01 kemkeu 2016 res.pdf · 11 ipsap/ bultek akuntansi pemerintahan direktorat akuntansi dan...

kemkeu

Typewritten Text

kemkeu

Typewritten Text

01

kemkeu

Typewritten Text

kemkeu

Typewritten Text

2 Mei 2016

kemkeu

Typewritten Text

01

kemkeu

Typewritten Text

2 Mei 2016

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DITJEN PERBENDAHARAAN Periode Januari s.d Desember 2016

No Nama Informasi Unit Eselon II Waktu dan

Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia

Jangka Waktu Penyimpanan /

Retensi

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 1 Lap. Keuangan Tingkat

Eselon I Ditjen Perbendaharaan (UAPPA-E1) Tahun 2015 Audited

Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Mei 2016 Hardcopy dan softcopy

1 Tahun

2 Lap. Keuangan Satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (UAKPA) Tahun 2015 Audited


Mei 2016 Hardcopy dan softcopy

1 Tahun

3 E-Procurement Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

2009 s.d. 2016 Softcopy Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip

4 Rencana Umum Pengadaan (RUP)


2012 s.d. 2015 Softcopy Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip

5 Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019


2015 Hardcopy dan softcopy

Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip

6 Laporan Kinerja Ditjen Perbendaharaan tahun 2015


2015 Hardcopy dan softcopy


7 LK BUN Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8 Bulan di Jakarta

Hardcopy dan softcopy


8 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8 Bulan di Jakarta



9 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Bagian Anggaran 999.03 dan Bagian Anggaran 999.04

KPPN Khusus Investasi Semesteran dan Tahunan


1 Tahun

10 Panduan teknis Akuntansi Pemerintahan


Sepanjang Tahun di Jakarta



11 IPSAP/ Bultek Akuntansi Pemerintahan




Selama Peraturan tersebut Berlaku

12 Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan




Sepanjang relevan dan masih berlaku

Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

- - - - - -

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

1 Peraturan Menteri Keuangan terkait Sistem Akuntansi


Sepanjang Tahun



2 Peraturan Menteri Keuangan terkait Investasi Pemerintah, Kredit Program dan Penerusan Pinjaman

Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Hukum)

Sesuai Program Legislasi



3 Tingkat Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)

Maret dan September


1 tahun


Tempat Pembuatan



Retensi

4 Tingkat Bunga Pengembangan Energi Nabati dan Revalitas Perkebunan (KPEN-RP)


Maret dan September


1 tahun

5 Tingkat Bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD Nias)


Maret dan September


1 tahun

6 Tingkat Bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)


Januari ,April, Juli, Oktober


1 tahun

7 Tingkat Bunga Skema Subsidi Gudang (SSRG)


Januari ,April, Juli, Oktober


1 tahun

8 Tingkat Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)


Maret, Juni, September, Desember


1 tahun

9 Laporan Realisasi APBN bulanan

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

10 Hari Kerja setelah akhir bulan

Hardcopy dan softcopyIaccount bulanan

1 bulan

10 Hasil review kinerja satker BLU

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit PPK BLU I, II, III)

Juni s.d. Des SK Direktur Hasil Penilaian Kinerja


11 Perangkat peraturan BLU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU)

Sepanjang Tahun

Peraturan tentang pengelolaan keuangan BLU

Sepanjang masih berlaku

12 Tarif Layanan Satker BLU

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi BLU)

Sepanjang Tahun

PMK tarif BLU Sepanjang masih berlaku

13 Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005-2015

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

4 hari kerja Softcopy 10 (sepuluh) tahun sejak data diterima

14 Peraturan terkait pelaksanaan anggaran

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Sepanjang tahun



15 Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah


Sepanjang tahun




Tempat Pembuatan



Retensi

3 Laporan Penyaluran KKP-E


Setiap bulan

Softcopy 1 tahun

4 Laporan Penyaluran KPEN-RP


Setiap bulan Softcopy 1 tahun

5 Laporan Penyaluran KPP NAD Nias



6 Laporan Penyaluran KUPS



7 Laporan Penyaluran SSRG



8 Laporan Penyaluran KUR



9 Laporan Penyaluran KUMK



10 Laporan Posisi Penerusan Pinjaman

KPPN Khusus Investasi Semesteran dan Tahunan


1 tahun

11 Laporan Rekening Pemerintah di Bank Umum


5 Hari Kerja setelah akhir bulan

Hardcopy dan softcopy (Rekening Bendahara Penerimaan & Pengeluaran, Rekening lainnya)

