61

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah.1Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan sistem kesehatan nasional (SKN) yang tangguh. SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud pembukaan UUD 1945.1Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar terselenggaranya pembangunan nasional salah satunya dengan berkomitmen memberikan jaminan kesehatan bagi setiap warga Negara. Akan tetapi, banyak kendala untuk mewujudkan hal tersebut. Sulitnya akses untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dengan harga terjangkau merupakan salah satu penyebabnya. Dampak yang terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, lembaga pembayar, dan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK) terutama rumah sakit. Masyarakat merasa harga produk pelayanan kesehatan semakin tidak terjangkau terlebih lagi pembayaran pelayanan di rumah sakit yang sangat bervariasi antara rumah sakit yang satu dengan yang lainnya karena adanya standar pelayanan yang berbeda-beda.2Untuk itu perlu dicari suatu solusi untuk mengendalikan biaya pelayanan di rumah sakit melalui mekanisme pembayaran pra-upaya (Prospective Payment System) dalam bentuk tarif Paket Pelayanan Esensial (PPE). Analisis biaya pelayanan berbasis aktivitas dan tarif PPE ini telah berkembang menjadi tarif paket dengan model Diagnosis Relateds Group (DRG) yang di Indonesia dinamakan Indonesia Diagnosis Relateds Group (INA-DRG).2Lisensi INA-DRG yang merupakan software grouper dari PT. 3M Indonesia berakhir pada tanggal 1 Oktober 2010 (expired). Selanjutnya, Indonesia menggunakan INA-CBGs dengan sistem yang sama seperti INA-DRG dengan beberapa peningkatan. INA-CBGs merupakan suatu sistem klasifikasi kombinasi dari beberapa jenis penyakit/ diagnosa dan prosedur/ tindakan pelayanan di Rumah sakit yang dikaitkan dengan pembiayaan dengan tujuan meningkatkan mutu dan efektifitas pelayanan.3INA-CBGs termasuk ke dalam sistem Casemix yaitu salah satu metode/ alat yang memungkinkan upaya menetapkan ekuiti, efisiensi, dan kualitas suatu rumah sakit dengan melakukan identifikasi dari seluruh sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang INA-CBGs tentu tidak akan terlepas dari sistem Casemix begitu pun sebaliknya.3Centre for Casemix adalah sebuah wadah yang dibentuk Depkes RI, yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai pelaksanaan Casemix di 15 rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah sebagai tempat uji coba sistem Casemix. Berbekal data yang dikirimkan dari rumah sakit-rumah sakit tersebut Centre for Casemix menyusun daftar tarif INA-CBGs. Adapun rumah sakit yang berpartisipasi dalam kerja sama ini salah satunya adalah RSUP Dr. M. Djamil Padang.4RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan salah satu rumah sakit umum tipe B di Kota Padang yang telah menggunakan suatu sistem pembayaran dengan berdasarkan Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) untuk pasien rawat inap kelas 3 (tiga) dengan jaminan asuransi Jamkesmas. Pada tahun 2012 sebanyak 7.151 pasien (17,18%) pada Instalasi Rawat Inap dan 34.469 pasien (82,82%) pada Instalasi Rawat Jalan. 5Pemerintah melakukan segala cara untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan salah satunya dengan menggunakan sistem Costing INA-CBGs . Sistem ini sangat bermanfaat bagi nakes sebagai penyedia layanan kesehatan maupun bagi pasien sendiri sebagai penerima layanan kesehatan. Sistem Costing INA-CBGs sendiri berdasarkan pengelompokkan beberapa kasus dengan diagnosa dan ciri klinis yang sama, sehingga pasien dapat mengetahui berapa biaya yang akan mereka keluarkan/ bayarkan kepada rumah sakit untuk menerima pelayanan kesehatan. Selain itu, Costing INA-CBGs ini juga dapat mengurangi moral hazard sehingga kontrol biaya dan kontrol mutu dapat dilaksanakan.

Data yang didapat pada Instalasi Rawat Jalan yaitu sebesar Rp.2.312.606.351,- cost dari rumah sakit untuk klaim Program Jamkesmas dari tarif INA CBGs yaitu sebesar Rp.7.910.604.396,-. Terdapat kelebihan biaya sebesar Rp.5.597.998.045,- . Sedangkan, pada Instalasi Rawat Inap sejumlah Rp.32.290.111.340,- biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk pasien Jamkesmas dari tarif INA-CBGs yaitu sebesar Rp. 23.943.093.043,-. Terdapat selisih biaya yaitu sebesar Rp. 8.347.018.297,-. Jika dijumlahkan selisih dari Cost yang dikeluarkan rumah sakit dengan tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan, terdapat selisih sebesar Rp. 2.749.020.252,- yang menunjukkan cost yang dikeluarkan rumah sakit lebih besar dari tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan. Hal ini berarti efektifitas dan efisiensi belum dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dengan kata lain kendali biaya dan kendali mutu rumah sakit masih belum optimal. 5Sistem Costing di RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk pasien Jamkesmas belum menggunakan sistem Costing INA-CBGs yaitu sistem perhitungan biaya dengan mengelompokkan penyakit dengan diagnosa dan ciri klinis yang sama, melainkan masih menggunakan sistem Costing secara umum yang sesuai dengan kebutuhan Kemenkes guna penentuan tarif. Sedangkan, idealnya Costing INA-CBGs dilakukan berdasarkan pengelompokkan penyakit dengan diagnosa dan ciri klinis yang sama bukan secara umum sesuai dengan kebutuhan untuk pengiriman data kepada Kemenkes saja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Pelaksanaan Costing INA-CBGs pada Pasien Jamkesmas di Sub Bagian Mobilisasi Dana RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2013 pada laporan magang ini.1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan laporan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen sistem Costing dalam implementasi Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) di RSUP. DR. M. Djamil Padang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya.1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan laporan magang ini adalah:

a) Untuk mengetahui perencanaan sistem Costing yang ada di sub bagian mobilisasi dana di RSUP DR.M.Djamil Padang tahun 2013

b) Untuk mengetahui pengorganisasian sistem Costing yang ada di sub bagian mobilisasi dana di RSUP DR.M.Djamil Padang tahun 2013

c) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Costing yang ada di sub bagian mobilisasi dana di RSUP DR.M.Djamil Padang tahun 2013

d) Untuk mengetahui monitoring dan evaluasi sistem Costing yang ada di sub bagian mobilisasi dana di RSUP DR.M.Djamil Padang tahun 2013

1.3 Manfaat

a) Bagi mahasiswa sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan pengembangan ilmu kesehatan masyarakat dalam teori tentang analisis sistem Costing dalam impelementasi Indonesia Case Base Groups (INA- CBGs) di RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2013

b) Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai tambahan referensi khususnya tentang bagaimana pelaksanaan sistem Costing dalam implementasi INA CBGs di RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2013

c) Bagi di RSUP DR.M.Djamil Padang sebagai masukan bagi instansi terkait terhadap program Jamkesmas (Kelas III) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sistem Costing berbasis INA-CBGs yang nantinya pada tahun 2014 akan dipakai untuk semua kelas di Rumah Sakit dalam rangka menyambut kebijakan baru Pemerintah yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan hasil kegiatan selama magang, ruang lingkup yang penulis fokuskan kepada tinjauan manajemen sistem Costing dalam implementasi INA CBGs pada pasien Jamkesmas di RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2013 yaitu:

a) Perencanaan pada sub bagian mobilisasi dana di RSUP DR.M.Djamil Padang

b) Pengorganisasian pada sub bagian mobilisasi dana di RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2013

c) Pelaksanaan sistem costing pasien jamkesmas di sub bagian mobilisasi dana di RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2013

d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem costing pasien Jamkesmas di RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2013

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DRGs (Diagnnostic Related Group)Diagnostic Related Group (DRG) berasal dari Amerika Serikat, dimana DRG dikembangkan pada akhir tahun 1960-an oleh Prof. Bob Fetter di Universitas Yale. Sistem DRG didesain untuk mengelompokkan secara bersama pasien rawat inap akut yang secara klinis mirip dan memiliki kesamaan pola penggunaan sumber daya. DRG menyediakan cara yang bermakna secara klinis untuk menghubungkan jumlah dan tipe pasien yang dirawat dengan sumber daya yang digunakan. Kelompok DRG dihasilkan dari data diagnostik, prosedur, dan demografis yang secara rutin dikumpulkan pada lembar rekam medis pasien rawat inap. Motivasi awal dari pengembangan DRG adalah menciptakan sebuah kerangka kerja untuk memantau kualitas pelayanan dan utilisasi pelayanan di rumah sakit, serta sebagai suatu cara untuk mengukur dan mengevaluasi keluaran (output) sektor pelayanan kesehatan.6DRGs sendiri merupakan suatu cara untuk mengidentifikasikan pasien yang mempunyai kebutuhan dan keperluan sumber-sumber yang sama di rumah sakit kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok yang mudah dikelola kebutuhannya. Australian Refined Diagnosis Related Group (AR-DRG) mendefinisikan DRG sebagai a patient classification system that provides a clinically meaningful way of relating the types of patients treated in hospital to the resources required by the hospital. DRGs dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengelompokkan penyakit menurut diagnosis.2Motivasi utama untuk mengembangkan DRG adalah untuk menciptakan framework yang efektif untuk memonitor penggunaan pelayanan dalam rumah sakit. Sementara itu tujuan awal pembuatan DRGs adalah untuk menggabungkan casemix dengan kebutuhan sumber daya dengan biaya rumah sakit. DRGs terutama berfokus kepada intensitas sumber daya. DRGs dan clinical pathway merupakan cikal bakal dari casemix yang merupakan sistem klasifikasi pasien yang dikombinasikan dengan jenis penyakit yang dihubungkan dengan biaya selama perawatan.2Depkes sudah mencoba memulainya dengan menerapkan Paket pelayanan Esensial (PPE) sebagai jembatan menuju DRGs dan memperkenalkan konsep ini ke berbagai rumah sakit sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, implementasinya terasa sangat sulit sekali hingga pada awal September 2005 tim dari Universitas Kebangsaan Malaysia dengan didampingi tim dari UGM dan UI diminta Depkes untuk men-support perencanaan Depkes dengan uji coba pada 15 RSUP di Indonesia dengan model pendekatan yang paling mungkin bisa dilaksanakan. Pemerintah, berdasarkan keputusan Mentri Kesehatan RS No. 989/ Menkes/ SK/ IX/ 2007 berencana akan memberlakukan INA DRG mulai 1 September 2007 untuk kelas III di RS Pemerintah di seluruh Indonesia.2INA-DRG adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi dari beberapa jenis penyakit/ diagnosa dan prosedur/ tindakan pelayanan di rumah sakit dan pembiayaannnya yang dikaitkan dengan mutu serta efektifitas pelayanan terhadap pasien. INA DRG merupakan sistem pemerataan, jangkauan, dan berhubungan dengan mutu pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu unsur dalam pembiayaan kesehatan. Selain itu sistem ini juga dapat digunakan sebagai salah satu standar penggunaan sumber daya yang diperlukan dalam pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit.(2,3,5)2.1.1 Tujuan Diagnostic Related Group (DRG)

