supriyadikaranganyar.files.wordpress.com file · web viewkelebihan sekolah atau madrasah swasta...

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencabutan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya

Pendidikan pada SD/MI dan SMP/MTs, dan digantikan oleh Permendikbud

Nomor 44 tahun 2012 tertanggal 28 Juni 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan

Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, melegakan penyelenggara

sekolah atau madrasah swasta. Pasalnya, sejak pemberlakuan peraturan yang

melarang pungutan mulai awal 2012, semangat penyelenggara lembaga

pendidikan menurun. Hal itu karena dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)

SD/MI sebesar Rp.580.000 setiap anak per tahun dan SMP/MTs Rp.710.000

terasa membebani sekolah atau madrasah swasta. Dana sebesar itu tidak cukup

untuk menggaji guru, yang sebagian besar harus ditanggung oleh penyelenggara

sekolah atau madrasah. Padahal, sekolah atau madrasah swasta masih harus

menanggung biaya operasional dan investasi. Karena itu, beberapa sekolah atau

madrasah swasta kurang mengindahkan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011

ini. Hanya sekadar bisa hidup, beberapa sekolah atau madrasah swasta menarik

pungutan dari orang tua siswa.

Dalam peraturan baru Permendikbud Nomor 44 tahun 2012, dijelaskan

bahwa satuan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (sekolah atau

madrasah swasta) diperbolehkan menarik pungutan dari orang tua siswa. Bahkan

secara umum, boleh menerima sumbangan. Inilah yang memberikan peluang

bagi sekolah atau madrasah swasta untuk mengembangkan diri. Meskipun

demikian, sudah semestinya sekolah atau madrasah swasta membatasi besarnya

pungutan, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau madrasah,

seperti yang tercantum dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/

madrasah (RAPBS/M). Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama

harus mengawasi secara ketat supaya pungutan itu tidak memberatkan orang tua

siswa dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004

Kelebihan sekolah atau madrasah swasta dibandingkan dengan sekolah

atau madrasah negeri pasca pencabutan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011,

yakni sekolah atau madrasah swasta kini boleh menarik iuran dari siswa,

sehingga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu sekolah atau madrasah

swasta.

Dengan diperbolehkannya sekolah atau madrasah swasta menarik iuran

dari siswa, secara otomatis pemasukan untuk sekolah atau madrasah swasta juga

akan lebih banyak. Dengan demikian sekolah atau madrasah mempunyai sedikit

keleluasaan dalam pengelolaan keuangan utamanya keleluasaan dalam

pemanfaatan dana tersebut.

Dalam pengalokasian dana, sekolah atau madrasah swasta dituntut untuk

melaksanakan proses pengelolaan yang optimal. Uang yang beredar dalam

sekolah atau madrasah sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan

peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas untuk menanggulangi

kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Sekolah atau madrasah memiliki tugas untuk mengelola keuangan

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar

dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah atau

madrasah yang optimal memaksa sekolah atau madrasah melakukan proses

manajemen keuangan sekolah atau madrasah dengan sebaik mungkin.

Dengan pengelolaan yang baik, uang yang di dapat diharapkan dapat

bermanfaat unyuk meningkatkan kinerja sekolah atau madrasah. Pengelolaan

keuangan sekolah atau madrasah yang baik didasari pada prinsip-prinsip yang

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip

tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah

yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana

pendidikan, pengawasan dan pemerikasaan hingga pertanggungjawaban.

2This file copyright by: Supriyadi (Q100160063/MPD-A)_085727423004


MI Muhammadiyah Karanganyar sebagai madrasah yang sedang

berkembang pada tahun ajaran 2016/2017 ini memiliki siswa sebanyak 1.375

siswa. Dari jumlah siswa yang banyak inilah secara otomatis dana BOS yang

diterima juga banyak. Disisi lain MI Muhammadiyah Karanganyar sebagai

madrasah swasta juga menarik iuran dari orag tua siswa. Dengan

diperbolehkannya menarik pungutan dari orang tua siswa inilah, MI

Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah/madrasah swasta akan mengelola

keuangan yang lebih daripada sekolah/madrasah negeri. Penelitian ini akan

meneliti tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola MI

Muhammadiyah Karanganyar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada

tahun 2016 dalam hal perencanaan?


tahun 2016 dalam hal pelaksanaan?


tahun 2016 dalam hal pengawasan dan evaluasi?


tahun 2016 dalam hal pelaporan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Perencanaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada tahun

2016.

2. Perencanaan pelaksanaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar

pada tahun 2016.

3. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah

Karanganyar pada tahun 2016.



4. Pelaporan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar pada tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana

keuangan di sekolah/madrasah swasta.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat lebih mengetahui secara mendalam mengenai

pengelolaan dana keuangan di sekolah/madrasah swasta serta penerapan

disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama

Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan

pengelolaan dana keuangan di sekolah/madrasah swasta.

c. Bagi pihak sekolah/madrasah.

Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan lebih

transparan dalam pengelolaan dana keuangan di sekolah/madrasah

swasta.

d. Bagi Komite Sekolah/Madrasah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran

Komite Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dana keuangan di

sekolah/madrasah swasta.

e. Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis

apakah pengelolaan dana keuangan di sekolah/madrasah swasta sudah

wajar atau tidak.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah

Keuangan sekolah atau madrasah merupakan bagian yang sangat

penting karena setiap kegiatan sekolah atau madrasah membutuhkan dana

untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah atau madrasah.

Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2007: 2) pengelolaan atau manajemen

adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah atau

madrasah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan

tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan.

a. Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan

sekolah atau madrasah, (Mulyono, 2010: 172) adalah :

1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian

sekolah atau madrasah dan menggunakan kelebihan dana untuk

diinvestasikan kembali.

2) Memelihara barang-barang (aset) sekolah atau madrasah.

3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan,

pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

b. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah atau madrasah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam

pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus

diperhatikan, antara lain:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan

pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik,

tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin,



dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

2) Prinsip efisiensi

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu,

relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

3) Prinsip transparansi

Prinsip transparasi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan

tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah,

penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan

pendidikan sehingga :

a. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan

menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian.

b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada

pemangku kepentingan pendidikan.

4) Prinsip akuntabilitas publik

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh

penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku

kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah atau madrasah

Suharsimi Arikunto (2008: 317) menyatakan bahwa dalam pengertian

umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: (1)

penyusunan anggaran (budgeting), (2) pembukuan (accounting), dan (3)

pemeriksaan (auditing). Terkait dengan manajemen keuangan di

sekolah atau madrasah, E. Mulyasa (2007: 48) mengemukakan bahwa:

Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya,

agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Manajemen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai

tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua

dana sekolah atau madrasah benar-benar dimanfaatkan secara efektif,



efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa

kegiatan pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah meliputi:

perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran,

pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan, pengawasan,

dan pertanggungjawaban pelaporan.

2. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk

membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan (Indra

Bastian, 2006: 160). Mengenai konsep pembiayaan pendidikan (Nanang

Fattah, 2002: 23) mengemukakan bahwa, anggaran biaya pendidikan terdiri

dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan

dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah anggaran yang

diperoleh setiap tahun oleh sekolah atau madrasah dari berbagai sumber

resmi dan diterima secara teratur.

Sekolah/madrasah swasta pada umumnya berbeda dengan

sekolah/madrasah negeri. Kalau sekolah atau madrasah negeri memiliki

sumber-sumber anggaran penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Sekolah/madrasah swasta selain mendapatkan dana dari pemerintah

juga dari orangtua murid, masyarakat sekitar, dan sumber lainnya.

Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap

tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah atau madrasah.

Belanja sekolah atau madrasah sangat ditentukan oleh komponen-komponen

yang jumlah dan porsinya bervariasi diantara sekolah atau madrasah yang

satu dengan sekolah atau madrasah yang lain, serta dari waktu ke waktu.

Biaya penyelenggaran dan atau pengelolaan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi :

a. Biaya investasi, yang terdiri atas :

1) Biaya investasi lahan pendidikan, dan

2) Biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. Biaya operasi yang terdiri atas :

1) Biaya personalia, dan

2) Biaya non-personalia.



Jadi dapat disimpulkan, bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang

atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara

pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk barang,

pengorbanan, ataupun uang yang digunakan untuk mengelola dan

menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektifitas dan efisiensi

pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan

diperlukan penyusunan anggaran untuk memperkirakan rencana alokasi

biaya yang akan dikeluarkan untuk direalisasikan oleh suatu lembaga.

B. Pertanyaan Penelitian

Penulis menjabarkan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM), dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja

Madrasah (RAPBM) di MI Muhammadiyah Karanganyar?

2. Bagaimana proses penggunaan, pembelanjaan, dan pembukuan Anggaran

Belanja Madrasah di MI Muhammadiyah Karanganyar?