1 bulan

12 Remunerasi Satker BLU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi BLU)

Sepanjang Tahun

Hardcopy dan softcopy (KMK Remunerasi BLU)

Sepanjang masih berlaku

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS

www.djkn.depkeu.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DAFTAR INFORMASI BERKALA

No Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan

Penanggung Jawab Informasi Alamat Informasi

1. Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/daftar-informasi-publik-berkala

2. Peraturan perundangan mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Pusat, Instansi vertikal, dan Unit Pelaksana teknis di lingkungan DJKN

Direktorat Hukum dan

Humas

Direktur Hukum dan Humas

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan

3. Informasi mengenai kedudukan, domisli, alamat, dan kontak

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-mengenai-kedudukan-domisli-alamat-kontak

4. Struktur Organisasi Direktorat Hukum dan

Humas


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/struktur-organisasi

5. Gambaran umum satker Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-satker

6. Visi dan Misi Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/visi-misi

7. Gambaran umum program kerja DJKN 2013

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-program-kerja-tahun-2013

8. Indikator Kinerja Utama Dirjen

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/IKU_ESELON_I.pdf

9. Capaian kinerja Sekretariat Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/capaian_kinerja_triwulan_II_2013.pdf

- 2 -

DJKN 10. Ringkasan Informasi tentang

Kinerja dalam lingkup badan publik

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-program-kerja-tahun-2013

11. Ringkasan Laporan Keuangan

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/UIC_-_BAG_KEUANGAN_-_3_A_B_C.pdf

12. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik


Humas


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/ringkasan-laporan-akses-informasi-publik

13. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi


Humas


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/permohonan-informasi-ppid

14. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-tentang-tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang-pelanggaran-dilakukan-baik-oleh-pejabat-badan-publik-maupun-pihak-mendapatkan-

izin-perjanjian-kerja-dari-badan-publik-bersangkutan

15. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/eprocurement-direktorat-jenderal-kekayaan-negara

16. Informasi tentang prosedur peringatan dini

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/Prosedur_Keadaan_Darurat_Kebakaran.pdf

17 Rancangan peraturan yang akan diterbitkan


Humas


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-tentang-peraturan-keputusan-danatau-kebijakan-mengikat-danatau-berdampak-bagi-publik-dikeluarkan-oleh-badan-publik

18 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik



https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/ringkasan-laporan-akses-informasi-publik

- 3 -

Humas 19. Statistik Akses Informasi

Publik Direktorat

Hukum dan Humas


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/statistik-akses-informasi-publik

Daftar Informasi Serta Merta

No Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan

Penanggung Jawab Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan


Jangka Waktu Penyimpanan/R

etensi NIL

Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat

No

Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan





etensi

1. Realisasi kinerja Sekretariat DJKN Sekretaris DJKN cq. Bagian Organisasi Kepatuhan Internal

Tahunan Hard copy dan Soft copy

-

2. Komposisi pegawai Sekretariat DJKN Sekretaris DJKN cq. Bagian Kepegawaian

Setiap terjadi perubahan Hardcopy dan Softcopy

3. Laporan Barang Milik Negara Direktorat BMN Direktur BMN Setiap Semester dan Tahunan

Hardcopy 3 tahun

4. Peraturan terkait Tusi DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktur Hukum dan Humas cq. Subdit Peraturan Perundangan

Saat ditetapkan Hardcopy dan Softcopy -

5. Laporan Pengelolaan Aset Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Per semester pada setiap Hard copy dan Soft copy -

