audriagupitarini2015.blog.binusian.orgaudriagupitarini2015.blog.binusian.org/files/2014/04/... ·...
TRANSCRIPT
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : KOMNAS HAM
MAKALAH TOPIK-TOPIK LANJUTAN SISTEM INFORMASI
Oleh
Audria Gupitarini 1501203846
06 PKM
Universitas Bina NusantaraJakarta
2014/2015
Universitas Bina Nusantara
Jurusan Sistem InformasiSchool of Information Systems
Makalah Topik-Topik Lanjutan Sistem InformasiSemester Genap 2014/2015
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : KOMNAS HAM
Audria Gupitarini 1501203846
Kelas : 06 PKM
Abstrak
TUJUAN PENULISAN, ialah untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Topik-Topik Lanjutan Sistem Informasi serta untuk mengetahui tujuan, pengertian, keuntungan dan kelebihan e-government yang diterapkan di Indonesia dan spesifiknya membahas tentang website KOMNAS HAM.
METODOLOGI PENELITIAN Metode tersebut menggunakan metode studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber yang autentik seperti membaca buku, serta literature dari internet yang berhubungan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan paper tentang “Penerapan E-Government di Indonesia : KOMNAS HAM” ini.
HASIL YANG DICAPAI adalah dapat mengetahui contoh penerapan dari E-Government di Indonesia, salah satunya adalah tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).
SIMPULAN dari pembuatan makalah tentang “Penerapan E-Government di Indonesia : KOMNAS HAM!” ini adalah dengan adanya website ini akan memudahkan masyarakat dalam penyampaian informasi terkait KOMNAS HAM, dan memudahkan masyarakat untuk pengaduan dan menerima respon kasus tentang HAM.
Kata Kunci
E-Government, Pemerintah, Penerapan, Website
i
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemajuan teknologi informasi yang pesat di Indonesia, serta potensi
pemanfaatannya yang makin luas, tentu saja membuka peluang bagi siapa saja
untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi yang ada dengan
volume yang besar secara cepat dan akurat. Terlebih lagi jika membicarakan
tentang internet. Perkembangan internet sudah berkembang secara pesat. Hal
ini tidak dapat melepaskan kita dari tuntutan penerapan teknologi tersebut
dalam meningkatkan fungsi di berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor
pemerintahan. Salah satu sarana peningkatan layanan tersebut adalah
electronic government (e-government). Perubahan-perubahan yang terjadi saat
ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut
pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh
wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau
secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk
dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang
lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja
yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang
kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan
masyarakat internasional. Terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan (e-government)
akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas,
1
sehingga dengan teknologi informasi mampu dibangun penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan public yang efektif dan
efisien.
E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan
telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,
serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada
masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh
perkembangan e-government ini.
Keberadaan e-government dalam konteks Indonesia sangat diperlukan
karena sejumlah pertimbangan terkait adanya tuntutan akan terbentuknya
kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara lebih efektif. Melalui e-government di harapkan akan
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelayanan public selain
membuka kesempatan yang semakin luas kepada masyarakat untuk
berpartisipasi dalam mendiskusikan, mengkritisi, dan menganalisis keputusan
politik dan tindakan administrasi publik. Kemajuan teknologi informasi
melalui internet telah membuka kesempatan yang semakin luas hubungan
antara politik, birokrasi dan masyarakat.
E-government dapat digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat
pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.
Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan
melaui e-mail. Tingkat ketigaadalah masyarakat pengguna dapat melakukan
transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir
adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat
melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah
mempunyai pemakaian data base bersama.
2
Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Seperti salah satu contohnya
website KOMNAS HAM yang berfungsi sebagai tempat mediasi Antara
pemerintah dan masyarakat, sebagai media untuk memonitor kasus – kasus
yang berhubungan dengan HAM, dan juga untuk pelaporan kasus yang
berhubungan dengan HAM dan feedback yang akan diterima oleh pelapor.
1.2 Ruang Lingkup
Dalam penulisan makalah ini, maka akan dibahas mengenai
pengertian, manfaat, keuntungan dan kekurangan dan pemodelan dalam
implementasi e-government. Serta akan membahas salah satu contoh e-
government yang dipilih yaitu website KOMNAS HAM yang dimana akan
membahas tentang tampilan dan fungsi- fungsi yang terdapat dalam website
KOMNAS HAM
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah :
a. Sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Topik-Topik
Lanjutan.
b. Untuk mengetahui tujuan, pengertian, keuntungan dan
kelebihan e-government yang diterapkan di Indonesia dan
khusunya website KOMNAS HAM
3
1.3.2 Manfaat
Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah :
a. Dapat menambah pengetahuan mengenai contoh e-
government yang diterapkan dan digunakan di Indonesia
b. Topik yang diberikan dapat menjadi referensi dalam
penulisan skripsi kedepannya.
