20 · pencapaian tujuan bpkp. hasil survei kepuasan atas pelayanan sekretariat utama tahun 2019...

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada kementerian/ lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan bentuk akuntabilitas Sekretariat Utama atas pelaksanaan semua kinerja serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Utama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPKP tahun 2019.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke-5 atau terakhir dari periode Renstra 2015-2019.

Sebagai unit pendukung, Sekretariat Utama berperan sebagai enabler dalam pencapaian tujuan BPKP. Hasil survei Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama tahun 2019 sebesar 8,32 menunjukkan pengakuan yang memuaskan atas hasil kerja dan layanan Sekretariat Utama dalam mendukung pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Hal ini diperkuat dengan diterimanya beberapa penghargaan dari pihak eksternal seperti Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Informasi Pusat dan Public Relations Indonesia.

Begitupun, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan perlu dilakukan oleh seluruh komponen di lingkungan Sekretariat Utama.

Jakarta, 20 Januari 2020

Ernadhi Sudarmanto

NIP 19650704 198503 1 001

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR .................................................................................................................

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................

A.Tugas Pokok dan Fungsi ..........................................................................................

B. Aspek Strategis Organisasi .....................................................................................

C. Struktur Organisasi ..................................................................................................

D. Sistematika Penyajian .............................................................................................

BAB II PERENCANAAN KINERJA .........................................................................................

A.Rencana Strategis 2015-2019 .................................................................................

1. Visi ...........................................................................................................................

2. Misi ..........................................................................................................................

3. Tujuan dan Sasaran Strategis ..............................................................................

4. Program ...................................................................................................................

5. Kegiatan ..................................................................................................................

B. Perjanjian Kinerja Setma Tahun 2019 ...................................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................................................

A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama .......................................................................

1. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama pada Biro Manajemen

Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola ...................................................................

2. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama pada Biro Sumber Daya

Manusia .................................................................................................................

3. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama pada Biro Keuangan .......

4. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama pada Biro Hukum

dan Komunikasi ...................................................................................................

5. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama pada Biro Umum ............

B. Kinerja Lainnya ..........................................................................................................

C. Realisasi Keuangan ...................................................................................................

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................

LAMPIRAN

i

iii

v

1

1

2

4

9

12

12

12

13

14

15

15

16

20

20

23

26

28

30

32

49

55

58

IIILAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019

VLAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama (Setma) dalam struktur organisasi BPKP mempunyai peran sebagai enabler dalam pencapaian tujuan BPKP. Dengan demikian sangat penting

bagi Setma untuk memaksimalkan kinerjanya mengingat capaian target kinerja Sekretariat Utama mempunyai dampak langsung terhadap capaian kinerja BPKP.

Untuk memberi dukungan maksimal dalam pelaksanaan tugas fungsinya, telah ditetapkan sasaran strategis Setma yaitu “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” dengan IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama”. Target IKU tahun 2019 sebesar 8 pada skala pengukuran.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama Setma diukur berdasarkan tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan yang dilakukan oleh lima Biro di lingkungan Setma: yaitu Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata kelola (MKOT), Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Biro Keuangan, Biro Hukum dan Komunikasi, serta Biro Umum. Nilai kepuasan diperoleh dari hasil survei kepada pegawai seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara uji petik dan dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 Pengukuran skor IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” tahun 2019 memeroleh skor tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja layanan yang dilakukan Setma sebesar 8,32 atau mencapai 104% dari target skor 8, yang berarti kinerja layanan Setma telah memuaskan stakeholders . Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan layanan Setma pada lima biro sebagaimana disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1Capaian Kinerja IKU

Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama Tahun 2019

Dari Grafik 1, nampak bahwa kinerja seluruh layanan pada Setma telah melebihi target skor 8 dengan rincian sebagai berikut:

1. Biro MKOT memperoleh skor 8,03 atau tercapai 100,38%.

2. Biro SDM memperoleh skor 8,25 atau tercapai 103,13%.

3. Biro Keuangan memperoleh skor 8,55 atau tercapai 106,88%.

4. Biro Hukum dan Komunikasi memperoleh skor 8,67 atau tercapai 108,38%.

5. Biro Umum memperoleh skor 8,11 atau tercapai 101,38%.

IKU Setma telah dicapai secara efisien baik dari sisi penggunaan dana maupun SDM. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 104% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,04% dan capaian OH sebesar 98,25%.

PERKEMBANGAN KINERJA SETMA PERIODE RENSTRA TAHUN 2015 S.D. TAHUN 2019 Perkembangan capaian skor kepuasan Setma dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Grafik 2.

VI LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019

VIILAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019

Grafik 2Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persepsi Kepuasan Layanan Setma Periode 2015–2019

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,002015 2016 2017 2018 2019

7,00 7,47 7,74 7,92 8,12 8,327,00 7,00 8,00 8,00

Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persepsi Kepuasan Layanan Setma Periode 2015–2019

Target (Skala Likert) Realisasi (Skala Likert)

Dari grafik 2 terlihat realisasi IKU Sekretariat Utama dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Realisasi tahun 2019 dengan skor 8,32 mencapai 111,38% dari realisasi tahun 2015. Kenaikan skor kepuasan layanan selama periode renstra dari tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan pelaksanaan fungsi enabler Setma telah berada pada jalur yang tepat.

FAKTOR PENDUKUNG DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Setma antara lain koordinasi dan komunikasi seluruh Biro di lingkungan Setma dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPKP yang semakin baik dalam menyampaikan produk dan layanan kesettamaan. Setma mengoptimalkan saluran komunikasi yang tersedia baik secara langsung melalui rapat-rapat pembahasan, pembinaan ke unit kerja Perwakilan BPKP, melalui milis warga BPKP maupun media sosial dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja dan Rendal.

Strategi untuk mempertahankan layanan Setma antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman pegawai dalammelaksanakan tugas sehari-hari dengan mengintensifkan penyelenggaraanpelatihan di kantor sendiri (PKS) dan mengikutsertakan pegawai Setma dalamworkshop serta Diklat Teknis Substansi.

2. Memfasilitasi dan mengawal pengembangan integrasi Teknologi Informasi (TI)di lingkungan BPKP.

Setma berkoordinasi dengan Pusinfowas BPKP mengindentifikasi dan menata aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan BPKP agar saling terintegrasi untuk mendukung kelancaran pelaporan kinerja, manajemen kinerja serta memudahkan dalam menyusun dan memantau perencanaan dan penilaian kinerja pegawai.

PENGHARGAAN DARI PIHAK EKSTERNAL BPKP SELAMA TAHUN 2019 Beberapa penghargaan yang diterima terkait dengan pelaksanaan fungsi enabler oleh Setma dari pihak Eksternal adalah sebagai berikut:

VIII LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019

1LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

Sekretariat Utama (Setma) merupakan unsur pendukung (enabler) pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala BPKP.

Sebagai unit enabler, Setma memiliki peran strategis yang mendorong fungsi lain agar berjalan sesuai harapan untuk pencapaian tujuan BPKP. Terdapat enam aspek enabler yang dibagi ke dalam lima unit biro dan pusat-pusat di lingkungan BPKP. Keenam enabler tersebut di antaranya pengelolaan integritas dan kultur, kinerja dan kesejahteraan, metode kerja dan inovasi, sumber daya fisik dan keuangan, pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta pengelolaan hubungan publik dan kolaborasi.

Pada tahun 2019, Setma menetapkan moto sebagai excellent enabler guna membangkitkan semangat seluruh insan di lingkungan Setma BPKP agar semakin meningkatkan kontribusinya melalui pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan bermanfaat.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSIBerdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Setma memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP, serta menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pelayanan administrasi perencanaan, ketatausahaan, organisasi,tata laksana, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan,protokol, persandian, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga BPKP;

2. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian internpemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;

3. Pengoordinasian peningkatan kapabilitas organisasi BPKP;

4. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program pembinaan dan sertifikasijabatan fungsional auditor, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

2 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019

pengembangan di lingkungan BPKP; dan

5. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program pembangunan danpengembangan sistem informasi, serta pengolahan data dan informasi hasilpengawasan; serta

6. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan akuntabilitas kinerja BPKP.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASIPeran strategis yang diemban oleh Setma dalam rangka mendukung perwujudan visi BPKP, sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”, dilaksanakan melalui koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan yang efektif serta pemberian dukungan administrasi yang efisien di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP.

Gambar 1.1Aspek Strategis Organisasi

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis yang diemban oleh Setma dalam rangka mendukung perwujudan visi BPKP, sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”, dilaksanakan melalui koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan yang efektif serta pemberian dukungan administrasi yang e�sien di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP.

ASPEK KOORDINASI

Diwujudkan dalam bentuk penyelarasan kegiatan unit kerja agar senantiasa searah dengan tujuan organisasi, sehingga kinerja organisasi dapat memberikan manfaat yang optimal.

ASPEK PEMBINAAN

Diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pembinaan bagi unit-unit kerja di lingkungan BPKP.

ASPEK DUKUNGANADMINISTRASI Diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi kepegawaian dan organisasi, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, penyediaan saluran komunikasi dan bantuan hukum bagi unit kerja di lingkungan BPKP, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Lebih lanjut, ketiga aspek tersebut diamanatkan kepada biro-biro dengan uraian sebagai berikut:

1. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola (MKOT), melaksanakanpembinaan, koordinasi dan pelayanan administrasi perencanaan, pemantauandan pelaporan kinerja, organisasi, tata laksana, serta penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;

2. Biro Sumber Daya Manusia (SDM), melaksanakan pembinaan dan pelayanansumber daya manusia.

3. Biro Keuangan, melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;

4. Biro Hukum dan Komunikasi, melaksanakan pembinaan dan pelayanan


administrasi hukum dan perundang-undangan serta komunikasi dan informasi publik;

5. Biro Umum, melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, protokol, persandian, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Di samping pelayanan kepada unit-unit kerja yang berada di lingkungan kantor Pusat BPKP, Setma juga dituntut untuk dapat memberikan layanan yang optimal/prima kepada unit-unit kerja Perwakilan BPKP yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia. Layanan prima tersebut didefinisikan sebagai layanan yang tepat waktu, tepat kualitas, efisien, efektif, responsive, dan berorientasi kepada pengguna. Tanpa adanya dukungan layanan yang memadai, tugas dan fungsi BPKP yang telah diamanatkan oleh pemerintah tidak akan tercapai. Peran Setma diilustrasikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2Peran Sekretariat Utama

Organisasi/Kelembagaan

KesesuaianStruktur dengan

Strategi

Perencanaandan Penganggaran

Sinergitas Interndan Ekstern

RisikoPenugasan

PenguatanImplementasi

RB & SPIP, Konsultasi& Bantuan Hukum

SDM

Penyediaan Kuantitas&

Kualitas (Komposisi,Kompetensi,

Serti�kasi)

Kapasitas TeknologiInformasi &Komunikasi

Knowledge Based ITSOP Berbasis

Risiko Updated

Dana &Sarana Fisik

OptimalisasiPelaksana dan

pertanggungjawabanAnggaran

dan SaranaPrasarana

Komunikasi HasilKinerja dan

Pengawasan

Manajemen Kinerja& Hasil Pengawasan

InovasiPengawasan

Pemanfaatan HasilLitbang

MANAJEMEN SUMBER DAYA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

PERAN SEKRETARIAT UTAMA

VISI DAN MISISEKRETARIAT UTAMA

VISI DAN MISIBPKP


C. STRUKTUR ORGANISASIPada tahun 2019, BPKP mengalami reorganisasi pada unit kerja eselon II dan eselon III di tingkat pusat. Penataan ulang organisasi tersebut diikuti dengan pelantikan pejabat struktural pada Sekretariat Utama yang dilaksanakan tanggal 5 April 2019. Disamping itu, pada tanggal 18 Oktober 2019, Setma mengalami peralihan kepemimpinan.

Gambar 1.3Serah Terima Jabatan Sekretaris Utama BPKP dari Bapak Dadang Kurnia kepada Bapak Ernadhi Sudarmanto

sesuai Keputusan Presiden Nomor 199/TPA Tahun 2019 tanggal 25 September 2019

Perubahan dalam struktur organisasi di lingkungan Setma digambarkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1Perubahan Struktur Organisasi Setma Tahun 2019

Setelah Reorganisasi

Unit K erjaEselon II

Sebelum Reorganisasi

Unit K erjaEselon III


Unit K erjaEselon II I

Biro Renwas Bagian PenyusunanPerencanaan

Bagian EvaluasiPerencanaan

BiroKepegawaiandan Organisasi

Bagian Perencanaandan PengembanganPegawai

Bagian Pengangkatandan KepangkatanPegawai

Bagian Pemindahandan PemberhentianPegawai

Bagian AnggaranBiro Keuangan

Bagian Perbendaharaandan Akuntansi

Bagian PeraturanPerundang-Undangan

Biro Hukumdan Humas

Bagian Penelaahandan Bantuan Hukum

Bagian Humas danHubungan AntarLembaga

Biro Umum Bagian Tata Usaha

Bagian Rumah Tangga

Bagian Perlengkapan

Biro MKOT Bagian Perencanaan

Bagian Pemantauan,Pelaporan dan KinerjaOrganisasi

Bagian Organisasi danTata Laksana

Bagian SPIP dan RB

Biro SDM Bagian Perencanaan,Pengembangan danPenilaian Kompetensi

Bagian Pengangkatandan Jabatan

Bagian Mutasidan Pemberhentian

Bagian Organisasi

Bagian ManajemenData dan PenilaianKinerja SDM

Biro Keuangan Bagian Penganggaran

Bagian PelaksanaanAnggaran

Bagian PelaporanKeuangan

Bagian LayananKeuangan

Biro Hukumdan Komunikasi



Bagian Komunikasidan Informasi


Bagian Rumah Tangga

Bagian Manajemen BMN


















Biro Hukumdan Humas




Bagian Rumah Tangga

Bagian Perlengkapan




Bagian SPIP dan RB




Bagian Organisasi











Bagian Rumah Tangga


















Biro Hukumdan Humas




Bagian Rumah Tangga

Bagian Perlengkapan




Bagian SPIP dan RB




Bagian Organisasi











Bagian Rumah Tangga


Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama didukung oleh lima Biro dengan struktur organisasi sebagaimana tampak pada Gambar 1.4.


Gambar 1.4Struktur Organisasi Sekretariat Utama

Raden Mas Aris Santosa

-

qKepala Kepala Kepala Biro Kepala Kepala

1. Biro MKOT, menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana dan program;

b. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan program;

c. Pelaksanaan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;dan

e. Pelaksanaan pembinaan aparat pengawasan intern pemerintah di lingkunganBPKP.

2. Biro SDM, menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan, pengembangan dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara,


serta manajemen talenta aparatur sipil negara;

b. Penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan keputusan pengangkatandan penggajian, serta pengelolaan jabatan;

c. Pengelolaan mutasi, pemberhentian dan disiplin aparatur sipil negara;

d. Pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara;

e. Pengelolaan infrastruktur manajemen data aparatur sipil negara;

f. Pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara;

g. Manajemen kinerja aparatur sipil negara; dan

h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan sumber daya manusia di unit kerja.

3. Biro Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan penganggaran, pelaksanaan anggaran,serta akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

d. Pelayanan penganggaran dan pelaksanaan anggaran bagi Kepala BPKP,Sekretariat Utama dan Deputi.

4. Biro Hukum dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan dan pelayanan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasiperaturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak dan nota kesepahanan;

b. Pembinaan dan pelayanan dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi danpublikasi serta evaluasi peraturan perundang-undangan;

c. Pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum;

d. Pembinaan dan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;

e. Pembinaan dan pelayanan penyuluhan hukum;

f. Pembinaan, pelayanan dan pengoordinasian serta pengendalian komunikasi;dan

g. Pembinaan, pelayanan dan pengoordinasian serta pengendalian informasipublik.