3. Bagaimana proses pengawasan dan evaluasi atas proses penggunaan,

pembelanjaan, dan pembukuan Anggaran Belanja Madrasah di MI

Muhammadiyah Karanganyar?

4. Bagaimana proses pelaporan penggunaan, pembelanjaan, dan pembukuan

Anggaran Belanja Madrasah di MI Muhammadiyah Karanganyar?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan

utama penelitian deskriptif kualitatif (Burhan Bungin, 2009: 68) adalah untuk

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian,

dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter,

sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena

tertentu.

Fokus penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk

menggambarkan/mendeskripsikan pengelolan keuangan MI Muhammadiyah

Karanganyar tahun 2016.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Oktober-November 2016,

sedangkan lokasi penelitian adalah MI Muhammadiyah Karanganyar yang

beralamatkan di Jalan Citarum I Nomor 9 Karanganyar Surakarta Jawa Tengah.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian dilakukan untuk mendukung hasil penelitian,

maka pemilihan informan dipilihkan orang yang benar-benar mengetahui dan

menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Subyek penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Bendahara dan Wakil Bendahara

Madrasah, Komite Madrasah dan guru yang terkait dalam manajemen keuangan

di MI Muhammadiyah Karanganyar.

Obyek penelitian ini adalah data yang terkait dengan pengelolaan

keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

evaluasi serta pelaporan.

Perencanaan keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar adalah

penyusunan anggaran yang dilakukan madrasah untuk menetapkan anggaran,

meliputi tahap penyusunan RKAM, RKT dan RAPBM. Pelaksanaan yang



dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah setelah madrasah

menerima dana dari pemerintah dan sumber lain, kemudian dialokasikan ke

seluruh siswa dan memfaatkan sesuai dengan perencanaan RAPBM yang telah

dibuat. Pelaksanaan ini, terdiri dari penyaluran, penggunaan, pembelanjaan dan

pembukuan.

Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas

dan transparansi pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pengawasan oleh pihak-

pihak terkait yaitu komite madrasah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Evaluasi dimaksudkan

untuk penentuan alternatif atau pilihan yang tepat dilakukan madrasah dalam

pengambilan sebuah keputusan terhadap pengelolaan keuangan.

Sedangkan pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh

madrasah terhadap pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh satuan

pendidikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sukardi (2006: 49), observasi adalah tindakan atau proses

pengambilam informasi melalui media pengamatan. Menurut M. Djunaidi

Ghony & Fauzan Almanshur (2012:165) observasi merupakan sebuah

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan

mengamati hal-hal yang berkaitan dengna ruang, tempat, pelaku, kegiatan,

benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Dalam penelitian ini

observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan umum MI Muhammadiyah

Karanganyar. Secara khusus observasi dilakukan untuk mengamati hasil

pengelolaan keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar.

2. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko & Abu Achmadi (2013: 83) wawancara adalah

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung



informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Data yang dihimpun sesuai

dengan fokus penelitian berupa kata-kata, situasi, dokumentasi dan peristiwa

yang diteliti. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara

subyektif tentang bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja Madrasah

(RKM), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran

Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM), bagaimana proses penggunaan,

pembelanjaan, dan pembukuan, bagaimana proses pengawasan dan evaluasi

atas proses penggunaan, pembelanjaan, dan pembukuan serta bagaimana

proses pelaporan penggunaan, pembelanjaan, dan pembukuan Anggaran

Belanja Madrasah di MI Muhammadiyah Karanganyar.

Wawancara dilakukan kepada Kepala Madrasah, Bendahara dan Wakil

Bendahara Madrasah, Komite Madrasah dan guru.

3. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J Moleong,

2014: 217). Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui

secara obyektif pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar.

Dokumentasi tersebut terdiri dari :

a. Data mengenai profil MI Muhammadiyah Karanganyar mecakup visi,

misi, data jumlah siswa dan guru.

b. Data pengelolaan keuangan yang meliputi pembukuan dana, laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana, foto-foto, dan dokumen lainnya

yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai

pihak tentang obyek yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Data penelitian kualitatif masih belum diketahui,

sumber data belum teridentifikasi secara jelas/pasti, dan cara-cara menggali data

belum diketahui, baik dalam mengeksplorasi maupun mengungkapkan data

sehingga keberadaan alat pengumpul data sangat dibutuhkan (Djunaidi



Ghony&Fauzan Almanshur, 2012 : 96).

