Judul: TATA KELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

DALAM HUBUNGANNYA DENGAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

( Studi Pada Pemerintahan Kota Pontianak)

Abstrak

Penelitian yang berjudul “Tata Kelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Hubungannya Dengan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial (Studi Pada Pemerintahan Kota

Pontianak), ini untuk mengetahui bagaimana bentuk alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial

dalam APBD Pemerintahan Kota Pontianak, apakah bentuk pengalokasian tersebut pada tataran

implementasinya dapat dioptimalkan, dan mampu menunjang Pelaksanaan APBD secara efektif,

efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hasil Kajian ini sebagai bahan masukan bagi

Pemeritah Kota Pontianak untuk dapat lebih mengoptimalkan Pelaksanan dan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan baik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan cara penelitian kepustakaan.

Sedangkan alat pengumpulan datanya adalah dengan observasi, studi dokumen, kuesioner dan

wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi

data, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kata Kunci: Tata Kelola, APBD, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

I. Pendahuluan.

A. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem hukum pengelolaan keuangan

negara sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang

Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan perundang-undangan ini sebagai landasan hukum yang bertujuan untuk mengelola

1

keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, yang dilaksanakan melalui tata kelola

pemerintahan yang baik yang berbasis pada tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan

partisipatif.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 182 dan Pasal 194 Undang Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , serta Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan ini memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan

dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Sebagai pelaksanan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Kemudian dikeluarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah. Perubahan mendasar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah bergesernya fungsi

Ordonancering dan Badan/bagian/biro Keuangan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

dan SKPD sebagai accounting entity yang berkewajiban untuk membuat laporan keuangan SKPD

serta penegasan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Pejabat Fungsional.

Pengaturan dari aspek perencanaan bahwa seluruh proses penyusunan APBD semaksimal

mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan

umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan

partisipasi masayarakat. Memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan

pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus dapat

menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran

(beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Maka diterapkan anggaran berbasis kinerja yang

2

mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas

hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus disusun dan dilaksanakan dengan tertip, baik

dan benar, untuk itu maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah meliputi

prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam

rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya baik berupa Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain (1)

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi

pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang

belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua

penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan

dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan

dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD. Pokok-pokok kebijakan

yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD adalah meliputi :

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Salah satu item belanja daerah yang

dapat dialokasikan adalah “belanja hibah” dan “bantuan sosial”,

Ketentuan mengenai dana hibah dan bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun

2007, dalam pasal 42 ditentukan sebagai berikut :

(1) Kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(4a) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,

rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3

(5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada

pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan

partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan

penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 43 ayat (4). Selanjutnya dalam Pasal 44 ditentukan:

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak

secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

dalam naskah perjanjian hibah daerah (Pasal 44 ayat (1) . Hibah yang diberikan secara tidak

mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas

akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut

dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah (ayat (2) ); Naskah perjanjian hibah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan

pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan ( ayat (3) )

Sedangkan Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan

yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota

masyarakat, dan partai politik ( Pasal 45 ayat (1)); Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan

peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah (ayat (2)); Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus

menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak

harus diberikan setiap tahun anggaran (ayat (2.a); Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial (ayat (4).

Bertitik tolak pada dasar aturan di atas Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten atau

Kota senantiasa mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial tersebut dalam APBD. Demikian

pula dengan Pemerintahan Kota Pontianak, namun dalam pelaksanaannya, masih menimbulkan

persoalan-persoalan hukum . Setidaknya ada empat masalah anggaran di daerah:

a. Tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

b. Penyalahgunaan belanja hibah dan bantuan sosial serta pengeluaran iklan layanan

masyarakat pada belanja barang dan jasa diluar batas kewajaran untuk kepentingan politik

tertentu.

c. Pelayanan publik yang masih jauh dari harapan.

Terjadinya kasus-kasus tersebut tidak lepas kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah yang belum efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana ditentukan

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, juncto peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan :

4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasIuasnya tentang keuangan daerah.

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian dengan judul: “Tata Kelola

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Hibah Dan Bantuan

Sosial ( Studi Pada Pemerintahan Kota Pontianak)”.