1.4 Metodologi Penelitian
Metode tersebut menggunakan metode studi pustaka, yaitu suatu
metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengkajian terhadap
sumber-sumber yang autentik seperti membaca buku, serta literature dari
internet yang berhubungan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data-
data yang dibutuhkan dalam pembuatan paper tentang “Penerapan E-
Government di Indonesia : KOMNAS HAM” ini.
4
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian E-Government
E- government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics
government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau
dalam konteks tertentu transformational government) adalah
penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan
informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang
berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan
pada legislatif, yudikatif, atauadministrasi publik, untuk meningkatkan
efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau
proses kepemerintahan yang demokratis.
Selain itu, terdapat banyak definisi dari E-Government yang dilakukan
oleh banyak penelitian dan jurnal, di antaranya sebagai berikut :
Menurut World Bank (2002), E-Government adalah
menggunakan ICT untuk mengubah dan meningkatkan
hubungan antara pemerintah, masyarakat bisnis, dan unit
kepemerintahan lainnya.
Menurut Deloitte Research (2000), E-Government adalah
menggunakan teknologi untuk pelayanan masyarakat, bisnis,
dan pegawai yang lebih baik.
Menurut West (2001, p.863), E-Government adalah
pengiriman informasi kepemerintahan dan layanan online
melalui internet atau perlengkapan digital lainnya.
5
2.2 Kategori E-Government
Menurut Al-Seibie dan Irani, Interaksi yang terhubung menggunakan
E-Government bisa dibagi menjadi 4 sebagai berikut :
G2C (Government to citizen)
Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara
pemerintah dan masyarakat. Misi dari E-Government adalah
menyediakan dukungan untuk masyarakat di manapun dan
kapanpun dengan melakukan layanan online seperti melakukan
layanan pencari kerja secara online, mencari kontal detail dari
departemen atau memungkinkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses membuat keputusan seperti pemilu.
G2B (Government to business)
Fokus utamanya adalah seluruh transaksi elektronik antara
pemerintah dan bisnis organisasi. Bisnis sama seperti
masyarakat melakukan transaksi dengan pemerintah. Seperti
membayar pajak iklan, reklame, air, atau administrasi.
G2G (Government to Government)
Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara
pemerintah itu sendiri (internal organisasi), atau antara
pemerintah, agensi pemerintah atau fasilitas komunikasi antara
kantor pemerintah yang berbeda lokasi.
G2E (Government to Employee)
Fokus utama dari kategori ini adalah produktivitas dari kedua
pemerintah dan pegawainya dengan mampu menyusun
interaksi yang lebih efektif ke depannya. Layanan G2E
termasuk informasi dalam aturan pemerintah, kebijakan, dan
hak sipil.
Dari berbagai macam kategori di atas, maka G2C dan G2E
mempresentasikan hubungan antara pemerintah dan individual
6
sedangkan yang lainnya mempresentasikan pemerintah dan
organisasi.
E-Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu :
1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan
informasi melalui website.
2. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor
pemerintahan melalui e-mail.
3. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan
transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbale balik.
4. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan,
di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh
kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian
database bersama.
2.3 Manfaat E-Government
Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah
yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat
memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat [1]:
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-
nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal
kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan
bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good
Governance di pemerintahan (bebas KKN);
7
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk
keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak
yang berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara
cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi
sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik
secara merata dan demokratis.
2.4 Keuntungan E-Government
Beberapa di bawah ini merupakan beberapa keuntungan menggunakan
E-Government, yaitu :
a. Membuat lingkungan bisnis yang lebih baik
b. Menguatkan tata pemerintahan yang baik dan memperluas
jangkauan publik
Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi
dapat disediakan 24 jam sehari tanpa harus menunggu
dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah,
tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan,
peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan
masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka
diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
8
Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan
dari semua pihak.
c. Meningkatkan produktivitas dan pemerintahan yang efisien
- Meningkatkan produktivitas staff pemerintahan,
mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan kapasitas
untuk perencanaan manajemen dengan pemerintah,
meningkatkan pendapatan, dan menemukan fakta bahwa
akan membuat proses menjadi lebih mudah dan tentu saja
mengurangi korupsi.
- Meningkatkan penyimpanan uang pada jangka panjang.
Pada jangka pendek, maka akan mengeluarkan biaya untuk
proses implementasinya termasuk di dalamnya SDM yang
berkualitas.