1. Pedoman Observasi

Observasi yang dilakukan untuk mengetahui keadaan umum MI

Muhammadiyah Karanganyar, yang meliputi keadaan fisik dan keadaan

bangunan MI Muhammadiyah Karanganyar.

2. Pedoman Wawancara

Peneliti menyusun kisi-kisi instrument pedoman wawancara untuk

membantu dalam pengolahan data.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan untuk

mengungkapkan kebenaran yang objektif terhadap hasil penelitian. Peneliti

menggunakan uji kepercayaan (kredibilitas) terhadap hasil penelitian. Keabsahan

data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data

yang dilaporkan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Pengujian kredibilitas

data/atau kepercayaan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan

triangulasi dan member check. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2014:330).

Keabsahan data untuk penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2014:330).

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu

membandingkan hasil wawancara, isi dokumen yang berkaitan dan observasi.

Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Bendahara

dan Wakil Bendahara Madrasah, Komite Madrasah dan guru, dengan informan

pendukung yang berasal dari dokumen dan hasil observasi pengelolaan keuangan

MI Muhammadiyah Karanganyar.

Teknik keabsahan data yang kedua, untuk menguji kredibilitas data yaitu

dengan member check. Member check merupakan proses pengecekan data yang

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check untuk mengetahui

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh



pemberi data (Sugiyono, 2013:375). Kegiatan dalam melakukan teknik

keabsahan data melalui member check yaitu mengulang pertanyaan diakhir

kegiatan wawancara secara garis besar, sehingga informasi yang disampaikan

responden dapat diperbaiki jika ada kekeliruan atau menambahkan jika terdapat

kekurangan. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan

sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau responden.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain (Boddan dalam Sugiyono, 2013:334). Analisis data dalam

penelitian kualitatif mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Djunaidi Ghony dan

Fauzan Almanshur (2012: 306) analisis data kualitatif menggunakan kata-kata

yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan.

Dalam penelitian ini, analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles

dan Huberman, yang meliputi: (1) reduksi data, (2) display/penyajian data, dan

(3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

1. Reduksi data

Menurut Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur (2012: 308), reduksi

data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul

dari lokasi penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus

selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Display data/penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Mengamati terhadap penyajian data, peneliti akan dapat

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan

berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.



Hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:341) mengungkapkan

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif

adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Mengambil kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan harus diverifikasi selama kegiatan berlangsung.

Verifikasi dilakukan dengan singkat dan dengan mencari data baru, dapat

pula lebih mendalam apabila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk

mencapai persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas. Kesimpulan

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya masih belum jelas dan menjadi kejelasan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum MI Muhammadiyah Karanganyar

MI Muhammadiyah Karanganyar berdiri sejak tahun 1974, tepatnya pada

tanggal 1 Januari 1974 dengan Piagam Pendirian dari Kanwil Departemen

Agama Propinsi Jawa Tengah dengan nama MADRASAH IBTIDAIYAH

LATIHAN PGA 6 TAHUN dengan piagam Nomer. Lk/3.c/1223/Pgm.MI/1978.

Kemudian berubah menjadi MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH

KARANGANYAR dengan Piagam No. I.K/3.a/427/PGM/MI/1981, tertanggal 1

Juni 1981 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

Kanwil Depag Provinsi Jateng Drs. H. Moh Rifa'i sampai sekarang.

Sebagai lembaga pendidikan dasar berciri khas Islam yang

mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, lembaga pengguna lulusan

madrasah dan masyarakat serta merespon perkembangan dan tantangan masa

depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, era informasi dan globalisasi yang

sangat cepat Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanganyar merumuskan

visi: Berakhlaq Mulia, Tekun Beribadah, Terdepan dalam Prestasi, Berwawasan

dan Peduli Lingkungan Menuju Mardhatillah Sejati. Dan misi dari MI

Muhammadiyah Karanganyar adalah Mewujudkan pembelajaran dan

pembiasaan yang mengacu pada Al Qur’an dan Sunah Rasul (1);

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi

akademik dan non akademik (2); Meningkatkan profesionalitas dan kwalitas

tenaga kependidikan yang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan (3);

Terselenggaranya pengelolaan madrasah yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel (4); Mewujudkan Madrasah menjadi kebanggaan serta bagian yang

takterpisahkan dari masyarakat (5).

MI Muhammadiyah Karanganyar sebagai lembaga pendidikan dasar

dengan sarana pendukung yang lengkap selalu mengembangkan pola, arah dan

peranan pendidikan yang diorganisasikan dalam enam pilar pendidikan yaitu:

learning to know (belajar untuk mengetahui), learning to do (belajar untuk



berbuat), learning to be (belajar membentuk jatidri), learning to live together

(belajar untuk hidup bersama dan berdampingan), learning to learn dan learning

to throught learn.