- 4 -


No






etensi

Kekayaan Negara Lain lain (audited)

tahun anggaran setelah diaudit

6. Harga limit lelang asset eks PT. PPA

Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Pada saat pengumuman lelang

Hard copy dan Soft copy -

7. Harga limit aset BDL yang akan dilelang

Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Pada saat pengumuman lelang


8. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan jumlah utang/keberadaan aset

Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta Hard copy dan Soft copy -

9. Prosedur dan persyaratan permohonan keberadaan dokumen jaminan


10. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan copy Akta Cessie/PJBP Bank Asal ke BPPN


11. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan penerbitan kembali surat roya dan/atau lunas dari Bank Asal/BPPN

Direktorat PKNSI Direktur PKNSI Saat informasi diminta


12. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan pembelian/penebusan asset properti



13. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan



- 5 -


No






etensi

penggunaan tegahan Bea Cukai 14. Pemberian informasi prosedur

dan persyaratan Permohonan pengelolaan barang rampasan negara



15. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan pengelolaan barang gratifikasi



16. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan penyelesaian ABMA/C



17. Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (INDRA, USAID, dan PROFI)



No

Nama Informasi Unit Kerja yang Menyediakan Penanggungjawab

Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan

Bentuk Informasi

yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan/Retensi

A. Informasi tentang profil Kementerian Keuangan yang meliputi:1 Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak2 Struktur Organisasi3 Gambaran umum satker4 Profil singkat pejabat struktural5 Tugas dan fungsi6 Visi dan misi7 Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi

dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkanB. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

dijalankan dalam lingkup badan publik, yang meliputi:1 Matrik program, kegiatan dan target Kemenkeu 2014;2 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;3 Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak

masyarakat;4 Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi

tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Januari s.d Desember di Jakarta

Hard copy dan soft copy

D. Ringkasan laporan keuangan; Sekretariat Direktorat Jenderal




E. Ringkasan laporan akses Informasi Publik; Sekretariat Direktorat Jenderal




F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;

1 Perpres Dana Alokasi Umum TA 2015 Direktorat Dana Perimbangan


Desember 2014, di Jakarta

Hardcopy dan Softcopy

2 PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2014

Direktorat Dana Perimbangan


April 2014, di Jakarta Hardcopy dan Softcopy

3 PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2014



April 2014, di Jakarta Hardcopy dan Softcopy

Daftar Informasi Publik

Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Periode Januari - Desember 2014









No


Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan

Bentuk Informasi

yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan/Retensi





4 PMK Dana Alokasi Khusus (DAK) Direktorat Dana Perimbangan




5 PMK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Dana Perimbangan




6 PMK DPPID Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atas Sisa DPPID TA 2011



2013 s.d 10 Januari 2014 di Jakarta


7 PMK DPPID Nomor 49 tahun 2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 5/PMK.7/2014 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atas Sisa DPPID TA 2011



10 Januari 2014 s.d 13 Maret 2014 di Jakarta


8 Perkiraan Alokasi DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Direktorat Dana Perimbangan


Oktober/November TA Sebelumnya


9 Perubahan perkiraan Alokasi DBH Pajak dan DBH Cukai hasil Tembakau (CHT)



Oktober TA berjalan Hardcopy dan Softcopy

PMK Kurang bayar DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN 2014a. PMK Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi untuk TA 2012b. PMK Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum untuk TA 2008 s.d TA 2012c. PMK Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2006 s.d TA 2012d. PMK Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi untuk TA 2012PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA TA 2015a. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumib. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Acehc. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Papuad. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umume. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutananf. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanang. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Panas BumiPMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA TA 2014a. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumib. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Acehc. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Papuad. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umume. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutananf. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanang. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Panas BumiPMK Kurang dan/atau Lebih Bayar DBH SDA TA 2013

10

13



- Januari s.d Desember TA 2014

Hardcopy, Softcopy

11

12

Hardcopy, Softcopy

sampai dengan selesainya penyaluran DBH SDA sesuai realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagihasilkan




Hardcopy, Softcopy






Hardcopy, Softcopy





No


Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan

Bentuk Informasi

yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan/Retensi





a. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumib. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum

c. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Kehutanand. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Perikanane. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Panas Bumi

14 PerDirjen Lebih Salur Dana Bagi Hasil Direktorat Dana Perimbangan


Mei 2014, Jakarta Hardcopy dan Softcopy

15 PMK 183/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah



Desember 2014, Jakarta


16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Jakarta, 1 Agustus 2013


17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Jakarta, 15 September 2009


18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak



Jakarta , 27 Desember 2010


19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Jakarta, 18 Oktober 2010


20 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah



Jakarta, 18 Oktober 2010


21 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah



Jakarta , 30 November 2010


22 Peraturan Menteri keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Jakarta , 25 Januari 2010


23 Peraturan Menteri keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



Jakarta , 27 Agustus 2010


24 Peraturan Menteri keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



Jakarta , 27 Agustus 2010


25 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-01/PK/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Jakarta , 27 Januari 2011


13 Hardcopy, Softcopy





No


Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan

Bentuk Informasi

yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan/Retensi





26 Deskripsi dan Analisis Realisasi APBD 2013 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


Januari 2014, Jakarta Soft Copy

27 Laporan Estimasi Realisasi Belanja Daerah 2014 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


Bulanan (Januari - Desember), Jakarta

Soft Copy

28 Laporan Estimasi Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan I Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


April 2014, di Jakarta Buku dan Soft Copy

29 Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan I Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


Juli 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy

30 Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan III Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


Oktober 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy

31 Kajian Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Khusus SiLPA Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


November 2013, Jakarta

Buku dan Soft Copy

32 Kajian Pendapatan Daerah pada Daerah Otonom Baru Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Buku dan Soft Copy

33 Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah 2013 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Buku dan Soft Copy

34 Kajian Peningkatan Kinerja Daerah melalui Peningkatan Kualitas Penyaluran DAK

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


Juni 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy

35 Kajian Spending Performance APBD dalam Mendanai Pelayanan Publik Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



36 Kajian Perekonomian Daerah Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


Oktober 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy

No


Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan

Bentuk Informasi

yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan/Retensi





37 Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah 2014 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Buku dan Soft Copy

38 Deskripsi dan Analisis APBD 2014 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



39 Monitoring dan Evaluasi SiLPA Dana Transfer yang Bersifat Earmarked Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



40 Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2014 tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2015




41 PMK tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015



Juni 2014, Jakarta Hard copy dan soft copy

42 LGF Anggaran Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


Januari - Desember, Jakarta

Soft Copy

43 LGF Anggaran (Fungsi) Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Soft Copy

44 LGF Anggaran (Urusan) Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Soft Copy

45 LGF Anggaran (Jenis Pajak) Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Soft Copy

46 LGF Anggaran (Rincian Retribusi) Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Soft Copy

47 LGF Realisasi Triwulan I Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Soft Copy

No


Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan

Bentuk Informasi

yang Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan/Retensi





48 LGF Realisasi Semester I Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Soft Copy

49 LGF Realisasi Triwulan III Tahun Berjalan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Soft Copy

50 LGF Realisasi Tahunan - tahun sebelumnya Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah



Soft Copy

G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;





H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;





I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; Sekretariat Direktorat Jenderal




J. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik





K. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sedang dibahas pemerintah dengan DPR RI tahun 2014




Hardcopy, Softcopy

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TAHUN

ANGGARAN 2016

No. Nama Informasi

Unit

Kerja

yang

Menyedi

akan

Penanggung

jawab

Informasi

Waktu dan

Tempat

Pembuatan

Bentuk

Informasi

yang tersedia

Jangka

Waktu

Penyimp

anan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A. Wajib di sediakan dan diinformasikan secara berkala