B. Perumusan Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemerintahan Kota Pontianak, maka dari itu perlu diketahui dan dikaji bentuk alokasi anggaran

belanja hibah dan bantuan sosial dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah . Dengan

demikian perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak;

2. Bagaimana alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD dapat dioptimalkan

secara efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

5

C. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan memberi acuan mengenai bentuk pengalokasian belanja

hibah dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak.

Dengan acuan bentuk tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah

Kota Pontianak untuk dapat lebih mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih

efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.. Selain itu penelitian ini juga

bertujuan untuk Publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal.

D. Temuan/ Inovasi yang Ditargetkan dan Penerapannya

Temuan yang ditargetkan adalah analisis bentuk pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial

yang paling tepat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak, agar

efektifitas pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja daerah lebih dapat dioptimalkan dan

bermanfaat .

II. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan

kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang.1 Keuangan Negara atau dikenal

juga dengan istilah Ekononii Publik bermuara dark ajaran mazhab Kameralis yang muncui di abad 17

dan 18 bersama ajaran/mazhab Merkantilis di Perancis dan Inggris. Pada saat itu Pemerintah

dimanfaatkan oleh pedagang, gereja, dan kelompok lain dalam masyarakat (untuk kepentingannya) agar

mengatur perekonomian dengan suatu anggaran tertentu yang tentu saja ini memerlukan penerimaan-

penerimaan. Oleh karena itulah keuangan Negara dikenal sebagai sistem yang bertalian dengan

pengeluaran dan penerimaan negara.2

Di negara-negara “Anglo Saxon”, keuangan negara sebagai ilmu dipandang sebagai cabang ilmu

ekonomi, sedangkan di daratan Eropa, keuangan negara, dipandang sebagai suatu cabang ilmu politik.

Dalam kepustakaan di negara-negara “anglo saxis”, keuangan negara sering disebut “public finance”,

istilah “publik” sering membingungkan dan bukanlah merupakan istilah yang pas (precise term). Dalam

kepustakaan keuangan negara (public finance), istilah “publik” biasa diartikan “pemerintah”

(government). Dalam arti luas sebenarnya istilah “publik” tidak hanya menggambarkan kegiatan

1 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Konflik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.1-2.

2 Sukanto Reksohadiprodjo, Keuangan Negara (Ekonomi Publik). Teori dan Praktek, Artikel, JKAP Volume 1, Nomor 1, Mei 1996, ISSN : 0852 – 9213, Hlm. 74.

6

pemerintah saja, namun menggambarkan pula “utility” (yang menangani kebutuhan atau hajat hidup

orang banyak), dan juga kegiatan perhimpunan amal (charitable associations).“Public Finance”

(Keuangan Negara) seperti yang telah dijelaskan di muka diinterprestasikan dalam arti sempit yakni

“government finance” (keuangan pemerintah), sedang makna “finance” (keuangan), yakni

menggambarkan segala kegiatan (pemerintah) di dalam mencari sumber-sumber dana (sources of fund)

dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan (uses of fund) untuk mencapai tujuan-tujuan

pemerintah.3

Keuangan negara memiliki tubuh pengetahuan yang kompak, tunggal dan homogen, pokok-pokok

bahasan (subject matters) yang terkandung dalam keuangan negara sebagai studi dan ilmu adalah: (1)

Pengeluaran Negara (Government Expenditures); (2) Sumber-sumber Penerimaan Negara di mana pajak

merupakan sumber penerimaan yang terpenting (Government Revenues and Taxes); (3) Pinjaman Negara

dan Perlunasannya (Government Borrowing and Indebtedness); (4) Administrasi Fiskal atau Teknik

Fiskal (Fiscal Administration or Technique) yang membahas hukum dan tatausaha keuangan negara; (5)

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Intergovernment Fiscal

Relationship), suatu studi dalam keuangan negara yang semakin penting dan menonjol; dan (6)

Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara atas

pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga dan juga efisiensi

alokasi sumber-sumber daya.4

Dari sudut penyelenggaraan pemerintahan pusat, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN,

sedang dari sudut pemerintahan daerah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBD, demikian

seterusnya dengan Perjan, Perusahaan Negara maupun Perum.5 Dengan perkataan lain definisi keuangan

negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, Keuangan Negara pada BUMN dan BUMD, sedangkan

definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang

mengelola dan mempertanggungjawabkannya.6

3 Achmad Djuaeni Kadmasasmita, Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi, Makalah, Jakarta, STIA LAN Jakarta, 2008. Hlm.2.