- Mengarahkan pengoperasian pemerintah. Banyak proses
kerja pemerintah yang bercampur aduk antara satu dengan
yang lainnya. Dengan adanya ICT di dalam pemerintahan
maka akan mengurangi prosedur yang tidak bermanfaat.
d. Meningkatkan kualitas kehidupan
ICT dalam pemerintahan akan membuat pemerintah bisa
memiliki daya jangkau masyarakat yang luas, misalnya dalam
partisipasi pada proses politik, melayani kebutuhan public.
Karena tujuan dari e-government adalah interaksi antara 3
aktor dalam masyarakat yaitu pemerintah, masyarakat, dan
bisnis.
2.5 Pemodelan dari Tahap Implementasi E-Government
2.5.1 Howard Model
9
Howard mendefinisikan langkah dalam penerapan E-
Government terdiri dari 3 bagian, yaitu publikasi, interaksi, dan
transaksi (Howard 2001).
1. Langkah publikasi : informasi tentang kegiatan pemerintahan
secara
Online
2. Langkah interaksi : masyarakat mampu memiliki interaksi
sederhana dengan
pemerintah seperti mengirim email atau “chat room”.
3. Langkah transaksi : menyediakan layanan masyarakat dengan
transaksi
menggunakan internet seperti pembayaran lisensi dan permit.
2.5.2 Chandler and Emanuel Model
Chandler dan Emanuel model membagi implementasi E-
Government di dalam 4 langkah, yaitu :
1. Langkah informasi : melayani layanan servis online komunikasi 1
arah antara pemerintah dan masyarakat
2. Langkah interaksi : interaksi sederhana antara masyarakat dan
pemerintah
3. Langkah transaksi : layanan yang memiliki kegunaan transaksi
antara masyarakat dan pemerintah
4. Langkah integrasi : layanan integrasi yang menghubungkan agensi
dan departemen pemerintah
2.4.3 Deloitte Model
10
Penelitian yang dilakukan oleh Deloitte membagi E-
Government menjadi 6 langkah, yaitu :
1. Informasi publishing stage : membuat website oleh departemen
dan agen dalam 1 arah
2. Official two way transaction stage : kemampuan masyarakat untuk
memiliki interaksi elektronik dengan layanan pemerintah seperti
membayar tiket parkir
3. Multip purpose portals stage : kemampuan pelanggan untuk
memperoleh layanan pemerintahan dan informasi dari single point
4. Portal personalization stage : menyediakan layanan pelanggan
dengan kesempatan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan
5. Clustering of common service
6. Full integration and enterprise transformation stage
2.5 Konsep E-Government Indonesia
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan
public secara efektif dan efisien.
Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem
manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas
yang berkaitan, yaitu :
a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses
kerja secara elektronis
11
b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah
Negara.
12
BAB 3
PEMBAHASAN
3.1 Tentang KOMNAS HAM
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan
lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Komnas HAM bertujuan :
1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia
sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan
Subkomisi. Disamping itu, Komnas Ham mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai
unsur pelayanan.
Sidang Paripurna :
1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia
sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia.
13
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna
berkembengnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan
berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.
SUBKOMISI
Pada periode keanggotaan 2007-2012 Subkomisi Komnas HAM dibagi
berdasarkan fungsi Komnas HAM sesuai dengan Undang-undang yakni : Subkomisi
Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Subkomisi
Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM
14
3.2 Pembahasan website KOMNAS HAM
Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja- kinerja dan apa yang dikerjakan Komnas HAM sebagai lembaga yang memfokuskan diri dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia menuntut adanya keterbukaan informasi publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Ayat 1 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh hak atas informasi yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk tujuan pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang berakibat langsung ataupun tidak langsung pada kepentingan publik.
Komnas HAM dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi kepada masyarakat secara cepat dan luas harus menggunakan pemanfaatan media teknologi informasi yang ada saat ini berupa Website komnasham.go.id, terlebih lagi di era globalisasi ini dimana penggunaan internet sangat tinggi, website merupakan media baru yang bisa digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dalam website tersebut akan memuat semua informasi mengenai kegiatan, pengumunan maupun penyuluhan HAM sehingga informasi mengenai Komnas HAM dapat diakses oleh publik kapan saja dan dari mana saja.
Website komnasham.go.id juga menjadi portal terhadap kegiatan perkantoran Komnas HAM seperti pelayanan pengaduan, perpustakaan online, email internal Komnas HAM dan aplikasi perkantoran yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan Komnas HAM. Agar website komnasham.go.id tersebut dapat terpelihara dari segi sistem dan konten perlu dilakukan pengelolaan secara rutin.