5. Biro Umum, menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan keprotokolan Kepala BPKP, Sekretaris Utama dan Deputi KepalaBPKP;

b. Pelaksanaan dukungan tata usaha Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi;

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat;

d. Pembinaan dan pengelolaan BMN;

e. Pembinaan dan pengelolaan persandian; dan

f. Pembinaan dan pengelolaan kearsipan.


Pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama tahun 2019 sebanyak 730 orang terdiri dari 494 (67,67%) pegawai aktif serta 236 pegawai (32,33%) dipekerjakan/diperbantukan di instansi lain (DPIL), dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Unit Kerja

Gambar 1.5Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Biro MKOT67

SDM DPIL236

Tugas Belajar & Re-Entry119

Biro Umum 84

Biro Hukum dan Komunikasi56

Biro Keuangan56

Biro SDM112

2. Berdasarkan Jenis Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 1.2Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Unit Kerja

Tabel 1. 3Rincian Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Jabatan dan Unit Kerja

per 31 Desember 2019

1

3

6

10

1

1

34

1

4

10

13

1

1

1

25

Bir oManajemen

Kinerja,Organisasi,

dan Tata K elola

1

4

8

39

2

2

1

10

Bir oUmum

2

2

2

1

2

12

10

10

1

42

17

102

SDMDPIL

Total

2

2

2

5

17

47

135

15

19

132

1

7

8

102

No. Jabatan

1. E.I.a

2. E.II.a

3. E.III.a

4. E.IV.a

5. JFA

6. JFA Arsiparis

7. JFA Assessor

8. JF Dokter

9. JF Dokter Gigi

10. JF Perawat Gigi

11. JFAK

12. JFPK

13. JFU

14. Pembebasandari JF

1

7

1

4

11

46

1

15

5

21

Bir oSumbe r

Daya Manusia

Bir oKeuangan

Bir oHukum

danKomunikasi

TugasBelajar

dan Re -entry

Jumlah Pegawai aktif di BPKP 565667 84 119

236 236730Jumlah

112

15. Lain-lain DPIL

494


3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.6Rincian Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD2 Pegawai

S1/D-IV393 Pegawai

Sarjana Muda/D-III 91 Pegawai

SLTA77 Pegawai

S-III1 Pegawai

S-II163 Pegawai

SLTP3 Pegawai

D. SISTEMATIKA PENYAJIANLaporan kinerja Setma BPKP Tahun 2019 merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun terakhir dari periode Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2015-2019. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Setma tahun 2019, dihitung dari perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2019. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Setma diilustrasikan pada Gambar 1.5

Gambar 1.7Sistematika Penyajian

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II PERENCANAAN

KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

(Renstra) untuk periode lima tahunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (Perkin) .

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Utama (Setma) berperan sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP. Mempertimbangkan tugas tersebut, Setma merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program beserta indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut.

1. VISI

Sekretariat Utama mendukung visi BPKP 2015-2019, sebagai berikut.


Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI Auditor Berkelas Dunia mengandung makna bahwa BPKP berperan sebagai pemberi jasa assurance dan consultancy yang mampu mendeteksi berbagai potensi kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta korporasi. Oleh karena itu setiap Auditor BPKP harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu profesional, kompeten dan independen dalam mewujudkan proses governance, manajemen risiko, dan sistem pengendalian yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2. MISI

Misi Sekretariat Utama 2015-2019 merupakan penjabaran atas misi BPKP 2015-2019, dengan rumusan sebagai berikut:

Sebagai penyelenggara layanan dukungan di lingkungan BPKP, Setma melaksanakan pembinaan bagi unit-unit kerja di lingkungan BPKP terkait dengan menajemen kinerja, organisasi dan tata kelola; SDM; pengelolaan dan penatausahaan keuangan; pemberian bantuan hukum bagi unit kerja di lingkungan BPKP; serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Unit-unit kerja tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu disinergikan oleh Setma, dalam hal ini melalui Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tatakelola (MKOT) dengan menyusun perencanaan pengawasan yang selaras dengan kebijakan pimpinan dan saling mendukung antar unit organisasi/kerja sehingga diharapkan dapat dihasilkan kinerja pengawasan BPKP yang memberikan manfaat signifikan bagi stakeholder.


3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Memperhatikan visi dan misinya, Setma menetapkan tujuan, yaitu kondisi yangingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

Sebagai penjabaran dari tujuan di atas, Setma menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

Sasaran strategis tersebut di atas dilengkapi dengan indikator sasaran strategis yang akan diukur setiap tahun dalam periode 2015-2019 dengan target tahunan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1Sasaran Strategis, Indikator, dan Target

Sekretariat UtamaTahun 2015-2019

4. PROGRAM

Dalam Renstra periode 2015-2019, BPKP memiliki dua program, yaitu:

a. Program Teknis: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negaradan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

b. Program Generik: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP

Sebagai unit kerja yang memberikan layanan dukungan, Sekretariat Utama bertanggung jawab terhadap keberhasilan/ kelancaran pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya-BPKP. Program, sasaran program, dan indikator kinerja program Setma Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2Program, Sasaran Program, dan Indikator Program

Sekretariat Utama tahun 2015-2019

5. KEGIATAN

Kegiatan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja unit kerja di lingkunganSetma dalam Renstra setiap tahun dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja.


B. PERJANJIAN KINERJA SETMA TAHUN 2019Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Perjanjian Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya.

Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja interim dan tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut berisi sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja dan targetnya. Perjanjian Kinerja Setma Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Setma Tahun 2019

Seiring dengan dilaksanakannya reorganisasi BPKP berdasarkan Perban No.5 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, maka dilakukan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2019 di lingkungan BPKP termasuk revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro-Biro menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Utama Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 2.4

Tabel 2.4Perjanjian Kinerja Dukungan Unit Kerja di Lingkungan Setma Tahun 2019


BAB IIIAKUNTABILITAS

KINERJAA. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMALaporan Kinerja Sekretariat Utama (Setma) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja tahunan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan yang dilakukan terhadap target kinerja sasaran strategis sekaligus sasaran program yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019. Sasaran strategis Setma adalah “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama”.

Selain pengukuran capaian kinerja sasaran program, dilakukan juga analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia (OH) terhadap IKU dengan cara membandingkan capaian IKU dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian IKU lebih tinggi dari capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH.

Analisis lebih rinci terhadap sasaran program disajikan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM: TERSEDIANYA DUKUNGAN TEKNIS KEPUASAN ATAS PELAYANAN SEKRETARIAT UTAMA

Sasaran strategis Setma yang juga merupakan sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” meliputi layanan pada 5 Biro yaitu Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata kelola (MKOT), Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Biro Keuangan,


Biro Hukum dan Komunikasi, serta Biro Umum. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan puas atau tidak puas diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan, dalam hal ini pegawai dari seluruh unit kerja BPKP secara uji petik dan dihitung menggunakan skala likert 1-10.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Setma” memperoleh skor 8,32 atau mencapai 104% dari target tahun 2019 dengan skor 8. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan layanan Setma pada lima biro sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1Capaian Kinerja IKU Persepsi Kepuasan Layanan Setma Tahun 2019

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa seluruh layanan biro telah melebihi target tahun 2019 dan capaian IKU persepsi kepuasan layanan Setma sebesar 104% mencerminkan kepuasan unit kerja atas layanan yang diberikan Setma semakin meningkat.

Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.2. Gambar 3.2 menunjukkan bahwa realisasi IKU tahun 2019 dengan skor 8,32 meningkat 0,2 dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2018 dengan skor 8,12. Demikian juga capaian IKU tahun 2019 sebesar 104% meningkat 2,5% dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2018 sebesar 101,5%. Secara keseluruhan realisasi IKU dari tahun 2015 sampai dengan akhir tahun Renstra 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang menggambarkan bahwa layanan Setma semakin baik dalam memenuhi harapan stakeholders dan proses perbaikan kualitas pelayanan di lingkungan Setma berjalan secara terus-menerus.


Gambar 3.2Perkembangan Target dan Realisasi IKU

Persepsi Kepuasan Layanan Setma Periode 2015–2019

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,002015 2016 2017 2018 2019

7,00 7,47 7,74 7,92 8,12 8,327,00 7,00 8,00 8,00

Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persepsi Kepuasan Layanan Setma Periode 2015–2019


Keberhasilan capaian kinerja Setma didukung adanya koordinasi dan komunikasi seluruh Biro di lingkungan Setma dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPKP yang semakin baik dalam menyampaikan produk dan layanan kesettamaan. Sekretariat Utama mengoptimalkan saluran komunikasi yang tersedia baik secara langsung melalui rapat-rapat pembahasan, pembinaan ke unit kerja Perwakilan BPKP, melalui milis warga BPKP maupun media sosial dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja dan Rendal.

Strategi untuk mempertahankan layanan Sekretariat Utama antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman pegawai dalammelaksanakan tugas sehari-hari dengan mengintensifkan penyelenggaraanPKS dan mengikutsertakan pegawai Setma dalam workshop serta Diklat teknisSubstansi.

2. Memfasilitasi dan mengawal pengembangkan integrasi IT dilingkungan BPKP.Setma berkoordinasi dengan Pusinfowas BPKP mengindentifikasi dan menataaplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan BPKP agar saling terintegrasi untukmendukung kelancaran pelaporan kinerja, manajemen kinerja serta memudahkan dalam menyusun dan memantau perencanaan dan penilaian kinerja pegawai.

Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” menyerap dana sebesar Rp365.676.729.867,00 atau 99,04% dibandingkan dengan anggaran Rp369.235.095.000,00. Selain dana, capaian IKU juga menyerap SDM sebanyak 74.311 OH atau 98,25% dari rencana sebanyak 75.638 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan sumber daya manusia (OH), IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari


capaian IKU sebesar 104% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,04% dan capaian OH sebesar 98,25%.

Hasil survei kepuasan layanan Setma tahun 2019 pada masing-masing biro lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

1. PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN SETMA PADA BIRO MANAJEMEN KINERJA,ORGANISASI, DAN TATA KELOLA

IKU tersebut menggambarkan tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitaslayanan yang disediakan Sekretariat Utama melalui layanan sebagai berikut:

a. Fasilitasi perencanaan pengawasan BPKP yang meliputi penyusunan RencanaStrategis (Renstra), Kebijakan Pengawasan (Jakwas), Kerangka AcuanPengawasan (KAP), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT),dan Perjanjian Kinerja (Perkin).

b. Fasilitasi pemantauan dan pelaporan kinerja yang meliputi pelaporanperencanaan pembangunan (PP 39/2006), pemantauan berkala kinerjaoutcome dan output melalui aplikasi berkoordinasi dengan Pusinfowas BPKP,dan melakukan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BPKP.

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kelola di lingkungan BPKPmeliputi koordinasi penyusunan Proses Bisnis BPKP, penyusunan AnalisisBeban Kerja dan Perhitungan Formasi (ABKF) serta penyusunan StandardOperating Procedures (SOP) di lingkungan BPKP.

d. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKPmelalui:

1) Penyusunan rencana penyelenggaraan SPIP BPKP dan penyusunan drafpedoman manajemen risiko di lingkungan BPKP yang menjadi toolspelaporan bagi unit kerja dan tools pemantauan bagi Setma terkaitimplementasi SPIP dan manajemen risiko untuk mengetahui Area ofImprovement yang perlu ditindaklanjuti.

2) Koordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan bukti dukungpenyelenggaraan Reformasi Birokrasi, mempersiapkan Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2019, dan evaluasi RB olehKementerian PAN dan RB.

Pelaksanaan RB di BPKP mengalami dinamika yang terus berkembang setiap tahunnya. Setma terus mendorong pembaruan fungsi kerja secara menyeluruh pada 8 area perubahan RB dengan tujuan mencapai sasaran RB yakni pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPKP yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagai berikut:


Tahun 2019 BPKP telah melaksanakan self assessment pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB telah selesai dilaksanakan dan hasilnya masih dalam proses.

Pengukuran IKU dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh stakeholders meliputi pejabat eselon II, koordinator pengawasan, pegawai yang menangani perencanaan dan pengelolaan kinerja, satgas SPIP dan RB, pejabat dan pegawai pada Bagian Tata Usaha, dan satgas budaya kerja pada seluruh unit kerja di lingkungan BPKP.

Realisasi IKU tahun 2019 memperoleh skor rata-rata 8,03 atau 100,38% dari target skor 8, dengan rincian setiap jenis layanan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3.Persepsi Kepuasan Menurut Jenis Layanan

pada Biro MKOT Tahun 2019

Perkembangan target dan realisasi IKU tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Realisasi IKU tahun 2019 dengan skor 8,03 meningkat sebesar 0,01 dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan skor 8,02. Demikian juga capaian kinerja IKU tahun 2019 sebesar 100,38% meningkat 0,13% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100,25%.


Gambar 3.4.Perkembangan Target dan Realisasi Persepsi Kepuasan Layanan

pada Biro MKOT Periode 2015–2019

Faktor pendukung keberhasilan layanan pada Biro MKOT antara lain:

a. Semakin intensifnya koordinasi dan komunikasi dengan seluruh unit kerja danrendal di lingkungan BPKP, dengan mengoptimalkan pemanfaatan salurankomunikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial antara lainmelalui WhatsApp Group dan milis warga BPKP.

b. Pemberlakuan surat Setma BPKP tentang otomatisasi dan penyederhanaanproses pelaporan kinerja di BPKP melalui aplikasi.

c. Pimpinan secara proaktif memantau perkembangan pemberian layanankepada stakeholders internal BPKP, dan secara terbuka menerima masukanuntuk mendapatkan solusi alternatif terhadap suatu permasalahan.

d. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi pegawai dalammelaksanakan pekerjaan sehari-hari secara intensif melalui penyelenggaraanPKS dengan tema yang relevan.

Strategi untuk mempertahankan layanan antara lain:

a. Terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi pegawaiSekretariat Utama melalui penyelenggaraan PKS dan mengikutsertakanpegawai dalam workshop serta diklat teknis substansi (perencanaan,proses bisnis, Analisis Beban Kerja dan Jabatan, Certified Strategy ExecutionProfessional) terkait pekerjaan sehari-hari.

b. Melakukan sosialisasi yang berkesinambungan baik secara langsung maupunsecara online terutama terkait layanan SPIP, RB dan Ortala sebagai bagianyang baru terbentuk di Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata kelola

c. Mengusulkan untuk mengoptimalkan dan memperluas cakupan milis ForumMonev RKT BPKP menjadi milis Forum Biro Manajemen Kinerja, Organisasi,


dan Tata Kelola untuk mengakomodir komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait layanan SPIP, RB dan ortala.

d. Mengupayakan untuk memberikan solusi yang maksimal dan cepat terhadappermasalahan yang disampaikan oleh unit kerja.

2. PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN SETMA PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

IKU tersebut menggambarkan tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitaslayanan yang disediakan Setma melalui layanan pengelolaan SDM, meliputilayanan manajemen data dan penilaian kinerja SDM, layanan mutasi danpemberhentian, layanan pengangkatan dan jabatan, serta layanan perencanaan,pengembangan, dan penilaian kompetensi.

Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akanberdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasanintern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tatakepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan dukungansumber daya manusia (SDM) yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu,peningkatan pengelolaan SDM perlu terus diagendakan dan diberikan perhatianyang memadai untuk perbaikan kualitas SDM yang dapat menunjang tercapainya hal-hal tersebut.

Realisasi IKU tahun 2019 memperoleh skor rata-rata 8,25 atau mencapai 103,13%dari target 8, dengan rincian layanan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.5.


pada Biro SDM Tahun 2019

Dari Gambar 3.5 terlihat bahwa seluruh jenis layanan pada Biro SDM telah melebihi skor 8 dan dapat diartikan bahwa layanan yang diberikan Biro SDM telah memenuhi harapan stakeholders.

Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.6.



pada Biro SDM Periode 2015–2019

Realisasi tahun 2019 dengan skor 8,25 meningkat sebesar 0,18 dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan skor 8,07. Demikian juga dengan capaian kinerja IKU tahun 2019 sebesar 103,13% meningkat 2,25% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100,88%.

Faktor pendukung tercapainya target antara lain:

a. Koordinasi yang intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehinggapengurusan surat keputusan pengangkatan, kepangkatan, jabatan, kenaikangaji berkala, serta pensiun dan/pemberhentian dapat diselesaikan tepatwaktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penggunaan aplikasi SIMULAN (Sistem Informasi Monitoring UsulanSurat Keputusan) dan SIMOKA (Sistem Informasi Monitoring Produk SuratKeputusan) dalam pengurusan surat keputusan kepegawaian sehinggasemua usulan pembuatan surat keputusan dapat ditangani dengan baik.

c. Koordinasi yang intensif dengan Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sehingga proses rekrutmenpegawai dapat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

Strategi untuk mempertahankan layanan antara lain:

a. Penggunaan sistem informasi dan aplikasi komputer dalam melakukananalisis yang diharapkan dapat memberikan data mengenai kesesuaian profilpegawai dan kebutuhan organisasi.

b. Pemberian sosialisasi yang intensif kepada pengelola kepegawaian di seluruhunit organisasi mengenai tata kerja dan peraturan kepegawaian, untukmeningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan kepegawaian.


3. PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN SETMA PADA BIRO KEUANGAN

IKU tersebut menggambarkan tingkat kepuasan stakeholders terhadapkualitas layanan bidang keuangan yang disediakan Sekretariat Utama melaluiPengelolaan Keuangan yang Berkualitas. Layanan bidang Keuangan meliputiPenganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan, dan LayananKeuangan.

Pengukuran IKU dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh stakeholders yangmeliputi pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPKP terutama pengelolakeuangan.

Realisasi capaian IKU tahun 2019 memperoleh skor rata-rata 8,55 atau 106,88%dari target skor 8, dengan rincian capaian setiap jenis layanan sebagaimanadisajikan pada Gambar 3.7.

Dari Gambar 3.7 terlihat bahwa seluruh layanan pada Biro Keuangan telahmelebihi skor 8 dan dapat diartikan layanan yang diberikan oleh Biro Keuangantelah memenuhi harapan stakeholders.


pada Biro Keuangan Tahun 2019

Persepsi Kepuasan Menurut Jenis Layananpada Biro Keuangan Tahun 2019

Rata-Rata Persepsi Kepuasan Layanan Biro Keuangan

Penganggaran

Pelayanan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

Pelaporan Keuangan

7,00 7,50 8,00 8,50 9,00

8,55

8,57

8,38

8,71

Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Realisasi tahun 2019 dengan skor 8,55 meningkat sebesar 0,38 dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan skor 8,17. Capaian kinerja IKU tahun 2019 sebesar 106,88% meningkat 4,75% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 102,13%.



pada Biro Keuangan Periode 2015 - 2019

8,50

9,00

8,00

7,50

7,00

6,50

6,002015 2016 2017 2018 2019

7,00 7,79 7,96 8,09 8,17 8,557,00 7,00 8,00 8,00

Perkembangan Target dan Realisasi Persepsi Kepuasan Layanan pada Biro Keuangan

Periode 2015–2019


Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja:

a. Ketersediaan Pedoman/Petunjuk dalam pelaksanaan tugas keuangan mulaidari proses Penyusunan DIPA/RKA, proses Revisi DIPA/RKA, proses Pelaksanaan Verifikasi, proses pelaksanaan Perbendaharaan, proses Pengelolaan BelanjaPegawai Kantor Pusat BPKP, dan proses Penyusunan Laporan Keuangan BPKP.

b. Pelayanan kepada satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan BPKP dilakukan melalui berbagai jalur komunikasi baik bersifat formal maupun informal.Komunikasi dilakukan selain melalui warga BPKP, juga dilakukan melaluiperangkat sosial media lainnya (grup WhatsApp, telefon, SMS).

c. Biro Keuangan selalu terbuka untuk seluruh satker yang memerlukankonsultasi mengenai kendala dalam penyelesaian tugas keuangan. Konsultasidan diskusi tersebut dilakukan secara efisien guna memberikan alternatifsolusi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Strategi untuk mempertahankan layanan pada Biro Keuangan:

a. Tetap mempertahankan dan akan terus meningkatkan kualitas layananpengelolaan keuangan yang baik dan efisien.

b. Menjaga komunikasi dengan satuan kerja (satker) yang selama ini telahterjalin dengan baik serta meningkatkan respon yang lebih cepat dan solutif.

c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi, serta Pembinaan kepada satuan kerja(satker) secara langsung dan berkala. Hal ini dilakukan untuk menggali


permasalahan yang tidak bisa dikomunikasikan melalui media elektronik dan sosial.

4. PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN SETMA PADA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI

IKU tersebut menggambarkan tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitaslayanan yang disediakan Setma melalui bidang hukum dan komunikasi

Layanan bidang hukum dan komunikasi meliputi penelaahan hukum,bantuan hukum, pengelolaan peraturan perundang-undangan di laman BPKP,penyusunan legislative drafting atas peraturan/kebijakan Pimpinan BPKP danpenyusunan MoU/Nota Kesepahaman, serta komunikasi dan informasi publik.

Pengukuran IKU dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh stakeholdersinternal BPKP.

Realisasi capaian IKU pada tahun 2019 memperoleh skor rata-rata 8,67 ataumencapai 108,38% dari target skor 8, dengan rincian capaian setiap jenis layanansebagaimana disajikan pada Gambar 3.9.


pada pada Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2019

Persepsi Kepuasan Menurut Jenis Layanan Pada Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2019

Rata-Rata Persepsi Kepuasan LayananBiro Hukum dan Komunikasi

Layanan Komunikasi dan Informasi Publik

Pelayanan Penyusunan Legislatif Drafting atas Peraturan/Kebijakan Pimpinan BPKP dan Penyusunan MoU/Nota Kesepahaman

Pelayanan atas Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan di Website BPKP

Pelayanan Bantuan Hukum

Pelayanan Penelaah Hukum

7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50

8,67

8,80

7,85

9,17

8,96

8,57

Dari Gambar 3.9 terlihat bahwa skor persepsi kepuasan atas layanan bidang hukum dan komunikasi sebesar 8,67 telah melebihi target 8 dan dapat diartikan bahwa layanan Biro Hukum dan Komunikasi telah memenuhi harapan stakeholders, terutama pada layanan bantuan hukum yang mencapai skor tertinggi 9,17.

Perkembangan target dan realisasi capaian IKU dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Realisasi tahun 2019 dengan skor 8,67 meningkat sebesar 0,35 dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan skor 8,32. Capaian kinerja IKU tahun 2019 sebesar 108,38% meningkat 4,38% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 104%.



pada Biro Hukum dan Komunikasi Periode 2015 - 2019

8,50

9,00

8,00

7,50

7,00

6,50

6,002015 2016 2017 2018 2019

7,00 7,74 7,72 8,07 8,32 8,677,00 7,00 8,00 8,00

Perkembangan Target dan Realisasi Persepsi Kepuasan Layanan pada Biro Hukum dan Komunikasi

Periode 2015–2019


Faktor pendukung capaian kinerja IKU antara lain:

a. Permintaan Penelaahan hukum, bantuan hukum dan legislative drafting dariUnit kerja di lingkungan BPKP, telah dilayani dengan optimal sesuai dengansumber daya yang tersedia, seiring dengan kesadaran masing-masing unitkerja akan manfaat layanan bidang hukum oleh Biro Hukum dan Komunikasi.

b. Pengelolaan Layanan informasi publik dirasakan lebih responsif oleh unitkerja di lingkungan BPKP dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,seiring dengan pemahaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) unit kerja dalam pemenuhan layanan informasi sesuai UU Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Pengelolaan media sosial BPKP telah dapat berjalan dengan baik seiringdengan implementasi pedoman/SOP terkait pengelolaan media sosial BPKP.

d. Inovasi pengelolaan manajemen isu berupa penyusunan pedoman dan SOPuntuk mengidentifikasi gap kinerja organisasi dengan persepsi dan ekspektasidari stakeholders, serta tersedianya informasi strategis bagi pimpinan terkaitisu pengawasan untuk bahan masukan pengambilan keputusan.

Strategi untuk mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kecepatan pelayanan dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

b. Mengusulkan peningkatan kompetensi SDM dalam bidang hukum dankomunikasi melalui diklat, pelatihan dan sertifikasi bidang teknis.


c. Mengusulkan pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Kehumasan untukpembinaan kompetensi secara berjenjang dan simultan bagi SDM komunikasiserta mengakomodasi penerimaan 33 orang CPNS tahun 2019 bidangPengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi yang berlatar belakangpendidikan jurusan komunikasi.

d. Melanjutkan pembuatan aplikasi PPID untuk memudahkan koordinasidengan PPID unit Kerja sehingga meningkatkan kecepatan dan keakuratanlayanan informasi serta meminimalkan permohonan informasi yang tidakditindaklanjuti.

e. Mengusulkan rebranding website bpkp.go.id meliputi tampilan, menu, dan navigasi.

f. Mengusulkan penyediaan sarana infrastruktur cloud untuk mendukungdatabase hasil peliputan baik foto, video, dan animasi.

5. PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN SETMA PADA BIRO UMUM

IKU tersebut menggambarkan tingkat kepuasan stakeholders terhadapkualitas layanan Biro Umum yang disediakan melalui layanan ketatausahaan,kerumahtanggaan, dan manajemen BMN.

Pengukuran IKU dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh stakeholdersmeliputi pejabat dan pegawai pada Sub Bagian Umum di lingkungan BPKP.

Realisasi capaian IKU tahun 2019 memperoleh skor rata-rata 8,11 atau 101,38%dari target skor 8, dengan rincian setiap jenis layanan sebagaimana disajikanpada Gambar 3.11.

Dari Gambar 3.11 terlihat bahwa skor seluruh layanan pada Biro Umum telahmelebihi 8 menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah puas dengan layananpengelolaan barang dan jasa yang diberikan oleh Biro Umum.


pada Biro Umum Tahun 2019

Persepsi Kepuasan Menurut Jenis Layanan pada Biro Umum Tahun 2019

Rata-rata Persepsi KepuasanLayanan Biro Umum

Layanan Ketatausahaan

Layanan Kerumahtanggaan

Layanan Manajemen BMN

7,00 7,50 8,00 8,50 9,00

8,11

8,02

8,27

8,03


Perkembangan target dan realisasi IKU tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Realisasi tahun 2019 dengan skor 8,11 meningkat sebesar 0,09 dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan skor 8,02. Capaian kinerja IKU tahun 2019 sebesar 101,38% meningkat 1,13% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100,25%.


pada Biro Umum Periode 2015 - 2019

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,002015 2016 2017 2018 2019

7,00 7,53 8,09 8,20 8,02 8,117,00 7,00 8,00 8,00

Perkembangan Target dan Realisasi Persepsi Kepuasan Layanan pada Biro Umum Periode 2015 - 2019


Faktor pendukung keberhasilan layanan Biro Umum antara lain:

a. Pembinaan konservasi energi pada unit kerja di Lingkungan BPKP telahdilakukan secara optimal melalui sosialisasi tata cara pengisian sistempelaporan online penghematan energi dan air.

b. Pemeliharaan BMN telah terlayani dengan responsif.

c. Layanan usulan perencanaan kebutuhan barang milik negara di lingkunganBPKP terakomodasi dengan baik melalui Aplikasi Sistem Informasi ManajemenAset Negara (SIMAN) perencanaan BMN.

d. Pembinaan pengadaan belanja modal dilakukan secara optimal denganpembinaan dan pendampingan tata cara pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis web dantata cara pengadaan secara elektronik melalui Lembaga Pengadaan SecaraElektroknik (LPSE) Kementerian Keuangan.

e. Layanan persediaan barang habis pakai telah terlayani dengan baik denganadanya aplikasi Simonsedia (Sistem Monitoring Persediaan).

Strategi untuk mempertahankan capaian kinerja di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:


a. Meningkatkan layanan poliklinik melalui penggunaan Aplikasi Teman SehatMulti Manfaat (Teman Sehat Mulan), sehingga pengguna poliklinik KantorPusat terlayani dengan cepat, tata kelola persediaan obat akan lebih tertibkarena posisi saldo dapat diketahui secara realtime, dan membantu pimpinanmenyiapkan database riwayat kesehatan pegawai dalam membuat kebijakanmutasi/promosi pegawai.

b. Meningkatkan pembinaan kearsipan pada unit kerja di lingkungan BPKPmelalui sosialisasi dan diklat para pegawai arsiparis

Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” didukung capaian kinerja kegiatan MKOT, Pengelolaan SDM, Keuangan, Hukum dan Komunikasi serta Umum dijelaskan sebagai berikut:

1. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIRO MKOT

Kegiatan Biro MKOT dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi Perencanaan,Pemantauan, dan Pelaporan kinerja, Penyelenggaraan SPIP dan ReformasiBirokrasi serta penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kelola di lingkungan BPKPdengan lima indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana terlihat pada Tabel3.13.

Tabel 3.13.Capaian Kinerja Kegiatan

Biro MKOT Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan

Bulan 12

6

22

9

8

12

6

22

9

8

100

100

100

100

100

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Output Tahun 2019

Target Realisasi %

1

2

3

4

5

Layanan KoordinasiPerencanaan dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Pemantauandan Evaluasi

Jumlah Dokumen LayananManajemen Organisasi

Jumlah Dokumen LayananReformasi Birokrasi dan SPIP

Jumlah Dokumen Perencanaan

Uraian capaian masing-masing IKK tersebut sebagai berikut:

a. Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi

IKK diukur dengan menghitung jumlah bulan layanan Koordinasi Perencanaandan Evaluasi yang dilaksanakan meliputi kegiatan fasilitasi rapat kerjapimpinan serta kegiatan koordinasi dengan pihak eksternal seperti Bappenas,Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan dan koordinasi dengan unitkerja internal BPKP.


Realisasi IKK tahun 2019 sebanyak 12 bulan layanan atau mencapai 100% dari target yang merupakan jumlah layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi yang diberikan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019 antara lain:

1) Koordinasi penyusunan Renstra BPKP Tahun 2020 - 2024 dan penyusunandokumen rencana pengawasan dan kinerja tahun 2020 baik denganseluruh unit kerja dan unit Rendal di lingkungan BPKP dan Bappenas.

2) Koordinasi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan RBBPKP tahun 2019 dengan seluruh unit kerja dan Kementerian PAN dan RB.

3) Sekretariat dan bidang Materi rapat kerja nasional pengawasan internaldan rapat kerja BPKP tahun 2019.

b. Jumlah Dokumen Perencanaan

IKK diukur dengan menghitung jumlah dokumen perencanaan BPKP yangdihasilkan selama tahun 2019.

Realisasi IKK sebanyak 6 dokumen atau mencapai 100% dari target tahun2019 yaitu :

1) Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan 5 tahunanberorientasi hasil yang disusun oleh Instansi Pemerintah dengan kerangkautama berupa visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan sehubungandengan tugas dan fungsi dengan memperhitungkan perkembanganlingkungan strategis. Rancangan Renstra BPKP tahun 2020-2024 telahdisampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan surat KepalaBPKP nomor S-747/K/SU/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

2) Rancangan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) BPKP Tahun 2020

Kebijakan Pengawasan (Jakwas) merupakan acuan dalam menentukanarah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategipengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra. Jakwasmerupakan dokumen dengan periode masa tahunan. Dalam rangkameminimalisasi silo dan melaksanakan amanah Perpres 192 Tahun 2014,Rancangan Jakwas BPKP Tahun 2020 melakukan pendekatan KonvergensiPengawasan terhadap Program Prioritas Nasional.

