan dinilai berisikotinggi antara lain:a. Pengguna Jasa: PEP.b. Produk/jasa: cross border transfer dalam

jumlah besar, transaksi online tanpa limittransaksi.

Melakukan prosedur identifikasi standardan memperoleh informasi tambahanmisalnya mengenai sumber dana/kekayaan,nilai asset/penghasilan, jabatan/kegiatanusaha.

Melakukan pemantauan secara lebih ketatdan analisis secara lebih mendalam, sertameningkatkan frekuensi pengkinian data.

Memverifikasi kebenaran identitassebelum pembukaan hubunganusaha/transaksi dengan pertemuanlangsung.

Dalam kondisi CDD dan dinilai berisikorendah antara lain:a. Pengguna Jasa berupa perusahaan

publik atau lembaga Negara.b. Produk dengan limit transaksi dan fitur

terbatas.

Menyederhanakan permintaan informasidan dokumen pendukung untukmengidentifikasi identitas berupa nama,nomor identitas; alamat; tempat/tanggallahir; dan tanda tangan.

Memverifikasi kebenaran identitassetelah pembukaan hubungan usahasepanjang limit transaksi dibatasi.

Mengurangi frekuensi pemantauantransaksi dan pengkinian data.

Penyelenggara melakukan hubunganusaha dengan Pengguna Jasa dalamkondisi standar.

Mengidentifikasi melalui permintaaninformasi dan dokumen identitas(nama, nomor identitas; alamat;tempat/tanggal lahir; kewarganegara-an; nomor telepon, pekerjaan; jeniskelamin; dan tanda tangan).

Memverifikasi kebenaran identitassebelum pembukaan hubunganusaha/transaksi.

Melakukan pemantauan transaksi danpengkinian data secara berkala.

ENHANCED CDDProsedur

Pasal 13-47

| 17

C. Bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi

• nama korporasi;• bentuk badan hukum atau badan

usaha;• tempat dan tanggal pendirian;• nomor izin usaha;• alamat tempat kedudukan;• jenis bidang usaha atau kegiatan;• nomor telepon;• nama pengurus;• nama pemegang saham; dan• data dan informasi identitas orang

perseorangan yang diberi kuasabertindak untuk dan atas namaKorporasi;

A. Bagi Pengguna Jasa berupa orangperseorangan

• nama lengkap termasuk nama aliasapabila ada;

• nomor dokumen identitas;• alamat tempat tinggal sesuai dokumen

identitas, alamat tempat tinggal lain;• tempat dan tanggal lahir;• kewarganegaraan;• nomor telepon;• pekerjaan;• jenis kelamin; dan• tanda tangan atau data biometrik;

B. Bagi Pengguna Jasa berupaperikatan lainnya (legalarrangement)

• nama;• nomor izin dari instansi berwenang

apabila ada;• alamat kedudukan;• bentuk perikatan (legal

arrangement); dan• data dan informasi identitas orang

perseorangan yang diberi kuasabertindak untuk dan atas namaperikatan lainnya.

PENYAMPAIAN DATA/INFORMASI DALAM IDENTIFIKASI Pasal 16

| 18

PELAKSANAAN VERIFIKASI

Verifikasi

1. Verifikasi terhadap identitas Pengguna Jasa, berupa:• dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah;• data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah; dan/atau• data biometrik atau data elektronik sepanjang Penyelenggara dapat memastikan kebenaran

data tersebut.

2. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara pertemuan langsung atau penggunaancara lain.

3. Penggunaan cara lain dalam melakukan verifikasi dapat dilakukan sepanjangterdapat:• metode atau sarana teknologi yang memadai untuk melakukan verifikasi terhadap identitas

Pengguna Jasa; dan• kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dilaksanakan secara efektif.

4. Penggunaan cara lain dalam melakukan verifikasi wajib dilaporkan kepada BankIndonesia.

5. Proses verifikasi sebagaimana harus dilakukan oleh Penyelenggara sebelumpembukaan hubungan usaha atau sebelum transaksi dengan Pengguna Jasa.

6. Penyelenggara dapat menyelesaikan proses verifikasi setelah pembukaan hubunganusaha dengan Pengguna Jasa sepanjang:• risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dikelola secara efektif;• hal tersebut merupakan praktik bisnis yang wajar; dan• proses verifikasi dapat segera diselesaikan.

Pasal 16

| 19

Penyelenggara wajib memastikan Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Beneficial Owner.

