· 1 sistematika laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015...

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ i

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 ...................................................... 1

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 ............................................................................. 3

1

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) Tahun 2015 terdiri dari ringkasan eksekutif, empat laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

a. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;

b. Sistematika Pelaporan;

c. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;

d. Opini BPK atas LKPP Tahun 2015;

e. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2015;

f. Rekomendasi BPK;

g. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2011-2015; dan

h. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); dan

c. LKPP Tahun 2015.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

a. Resume Laporan atas SPI; dan

b. Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan

b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

2

5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Laporan IV memuat:

a. Resume Pemantauan Tindak Lanjut; dan

b. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d. 2014.

6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

a. Pelaporan fiskal;

b. Perkiraan fiskal dan penganggaran; dan

c. Analisis dan manajemen risiko fiskal.

BPK LHP – LKPP Tahun 2015 3

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat.


Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian Sebagaimana diungkap dalam Catatan D.3. poin 20 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Pusat mengungkapkan dampak perubahan kebijakan akuntansi terkait Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 (ISAK 8) pada Pelaporan Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Selain itu, dalam Catatan D.2.26 Pemerintah Pusat menyajikan Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.800,93 triliun. Dari nilai Investasi Permanen tersebut, diantaranya sebesar Rp848,38 triliun merupakan PMN pada PT PLN (Persero). Dalam Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015 unaudited, PT PLN (Persero) mengubah kebijakan akuntansinya dari yang sebelumnya sejak tahun 2012-2014 menerapkan ISAK 8, menjadi tidak menerapkan ISAK 8. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mewajibkan PT PLN untuk menerapkan ISAK 8 sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dampak penerapan ISAK 8 dan tanpa penerapan ISAK 8 dapat menimbulkan perbedaan Nilai PMN pada PT PLN (Persero) per 31 Desember 2015 unaudited yang disajikan sebesar Rp43,44 triliun. Sampai dengan tanggal 20 Mei 2016, Manajemen PT PLN (Persero) belum dapat menyajikan laporan keuangan per 31 Desember 2015 audited. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Sebagaimana diungkap dalam Catatan B.2.2.1.5 dan E.2.1.2.8 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Pusat menyajikan belanja subsidi sebesar Rp185,97 triliun dan beban subsidi sebesar Rp156,77 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya merupakan belanja dan beban subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar yang membebani konsumen sebesar Rp3,19 triliun karena Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari seharusnya yaitu sebesar harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap. Dengan skema subsidi tetap, penetapan HJE Minyak Solar bersubsidi yang lebih tinggi dari yang seharusnya menguntungkan badan usaha karena subsidi yang lebih tinggi dari yang layak diterima. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut sehingga BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Sebagaimana diungkap dalam Catatan D.2.14 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Pusat menyajikan nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp159,61 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya (1) sebesar Rp1,82 triliun merupakan Piutang Bukan Pajak dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI tidak didukung dokumen sumber yang memadai karena hilangnya 51 berkas putusan piutang uang pengganti tindak pidana korupsi dan (2) sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87 juta dari Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak


didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar. Pemerintah Pusat telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Piutang Bukan Pajak, tetapi penatausahaan dokumen Piutang PNBP pada Kejaksaan RI dan Kementerian ESDM kurang memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup terkait nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada Kementerian/Lembaga terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Sebagaimana diungkap dalam Catatan D.2.21 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Pusat menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp96,19 triliun. Dari nilai persediaan tersebut, diantaranya merupakan (1) nilai persedian pada Kementerian Pertahanan senilai Rp2,49 triliun yang belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) yang memadai, dan (2) nilai persediaan pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dijelaskan status penyerahannya. Pemerintah Pusat telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Persediaan, namun masih terdapat kelemahan pengendalian intern pemanfaatan aplikasi SIMAK BMN dan penatausahaan BMN pada pengelolaan persediaan Kementerian Pertahanan, serta masih belum adanya dokumen penyerahan atas persediaan yang dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Kementerian Pertanian. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi yang cukup pada Kementerian/Lembaga terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan SAL akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp107,91 triliun. SAL per 31 Desember 2015 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp85,57 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24,61 triliun, dan penyesuaian SAL sebesar minus Rp2,27 triliun. Nilai Catatan SAL per 31 Desember 2015 tersebut sama dengan nilai fisik SAL, namun terdapat permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat, yaitu: (1) proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas nilai realisasi pendapatan dan belanja yang berpengaruh terhadap catatan SAL tidak efektif sehingga masih terdapat suspen belanja karena KL mencatat belanja lebih besar senilai Rp78,16 miliar dan suspen belanja karena BUN mencatat belanja lebih besar senilai Rp150,07 miliar serta terdapat suspen pendapatan karena KL mencatat pendapatan lebih besar senilai Rp126,83 miliar dan suspen pendapatan karena BUN mencatat pendapatan lebih besar senilai Rp764,01 miliar; (2) proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas saldo-saldo kas yang berpengaruh terhadap fisik SAL tidak efektif sehingga masih terdapat perbedaan saldo Kas pada BLU sebesar Rp2,01 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp23,90 miliar, dan Kas pada KL yang berasal dari hibah langsung sebesar Rp52,54 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); (3) perbedaan saldo Kas Rekening Pemerintah di BI dan Kas KPPN antara saldo catatan dan fisik masing-masing sebesar Rp120,99 juta dan Rp43,00 miliar;


saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian dari fisik SAL belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi pengeluaran dan penerimaan kiriman uang masing-masing senilai Rp21,83 triliun dan Rp21,74 triliun yang tidak dapat ditelusuri; (4) terdapat penyesuaian catatan SAL sebesar minus Rp1,39 triliun yang tidak didukung dengan dokumen sumber; (5) saldo fisik SAL masih memperhitungkan nilai rekening khusus yang sudah direncanakan akan di-refund pada tahun 2016 senilai JPY37.05 juta dan USD307.91 ribu, (6) nilai Utang PFK sebesar Rp451,37 miliar sebagai penyesuaian fisik SAL belum dapat diyakini keakuratannya karena terdapat perbedaan saldo akhir Utang PFK pada neraca dengan saldo akhir berdasarkan perhitungan mutasi penerimaan dan pengeluaran pada LAK; (7) retur belanja yang diterima kembali di Kas Negara dan dicatat sebagai Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1,30 triliun tidak memiliki daftar rincian; dan (8) terdapat ketidakakuratan pencatatan nilai penerimaan dan pengeluaran non anggaran pada rekening khusus sebesar Rp105,61 miliar yang mempengaruhi penyesuaian fisik SAL. Selain itu, Pemerintah juga belum menyelesaikan penelusuran atas permasalahan SAL tahun 2014 terkait dengan perbedaan nilai realisasi belanja antara KL dan BUN senilai Rp1,21 triliun dan ketidakakuratan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang sebesar minus Rp9,42 miliar. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak permasalahan-permasalahan tersebut terhadap salah saji SAL. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Laporan Perubahan Ekuitas atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.669,79 triliun. Ekuitas per 31 Desember 2015 tersebut terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp1.012,19 triliun, defisit dari kegiatan operasional dan non operasional Pemerintah sebesar Rp243,28 triliun, penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar minus Rp450,39 miliar, koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas sebesar Rp966,45 triliun, transaksi antar entitas sebesar minus Rp65,46 trilun dan reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp331,24 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp96,53 triliun merupakan koreksi langsung mengurangi ekuitas dan sebesar Rp53,34 triliun merupakan transaksi antar entitas, yang tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Lebih lanjut, dari defisit kegiatan operasional/non operasional Pemerintah sebesar Rp243,28 triliun, diantaranya berasal dari perbedaan antara beban di Laporan Operasional dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran dan akun-akun terkait sebesar Rp754,27 miliar pada Kementerian Agama yang tidak dapat dijelaskan. Penyajian beban tersebut belum sepenuhnya mendasarkan pada transaksi jurnal yang lazim dan didukung dengan dokumen yang cukup. Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memiliki sistem pengendalian dan pencatatan yang memadai atas penambahan dan/atau pengurangan nilai ekuitas dikarenakan (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat tidak mengatur penyusunan LPE pada Akuntansi Pusat sehingga transaksi antar entitas pada LPE Pemerintah Pusat secara sistem akuntansi tidak dapat saling mengeliminasi; dan (2) kekurangcermatan KL selaku penyusun LKKL, BA BUN selaku penyusun LK BA BUN, dan DJPB selaku penyusun LKPP dalam melakukan analisis antar laporan keuangan. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Opini Wajar Dengan Pengecualian Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini


wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penekanan Suatu Hal BPK menekankan pada Catatan A.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa pada TA 2015, Pemerintah Pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan. Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun sebelumnya Dalam Laporan BPK Nomor 74a/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2014 karena: (1) terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan; (2) terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga pada tiga KL sebesar Rp1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; (3) terdapat permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat; dan (4) putusan pengadilan yang inkracht yang menimbulkan kewajiban belum seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjensi dalam LKPP Tahun 2014. Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu: (1) menyusun Buletin Teknis Standarisasi Kertas Kerja dan Verifikasi/Rekonsiliasi Data BMN Harta Benda Modal KKKS dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BUN yang saat ini dalam proses penetapan oleh Dirjen Kekayaan Negara, dan menyusun revisi PMK No.245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset yang Berasal dari KKKS, serta menyelesaikan penelusuran mutasi aset senilai Rp2,78 triliun; (2) telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan nomor S-9879/MK.5/2015 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK terkait Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga dengan substansi agar segera menyelesaikan penelusuran dan verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga sebagaimana temuan pemeriksaan BPK tersebut; (3) menetapkan mekanisme mengenai metode perhitungan SAL telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SAL serta langkah-langkah peningkatan pengendalian diantaranya rekonsiliasi dan penelusuran kembali, namun demikian upaya-upaya tersebut belum dapat menjamin akurasi penyajian SAL; (4) melakukan penyusunan mekanisme pemantauan, kebijakan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP.


GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2015 dengan memperhatikan:

a. kesesuaian LKPP dengan SAP;

b. kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;

c. efektivitas SPI; dan

d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2015 yang meliputi LKKL dan LKBUN.

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2015 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, Laporan Operasional, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 dilakukan dengan metodologi pemeriksaan menggunakan pendekatan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern


untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LKPP, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

a. Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan SAP; dan

b. Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diungkapkan dalam LHP LKPP Tahun 2007 s.d. 2014.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 10/ST/I-IV/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 dimulai 29 Januari s.d. 31 Mei 2016.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2015 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan LHP atas LKPP Tahun 2015.

Hasil pemeriksaan atas 85 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan


Publik) dan LKBUN, menunjukkan terdapat 56 LKKL yang mendapat opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), 26 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), serta empat LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan

Pendapat (TMP).

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2011 s.d. 2015 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No. BA Kementerian/Lembaga Opini BPK atas LKKL

2011 2012 2013 2014 2015

1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

4. 005 Mahkamah Agung WDP WTP WTP WTP WTP

5. 006 Kejaksaan RI WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WDP

6. 007 Sekretariat Negara WTP WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP

7. 010 Kementerian Dalam Negeri WTP-DPP WTP-DPP WDP WTP-DPP WTP

8. 011 Kementerian Luar Negeri WTP-DPP WTP WTP WTP WDP

9. 012 Kementerian Pertahanan WDP WTP-DPP WTP WTP-DPP WDP

10. 013 Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia

WTP WTP-DPP WTP WTP-DPP WTP

11. 015 Kementerian Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

12. 018 Kementerian Pertanian WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WDP

13. 019 Kementerian Perindustrian WTP WTP WTP WTP WTP

14. 020 Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral

WTP WTP WTP WDP WDP

15. 022 Kementerian Perhubungan WDP WDP WTP WTP-DPP WTP

16. 023 Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

TMP WDP WTP WTP WTP

17. 024 Kementerian Kesehatan WDP WTP-DPP WTP WTP WTP

18. 025 Kementerian Agama WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WDP

19. 026 Kementerian Ketenagakerjaan WDP WDP WDP TMP WDP

20. 027 Kementerian Sosial WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WDP TMP

21. 029 Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP 4)WDP

22. 032 Kementerian Kelautan dan

Perikanan

WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP

23. 033 Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

WDP WTP-DPP WTP WTP-DPP 4)WDP

24. 034 Kementerian Koordinator Bidang

Politik Hukum dan Keamanan

WTP WTP WTP WTP WTP

25. 035 Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

WTP WTP WTP WTP WTP

26. 036 Kementerian Koordinator

Kesejahteraan Rakyat

WTP WTP WTP WTP 3)

27. 036 Kementerian Koordinator bidang

Pembangunan Manusia dan

2) 2) 2) 2) WTP



2011 2012 2013 2014 2015

Kebudayaan

28. 040 Kementerian Pariwisata WDP WDP TMP TMP WTP

29. 041 Kementerian Badan Usaha Milik

Negara

WTP WTP WTP WTP-DPP WTP

30. 042 Kementerian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi

WTP WTP WDP WTP-DPP 4) WDP

31. 043 Kementerian Lingkungan Hidup WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP 3)