4 Ibid, Hlm.3. 5 Arifin P Soeria Atmaja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Rajawali Pers,

Jakarta, 2009, Hlm., 70.6 Hekinus Manao, Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan, Hukumonline, Hln., 2. diakses 30 Mei 2011.

7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk

mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara.

Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut

keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang

dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara

efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan

baik.7

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, yang dimaksud dengan : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. 8 Pengelolaan

keuangan negara juga wajib dilakukan secara: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan”. Karena itu, pengelolaan keuangan negara haruslah diformat ke dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.9

2. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD :

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD menegaskan pentingnya tujuan

dan fungsi penganggaran pemerintah, peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan

penetapan anggaran, pengintegrasian8negara akuntabilitas kinerja dalam 8negara penganggaran,

penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka

menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai

8negara8kesejahteraan kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan

stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

7 Suminto, Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan, Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief, Jakarta, 2004, Hlm. 1.8 Lihat pula, Sistem Administrasi Keuangan Negara, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jkarta, 2007, Hlm. 12. Muhammad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.12. Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Op. Cit., Hlm. 86. 9 Ibid.

8

Anggaran belanja 9negara dan belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,

kegiatan, dan jenis belanja. Berarti pula, setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan,

dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Sistem anggaran yang berbasis pada prestasi kerja/hasil, memerlukan pengendalian kinerja dan

evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian

negara/lembaga/perangkat daerah. Karenanya, diperlukan penyatuan negara akuntabilitas kinerja dalam

negara penganggaran dengan memperkenalkan 9negara penyusunan rencana kerja dan anggaran

kementerian 9negara/lembaga/perangkat daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 : “Pengelolaan

Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan

besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi

pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk

evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua

aktivitas dari berbagai unit kerja.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hakekatnya merupakan salah

satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat di daerah.10 Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya

secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil

masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing Daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya

anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Struktur

10 Nasir Azis, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Perencanaan dan Penganggaran), Naskah Seminar, disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam- 31 Januari 2007.

9

anggaran APBD hanya menyajikan informasi tentang jumlah sumber pendapatan dan penggunaan

dana. Sementara itu, informasi tentang kinerja yang ingin dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta

potensinya tidak tergambarkan dengan jelas. Informasi tersebut diperlukan sebagai tolok ukur yang harus

dijadikan acuan dalam perencanaan anggaran. Karena ketidakjelasan tersebut, maka sistem

perencanaan anggaran yang digunakan selama ini tidak dapat memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumberdaya yang

dimilikinya.

Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut,

maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran

Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Unit Kerja harus disusun dalam struktur yang

berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran

yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas

dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu

tahun tertentu.

Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan

dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat (value for money) dan kepuasan publik

(public satisfaction) sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

yang berorientasi pada kepentingan publik (public accountability) dapat dicapai. Secara umum,

perencanaan anggaran daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Perencanaan dalam menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD, disebut

perencanaan kebijakan (policy planning) Anggaran Daerah. Dalam prakteknya, rencana ini

harus disusun dan disepakati secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan kebijakan harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai di

tahun mendatang dan sekaligus juga harus menjadi acuan bagi proses pertanggungjawaban

(LPJ) kinerja keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran.

2) Perencanaan serangkaian strategi, prioritas, program dan kegiatan yang diperlukan dalam

mencapai Arah dan Kebijakan Umum APBD, yang disebut juga Perencanaan Operasional

10

(Operational Planning) anggaran Daerah. Karena bersifat teknis dan operasional, proses ini

dibebankan kepada Pemerintah Daerah.11

Terkait dengan kondisi tersebut, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat

untuk masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 juncto peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

4. Tata kelola keuangan daerah yang baik

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009, untuk terciptanya

pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka Pemerintah Daerah harus melakukan upaya

peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan

instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

Perbaikan regulasi dan penyiapan instrumen operasional dimaksud adalah menjabarkan

peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang lebih tinggi maupun

pembentukan peraturan yang dibutuhkan oleh daerah.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara cepat dan

akurat, Pemerintah Daerah agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan dan implementasi

SIPKD dan Regional SIKD.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan

daerah dan legislatif daerah melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis,

penerapan teknologi informasi, mengupayakan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian di bidang

pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran,

perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh pemerintah provinsi kepada

11 Ibid.

11

kabupaten/kota. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,(Soerjono Soekanto: & Sri

Mamudji 2001;13-14). melalui studi kepustakaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sumber Data :

a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

masalah penelitian ;

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, dan dokumen

resmi yang terkait dengan masalah penelitian ;

c. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum, kamus bahasa, kamus pemerintahan, dan dokumen

tertulis lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data : dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, mengkaji,

dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang diperoleh dari

bahan hukum primer, sekunder dan tertier ke substansi masalah penelitian.