Dalam nomenklatur RKP terdapat 5 Prioritas Nasional (PN) yang dijabarkanmasing-masing 5 Program Prioritas (PP). Sehingga total terdapat 25PP. Program Prioritas kemudian dijabarkan dalam Kegiatan Prioritas(KP). Sesuai Perpres Nomor 61 tahun 2019 BPKP akan melaksanakanpengawasan terhadap 25 PP tersebut. Karena keterbatasan sumber daya,10 PP akan dilakukan pengawasan lintas sektoral secara mendalam dan15 PP akan dilakukan pengawasan melalui mekanisme Continuous Audit –Continuous Monitoring (CACM).


Sebanyak 10 PP yang akan dilakukan pengawasan lintas sektoral secara mendalam adalah:

• PN1- PP1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

• PN1- PP2: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

• PN1-PP3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas danPerkembangan Iptek-Inovasi

• PN2- PP3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmodamendukung Pertumbuhan Ekonomi

• PN3-PP2: Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil danIndustrialisasi

• PN3-PP3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan PenciptaanLapangan Kerja

• PN4-PP1: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas KonsumsiPangan

• PN4-PP3: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan MengutamakanPeningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

• PN5 PP1: Penguatan Kemampuan Pertahanan

• PN5 PP3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi.

3) Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) BPKP Tahun 2020

KAP merupakan Tema Pengawasan yang menjadi acuan kegiatanpengawasan tahunan yang berisi Program Kerja Pengawasan Tahunan(PKPT). KAP diturunkan dari Jakwas BPKP dan Kebijakan TeknisPengawasan (Jatekwas) Kedeputian BPKP. KAP BPKP tahun 2020 di-entry oleh unit Rendal ke dalam aplikasi SIMA Perencanaan dan telahdimanfaatkan dalam penyusunan RKT BPKP tahun 2020.

4) Rencana Kerja (Renja) BPKP Tahun 2020

Renja merupakan dokumen perencanaan periode masa tahunan yangmemuat Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan. Renjamerupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang kemudian akanditurunkan kedalam dokumen penganggaran berupa Rencana Kerja danAnggaran (RKA). Secara nasional, Renja dikoordinasi oleh KementerianPPN/Bappenas melalui aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan danInformasi Kinerja Anggaran). Renja BPKP Tahun 2020 telah di-entry kedalam aplikasi Krisna.

5) Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) BPKP tahun 2020

RKT adalah kumpulan dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan


Program kerja Administrasi Umum (PKAU) yang merupakan penjabaran dari Renja serta KAP. PKPT memuat detail penugasan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP seperti tools penugasan, locus pengawasan, serta periode yang menjadi obyek pengawasan. RKT BPKP tahun 2020 di-entry ke dalam aplikasi SIMA Perencanaan BPKP pada forum RKT BPKP tanggal 2 sampai dengan 6 Desember tahun 2019.

6) Perjanjian Kinerja (Perkin) BPKP Tahun 2019

Perkin BPKP merupakan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansipemerintah (SAKIP) yang ditandatangani oleh Kepala BPKP memuat targetkinerja BPKP tahun 2019. Perkin BPKP tahun 2019 terbit pada tanggal7 Januari 2019 dengan nomor S-8/K/SU/2019.

c. Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi

IKK diukur dari jumlah laporan hasil pemantauan, pelaporan dan analisis

kinerja yang dihasilkan.

Realisasi IKK sebanyak 22 dokumen atau mencapai 100% dari target tahun

2019 terdiri dari:

1) Laporan Kinerja (LKj) BPKP dan Laporan Kinerja Sekretariat Utama masing-masing LKj Tahun 2018, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2019

(8 dokumen).

2) Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006) BPKPTriwulan IV Tahun 2018, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2019

(4 dokumen).

3) Laporan Pelaksanaan RKT BPKP Bulan Januari 2019.

4) Bahan Nota Keuangan Tahun 2019 dan bahan lampiran pidato Presidenyang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Bappenas

(3 dokumen)

5) Laporan Hasil Self Assessment SAKIP Sekretariat Utama

6) Laporan kegiatan penyiapan bahan evaluasi Program BPKP pada5 Perwakilan BPKP (5 dokumen)

ci. Jumlah Dokumen Layanan Manajemen Organisasi

IKK diukur dari jumlah dokumen yang dihasilkan terkait kegiatan

penyelenggaraan organisasi BPKP.

Realisasi IKK sebanyak 9 dokumen atau mencapai 100% dari target tahun 2019

terdiri dari:

1) Laporan Kegiatan Sosialisasi Perban 1/2019 tentang Standar KerjaPengawasan Interen (SKPI) pada 3 unit kerja (3 Dokumen)


SKPI merupakan standar mutu yang menjadi acuan umum bagi auditor di lingkungan BPKP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang mencakup layanan pemberian keyakinan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) dan layanan konsultansi (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi).

Sosialisasi Peraturan BPKP mengenai SKPI dilaksanakan pada 3 Kantor Perwakilan BPKP, yaitu: Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

2) Surat Kepala BPKP tentang hasil Analisis Beban Kerja dan PerhitunganFormasi (ABKF).

Hasil ABKF meliputi perhitungan beban kerja, bezetting, dan jumlahformasi; serta penyusunan peta jabatan untuk Jabatan Struktural, JabatanFungsional Tertentu (JFT), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) yangdibutuhkan unit kerja pada tahun 2019.

3) Konsep Peraturan BPKP tentang Perubahan Peraturan Kepala BPKPtentang Uraian Jabatan

Penyusunan konsep Peraturan BPKP tentang Uraian Jabatan telah beradapada tahap legislative drafting oleh Biro Hukum dan Komunikasi. Padatahun 2019, dilakukan penyusunan konsep informasi Jabatan Strukturalpada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat BPKP yang disesuaikandengan Organisasi dan Tata Kerja terbaru BPKP sebagaimana diatur dalamPeraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata KerjaBPKP.

4) Konsep Peraturan BPKP tentang Tata Naskah Dinas BPKP

Konsep awal Peraturan BPKP mengenai Tata Naskah Dinas (TND) disusunberdasarkan peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Arsip NasionalRepublik Indonesia (ANRI). Konsep peraturan TND yang baru merupakanpemutakhiran terhadap TND BPKP yang terbit tahun 2013.

5) Laporan Hasil Evaluasi Standard Operating Procedures (SOP)

Laporan ini memuat layanan ketatalaksanaan yang dilakukan oleh BiroMKOT meliputi fasilitasi atas evaluasi mandiri terhadap SOP pada unitkerja.

6) Konsep Peraturan Sekretaris Utama BPKP tentang Peta Proses Bisnis BPKP

Biro MKOT mengoordinasi dan memfasilitasi penyusunan Peta Relasidan Peta Lintas Fungsi untuk Peta Proses Bisnis BPKP pada level instansidan Level 1. Penyusunan konsep peraturan Setma mengenai Peta ProsesBisnis BPKP telah melalui proses legislative drafting oleh Biro Hukum danKomunikasi BPKP dan menunggu persetujuan Setma untuk diterbitkan.

7) Laporan Hasil Kajian Kelembagaan pada Perwakilan BPKP

Layanan keorganisasian yang dilakukan meliputi fasilitasi evaluasi mandiri


terhadap struktur kelembagaan pada 9 Kantor Perwakilan BPKP tipe B. Fasilitasi yang dilakukan antara lain penyusunan dan sosialisasi pedoman serta pengisian kuesioner evaluasi organisasi pada unit perwakilan. Hasil evaluasi kelembagaan mandiri menjadi dasar pelaksanaan kajian kelembagaan yang dilakukan oleh Biro MKOT.

e. Jumlah Dokumen layanan Reformasi Birokrasi dan SPIP

IKK diukur dari jumlah laporan penyelenggaraan SPIP BPKP dan laporanpenyelenggaraan Budaya Kerja BPKP. Realisasi IKK sebanyak 8 dokumen ataumencapai 100% dari target tahun 2019. Realisasi tersebut terdiri dari 4 Laporan Penyelenggaraan SPIP BPKP dan 4 Laporan Budaya Kerja BPKP masing-masinguntuk Triwulan IV Tahun 2018, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun2019.

2. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui perencanaan,pengembangan, dan penilaian kompetensi, pengangkatan dan jabatan, mutasidan pemberhentian, serta manajemen data dan penilaian kinerja SDM dengantiga indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.14.


Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2019


Orang 5.310

3.866

57

6.249

4.590

58

117,68

118,73

101,75

SK

Laporan

Output Tahun 2019

Target Realisasi %

1

2

3

Jumlah Pegawai yang MemilikiKompetensi yang Ditentukan

Jumlah Laporan KegiatanPelayanan Kepegawaian

Jumlah SK PengangkatanPegawai, Kenaikan Pangkatdan Jabatan yang Selesai TepatWaktu

Uraian capaian masing-masing IKK sebagai berikut.

a. Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditentukan

Pegawai yang kompeten dan profesional di setiap bidang tugas pokokorganisasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaanpegawai yang kompeten harus memadai, baik dari segi kuantitas maupunkualitasnya.


Pencapaian kinerja kegiatan diukur dari jumlah pegawai yang mengikuti program pendidikan formal/gelar, pendidikan non-gelar (diklat fungsional dan substantif, sertifikasi profesi, workshop, serta short course dalam dan luar negeri) dalam rangka peningkatan kompetensi. Realisasi output sebanyak 6.249 orang atau 117,68% dari target tahun 2019 sebanyak 5.310 orang yang terdiri dari:

1) Izin Belajar dan Tugas Belajar sebanyak 116 orang,

2) Diklat Teknis Substantif sebanyak 2.759 orang,

3) Workshop sebanyak 682 orang,

4) Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 381 orang,

5) Diklat Pembentukan Auditor Terampil dan Ahli sebanyak 310 orang,

6) Diklat Penjenjangan Auditor Muda dan Auditor Madya sebanyak 344orang,

7) Diklatpim tingkat II, tingkat III dan tingkat IV sebanyak 124 orang, danSeleksi Diklatpim Tingkat I sebanyak 5 orang,

8) Sertifikasi dan TOEFL 1.493 orang,

9) Short course sebanyak 35 orang.

Selain itu Biro SDM juga melaksanakan kegiatan Assessment Center Diklat Calon Auditor Madya sebanyak 160 orang, Peningkatan Kompetensi Pegawai Struktural/Fungsional sebanyak 45 orang dan Asesor sebanyak 30 orang, serta Psikotes Pegawai sebanyak 422 orang.

b. Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yangSelesai Tepat Waktu

Capaian kinerja kegiatan ini diukur dari penerbitan Surat Keputusan (SK)kepegawaian yang selesai tepat waktu.

Realisasi output sebanyak 4.590 SK atau sebesar 118,73% dari target tahun 2019sebanyak 3.866 SK yang terdiri dari:

1) Kenaikan pangkat 942 SK dan mutasi jabatan 758 SK,

2) Kenaikan gaji berkala 797 SK,

3) Pengangkatan CPNS 313 SK, pengangkatan PNS 75 SK, dan pengangkatanAuditor Madya 65 SK,

4) Pemindahan Pejabat Struktural, Korwas, Pejabat Fungsional, pegawaitugas belajar, pegawai DPIL, pemindahan pegawai melimpah, danpenempatan kembali pegawai DPIL 1428 SK,

5) Pengolahan bahan pemberhentian pegawai baik karena pensiun, cuti diluar tanggungan negara, ganti rugi ikatan dinas, dan pemberhentiandengan hormat sebanyak 212 SK.


c. Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian

Capaian kinerja kegiatan ini diukur dari laporan setiap aspek layanan kepegawaiandengan realisasi sebanyak 58 laporan atau sebesar 101,75% dari target 57 laporansebagai berikut:

1) Laporan Pengembangan Aplikasi SMILE (Sistem Manajemen InformasiSDM dengan Layanan Excellent

Aplikasi SMILE merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untukmengelola, memutakhirkan, dan mendokumentasikan data pegawaidalam suatu database yang terpusat.

2) Laporan Pengembangan Aplikasi SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)

Aplikasi SPMT digunakan untuk memutakhirkan unit kerja pegawaihingga ke unit kerja eselon IV sesuai Surat Keputusan dan Nota Dinas yangberlaku dan mengintegrasikan ke dalam database aplikasi SIMA, sehinggamemudahkan dalam menyusun perencanaan penugasan.

3) Laporan Pengembangan Aplikasi SITMAP (Sistem Informasi Talent ManagementPegawai) dan PROMAP (Promosi dan Mutasi Pegawai),

Aplikasi SITMAP dan PROMAP dimaksudkan untuk memroses mutasi,promosi, dan manajemen talenta sesuai dengan peraturan yang berlaku,menerbitkan SK Mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai,membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan mutasi, sertamemastikan kesesuaian antara formasi Analisis Beban Kerja dan Fungsi(ABKF) dengan bezetting.

4) Laporan pengelolaan kepegawaian sebanyak 15 laporan yaitu Laporan ManajemenKinerja Pegawai, Laporan Pola Karier (2 laporan), Laporan MonitoringPenilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS (2 laporan), Laporan Evaluasi Jabatan, LaporanPeningkatan Kompetensi (2 laporan), Laporan Penyusunan SOP PenyelenggaraanForum/kegiatan Kepegawaian, Laporan Monitoring Pengembangan PegawaiBerbasis Kompetensi, Laporan rekonsiliasi data kepegawaian, dan LaporanStatistik Pegawai (4 laporan),

5) Laporan berkala Biro SDM sebanyak 33 laporan yaitu Laporan Bulanan pelaksanaanRKT (8 laporan), Laporan Kinerja Triwulanan (4 laporan), Laporan PP 39/2006 (4laporan), Laporan PKS (4 laporan), Laporan SPIP (4 laporan), dan Laporan BudayaOrganisasi (4 laporan), Laporan Dukungan LAKIP Sekretariat Utama, LaporanGerakan Disiplin Nasional (4 laporan),

6) Laporan Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebanyak 4laporan,

7) Laporan Buku Merah, Laporan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor(JFA) serta Laporan Pengelolaan Izin Luar Negeri dan Cuti Besar menjalankanIbadah.


3. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA BIRO KEUANGAN

Kegiatan Biro Keuangan dilaksanakan melalui pengelolaan anggaran dan SistemAkuntansi Pemerintah dengan empat indikator kinerja kegiatan sebagaimanadisajikan pada Tabel 3.15

Tabel 3.15.Capaian Kinerja Kegiatan Biro Keuangan

Tabel 3.15.Capaian Kinerja Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2019


Pelaporan Keuangan

Pelaksanaan Anggaran

Penganggaran

Layanan Keuangan

Laporan

Laporan

Kegiatan

Kegiatan

63

12

40

8

63

12

40

8

100,00

100,00

100,00

100,00

3.

2.

1.

4.

Target Realisasi

Output Tahun 2019

%

Uraian capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Penganggaran

IKK “Penganggaran” diukur dengan menghitung jumlah dokumen pengusulananggaran yang dihasilkan selama tahun anggaran berjalan.

Realisasi Tahun 2019 sebanyak 40 dokumen atau mencapai 100% dari targetyang ditetapkan, terdiri dari terdiri dari 1 DIPA Induk BPKP Tahun 2020 dan39 DIPA Satuan Kerja di lingkungan BPKP.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian output antara lain penyusunan RKA/DIPA BPKP Tahun 2020 (Pagu Rp 1.860.968.834.000,00), Revisi RKA/DIPA BPKP Tahun 2019 yang akan diajukan ke Sekretariat Utama dan/atau Kementerian Keuangan, Penyiapan Bahan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI, Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) pada Biro Keuangan, penyusunan Usulan Revisi PP PNBP BPKP serta Monitoring dan Evaluasi RKA BPKP.

b. Pelaksanaan Anggaran

IKK “Pelaksanaan Anggaran” diukur berdasarkan jumlah bulan layananVerifikasi, Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai dalam rangkapencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan bagi unit kerja dilingkungan Kantor Pusat BPKP, khusus untuk Pengelolaan Belanja Pegawai.