32. 044 Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

WTP WTP-DPP WDP WTP-DPP WTP

33. 047 Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

WTP WTP WTP WTP WDP

34. 048 Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

WTP WDP WTP-DPP WTP WTP

35. 050 Badan Intelijen Negara WTP WTP WTP WTP WTP

36. 051 Lembaga Sandi Negara WTP-DPP WTP WTP-DPP WDP WTP

37. 052 Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP

38. 054 Badan Pusat Statistik WTP WTP WTP WTP WDP

39. 055 Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional

WTP WTP WTP WTP WTP

40. 056 Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan

Nasional

WDP WTP-DPP WTP WTP WTP

41. 057 Perpustakaan Nasional WTP WTP WDP WDP WDP

42. 059 Kementerian Komunikasi dan

Informatika WDP WDP WDP TMP WDP

43. 060 Kepolisian Negara RI WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP

44. 063 Badan Pengawasan Obat dan

Makanan WTP TMP WDP WTP WTP

45. 064 Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP WTP-DPP WDP WTP

46. 065 Badan Koordinasi Penanaman

Modal WTP WTP WTP WTP WTP

47. 066 Badan Narkotika Nasional WTP WTP WTP-DPP WTP WTP

48. 067 Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

WDP WTP-DPP WTP WDP WDP

49. 068 Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional WTP-DPP WTP WTP WDP WDP

50. 074 Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia WTP WTP WTP WTP TMP

51. 075 Badan Meteorologi, Klimatologi

dan Geofisika WTP WTP WTP WDP WTP

52. 076 Komisi Pemilihan Umum WDP WDP WDP WDP WDP



2011 2012 2013 2014 2015

53. 077 Mahkamah Konstitusi WTP WTP WTP WTP WTP

54. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP

55. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

WTP WDP WTP WTP WTP

56. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP WTP WTP WTP WTP

57. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

WTP WDP WTP WDP WTP

58. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

WTP WDP WDP WDP WTP

59. 083 Badan Informasi Geopasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)

WTP WDP TMP TMP WDP

60. 084 Badan Standarisasi Nasional WTP WTP WTP WTP WDP

61. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WDP WDP WTP WTP WTP

62. 086 Lembaga Administrasi Negara WTP WTP WTP WTP WTP

63. 087 Arsip Nasional Republik Indonesia

WTP WTP WTP WDP WTP

64. 088 Badan Kepegawaian Negara WTP WTP WTP WTP WTP

65. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

WTP WTP WTP WTP WTP

66. 090 Kementerian Perdagangan WTP WTP WTP WTP WTP

67. 091 Kementerian Perumahan Rakyat WTP WDP WTP-DPP WTP 3)

68. 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga

WDP WDP WDP WDP TMP

69. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WTP WTP WTP WTP

70. 095 Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP

71. 100 Komisi Yudisial WTP WTP WTP WTP WTP

72. 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

WTP WTP WTP-DPP WTP WTP

73. 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

WTP WTP WDP WTP-DPP WTP

74. 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

WTP WTP WTP WTP-DPP WDP

75. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

WTP WTP WDP WTP WTP

76. 107 Badan SAR Nasional WTP-DPP WTP WTP WTP WTP

77. 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

WDP WTP WTP WTP WTP

78. 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

WDP WDP WDP WDP WTP

79. 110 Ombudsman RI WTP WTP WTP TMP WDP

80. 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan

TMP WDP WDP WTP WTP

81. 112 Badan Pengusahaan Kawasan 2) TMP TMP WDP WDP



2011 2012 2013 2014 2015 Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

82. 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

1) WDP WTP WTP WTP

83. 114 Sekretariat Kabinet 1) WTP WTP WTP WTP

84. 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum

1) WDP WDP WDP WTP

85. 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

1) WDP WDP TMP WDP

86. 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

1) WDP WDP TMP TMP

87. 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

1) TMP WDP WDP WDP

88. 120 Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman

2) 2) 2) 2) WDP

89. 999 Bendahara Umum Negara WDP WDP WDP WDP WDP

Keterangan : WTP : Wajar Tanpa Pengecualian WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan TMP : Tidak Menyatakan Pendapat 1) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012 2) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015 3) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015 4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2015

LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGANPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2015TAHUN 2015

REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

MEI 2016MEI 2016MEI 2016

(Audited)(Audited)

REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA


TAHUN 2015


TAHUN 2015

MEI 2016MEI 2016

(Audited)(Audited)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (Audited)

Kata Pengantar - iii -

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Pemerintah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur

kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

LKPP Tahun 2015 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang

berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN ; (b)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan

Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum

disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2015 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPP Tahun 2015 yang kami

sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited).

Sehubungan dengan penyajian LKPP Tahun 2015 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp1.508,02 triliun, atau 85,60 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA

2015. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp1.806,51 triliun, atau 91,05 persen dari yang

dianggarkan dalam APBN-P TA 2015, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp298,49 triliun. Realisasi

Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp323,10 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar

Rp24,61 triliun.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih

(SAL) selama tahun 2015. Berdasarkan laporan tersebut, SAL awal tahun 2015 adalah sebesar Rp86,14

triliun, Penyesuaian SAL awal sebesar minus Rp560,00 miliar, SiLPA selama Tahun 2015 adalah Rp24,61

triliun, dikurangi Penyesuaian SAL sebesar Rp2,28 triliun, sehingga saldo akhir SAL adalah Rp107,91 triliun.

Selama periode TA 2015, tidak ada Penggunaan SAL yang dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2015.

3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember

2015. Neraca tersebut menginformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp5.163,32 triliun dan Kewajiban

sebesar Rp3.493,53 triliun, sehingga Ekuitas Pemerintah Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.669,79

triliun;

4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan

Operasional tersebut menginformasikan bahwa Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional untuk Tahun 2015

adalah sebesar Rp1.577,68 triliun, dan Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp1.714,26 triliun. Di

samping itu terdapat defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp106,69 triliun, dan Defisit dari Pos Luar

Biasa selama Tahun 2015 sebesar Rp6,61 miliar. Berdasarkan data di atas, defisit LO adalah sebesar

Rp243,28 triliun.

KATA PENGANTAR


Kata Pengantar - iv -

5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Negara untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. Laporan Arus Kas tersebut menginformasikan bahwa kenaikan Kas

sepanjang tahun 2015 adalah sebesar Rp97,33 triliun, dengan penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp8,61

triliun sehingga kenaikan kas setelah penyesuaian adalah Rp88,72 triliun. Saldo awal Kas Bendahara Umum

Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU)

sebesar Rp94,17 triliun, penyesuaian saldo awal sebesar Rp9,24 triliun, sehingga saldo awal kas BUN, KPPN

dan BLU setelah penyesuaian adalah sebesar Rp103,41 triliun. Total Saldo Akhir Kas BUN, KPPN ,dan BLU

adalah sebesar Rp192,13 triliun. Setelah dijumlahkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp329,04

miliar, Kas di Bendahara Penerimaan Rp182,54 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Rp9,30 triliun, ditambahkan

Kas BLU yang belum disahkan Rp9,84 miliar dan dikurangi Kas pada BLU yang telah Didepositokan Rp4,38

triliun, maka saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah Rp197,57 triliun.