Tujuan dari pelaksanaan Diagnosis Related Group (DRG) antara lain:

a. Kontrol biaya

Jika biaya ditetapkan secara prospektif dan dibayar dengan tanpa melihat lama tinggal pasien, rumah sakit didorong untuk menghindari biaya yang tidak penting, khususnya jika ekses dari angka pembayaran melebihi biaya aktual yang optimal. Berdasarkan indeksasi, metode per diem yang ada dari pembayaran tetap kecuali bahwa biaya yang reasonable disesuaikan dengan jumlah kompleksitas casemix.7b. Jaminan mutu

Program jaminan mutu dijalankan terutama melalui pemanfaatan/ utilization. Melalui data DRG yang berguna untuk evaluasi perawatan medis. Data akan memungkinkan bagi komite yang sesuai untuk membuat perbandingan untuk pembiayaan, beban/ongkos (charge), dan lama tinggal, dan pelayanan individual menurut kelompok penyakit antar rumah sakit. Permasalahan yang dicurigai dapat diuji lebih lanjut dengan informasi yang dibutuhkan, yang diperoleh melalui diagnosis dalam DRG.7c. Perencanaan

Informasi berdasarkan DRG dapat berguna untuk berbagai macam keperluan/ tujuan. Dalam beberapa hal, DRG dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan staf tenaga medik dalam kasus-kasus tertentu akibat dari perubahan volume bauran casemix. Data DRG juga bisa digunakan sebagai informasi bagi pihak ketiga sebagai payer untuk membandingkan provider mana yang menghasilkan pelayanan pada unit cost yang paling rendah.72.1.2 Syarat dalam Keberhasilan Implementasi DRG

Data yang harus ada dalam Diagnostic Related Group (DRG) yang menjadi syarat dalam keberhasilan implementasi DRG tergantung pada 3 C (coding, costing, dan clinical pathway).

a. CodingProses terbentuknya tarif DRG tidak terlepas dari adanya peran dari sistem informasi klinik rekam medis. Tujuan rekam medis untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tertib administrasi adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga keberhasilan pelaksanaan DRG pun sangat tergantung dengan data pada rekam medis.7

Data dasar dalam INA-DRG terdiri dari 16 variabel, yaitu : 81) Nama RS2) Kelas RS3) Nomor Rekam Medis4) Kelas Perawatan5) Total biaya6) Jenis perawatan7) Tanggal masuk rumah sakit

8) Tanggal keluar rumah sakit

9) Lama hari rawatan

10) Umur ketika masuk rumah sakit (dalam satuan tahun)

11) Jenis kelamin

12) Cara pulang13) Berat badan baru lahir

14) Diagnosa dan Prosedur15) Hasil grouping16) Identitas pasien (Nama pasien, No. SKP, Dokter Penanggung Jawab dan tanda tangan, data alat/ bahan medic habis pakai) b. CostingAda beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan pembiayaan untuk DRG, yaitu : 71) Top Down Costing2) Activity Based Costing (ABC)

c. Clinical PathwayClinical Pathway adalah dokumen perencanaan pelayanan kesehatan terpadu yang merangkum setiap langkah yang dilakukan pada pasien berdasarkan standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan, dan standar pelayanan tenaga kesehatan lainnya.72.1.3 Mekanisme Pembayaran Berdasarkan DRGHendrartini menyebutkan mekanisme pembayaran berdasarkan Diagnosis Related Groups (DRGs) adalah suatu sistem imbalan jasa pelayanan pada Prospective Payment Sistem (PPS)/ suatu sistem pembayaran pada pemberian pelayanan kesehatan, baik rumah sakit atau dokter dalam jumlah yang ditetapkan sebelum suatu pelayanan di berikan tanpa memperhatikan tindakan yang dilakukan atau lamanya perawatan. Sedangkan Hartono menyatakan bahwa mekanisme pembayaran berdasarkan DRG adalah suatu mekanisme pembayaran yang ditetapkan berdasarkan pengelompokkan diagnosa, tanpa memperhatikan jumlah/pelayanan yang diberikan.(9,10)

Hartono menyebutkan pentingnya mengontrol pembayaran melalui mekanisme berbasis DRG, meskipun belum di terapkan di Indonesia. beliau menyebutkan adanya perbedaaan tarif yang di keluarkan oleh Rumah Sakit untuk kasus yang sama dengan kriteria yang sama karena ada perbedaan tindakan yang di lakukan dan diagnostik yang di kerjakan sehingga terdapat kecenderungan peningkatan tarif yang di bebankan kepada pasien.10Mekanisme untuk penyusunan pembayaran berdasarkan DRG adalah :

a. Melengkapi data pasien

DRG membutuhkan data-data yang dikumpulkan secara rutin oleh rumah sakit seperti : Identitas pasien, tanggal masuk dan keluar rumah sakit,lama hari rawat, umur, jenis kelamin, status keluar rumah sakit, BB baru lahir (jika neonatal), diagnosis utama, diagnosis sekunder dan prosedur pembedahan.10b. Analisis pengkelasan dan hasil grouping DRG sesuai dengan ICD 10 yang diterbitkan oleh WHO

Kewajiban rumah sakit untuk memberikan kode sesuai dengan ICD 10 (Klasifikasi internasional untuk penyakit).10c. Analisis biaya pasien ( DRG Cost)

. Berdasarkan laporan pertama proyek nasional, Case Costing in Swedish Health and Medical Care mendeskripsikan proses pembiayaan kasus dalam empat langkah: 111) Mengidentifikasi total biaya secara akurat

2) Mengalokasikan biaya-biaya tak langsung ke dalam pusat-pusat penyerapan dana.

3) Mengidentifikasi produk-produk intermediate dan menghitung biaya-biayanya.

4) Membagi biaya-biaya tersebut kepada pasien.2.1.4 Casemix dan INA CBGs Casemix merupakan salah satu metode atau alat yang memungkinkan upaya menetapkan ekuiti, efisiensi dan kualitas suatu rumah sakit dengan melakukan identifikasi dari bauran dan jenis kasus/ pasien yang dirawat dan identifikasi dari seluruh sumber daya yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian Ronnie, Diagnosis Related Group selanjutnya disebut DRG adalah suatu cara mengidentifikasi pasien yang mempunyai kebutuhan dan sumber yang sama dirumah sakit kemudian dikelompokkan kedalam kelompok yang sama. Sistem ini didasarkan pada keadaan yang menggambarkan berbagai tipe (mix) kondisi pasien atau penyakit (cases) selama berobat/ dirawat di rumah sakit.(12,13)Ibrahim juga menyatakan bahwa casemix ditetapkan sebagai ilmu untuk mengklasifikasikan dan menilai kuantitas dari sumber daya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sistem casemix adalah solusi terbaik untuk pengendalian biaya kesehatan karena berhubungan dengan mutu, pemerataan, jangkauan dalam sistem kesehatan yang menjadi salah satu unsur dalam pembelanjaan kesehatan serta mekanisme pembayaran untuk pasien berbasis kasus campuran.7Menurut Hosizah, sistem Casemix tersebut merupakan suatu cara mengelola sumber daya rumah sakit seefektif mungkin dalam memberikan layanan kesehatan yang terjangkau kepada masyarakat berdasarkan pengelompokkan spektrum diagnosis penyakit yang homogen dan prosedur tindakan yang diberikan. Secara umum sistem casemix digunakan dalam hal Quality Assurance Program, komunikasi dokter direktur RS dan staf medical record, perbaikan proses pelayanan, anggaran, profilling, brenchmarking, quality control, dan sistem pembayaran.14Sistem Casemix merupakan suatu sistem pengelompokkan pasien berdasarkan kemiripan karakteristik klinis dan homogenitas sumber daya yang digunakan, dimana sistem ini dinilai mampu mengestimasi untuk menyediakan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan kondisi pasien secara efektif dan efisien. Sistem ini akan menghindari penggunaan alat kedokteran canggih secara berlebihan, serta pemberian obat-obat yang tidak perlu. Dengan sistem yang berbasis teknologi informasi ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan transparansi bagi pihak pemberi dan pengguna jasa pelayanan kesehatan, terutama pelayanan di rumah sakit yang bekerjasama menyelenggarakan Jamkesmas.(3,4)Implementasi Casemix di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2006 dengan nama INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group), berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1633/Menkes/SK/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang uji coba penerapan Sistem DRG Casemix. Dimana pada tahap awal implementasi tersebut melibatkan 15 rumah sakit pilot project yang terdiri dari rumah sakit vertical. Kementerian Kesehatan RI menjajaki kerjasama dengan United Nation University-International Institute for Global Health (UNU-IIGH) di Malaysia. Dengan terjadinya pergantian ini maka terjadi pula perubahan nama dari INA-DRG menjadi INA-CBGs (Indonesia-Case Based Groups). 15Bentuk kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dan UNU-IIGH adalah serangkaian kegiatan teknis untuk pengembangan dan implementasi sistem Casemix di Indonesia hingga terciptanya local norm, yang nantinya mutlak menjadi milik Kementerian Kesehatan RI. INA-DRG adalah variasi sistem casemix untuk Indonesia yang disusun berdasarkan data dari 15 rumah sakit vertikal, mempergunakan ICD 10 untuk diagnosis dan ICD 9 CM untuk prosedur tindakan serta biaya berdasarkan tarif yang berlaku pada waktu tersebut. Kunci Utama dalam pelaksanaan INA DRG adalah :12a. Tulis selengkapnya oleh tenaga medis/ paramedis mengenai:

1) Diagnosis Utama

2) Diagnosis Komplikasi

3) Diagnosis Penyakit Penyerta

b. Tulis Kodefikasi Diagnosis diatas berdasarkan ICD 10 dan prosedur tindakan yang diberikan sesuai ICD 9 CM

c. Ketersediaan dan kesiapan petugas koder dan IT dalam menerapkan

software GrouperKajian dari sistem casemix yang menjadi perhatian adalah bauran kasus, yaitu apakah diagnosis utama yang ditegakkan pasien serta komplikasi apa yang mungkin terjadi akibat diagnosis utama tersebut. Diagnosis utama itulah yang dijadikan acuan untuk menghitung biaya pelayanan. Penghitungan biaya berfokus pada variabel tersebut, sehingga rumah sakit tidak akan mencantumkan hal-hal yang tidak seharusnya dalam pembayaran dan penghitungan biaya menjadi lebih mudah dan tepat. Prioritas pelayanan pasien akan diberikan sesuai dengan tingkat keparahan, dan tidak dilakukan secara sembarangan. Ini tentunya dapat menekan biaya pelayanan kesehatan yang kerap menjadi masalah bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.12

Ronnie menyatakan bahwa pembayaran perawatan di rumah sakit berdasarkan DRG adalah cara pembayaran perawatan di rumah sakit berdasarkan diagnosis, bukan berdasarkan utilisasi pelayanan medis maupun nonmedis yang diberikan kepada seorang pasien dalam rangka penyembuhan suatu penyakit. Besarnya pembayaran/ tarif per diagnosis telah ditetapkan sebelumnya, sehingga bila biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit lebih kecil dari tarif yang telah disepakati maka selisihnya merupakan keuntungan bagi rumah sakit, tetapi bila biaya yang dikeluarkan rumah sakit lebih besar daripada tarif yang telah disepakati maka selisihnya merupakan kerugian bagi rumah sakit.16Johari menyatakan selain memberikan fokus dalam masalah penghitungan biaya, casemix juga memberikan standar nasional mengenai berapa biaya yang harus dikenakan untuk diagnosis tertentu. Hal ini memberikan kepastian sekaligus transparansi pada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Sehingga biaya dapat diprediksi, dan keuntungan yang diperoleh rumah sakit pun dapat lebih pasti.172.1.5 Manfaat INA-CBGs Manfaat yang dapat kita peroleh dari penerapan kebijakan program Casemix INA CBGs secara umum adalah secara medis dan ekonomi. Dari segi medis, para klinisi dapat mengembangkan perawatan pasien secara komprehensif, tetapi langsung kepada penanganan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara ekonomi, dalam hal ini keuangan (costing) jadi lebih efisien dan efektif dalam penganggaran biaya kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan akan mengitung dengan cermat dan teliti dalam penganggarannya.181) Bagi pasien 18a. Adanya kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan derajat keparahan

b. Dengan adanya batasan pada lama rawat (length of stay) pasien mendapatkan perhatian lebih dalam tindakan medis dari para petugas rumah sakit, karena berapapun lama rawat yang dilakukan biayanya sudah ditentukanb. Pasien menerima kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baikc. Mengurangi pemeriksaan dan penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis sehingga mengurangi resiko yang dihadapi pasien 2) Bagi rumah sakit 18a. Rumah Sakit mendapat pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnyab. Dapat meningkatkan mutu & efisiensi pelayanan Rumah Sakitc. Bagi dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kualitas pelayanan lebih baik berdasarkan derajat keparahan, meningkatkan komunikasi antar spesialisasi atau multidisiplin ilmu agar perawatan dapat secara komprehensif serta dapat memonitor QA dengan cara yang lebih objektifd. Perencanaan budget anggaran pembiayaan dan belanja yang lebih akurate. Dapat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing klinisif. Keadilan (equity) yang lebih baik dalam pengalokasian budget anggarang. Mendukung sistem perawatan pasien dengan menerapkan Clinical Pathway

3) Bagi penyandang dana pemerintah (provider) 18a. Dapat meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran pembiayaan kesehatanb. Dengan anggaran pembiayaan yang efisien, equity terhadap masyarakat luas akan akan terjangkauc. Secara kualitas pelayanan yang diberikan akan lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan provider/ Pemerintahd. Penghitungan tarif pelayanan lebih objektif dan berdasarkan kepada biaya yang sebenarnya2.2 Rumah Sakit dengan sistem CasemixRumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Fungsi rumah sakit merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub spesialistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitasi) pasien.(19,20)Tahap awal implementasi sistem Casemix di Indonesia melibatkan 15 Rumah Sakit sebagai pilot project yang terdiri dari: 211) RSU H. Adam Malik, Medan

2) RSUP Dr. M. Djamil, Padang

3) RSUP Dr. M. Hoesin, Palembang

4) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta

5) RSUP Fatmawati, Jakarta

6) RSUP Persahabatan, Jakarta

7) RS Anak Bunda Harapan Kita, Jakarta

8) RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta

9) RS Kanker Dharmais, Jakarta

10) RSUP Hasan Sadikin, Bandung

11) RSUP Dr. Kariadi, Semarang

12) RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta

13) RSUP Sanglah, Denpasar

14) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar

15) RSUP Dr. R. D. Kandou, Manado

Data yang lengkap dan akurat dari sistem casemix dapat berfungsi untuk memajukan rumah sakit dalam melakukan penilaian terhadap berbagai pelayanan yang telah diberikan. Sehingga efektivitas pelayanan kesehatan dapat terkontrol dan dievaluasi serta rumah sakit memiliki acuan yang jelas dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan mereka.14Pelaksanaan sistem casemix tidak terlepas dari berbagai kendala, salah satunya adalah kendala dalam melakukan diagnosa dan pengkodeannya. Sampai saat ini, selain ke-15 rumah sakit berpartisipasi, rumah sakit di Indonesia banyak yang belum mulai menggunakan pengkodean medis. Padahal, kunci sukses dari penyusunan casemix adalah pada diagnosa dan pengkodean yang teliti sehingga Costing dari setiap kelompok penyakit dengan diagnosa yang sama dapat diterapkan.142.3 Jamkesmas

2.3.1 Definisi Jamkesmas

Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.222.3.2 Tujuan Penyelenggaraan Jamkesmas

Tujuan Umum dari Jamkesmas adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas. Sedangkan, tujuan khusus dari Jamkesmas antara lain: 23a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kepada peserta di seluruh jaringan PPK Jamkesmas.

b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya.

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.222.3.3 Landasan Hukum

Pelaksanaan program Jamkesmas berdasarkan pada:221. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 mengamankan ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 4431).7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548).8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778).10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No.49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara No. 4741).13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006.14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.2.3.4 Kebijakan Jamkesmas Tahun 2012Dalam pelaksanaan sistem INA-DRG terhadap pelayanan pasien Jamkesmas berpedoman kepada pedoman pelaksanaan Jamkesmas (Manlak). Manlak Jamkesmas berisikan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan sistem INA-CBGs antara lain : penjabaran dari tata laksana kepesertaan, tata laksana pelayanan kesehatan, tata laksana pendanaan, pemantauan dan evaluasi. Kebijakan Jamkesmas tahun 2012 pada prinsipnya sama dan merupakan kelanjutan pelaksanaan pada tahun 2012 dengan berbagai perbaikan dalam rangka penyempurnaan sebagai berikut: 222.3.4.1 Tata Laksana Kepesertaan

Peserta program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang-orang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah sejumlah 76,4 jiwa. Jumlah kuota data sasaran Jamkesmas 2012 adalah sama dengan jumlah kuota tahun 2012. Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas antara lain :221. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota Mengacu pada:

a. Data masyarakat miskin sesuai dengan data terpadu tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) yang telah lengkap dengan nama dan alamat yang jelas (by name by address).b. Sisa kouta: total kuota dikurangi data BPS 2008 untuk kabupaten/kota setempat yang ditetapkan sendiri oleh kabipaten/kota setempat lengkap dengan nama dan alamat (by name by address).

2. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas.

3. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas.

4. Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang peningkatan kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat.

5. Ibu hamil dan melahirkan serta bayi yang dilahirkan (sampai umur 28 hari) yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

6. Penderita Thalassaemia Mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI).

7. Apabila masih terdapat masyarakat miskin dsn tidak mampu yang tidak termasuk dalam keputusan Bupati/Walikota maka jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

8. Peserta Jamkesmas yang memiliki kartu maupun tidak memiliki kartu, PT. Askes (Persero) wajib menerbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat pencatatan atas kunjungan pelayanan kesehatan.

9. Bila kehilangan kartu Jamkesmas, peserta melapor kepada PT. Askes (Persero) untuk selanjutnya dilakukan pengecekan database kepesertaannya dan PT.Askes (Persero) berkewajiban menerbitkan surat keterangan yang bersangkutan sebagai peserta.

10. Bagi peserta yang telah meninggal dunia maka haknya hilang dengan pertimbangan akan diganti oleh bayi yang lahir dari pasangan peserta Jamkesmas sehingga hak peserta yang meninggal tidak dapat dialihkan kepada orang lain.2.3.4.2 Tata Laksana Pelayanan Kesehatan

Setiap peserta mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) kelas III dan pelayanan gawat darurat. Dimana pelayanan kesehatan (RJTP) dan (RITP) diberikan di Puskesmas dan jaringannya, dan (RJTL) dan (RITL) diberikan di FASKES lanjutan jaringan Jamkesmas (Balkesmas, Rumah Sakit Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/Polri dan RS Swasta berdasarkan rujukan. Untuk mendapatkan pelayanan ada beberapa prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas, sebagai berikut :221. Pelayanan Kesehatan Dasar

a. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, peserta harus menunjukkan kartu Jamkesmas. Untuk peserta gelandangan, pengemis, anak/orang terlantar dan masyarakat miskin penghuni panti sosial, menunjukkan surat rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat. Bagi masyarakat miskin penghuni lapas/rutan menunjukkan surat rekomendasi Kepala lapas/rutan.

b. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya meliputi : pelayanan rawat inap dan rawat jalan.c. Bila menurut indikasi medis peserta memerlukan pelayanan pada tingkat lanjut maka puskesmas wajib merujuk peserta ke Faskes lanjutan.d. Faskes lanjutan penerima rujukan wajib merujuk kembali peserta Jamkesmas disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di Faskes yang merujuk.