CDD TERHADAP BENEFICIAL OWNER

1

Dalam hal Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan Beneficial Owner, Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasiterhadap identitas Beneficial Owner.

Dalam hal Pengguna Jasa berupa Korporasi maka Beneficial Owner ditentukan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas padaKorporasi.

Selain melakukan identifikasi dan verifikasi, Penyelenggara wajib:• meneliti hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Beneficial Owner;• meminta pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner; dan• meminta pernyataan tertulis dari Beneficial Owner bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Pengguna Jasa.

Penyelenggara dapat menentukan Beneficial Owner Korporasi dalam hal:• terdapat keraguan bahwa orang perseorangan yang memiliki saham mayoritas merupakan Beneficial Owner Korporasi; atau• tidak ada orang perseorangan yang diketahui memiliki saham mayoritas.

Dalam hal Beneficial Owner Korporasi tidak dapat ditentukan, Penyelenggara melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dariorang perseorangan yang memegang posisi sebagai Direksi pada Korporasi atau jabatan yang dipersamakan dengan itu

2

3

4

5

6

Pasal 23

| 20

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR UNTUK MENGENALI PEP

1

2

3

4

Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengenali calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau

Beneficial Owner yang termasuk dalam kategori PEP.

Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner termasuk dalam

kategori PEP, Penyelenggara wajib melaksanakan EDD

Pelaksanaan EDD yang wajib dilakukan terhadapPEP paling sedikit berupa identifikasi danverifikasi serta:• melakukan langkah yang diperlukan untuk

menentukan sumber dana; dan• meningkatkan pemantauan termasuk

menambah kriteria pola transaksi yang perludianalisis lebih lanjut.

Ketentuan yang berlaku bagi PEP berlaku pula bagi anggota keluarga PEP atau pihak terkaitdengan PEP

Pasal 34-35

| 21

1. Penyelenggara wajib menolak melakukan hubungan usaha, menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup

hubungan usaha, dalam hal:

• calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner tidak memenuhi ketentuan;

• Penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial

Owner menggunakan nama fiktif dan/atau anonim; dan/atau

• Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa

dan/atau Beneficial Owner.

2. Penyelenggara harus mendokumentasikan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner.

3. Penyelenggara wajib melaporkan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner dalam laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan.

4. Kewenangan Penyelenggara untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa.

PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN HUBUNGAN USAHA Pasal 36-38

| 22

CDD OLEH PIHAK KETIGA

Pihak Ketiga

Pihak yang mewakiliPenyelenggara bertindak untukdan atas nama Penyelenggara

Penyelenggara lain yang telahmelaksanakan CDD terhadapcalon Pengguna Jasa atauPengguna Jasa

Perusahaan yang berada dalamkelompok usaha yang samadengan Penyelenggara

Hasil CDD Pihak Ketiga

Penyelenggara dianggap melakukan CDDsendiri dan merupakan bagian darikebijakan, prosedur, dan sistempengendalian intern yang telah ditetapkanPenyelenggara

Penyelenggara wajib mendapatkan hasilCDD, termasuk dokumen identitas PenggunaJasa dan dokumen pendukung CDD lainnyadengan segera

Penyelenggara wajib memastikan kepatuhanpihak ketiga terhadap ketentuan PBI danterhadap kebijakan dan prosedur APU PPTyang ditetapkan Penyelenggara

Penyelenggara wajib menatausahakan daftarpihak ketiga.

Pasal 39-40

| 23

PENERAPAN APU DAN PPT DALAM TRANSFER DANA

Identifikasi dan verifikasi terhadappengirim asal (originator)

Identifikasi dan verifikasi terhadappenerima (beneficiary)

Menyampaikan informasi kepada P. Penerus atau P. Penerima Akhir paling sedikit mengenai: identitas pengirim asal, nomor rekening pengirim asal atau nomorreferensi unik transaksi, nama penerima, dan nomor rekening penerima atau nomorreferensi unik transaksi.

Menerima informasi dari P. Pengirim Asal

Wajib memastikan kelengkapan informasi yang disampaikan penyelenggara pengirim asal

Menerima informasi dari P. PengirimAsal

Wajib memastikan kelengkapaninformasi yg disampaikanpenyelenggara pengirimasal/penerus

1. Untuk TD lintas negara dengan nilai kurang dari Rp10 juta atau setara, identitas pengirim asal hanya berupa nama pengirim asal.