6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas selama tahun 2015.

Laporan Perubahan Ekuitas tersebut menginformasikan bahwa ekuitas awal tahun 2015 adalah Rp1.012,20

triliun, perubahan ekuitas selama Tahun 2015 terdiri dari Defisit-LO sebesar Rp243,28 triliun, Penyesuaian

Nilai Tahun Berjalan sebesar minus Rp450,39 miliar, Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi

Ekuitas sebesar Rp966,46 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp65,47 triliun, Reklasifikasi

Kewajiban ke Ekuitas Sebesar Rp331,24 miliar, sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp1.669,79 triliun.

7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh

informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan

Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan

keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan

Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas;

LKPP Tahun 2015 menginformasikan juga mengenai upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam

menindaklanjuti Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014. Selain upaya-upaya

yang dilakukan dalam menindaklanjuti temuan, dalam rangka meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan

keuangan negara, Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan

Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini

audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”.

2. Melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien,

ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran

pembangunan dapat tercapai.

3. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber

Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.

4. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

seluruh instansi Pemerintah Pusat.

5. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics) yang mengacu pada

Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan

pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan

antar negara.


Ringkasan Eksekutif - vi -

RINGKASAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tahun Anggaran (TA) 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan

Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP,) Lampiran I SAP Berbasis Akrual.

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan

Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2015 dengan realisasinya, yang

mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan

31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.508,02 triliun atau 85,60 persen dari APBN-P.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp1.806,51 triliun atau 91,05 persen dari APBN-P.

Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.183,30

triliun atau 89,67 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp623,14

triliun atau 93,76 persen dari APBN-P. Selain itu, sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat Suspen Belanja

sebesar minus Rp71,92 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran

sebesar Rp298,49 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp323,10 triliun atau 145,21 persen

dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24,61 triliun. Ringkasan

Laporan Realisasi APBN TA 2015 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian REALISASI ANGGARAN TA 2015 REALISASI

2014 Anggaran Realisasi %

Pendapatan Negara dan

Hibah 1.761,64 1.508,02 85,60 1.550,49

Belanja Negara 1.984,15 1.806,51 91,05 1.777,18

Belanja Pemerintah Pusat 1.319,55 1.183,30 89,67 1.203,58

Transfer ke Daerah dan

Dana Desa 664,60 623,14 93,76 573,70

Suspen Belanja Negara - 0,07 - (0,097)

Surplus (Defisit) Anggaran (222,51) (298,49) 134,15 (226,69)

Pembiayaan Neto 222,51 323,10 145,21 248,89

SiLPA (SiKPA) - 24,61 - 22,20

RINGKASAN


Ringkasan Eksekutif - vii -

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp86,14 triliun, Penyesuaian SAL Awal

minus Rp560,00 miliar, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Akhir sebesar Rp24,61 triliun dan

Penyesuaian SAL sebesar minus Rp2,28 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2015

adalah sebesar Rp107,91 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Akhir Tahun 2015 adalah sebagai berikut

(Rp triliun):

No Uraian Tahun 2015

1 SAL awal 86,14

2 Penyesuaian SAL Awal (0,56)

3 Perubahan SAL (penggunaan SAL, SiLPA,

Koreksi, dan Lain-lain) 24,61

4 Penyesuaian SAL (2,28)

5 SAL akhir 107,91

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah Aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.163,32 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar

Rp326,75 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.223,80 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.852,05

triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47,51 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp713,21 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.493,53 triliun yang terdiri dari Kewajiban

Jangka Pendek sebesar Rp469,23 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.024,30 triliun.

Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.669,79 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Aset 5.163,32 3.910,92

Aset Lancar 326,75 262,98

Investasi Jangka Panjang 2.223,80 1.309,92

Aset Tetap 1.852,05 1.714,59

Piutang Jangka Panjang 47,51 2,82

Aset Lainnya 713,21 620,61

Total Aset 5.163,32 3.910,92

Kewajiban 3.493,53 2.898,38

Kewajiban Jangka Pendek 469,23 352,31

Kewajiban Jangka Panjang 3.024,30 2.546,07

Ekuitas 1.669,79 1.012,54

Ekuitas Dana Lancar - (85,02)

Ekuitas Dana Investasi - 1.097,55

Total Kewajiban dan Ekuitas 5.163,32 3.910,92


Ringkasan Eksekutif - viii -

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya

yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode yang dimulai dari

1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.577,68 triliun, sementara Beban

sebesar Rp1.714,26 triliun. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp106,69 triliun dan Defisit dari

Pos Luar Biasa Rp6,61 miliar. Berdasarkan data tersebut, Defisit-LO adalah sebesar Rp243,28 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai

berikut (Rp triliun).

No Uraian Tahun 2015

1 Pendapatan-LO 1.577,68

2 Beban (1.714,26)

3 Kegiatan Non Operasional (106,69)

4 Pos Luar Biasa (0,006)

5 Defisit LO (243,28)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas

dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas

Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp94,17 triliun. Sedangkan, pada awal

TA 2015 terjadi penyesuaian saldo awal sebesar Rp9,24 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN dan

Kas BLU setelah penyesuaian menjadi Rp103,41 triliun.

Selama TA 2015 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp83,07 triliun, penurunan kas dari

aktivitas investasi sebesar Rp274,74 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp382,42 triliun,

kenaikan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp72,72 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian

pembukuan sebesar Rp8,61 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas BUN, KPPN, BLU dan Hibah untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 menjadi Rp192,13 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp329,04 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp182,54 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar

Rp9,30 triliun, Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp9,84 miliar, dan penyesuaian dari jumlah Kas

Pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp4,38 triliun sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas

adalah sebesar Rp197,57 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai

berikut (Rp triliun):


Ringkasan Eksekutif - ix -

Uraian Tahun 2015

Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah

Langsung

94,17

Penyesuaian Saldo Awal 9,24

Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah

Langsung setelah Penyesuaian

103,41

Kenaikan (Penurunan) Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (83,07)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (274,74)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 382,42

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 72,72

Pengunaan SAL -

Penyesuaian Pembukuan (8,61)

Kenaikan (Penurunan) Kas 88,72

Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU dan Hibah 192,13

Saldo Kas Pemerintah Lainnya

Rekening Pemerintah Lainnya -

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,33

Kas di Bendahara Penerimaan 0,18

Kas Lainnya dan Setara Kas 9,30

Kas pada BLU yang Belum Disahkan 0,01

Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek) (4,38)

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 197,57

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas yang diperhitungkan

selama Tahun 2015.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.012,20 triliun, ditambah Defisit LO sebesar Rp243,28 triliun, ditambah

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar minus Rp450,39 miliar, ditambah Koreksi-Koreksi Yang Langsung

Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp966,46 triliun, dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar minus

Rp65,47 triliun dan ditambah Reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp331,24 miliar, sehingga Ekuitas

Akhir adalah Rp1.669,79 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah

sebagai berikut (Rp triliun):


Ringkasan Eksekutif - x -

No Uraian Tahun

1 Ekuitas Awal 1.012,20

2 Defisit LO (243,28)

3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan (0,45)

4 Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi

Ekuitas

966,46

5 Transaksi Antar Entitas (65,47)

6 Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas 0,33

7 Ekuitas Akhir 1.669,79

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi

penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting selama tahun 2015 serta beberapa informasi tambahan

lainnya yang diperlukan.