Proses pembelajaran yang dikembangkan MI Muhammadiyah

Karanganyar bertujuan untuk dapat menstimulasi kapasitas kemampuan berfikir

peserta didik dan mampu menghadirkan suasana pembelajaran untuk melayani

perbedaan individu dalam hal intelegensi, minat maupun gaya belajar setiap

siswa, maka dari itu MI Muhammadiyah Karanganyar dalam hal ini

menggunakan metode pembelajaran yang berorientasi pada “multiple

intelegences”.

“Multiple intelegences” sebagai filsafat pengajaran adalah konsep baru

yang menyadari betapa pentingnya pengajaran multimodel. MI Muhammadiyah

Karanganyar dalam hal ini merupakan madrasah yang menerapkan konsep

tersebut sebagai aspek penting dalam proses belajar mengajar. “Multiple

intelegences” tersebut adalah linguistic, logical mathematical, spatial, musical,

bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonal dan naturalist. Bersama MI

Muhammadiyah Karanganyar siapkan generasi yang berilmu dan berpikir

ilmiah, berakhlak mulia dan beramal sholeh serta beramar ma’ruf nahi mungkar.

Sebagai madrasah yang sedang berkembang, MI Muhammadiyah

Karanganyar selalu berinovasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk

orang tua murid. Mulai tahun 1999, jumlah siswa-siswi MI Muhammadiyah

Karanganyar semakin meningkat.

Berikut adalah grafik peningkatan jumlah siswa-siswi MI Muhammadiyah

Karanganyar dari tahun ke tahun:



Peningkatan jumlah siswa-siswi MI Muhammadiyah Karanganyar yang

signifikan sejak tahun pelajaran 2009/2010 diawali dengan diangkatnya kepala

madrasah yang baru saat itu yaitu Bapak Sunarno,S.Pd,M.Pd. Kepala Madrasah

yang baru saat itu mengembangkan pengelolaan pembelajaran dan sarana

prasana yang bertujuan untuk memberikan pelayanan lebih baik untuk peserta

didik.

Saat itu, guru-guru yang tidak mempunyai komitmen untuk

mengembangkan madrasah dibina langsung oleh Majelis Pendidikan Dasar dan

Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar dan beberapa guru

Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan (PNS DPK) dikembalikan kepada

Kementerian Agama.

Diawali dengan diadakannya festival drumb band yang diikuti oleh siswa-

siswi TK se-Kabupaten Karanganyar, MI Muhammadiyah Karanganyar mulai

dikenal khalayak. Peningkatan jumlah siswa diiringi dengan peningkatan

pelayanan di bidang sarana dan prasarana.

Semakin tahun semakin banyak saja orang tua yang mempercayakan

putra/putrinya ke MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada tahun pelajaran

2013/2014, MI Muhammadiyah Karanganyar mulai menerima 7 kelas

rombongan belajar (rombel) yang tahun-tahun sebelumnya hanya 4 rombongan

belajar.

Saat ini MI Muhammadiyah Karanganyar mendidik siswa-siswi sejumlah

1375 anak dengan 8 Guru PNS, 38 Guru Tetap Yayasan dan 20 Guru Tidak

Tetap Yayasan. Para periode tahun 2013-2017, Majelis Pendidikan Dasar dan

Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar memberikan amanah

kepada Ibu Marjiyanti,S.Ag,M.PdI untuk memimpin MI Muhammadiyah

Karanganyar. Selanjutnya banyak hal yang dilakukan oleh persyarikatan untuk

memaksimalkan program pengembangan Madrasah ini. Pasang dan surut telah

dialaminya, banyak usaha yang telah dilakukan, berbagai hambatan dan

tantangan telah dilaluinya, semua ini telah dilaluinya dengan baik sehingga dapat

menghantarkannya pada kondisi sebagaimana yang sekarang ini.



Gambaran MI Muhammadiyah Karanganyar sebagai madrasah unggulan

yang sudah terlanjur menjadi penilaian masyarakat khususnya warga

Karanganyar, MI Muhammadiyah kini menjadi tujuan pertama para orang tua

untuk kepentingan pendidikan putra-putrinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah

peserta didik dari tahun ketahun yang terus meningkat. MI Muhammadiyah

Karanganyar berada di pusat kota Karanganyar. Terletak di lingkungan

pendidikan yang kondusif, lahan yang luas dan bangunan yang representative

serta nyaman, MI Muhammadiyah Karanganyar merupakan madrasah yang

sangat mendukung berjalannya pendidikan yang berkualitas. Puluhan prestasi di

tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional baik dalam bidang akademik

maupun non akademik telah di raih MI Muhammadiyah Karanganyar.