2. Untuk TD domestik, informasi yang disampaikan oleh P. Pengirim Asal kepada P. Penerus atau P. Penerima Akhir dapat berupa: nomor rekening pengirim asal ataunomor referensi unik transaksi dan nomor rekening penerima atau nomor referensi unik transaksi, sepanjang dapat digunakan untuk menelusuri identitaspengirim asal dan penerima.

Pasal 41-46

| 24

1. Penyelenggara wajib menatausahakan dan mengkinikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar

pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

2. Penyelenggara wajib melakukan pengecekan kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan

Pengguna Jasa dengan daftar sebagaimana dimaksud.

3. Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan

daftar sebagaimana dimaksud, Penyelenggara wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta,

melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan melakukan tindak lanjut lainnya

DTTOT & PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL Pasal 47

| 25

PENATAUSAHAAN DOKUMEN Pasal 51

01 03

02 04

Menatausahakan dokumen paling kurang

5 tahun sejak berakhirnya hubungan

usaha atau transaksi atau

ditemukannya ketidaksesuaian

transaksi dengan profil risiko Pengguna Jasa

Dokumen terkait dengan data pengguna jasa paling

kurang meliputI:

a. identitas Pengguna Jasa

b. bukti verifikasi data Pengguna Jasa

c. hasil pemantauan

d. korespondensi dgn Pengguna Jasa

e. dokumen terkait proses LTKM

Kewajiban penatausahaan dokumen disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rekomendasi FATF …

Penyelenggara wajib memberikan

data, informasi, dan/atau dokumen

yang ditatausahakan bila diminta oleh

BI, apgakum dan/atau otoritas lain

Dokumen dapat ditatausahakan dalam

bentuk asli, salinan, dokumen elektronik,

microfilm atau dokumen yang berdasarkan

undang-undang yang berlaku dapat

digunakan sebagai alat bukti yang sah

| 26

Pelaporan

KEPADA BI

• Laporan perubahankebijakan dan prosedurAPU PPT

• Laporan tahunanpenerapan APU dan PPT

• Laporan pembekuantransaksi, pemblokiranrekening, dan/ataupenolakan transaksi terkaitDTTOT atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

• Laporan lainnya

KEPADA PPATK

• LTKM

• LTKT

• Laporan Transfer Dana ke dalam danke luar negeri.

Pelaporan penyelenggara dalam penerapan program APU PPT ditambahkan denganlaporan-laporan yang dapat digunakan BI untuk melakukan asesmen sektoral …

Pasal 54

| 27

Koordinasi

Pertukaraninformasi

PelaksanaanAuditPenyusunan

Regulasi

Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan pihak dan otoritas lain yang berwenang dalambentuk …

1

2

3

Pendidikan/Pelatihan

Penugasan PegawaiPenelitian dan

Riset

PengembanganSistem

Informasi

5

6 8

7

Sosialisasi

4

Pasal 56

| 28

Sanksi

KEPADAPENYELENGGARA

teguran tertulis kewajiban

membayar pembatasan

kegiatan usaha penghentian

sementarakegiatan usaha

pencabutan izin

KEPADAPENGURUS/

PEMEGANG SAHAM

pemberhentiansebagai Direksidan/atau KomsiarisPenyelenggara

larangan menjadiDireksi, Komisarisdan/atau PemegangSaham Penyelenggaraselama 5 tahun

Selain terhadap Penyelenggara, BI dapat mengenakan sanksi kepada pengurus, pemegang saham, danpejabat eksekutif Penyelenggara …

BANK INDONESIA DAPAT MENGUMUMKAN KEPADA PUBLIK MENGENAI PENGENAAN SANKSI KEPADA

PENYELENGGARA, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PENYELENGGARA

Pasal 57-59

| 29

Terima

Kasih

| 30

LAMPIRAN

| 31

Anti Tipping-Off

01. Dewan Komisaris, Direksi,pengurus, dan/atau pegawaiPenyelenggara dilarangmemberitahukan mengenailaporan Transaksi KeuanganMencurigakan yang sedangdisusun atau telah disampaikankepada PPATK

02. Penyelenggara wajibmenjaga kerahasiaan informasidalam pelaksanaan CDD denganmemperhatikan ketentuan antitipping-off sebagaimanadimaksud dalam UU terkaitTPPU dan TPPT

Ketentuan ini mengatur mengenai larangan pembocoran rahasia terkait transaksi keuanganmencurigakan dalam penerapan APU dan PPT

| 32

Pengaturan kewajiban identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko APU PPT dalam pengembangan teknologi baru …