Halaman Opini


Daftar Isi - xiii -

KATA PENGANTAR ..........................................................................................................................................iii

RINGKASAN .....................................................................................................................................................vi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .................................................................................................................xi

HALAMAN OPINI ..............................................................................................................................................xii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................xiii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................xiv

DAFTAR GRAFIK ..............................................................................................................................................xv

I. LAPORAN REALISASI APBN .....................................................................................................................1

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .................................................................................4

III. NERACA ...................................................................................................................................................5

IV. LAPORAN OPERASIONAL .........................................................................................................................8

V. LAPORAN ARUS KAS ...............................................................................................................................10

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ............................................................................................................12

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..................................................................................................13

A. PENJELASAN UMUM ..........................................................................................................................13

A.1. DASAR HUKUM ..........................................................................................................................13

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO ..........................................................13

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .................................................................40

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ...........................................................................................................45

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN ................................................................63

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN .....................................................................63

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN ..................................................................64

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA ....................................................................................................90

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ............................97

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA ..............................................................................................104

D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM ...........................................................................................104

D.2 PENJELASAN PER POS NERACA .................................................................................................104

D.3 CATATAN PENTING LAINNYA .....................................................................................................167

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL ....................................................................198

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL .........................................................................198

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL ......................................................................198

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS ..........................................................................217

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS .................................................................................................217 F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS ............................................................................226

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .......................................................244 I

DAFTAR ISI


Daftar Tabel - xiv -

1. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2015 ............................................................................25

2. Ringkasan Indikator Makro Tahun 2015 ......................................................................................................28

3. Ringkasan Realisasi Anggaran 2014, APBN dan APBNP Tahun 2015 (dalam miliar Rupiah) .........................30

4. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (dalam miliar Rupiah) ..................................33

5. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2015 dan TA 2014 ...............................................71

6. Saldo Anggaran Lebih 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 ........................................................................102

7. Piutang Pajak per Jenis Pajak ......................................................................................................................112

8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak .........................................................................................113

9. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2015 dan 2014 .............................................................170

DAFTAR TABEL


Daftar Grafik - xv -

1. Distribusi PDB Menurut Komponen Pengeluaran tahun 2011 s.d 2015 ........................................................15

2. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2014 dan Tahun 2015 .............................................16

3. Tren Laju Inflasi Bulanan dan Tahunan Tahun 2015.....................................................................................18

4. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2014 – 2015 ....................................................................20

5. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan 2010 – 2015 (Miliar USD) ......................................21

6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan 2015 (Juta USD) .......................................22

7. Cadangan Devisa Desember 2014 – Desember 2015 Per Bulan (Miliar USD) ...............................................23

8. Tren Laju IHSG Bulanan Desember 2014 – Desember 2015.........................................................................25

9. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2012 s.d 2015 (dalam triliun Rupiah) ..................................................33

10. Komposisi Pendapatan Perpajakan Tahun 2014-2015 .................................................................................34

11. Realisasi Belanja Negara Tahun 2012 s.d 2015 (dalam triliun Rupiah) .........................................................36

12. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 dan 2015 .........................................................................36

13. Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat pada APBNP 2014 dan APBNP 2015 .............................................37

14. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB .........................................................................................................39

15. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2010 – 2015 .............................................63

16. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2011-2015 ..............................................................................64

17. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 .......................................................................................65

18. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat TA 2015 ............................................................................................................70

19. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2015 ......................................................71

20. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2015 ...........................................72

21. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 ...............................................................78

22. Komposisi Pendapatan BLU TA 2015 ..........................................................................................................92

23. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2015 ................................................................................92

24. Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas/Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2011 – 2015 ...............104

25. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum Tahun 2010 s.d. 2015 ...............................................178

26. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas .....................................................................................................223

DAFTAR GRAFIK


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini-1-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian Catatan

TA 2015 (Audited) TA 2014 (Audited)

Anggaran Realisasi

% Realisasi

terhadap

Anggaran

Realisasi

A. Pendapatan Negara B.2.1

I. Penerimaan Perpajakan B.2.1.1 1.489.255.488.129.000 1.240.418.857.626.377 83,29% 1.146.865.769.098.252

1. Pajak Dalam Negeri B.2.1.1.1 1.439.998.598.239.000 1.205.478.887.416.049 83,71% 1.103.217.635.957.204

2. Pajak Perdagangan Internasional B.2.1.1.2 49.256.889.890.000 34.939.970.210.328 70,93% 43.648.133.141.048

II. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1.2 269.075.425.159.000 255.628.476.494.416 95,00% 398.590.523.613.990

1. Penerimaan Sumber Daya Alam B.2.1.2.1 118.919.130.259.000 100.971.872.884.629 84,91% 240.848.282.407.860

2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN B.2.1.2.2 36.956.500.000.000 37.643.720.744.478 101,86% 40.314.429.901.560

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya B.2.1.2.3 90.109.584.375.000 81.697.425.599.748 90,66% 87.746.767.296.051

4. Pendapatan BLU B.2.1.2.4 23.090.210.525.000 35.315.457.265.561 152,95% 29.681.044.008.519

III. Penerimaan Hibah B.2.1.3 3.311.903.947.000 11.973.038.735.532 361,52% 5.034.520.904.737

Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)

1.761.642.817.235.000 1.508.020.372.856.325 85,60% 1.550.490.813.616.979

B. Belanja Negara B.2.2

I. Belanja Pemerintah Pusat B.2.2.1 1.319.548.973.690.000 1.183.303.681.401.414 89,67% 1.203.577.167.222.861

1. Belanja Pegawai B.2.2.1.1 293.129.391.738.000 281.142.740.358.435 95,91% 243.719.884.098.338

2. Belanja Barang B.2.2.1.2 238.818.305.270.000 233.281.127.918.367 97,68% 176.622.265.435.276

3. Belanja Modal B.2.2.1.3 275.788.048.713.000 215.434.170.985.305 78,12% 147.347.928.326.528

4. Pembayaran Bunga Utang B.2.2.1.4 155.730.858.000.000 156.009.751.027.445 100,18% 133.441.292.679.083

5. Subsidi B.2.2.1.5 212.104.385.353.000 185.971.113.912.629 87,68% 391.962.514.288.102

6. Belanja Hibah B.2.2.1.6 4.644.228.400.000 4.261.657.004.693 91,76% 907.509.554.215

7. Belanja Bantuan Sosial B.2.2.1.7 107.669.863.890.000 97.151.198.887.033 90,23% 97.924.676.539.384

8. Belanja Lain-lain B.2.2.1.8 31.663.892.326.000 10.051.921.307.507 31,75% 11.651.096.301.935

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa B.2.2.2 664.600.741.175.000 623.139.605.063.166 93,76% 573.703.081.723.721