1. Profil BPPK/Pusdiklat/STAN/BDK

a. Kedudukan/domis

ili beserta alamat lengkap

(Nama unit

organisasi, Alamat

lengkap, Telpon,

fax dan situs ) Sekretari

at

Badan/Pusdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Awal tahun

dan setiap ada

perubahan

Website Selama berlaku

b. Ruang lingkup

kegiatan

c. Maksud dan tujuan, tugas dan

fungsi

d. Struktur

organisasi

(Struktural,

Fungsional, Instansi vertikal)

e. Profil singkat

pejabat struktural

(Nama, Jabatan, Pendidikan

terakhir, No

telepon ekstensi

kantor)

Sekretari

at

Badan/Pusdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Awal tahun

dan setiap ada

perubahan

Website Selama berlaku

2. Program diklat yang sedang berjalan

a. Program

diploma/diklat

(Nama program, Kalender diklat,

Modul diklat) Pusdikla

t/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris Badan

/Kepala

Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala Balai Diklat

Akhir tahun

dan setiap

ada

perubahan

Website/har

d copy

Selama

berlaku/

1 tahun

b. Penanggungjawab,

pelaksana program

serta nomor

telepon dan/atau alamat yang dapat

dihubungi

Hard copy 2 tahun

c. Target dan/atau

capaian program

Hard copy 2 tahun

No. Nama Informasi

Unit

Kerja

yang

Menyediakan

Penanggung

jawab

Informasi

Waktu dan

Tempat

Pembuatan

Bentuk

Informasi

yang tersedia

Jangka

Waktu

Penyimp

anan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

d. Jadwal

pelaksanaan

program

Hard copy 2 tahun

e. Anggaran program

yang meliputi

sumber dan jumlah

Hard copy 2 tahun

f. Agenda penting

terkait

pelaksanaan tugas

Hard copy 2 tahun

g. Informasi khusus

lainnya yang

berkaitan langsung

dengan hak-hak masyarakat

(Pengumuman

hasil diklat)

Website Selama

berlaku

h. Informasi

penerimaan calon

peserta didik/diklat

Pusdikla

t/STAN/Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Akhir tahun

dan setiap ada

perubahan

Website/har

d copy

- Peserta

didik : 5

tahun - Peserta

diklat :

KMK 408

3. Kegiatan non diklat yang sedang berjalan

a. Kegiatan (Nama

kegiatan, Jadwal kegiatan)

Sekretari

at Badan/P

usdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan /Kepala

Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Per semester

dan setiap

ada

perubahan

Website Selama

berlaku

b. Penanggungjawab,

pelaksana kegiatan

serta nomor

telepon dan/atau

alamat yang dapat dihubungi

Hard copy 2 tahun

c. Target dan/atau

capaian kegiatan

Hard copy 2 tahun

d. Jadwal

pelaksanaan

kegiatan

Hard copy 2 tahun

e. Anggaran kegiatan

yang meliputi

sumber dan jumlah

Hard copy 2 tahun

f. Agenda penting

terkait

pelaksanaan tugas

Hard copy 2 tahun

g. Informasi khusus

lainnya yang

berkaitan langsung

Hard copy 2 tahun

No. Nama Informasi

Unit

Kerja

yang

Menyediakan

Penanggung

jawab

Informasi

Waktu dan

Tempat

Pembuatan

Bentuk

Informasi

yang tersedia

Jangka

Waktu

Penyimp

anan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

dengan hak-hak

masyarakat

4. Ringkasan kinerja dan realisasi kegiatan (Ringkasan LAKIP, Laporan Keuangan dan

Kegiatan (PP No.8 tahun 2006)

a. Rencana dan laporan rencana

kegiatan (DIPA dan

RKAKL)