02 Memitigasi risiko sebelum produk baru dipasarkan atau teknologi baru digunakan

01Identifikasi dan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam pengembangan produk baru dan penggunaan teknologi baru

Kerjasama dan Pengembangan Produk/Teknologi Baru

Mengumpulkaninformasimengenai pihakyang akan diajakbekerja sama danmelakukanpenilaian dampakhubungan kerjasama

Menolak untukmelakukan kerjasama denganshell bankdalam kerjasama TransferDana

Penambahan kewajiban APU PPT dalam kerjasama dan penambahan larangan kerjasama tertentu …

Memastikan pihakyang melakukankerja sama tidakmengizinkanrekeningnyadigunakan shellbank dalam kerjasama Transfer Dana

| 33

Secara langsung

Secara tidaklangsung

Subtitle 3 here

Subtitle 4 here

Subtitle 5 here

Pengawasan berbasis risiko meliputi proses:

a. Identifikasi

b. Pemantauan

c. Penilaian Risiko

PengawasanPengawasan terhadap Penyelenggara dalam penerapan program APU PPT terfokus pada area yang

memiliki risiko tinggi (risk based approach) …

December 7th, 2020

Dear Bu Michelle,

To answer the letter you proposed earlier, below is our new proposal:

QUOTA 10,000 30,000 50,000 100,000

Basic 1,800 1,500 1,000

Professional 7,000 5,500 3,000

Individual NPWP 13,000 11,000 7,500 5,000

Company NPWP 13,000 11,000 7,500 5,000

Mother's Maiden Name 1,800 1,500 1,000 500

Phone Number 1,800 1,500 1,000 500

Phone Number + Activation Date 3,500 2,750 2,000 1,000

Phone Number + How many phone numbers 3,500 2,750 2,000 1,000

Note:

1. This is an API-based Call.

2. The price above is the price/call at respective volume.

3. Payment is pre-paid. The total volume being bought has no expiration date.

4. Prices above exclude VAT 10%.

I look forward to speaking with you soon.

Regards,

Cristian Selawa

General Manager Sales and Operation

P : + 62 811-7799-888

E : + [email protected]

A B C D E F

1 dia VERIFICATION

SPEC

10,000 30,000 50,000 100,000

2 Basic Dukcapil

Verification

2,750 2,000

1,350

3

New Price 1,800 1,500 1,000

4 Professional Dukcapil + Face

Verification

8,750 7,500

6,000

5

New Price 7,000 5,500 3,000

6 Add-On Terrorist Record 10,000 5,000 3,000 1,000

7

Criminal Record 10,000 5,000 3,000 1,000

8

Narcotics Record 10,000 5,000 3,000 1,000

9 Individual NPWP & Income Range Name, Address,

Birthdate, No

18,000 15,000 12,000 8,000

10

New Price 13,000 11,000 7,500 5,000

11 Company's NPWP & Income Range 18,000 15,000 12,000 8,000

12

New Price 13,000 11,000 7,500 5,000

13 Mother's Maiden Name

2,500 2,000 1,500 1,000

14

New Price 1,800 1,500 1,000 500

15

Phone Number Number of phones

attached to 1 NIK;

Phone Number vs

NIK registered

(Yes or No)

2,500 2,000 1,500 1,000

16

New Price 1,800 1,500 1,000 500

17 Phone Number + Activation Date Duration (Months

/ Years)

5,000 4,000 3,000 2,000

18

New Price 3,500 2,750 2,000 1,000

19 Phone Number + How Many Phone

Numbers

5,000 4,000 3,000 2,000

20

New Price 3,500 2,750 2,000 1,000

21 Frequent Location Check Office or

Domicile Address

14,000 10,000 5,000 2,000

22

Vehicle Information Owner's Name,

NIK of the Owner,

Vehicle Type,

Brand, Year,

Colour, BPKP,

Chassis, Machine

32,500 25,000 18,000 12,500

23 Quantity of Vehicles #Vehicle attached

to NIK

7,500 5,000 3,000 1,000

INTELLIGENT EKYC

SERVICE PROPOSAL

pr Asll Rancangan Indonesia Sonayan Business Center Jt. Senay an N.39 Jakarta Selatan 12180 el +62 212277 5752

www.asiri.id 0@:r 0@.