Transfer ke Daerah B.2.2.2.1 643.834.541.175.000 602.373.405.063.166 93,56% 573.703.081.723.721

1. Dana Perimbangan B.2.2.2.1.1 521.760.517.233.000 485.818.463.746.730 93,11% 477.052.754.641.271

a. Dana Bagi Hasil B.2.2.2.1.1.1 110.051.993.705.000 78.053.378.267.080 70,92% 103.938.958.255.771





(Dalam Rupiah)

Uraian Catatan


Anggaran Realisasi

% Realisasi

terhadap

Anggaran

Realisasi

b. Dana Alokasi Umum B.2.2.2.1.1.2 352.887.848.528.000 352.887.848.528.000 100,00% 341.219.325.651.000

c. Dana Alokasi Khusus B.2.2.2.1.1.3 58.820.675.000.000 54.877.236.951.650 93,30% 31.894.470.734.500

2. Dana Otonomi Khusus B.2.2.2.1.2 17.115.513.942.000 17.115.513.942.000 100,00% 16.148.773.028.000

3. Dana Keistimewaan DIY B.2.2.2.1.3 547.450.000.000 547.450.000.000 100,00% 419.099.774.450

4. Dana Transfer Lainnya B.2.2.2.1.4 104.411.060.000.000 98.891.977.374.436 94,71% 80.082.454.280.000

Dana Desa B.2.2.2.2 20.766.200.000.000 20.766.200.000.000 100,00% -

III. Suspen Belanja Negara B.2.2.3 71.915.601.736 (97.393.160.171)

Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III) 1.984.149.714.865.000 1.806.515.202.066.316 91,05% 1.777.182.855.786.411

C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) B.2.3 (222.506.897.630.000) (298.494.829.209.991) 134,15% (226.692.042.169.432)

D. Pembiayaan B.2.4

I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) B.2.4.1 242.515.005.350.000 307.857.734.760.945 126,94% 261.244.985.683.200

1. Rekening Pemerintah B.2.4.1.1 - - -

2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman B.2.4.1.2 4.785.365.489.000 4.854.747.273.705 101,45% 4.999.122.569.597

3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi B.2.4.1.3 350.000.000.000 341.730.450.391 97,64% 543.558.387.876

4. Surat Berharga Negara (Neto) B.2.4.1.4 297.698.382.000.000 362.257.004.460.748 121,69% 264.628.918.472.574

Penerimaan Surat Berharga Negara - 522.382.281.896.800 439.096.524.981.366

Pengeluaran Surat Berharga Negara - (160.125.277.436.052) (174.467.606.508.792)

5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) B.2.4.1.5 1.690.600.000.000 832.408.250.673 49,24% 949.967.958.159

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 2.000.000.000.000 973.664.304.815 48,68% -

Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman DalamNegeri (309.400.000.000) (141.256.054.142) 45,65% -

6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah B.2.4.1.6 (58.844.130.927.000) (59.654.773.625.013) 101,38% (8.912.513.705.006)

7. Kewajiban Penjaminan B.2.4.1.7 (843.523.000.000) - 0,00% (964.068.000.000)

8. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak

Lapindo Jaya B.2.4.1.8 (781.688.212.000) (773.382.049.559)

98,94% -

9. Cadangan Pembiayaan untuk Program DJS Kesehatan B.2.4.1.9 (1.540.000.000.000) - 0,00% -





(Dalam Rupiah)

Uraian Catatan


Anggaran Realisasi

% Realisasi

terhadap

Anggaran

Realisasi

II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) B.2.4.2 (20.008.107.720.000) 15.250.274.036.023 -76,22% (12.352.160.006.680)

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) B.2.4.2.1 48.647.035.745.000 83.821.269.766.054 172,30% 52.574.662.239.463

a. Penarikan Pinjaman Program B.2.4.2.1.1 7.500.000.000.000 55.084.739.858.586 734,46% 17.776.956.719.493

b. Penarikan Pinjaman Proyek B.2.4.2.1.2 41.147.035.745.000 28.736.529.907.468 69,84% 34.797.705.519.970

2. Penerusan Pinjaman (Neto)

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

B.2.4.2.2

B.2.4.2.3

(4.471.943.465.000)

(64.183.200.000.000)

(2.576.441.229.912)

(65.994.554.500.119)

57,61%

102,82%

(2.505.637.602.270)

(62.421.184.643.873)

Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)

222.506.897.630.000 323.108.008.796.968 145,21% 248.892.825.676.520

E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C) B.2.5 - 24.613.179.586.977 22.200.783.507.088




LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN31 DESEMBER2015

(Dalam Rupiah)

Uraian Catatan TA 2015 (Audited)

A. Saldo Anggaran Lebih Awal

B. Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian

C. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan

C.1

C.2

C.3

86.136.993.583.586

(560.002.491.758)

85.576.991.091.828

-

Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL 85.576.991.091.828

D. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) C.4 24.613.179.586.977

Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.I) 110.190.170.678.805

E. Penyesuaian SAL

1. Penyesuaian Pembukuan C.5 (880.589.475.126)

2. Penyesuaian lain-lain C.6 (1.396.031.681.114)

Total Penyesuaian (A.II) (2.276.621.156.240)

F. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I + A.II) 107.913.549.522.565


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -5-

PPEEMMEERRIINNTTAAHH RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA

NNEERRAACCAA PPEERR 3311 DDEESSEEMMBBEERR 22001155 DDAANN 3311 DDEESSEEMMBBEERR 22001144

(Dalam Rupiah))

Uraian Catatan 31 Des 2015 (Audited) 31 Des 2014 (Audited)

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas:

Rekening Kas BUN di BI D.2.1 76.146.349.893.664 58.238.862.209.607

Rekening Pemerintah Lainnya D.2.2 2.557.450.784.213 4.648.771.715.828

Rekening Kas di KPPN D.2.3 2.234.269.280.080 2.843.557.011.256

Kas dalam Transito D.2.4 11.186.013.463 -

Kas di Bendahara Pengeluaran D.2.5 329.040.889.462 316.874.974.276

Kas di Bendahara Penerimaan D.2.6 182.539.056.195 147.819.027.491

Kas Lainnya dan Setara Kas D.2.7 11.607.114.411.430 6.193.971.845.835

Kas pada BLU D.2.8 22.997.652.436.570 23.336.819.639.008

Jumlah Kas dan Setara Kas 116.065.602.765.077 95.726.676.423.301

Uang Muka dari Rekening BUN D.2.9 160.699.626.846 426.084.589.111

Investasi Jangka Pendek D.2.10 4.378.497.579.217 4.382.620.665.030

Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja D.2.11 3.177.135.772.848 2.196.690.366.554