Realisasi IKK sebanyak 12 bulan atau 100% dari target yang merupakan layanan pelaksanaan anggaran bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan evaluasi atas proses pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan Kantor Pusat BPKP, pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, sosialisasi pelaksanaan anggaran dan rekonsiliasi realisasi anggaran dengan unit kerja di lingkungan BPKP dan KPPN.

c. Pelaporan Keuangan

IKK “Pelaporan Keuangan” diukur berdasarkan jumlah Laporan KeuanganBPKP yang disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yangberlaku, serta laporan lainnya yang mendukung pelaksanaan pengelolaankeuangan. Realisasi tahun 2019 sebanyak 63 laporan atau 100% dari target,yaitu:

1) Laporan Keuangan BPKP, Laporan Keuangan Kantor Pusat BPKP, danLaporan Keuangan Eselon I BPKP (9 laporan).

2) Laporan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) semesterI dan semester II (2 laporan).

3) Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran (Indikator Kinerja PenyerapanAnggaran/IKPA) sebanyak 12 laporan

4) Laporan PNBP Tahun 2019 (3 laporan).

5) Laporan Penerimaan Hibah BPKP Tahun 2019 (2 laporan).

6) Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAI pada unitkerja Perwakilan BPKP (10 laporan).

7) Laporan Kegiatan Pendampingan Audit BPK-RI (3 laporan).

8) Laporan Pengembangan Kompetensi Pegawai (SDM) Biro Keuangan

9) Laporan berkala Biro Keuangan sebanyak 18 laporan yaitu laporankinerja (4 laporan), Laporan Monitoring RKT (8 laporan), LaporanSPIP (3 laporan), dan Laporan Budaya Kerja (3 laporan).

d. Layanan Keuangan

IKK “Layanan Keuangan” diukur berdasarkan jumlah bulan Layanan Keuanganbagi Kepala BPKP, Sekretariat Utama, dan Kedeputian di lingkungan KantorPusat BPKP. Bagian Layanan Keuangan baru terbentuk setelah reorganisasiBPKP pada Bulan April 2019, dan kegiatan layanan keuangan mulai beroperasiefektif pada Bulan Mei 2019.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) bulan layanan atau mencapai100% dari target tahun 2019. Kegiatan Layanan Keuangan yang dilaksanakanmeliputi pemberian layanan dan penyiapan bahan penganggaran bagi Kepala


BPKP dan layanan Pelaksanaan Anggaran kegiatan Kepala BPKP serta pejabat Eselon I.

4. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI

Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi dilaksanakan melalui pembinaan hukumdan pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan empat indikatorkinerja kegiatan sebagaimana pada Tabel 3.16.


Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2019


Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2019


Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Publik

Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum

Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi

Laporan

Laporan

Kegiatan

Kegiatan

31

30

15

1

31

30

15

11

100,00

100,00

100,00

100,00

3.

2.

1.

4.

Target Realisasi

Output Tahun 2019

%

Uraian capaian masing-masing IKK adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan PenyebarluasanPeraturan Perundang-undangan

IKK diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan,pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Realisasi IKK tahun 2019 sebanyak 15 kegiatan atau mencapai 100% dari targetdengan rincian sebagai berikut:

1) Penyusunan Himpunan Peraturan BPKP Tahun 2018.

2) Pembahasan Abstrak Peraturan Perundang-undangan.

3) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional danPeraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP (4 kegiatan).

4) Pembahasan Peraturan Perundang-undangan (legislative drafting) ProdukHukum BPKP (2 laporan).

5) Penyusunan, Analisis, dan Pembahasan Legislative Drafting Perjanjian/ Kontrak/MoU BPKP (2 kegiatan).

6) Pembahasan Deskripsi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan/Rancangan(2 kegiatan).


7) Harmonisasi dan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan.

8) Pembinaan, dan Evaluasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, NotaKesepahaman/Perjanjian Kerja sama di Perwakilan BPKP (2 kegiatan).

b. Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum

IKK diukur dengan menghitung jumlah laporan Penelaahan Hukum danPenanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan.

Realisasi IKK tahun 2019 sebanyak 30 laporan atau mencapai 100% dari targetdengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapat Hukum (legal opinion) sebanyak 16 laporan

Topik permasalahan yang sering dimintakan pendapat hukum dari unitkerja adalah permasalahan barang milik negara/barang milik daerah,pengadaan tanah, analisis penerapan peraturan perundang-undangan,permintaan salinan laporan hasil audit, penyelesaian permasalahankontrak bisnis/pengadaan barang/jasa, permasalahan dalam kontrakpenyesuaian harga, permasalahan kepegawaian, permasalahan hukumyang dihadapi pegawai BPKP, dan permasalahan mengenai ketentuan JFAdan angka kreditnya.

2) Laporan Penanganan perkara Gugatan (8 laporan) meliputi penangananperkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri, gugatan tata usaha negaradi Pengadilan Tata Usaha Negara, dan praperadilan di Pengadilan Negeri,mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali

3) Laporan Pendampingan terhadap Pegawai BPKP yang memberikanKeterangan sebagai Saksi/Ahli baik di hadapan penyidik Kepolisian/Kejaksaan/KPK, maupun di PersidanganTindak Pidana Korupsi diPengadilan Tipikor.

4) Laporan kegiatan penyusunan masukan atas konsep tanggapan BPKP.

5) Laporan penyuluhan/diskusi permasalahan hukum di Kantor PerwakilanBPKP

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

• Diskusi hukum dan pembinaan serta evaluasi penyusunan peraturanperundang-undangan/nota kesepahaman/perjanjian kerja samauntuk membahas permasalahan hukum yang terjadi pada unit kerjaguna mendapat solusi terbaik

• Pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan agar sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Penyuluhan penyusunan nota kesepahaman/ perjanjian kerja samayang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP.

6) Laporan pengajuan upaya hukum kasasi atas gugatan perdata


7) Laporan pengajuan kontra memori kasasi atas perkara gugatan (2 laporan)

Selain kegiatan di atas, Biro Hukum dan Komunikasi juga memberikan layanan penyusunan legislative drafting produk hukum BPKP/perjanjian/kontrak/MoU BPKP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, baik dalambentuk Peraturan BPKP, Peraturan Pimpinan BPKP, Perjanjian/Kontrak/MoUantara BPKP dengan Kementerian/Lembaga /Pemda.

c. Layanan Komunikasi dan Informasi Publik

IKK diukur dari jumlah laporan layanan komunikasi dan informasi publik yangdihasilkan dengan realisasi sebanyak 31 dokumen atau mencapai 100% daritarget tahun 2019 terdiri dari:

1) Laporan Monitoring Pengelolaan Website Bulan Januari s.d. Desember2019 sejumlah 12 Laporan;

2) Laporan Penyusunan Warta Pengawasan Edisi I s.d. IV (4 Laporan);

3) Laporan Pelaksanaan Layanan Kehumasan Triwulan I s.d. IV (4 Laporan);

4) Laporan Monitoring Opini Publik Triwulan I s.d. IV (4 Laporan);

5) Laporan Kompilasi Layanan Informasi Semester I dan II (2 laporan);

6) Laporan Pelaksanaan Pameran Ministry Goes to PKN STAN;

7) Laporan Kegiatan Pameran dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2019

8) Laporan FGD Strategi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik BPKPTahun 2019 dan Laporan FGD Komunikasi Publik (2 laporan)

9) Laporan Koordinasi Pengelolaan Kehumasan dan Kunjungan LapanganBagi CPNS Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi ke Perwakilan Banten.

d. Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi

Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi ini merupakanpelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, pengelolaan kepegawaiandan pengelolaan keuangan. IKK diukur dari jumlah Kegiatan PenyusunanProgram/Rencana Kerja dan Evaluasi yang dihasilkan. Realisasi tahun 2019sebanyak 1 kegiatan atau 100% dari target.

5. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIRO UMUM

Kegiatan bidang umum dilaksanakan melalui pembinaan administrasi danpengelolaan perlengkapan serta pengadaan dan penyaluran sarana danprasarana BPKP dengan enam IKK sebagaimana disajikan pada Tabel 3.17.



Biro Umum Tahun 2019


Biro Umum Tahun 2019


Kendaraan Bermotor

Dukungan Mnajemen Kantor Pusat BPKP

Layanan Kerumahtanggaan

Pembangunan/Renovasi Gedungdan Bangunan

Peralatan Fasilitas Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit

Bulan Layanan

Bulan Layanan

M2

Unit

Unit

82

12

12

523,36

622

484

82

12

12

523,36

620

485

100,00

100,00

100,00

100,00

99,68

100,21

3.

2.

1.

6.

5.

4.

Target Realisasi

Output Tahun 2019

%

Uraian capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut sebagai berikut.

a. Layanan Kerumahtanggaan

IKK diukur dengan menghitung terlaksananya layanan kerumahtanggaanantara lain layanan operasional perkantoran, layanan peralatan dan saranaprasarana kantor serta layanan kesehatan pegawai BPKP.

Realisasi IKK sebanyak 12 bulan layanan atau mencapai 100% dari targettahun 2019 dihitung dari terlaksananya layanan kerumahtanggaan bulanJanuari sampai dengan Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

1) Layanan operasional perkantoran dan pimpinan.

2) Langganan daya dan jasa.

3) Pemeliharaan gedung dan bangunan, kendaraan bermotor serta saranadan prasarana kantor.

4) Jasa keamanan, kebersihan, pengemudi, dan pramubhakti.

5) Layanan kesehatan pegawai.

6) Layanan kesekretariatan dan protokoler.

b. Dukungan Manajemen Kantor Pusat BPKP

IKK diukur dengan menghitung terlaksananya kegiatan/aktivitas dukunganmanajemen untuk kantor pusat BPKP.

Realisasi IKK sebanyak 12 Bulan Layanan atau mencapai 100% dari targettahun 2019 berupa pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen untuk kantor


pusat BPKP Bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sebagai berikut:

1) Pengelolaan persuratan, kearsipan, penggandaan, dan pengelolaan SDMBiro umum.

2) Pengelolaan layanan Internal dan kegiatan Pemeliharaan.

3) Koordinasi manajemen aset dan sarana prasarana.

4) Perencanaan kebutuhan BMN, belanja modal, RKA dan kinerja Biro Umum.

5) Pengelolaan, penyaluran, dan inventarisasi BMN serta pengelolaanpengadaan barang dan jasa.

c. Kendaraan BermotorIKK diukur berdasar realisasi pengadaan jumlah kendaraan bermotor. Realisasi

tahun 2019 sebanyak 82 unit kendaraan bermotor operasional kantor atau

mencapai 100% dari target terdiri dari 52 unit kendaraan bermotor roda

empat dan 30 unit kendaraan bermotor roda dua.

d. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

IKK diukur berdasarkan realisasi jumlah perangkat pengolah data dan

komunikasi.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 484 unit atau mencapai 100,21% dari

target sebanyak 485 unit alat pengolah data dan komunikasi. Rincian alat

pengolahan data dan komunikasi selengkapnya disajikan pada lampiran 6.

e. Peralatan Fasilitas Perkantoran

IKK diukur berdasar ketersediaan jumlah peralatan fasilitas perkantoran.

Realisasi output sebanyak 620 unit atau mencapai 99,68% dari target

sebanyak 622 unit peralatan fasilitas perkantoran. Rincian peralatan fasilitas

perkantoran selengkapnya disajikan pada lampiran 6.

f. Pembangunan/Renovasi Gedung dan BangunanIKK diukur dengan menghitung realisasi atas pembangunan/renovasi gedung

dan bangunan kantor dan rumah dinas.Realisasi indikator kinerja sebanyak 523,36 m2 atau mencapai 100% dari target

terdiri dari renovasi gedung Kantor Pusat seluas 243 m2, pekerjaan pagar

rumah jabatan Kepala BPKP seluas 237 m2, dan pekerjaan pembangunan pos

jaga seluas 43,36 m2.


B. KINERJA LAINNYASelain kinerja seperti yang diuraikan di atas, dalam upaya peningkatan layanan, Setma juga melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan Draf Buku Best Practice Penerapan SPIP BPKP

Buku best practice SPIP membantu unit kerja dalam memahami danmengimplementasikan SPIP. Buku akan dibuat secara komprehensif terhadapseluruh sub unsur SPIP (25 sub unsur, 125 parameter) memotret penyelenggaraan SPIP BPKP secara ringkas namun esensial.

2. Penyusunan Buku Saku Best Practice Reformasi Birokrasi BPKP

Buku Saku Reformasi Birokrasi bermanfaat bagi pegawai dalam mendukung danmenyelenggarakan Reformasi Birokrasi BPKP sehingga dapat mengakselerasipencapaian tujuan organisasi. Buku Saku juga bermanfaat untuk memberikangambaran kepada mitra kerja BPKP tentang penyelenggaraan RB di BPKP.

3. Penyusunan Kamus Pernyataan Risiko di Lingkungan BPKP

Kamus pernyataan risiko akan membantu unit kerja dalam membuat pernyataanrisiko sesuai dengan penetapan konteks yang disepakati oleh manajemen. Saat ini pernyataan risiko yang dibuat oleh unit kerja masih dalam proses validasi untukmenghasilkan kalimat pernyataan risiko yang sederhana namun substansial.

4. Diklat bagi Pegawai Sarjana Hukum di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi , yaitu:

a. Audit Hukum (Legal Audit) yang diselenggarakan di Jimly School of Law andGovernment pada tanggal 9 September s.d. 13 September 2019.

b. Mediator Hukum yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada tanggal22 November s.d. 1 Desember 2019.

5. Forum Komunikasi Publik 2019

Forum Komunikasi dan Informasi Publik BPKP Tahun 2019 bertema “RedefiningPR: Bridging Organization Excellency” menghadirkan narasumber Asmono Wikan(CEO dan Founder PR Indonesia), Firsan Nova (praktisi PR), dan Maya Rachma(praktisi PR). Forum diikuti pengelola komunikasi dan informasi dari seluruh unitkerja BPKP baik pusat maupun perwakilan. Selain menghadirkan narasumber,forum juga diisi kegiatan FGD “Redefining PR di BPKP”.

6. Sertifikasi Public Relations

Sertifikasi PR yang diselenggarakan oleh LSPPRI diikuti oleh tiga orang pejabatstruktural dan lima orang staf Biro Hukum dan Komunikasi pada Sekretariat


Utama. Kegiatan ini terbagi dalam dua skema yaitu Strategic Public Relations dan Public/Media Relations Officer.

7. Sistem Manajemen Isu Pengawasan BPKP (Si Minwas BPKP)

Pembangunan Si Minwas BPKP dilaksanakan guna membangun pengelolaanreputasi yang lebih efektif melalui sistem manajemen isu untuk mengidentifikasi gap kinerja organisasi dengan persepsi dan ekspektasi dari stakeholders, sertatersedianya informasi strategis bagi pimpinan terkait isu pengawasan untukbahan masukan pengambilan keputusan.

8. Sistem Informasi Pemanfaatan Aset (SIPANTAS)

Aplikasi ini berguna untuk membantu layanan Biro Umum dalam halpemanfaatan aset di lingkungan Kantor Pusat BPKP, yang berisi antara lain:

a. Pelayanan pengajuan Rumah Dinas di lingkungan Kantor Pusat BPKP.

b. Pelayanan sewa kendaraan dinas di luar hari kerja bagi pegawai BPKP.

c. Pelayanan peminjaman ruang rapat.

d. Pelayanan sewa gedung, tanah dan bangunan.