FRAUD DETECTION

8f

DIGITAL , ONBOARDIN

$

g==@@ d6.a r a PP Z arr==d Gt'a;

PRODUCTS & SERVICES

Intelligent Biometric eKYC Verification

Digital Onboarding

Liveness Detection

Customer Automated Acquisition System

FIDO2 Biometric Authentication

Fraud Detection Artificial Intelligence SystemAL.a-

I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:stria @G:stint www.asliri.id

ID CARD VERIFICATIONVerify identity through his/her ID Card. There are two packages availableto choose from: BASIC or PROFESSIONAL (with Selfie Verification).

Verification Result

BASIC VERIFICATION

PROFESSIONAL (with selfie) VERIFICATION

• .«

0l pp0putt

IDCARD VERIFICATION

%

DATA APPLICANT

3404011310750000

FANNI WIRAWAN

10-07-1992

Nara

Temp.at Lahir

VERIFICATION RESULT

NOT VERIFIED

vERIED

FOTO SELFIE DATA APPLICANT

Alamat JL'NM'L"IN 1

VERIFICATION RESULT

3404011310750000 NI

fA4I WA\WAN W No wove#e

86.2%

I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id

Price Basic Verification

*Terms and Conditions Apply

Price Professional (Selfie) Verification

I PT Asli Ranc■ng■n lnclonni■ Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id

≤ 10.000 calls 30.000 calls 100.000 calls 300.000 calls

Rp. 1.800,-/call Rp. 1.500,-/call Rp. 1.000,-/call Rp. 500,-/call

≤ 10.000 calls 30.000 calls 100.000 calls 300.000 calls

Rp. 7.000,-/call Rp. 5.500,-/call Rp. 3.000,-/call Rp. 1.500,-/call


PERSONAL INCOME VERIFICATIONVerify Monthly Income, NPWP Validity and its details.

Verification Result


•

00 99o0cf

PERSONAL INCOME VERIFICATION

.%

DATA APPLICANT VERIFICATION RESULT

3404011310750000

801770686008000

Rp. 25.000.000,

FAHMI WIRAWAN W

10-071992

NIK

NPW

NWP Terdaftar dengan NIK

Pendapatan Bulanan

Temnpat Lahir Berdasarkan Nyp

VERIFIED

VERIFIED

VERIFIED

ABOVE

NOT VERIFIED

VERIFIED

vERIED


Rp. 13.000,-/call Rp. 11.000,-/call Rp. 7.500,-/call

Price

< 10.000 calls < 30.000 calls < 50.000 calls

COMPANY ANNUAL INCOME VERIFICATIONVerify company's annual income and NPWP Validity.

Verification Result


%

0up ppopucr

COMPANY ANNUAL INCOME VERIFICATION

• .%

DATA APPLICANT

026562397515000

p.5.000 000.000,

NP/p

endapatan Tahunan

(@) AsLIRI � ---·- ) 0 +

• .%

VERIFICATION RESULT

VERIFIED

AMIDST

I PT Asli Aancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id


Price

< 10.000 calls 30.000 calls 50.000 calls

COMPANY SHAREHOLDER VERIFICATIONVerify shareholder of the company.

Verification Result


• • • •

0ua 9ooucr

COMPANY SHAREHOLDER VERIFICATION

•

DATA APPLICANT

11224813641000 NWP Perusahaan

UNGGUIL INDO MODERN SEJAHTERA Nama Persahaan

3578062112450004 NIK Pemegang Saharn

DARMAWAN SJARF Nara Pemegang Saham

VERIFICATION RESULT

VERIFIED

VERIFIED

VERIFIED

VERIFIED



Price


WORKPLACE VERIFICATIONVerify Person's last (current) Workplace.

Verification Result


• .«

0u pp0Duct

WORKPLACE VERIFICATION

• • • •

DATA APPLICANT

FAHM! WIRAWAN W

SUKSES MAKMUR JAYA

021885 1661

VERIFICATION RESULT

VRIED

NOT VERIFIED

NOT VERIFIED

BZZC'MM'RC'



Price


MOTHER’S MAIDEN NAME VERIFICATIONVerify person mother’s name.