3. Teknik Analisa Data : dilakukan dengan metode deskriptif yuridis, melalui proses interpretasi,

penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang diteliti.

IV. Jadwal Pelaksanaan: dijadwalkan 8 (delapan) bulan dengan alokasi waktu sebagai berikut :

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama 8 (delapan ) bulan . Dimulai dari Mei 2014 sampai

dengan Desember 2014 dengan tahapan yang secara garis besarnya sebagai berikut:

1.Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi observasi awal untuk perumusan masalah dan pembuatan outline

penelitian, pengumpulan dan pemilihan bahan kepustakaan serta studi awal terhadap bahan kepustakaan,

penyusunan proposal penelitian.

2.Tahap Pelaksanaan

Kegiatan meliputi penelitian kepustakaan dan pembuatan instrument penelitian, termasuk alat

pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan kuesioner. Dilanjutkan dengan penelitian

lapangan untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian

lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan dan kuesioner

terhadap responden yang akan dipilih.

3.Tahap Penyelesaian

12

Kegiatan meliputi analisis data dan penyusunan draft laporan penelitian dan penyusunan final laporan akhir, penggandaan serta pengiriman laporan akhir.Selengkapnya jadwal penelitian disajikan dalam table berikut:

Tabel Jadwal Penelitian

No Uraian Kegiatan

Mei Juni Juli Agt Sep Ok Nop Des

1. Observasiawal dan penelusuran pustaka

x x

2. Pembuatan proposal x

3. Penelitian Kepustakaan

x x x

4. Pembuatan instrumen penelitian

x x x

5. Pengumpulan data lapangan

x x

6. Penyusunan draft laporan

x x

7. Penyusunan draft publikasi ilmiah

x

8. Penyusunan Laporan final

x

9. Penggandaan dan pengiriman

x

13

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Krishna D. Darumurti, Umbu Rauta., Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran,

Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Kadmasasmita,Djuaeni Kadmasasmita, Achmad Akuntabilitas Keuangan Negara:

Konsep dan Aplikasi, Makalah, Jakarta, STIA LAN Jakarta, 2008.

Muhammad Djumhana., Pengantar Hukum Keuangan Daerah, Citra Aditya Bakti,

Bandung.2007.

Manao Hekinus Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan, Hukumonline,

diakses 30 Mei 2011.

Reksohadiprodjo,Sukanto ; Keuangan Negara (Ekonomi Publik). Teori dan Praktek,

Artikel, JKAP Volume 1, Nomor 1, Mei 1996, ISSN : 0852 – 9213,.

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan

Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.2001.

Suminto, Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan, Makalah sebagai

bahan penyusunan Budget in Brief, Jakarta, 2004,

Soeria Atmadja, P Arifin P., Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik,

dan Konflik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Jakarta, 2005,.

----------------------., Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan

Praktik, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

14

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009,Tentang Pedoman Penyusunan

APBD.

15

Lampiran:I. Justifikasi Anggaran Penelitian.

Sesuai dengan rincian tahapan penelitian tersebut, maka jumlah biaya yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu penelitian 8 (delapan) bulan. Untuk lebih jelas mengenai rincian biaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Biaya PenelitianNo. Uraian Jumlah (Rp)

1. Honor Peneliti 16.128.0002. Bahan Habis Pakai 10.322.000

3 Peralatan 3.000.0004 Perjalanan 3.600.0005 Aktivitas lain-lain 6.950.000

Jumlah 40.000.000

1. Honor Peneliti.No. Pelaksana

KegiatanJumlah Jlh.jam/

mingguMinggu/

bulanHonor/

Jam Total (Rp)