B. Data Khusus MI Muhammadiyah Karanganyar

Data khusus yang diperoleh dari MI Muhammadiyah Karanganyar adalah

data mengenai pengelolaan keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar tahun

2016. Data dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: Perencanaan,

Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi, serta Pelaporan. Data diperoleh dari

wawancara, dokumentasi dan observasi.

Data komponen perencanaan difokuskan pada: (a) penyusunan RKAM

dan RKT; dan (b) penyusunan RAPBM. Data komponen pelaksanaan

difokuskan pada: (a) penggunaan, (b) pembelanjaan, dan (c) pembukuan. Data

komponen pengawasan dan evaluasi terdiri dari : (a) pengawasan dan (b)

evaluasi. Data komponen pelaporan difokuskan pada : (a) pelaporan dan (b)

publikasi.

Hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar

Perencanaan pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah

Karanganyar diawali dengan proses penyusunan RKAM, RKT dan

penyusunan RAPBS.



a. Penyusunan RKAM dan RKT

Data mengenai penyusunan RKAM dan RKT diperoleh peneliti

melalui wawancara dengan Kepala Madrasah, Bendahara dan Wakil

Bendahara Madrasah, Komite Madrasah dan guru. Proses penyusunan

RKAM dan RKT diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari

masing-masing sumber daya manusia, kemudian akan dilakukan

pengajuan kepada tim anggaran. Tim anggaran terdiri dari Kepala

Madrasah, Wakil Kepala dan Pembantu Wakil Kepala Madrasah urusan

Kurikulum, Al Islam Kemuhammadiyahan, Sarana Prasarana, Humas,

Kesiswaan, Badan Usaha Milik Madrasah, Bendahara dan wakil

Bendahara dan Kepala Tata Usaha.

Tim anggaran madrasah membuat penyusunan konsep mengenai

pemasukan dan pengeluaran APBM (Anggaran Pendapatan Belanja

Madrasah), dan akan dilakukan sosialisasi dengan Komite Madrasah

untuk dimintai pertimbangan mengenai kegiatan yang telah

direncanakan oleh tim anggaran. Komite Madrasah akan memberikan

saran atas kegiatan yang perlu dianggarkan dengan segera dan yang

tidak dapat dianggarkan dengan segera. Hasil penyusunan APBM yang

telah dikomunikasikan dengan Komite Madrasah, selanjutnya

disosialisasikan kepada guru dan karyawan. Pelaksanaan sosialisasi

dengan menginformasikan kegiatan yang direncanakan untuk

direalisasi, dan kegiatan yang belum dapat dianggarkan di awal tahun

anggaran. Draft RKAM yang sudah direncanakan untuk dianggarkan

kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada orang tua siswa pada rapat

pleno Komite Madrasah.

Pelaksanaan kegiatan di tengah tahun pelajaran, terkadang tidak

sesuai dengan rencana yang telah dianggarkan oleh madrasah di awal

tahun pelajaran. Ketidaksesuaian rencana yang telah disusun oleh

madrasah, akibat adanya keadaan senyatanya yang berbeda dengan

anggaran yang telah dibuat. Madrasah membuat kegiatan perubahan

untuk mengganti kegiatan yang tidak dapat terealisasi. Perubahan



kegiatan tersebut dibuat dalam RKAM perubahan dengan

mencantumkan kegiatan yang akan dirubah dan direalisasikan oleh

madrasah.

RKAM MI Muhammadiyah Karanganyar menjabarkan

pengelompokkan sumber dana yang diperoleh madrasah, yang terdiri

dari dana orang tua murid, BOS pusat, dan BOS kabupaten.

Penggunaan dana tersebut disesuaikan kebutuhan dari madrasah, seperti

BOS pusat sesuai dengan aturan penggunaannya. Dana tersebut hanya

diperuntukkan mendanai kegiatan operasional madrasah non-personalia.

b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah

Data penyusunan RAPBM diperoleh melalui wawancara dengan

Kepala Madrasah, Bendahara dan Wakil Bendahara Madrasah, Komite

Madrasah dan guru serta dokumentasi. Proses penyusunan RAPBM

dilakukan bersama dengan penyusunan RKAM. Madrasah melakukan

penyusunan RAPBM didasarkan atas daftar kegiatan madrasah dan juga

petunjuk teknis pemanfaatan dana BOS yang berasal dari pemerintah.