Verification Result


• • • •

00 990Duct

FAMILY INFO VERIFICATION

• • • •

DATA APPLICANT

3404011310750000

JENNIFER LOPEZ Nama lbu Kandung

VERIFICATION RESULT

VERIFIED

NOT VERIFIED

DHWDYN



Price


A. PHONE NUMBER VERIFICATIONVerify the phone number’s owner (based on registered NIK).

Verification Result


• .«

0u ppoouc

PHONE NUMBER VERIFICATION

%

DATA APPLICANT

3404011310750000

6282212341234

•••

VERIFICATION RESULT

VERIFIED



Price


B. PHONE NUMBER VERIFICATION EXTRAVerify the phone number’s owner (based on registered NIK) and totalphone number owned.

Verification Result


DATA APPLICANT

3404011310750000

6282212341234

Total Nomor land,phone

VERIFICATION RESULT

VERIFIED

3



Price


C. PHONE NUMBER ACTIVATION CHECKVerify the phone number’s owner (base on the NIK registered) andduration of ownership.

Verification Result


Notes:

Age = null, means wrong phone number / not activated.Age = 1, means phone number registered below 3 monthsAge = 2, means phone number registered between 3 – 6 months.Age = 3, means phone number registered between 6 – 12 months.Age = 4, means phone number registered more than 1 year.

Age indicates the durations of number activation

DATA APPLICANT

3404011310750000

628221234 1234

Usia Aktitas/ Nomor Hand,phone

VERIFICATION RESULT

VERIFIED

•



Price


PROPERTY VERIFICATIONVerify property details based on its NOP (Nilai Objek Pajak).

Verification Result

*Terms and Conditions Appl

• • • •

PROPERTY VERIFICATION

• • • •

DATA APPLICANT

CERTIFICATE

VERIFICATION RESULT

340406000500900000

f%mi4away

3404011310750000

fahi lawn W

13040105110291

01/12/17

Nomor Obiek Pajak (NOP')

Namna terdafar di NOP

Estira N NOP

ER#to

BEL0w

KD'NTRH'NG GMPNG

VERE.D

KD'NTRHNGG' G'MPNG



Price


DIGITAL ONBOARDINGOnboard clients digitally using an integrated white-label servicesapplication containing OCR, Liveness Detection and Biometric e-KYCVerification solution.

This price includes OCR, Liveness Detection and Professional Verification.*Terms and Conditions Apply

•

Oun no0ucr

DIGITAL ONBOARDING • • • •



Price


LIVENESS DETECTIONPinpointing facial landmarks and head movement, optical flow and textureanalysis to determine it is a live individual behind the camera by usingrandomize gestures (single or in a group of 2, 3 or 4) to follow.

Download Liveness Detection Demo Apps on https://bit.ly/liveness-test


% .. ,.

0up ppopucr

LIVENESS DETECTION, OCR & AUTO FACE CROP VERIFICATION

%

- lieel


Price



OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)& AUTO FACE CROP

Convert ID Card image to text and automatically crop face photo area.Using our AI and Machine Learning technology, our OCR can differentiatereal or fake ID based on the scanned image immediately.




REAL

FAKE

• z _ . - - . -- - -

AUTO FACE CROP

OCR


Rp. 350,-/call Rp. 200,-/call Rp. 100,-/call



Price OCR


Price Auto Face Crop


Price KTP Authenticity Check


HOME/WORK LOCATION VERIFICATIONVerify person home/work location based on Phone Number.

Verification Result


• •

00 99opucr

GEO LOCATION VERIFICATION

%

DATA APPLICANT

6281332280002

11.8817

VERIFICATION RESULT

VERIFIED

VERIFIED



Price


NEGATIVE RECORD VERIFICATIONScreening users for any negative record.

Negative Record Verification Result

• .%

0on PRODUCT

NEGATIVE RECORD VERIFICATION roe

HOLDA •

DATA APPLICANT

f

HAVE EGATIN

RECORD __ ,,

NIK

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

• 3404011310750000 FAHMI WIRAWAN W

: JAKARTA

• 10-07-1992

VERIFICATION RESULT

Negative Record

I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752

HAVE RECORD

0@:a 0 @:at www.asliri.id

ProPrice for Negative Record Verification



Customer Automated Acquisition System (CAAS) is a web-based solution thatgenerates predictive grade recommendation which is a statistical number thatevaluates consumer's creditworthiness based on related credit history fromSLIK, income, Debt to Income Ratio, assets, collaterals and others.

The end result of CAAS is a predictive model based on Machine Learningprediction on Default Rate %. Financial institutions can use CAAS as one of themany modules/models on top of whatever they already have, to help themevaluating the probability of the ability for an individual to pay the potentialincurred debts.

• • • •

0up ppopucr

CUSTOMER AUTOMATED ACQUISITION SYSTEM

% %% « %

o

e - 0A0Mt 00»4+0e'er ��"

0et to4 .N

I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id


Price


This price includes: Professional Verification, Income Tax Verification, SLIK Automationsystem (Using Client’s SLIK ID) and Predictive Grade Module.