1. Ketua peneliti 1 16. 4x8 18.000 9.216.0002. Anggota Peneliti 1 12. 4x8 18.000 6. 912.000

Jumlah 16.128.000

2. Bahan Habis PakaiNo. Bahan Volume Biaya Satuan (Rp) Total (Rp)1. ATK, Kertas, Tinta

printer10 unit 250.000 2.500.000

2. Sarana komunikasi 2 orang 1.000.000 2.000.0003. Dokumentasi 1 unit 822.000 822.0005. Pembuatan

pedoman wawancara

10 unit 200.000 2.000.000

6. Pembuatan kuesioner 2 unit 500.000 1.000.0007. Kuota internet 10 unit 200.000 2.000.000

Jumlah 10.322.000

3. PeralatanNo. Jenis/Bahan Volume Biaya satuan Biaya

(Rp) (Rp)1. Printer 1 unit 1.000.000 1.000.0002. Perangkat internet 1 unit 2.000.000 2.000.000

Jumlah 3.000.000

4. PerjalananKomponen Volume Satuan Harga Satuan Total (Rp)Transportasi luar daerah 4 hari 400.000.- 1.600.000.-

16

(Sewa kendaraan roda-4)Akomodasi luar daerah (Ketua dan Anggota)

4 hari 500.000.- 2.000.000.-

Sub Total 3.600.000.-

5. Aktivitas lain-lainNo. Uraian kegiatan Volume Biaya Satuan (Rp) Total (Rp)1. Penelusuran pustaka 20 unit 50.000 1.000.0002. Biaya korespondensi 10 unit 100.000 1.000.0003. Pembuatan proposal 1 unit 500.000 500.0004. Survey lapangan di Pontianak 2 unit 600.000 1.200.0004. Rapat Koordinasi Tim Peneliti 5 unit 450.000 2.250.0005. Fotokopi bahan-bahan 10 unit 100.000 1.000.000

Sub Total 6.950.000

2. BIODATA PENELITI

1. Ketua:

I. IDENTITAS DIRI1 Nama lengkap (dengan gelar) Prof. DR. Kamarullah, SH, MHum2 Jabatan Fungsional Guru Besar3 NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19640206 1988101 001/00060206034 Tempat dan tanggal lahir Kuala Dua, 6 Februari 19645 Alamat Rumah Jl. Parit H. Husin I Gg. Muslimin II, No. 21

Pontianak6 No Telepon / Fax (0561)710114/(0561)5827427 No. HP/Telp Rumah 08125701047, (0561) 7101148 Alamat Kantor Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1 PTK -

781249 No. Telepon Kantor /Fax (0561)502741, 582742/ (0561)582742

10 Alamat E-mail kamarullah.uun@gmail.com11 Lulusan yang dihasilkan S-312 Mata Kuliah yang diampu Hukum Administrasi

Hukum Tata NegaraHukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraPraktek Peradilan Tata Usaha NegaraHukum Perbendaharaan NegaraIlmu Perundang-undanganPeranan Hukum Dalam Pembangunan EkonomiKebijakan PublikHukum Tata Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

II. RIWAYAT PENDIDIKAN1. Program S1 S2 S32. Nama PT Untan

Pontianak Unair Surabaya Unair Surabaya

3. Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum4. Tahun Masuk 1982 1992 20055. Tahun lulus 1987 1995 2008

17

III. Riwayat Kepangkatan/Golongan/ Jabatan.

NO KEPANGKATAN TAHUN1. Calon Pegawai Negeri Sipil 19882. Penata Muda/IIIA 19893. Penata Muda Tingkat I /IIIB 19924. Penata/IIIC 19965. Penata Tingkat I/IIID 19986. Pembina Muda/IV a 20007. Pembina Tk. I/IV b 20048. Pembina Utama Muda/ IV/c 20079. Pembina Utama Madya /IV/d 2009

IV. Riwayat Jabatan Fungsional Akademik.

NO JABATAN TAHUN1. ASISTEN AHLI MADYA 19902. Asisten Ahli 19923. Lektor Muda 19954. Lektor Madya/ Lektor 19975. Lektor/Lektor Kepala 19996. Lektor Kepala Madya 20047. Lektor Kepala 20078. Guru Besar 2009