2. Pelayanan Tingkat Lanjut

a. Peserta Jamkesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut (RJTL dan RITL), dirujuk dari puskesmas dan jaringannya ke Faskes tingkat lanjutan secara berjenjang dengan membawa kartu peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan lainnya/surat rekomendasi dan surat rujukan yang ditunjukkan sejak awal. Pada kasus emergency tidak memerlukan surat rujukan.b. Kartu peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan lainnya/surat rekomendasi dan surat rujukan dari puskesmas dibawa ke loket pusat pelayanan administrasi terpadu rumah sakit (PPATRS) untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya, selanjutnya dikeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh PT.Askes (Persero), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan.c. Bayi dan anak dari pasangan peserta jamkesmas (suami dan istri mempunyai kartu jamkesmas) yang memerlukan pelayanan menggunakan identitas kepesertaan orangtuanya dengan melampirkan surat keterangan lahir dan Kartu Keluarga orang tuanya.d. Untuk kasus kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan dalam waktu lama, seperti Diabetes Melitus, Gagal Ginjal, dan lain-lain, surat rujukan dapat berlaku selama 1 bulan. Untuk kasus kronis lainnya seperti komplikasi, kanker, surat rujukan dapat berlaku selama 3 bulan.e. Rujukan pasien antar RS termasuk rujukan RS antar daerah dilengkapi surat rujukan dari rumah sakit asal pasien dengan membawa identitas kepesertaannya untuk dapat dikeluarkan SKP oleh petugas PT.Askes (Persero) pada tempat tujuan rujukan.f. Dalam keadaan gawat darurat meliputi :a) Pelayanan harus segera diberikan tanpa diperlukan surat rujukan.b) Apabila pada saat penanganan kegawatdaruratan tersebut peserta belum dilengkapi dengan identitas kepesertaannya, maka diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitas kepesertaan tersebut.g. Untuk pelayanan obat dalam program Jamkesmas mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. I455/Menkes/SK/X/2011, tanggal 4 oktober 2011 tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Mayarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan No.HK.02.02/Menkes/068/1/2011 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.h. Bahan habis pakai, darah, dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya di Rumah Sakit diklaimkan dalam INA-CGBs dan merupakan satu kesatuan.i. Alat Medis Habis Pakai (AMHP) yang dapat diklaim terpisah adalah:1. IOL

2. J Stent (Urologi)3. Stent Arteri (Jantung)4. Mini Plate (Gigi)5. Implant Spine dan Non Spine (Orthopedi)6. VP Shunt (Neurologi)7. Prothesa (Kusta)8. Alat Vitrektomi (Mata)9. Pompa Kelasi ( Thalassaemia)10. Kateter Double Lumen (Hemodialisa)11. Implant (Rekonstruksi Kosmetik)12. Stent (Bedah, THT, Kebidanan)j. Obat hemophilia, onkologi (kanker) dan Thalassaemia (HOT) dapat diklaimkan terpisah diluar paket INA-CBGs . Ketentuan obat HOT ada dalam formularium Jamkesmas disetarakan dengan obat yang ada dalam formularium Jamkesmas.

k. Untuk memenuhi kesesuaian INA-CBGs , dokter berkewajiban melakukan penegakkan diagnosa yang tepat dan jelass sesuai ICD-10 dan ICD-9. Dalam hal tertentu, coder dapat membantu proses penulisan diagnosis sesuai ICD-10 dan ICD-9 CM. dokter penanggung jawab harus menuliskan nama dengan jelas serta menandatangani berkas pemeriksaan (resume medik).

l. Pada kasus- kasus dengan diagnosis yang komplek dengan severity level 3 menurut kode INA-CBGs harus mendapatkan pengesahan dari Komite Medik atau Direktur Pelayanan atau Supervisor yang ditunjuk/diberi tanggung jawab oleh RS untuk hal tersebut.

m. Pasien yang masuk ke Instalasi rawat inap sebagai kelanjutan dari proses perawatan di instalasi rawat jalan atau gawat darurat hanya diklaim menggunakan 1 (satu) kode INA-CBGs dengan jenis pelayanan rawat inap.

n. Pasien yang datang pada dua atau lebih instalasi rawat jalan dengan dua atau lebih diagnosis tersebut merupakan diagnosis sekunder dari diagnosis utamanya maka di klaim menggunakan 1 (satu) kode INA-CBGs .

o. Faskes lanjutan melakukan pelayanan dengan efisien dan efektif agar biaya pelayanan seimbang dengan tarif INA-CBGs .2.3.4.3 Tata Laksana Pendanaan

Dana pelayanan Jamkesmas bersumber pada APBN sektor kesehatan dan APBD. Pemerintah daerah melalui APBD berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu di daerah masing- masing. Besar lokasi dana pelayanan Jamkesmas di pelayanan dasar untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan. Adapun tata laksana pendanaan meliputi sumber dan alokasi dana, penyaluran dana pelayanan kesehatan ke rumah sakit, dan pengelolaan meliputi penerimaan, pencairan/pembayaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana.221. Sumber dan alokasi dana 22Dana pelayanan Jamkesmas bersumber dari APBN sektor kesehatan dan APBD. Pemerintah daerah APBD berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mapu di daerah masing-masing. Besaran alokasi dana pelayanan Jamkesmas di pelayanan dasar untuk setiap kabupaten/kota dan pelayanan rujukan untuk rumah sakit/balkesmas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan.2. Penyaluran Dana Pelayanan Kesehatan ke Rumah Sakit 22a) Dana pelayanan kesehatan program Jamkesmas di Faskes lanjutan terintegrasi secara utuh dengan dana jaminan persalinan dan disalurkan dari rekening kas Negara ke rekening Faskes lanjutan Bank. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap.

b) Penyaluran dana pelayanan ke Faskes lanjutan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yang mencantumkan nama Faskes Lanjutan, besaran dana yang di terima.

c) Perkiraan besaran dana yang disalurkan untuk pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan perhitungan atas laporan pertanggung jawaban dana PPK Lanjutan.

d) Pengaturan lebih rinci dana jaminan persalinan di Faskes Lanjutan akan di atur dalam petunjuk teknis tersendiri (Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan).223. Pengelolaan Dana (Penerimaan, Pencairan/Pembayaran, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban) di Rumah Sakit 22a. Pertanggungjawaban

1) Faskes Lanjutan membuat pertanggungjawaban Dana Pelayanan kesehatan dengan menggunakan software INA-CBGs .

2) Selanjutnya pertanggungjawaban tersebut akan diverifikasi oleh verifikator Independen dengan menggunakan software verifikasi Klaim Jamkesmas.3) Setelah verifikasi dinyatakan layak oleh verifikator Independen, selanjutnya pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kesehatan Masyarakat dan Verifikator Independen.4) Pertanggungjawaban dana Jamkesmas di Faskes lanjutan menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandangani Direktur/ Kepala PPK lanjutan dan Verifikator Independen.5) Selanjutnya PPK lanjutan mengirimkan secara resmi laporan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dalam bentuk hard copy yaitu form IC, 2C, 3, dan koreksi (Formulir 9) serta soft copy dalam satu CD yang memuat (1) file txt INA-CBGs ; (2). File txt Administrasi klaim ; (3) Raw data VI kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dan tembusan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota dan Provinsi berupa hardcopy form 3 sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.6) Pertanggungjawaban dana yang diterima oleh Tim Pengelola Jamkesmas Pusat akan dilakukan telaah dan selanjutnya diberikan umpan balik sebagai upaya pembinaan.7) Pelaporan pertanggungjawaban dana disertai dengan hasil kinerja atas pelayanan kesehatan di PPK lanjutan meliputi kunjungan rawat jalan tingkat lanjutan, kunjungan kasus rawat inap tingkat lanjutan, disertai dengan karakteristik pasien, sepuluh penyakit terbanyak dan sepuluh penyakit yang biaya termahal. b. Pencairan dan Pemanfaatan221) Dengan telah ditandatanganinya pertanggungjawaban dana oleh Direktur Faskes Lanjutan/Kepala Balai dan Verifikator Independen, maka Faskes Lanjutan sudah dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang dipertanggungjawaban.2) Dana yang sudah dicairkan, bagi RS daerah yang belum berstatus BLUD, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada mekanisme daerah. 3) Pemanfaatan atas nama dana luncuran yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerima/pendapatan atas klaim pelayanan kesehatan sebagai penerima/pendapatan atas klaim pelayanan, dapat digunakan sebagai kebutuhan dan ketentuan masing-masing, antara lain jasa medis/jasa pelayanan, jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah dan administrasi pendukung lainnya.4) Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban dana disimpan oleh RS, yang akan diaudit kemudian oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF).2.3.5 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mendapatkan tentang kesesuaian antara rencana pelaksanaan program penyelenggaraan Jamkesmas, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan menilai pencapaian indicator keberhasilan. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi Jamkesmas antara lain: 221. Data kepesertaan, kepemilikan kartu Jamkesmas, pencatatan dan penanganan keluhan.

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi sejumlah kunjungan peserta jamkesmas ke Faskes tingkat pertama dari faskes tingkat lanjutan, jumlah kasus rujukan, pola penyakit rawat jalan dan rawat inap.

3. Pelaksanaan penyaluran dana ke Faskes tingkat pertama dan Faskes tingkat lanjutan, serta verifikasi pertanggungjawaban dana di Faskes.