CAAS Result

SLIK Result in JSON

CLICKABLE

t •

.. ••

•

I Tsli Rancangan Indonesia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752

., • /4 -. r •.. -. -- .... ,.

@: www.asliri.id

Slik result in JSON can be downloaded and transferred into client database.

Applicant Details

The end result of CAAS is acomprehensive one-pagedashboard that contains allthe necessary informationregarding the user, includingthe calculated predictivegrade recommendation.

The greater the gradeobtained, the lower theprobability of default rate.

..41.. , 4 .. .. ..

• ••

444. %%

---- • • • en d4« • 0.

SCORE RANGE DEFAULT RATE

100.250 ... 251 .300 ... 301 -350 0,69 351.400 0,45 401-450 0,33 451-500 0.23 501.550 0.09 554-600 0,05 601-650 0,04 651.700 0,03 701.800 0,01

801-1000 0,01

I PT Asli Rancangan lnclonni• Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id

General Terms and Conditions Applies to All Product and Services1. All services are API based.2. A Web-based verification platform is available upon request for a

monthly fee and a fixed setup fee.3. For CAAS, is a web-based services.4. For Digital onboarding, it is an apps and API based services.5. All payment is pre-paid.6. Purchased API calls have no expiration date.7. Prices above exclude VAT 10%.8. Prices may be changed at any time without further notice.9. 24/7 Technical and Customer Support is available at

[email protected]. These terms and conditions are governed by and construed in

accordance with the laws of Indonesia.

I PT Asli Ranc■ng■n lnclonni■ Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id

ABOUTPT ASLI RANCANGAN INDONESIA

I PT A.111:t.nungen llldo.,..ia enary6us.lines Center JM Seney No.399 Jakarta Selat 12180 Tel.+62 212277 576.2 @.a @ @:st www.asliri.id

Biometric Verification as a Service. A group of Polri’s consultants since 2008. The former head of Inafis (Kapus Inafis) Bareskrim Polri, a retired

One Star General. A former member of the Special Economic Investigation Unit of

Bareskrim Polri and Deputy of BNPT for Enforcement and CapacityBuilding, a retired Two Stars General.

An-over-30-years experienced professional in the banking Industry(Credit Card and Risk).

Technical teams with years of experiences and significantmilestones at Microsoft, Motorola, EMC, Analogic, Kaskus,Indomog, and Amazon.

Technical teams with years of experience in constructing,developing, and implementing big-data-driven systems forgovernment such as NASA, National Space Biomedical ResearchInstitute (NSBRI), Texas Department of Transport (TxDOT), Shell,BP (British Petroleum), and others.

100 INDONESIA/

I PT Asli Ranc■ng■n lnclonni■ Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:stria @G:stint www.asliri.id

LEGAL DOCS FOR SOURCEOF GOVERNMENT DATA

I PT Atll R•nung•n llldo.,..ia enary6us.lines Center JM Seney No.399 Jakarta Selat 12180 Tel.+62 212277 576.2 @:astir @ @:sir www.asliri.id

Directorate General of Population and CivilRegistration (Direktorat Jenderal Kependudukandan Pencatatan Sipil)Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia tanggal 21 April 2020, tentangPemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan DataKependudukan Dalam Layanan Verifikasi Customer DueDiligence (CDD) PT Asli Rancangan Indonesia.

Nomor: 119/4402/2020.

Indonesian National Police (POLRI)Nomor: SUC/39/III/LIT./2019/PUSLITBANG

“Lulus dan Layak Pakai” which means that ASLI RI’s BiometricVerification System is compatible to the Polri’s biometricdatabase for eKYC verification system after a long, complexand thorough audit by Polri.

Indonesian State Intelligence Agency(Badan Intelijen Negara)Perjanjian Kerjasama antara Badan Intelijen Negara RepublikIndonesia dengan PT Asli Rancangan Indonesia tentangPemanfaatan Data Verifikasi Biometrik.

Nomor: PK07/V/2019.

Indonesian Narcotic National Agency(Badan Narkotika Nasional)Perjanjian Kerjasama tentang Membangun Sistem CatatanNarkotika bersama BNN dengan menggunakan TeknologiBiometrik pada 27 Februari 2019.

Nomor: NK/14/II/KA/HK/2019/BNN.

0.. ..40.. e..0

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


CERTIFICATIONS

Registered asPenyelenggara SistemElektronik in KominfoCertification from Puslitbang Polri

As a Speaker in the implementation ofBiometric Verification in Indonesia –

Hosted by Indonesia Financial ServiceAuthority (OJK)

Listed on Indonesia’s FinancialServices Authority as Digital FinancialServices Innovation Provider Nomor

S-130/MS.72/2020

- -

=±-° •

,, OK E.