V. Riwayat Jabatan Struktural.

NO JABATAN TAHUN1. Sekretaris Bagian Hukum tata Negara Fakultas Hukum UNTAN 19952. Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNTAN 19983. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNTAN 20024. Sekretaris Konsentrasi Hukum Bisnis Program S2 Ilmu Hukum

UNTAN

2003

5. Ketua Konsentrasi OTODA S2 Ilmu Hukum UNTAN 20046. Ketua Program Magiter Ilmu Hukum UNTAN 2010

VI. PENGALAMAN PENELITIAN No Thn Judul Penelitian INSTANSI

1 2009 Peningkatan Ketahanan Nasional Melalui Pemberdayaan Korban Trafficking Woman Di Kabupaten Sanggau Prov. Kalbar

Dikti

2 2009 Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

DIPA-PNBPUNTAN

3 2012 Model Kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Kota Pontianak

DIPA-PNBPUNTAN

4 2013 Pelayanan Publik Oleh Birokrasi Pemerintah Bidang DIPA-PNBP

18

Kependudukan Dan Catatan Sipil (Studi Di Kota Pontianak) UNTAN

VII. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat INSTANSI1

2010/2011Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Fak. Hukum

2

2012/2013

Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Dalam Hubungan Dengan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Serumpun dan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas

PMIH UNTAN

3 2012/2013 Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Upaya Kepastian Hukum

PMIH UNTAN

VIII. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No Thn Judul Artikel Ilmiah Volume/ Nomor

Nama Jurnal

1. 2007 Sifat Dan Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum Kajian Dari Perspektif Filsapat Ilmu

22/2 Jatiswara

2. 2009 Pemerintah dan Tanggung-Gugat Pemerintah 75/5 VariaBina

Civika3. 2009 Kajian Rancangan Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan 2/1 Era Hukum

4. 2009 Pemerintah dan Tanggung-Gugat Pemerintah 75/5 VariaBina

Civika5. 2009 Fungsi Hukum Administrasi Dalam

Mewujudkan Pemerinntahan Yang Baik

77VariaBina

Civika

6. 2010 Penggunaan Intrumen Hukum Perjanjian Oleh atau Dengan Pemerintah

1/1Perspektif

7.2011 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik Sebagai Dasar Gugatan Dan Penilaian Segi Legalitas Keputusan Tata Usaha Negara.

1/2

Perspektif

8. 2012 Aturan Hukum Dan Kewenangan

Membentuk Aturan Hukum 1/3 Perspektif

IX. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.

Tahun Judul Buku Jumlah Halaman

Penerbit

1.

2

2008

2013

Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata (Karakteristik Dan Problematik Penanganannya)Asas Legalitas Keputusan Tata

183 Untan Press

19

Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara

115Fakultas Hukum Press

X. PENGALAMAN SEBAGAI NARA SUMBER

No.

Tahun Judul Pelaksana Tempat

1. Pebruari 2010

Efektivitas Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Budaya Dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sekretariat Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Kalbar

Sekretariat Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Kalbar

2 30 Juni 2010

ImplementasiPemenuhan,Penghormatan,Perlindungan,Dan Penegakan HAM Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi SKPD

Kanwil Kementerian

HUKUM&HAM Prov. Kalbar

Hotel Kapuas Palace

3 16 Deseember

2010

Perubahan UUD 1945 Kelima Secara Komprehensif Dan Konsolidasi Konstitusi Untuk Mempertegas Sistem Presidentil

Kerja Sama UPB dengan

DPD RI

UPB Pontianak

4 5 Maret 2011

Urgensi Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Prodi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum

Fak. Hukum Untan Singkawang

14 Maret 2012

Keterbukaan Informasi Dan Pelayanan Pu blik Kanwil

Kementerian HUKUM&HA

M Prov. Kalbar

Kanwil Kementeria

n HUKUM&HAM Prov.

Kalbar4 28 April

2011Mewujudkan Bangsa Berintegritas Dan Bebas Korupsi Melalui Pendidikan

Kerjasama UPB Dan DPD

RI

UPBPontianak

14 Juni 2012

Urgensi,Relevansi Pembentukan Badan Pengkajian Dan Pemasyarakatan 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

UNTAN Penibungan Mempawah

20.November 2012

Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila

Sekretariat Jenderal

Kementrian Pendidikan dan Kebuadayaan

UNTAN

18.April 2013

Peranan Pemkot Dalam Memotivasi Insvestor Untuk Berinvestasi Di Kota Singkawang (Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum)

STIH Singkawang

STIH Singkawang

23Aril PenguatanKelembagaan Komnas Kerjasama PMIH

20

2013 P3DI

XI. PENGHARGAAN

No. Tahun Nama Penghargaan Instansi Pemberi 1.