4. Pelaksanaan dan penerapan INA-CBGs di Faskes tingkat lanjutan.

5. Pelaksanaan verifikasi kepesertaan dan penerbitan SKP oleh PT. Askes (Persero) serta penerbitan SJP oleh rumah sakit.

6. Pengelolaan Jamkesmas di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan program berjalan secara efektif dan efisien sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya. Pemantauan merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemanfaatan dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan, melalui: 22a. Pertemuan dan koordinasib. Pengelolaan pelaporan program (pengolahan dan analisa)

c. Kunjungan lapangan dan supervised. Penelitian langsung (Survei/Kajian)2.3.6 Utilisasi Program Jamkesmas RSUP Dr. M. Djamil Padang 5Tabel 2.1. Jumlah Pasien Program Jamkesmasdi RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2012 (Per Oktober 2012)

No.Jenis RawatanFreq%

1Rawat Jalan34.46982,82

2Rawat Inap7.15117,18

Total41.620100

Sumber: Presentasi Seminar Nasional Pembiayaan Kesehatan berbasis Case Based Group (INA-CBGs ) dalam Mendukung Pelaksanaan Universal Coverage tahun 2014

Dari tabel di atas, jumlah pasien Program Jamkesmas pada tahun 2012 (sampai bulan Oktober 2012) di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah 41.620 pasien.

Tabel 2.2. Jumlah Pasien Program Jamkesmas Berdasarkan Tingkat Keparahan Penyakit di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2012(per Oktober 2012)No.Severity LevelFreq%

1I3.75552,51

2II1.92227,86

3III1.40119,59

4Error30,04

Total7.151100

Sumber: Presentasi Seminar Nasional Pembiayaan Kesehatan berbasis Case Based Group (INA-CBGs ) dalam Mendukung Pelaksanaan Universal Coverage tahun 2014Tabel diatas menunjukkan tingkat keparahan penyakit terbanyak pada pasien Jamkesmas di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah penyakit dengan level I (ringan) yaitu sebanyak 3.755 kasus penyakit.

Tabel 2.3. Jumlah pasien program jamkesmas berdasarkan cara pulang di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2012 (per Oktober 2012)No.Cara PulangFreq%

1Sembuh40.19696,58

2Dirujuk10,00

3Pulang paksa7161,72

4Meninggal6991,68

5Tidak tahu80,02

Total41.620100

Sumber: Presentasi Seminar Nasional Pembiayaan Kesehatan berbasis Case Based Group (INA-CBGs ) dalam Mendukung Pelaksanaan Universal Coverage tahun 2014Tabel di atas menunjukkan bahwa cara pulang terbanyak di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2012 (per Oktober 2012) adalah dengan cara sembuh yaitu sebanyak 40.196 kasus.2.4 Analisa Costing (biaya) di Rumah Sakit

2.4.1 Jenis Biaya

Definisi dasar biaya adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk memproduksi dan mengkonsumsi suatu komoditi tertentu. Dengan demikian pengertian biaya meliputi semua jenis pengorbanan, bisa dalam bentuk uang, barang, waktu yang hilang, kesempatan yang hilang dan bahkan kenyamanan yang terganggu. 24

Biaya juga didefinisikan sebagai penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk objek atau tujuan tertentu. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan dapat atau tidaknya biaya tersebut diidentikasikan terhadap objek biaya. Objek yang dimaksud disini adalah produk, jasa, fasilitas, dan lain-lain.25Witjaksono memberikan definisi biaya lebih singkat dan sederhana, biaya didefinisikan sebagai suatu pengorbanan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu. Mulyadi membedakan pengertian kos (cost), biaya (expence), dan kerugian (loss). Kos (cost) adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan akan membawa manfaat sekarang atau dimasa depan bagi organisasi. Biaya (expence) adalah kos sumberdaya yang telah atau akan dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kerugian (loss) adalah kos yang akan dikorbankan namun pengorbanan tersebut tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana yang diharapkan. Tetapi dalam pengertian sehari-hari kos dan biaya seringkali diartikan sama.25Ada beberapa cara klasifikasi biaya, seperti diuraikan berikut ini: 24a. Berdasarkan sifat kegunaannyai. Biaya investasi, adalah biaya yang manfaatnya dapat dipergunakan selama lebih dari satu tahun. Patokan satu tahun didasarkan pada kalaziman bahwa perencanaan anggaran biasanya dilakukan setiap tahun. Termasuk dalam klasifikasi biaya investasi adalah biaya gedung, biaya alat medis, dan biaya alat nonmedis.

ii. Biaya pemeliharaan, adalah biaya yang fungsinya untuk mempertahankan atau memperpanjang kapasitas barang investasi. Dengan demikian klasifikasinya mengikuti klasifikasi biaya investasi, yaitu biaya gedung, biaya alat medis, dan biaya alat nonmedis.

iii. Biaya operasional, adalah biaya yang diperlukan untuk memfungsikan atau mengoperasikan barang investasi. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah biaya personel (gaji), biaya obat dan bahan, biaya makan, biaya ATK, dan biaya umum (listrik, air, telepon, perjalanan,dan lain-lain).

b. Berdasarkan hubungannya dengan jumlah produk (output)i. Biaya tetap (fix cost), adalah biaya yang besarnya relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah output atau produksi yang dihasilkan. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah barang-barang investasi yang disebutkan di atas.

ii. Biaya semivariabel (semivariable cost), adalah biaya yang sebetulnya tidak mengoperasionalkan barang investasi, akan tetapi besarnya tidak terpengaruh oleh banyaknya produksi. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah biaya gaji pegawai tetap.

iii. Biaya variable (variable cost), adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh banyaknya produksi. Misalnya biaya jarum suntik dalam pelayanan.

c. Berdasarkan fungsinya dalam proses produksi

i. Biaya langsung (direct cost), adalah biaya yang manfaatnya langsung merupakan dari produk atau barang yang dihasilkan. Misalnya biaya jarum suntik.

ii. Biaya tak langsung (indirect cost), adalah biaya yang manfaatnya tidak menjadi bagian langsung dalam produk, akan tetapi merupakan biaya yang diperlukan untuk menunjang unit-unit produksi.

2.4.2 Pusat Biaya

Pusat biaya adalah unit fungsional dimana biaya-biaya tersebut dipergunakan. Untuk rumah sakit pusat biaya tersebut secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu (1) pusat biaya penunjang, yaitu unit-unit yang tidak langsung memproduksi produk rumah sakit dan (2) pusat biaya produksi, yaitu unit-unit dimana pelayanan rumah sakit dihasilkan.24Yang termasuk pusat biaya penunjang misalnya adalah unit pimpinan dan tata usaha, unit pemeliharaan, unit CSSD/ Laundry, unit dapur, dan lain-lain. Yang termasuk pusat biaya produksi misalnya adalah laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, bagian radiologi, unit rawat jalan, unit gawat darurat, unit ICU/ ICCU, unit bedah, unit rawat inap, unit rehabilitasi medis, unit kamar jenazah, dan lain-lain.242.4.3 Distribusi Biaya

Dalam analisa biaya rumah sakit telah dikembangkan beberapa metode untuk melakukan distribusi biaya tersebut yaitu metode distribusi sederhana (simple distribution method), metode distribusi anak tangga (step down method), metode distribusi ganda (double distribution method), dan metode distribusi multiple (multiple distribution method).242.5 Costing INA CBGs

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan pembiayaan untuk DRG, yaitu : 261) Top Down CostingMetode ini menggunakan informasi utama dari rekening atau data keuangan rumah sakit yang telah ada. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran rumah sakit yang terkait dengan penyediaan layanan rawat inap. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan pengeluaran-pengeluaran tersebut ke masing-masing cost center seperti bangsal rawat inap (wards), gaji dan jasa medis tenaga medis dan paramedis (medical salaries), ruang operasi (operating room), bahan dan barang farmasi (pharmacy), radiologi (radiology), patologi (pathology), dan pekerja sosial serta unit-unit biaya lain yang terkait dengan penyediaan layanan kesehatan.262) Activity Based Costing (ABC)

ABC adalah suatu metodologi pengukuran biaya dan kinerja atas aktivitas, sumber daya, dan objek biaya. ABC memilik dua elemen utama, yaitu pengukuran biaya (cost measures) dan pengukuran kinerja (performance measures). Sumber daya-sumber daya ditentukan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan, sedangkan aktivitas-aktivitas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang digunakan oleh objek biaya. Konsep dasar ABC menyatakan bahwa aktivitas mengkonsumsi sumber daya untuk memproduksi sebuah keluaran (output), yaitu penyediaan layanan kesehatan. Melalui pemahaman konsep ABC tersebut di atas, keterkaitan antara service lines, tarif, sumber daya, dan biaya yang dikeluarkan penyedia sumber daya dalam kerangka interaksi antara pengguna layanan, rumah sakit, dan penyedia sumber daya.263) Casemix CostingCasemix Costing adalah metode yang menggabungkan antara Top-Down Costing dan Activity-Based Costing. Dengan mengkombinasikan metode tersebut, informasi yang dihasilkan lebih akurat dan stabil. Dengan begitu, jelaslah kiranya bahwa Case-Mix sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia dalam mengambil keputusan mengenai pelayanan kesehatan. 262.6 Costing INA-CBGs di RSUP Dr. M. Djamil Padang

Sistem INA-CBGs sudah digunakan di RSUP. Dr. M. Djamil Padang pada pasien Jamkesmas (Kelas 3). Rencananya, pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka menyongsong Universal Coverage, sistem ini akan digunakan untuk setiap kelas di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Implementasi Costing INA-CBGs di RSUP Dr. M. Djamil Padang sudah ada namun masih secara umum, bukan sesuai diagnosa kelompok penyakit yang sama. Idealnya sistem Costing INA-CBGs ini menggunakan sistem Costing per diagnosa kelompok penyakit yang sama. Sementara itu, Costing pasien jamkesmas di RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam rangka implementasi INA-CBGs masih secara umum sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan Kemenkes (Lihat Lampiran 1). RSUP Dr. M. Djamil Padang masih dalam perencanaan untuk mengaplikasikan Costing per diagnosa kelompok penyakit yang sama sesuai dengan implementasi INA CBGs. (Lihat lampiran 2)2.7 Aspek Organisasi Manajemen2.7.1 Perencanaan

2.7.1.1 Pengertian PerencanaanPerencanaan yaitu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi manajemen lain yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan.272.7.1.2 Tujuan PerencanaanTerdapat empat tujuan perencanaan yaitu: 27a) Memberikan pengarahan baik kepada manajer maupun karyawan nonmanajerial