9. Aplikasi Teman Sehat Multi Manfaat (Teman Sehat Mulan)

Biro Umum mengembangkan aplikasi Teman Sehat Mulan yang digunakanuntuk membantu pengelolaan poliklinik, antara lain:

a. Mengetahui persediaan stok obat secara realtime.

b. Memonitor ketersediaan obat untuk merencanakan pembelian obatberikutnya

c. Mengetahui data pasien poliklinik beserta riwayat medisnya.

Sebagai unit enabler dalam mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan BPKP, Setma memperoleh pengakuan dari pihak eksternal dengan diterimanya beberapa penghargaan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penghargaan untuk K/L yang meraih opini WTP untuk Laporan KeuanganTahun 2014 - 2018.

Setma berhasil mengawal BPKP meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)berturut-turut sejak 2008 sampai dengan tahun 2019. Prestasi ini tetap bisadipertahankan selama ini atas upaya dan kerja sama dari semua pihak yangterkait di lingkungan BPKP. Pada tahun 2019 BPKP menerima penghargaandari Kementerian Keuangan sebagai K/L yang meraih opini WTP untuk LaporanKeuangan tahun 2014 – 2018.


2. Anugerah Keterbukaan Informasi

BPKP berhasil meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi dengankualifikasi “Menuju Informatif ” pada kategori Lembaga Negara dan LembagaNegara Non Kementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).


Penghargaan ini diraih atas konsistensi layanan informasi BPKP dari tahun sebelumnya dimana penilaian meliputi indikator pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, pelayanan permohonan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta inovasi layanan informasi.

3. Pengelolaan Keuangan Terbaik di Tahun 2018

Pada awal tahun 2019, BPKP menerima penghargaan dari Kementerian Keuanganberupa plakat atas pencapaian Kinerja Terbaik Pengelolaan Anggaran Tahun2018. Adapun penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tersebutadalah berdasarkan evaluasi kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaananggaran. BPKP mendapatkan nilai 100 dan 98,89 untuk dua penilaian diatas.

4. Kementerian Negara/Lembaga Penerima Insentif Atas Pencapaian KinerjaAnggaran Terbaik Tahun 2019

Insentif diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasilpenilaian atas kinerja anggaran yang memiliki nilai kinerja anggaran terbaik.

BPKP ditetapkan sebagai K/L dengan pengelolaan anggaran terbaik dengankategori pagu anggaran kecil (98,14) dan mendapatkan insentif sebesarRp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dari Kementerian Keuangan.


5. Bronze Winner Public Relations Indonesia Awards 2019 kategori Media Sosialsub kategori Lembaga

Penghargaan dari Public Relations Indonesia ini diraih atas peningkatan kinerjaBPKP dalam pengelolaan media sosial resmi baik Instagram, Twitter, Facebookdan Youtube yang dinilai telah mendukung peningkatan reputasi BPKP danPemerintah pada umumnya.

6. Silver Winner Insan PR Indonesia 2019

Penghargaan dari Public Relations Indonesia ini diberikan kepada KepalaSubbagian Komunikasi Publik BPKP dalam kategori Kepala Subbagian Humas.


Penilaian meliputi enam aspek kinerja yaitu relasi dengan pihak eksternal, relasi dengan pihak internal, relasi dengan media, pengelolaan event, keprotokolan, dan pengelolaan siaran pers dan konferensi pers.

7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Awards 2019 Kategori Penilaian KompetensiTingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

BKN Awards diberikan kepada BPKP yang diwakili oleh Setma BPKP karenakomitmen BPKP dalam meningkatkan kualitas manajemen ASN gunamendukung pengawasan intern yang handal.


C. REALISASI KEUANGANAnggaran Setma tahun 2019 sebesar Rp369.235.095.000,00, dengan realisasi sebesar Rp365.676.729.867,00 atau 99,04% yang seluruhnya digunakan untuk mencapai target IKU pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP. Anggaran dan realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18.Anggaran dan Realisasi Keuangan Setma

Per Jenis Belanja Tahun 2019

Tabel 3.18.Anggaran dan Realisasi Keuangan Setma

Per Jenis Belanja Tahun 2019

No. Jenis Belanja Anggaran Realisasi %

Jumlah 369.235.095.000

28.431.415.000

72.521.758.000

268.281.922.000

Belanja Modal

Belanja Barang

Belanja Pegawai

3.

2.

1.

365.676.729.869

27.957.636.739

71.531.041.397

266.188.051.731

99,04

98,33

98,63

99,22

Tabel 3.18 menunjukkan bahwa rata-rata realisasi per jenis belanja mencapai lebih dari 97% dibanding pagu anggaran.

BAB IV PENUTUP

L aporan Kinerja Sekretariat Utama (Setma) Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanat yang diemban Setma selama tahun 2019.

Dalam tahun 2019, Setma menetapkan sasaran program “ Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama”. Keberhasilan program ini diukur melalui persepsi kepuasan layanan Setma dengan target nilai 8 pada skala likert 1-10. Target skor 8 pada tahun 2019 masih sama dengan target tahun 2018.

Persepsi Kepuasan Layanan Setma tahun 2019 memperoleh skor 8,32 atau mencapai 104% dari target skor tahun 2019 sebesar 8. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Setma sebagai enabler telah memenuhi aspek pelayanan yang diperlukan oleh stakeholders dalam mendukung kegiatan pengawasan BPKP. Layanan Setma meliputi layanan pada lima biro yaitu layanan Biro MKOT, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Komunikasi, serta layanan pada Biro Umum.

Berdasarkan hasil survei, k inerja seluruh layanan telah mencapai target sebagai berikut :

1. Layanan Biro MKOT memperoleh skor 8,03 atau 100,38% dari targetskor 8. Layanan yang diberikan meliputi layanan: fasilitasi perencanaanpengawasan, pemantauan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan SPIP,penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, serta penyelenggaraan organisasidan tata kelola.

2. Layanan SDM memperoleh skor 8,25 atau mencapai 103,13% dari target 8.Layanan pengelolaan SDM yang diberikan meliputi layanan: manajemendata pegawai, penilaian kinerja pegawai; mutasi dan pemberhentian;pengangkatan dan kenaikan jabatan; perencanaan, pengembangan, danpenilaian kompetensi.

3. Layanan Keuangan memperoleh skor 8,55 atau 106,88% dari target skor



8. Layanan yang diberikan meliputi layanan: penganggaran, pengelolaankeuangan dan pelaksanaan anggaran, serta pelaporan keuangan.

4. Layanan Hukum dan Komunikasi memperoleh skor 8,67 atau mencapai108,38% dari target skor 8. Layanan yang diberikan meliputi layanan:penelaahan hukum, bantuan hukum, pengelolaan peraturan perundang-undangan di laman BPKP, penyusunan legislative drafting atas peraturan/kebijakan Pimpinan BPKP dan penyusunan MoU/Nota Kesepahaman, sertakomunikasi dan informasi publik.

5. Layanan Umum memperoleh skor 8,11 atau 101,38% dari target skor 8.Layanan yang diberikan meliputi layanan: ketatausahaan, kerumahtanggaan,dan manajemen BMN.

Strategi untuk mempertahankan layanan Sekretariat Utama sebagai enabler antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman pegawai dalammelaksanakan tugas sehari-hari dengan mengintensifkan penyelenggaraanPKS dan mengikutsertakan pegawai Setma dalam workshop serta DiklatTeknis Substansi.

2. Memfasilitasi dan mengawal pengembangkan integrasi IT di l ingkunganBPKP.

Sumber daya yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja Setma berupa dana sebesar Rp365.676.729.867,00 atau 99,04% dibandingkan dengan anggaran Rp369.235.095.000,00, dan SDM sebanyak 74.311 OH atau 98,25% dari rencana sebanyak 75.638 OH. IKU Setma telah dicapai secara efisien baik dari sisi penggunaan dana maupun SDM. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 104% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 99,04% dan capaian OH sebesar 98,25%.

Demikian laporan kinerja ini disajikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan amanat yang diemban oleh Setma BPKP.

Lampiran

CA

PAIA

N IN

DIK

ATO

R KI

NER

JA U

TAM

A D

AN

AN

ALI

SIS

EFIS

IEN

SI P

ENG

GU

NA

AN

SU

MBE

R D

AYA

TA

HU

N 2

019

SEKR

ETA

RIAT

UTA

MA

BPK

P

CAPA

IAN

IND

IKAT

OR

KIN

ERJA

UTA

MA

DA

N A

NA

LISI

S EF

ISIE

NSI

PEN

GG

UN

AA

N S

UM

BER

DAY

A T

AH

UN

201

9SE

KRET

ARI

AT U

TAM

A B

PKP

Indi

kato

r Kin

erja

Uta

ma

Satu

anTa

rget

Real

isas

iPr

ogra

mD

ana

(Rp)

E�si

ensi

Sum

ber D

aya

Pagu

Real

isas

i%

23

45

7

8

6=5/

4

SDM

(OH

)D

ana

%Ca

paia

nKi

nerj

a (%

)

913

1415

10=9

/8

Ters

edia

nya

Duk

unga

nTe

knis

Kep

uasa

n at

asPe

laya

nan

Sekr

etar

iat U

tam

a

Pers

epsi

Kep

uasa

n La

yana

nSe

kret

aria

t Uta

ma

Skal

a Li

kert

1-10

8,00

8,32

104,

00

Duk

unga

nM

anaj

emen

dan

Pela

ksan

aan

Tuga

s Tek

nis

Lain

nya

BPKP

369.

235.

095.

000

365.

676.

729.

867

99,0

498

,25

369.

235.

095.

000

365.

676.

729.

867

99,0

498

,25

E�si

enE�

sien

Sasa

ran

Stra

tegi

s/Pr

ogra

m

1

Jum

lah

Targ

et

11

75.6

38

75.6

38

Real

isas

i

12

74.3

11

74.3

11

SDM

(OH

)

Lam

pira

n 1/

1-1

PERB

AN

DIN

GA

N R

EALI

SASI

DA

N C

APA

IAN

IKU

TA

HU

N 2

019

DEN

GA

N T

AH

UN

201

8

SEKR

ETA

RIAT

UTA

MA

BPK

P

PERB

AN

DIN

GA

N R

EALI

SASI

DA

N C

APA

IAN

IKU

TA

HU

N 2

019

DEN

GA

N T

AH

UN

201

8SE

KRET

ARI

AT U

TAM

A B

PKP

Indi

kato

r Kin

erja

Uta

ma

Satu

anRe

alis

asi

2018

Real

isas

i20

19Ca

paia

n 20

18Ca

paia

n 20

19Ke

naik

anCa

paia

n

23

45

78

6=5-

4

Kena

ikan

Real

isas

i

9=8-

7

Ters

edia

nya

Duk

unga

nTe

knis

Kep

uasa

n at

asPe

laya

nan

Sekr

etar

iat U

tam

a

Pers

epsi

Kep

uasa

n La

yana

nSe

kret

aria

t Uta

ma

Skal

a Li

kert

1-10

8,12

8,32

0,20

101,

5010

4,00

2,50

Duk

unga

nM

anaj

emen

dan

Pela

ksan

aan

Tuga

sTe

knis

Lai

nnya

BPK

P

Sasa

ran

Stra

tegi

s/Pr

ogra

m

1

Jum

lah

10

Prog

ram

Lam

pira

n 2/

1-1

CA

PAIA

N K

INER

JA K

EGIA

TAN

TA

HU

N 2

019

SEK

RETA

RIAT

UTA

MA

BPK

P

CAPA

IAN

IND

IKAT

OR

KIN

ERJA

UTA

MA

DA

N A

NA

LISI

S EF

ISIE

NSI

PEN

GG

UN

AA

N S

UM

BER

DAY

A T

AH

UN

201

9SE

KRET

ARI

AT U

TAM

A B

PKP

Indi

kato

r Kin

erja

Uta

ma

Sasa

ran

kegi

atan

Indi

kato

r Kin

erja

Keg

iata

nSa

tuan

Bula

n

%Ta

rget

Real

isas

i

Dan

a (R

p)

Pagu

Real

isas

i%

23

45

76

%

913

14=1

3/12

10

Sasa

ran

Stra

tegi

s/Pr

ogra

m

1

Targ

et

11=1

0/9

Real

isas

i

12

SDM

(OH

)

Ters

edia

nya

Duk

unga

n Te

knis

Laya

nan

Koor

dina

siPe

renc

anaa

n da

n Ev

alua

si

Pera

seps

i Kep

uasa

nLa

yana

n Ke

setm

aan

(Ska

la L

iker

t 1-1

0)

Men

ingk

atny

a Ku

alita

s si

stem

Aku

ntab

ilita

s Ki

nerja

8=7/

6

1212

100,

0098

,83

3.25

33.

339

108,

331.

904.

924.

000

1.88

2.71

1.00

1

Dok

umen

Jum

lah

Dok

umen

Pem

anta

uan

dan

Eval

uasi

2222

100,

0099

,52

4.05

64.

058

100,

0594

3.62

2.00

093

9.13

4.71

0

Dok

umen

Jum

lah

Dok

umen

Per

enca

naan

66

100,

0099

,55

2.34

12.

185

102,

6477

6.58

5.00

077

3.09

7.64

2

Dok

umen

Jum

lah

Dok

umen

Lay

anan

Refo

rmas

i Biro

kras

i dan

SPI

P8

810

0,00

96,1

62.

537

2.62

010

3,27

469.

901.

000

451.

856.

658

Dok

umen

Jum

lah

Dok

umen

Lay

anan

Man

ajem

en O

rgan

isas

i9

910

0,00

99,6

92.

305

2.31

510

0,43

595.

219.

000

593.

403.

160

Dok

umen

Peng

angg

aran

4040

100,

0099

,66

2.84

42.

844

100,

001.

020.

312.

000

1.01

6.79

8.81

8

Bula

nPe

laks

anaa

n A

ngga

ran

1212

100,

0099

,22

4.76

64.

740

99,4

526

9.36

2.49

3.00

026

7.25

5.93

3.58

9

Lapo

ran

Pela

pora

n Ke

uang

an63

6310

0,00

99,8

32.

607

2.60

710

0,00

770.

100.

000

768.

769.

499

Bula

nLa

yana

n Ke

uang

an8

810

0,00

96,4

82.

322

2.08

589

,79

9.44

3.65

8.00

09.

111.

044.

509

Ora

ngJu

mla

h Pe

gaw

ai y

ang

Mem

iliki

Kom

pete

nsi y

ang

Dite

ntuk

an

Men

ingk

atny

a Ko

mpe

tens

ida

n In

tegr

itas

Pega

wai

Pem

bina

an d

an P

enge

lola

anKe

uang

an

5.31

06.

249

117,

6898

,75

10.5

5010

.046

95,2

27.

299.

673.

000

7.20

8.73

3.72

6

Lapo

ran

Jum

lah

Lapo

ran

Kegi

atan

Pela

yana

n Ke

pega

wai

an57

5810

1,75

99,3

65.

386

5.16

695

,92

1.40

1.67

3.00

01.

392.

733.

750

SK

Jum

lah

SK P

enga

ngka

tan

Pega

wai

, Ken

aika

n Pa

ngka

tda

n Ja

bata

n ya

ng S

eles

aiTe

pat W

aktu

3.86

64.

590

118,

7399

,76

8.64

08.

475

98,0

915

.984

.212

.000

15.9

45.9

76.3

63

Sub

Jum

lah

Laya

nan

Biro

MKO

T98

,93

14.4

9214

.517

100,

174.

690.

251.