Kegiatan yang dapat didanai menggunakan dana BOS adalah kegiatan

operasional madrasah non-personalia yang tercantum dalam petunjuk

teknis, sehingga madrasah dapat dengan mudah melakukan penyusunan

item-item perencanaan pendanaannya.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar

a. Pembelanjaan

Data pembelanjaan berupa barang dan jasa diperoleh dari

wawancara kepada Kepala Madrasah, Bendahara, guru, Komite

Madrasah, dokumentasi dan observasi. MI Muhammadiyah

Karanganyar memiliki tim khusus untuk melaksanakan kegiatan

pembelanjaan barang/jasa. Tim belanja barang dilakukan oleh Wakil

Kepala Madrasah bidang sarana-prasaran dan karyawan tata usaha

bidang inventarisasi. Pembelanjaan barang/jasa tidak dilakukan dengan

asal membeli barang/jasa saja, namun disesuaikan dengan kebutuhan

yang telah dibuat dalam rencana awal. Mekanisme rinci dalam



pembelanjaan barang/jasa yang dilakukan oleh MI Muhammadiyah

Karanganyar yaitu dengan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak

penjual, untuk pembelian barang dalam jumlah besar. Pelaksanaan

pembelian dalam jumlah besar perlu mengetahui ketentuan pembayaran

pajak dengan rinci, karena madrasah perlu memiliki bukti penyetoran

pajak atas pembelian barang yang berjumlah banyak untuk disertakan

dalam laporan pertanggungjawaban.

Madrasah memiliki pertimbangan setiap akan melaksanakan

pembelian barang/jasa. Barang dengan harga yang murah dan kualitas

bagus menjadi hal yang diinginkan. Saat melakukan pembelian barang

yang terpenting adalah barang yang sangat dibutuhkan. Pertimbangan

lain yang dilakukan dalam pembelian barang ataupun jasa yaitu dengan

melihat ketersediaan dana yang diperoleh madrasah dan menerapkan

prinsip efektif dan efisien. Efektif yaitu tepat guna, barang yang dibeli

memang barang yang dibutuhkan dan memang harus diadakan. Dan

untuk efisien menggunakan berdasarkan harga yang ada dipasaran

standar dan dengan harga yang minimal.

Daftar pembelajaan di MI Muhammadiyah Karanganyar sesuai

dengan 8 Standar Nasional Pendidikan. Daftar belanja tersebut adalah:

1) Belanja Program Madrasah(a) Belanja Pengembangan Kopetensi Lulusan

(1) Pengiriman dan Penyelenggaraan Lomba Akademik(2) Pengiriman dan Penyelenggaraan Lomba Non Akademik(3) Intensifikasi Pembelajaran di Luar Jam Mengajar(4) Uji Coba Ujian Nasional/Try Out(5) Workshop Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL)(6) Penelusuran Minat dan Bakat Peserta Didik

(b) Belanja Pengambangan Standar Isi(1) Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum(2) Workshop Kurikulum 2013(3) Workshop Evaluasi dan Penyusunan Perangkat

Pembelajaran(4) Penyusunan Bahan Ajar(5) Bimbingan dan Konseling Siswa

(c) Belanja Pengembangan Standar Proses(1) Penerimaan Peserta Didik Baru dan Masa Orientasi Siswa(2) Festival Kreasi Seni



(3) Pembelajaran di Luar Kelas(4) Ekstrakurikuler(5) Kegiatan Jeda Semester(6) Pengadaan Sarana Penunjang KBM

(d) Belanja Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan(1) Kegiatan KKMI/K3S(2) KKG Guru Kelas dan Guru Mapel(3) Pengembangan Tenaga Kependidikan(4) Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi(5) Pengiriman Peserta Workshop/Pelatihan/Seminar(6) Penyelenggaraan In House Training/Workshop/Pelatihan(7) Khursus Bahasa Inggris(8) Merekrut Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(e) Belanja Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah(1) Pengembangan Perpusatakaan(2) Penyediaan/Pengadaan Listrik/Telepon/Air/Internet(3) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Madrasah(4) Pengadaan Meubelair Madrasah(5) Penyediaan Alat Praktek dan Peraga Pendidikan(6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Madrasah(7) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Madrasah(8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Madrasah(9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Tempat Parkir/