Dengan adanya rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus dicapai, dengan siapa harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri dan serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efektif dan efisien.b) Mengurangi ketidakpastian kegiatan

Ketika seorang manajer membuat rencana, ia diharuskan untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya

c) Meminimalisir pemborosan sumber daya

Pekerjaan yang terarah dan terencana memungkinkan karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan.d) Menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam proses pengontrolan dan pengevaluasianProses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan.2.7.1.3 Elemen perencanaan

Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana itu sendiri (plan).27a) SasaranSasaran adalah hal yang akan dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran juga disebut dengan tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Terdapat dua pendekatan utama yang dapat digunakan organisasi untuk mencapai sasarannya, yaitu:

i. Pendekatan tradisional

Pada pendekatan ini, manajer puncak memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawaannya menjadi sub-tujuan (subgoals) yang lebih terperinci. Bawahan tersebut kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manajer puncak adalah orang yang mengetahui segala hal karena mereka telah melihat gambaran besar perusahaan.

ii. Management by Objective atau MBO

Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh manajer puncak saja, tetapi juga oleh karyawan. Manajer dan karyawan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka diharapkan meningkat. 27b) Rencana

Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya terdiri dari alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.27i. Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu tiga tahun. Rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu satu tahun. Sementara rencana yang berada diantara keduanya dikatakan memiliki intermediate time frame.

ii. Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh lapisan organisasi, sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi.

iii. Menurut kekhususannya, rencana dibagi menjadi rencana direksional dan rencana spesifik. Rencana direksional adalah rencana yang hanya memberikan guidelines secara umum, tidak terdetail seperti rencana spesifik.

iv. Berdasarkan frekuensi penggunannya, rencana dibagi menjadin single use plan dan standing plan. Single use plans adalah rencana yang didesain untuk dilaksanakan satu kali saja. Sedangkan standing plans adalah rencana yang berjalan selama perusahaan tersebut berdiri, yang termasuk di dalamnya adalah prosedur, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. 272.7.1.4 Langkah-langkah perencanaan27a) Analisis situasi

Data yang dibutuhkan adalah :

i. Data kependudukan

ii. Data potensi organisasi

iii. Keadaaan lingkungan dan demografi

iv. Sarana dan prasarana

v. Data mengenai masalah yang berkembang di masyarakat

b) Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya

c) Menentukan tujuan program. Syarat sebuah tujuan program adalah:

i. Dipakai untuk mengukur keberhasilan kegiatan sebuah program

ii. Harus sesuai dengan masalah dan ditetapkan sesuai dengan kemampuan organisasi

iii. Ditingkat pelaksana tujuan dijabarkan dalam bentuk tujuan operasional, biasanya ditetapkan dengan waktu (batas pencapaian) dan hasil akhir yang ingin dicapai

iv. Berbagai kegiatan alternatif dipilih untuk mencapai tujuan program

d) Faktor-faktor penyebab masalah dan dampak yang mungkin terjadi di masa depan, dikaji terlebih dahulu

e) Mengkaji hambatan dan kelemahan program. Hambatan dikategorikan dalam:

i. Hambatan yang bersumber dalam organisasi

ii. Terjadi pada lingkungan

f) Menyusun rencana kerja operasional (RKO). Format sebuah RKO yang lengkap adalah:

i. Latar belakang yang berisikan masalah utama yang akan dipecahkan dan dituangkan dalam bentuk tujuan yang akan dicapai

ii. Apa yang ingin dicapai

iii. Kegiatan program dan cara mengerjakannya

iv. Pelaksana dan sasarannya

v. Sumber daya pendukung

vi. Tempat

vii. Waktu pelaksanaan

2.7.2 Pengorganisasian

2.7.2.1 Pengertian pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan, menentukan dan mendelegasikan tanggung jawab, wewenang dan mengadakan hubungan dengan tujuan memungkinkan orang bekerja secara efektif bersama dalam mencapai suatu tujuan.282.7.2.2 Prinsip pokok organisasi

Prinsip pokok dalam suatu organisasi adalah: 28a) Mempunyai pendukung, yaitu setiap orang yang bersepakat untuk membentuk organisasi.

b) Mempunyai tujuan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

c) Mempunyai kegiatan. Suatu organisasi yang baik adalah apabila organisasi tersebut memiliki kegiatan yang jelas dan terarah. Kegiatan ini haruslah dipahami oleh semua pihak yang berada dalam organisasi.

d) Mempunyai pembagian tugas (job describtion). Prinsip pembagian tugas ini dalam organisasi dikenal dengan nama prinsip bagi habis tugas.

e) Mempunyai perangkat organisasi menurut tugas, tanggung jawab serta wewenang yang dimiliki dapat dibedakan atas beberapa macam. Dimulai dari yang bersifat pengarah dan penentu kebijakan sampai dengan yang bersifat pelaksana kegiatan.

f) Mempunnyai pembagian dan pendelegasian wewenang (delegation of authority). Wewenang yang ditetapkan harus sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki.

g) Mempunyai kesinambungan kegiatan, kesatuan perintah, dan arah. Pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi harus bersifat berkelanjutan, fleksibel, serta sederhana. Prinsip kesatuan pemerintahan (unity command) serta kesatuan arah (unity of direction) yang kesemuanya harus dapat membentuk suatu hubungan mata rantai yang tidak terputus (chain of command). Prinsip kejelasan wewenang yang tanggung jawab yang disusun secara bertingkat ini dikenal dengan nama scalar principle.2.7.2.3 Unsur-unsur pokok organisasi

Unsur-unsur pokok dalam suatu organisasi adalah: 28a) Kegiatan

Merupakan pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana sedemikian rupa sehingga terbentuk satu kesatuan yang terpadu, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) Tenaga pelaksana

Merupakan pengaturan struktur organisasi, susunan personalia, serta hak dan wewenang dari setiap tenaga pelaksana, sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan mempunyai penanggung jawab.

2.7.2.4 Proses pengorganisasian

Proses pengorganisasian adalah hal yang menyangkut pelaksanaan langkah-langkah yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga semua kegiatan yang akan dilaksanakan serta tenaga pelaksana yang dibutuhkan.282.7.2.5 Hasil pengorganisasian

Hasil pengorganisasian adalah perpaduan antara kegiatan yang akan dilaksanakan serta tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Wadah yang terbentuk ini dikenal dengan nama organisasi. 282.7.2.6 Jenis organisasi

Jenis organisasi terbagi menjadi tiga, yaitu:291) Organisasi Lini (Lini/ Command Organization)

Maksudnya dalam pembagian tugas serta wewenang terdapat perbedaan yang nyata antara satuan organisasi pimpinan dengan satuan organisasi pelaksana. Keuntungannya adalah pengambilan keputusan cepat, kesatuan arah dan perintah lebih terjamin serta pengawasan dan koordinasi lebih mudah. Sedangkan kerugiannya adalah karena keputusan diambil oleh satu orang, maka keputusan tersebut sering kurang sempurna serta dibutuhkan pemimpin yang berwibawa dan berpengetahuan luas.

2) Organisasi staf (staff organization)

Maksudnya dalam organisasi dikembangkan satuan organisasi staf yang berperan sebagai pembantu pimpinan. Bantuan yang diberikan oleh staf tersebut hanya bersifat nasehat saja, sedangkan keputusan dan pelaksanaan dari keputusan tersebut tetap berada di tangan pimpinan. Keuntungannya adalah keputusan dapat lebih baik karena telah dipikirkan oleh sekelompok kalangan ahli. Sedangkan kerugiannya adalah pengambilan keputusan lebih lama daripada organisasi lini dan dapat menghambat kelancaran program.

3) Organisasi lini dan stafMaksudnya peranan staf tidak hanya terbatas pada pemberian nasehat tetapi juga diberikan tanggung jawab melaksanakan kegiatan tertentu. Bantuan yang diharapkan dari staf tidak hanya pemikiran saja, tetapi juga telah menyangkut pelaksanaannya. Keuntungannya adalah keputusan yang diambil lebih baik karena telah dipikirkan oleh sejumlah orang, tanggung jawab pimpinan berkurang dan karena itu lebih memusatkan perhatian kepada masalah yang lebih penting, pengembangan bakat dilakukan sehingga mendorong disiplin dan tanggung jawab kerja yang tinggi. Sedangkan kelemahannya adalah pengambilan keputusan lebih lama serta jika staf tidak mengetahui batas-batas wewenangnya dapat menimbulkan kebingungan pelaksana.

2.7.3 Pelaksanaan / implementasi/ aktuasi

2.7.3.1 Pengertian implementasi

Implementasi/ aktuasi adalah kegiatan mewujudkan rencana dengan mempergunakan organisasi yang terbentuk. Fungsi aktuasi ini merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi aktuasi terkait dengan: 30a) Penentuan masalah

b) Penetapan tujuan

c) Penetapan tugas dan sumber daya penunjang

d) Menggerakkan dan mengarahkan

e) Memiliki keberhasilan sumber daya manusia

2.7.3.2 Fungsi implementasi

Untuk setiap kegiatan yang akan diterapkan sesuai rencana, manajemen harus memastikan bahwa semua kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan tepat pada waktunya dengan cara: 301) Mengkoordinasikan fungsi para anggota tim

2) Mengkoordinasikan kegiatan

3) Menyampaikan keputusan

4) Penempatan orang dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat meliputi mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi

5) Mobilisasi dan alokasi sumber daya fisik dan dana yang diperlukan meliputi:

a. Pemantauan dan pengawasan

b. Logistik (perolehan, penyaluran, penyimpanan, pengiriman, penyebaran, dan pengembalian barang)

c. Akutansi

d. Organisasi

6) Keputusan yang berkenaan dengan informasi yang diperlukan

2.7.3.3 Tujuan impelemntasi

Tujuan fungsi implementasi adalah: 30a) Menciptakan kerjasama yang lebih efisien

b) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan stafc) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan

d) Mengusakahan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja stafe) Membuat organisasi berkembang lebih dinamis