15
Berikut adalah tampilan dan fungsi yang terdapat pada website komnasham.go.id
Gambar 3.2 Tampilan Home website KOMNAS HAM
Tampilan Home pada website ini menampilkan timeline tentang update berita
tentang KOMNAS HAM yang terbaru, selain itu terdapat menu bar seperti Profile,
Kasus, Sub Komisi, Sekretariat Jenderal Informasi dan Aplikasi. Pada laman Home
ini terdapat juga pilihan search untuk mencari informasi yang spesifik pada website
KOMNAS HAM ini, Twitter, Facebook untuk akun sosial media KOMNAS HAM,
dan hubungi kami untuk mengirimkan pengaduan.
16
Gambar 3.3 Tampilan menu informasi pada website KOMNAS HAM
Pada menu bar Informasi terdapat pilihan sub menu yang dibagi menjadi 3 yaitu
structural, substansi dan sidang paripurna. User yang mengakses website ini dapat
memilih kategori informasi yang diinginkan.
Gambar 3.4 Tampilan Search pada website KOMNAS HAM
17
Pada tampilan search, user dapat mencari informasi tertentu dengan meng-input kata
kunci atau search keyword. User juga dapat menspesifikasikan pencarian dengan
memilih pilihan untuk mencari dengan semua kata kunci, dengan pengurutan kata
seperti apa dan apa yang ingin dicari, apakah artikel atau kategori tertentu.
Gambar 3.5 Tampilan Twitter KOMNAS HAM
Pada tampilan Home terdapat link menuju akun sosial media yang KOMNAS HAM
punya. User dapat mengetahui berita atau informasi yang diberikan oleh KOMNAS
HAM, tidak hanya dari website langsung saja. Bagi para user yang mempunyai sosial
media seperti facebook atau twitter, user dapat menambah atau me-follow akun –
akun tersebut. Sehingga user dapat mengetahui berita terbaru tentang KOMNAS
HAM melalui sosial media favorit para user.
18
Gambar 3.6 Tampilan “Hubungi Kami” pada website KOMNAS HAM
Pada tampilan”Hubungi Kami”, user dapat menghubungi KOMNAS HAM melalui
email dan pengaduan yang ingin dilaporkan. Pada tampilan ini ditunjukkan lokasi
KOMNAS HAM, nomor telepon, faks dan informasi lainnya sebagai tambahan. User
dapat meng-input username user tersebut, email dan apa subjek yang ingin dilaporkan
kepada KOMNAS HAM.
19
Gambar 3.7 Tampilan Web-mail pada website KOMNAS HAM
Pada tampilan web-mail pada website KOMNAS HAM ini, user dapat menggunakan
halaman web sebagai media untuk mengelola email di sisi klien dengan mudah.
Sehingga user yang mengakses website ini dapat login dengan mudah.
20
BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang di zaman
ini membuat masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, terlebih
lagi dengan adanya internet yang semakin luas cakupannya. Kemajuan
teknologi ini tentu akan membuat kemajuan di berbagai sektor di Indonesia,
termasuk di sektor pemerintahan. Kehadiran e- government sangat membantu
mediasi dan penyebaran informasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Serta
komunikasi langsung atau dua arah antara pemerintah dan masyarakat. E-
governent juga mewujudkan transparansi tentang hal- hal yang dikerjakan
pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Serta mempermudah interaksi
secara berkala.
4.2 Saran
Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi bukanlah hal yang asing
lagi bagi masyarakat. Penggunaan teknologi dan hal serba otomatis akan
meningkat seiring semakin canggihnya teknologi saat ini. Website
pemerintahan seperti komnasham.go.id ini akan sering diakses oleh
masyarakat, sehingga pihak pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas
website tersebut, seperti konten- konten yang ada, informasi – informasi yang
selalu di update secara berkala, pemeliharaan website yang dilakukan secara
berkala juga sangat penting agar masyarakat yang mengakses website ini
mendapatkan kepuasan dan mendapatkan informasi yang diinginkan.
21
DAFTAR PUSTAKA
E-Government. Diperoleh 12 Maret 2014, dari
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/TSA-2012-0022%202.pdf
E-Government. Diperoleh 12 Maret 2014, dari https://www.wikipedia.org/
KOMNAS HAM. Diperoleh 12 Maret 2014, dari http://komnasham.go.id/
22
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Audria Gupitarini
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 26 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Komp. BBD Blok B IV No.159, Mekarsari,
Cimanggis, Depok
Nomor Telepon : 087880149553
Riwayat Pendidikan dan kursus :
Tahun 1999- 2005 : SDI PB Sudirman - Jakarta
Tahun 2005- 2008 : SMPN 103 - Jakarta
Tahun 2008- 2011 : SMAN 39 - Jakarta
Tahun 2011- sekarang : Universitas Bina Nusantara - Jakarta
Tahun 2006-2009 : Kursus Bahasa Inggris, International Language
Program
Tahun 2012-2013 : Kursus dasar Bahasa Mandarin, Binus Square
Language Class
23