Sekretariat Badan

Sekretaris Badan

Per triwulan

Hard copy 2 tahun

b. Neraca

c. Laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan

d. Daftar aset dan

investasi

5. Ringkasan laporan akses Informasi

a. Jumlah

permohonan

Informasi

Sekretari

at Badan

Sekretaris

Badan

Per

semester Website

Selama

berlaku

b. Waktu yang

diperlukan dalam

memenuhi setiap permohonan

Informasi

c. Jumlah

permohonan

informasi publik

yang dikabulkan dan yang ditolak

d. Alasan penolakan

permohonan

Informasi

6. Peraturan,

keputusan, dan/atau

kebijakan yang

mengikat dan/atau

berdampak bagi

publik

No. Nama Informasi

Unit

Kerja

yang

Menyediakan

Penanggung

jawab

Informasi

Waktu dan

Tempat

Pembuatan

Bentuk

Informasi

yang tersedia

Jangka

Waktu

Penyimp

anan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

a. Daftar rancangan

dan tahap

pembentukan

Peraturan,

Keputusan,

dan/atau Kebijakan yang

sedang dalam

proses pembuatan

Sekretari

at Badan/P

usdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan /Kepala

Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Setiap

terbit peraturan,

keputusan,

dan/atau

kebijakan

Hard copy

a. Perat

uran

:

statis

b. Kepu

tusa

n : 3

tahun

b. Daftar Peraturan,

Keputusan,

dan/atau Kebijakan yang

telah disahkan

atau ditetapkan

7. Informasi tentang hak

dan tata cara

memperoleh Informasi Publik, serta tata cara

pengajuan keberatan

serta proses

penyelesaian sengketa

Informasi Publik

berikut pihak-pihak yang

bertanggungjawab

yang dapat dihubungi

Sekretari

at Badan

Sekretaris

Badan

Per

semester Website

Selama

Berlaku

8. Informasi tentang

pengumuman

pengadaan barang dan jasa

Sekretari

at

Badan/Pusdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Per semester

Website Selama Berlaku

9. Informasi tentang

penanganan keadaan

darurat/bencana

Sekretari

at

Badan/Pusdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Awal tahun

dan setiap

ada perubahan

Hard copy 2 tahun

B. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

1. Daftar informasi

publik

Sekretari

at Badan

Sekretaris

Badan

Setiap ada

perubahan

Website/har

d copy

Selama

berlaku/

3 tahun

No. Nama Informasi

Unit

Kerja

yang

Menyediakan

Penanggung

jawab

Informasi

Waktu dan

Tempat

Pembuatan

Bentuk

Informasi

yang tersedia

Jangka

Waktu

Penyimp

anan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan

a. Dokumen

pendukung seperti

naskah akademis,

kajian atau

pertimbangan yang mendasari

terbitnya

peraturan,

keputusan atau

kebijakan tersebut

Sekretari

at

Badan/P

usdiklat/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala

Pusdiklat /Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Setiap

terbit

peraturan,

keputusan,

dan/atau kebijakan

dan setiap

ada

perubahan

Hard copy

a. Perat

uran

:

stati

s

b. Keputusa

n : 3

tahu

n

b. Masukan-

masukan dari berbagai pihak

atas peraturan,

keputusan atau

kebijakan tersebut

c. Risalah rapat dari

proses pembentukan

peraturan,

keputusan atau

kebijakan tersebut

d. Rancangan

peraturan, keputusan atau

kebijakan tersebut Sekretari

at

Badan/P

usdiklat

/STAN/

Balai Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala

Pusdiklat

/Direktur


Setiap terbit

peraturan,

keputusan,

dan/atau

kebijakan

dan setiap ada

perubahan

Hard copy

c. Perat

uran :

stati

s

d. Kepu

tusan : 3

tahu

n

e. Tahap perumusan

peraturan,

keputusan atau

kebijakan tersebut

f. Peraturan,

keputusan dan/atau

kebijakan yang

telah diterbitkan

3. Seluruh informasi

lengkap yang wajib

disediakan dan diumumkan secara

berkala

Sekretari

at

Badan/Pusdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Setiap ada

perubahan

Website/har

d copy

Selama

berlaku/

3 tahun

4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

a. Pedoman

pengelolaan

organisasi,

administrasi,

Sekretari

at

Badan/P

Sekretaris

Badan

/Kepala

Setiap ada

perubahan Hard copy

No. Nama Informasi

Unit

Kerja

yang

Menyediakan

Penanggung

jawab

Informasi

Waktu dan

Tempat

Pembuatan

Bentuk

Informasi

yang tersedia

Jangka

Waktu

Penyimp

anan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

personil dan

keuangan (SOP

dan Urjab,

Kebijakan rotasi

dan mutasi,

Kontrak kinerja)

usdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

b. Profil pimpinan

dan pegawai

(Nama, Sejarah

karir, Pendidikan,

Penghargaan)