Sert(fiat

OTORITAS JASA KEUANGAN

•

•

,,._., -···-··-"~�•. 82a 1a

.2 �·----·

€ ... ---- ---- .z .•. z±e ·-·-··� ten woe ··- • ···-··-·�---�--·· .% 5EE,ts7w.5re8.Ere.see

db a840i

I prAl Rare ga lndore.la Sryan Ctr Senaryan No.3 Jlrta Selet 12180 l:+62 21 2277 6762 www.asllr\.ld

ISO 27001:2013Certification from BPPT on Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 34 tahun2014 untuk Spesifikasi Teknis

Perangkat Pembaca eKTP

Working Together with APPI, AFPI & AFSI

--

- ---�------- Leo

-- -·· -- •

-

APPLE= -$. ASLI RANCANGAN INDONESIA

1331/45$0C/KT/VII/19

LArP

CERTIFICATE OF ASSOCIATE MEMB R HIP

ASL+ANCANGAN NOON SA 00$6/0

4 CERTIFICATE OF MEMBERSHIP 00/A./4 ..l..e4 ...44

..±

I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 @: www.asliri.id

IN THE NEWS

I PTWRanceno,,nlndo,1111• Serr Bu.ls Center JM Sen@yen No.39 Jal.rt.a Selat 12180 Tel:+62 21 2277 5752 0@:swa @:st www.asliri.id

ASLI RI’s Commisioner Presenting the Technology Capability in OJK Event(FINTECH FEST MANADO 2019)

In the Picture: Riswinandi as Chief Executive of IKNB OJK Supervisor, HeruKristiyana as Chief Executive of OJK Banking Supervisor, Hendrikus Passagi asDirector of Regulation, Licensing and Supervision of the Fintech Financial ServicesAuthority, Slamet Edy Purnomo as Deputy Commissioner for Banking SupervisionIV, Robert Rompas as Commissioner of PT Asli Rancangan Indonesia, and Irjen Pol(Purn) Arief Dharmawan as CEO of PT Asli Rancangan Indonesia

System Verifikasi eKYC Biometrik Catatan BNN Dukung Program P4GN(HARI ANTI NARKOBA NASIONAL)

ASLI RI Biometric Technology in identification and verification has been implementedin Indonesian National Police, Indonesian National Counter Terrorism Agency andIndonesian National Narcotics Agency. Furthermore, ASLI RI Biometric Technologyhas also been implemented overseas such as in Mexican Federal Police, SpanishNational Police, Dutch Police, Guardia Civil, West Midlands Police, Baltimore Police,and many more.

2 August 2019

26 June 2019

I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id

PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI) mengumumkan bahwa perusahaan tersebuttelah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyedia teknologi InovasiDigital Keuangan (IKD) per 18 Maret 2020, dengan nomor SuratNo S-130/MS.72/2020.

Berdasarkan Surat Keputusan OJK tertanggal 18 Maret 2020, ASLI RI dinilai telahmemenuhi semua ketentuan dalam Peraturan OJK No 13/2018 dan hukum yangberlaku.

https://money.kompas.com/read/2020/03/20/234602326/resmi-tercatat-di-ojk-perusahaan-fintech-ini-siap-jalin-kerja-sama-bisnis.

PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI), perusahaan yang bergerak di bidangindustri Biometric Security, menjalin kerja sama dengan LoginID, sebuahperusahaan yang memiliki platform bersertifikasi FIDO2 Server asal Silicon Valley,Amerika Serikat (AS) dalam meluncurkan AsliLoginID.

AsliLoginID merupakan sebuah solusi Biometric-Authentication-as-a-Service yangmenggantikan penggunaan kata sandi atau password dengan data biometrik diriuntuk meningkatkan keamanan akun online konsumen.

https://www.beritasatu.com/digital/603317-asli-ri-gandeng-login-id-kenalkan-solusi-keamanan-biometrik

• - -r--. • 0KIE

ASLI I Kint Resmi Tercatat

dan Diawasi oleh OJK

I PT Asli Rancangan lnclonnia Seneryan Business Center JI Senaryan No.39 Jakarta Setartan 12180 Telp.+62 21 2277 5752 0@:a 0 @:at www.asliri.id

2017 september - sosialisasi pbi penerapan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

Documents