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima D.2.12 170.654.194.293

Piutang:

Piutang Pajak D.2.13 95.352.574.082.127 91.774.168.360.216 Piutang Bukan Pajak D.2.14 159.615.876.239.130 141.315.978.840.022 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran D.2.15 5.483.970.547 2.575.581.126 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi D.2.16 171.409.736.522 182.565.935.471 Bagian Lancar Penerusan Pinjaman D.2.17 5.213.707.755.768 5.219.058.275.189

Piutang dari Kegiatan BLU D.2.18 3.358.293.991.828 3.553.717.607.485

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka

Pendek Lainnya D.2.19 208.813.153.381

Jumlah Piutang (Bruto) 263.926.158.929.303 242.048.064.599.509

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih D.2.20 (157.318.735.889.049) (149.399.872.043.211)

Jumlah Piutang (Bersih) 106.607.423.040.254 92.648.192.556.298

Persediaan D.2.21 96.195.367.619.467 67.600.353.672.687

Jumlah Aset Lancar 326.755.380.598.002 262.980.618.272.981

Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen

Dana Bergulir D.2.22 28.775.482.215.222 22.618.233.561.719

Dana Bergulir Diragukan Tertagih D.2.23 (558.329.304.440) (325.440.113.463)

Jumlah Dana Bergulir (Bersih) 28.217.152.910.782 22.292.793.448.256

Investasi Non Permanen Lainnya D.2.24 1.506.683.971.917 8.625.184.946.842

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya D.2.25 (6.437.396.575) (11.282.810.445)

Jumlah Investasi Non Permanan Lainnya (Bersih) 1.500.246.575.342 8.613.902.136.397

Jumlah Investasi Non Permanen 29.717.399.486.124 30.906.695.584.653

Investasi Permanen

Investasi Permanen PMN D.2.26 1.800.939.189.748.630 940.189.434.094.290

Investasi Permanen BLU D.2.27 8.160.316.474 200.435.044.832

Investasi Permanen Lainnya D.2.28 393.133.853.152.799 338.624.829.163.846

Jumlah Investasi Permanen 2.194.081.203.217.903 1.279.014.698.302.968

Jumlah Investasi Jangka Panjang 2.223.798.602.704.027 1.309.921.393.887.621

Aset Tetap D.2.29 Tanah 991.835.474.000.677 945.677.266.992.956

Peralatan dan Mesin 362.763.460.752.647 331.484.412.353.590

Gedung dan Bangunan 225.506.826.098.999 210.934.630.857.630

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 561.513.028.557.810 476.253.657.666.187

Aset Tetap Lainnya 60.753.506.670.762 49.856.505.381.076

Konstruksi Dalam Pengerjaan 120.253.318.672.938 113.946.714.499.490

III. NERACA

-6- Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini



(Dalam Rupiah))


Jumlah Aset Tetap (Bruto) 2.322.625.614.753.833 2.128.153.187.750.929

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap D.2.30 (470.577.954.454.878) (413.564.858.797.715)

Jumlah Aset Tetap 1.852.047.660.298.955 1.714.588.328.953.214

Piutang Jangka Panjang D.2.31 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran 139.015.325.033 -

Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 168.756.200.917 174.219.622.769

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman 66.833.754.043.195 -

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah 2.656.780.000.000

Piutang Jangka Panjang Lainnya 2.716.804.261.645 4.820.160.307.846

Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto) 72.515.109.830.790 4.994.379.930.615

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang D.2.32 (25.005.769.879.190) (2.168.545.700.880)

Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) 47.509.339.951.600 2.825.834.229.735

Aset Lainnya D.2.33

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 133.986.958.084.243 132.392.631.678.964

Aset Tidak Berwujud 20.848.808.935.286 19.418.359.628.145

Dana yang Dibatasi Penggunaannya 205.989.746.843.476 107.883.037.541.388

Dana Penjaminan 2.339.176.856 74.594.663.462

Dana Kelolaan BLU 5.643.270.998.503 15.491.986.109.389

Aset KKKS 356.389.805.603.333 286.089.093.484.847

Aset Eks BPPN 2.692.620.455.926 2.558.616.559.690

Aset Lain-lain 117.837.569.838.996 132.760.986.324.644

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya 12.281.683.920.828 9.970.179.251.456

Aset Lainnya Penerusan Pinjaman - 41.470.978.243.696

Jumlah Aset Lainnya (Bruto) 855.672.803.857.447 748.110.463.485.681

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya D.2.34 - (23.550.469.430.844)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya D.2.35 (142.462.144.304.314) (103.953.838.286.596)

Jumlah Aset Lainnya (Bersih) 713.210.659.553.133 620.606.155.768.241

JUMLAH ASET 5.163.321.643.105.717 3.910.922.331.111.792

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga D.2.36 4.930.416.680.238 2.679.231.919.973

Utang Kepada Pihak Ketiga D.2.37 70.415.703.883.642 37.980.198.606.742

Utang Biaya Pinjaman D.2.38 42.681.706.690.486 33.885.294.867.579

Utang Subsidi D.2.39 57.307.157.070.590 64.433.845.108.042

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang D.2.40 188.739.402.001.578 149.134.908.708.957

Unamortized Discount (52.905.644.047) -

Utang SBN Jangka Pendek D.2.41 79.483.262.000.000 49.583.393.774.000

Unamortized Discount (1.244.546.080.000) -

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan D.2.42 13.217.535.232.714 1.358.873.118.978

Pendapatan Diterima di Muka D.2.43 13.564.185.160.475 9.782.484.473.823

Pendapatan Yang Ditangguhkan D.2.44 120.697.517.615 -

Utang Jangka Pendek Lainnya D.2.45 65.130.423.681 3.470.723.597.386

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 469.227.744.936.972 352.308.954.175.480

Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan D.2.46 3.629.337.716.270 2.876.377.932.292

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri D.2.47 2.149.470.709.718.730 1.794.044.591.049.158

Unamortized Discount (13.864.923.596.202) -

Unamortized Premium 15.899.248.839.972 -

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan D.2.48 63.688.116.925.000 -

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT D.2.49 14.218.871.930.000 20.431.212.930.000

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya D.2.50 110.692.888.988.957 84.196.327.243.997

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 2.343.734.250.522.727 1.901.548.509.155.447

III. NERACA


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -7-



(Dalam Rupiah))


Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan D.2.51 680.544.553.917.799 610.949.515.129.568