Setiap ada

perubahan

c. Data statistik (Statistik pegawai,

Statistik

keuangan)

Setiap

tahun/pers

emester

5. Surat-surat perjanjian

dengan pihak ketiga

(Pihak yang terlibat, Judul kontrak, Nomor

dan tanggal kontrak,

Dokumen pendukung)

Sekretari

at

Badan/Pusdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Setiap ada

perjanjian

kerjasama

Hard copy Sesuai

masa

berlaku kontrak

ditamba

h KMK

408

6. Surat menyurat

pimpinan atau

pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya

(Pejabat yang

menandatangani

surat, Nomor surat, Hal surat. Penerima

surat)

Sekretari

at

Badan/Pusdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Setiap ada

kegiatan

Hard copy 2 tahun

7. Data perbendaharaan

atau inventaris (Nama

dan kode barang,

Jumlah barang,

Lokasi barang, Kondisi barang)

Sekretari

at

Badan/P

usdiklat

/STAN/ Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala

Pusdiklat

/Direktur STAN/Kepala

Balai Diklat

Per

semester

Hard copy 3 tahun

8. Rencana strategis Sekretari

at

Badan/P

usdiklat/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala

Pusdiklat /Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

5 tahunan

dan jika

ada

perubahan

Hard copy 5 tahun

No. Nama Informasi

Unit

Kerja

yang

Menyediakan

Penanggung

jawab

Informasi

Waktu dan

Tempat

Pembuatan

Bentuk

Informasi

yang tersedia

Jangka

Waktu

Penyimp

anan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

9. Agenda kerja

pimpinan satuan

kerja (Nama

kegiatan, Waktu

kegiatan, Lokasi

kegiatan)

Sekretari

at

Badan/P

usdiklat

/STAN/

Balai Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala

Pusdiklat

/Direktur


Setiap

bulan

Hard copy 2 tahun

10. Informasi mengenai

kegiatan pelayanan

Informasi (Petugas

yang melayani,

Sarana dan prasarana yang

digunakan,

Anggaran)

Sekretari

at

Badan/P

usdiklat

/STAN/ Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala

Pusdiklat


Balai Diklat

Per

semester

Website Selama

berlaku

11. Informasi

pelanggaran dari

hasil pengawasan internal dan dari

pengaduan

masyarakat (Jumlah

dan jenis

pelanggaran,

Laporan penindakan)

Sekretari

at

Badan/Pusdiklat

/STAN/

Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala Pusdiklat

/Direktur

STAN/Kepala

Balai Diklat

Per

semester

Hard copy 4 tahun

12. Informasi penelitian yang dilakukan

a. Daftar Penelitian Sekretari

at

Badan/P

usdiklat

/STAN/

Balai Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala

Pusdiklat

/Direktur


Per tahun Website/Har

d copy

Selama

berlaku/

2 tahun

b. Hasil Penelitian (Judul dan

tujuan Penelitian,

Pihak yang

terlibat, Waktu

penelitian)

13. Informasi dan

kebijakan yang

disampaikan pejabat

dalam pertemuan

yang terbuka untuk umum (misal

seminar) (Pejabat

yang menyampaikan,

Materi pokok

kebijakan, Waktu

dan lokasi penyampaian)

Sekretari

at

Badan/P

usdiklat

/STAN/ Balai

Diklat

Sekretaris

Badan

/Kepala

Pusdiklat


Balai Diklat

Setiap ada

informasi

dan

kebijakan

yang sifatnya

terbuka

Hard copy 2 tahun

01 kemkeu 2016 res.pdf · 11 ipsap/ bultek akuntansi pemerintahan direktorat akuntansi dan...

Documents