000

4.64

0.20

3.17

1

Sub

Jum

lah

Laya

nan

Biro

SD

M99

,44

24,5

7623

.687

96,3

824

.685

.558

.000

24.5

47.4

43.8

39

Sub

Jum

lah

Laya

nan

Biro

Keu

anga

n99

,13

12.5

3912

.276

97,9

028

0.59

6.56

3.00

027

8.15

2.54

6.41

5

Lam

pira

n 3/

1-2

CAPA

IAN

IND

IKAT

OR

KIN

ERJA

UTA

MA

DA

N A

NA

LISI

S EF

ISIE

NSI

PEN

GG

UN

AA

N S

UM

BER

DAY

A T

AH

UN

201

9SE

KRET

ARI

AT U

TAM

A B

PKP

Indi

kato

r Kin

erja

Uta

ma

Sasa

ran

kegi

atan

Indi

kato

r Kin

erja

Keg

iata

nSa

tuan

Kegi

atan

%Ta

rget

Real

isas

i

Dan

a (R

p)

Pagu

Real

isas

i%

23

45

76

%

913

14=1

3/12

10

Sasa

ran

Stra

tegi

s/Pr

ogra

m

1

Targ

et

11=1

0/9

Real

isas

i

12

SDM

(OH

)

Ters

edia

nya

Duk

unga

n Te

knis

Jum

lah

Laya

nan

Ana

lisis

Peny

usun

an, P

enge

lola

an, d

anPe

nyeb

arlu

asan

Per

atur

anPe

rund

ang-

unda

ngan

Pera

seps

i Kep

uasa

nLa

yana

n Ke

setm

aan

(Ska

la L

iker

t 1-1

0)

Men

ingk

atny

a La

yana

nH

ukum

dal

am M

enca

pai

Kepu

asan

Lay

anan

Kese

smaa

n

8=7/

6

1515

100,

0097

,56

1.89

61.

895

99,9

548

1.62

6.00

046

9.86

4.91

9

Lapo

ran

Jum

lah

Laya

nan

Kehu

mas

anda

n H

ubun

gan

Ant

ar L

emba

ga31

3110

0,00

99,8

31.

120

1.10

398

,48

1.22

0.26

5.00

01.

218.

200.

216

Lapo

ran

Jum

lah

Laya

nan

Pene

laah

anda

n Ba

ntua

n H

ukum

3030

100,

0099

,80

2.25

92.

277

100.

8087

8.44

8.00

087

6.69

4.32

5

Dok

umen

Jum

lah

Dok

umen

Lay

anan

Man

ajem

en O

rgan

isas

i9

910

0,00

99,6

92.

305

2.31

510

0,43

595.

219.

000

593.

403.

160

Uni

tPe

rala

tan

Fasi

litas

Perk

anto

ran

622

620

99,6

899

,34

300

300

100,

004.

865.

263.

000

4.83

2.99

4.11

8

Uni

tPe

rang

kat P

engo

lah

Dat

a da

nKo

mun

ikas

i48

448

510

0,21

93,8

030

030

010

0.00

4.58

9.36

6.00

04.

304.

611.

965

M2

Pem

bang

unan

/Ren

ovas

iG

edun

g Ba

ngun

an52

3,36

523,

3610

0,00

98,4

330

030

010

0,00

1.95

5.18

8.00

01.

924.

400.

656

Bula

nLa

yana

nLa

yana

n Ke

rum

ahta

ngga

an

Ters

elen

ggar

anya

Pem

bina

anAd

min

istr

asi d

an P

enge

lola

anPe

rleng

kapa

n

1212

100,

0098

,57

12.7

8312

.626

98,7

726

.420

.106

.000

26.0

41.0

65.5

77

Uni

tKe

ndar

aan

Berm

otor

8282

100,

0099

,26

300

300

100,

0017

.021

.598

.000

16.8

95.6

30.0

00

Bula

nan

Laya

nan

Duk

unga

n M

anaj

emen

Kan

tor

Pusa

t BPK

P12

1210

0,00

96.7

34.

503

4.48

099

,49

1.76

3.30

3.00

01.

705.

612.

423

Sub

Jum

lah

Laya

nan

Biro

Huk

um d

an K

omun

ikas

i99

,41

5.54

55.

525

99,6

42.

647.

899.

000

2.63

2.22

1.70

3

Sub

Jum

lah

Laya

nan

Biro

Um

um98

,39

18.4

8618

.306

99,0

356

.614

.824

.000

55.7

04.3

14.7

39

JUM

LAH

LAY

AN

AN

SEK

RETA

RIAT

UTA

MA

99,0

475

.638

74.3

1198

,25

369.

235.

095.

000

365.

676.

729.

867

Lam

pira

n 3/

2-2

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2019

DENGAN TAHUN 2018PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018SEKRETARIAT UTAMA BPKP

Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Layanan

3 4

Sasaran Strategis/Program

1

Kenaikan(Penurunan) Capaian

Tersedianya Dukungan TeknisKepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

Layanan Sistem InformasiPerencanaan

DokumenDokumen Evaluasi Perencanaan

DokumenDokumen Perencanaan

DokumenJumlah Dokumen Layanan Reformasi Birokrasi dan SPIP

DokumenJumlah Dokumen Layanan Manajemen Organisasi

BulanPelaksanaan Anggaran

DokumenPenganggaran

LaporanPelaporan Keuangan

BulanLayanan Keuangan

OrangJumlah Pegawai Yang Memiliki Kompetensi Yang Ditentukan

LaporanJumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi

SK

Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan Yang Selesai Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama

2

Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama

Realisasi 2018

12

5

22

5

NA

NA

12

40

42

NA

4.612

90

3.765

Realisasi 2019

12

6

22

6

8

9

12

40

63

8

6.906

56

4.597

-

7

-

1

NA

NA

-

-

21

NA

2.294

(34)

832

Capaian2018

100

100

100

NA

NA

100

100

100

NA NA

108,75

100

92,73

Capaian2019

100

8

100

100

100

100

100

100

100

100

130,06

98,25

118,91

(2.185)

134

(739)

Kenaikan(Penurunan)

Realisasi

NA

NA

-

-

-

-

-

-

KegiatanJumlah layanan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perndang-undangan

LaporanJumlah layanan kehumasan dan hubungan antar lembaga

LaporanJumlah layanan penelaahan dan bantuan hukum (kegiatan hukum/lap)

KegiatanJumlah layanan penyusunan program /rencana kerja dan evaluasi

UnitKendaraan Bermotor

UnitPerangkat Pengolah Data dan Komunikasi

UnitPeralatan Fasilitas Perkantoran

M2Terlaksananya pembangunandan pemeliharaan gedung/bangunan BPKP

Bulanlayanan

Terlaksananya layanan gaji dan tunjangan

LaporanLaporan dukungan manajemen BPKP

Bulanlayanan

Terlaksananya layanan kerumahtanggaan

15

31

30

1

16

184

235

1.639

1

1

15

31

30

1

82

485

620

523,36

NA

12

-

-

-

-

66

301

385

-1.115,64

NA

11

100

100

100

100

100

100

100

100 -

100

100

100

100

100

100

100

100,21

99,68

100

NA

100

NA

-

1 12 11 100 100 -

-

-

0,21

-0,32

-

-

-

Lampiran 4/1-1

PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN BIRO MKOT

Bagian SPIP dan RB mampu memberikan solusi terhadappertanyaan/permasalahan terkait SPIP, RB dan Budaya Kerja 7,99

8,04

8,09

8,05

8,07

8,02

8,02

8,12

8,11

8,17

8,16

8,16

7,98

7,98

7,97

7,96

7,88

7,88

7,86

Unit kerja dapat secara mudah menyampaikan pertanyaan /permasalahanterkait SPIP, RB dan Budaya Kerja melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia

Bagian SPIP dan RB bersikap ramah dalam merespon pertanyaan/permasalahan terkait penyelenggaraan SPIP, RB dan Budaya Kerja

Seluruh bahan referensi Perencanaan pengawasan, disampaikantepat waktu ke unit saudara

Seluruh bahan pada butir 1 disampaikan melalui media yang mudah diakses

Unit saudara mengetahui sarana dan prasarana untuk menyampaikanpermasalahan ke Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan merespon permasalahan Saudara dengan cepat

Bagian Perencanaan merespon permasalahan Saudara dengan ramah danpenjelasan yang cukup

Bagian PPKO telah memberikan pelayanan konsultansi pelaporankinerja (laporan kinerja, laporan PP39, pemantauan output)

Bagian PPKO secara cepat merespon pertanyaan/permasalahanterkait pelaporan kinerja

Bagian PPKO mampu memberikan solusi terhadap pertanyaan/permasalahanterkait pelaporan kinerja

Bagian PPKO bersikap ramah dalam merespon pertanyaan/permasalahanterkait pelaporan kinerja

Bagian PPKO mudah dihubungi oleh unit kerja terkait pelaporan kinerja

Unit kerja dapat secara mudah menyampaikan permasalahan pelaporan kinerjamelalui berbagai saluran komunikasi

Bagian Ortala telah menyusun prosedur kerja yang terkaitfungsi dukungan di BPKP

Bagian Ortala telah menyusun prosedur kerja pengawasan

Bagian Ortala memberikan respon yang cepat dalam memberikanmasukan dan review atas SOP

Unit kerja dapat secara mudah menyampaikan pertanyaan/permasalahanterkait penyusunan prosedur kerja

Bagian Ortala telah memberikan pelayanan konsultasi penyusunan analisisbeban kerja dan formasi

Bagian Ortala telah memberikan pelayanan konsultasi penyusunan analisisjabatan/uraian jabatan

Bagian SPIP-RB telah memberikan pelayanan konsultansimengenai penyelenggaraan SPIP, RB dan Budaya Kerja

Bagian SPIP dan RB mudah dihubungi oleh unitkerja terkait penyelenggaraan SPIP, RB dan Budaya Kerja

Bagian SPIP dan RB secara cepat merespon pertanyaan/permasalahan terkait SPIP, RB dan Budaya Kerja

8,03

8,08

8,20

7,83

Responden:1. Direktur dan Kepala Perwakilan2. Kepala Sub Direktorat PAEP dan Kepala Bagian Tata Usaha3. Korwas P3A, Kasubbag TU Pusat-pusat dan Inspektorat4. PFA, Pegawai Pengelola Data Kinerja, Staf TU5. Satgas SPIP, Satgas RB, dan Satgas Budaya Kerja

Lampiran 5/1-5

PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN BIRO SDM

Lampiran 5/2-5

PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN BIRO KEUANGAN

8.69

8.58

8.59

8.51

8.49

8.33

8.42

8.67

8.39

8.75

8.71Pelayanan Biro Keuangan kepada unit kerja dalam meningkatkan pemahaman proses penyusunan laporan

keuangan selama tahun 2019 melalui pemantauan, evaluasi dan pembinaan (sosialisasi, pelatihan, menjawab pertanyaan, diskusi, dan forum)

Ketersediaan pedoman/petunjuk dan sarana informasi lainnya dalam proses penyusunan DIPA/RKA Tahun 2020

Ketersediaan pedoman/petunjuk dan sarana informasi lainnya dalam proses penyusunanrevisi DIPA/RKA Tahun 2019

Pelayanan Biro Keuangan kepada unit kerja dalam proses penyusunan DIPA/RKA 2020 (mulai dari penyampaianpagu indikatif, pagu anggaran, sampai dengan alokasi anggaran)

Pelayanan Biro Keuangan kepada unit kerja dalam proses Penyusunan Revisi DIPA/RKA 2020(mulai dari penyampaian informasi rencana revisi, pelaksanaan proses revisi, serta jangka waktu

penyampaian dokumen revisi dan penyelesaiannya

Pelayanan Biro Keuangan kepada unit kerja dalam meningkatkan pemahaman proses penganggaran melaluipemantauan, evaluasi dan pembinaan (sosialisasi, pelatihan, menjawab pertanyaan, diskusi, dan forum)

Ketersediaan pedoman/petunjuk dan sarana informasi lainnyadalam proses pelaksanaan anggaran 2019

Pelayanan Biro Keuangan pada unit kerja dalam proses pelaksanaan veri�kasi,perbendaharaan, dan pengelolaan belanja pegawai Kantor Pusat BPKP Tahun 2019

Pelayanan Biro Keuangan kepada unit kerja dalam meningkatkan pemahaman proses pelaksanaan penganggaran melalui pemantauan, evaluasi dan pembinaan (sosialisasi, pelatihan, menjawab pertanyaan,

diskusi, dan forum)

Ketersediaan pedoman/petunjuk dan sarana informasi lainnya dalam perumusankebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan 2019

Pelayanan Biro Keuangan pada unit kerja dalam proses pelaksanaan akuntansi dan penyusunanlaporan keuangan selama tahun 2019

Lampiran 5/3-5

PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI

Seberapa puas Anda terhadap Sarana dan Prasarana dalam hal:[Kenyamanan ruang layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi]

Seberapa puas Anda terhadap Pelayanan Petugas dalam hal:[Kualitas layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

secara keseluruhan untuk mendukung kelancaran tugas/kegiatan]

Seberapa puas Anda terhadap Pelayanan Petugas dalam hal:[Keramahan petugas layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi]

Seberapa puas Anda terhadap Pelayanan Petugas dalam hal: [Insiatif dalam membantu]

Seberapa puas Anda terhadap Pelayanan Petugas dalam hal:[Respon/Kecepatan pemenuhan layanan informasi] 8,56

8,59

8 71,

8,68

8,44

8,41

8,54

8,52

8,57

8,56

8 3,6

8,58

8,54

8,51

8 47,

8, 45

8, 44

Seberapa puas Anda terhadap Sarana dan Prasarana dalam hal:[Kebersihan ruang layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi]

Seberapa puas Anda terhadap Sarana dan Prasarana dalam hal:[Keamanan ruang layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi]

Seberapa puas Anda terhadap Publikasi di Website BPKP:[Ketepatan waktu pemuatan berita hasil liputan Bagian Humas dan HAL]

Seberapa puas Anda terhadap Publikasi di Website BPKP:[Kesesuaian konten berita hasil liputan Bagian Humas dan HAL]

Seberapa puas Anda terhadap Publikasi di Website BPKP:[Kecukupan informasi dalam berita hasil liputan Bagian Humas dan HAL]

Seberapa puas Anda terhadap Publikasi di Majalah Warta Pengawasan[Pemilihan tema majalah]

Seberapa puas Anda terhadap Publikasi di Majalah Warta Pengawasan[Konten dan artikel di dalam majalah]

Seberapa puas Anda terhadap Publikasi di Majalah Warta Pengawasan[Gaya penulisan di dalam majalah]

Seberapa puas Anda terhadap Publikasi di Majalah Warta Pengawasan[Desain dan tata letak majalah]

Seberapa puas Anda terhadap Akun Media Sosial BPKP (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)dalam hal: [Tampilan media sosial BPKP]

Seberapa puas Anda terhadap Akun Media Sosial BPKP (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)dalam hal: [Kecukupan informasi penyampaian tupoksi BPKP]

Seberapa puas Anda terhadap Akun Media Sosial BPKP (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)dalam hal: [Interaksi dan respon administrator dalam menanggapi pertanyaan dan komentar]

Pemanfaatan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan BPKPyang ada di intranet dan website BPKP

Pemanfaatan Buku Himpunan Peraturan BPKP

Pemanfaatan hasil bantuan hukum/penyuluhan, mengenai penanganankasus hukum di dalam maupun di luar persidangan

Ketepatan pelayanan petugas dalam pemberian bantuan hukum/penyuluhan,mengenai penanganan kasus hukum di dalam maupun di luar persidangan

Kecepatan pelayanan petugas dalam pemberian bantuan hukum/penyuluhan,mengenai penanganan kasus hukum di dalam maupun di luar persidangan 9 06,

9 19,

9 14,

7 75,

7 94,

8, 49

8,87

8,75

8,62

8,77

8 6,6

8,59

8,62

8, 65

8 65,

8,63

8,57

Pelayanan petugas dalam dalam penyusunan legislative draftingatas peraturan/kebijakan pimpinan BPKP dan penyusunan MoU/Nota Kesepahaman