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya D.2.52 24.198.037.583 33.576.619.525.619

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri 680.568.751.955.382 644.526.134.655.187

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 3.024.303.002.478.109 2.546.074.643.810.634

JUMLAH KEWAJIBAN

3.493.530.747.415.081 2.898.383.597.986.114

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar SAL Awal Setelah Penyesuaian - 66.597.650.883.582

SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian - 19.539.342.700.004

Cadangan Piutang - 92.913.908.152.555

Cadangan Persediaan - 67.600.353.672.687

Pendapatan yang Ditangguhkan - 2.136.196.629.944

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek

- (314.037.171.275.183)

Selisih Kurs Bagian Lancar - (12.212.231.622.370)

Dana Lancar Lainnya - 226.078.511.078

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima - 2.001.558.961.581

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan - (9.782.484.473.823)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar - (85.016.797.859.945)

- Ekuitas Dana Investasi - Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang - 1.309.921.393.887.621

Diinvestasikan dalam Aset Tetap - 1.714.588.328.953.214

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - 539.045.219.249.774

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Panjang

- (2.308.449.937.718.660)

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang - (157.549.473.386.326)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.097.555.530.985.623

EKUITAS D.2.53 1.669.790.895.690.636 1.012.538.733.125.678

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 5.163.321.643.105.717 3.910.922.331.111.792

III. NERACA

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun2015 (Audited)



LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL E.2.1

PENDAPATAN OPERASIONAL E.2.1.1

PENDAPATAN PERPAJAKAN E.2.1.1.1

Pendapatan Pajak Penghasilan E.2.1.1.1.1 600.428.831.252.290

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah E.2.1.1.1.2 424.023.011.182.599

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan E.2.1.1.1.3 30.215.951.785.002

Pendapatan Cukai E.2.1.1.1.4 128.332.845.072.391

Pendapatan Pajak Lainnya E.2.1.1.1.5 8.121.921.424.940

Pendapatan Bea Masuk E.2.1.1.1.6 31.176.700.022.327

Pendapatan Bea Keluar E.2.1.1.1.7 3.716.678.390.096

Pendapatan Pajak Lain-Lain E.2.1.1.1.8 23.317.864.041

Jumlah Pendapatan Perpajakan

1.210.656.4

17.595.110

1.226.039.256.993.686

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK E.2.1.1.2

Pendapatan Sumber Daya Alam E.2.1.1.2.1 112.363.033.131.462

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN E.2.1.1.2.2 110.014.411.326.606

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya E.2.1.1.2.3 72.683.771.585.309

Pendapatan Badan Layanan Umum E.2.1.1.2.4 37.854.706.286.544

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

1.042.638.4

89.124.700

332.915.922.329.921

PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah E.2.1.1.3 18.722.648.378.278

Jumlah Pendapatan Hibah 18.722.648.378.278

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

1.577.677.827.701.885

BEBAN OPERASIONAL E.2.1.2

Beban Pegawai E.2.1.2.1 283.907.220.001.149

Beban Persediaan E.2.1.2.2 27.125.641.479.813

Beban Barang dan Jasa

E.2.1.2.3 124.962.925.031.741

Beban Pemeliharaan E.2.1.2.4 31.768.814.714.115

Beban Perjalanan Dinas E.2.1.2.5 30.124.861.086.501

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat E.2.1.2.6 16.959.392.591.509

Beban Bunga

E.2.1.2.7 160.452.613.098.681

Beban Subsidi

E.2.1.2.8 156.777.708.450.589

Beban Hibah

E.2.1.2.9 4.261.657.004.693

Beban Bantuan Sosial E.2.1.2.10 95.940.988.910.835

Beban Transfer E.2.1.2.11 635.587.715.410.460

Beban Lain-lain E.2.1.2.12 23.952.620.759.443

Beban Penyusutan dan Amortisasi E.2.1.2.13 113.899.378.370.043

Beban Penyisihan Piutang TakTertagih E.2.1.2.14 8.536.816.566.188

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 1.714.258.353.475.760

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (136.580.525.773.875)


-9-Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini


LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan JUMLAH

KEGIATAN NON OPERASIONAL E.2.2

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR E.2.2.1

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar E.2.2.1.1 273.195.816.513

Beban Pelepasan Aset Non Lancar E.2.2.1.2 4.714.926.840.362

Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

(4.160.273.7

43.877)

(4.441.731.023.849)

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG E.2.2.2

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang E.2.2.2.1 71.432.500.000

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang E.2.2.2.2 123.984.830.000

Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang

(52.552.330.

002)

(52.552.330.000)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA E.2.2.3

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya E.2.2.3.1 10.042.393.952.189

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya E.2.2.3.2 112.243.445.425.715

Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya

(102.201.051.473.526)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (106.695.334.827.375)

POS LUAR BIASA

E.2.3

Pendapatan Luar Biasa E.2.3.1 -

Beban Luar Biasa

E.2.3.2 (6.612.473.000)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA (6.612.473.000)

SURPLUS/(DEFISIT) LO (243.282.473.074.250)




LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian Catatan TA 2015 (Audited) TA 2014 (Audited)

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

I. Arus Kas Masuk

1. Penerimaan Perpajakan F.2.1

a. Pajak Penghasilan F.2.1.1 602.308.130.407.516 546.180.870.340.008

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah F.2.1.2 423.710.816.241.713 409.181.627.426.617

c. Pajak Bumi dan Bangunan F.2.1.3 29.250.048.532.515 23.476.231.891.365

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan F.2.1.4 292.924.725 -

e. Cukai F.2.1.5 144.641.302.766.335 118.085.549.812.883

f. Pajak Lainnya F.2.1.6 5.568.296.543.245 6.293.356.486.331

g. Pajak Perdagangan Internasional F.2.1.7 34.939.970.210.328 43.648.133.141.048

Total Penerimaan Perpajakan 1.240.418.857.626.377 1.146.865.769.098.252

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) F.2.2

a. Penerimaan Sumber Daya Alam F.2.2.1 100.971.872.884.629 240.848.282.407.860

b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN F.2.2.2 37.643.720.744.478 40.314.429.901.560

c. PNBP Lainnya F.2.2.3 81.599.990.116.116 87.610.305.116.971

d. Penerimaan BLU F.2.2.4 35.315.457.265.561 29.681.044.008.519

Total PNBP 255.531.041.010.784 398.454.061.434.910

3. Penerimaan Hibah F.2.3 11.973.038.735.532 2.956.901.630.280

Jumlah Arus Kas Masuk (A.I) 1.507.922.937.372.693 1.548.276.732.163.442

II. Arus Kas Keluar

1. Belanja Pegawai F.2.4 281.157.456.160.788 243.719.624.006.422

2.

· 1 sistematika laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015...

Documents