2.7.4 Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi merupakan bagian yang penting dari proses manajemen, karena dengan evaluasi akan diperoleh umpan balik (feedback) terhadap program atau pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi, sulit rasanya untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang direncanakan itu telah mencapai tujuan atau belum.31Monitoring adalah kegiatan untuk memantau proses atau jalannya suatu program atau kegiatan. Monitoring merupakan kegiatan mengumpulkan data atau informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap jalannya pembangunan dengan menitikberatkan pada penggunaan sumber daya dan cara pelaksanaan kegiatan, apakah dilaksanakan sesuai rencana atau telah terjadi pergeseran dari rencana sehingga akan diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai.31Sedangkan, evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil suatu program atau kegiatan. Banyak batasan tentang evaluasi, secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi suatu proses untuk menilai atau menetapkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi adalah membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan. Menurut kamus istilah manajemen evaluasi adalah suatu proses bersistem dan obyektif menganalisis sifat dan ciri pekerjaan di dalam suatu organisasi atau pekerjaan.31Menurut Perhimpunan Ahli Kesehatan Masyarakat Amerika, evaluasi ialah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dan usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut mencakup kegiatan-kegiatan : memformulasikan tujuan, identifikasi kriteria yang tepat untuk digunakan mengukur keberhasilan, menentukan dan menjelaskan derajat keberhasilan, dan rekomendasi untuk kelanjutan aktifitas program. Dari batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi itu mencakup langkah-langkah: 31a) Menetapkan atau memformulasikan tujuan evaluasi, yakni tentang apa yang akan dievaluasi terhadap program yang akan dievaluasi

b) Menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan keberhasilan program yang akan dievaluasi

c) Menetapkan cata atau metode evaluasi yang akan digunakan

d) Melaksanakan evaluasi, mengolah, dan menganalisis data atau hasil pelaksanaan evaluasi tersebut

e) Menyusun rekomendasi atau saran-saran tindakan lebih lanjut terhadap program berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut

BAB 3 : HASIL KEGIATAN

3.1 Gambaran umum RSUP Dr. M. Djamil Padang

3.1.1 Sejarah singkat

RSUP Dr. M. Djamil Padang awalnya bernama RSUP Megawati, selanjutnya pada tahun 1953 dibangun gedung baru di atas areal seluas 8,576 Ha dan diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang dengan SK Mentri Kesehatan RI Nomor 134 tahun 1978. Nama ini diambil dari nama seorang Putera Sumatera Barat, DR. Mohammad Djamil, pejuang kemerdekaan yang mengabdikan dirinya di bidang pelayanan kesehatan.32Perkembangan selanjutnya melalui SK Mentri kesehatan Nomor 542 Tahun 1994 dikukuhkan menjadi unit Swadana dan instansi pengguna PNBP. Pada tahun 2000 RSUP Dr. M. Djamil Padang ditetapkan menjadi Perusahaan Jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 123 tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000. 323.1.2 Landasan hukum

Dalam menjalankan kegiatannya RSUP Dr. M. Djamil Padang saat ini berlandaskan kepada: 33a) UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Negara RI tahun 1992 No. 100, tambahan lembaran Negara No. 3495)

b) Peraturan pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan

c) Peraturan pemerintah RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

d) Peraturan pemerintah RI No. 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum (BLU)

e) Permenkes No. 1681/ Permenkes/ XII/ 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang SOTK RSUP Dr. M. Djamil Padang

3.1.3 Visi dan Misi

Visi : 3 Rumah sakit terunggul dalam bidang pelayanan dan pendidikan di Sumatera

Misi: 3

Melayani, mendidik, dan meneliti:

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif, berdaya saing, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat

b) Mendidik dan melatih SDM professional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

c) Melaksanakan penelitian berbasis IPTEK kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

d) Mengelola keuangan secara tersistem, efektif, transparan, dan berbasis kinerja

Motto: 3Kepuasan Anda adalah Kepedulian Kami

3.1.4 Nilai dasar dan budaya

Pelaksanaan misi rumah sakit akan berhasil jika dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang tepat dan budaya organisasi yang mendukung. Dalam hal ini telah ditetapkan bahwa semua gerak langkah dalam penyelenggaraan RSUP Dr. M. Djamil Padang harus didasari: 33R:Responsif

S:Santun

U:Utama

P:Pro Rakyat

M:Mutu

D:Daya saing

Nilai-nilai dasar tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk perilaku budaya organisasi yang terangkum dalam akronim RSUPMD, yang bermakna: 33a) Responsif, yaitu cepat tanggap terhadap keluhan pasien, dan melayani dengan ikhlas

b) Santun, memberikan pelayanan pada pasien dengan sopan, sabar, dan bertutur bahasa yang baik

c) Utama, terbaik dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian

d) Pro rakyat, mengutamakan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian

e) Mutu, memberikan pelayanan, pendidikan, dan penelitian berkualitas

f) Daya saing, yaitu mampu tumbuh dan berkembang dalam memberikan pelayanan, pendidikan, dan penelitian siap menjadi kompetitor bagi rumah sakit lain

3.1.5 Tujuan

Tujuan organisasi menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, merupakan penjabaran visi organisasi. Sehingga dengan visi RSUP Dr. M. Djamil Padang yaitu Rumah Sakit yang terunggul dalam Pelayanan dan Pendidikan di Sumatera, maka tujuan RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai berikut: 33a) Terwujudnya pelayanan kesehatan prima, berdaya saing, namun masih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat

b) Tersedianya lahan dan terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM yang professional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

c) Terselenggaranya penelitian dan pengembangan mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain bidang kesehatan yang bermanfaat bagi peningkatan rumah sakit dan ilmu pengetahuan

3.1.6 Kegiatan

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan.331) Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medis, pelayanan perawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan akomodasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan rekam medis, pelayanan administrasi dan keuangan, pelayanan informasi/ penyuluhan kesehatan, pelayanan rohani medis, dll.

2) Pelayanan pendidikan tenaga kesehatan, dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan negeri maupun swasta meliputi:

a) Kerjasama pendidikan di bidang Sarjana Kedokteran dan pendidikan Dokter spesialis

b) Kerjasama pendidikan di bidang keperawatan strata Diploma s/d S1

c) Kerjasama pendidikan tenaga bidan strata Diploma

d) Kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dilaksanakan baik oleh rumah sakit sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan/ penelitian negeri maupun swasta

3.1.7 Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenkes No. 1681/ Menkes/ Per/ XII/ 2005 telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja RSUP Dr. M. Djamil Padang. RSUP Dr. M. Djamil Padang dipimpin oleh Direktur Utama dan 3 Direktur, yaitu Direktur Umum, SDM, dan Pendidikan, Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, serta Direktur Keuangan. Selanjutnya terdapat pembagian tugas dan wewenang kedalam bagian yang dikepalai oleh Kepala Bagian (Kabag), Sub Bagian dikepalai oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag), dan instalasi dikepalai oleh Kepala Instalasi (Ka. Inst). 333.2 Gambaran Costing Pasien Jamkesmas di sub Bagian Mobilisasi Dana

3.2.1 Sub bagian mobilisasi Dana

Dengan berlakunya keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 1243/ MENKES/ SK/VII/ 2005 tertanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan RS Jawatan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Keuangan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan surat Keputusan Menkes RI Nomor 1681/ Menkes/Per / XI/ 2005 tertanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr M Djamil Padang serta Keputusan Menkes RI nomor 190/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tertanggal 21 Februari 2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP Dr M Djamil Padang, dinyatakan bahwa sub bagian Mobilisasi Dana Rumah sakit memiliki: 341) Tugas Pokok

Melakukan urusan Pengelolaan Mobilisasi Dana

2) Uraian Tugas

a) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian mobilisasi dana berdasarkan peraturan yang berlaku

b) Menyusun rancangan instrument pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi di bidang mobilisasi dana rumah sakit

c) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang mobilisasi dana rumah sakit

d) Mengumpulkan data/ informasi/ telahaan untuk bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana rumah sakit

e) Mengumpulkan data/ informasi/ telahaan untuk laporan hasil koordinasi kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi di bidang mobilisasi dana rumah sakit

f) Mengumpulkan data/ informasi/ telahaan untuk rancangan awal Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit di bidang mobilisasi dana

g) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di lingkungan sub bagian mobilisasi dana melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas kedalam DP3 untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran tugas

3) Ruang lingkup pengelolaan mobilisasi dana

a) Mengelola penerimaan dan piutang dari aktifitas rumah sakit sebagai provider (penyedia pelayanan) kesehatan kepada masyarakat

b) Mengelola data/ informasi/ telahaan pengelolaan penerimaan dan piutang dari aktifitas rumah sakit sebagai provider (penyedia pelayanan) kesehatan kepada masyarakat sebagai hasil pertanggung jawaban pengelolaan mobilisasi dana rumah sakit

c) Menyediakan data/ informasi/ telaahan untuk pengembangan sumber-sumber penerimaan yang dapat dilakukan rumah sakit sebagai provider (penyedia pelayanan) kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

4) Batasan tanggung jawab

a) Penyedia layanan administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola penerima dan piutang rumah sakit dari aktifitasnya sebagai provider (penyedia pelayanan) kesehatan

b) Penyedia data/ informasi/ telaahan hasil pengelolaan penerimaan dan piutang rumah sakit dari aktifitasnya sebagai provider (penyedia pelayanan) kesehatan

5) Kelompok kerja

a) Pengelola penerimaan rumah sakit dilakukan bendaharawan penerima yang dibantu oleh kasir dan pelayanan administrasi

b) Pengelola piutang rumah sakit yang melakukan penyelesaian pembayaran yang tertunda dan bermasalah terhadap pihak penerima pelayanan kesehatan

c) Pengelola data/ informasi/ laporan sebagai penyedia dan melakukan validasi dan update data informasi/ informasi/ laporan dalam mengelola mobilisasi dana rumah sakit