2.

2012.

2013

Piagam Satya Lancana Karya Satya X TahunPiagam satya Lancana Karya Satya XX Tahun

Pemerintah RI

Pemerintah RI

XII. Pengalaman Seminar/Loka Karya/Work Shop

No. Tahun Kegiatan Instansi Pelaksana Keterangan

1. 22 Juni 2010

Sosialisasi Penilaian Kinerja Dosen

Universitas Tanjungpura

PontianakPeserta

2 16-17 April 2010

Pelatihan KBK Universitas Tanjungpura

PontianakNara sumber

3 6 Mei 2013

Kewenangan Hak Menguji Materiil Mahkamah Konstitusi .

Universitas Tanjungpura

PontianakModerator

XIII. Pengalaman Staf AHLI

No. Tahun Kegiatan Instansi Keterangan1. 5 Oktober 2010 Staf Ahli DPRD Kabupaten

PontianakDrafting Naskah Akademik Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Pontianak

2 29 Oktober 2010

Staf Ahli DPRD Kota Pontianak

Pendapat Hukum Penyelesaian Masalah Khatulistiwa Plaza

3 5 Oktober 2011 Staf Ahli DPRD Kabupaten Drafting Naskah Akademik Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Pontianak

4 29 Oktober 2012

Staf Ahli DPRD Kabupaten Pontianak Pontianak

Drafting Naskah Akademik Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Pontianak

5 5 April 2013 Staf Ahli DPRD Kab. Sambas

DPRD Kab. Sambas Analisis Hukum LKPJ Bupati Kab. Sambas Tahun 2012.

21

XIV. Organisasi Profesi/Akademik

No Tahun Nama Organisasi Instansi Pembentuk Keterangan1. 2008 Lembaga Konsultasi Dan

Bantuan Hukum Fak. Hukum UNTAN Anggota

2 21 Okt. 2010

Asosiasi Tenaga Pengajat Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasin Negara Tingkat Daerah

Ketua Umum Asosiasi Tenaga Pengajat Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasin Negara Tingkat Pusat

Pembina

3 21 Juni 2012

Pengurus Wilayah NU Kalbar PWNU Kalbar

Biro Konsultasi

Hukum4 6.Des.

2012Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris RI

Ketua Bidang

Kajian dan Penelitian

5 5 Sept. 2013

Badan Wakap Nasional Kanwil Agama Prov. Kalbar

Wakil Ketua

2. Anggota

I. Identitas1 Nama lengkap (dengan gelar) Dr. H. M. Syafei, SH., MH.2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala3 NIP/NIK/No. Identitas lainnya 1960082619881010014 Tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Agustus 19605 Alamat Rumah Jl. Silat Baru K.36 Pontianak

6 No Telepon / Fax -7 No. HP/Telp Rumah 0812340764458 Alamat Kantor Jl. A. Yani (Jl Sosiologi) Pontianak9 No. Telepon Kantor /Fax (0561)502741, 582742/ (0561)582742

10 Alamat E-mail syafiibaik@yahoo.com11 Lulusan yang dihasilkan S-312 Mata Kuliah yang diampu Hukum Administrasi

Hukum PajakHukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraPraktek Peradilan tata Usaha NegaraHukum Perbendaharaan NegaraSistem Manajemen Pemda

II. Riwayat Pendidikan

1. Program S1 S2 S32. Nama PT Untan

Pontianak Untan Pontianak Unhas Makasar

3. Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum4. Tahun

Masuk 1980 2001 2008

22

5. Tahun lulus 1987 2003 2012

III. Riwayat Kepangkatan/Golongan/ Jabatan.

NO KEPANGKATAN TAHUN1. Calon Pegawai Negeri Sipil 19882. Penata Muda/IIIA 19893. Penata Muda Tingkat I /IIIB 19924. Penata/IIIC 19945. Penata Tingkat I/IIID 20066. Pembina Muda/IV a 2003

7. Pembina TK-1- IV/b 2007

IV. Riwayat Jabatan FungsionalNO JABATAN TAHUN

1. ASISTEN AHLI MADYA 19902. Asisten Ahli 19923. Lektor Muda 19944. Lektor Madya/ Lektor 19965. Lektor/Lektor Kepala 2003

V. Riwayat Jabatan StrukturalNO JABATAN TAHUN

1. Sekretaris Bagian HTN 20022. Ketua Konsentrasi Hukum OTODA S2 Hukum Untan 2006

X. Pengalaman PenelitianNo Thn Judul Penelitian INSTANSI

1 2006 Analisis Yuridis Atas Pelaksanaan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Hubungannya Dengan Izin Pemutusan Hubungan Kerja Oleh P4D Provinsi Kalbar.