Kecepatan pelayanan petugas dalam dalam penyusunan legislative draftingatas peraturan/kebijakan pimpinan BPKP dan penyusunan MoU/Nota Kesepahaman

Ketepatan pelayanan petugas dalam dalam penyusunan legislative draftingatas peraturan/kebijakan Pimpinan BPKP dan penyusunan MoU/Nota Kesepahaman

Pemanfaatan hasil penyusunan legislatif drafting atas peraturan/kebijakanPimpinan BPKP dan penyusunan MoU/Nota Kesepahaman

Aktivitas Kehumasan dan HAL dalam mengelola reputasi BPKP[Menginformasikan kinerja BPKP]

Aktivitas Kehumasan dan HAL dalam mengelola reputasi BPKP[Mengedukasi masyarakat / publik terkait BPKP dan pengawasan internal pemerintah]

Aktivitas Kehumasan dan HAL dalam mengelola reputasi BPKP[Menangani isu-isu nasional yang terkait dengan BPKP dan APIP dari sisi komunikasi]

Kemudahan Koordinasi Publikasi dan Layanan Informasi[Kemudahan dalam berkoordinasi untuk melakukan publikasi atau kegiatan terkait BPKP]

Kemudahan Koordinasi Publikasi dan Layanan Informasi[Kemudahan akses untuk melakukan permintaan informasi]

Seberapa puas Anda terhadap Pelayanan Petugas dalam hal:[Keterampilan petugas peliputan kegiatan]

Seberapa puas Anda terhadap Pelayanan Petugas dalam hal:[Respon/Kecepatan pemenuhan dokumen foto]

Seberapa puas Anda terhadap Pelayanan Petugas dalam hal:[Respon/Kecepatan pemenuhan dokumen video]

Pelayanan petugas dalam pemberian bantuan hukum/penyuluhan,mengenai penanganan kasus hukum di dalam maupun di luar persidangan

Pemanfaatan hasil penelaahaan/pendapat hukum baiksaat ekspose intern maupun melalui surat oleh Unit Kerja

Ketepatan pelayanan pemberian penelaahaan/pendapat hukum baiksaat ekspose intern maupun melalui surat oleh Unit Kerja

Kecepatan pelayanan pemberian penelaahaan/pendapat hukum baiksaat ekspose intern maupun melalui surat oleh Unit Kerja

Pelayanan petugas dalam pemberian penelaahaan/pendapat hukum baiksaat ekspose intern maupun melalui surat oleh Unit Kerja

7,00 7,50 8,00 8,50 9,00

8,95

8,85

9 00,

9 05,

9 28,

9,50

Lampiran 5/4-5

PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN BIRO UMUM

Lampiran 5/5-5

RINCIAN REALISASI OUTPUT PADA BIRO UMUM TAHUN 2019RINCIAN REALISASI OUTPUT PADA BIRO UMUM TAHUN 2019

Jumlah

82

3

No. KeteranganIndikator Kinerja Kegiatan

21

Kendaraan Bermotor1

Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

2


3

Pembangunan/Renovasi Gedung Bangunan

4

Satuan

Unit

4

Rincian

52

5 6

Kendaraan Bermotor Roda Empat

Unit 30 Kendaraan Bermotor Roda Dua

485 Unit 114 PC

Unit 91 Printer Hitam Putih

Unit 82 Printer Warna

Unit 64 LCD Projector

Unit 86 Scanner

Unit 11 Laptop

Unit 7 Papan Tulis Electronic

Unit 5 Monitor

Unit 5 Telepon Satelit + Voucher 50 Unit

Unit 4 Harddisk Eksternal

Unit 2 Scanner Bercode & Qrcode

Unit 2 Hardisk Eksternal

Unit 2 Cloud System Network

Unit 1 Printer Bercode & QRcode

Unit 1 Tripod Video Camera

Unit 1 Network Storage Area

Unit 1 Handheld Penyeimbang Kamera

Unit 1 Hardisk Internal 3,5"3 TB

Unit 1 UPS Server

Unit 1 Oxygen Firensics Suite Detective

Unit 1 Komputer Server Internal

Unit 1 Workstation

Unit 1 Aplikasi Cat

Unit 10620

523,36

Meja Bundar

Unit 1 Frame Videotron

Unit 5 Pengganti Kompresor AC

Set 1 sice

Unit 1 AC Portable

Set 1 Spesker Aktif Ruang Rapat Kepala

Unit 2 Kulkas

Unit 5 Portable Mic Wireless Sound System

Unit 1 Dispenser

Unit 1 Microwave Oven

Set 1 CCTV

Unit 1 Papan Tulis

Unit 1 Water Heater

Unit 1 Air Puri�er

Unit 1 Vacuum Cleaner

Unit 1 Sterilizier

Unit 14 Meja Kerja Pejabat

Unit 14 Kursi Kerja Pejabat

Unit 28 Kursi Hadap Utk Pejabat

Set 18 Sice/Sofa untuk Pejabat

Unit 18 Lemari Arsip Kerja Pejabat

Unit 1 Meja Rapat Oval

Unit 16 Kursi Meja Rapat Oval

Unit 6 AC Split 1 PK

Unit 13 AC Split 1,5 PK


Unit 36 Meja Rapat

Unit 1 TV 55 inc + Bracket

Unit 8 Filing Cabinet/Lemari Arsip

Unit 5 Locker Pegawai

Set 1 Sofa

Unit 1 Wireless Mic

Unit 1 Panaboard

Unit 1 LCD Proyektor

Unit 2 Whiteboard

Unit 70 Meja Kerja

Unit 8 Lemari Partisi

Unit 1 Meja Open Space

Set 8 Meja Kerja Partisi

Set 1 Roller Blind

Set 13 Kursi Kerja

Set 1 Sofa Sice

Unit 12 TV LED

Unit 1 Camera Mirrorles

Unit 1 Gimbal

Unit 1 Shredder

Unit 2 Speaker Aktif

Set 1 Microphone

Unit 3 Laptop


Unit 1 Kamera

Set 1 Lensa Kamera White

Set 1 Lensa Kamera Tele

Unit 1 I Phone utk Drone

Set 2 Tripod

Set 1 Sound System

Set 1 Sound Recording

Set 1 Meja Rapat

Unit 12 Kursi Rapat

Set 1 Partisi Lemari

Unit 1 Pintu Ruang

Set 30 Kubikal

Unit 4 Kursi Cafe Kayu

Unit 1 Meja Mini Bar

Set 1 Partisi

Unit 112 Perbaikan AC Central dan AC Ducting KP

Paket 1 Interior Ruang Kerja Deputi Investigasi

Paket 1 Interior Ruang Kerja Sekretaris Utama

Unit 12 AC Split 2PK+Instalasi

Unit 3 Tensi Meter Digital

Unit 2 Timbangan Berat Badan

Set 1 Sofa Tamu Set

Unit 46 CCTV

Unit 2 AC Portable

Unit 3 Dehumidi�er/Pengatur Kelembaban Suhu

Unit 5 Compresor AC

Unit 1 Brankas

Set 1 Kursi Tamu

Unit 4 Kursi Eselon IV

Unit 2 Sofa Istirahat

Unit 2 Lemari Sekretaris

Unit 1 Lemari Buku

Unit 11 Rak Arsip Besi

Unit 1 Dispenser

Unit 1 Kursi tunggu Pasien

Unit 2 Mesin Finger Print

Unit 1 Lemari Arsip Custom

Unit 1 Sound Recording

M2 243 Renovasi Gedung Kantor Pusat

M2 237 Pagar Rumah Jabatan Kepala BPKP

M2 43,36 Pos Jaga

RINCIAN REALISASI OUTPUT PADA BIRO UMUM TAHUN 2019

Jumlah

82

3


21

Kendaraan Bermotor1


2


3


4

Satuan

Unit

4

Rincian

52

5 6



485 Unit 114 PC




Unit 86 Scanner

Unit 11 Laptop


Unit 5 Monitor











Unit 1 UPS Server



Unit 1 Workstation

Unit 1 Aplikasi Cat

Unit 10620

523,36

Meja Bundar



Set 1 sice

Unit 1 AC Portable


Unit 2 Kulkas


Unit 1 Dispenser


Set 1 CCTV

Unit 1 Papan Tulis

Unit 1 Water Heater



Unit 1 Sterilizier











Unit 36 Meja Rapat




Set 1 Sofa

Unit 1 Wireless Mic

Unit 1 Panaboard


Unit 2 Whiteboard

Unit 70 Meja Kerja




Set 1 Roller Blind

Set 13 Kursi Kerja

Set 1 Sofa Sice

Unit 12 TV LED


Unit 1 Gimbal

Unit 1 Shredder


Set 1 Microphone

Unit 3 Laptop


Unit 1 Kamera




Set 2 Tripod

Set 1 Sound System


Set 1 Meja Rapat

Unit 12 Kursi Rapat


Unit 1 Pintu Ruang

Set 30 Kubikal



Set 1 Partisi







Set 1 Sofa Tamu Set

Unit 46 CCTV

Unit 2 AC Portable


Unit 5 Compresor AC

Unit 1 Brankas

Set 1 Kursi Tamu




Unit 1 Lemari Buku


Unit 1 Dispenser







M2 43,36 Pos Jaga

Lampiran 6/1-3


Jumlah

82

3


21

Kendaraan Bermotor1


2


3


4

Satuan

Unit

4

Rincian

52

5 6



485 Unit 114 PC




Unit 86 Scanner

Unit 11 Laptop


Unit 5 Monitor











Unit 1 UPS Server



Unit 1 Workstation

Unit 1 Aplikasi Cat

Unit 10620

523,36

Meja Bundar



Set 1 sice

Unit 1 AC Portable


Unit 2 Kulkas


Unit 1 Dispenser


Set 1 CCTV

Unit 1 Papan Tulis

Unit 1 Water Heater



Unit 1 Sterilizier











Unit 36 Meja Rapat




Set 1 Sofa

Unit 1 Wireless Mic

Unit 1 Panaboard


Unit 2 Whiteboard

Unit 70 Meja Kerja




Set 1 Roller Blind

Set 13 Kursi Kerja

Set 1 Sofa Sice

Unit 12 TV LED


Unit 1 Gimbal

Unit 1 Shredder


Set 1 Microphone

Unit 3 Laptop


Unit 1 Kamera




Set 2 Tripod

Set 1 Sound System


Set 1 Meja Rapat

Unit 12 Kursi Rapat


Unit 1 Pintu Ruang

Set 30 Kubikal



Set 1 Partisi







Set 1 Sofa Tamu Set

Unit 46 CCTV

Unit 2 AC Portable


Unit 5 Compresor AC

Unit 1 Brankas

Set 1 Kursi Tamu




Unit 1 Lemari Buku


Unit 1 Dispenser







M2 43,36 Pos Jaga


Jumlah

82

3


21

Kendaraan Bermotor1


2


3


4

Satuan

Unit

4

Rincian

52

5 6



485 Unit 114 PC




Unit 86 Scanner

Unit 11 Laptop


Unit 5 Monitor











Unit 1 UPS Server



Unit 1 Workstation

Unit 1 Aplikasi Cat

Unit 10620

523,36

Meja Bundar



Set 1 sice

Unit 1 AC Portable


Unit 2 Kulkas


Unit 1 Dispenser


Set 1 CCTV

Unit 1 Papan Tulis

Unit 1 Water Heater



Unit 1 Sterilizier











Unit 36 Meja Rapat




Set 1 Sofa

Unit 1 Wireless Mic

Unit 1 Panaboard


Unit 2 Whiteboard

Unit 70 Meja Kerja




Set 1 Roller Blind

Set 13 Kursi Kerja

Set 1 Sofa Sice

Unit 12 TV LED


Unit 1 Gimbal

Unit 1 Shredder


Set 1 Microphone

Unit 3 Laptop


Unit 1 Kamera




Set 2 Tripod

Set 1 Sound System


Set 1 Meja Rapat

Unit 12 Kursi Rapat


Unit 1 Pintu Ruang

Set 30 Kubikal



Set 1 Partisi







Set 1 Sofa Tamu Set

Unit 46 CCTV

Unit 2 AC Portable


Unit 5 Compresor AC

Unit 1 Brankas

Set 1 Kursi Tamu




Unit 1 Lemari Buku


Unit 1 Dispenser







M2 43,36 Pos Jaga

Lampiran 6/2-3


Jumlah

82

3


21

Kendaraan Bermotor1


2


3


4

Satuan

Unit

4

Rincian

52

5 6



485 Unit 114 PC




Unit 86 Scanner

Unit 11 Laptop


Unit 5 Monitor











Unit 1 UPS Server



Unit 1 Workstation

Unit 1 Aplikasi Cat

Unit 10620

523,36

Meja Bundar



Set 1 sice

Unit 1 AC Portable


Unit 2 Kulkas


Unit 1 Dispenser


Set 1 CCTV

Unit 1 Papan Tulis

Unit 1 Water Heater



Unit 1 Sterilizier











Unit 36 Meja Rapat




Set 1 Sofa

Unit 1 Wireless Mic

Unit 1 Panaboard


Unit 2 Whiteboard

Unit 70 Meja Kerja




Set 1 Roller Blind

Set 13 Kursi Kerja

Set 1 Sofa Sice

Unit 12 TV LED


Unit 1 Gimbal

Unit 1 Shredder


Set 1 Microphone

Unit 3 Laptop


Unit 1 Kamera




Set 2 Tripod

Set 1 Sound System


Set 1 Meja Rapat

Unit 12 Kursi Rapat


Unit 1 Pintu Ruang

Set 30 Kubikal



Set 1 Partisi







Set 1 Sofa Tamu Set

Unit 46 CCTV

Unit 2 AC Portable


Unit 5 Compresor AC

Unit 1 Brankas

Set 1 Kursi Tamu




Unit 1 Lemari Buku


Unit 1 Dispenser







M2 43,36 Pos Jaga


Jumlah

82

3


21

Kendaraan Bermotor1


2


3


4

Satuan

Unit

4

Rincian

52

5 6



485 Unit 114 PC




Unit 86 Scanner

Unit 11 Laptop


Unit 5 Monitor











Unit 1 UPS Server



Unit 1 Workstation

Unit 1 Aplikasi Cat

Unit 10620

523,36

Meja Bundar



Set 1 sice

Unit 1 AC Portable


Unit 2 Kulkas


Unit 1 Dispenser


Set 1 CCTV

Unit 1 Papan Tulis

Unit 1 Water Heater



Unit 1 Sterilizier











Unit 36 Meja Rapat




Set 1 Sofa

Unit 1 Wireless Mic

Unit 1 Panaboard


Unit 2 Whiteboard

Unit 70 Meja Kerja




Set 1 Roller Blind

Set 13 Kursi Kerja

Set 1 Sofa Sice

Unit 12 TV LED


Unit 1 Gimbal

Unit 1 Shredder


Set 1 Microphone

Unit 3 Laptop


Unit 1 Kamera




Set 2 Tripod

Set 1 Sound System


Set 1 Meja Rapat

Unit 12 Kursi Rapat


Unit 1 Pintu Ruang

Set 30 Kubikal



Set 1 Partisi







Set 1 Sofa Tamu Set

Unit 46 CCTV

Unit 2 AC Portable


Unit 5 Compresor AC

Unit 1 Brankas

Set 1 Kursi Tamu




Unit 1 Lemari Buku


Unit 1 Dispenser







M2 43,36 Pos Jaga

Lampiran 6/3-3

Sekretariat Utama BPKP Kantor Pusat BPKP, Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120,

Telp. (021)85910031 (hunting), Fax. (021)85901328

Web: http://www.bpkp.go.id

20 · pencapaian tujuan bpkp. hasil survei kepuasan atas pelayanan sekretariat utama tahun 2019...

Documents