3.2.1.1 Pembagian Tugas dan Wewenang 34Struktur Organisasi Sub Bagian Mobilisasi Dana RSUP Dr. M. Djamil Padang

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Sub Bagian Mobilisasi Dana

RSUP Dr. M. Djamil Padang1) Kasubag

a) Menyusun rancangan kerja rencana pelaksanaan kegiatan sub mobilisasi dana berdasarkan peraturan yang berlaku

b) Menyusun rancangan instrument pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang mobilisasi dana rumah sakit

c) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang mobilisasi dana rumah sakit

d) Mengumpulkan data/ informasi/ telaahan untuk bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana rumah sakit

e) Mengumpulkan data/ informasi/ telaahan untuk laporan hasil koordinasi kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang mobilisasi dana rumah sakit

f) Mengumpulkan data/ informasi/ telaahan untuk rancangan awal rencana bisnis anggaran (RBA) rumah sakit di bidang mobilisasi dana

g) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di lingkungan sub bagian mobilisasi dana melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas ke dalam DP3 untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran tugas

2) Urusan pengelolaan penerimaan

a) Melakukan pencatatan, pelaporan, supervisi, monitoring, evaluasi dan mempertanggungjawabkan penerimaan rumah sakit yang timbul akibat aktifitas rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan

b) Menyelenggarakan pelayanan kekasiran dalam rangka mengumpulkan, menerima dan menyetorkan uang atau yang bernilai uang yang timbul akibat aktifitas rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan

c) Menyelenggarakan pelayanan administrasi dalam rangka penyediaan dokumen administrasi sebagai bukti ilegal yang terkait dengan kebutuhan pembayaran terhadap jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada konsumen atau masyarakat.d) Dalam pengelolaan dan penerimaan rumah sakit dilaksanakan oleh;

i. Bendaharawan penerima

Batasan tugas meliputi mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan uang atau sejenis yang bernilai uang yang diperoleh dari hasil aktifitas rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Melakukan penyetoran penerimaan yang tercatat dan terlaporkan pada rekening bendaharawan penerima ke bendaharawan pengeluaran pada waktu-waktu tertentu secara berkala dan berkesinambungan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara teknis berkoordinasi dengan sub bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana dan secara administrasi bertanggung jawab di bawah bagian sub mobilisasi dana.

ii. Kasir

Batasan tugas meliputi menerima, menyetorkan, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang atau sejenis yang bernilai uang yang diperoleh dari hasil aktivitas rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan.iii. Penanggung jawab pelayanan administrasi

Batasan tugas meliputi pelayanan administrasi keuangan yang terkait dengan penyediaan, keabsahan, validasi yang berhubungan dengan aspek ilegal guna pertanggungjawaban pembayaran terhadap semua aktifitas yang disediakan rumah sakit terhadap konsumen atau masyarakat

Pelayanan administrasi dikelola oleh seorang penanggung jawab dalam rangka mengkoordinir, memfasilitasi dan mengevaluasi tugas para pelaksanan pelayanan administrasi

Penanggung jawab pelayanan administrasi bertanggung jawab kepada kasubbag mobilisasi dana

Pelaksana pelayanan administrasi dikelompokkan atas beberapa pelayanan yakni, pelayanan administrasi pasien piutang umum, piutang IKS, piutang jaminan Askes, piutang jaminan program Jamkesmas/ Jamkesda, pemberian fasilitas/ keringanan, return obat/ alkes dan pengembalian pembayaran

3) Urusan pengelolaan utang

a) Batasan tugas meliputi piutang yang terjadi akibat tertundanya sebagian/ seluruh pembayaran biaya yang dibebankan kepada pelanggan/ konsumen/ pasien, dimana pembayaran berikutnya dijamin oleh 1). Suatu asuransi/ perusahaan/ institusi tertentu atau disebut juga penjamin hutang (badan/ institusi yang menjamin penyelesaian sebagian/ seluruh hutang) 2). Seorang atau disebut juga penanggung hutang (orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun yang menjamin penyelesaian seluruh hutang)

b) Penyampaian klaim piutang ke pihak penjamin dan atau pemanggilan penjamin hutang yang sudah jatuh tempo

c) Melakukan updating/ validasi pembayaran klaim piutang oleh pihak penjamin

d) Menyelesaikan pengelolaan piutang yang bermasalah, serta menyelesaikan proses perbedaan, selisih dan klaim bermasalah yang telah dilakukan proses klaim ke pihak penjamin piutang

e) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada kasubbag mobilisasi dana

f) Guna penyelesaian tugas dan tanggung jawab dibantu oleh ;

PJ Klaim Piutang perorangan

PJ Klaim Piutang IKS

PJ Klaim Piutang Jaminan PT Askes

PJ Klaim Piutang Jamkesmas/ Jamkesda

PJ Piutang bermasalah4)Urusan data/ informasi/ laporan

a) Batasan tugas meliputi pengumpulan, pencatatan, pembuatan, analisa dan penyelesaian data/ informasi laporan yang terkait dengan pengelolaan mobilisasi dana rumah sakit

b) Melakukan validasi dan updating data baik penerimaan maupun piutang rumah sakit yang terjadi

c) Melakukan analisa, evaluasi, dan pengajuan rencana pengembangan dalam hal pengelolaan mobilisasi dana, terutama dalam hal peningkatan penerimaan rumah sakit

d) Bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua laporan yang terkait dengan pengelolaan mobilisasi dana dalam rangka pertanggung jawaban

e) Bertanggung jawab dalam penyediaan semua kebutuhan baik sarana, prasarana, maupun peralatan yang terkait dengan pelaksanaan dan penyelesaian pengelolaan mobilisasi dana

f) Dalam hal pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada kasubbag mobilisasi dana

g) Guna penyelesaian tugas dan tanggung jawab dibantu oleh;

PJ Validasi dan updating data

PJ penyedia data/ informasi

PJ Logistik 3.2.2 Instrumen Kerja 34a. Laporan harian kasir

b. Bukti setoran bank (dari kasir di luar jam kerja)

c. Jurnal penerimaan harian tunai (khusus outcome laporan bank)

d. Rekening Koran (rekening bendaharawan penerima)

e. Rekapitulasi penerimaan harian RS

f. Rekapitulasi penerimaan bulanan bendaharawan penerima

g. Rekapitulasi setoran/ pemindahbukuan bendaharawan penerima ke bendaharawan pengeluaran

h. Surat pengantar pengajuan klaim per penjamin

i. Rekapitulasi klaim piutang per penjamin

j. Surat panggilan I, II, dan III bagi piutang jaminan perorangan

k. Bukti setoran pihak penjamin

l. Rekapitulasi piutang berdasarkan jaminan

m. Rekapitulasi pengajuan klaim berdasarkan jaminan

n. Rekapitulasi pengajuan klaim yang tertunda/ selisih dan tidak dibayar oleh pihak penjamin

o. Rekapitulasi pemberian keringanan dan pembebasan biaya rawatan serta pemberian fasilitas bulanan

p. Laporan bulanan penyelesaian piutang berdasarkan jaminan

q. Laporan bulanan piutang macet berdasarkan penjamin

r. Laporan pendapatan dan penerimaan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan

s. Laporan rincian pembayaran piutang melalui rekening bendaharawan penerima

t. Laporan penyelesaian piutang macet yang akan diajukan ke badan piutang negara

u. Surat penyampaian piutang macet ke badan piutang Negara

v. Surat penghapusan piutang dari badan piutang Negara

w. Surat perjanjian hutang

x. Surat jaminan pelayanan dari pihak penjamin

y. Surat keabsahan kepesertaan

z. Surat keringanan dan pembebasan biaya rawatan serta pemberian fasilitas

3.2.3 Hasil Kerja 34a. Rancangan rencana pelaksanaan kegiatan

b. Rancangan instrument pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi

c. Laporan pelaksanaan kegiatan rancangan instrument pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi

d. Data/ informasi/ laporan untuk bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan

e. Data/ informasi/ laporan untuk koordinasi kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi

f. Penyediaan perjanjian hutang perorangan

g. Penyediaan keputusan pemberian keringanan, pembebasan dan fasilitas terhadap biaya rawatan/ klaim

h. Penyediaan proses pembayaran return obat/ alkes dan pengembalian pembayaran

i. Penyediaan layanan kekasiran

j. Validasi/ pengesahan surat jaminan

k. Validasi/ pengesahan layanan berdasarkan surat jaminan dari pihak penjamin

l. Validasi/ pengesahan nilai pembayaran klaim oleh pihak penjamin dan pihak berhutang

m. Pengajuan klaim piutang

n. Pengajuan piutang macet ke kantor piutang Negara

o. Upating data penerimaan

p. Updating data piutang

q. Updating data layanan administrasi keuangan

r. Pengarsipan dokumen pendukung penerimaan

s. Pengarsipan dokumen piutang

3.3 Fokus Magang

Adapun fokus magang penulis disini adalah pada sub bagian mobilisasi dana di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

3.3.1 Perencanaan Costing INA-CBGs pasien Jamkesmas pada sub bagian mobilisasi dana di RSUP Dr. M. Djamil PadangPerencanaan Costing pasien Jamkesmas dimulai dengan pengumpulan data tentang Costing meliputi data jumlah pasien, jumlah tempat tidur, data pegawai, data rekap jasa pelayanan, data kunjungan pasien, data realisasi anggaran dana sendiri, dan data-data lain yang dibutuhkan.3.3.2 Pengorganisasian Costing INA-CBGs pasien Jamkesmas pada sub bagian mobilisasi dana di RSUP Dr. M. Djamil PadangPenyusunan sistem Costing pasien Jamkesmas dimulai dengan mengisi template dasar yang akan dikirimkan kepada Kemenkes. Setelah itu, dibuatkanlah format Costing per kasus guna penilaian efektifitas dan efisiensi rumah sakit terhadap pelayanannya selama ini pada pasien Jamkesmas. 3.3.3 Pelaksanaan Costing INA-CBGs pada pasien Jamkesmas RSUP Dr. M. Djamil Padang

Data yang telah didapat guna pengisian template costing direkap dan diisikan ke dalam template costing yang telah disediakan Kemenkes. Pembuatan format Costing per kasus pasien Jamkesmas dilakukan dengan format: (lihat lampiran 2)I. Data Umum

II. Diagnosa dan prosedur

III. Hasil grouping

IV. Biaya 3.3.4 Monitoring dan Evaluasi Costing INA-CBGs pada pasien Jamkesmas RSUP Dr. M. Djamil Padang

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengecek setiap perhitungan terkait data-data yang dibutuhkan saat pengisian template Costing yang akan dikirimkan kepada Kemenkes. Saat ini, RS