Fak. HukumUNTAN

2 2007 Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Di Kalimantan Barat dari Aspek Kontribusi Terhadap APBD Tahun 2005 dan Tahun 2006

Fak. HukumUNTAN

3 2008 Reformasi Kekuasaan Kehakiman Untuk Mewujudkan Indepedensi Lembaga Peradilan Dalam Upaya Mendukung Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia.

Fak. HukumUNTAN

4 2012 Tertip Hukum Pengaturan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia (Studi Normatif Dari Perspektif Sinkronisasi Vertical dan Horizontal)

Fak. HukumUNTAN

5 2013 Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Studi Dari Perspektif Upaya Peningkatan PAD)

Fak. HukumUNTAN

XI. Pengalaman Pengabdian Masyarakat

23

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat INSTANSI1 2005 Penyuluhan Hukum Tentang Bela Negara Di Wilayah

Perbatasan Sanggau Ledo Kabupaten BengkayangFak.Hukum Untan

2 2007 Penyuluhan Hukum Tentang Perdagangan Lintas Batas Di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau

Fak.HukumUntan

3

2012

Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Serumpun Dan Sala Tiga Kecamatan Sala Tiga Kabupaten Sambas

Fak HukumUntan

VIII. PENGALAMAN PENULISAN ATRIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No Thn Judul Artikel IlmiahVolume/ Nomor

Nama Jurnal

1. 2009 Revitalisasi Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah Dari Perspektif Pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

15/3 Adminis-trasi Negara

2. 2010 Kewenangan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalinantan Barat –Serawak (Studi Dari Aspek UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara).

7/1

Nestor PMIH Untan

3. 2011 Pembahasan Kekuasaan Negara dan Fungsi Mahkamah Konstitusi III/2 Konstitusi

IX. Pengalaman Penulisan Buku.

No.

Tahun Judul Buku Jumlah Halaman

Penerbit

- - - - -

X. Pengalaman Sebagai Nara Sumber

No.

Tahun Judul Pelaksana Tempat

- - - - -

XI. PENGHAGAAN

No. Tahun Nama Penghargaan Instansi Pemberi1. 2005 Satya Lencana Karya Satya X

Tahun Pemerintah RI

XII. PENGALAMAN SEMINAR/LOKA KARYA

No. Tahun Kegiatan Instansi Pelaksana Keterangan1 2007 Desimentasi Rekomendasi

Komisi Hukum Nasional RI Bagi Pembaharuan Hukum Di Indonesia Tahun 2004-2007 .

Komisi Hukum Nasional RI &

Universitas Tanjungpura

Pontianak

peserta

24

2 2008 One Day Seminar Bank Sentral Dan MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

PMI & BI Pontianak peserta

3 2011 Masa Depan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasca Putusan MK RI.

Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI dengan Unhas

Makasar

Peserta

4 2013 Konferensi Nasional Hukum Indonesia Dalam Perundingan Perubahan Iklim Aspek Hukum Terkait Pasca Priode Komitmen Kedua Protokol Kyoto

Universitas Indonesia Peserta

XIII. PENGALAMAN STAF AHLI

No. Tahun Kegiatan Instansi Keterangan1 2013 Staf Ahli DPRD Kabupaten

SambasAnalisis Hukum LKPJ Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2012

XIV. ORGANISASI PROFESI/AKADEMIK

No Tahun Nama Organisasi Instansi Pembentuk Keterangan1. 1999 Biro Konsultasi Dan

Bantuan Hukum Fakultas Hukum Untan Anggota

2 2004 Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Untan

PMIH UNTAN Ketua

3 2008 Lembaga Kajian Hukum Tata Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat

PMIH UNTAN Sekretaris

25