Halaman/Pagar(10)Pembangunan Ruang Kelas Baru(11)Pembangunan Ruang Kesenian Baru(12)Pembangunan Ruang Laboratorium(13)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas(14)Pengadaan Alat-alat dan Perlengkapan Kesenian (15)Rehabilitasi Peralatan Laboratorium Komputer Secara

Berkala(16)Pengadaan Peralatan Elektronik dan Listrik (17)Perawatan Peralatan Elektronik dan Listrik (18)Tamanisasi Madrasah(19)Pembangunan Toilet(20)Pengadaan Kendaraan Operasional(21)Pengadaan Peralatan UKS(22)Pengadaan Papan Pajangan/Pengumuman(23)Pembangunan Lapangan Olahraga(24)Pengadaan Laptop dan Perangkat Komputer(25)Pengadaan Lahan Madrasah Baru(26)Pembangunan Jembatan Layang

(f) Belanja Pengembangan Standar Pengelolaan(1) Penyusunan RKM dan RKT(2) Penyusunan RKAM/RAPBM



(3) Sosialisasi Program Madrasah(4) Fasilitasi BP/BK(5) Pengembangan Sistem Informasi Management (SIM)(6) Penyusunan Laporan Keuangan(7) Koordinasi Lintas Sektoral(8) Evaluasi Kinerja Madrasah

(g) Belanja Pengembangan Standar Pembiayaan(1) Penyediaan Daya dan Jasa(2) Penyediaan Makanan dan Minuman(3) Penyediaan Biaya Rapat (4) Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas(5) Penyediaan Alat Tulis Kantor(6) Penyediaan Alat Habis Pakai(7) Penyediaan Bahan Habis Pakai(8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(h) Belanja Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian(1) Ulangan Harian(2) Ulangan Tengah Semester(3) Ulangan Akhir Semester Gasal(4) Ulangan Kenaikan Kelas(5) Ujian Kompetensi Keahlian(6) Ujian Madrasah dan Ujian Nasional

2) Belanja Lainnya(a) Honorarium GTT/PTT

(1) Honor Gaji(2) Kinerja(3) Gaji Ke-13(4) Tunjangan Hari Tua (THT)(5) Subsidi BPJS

(b) Bantuan Siswa Miskin(c) Bingkisan Awal Ramadhan dan Lebaran(d) Pembelian Seragam Guru dan Karyawan

3) Belanja Program Persyarikatan(a) Kegiatan PDM

(1) Kegiatan Persyarikatan(2) Iuran Rutin

(b) Kegiatan Ortom(c) Kegiatan Majelis Dikdasmen

(1) Iuran Siswa(2) Iuran Guru(3) Ta'awun Kesehatan Muhammadiyah

4) Belanja Program Lainnya(a) Bantuan Kesejahteraan Keluarga(b) Pengajian Keluarga Besar MIM (Buka Puasa Bersama & Halal

Bihalal)(c) Reward dan Kenang-kenangan Guru dan Karyawan



b. Pembukuan Keuangan

Data mengenai pembukuan keuangan diperoleh dari wawancara

kepada Kepala Madrasah, bendahara, guru, dan dokumentasi.

Pembukuan keseluruhan penggunaan dana yang berasal dari berbagai

sumber dana yang diperoleh, disusun oleh bendahara madrasah. Rekap

pembukuan yang dilakukan oleh bendahara madrasah.

Pelaksanaan pembukuan tim belanja barang menyertakan bukti

transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas

transaksi tersebut berguna untuk kegiatan pelaporan.

3. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan

Data pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan diperoleh dari

wawancara kepada responden Kepala Madrasah, bendahara, guru dan

Komite Madrasah.

a. Pengawasan

Pengawasan terdiri dari pengawasan pihak intern madrasah dan

pengawasan dari pihak ekstern madrasah. Pihak intern madrasah yang

melakukan pengawasan adalah Komite Madrasah dan Dinas Pendidikan

dan Kabupaten serta Kementerian Agama Kabupaten. Pengawasan dari

pihak ekstern madrasah adalah dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan

Provinsi bersama dan Pusat.

Komite Madrasah selaku pihak pengawas internal melakukan

pengawasan atas terlaksananya pengelolaan keuangan, melalui

pemantauan pengelolaan keuangan apakah sudah sesuai dengan

perencanaan. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten dan Kementerian Agama yaitu pada saat periode berjalan

pengelolaan.

Pihak ekstern madrasah yang melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan keuangan adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat.

Pengawasan tim dari pihak Provinsi datang langsung ke madrasah

ataupun dengan memberikan instrumen monitoring yang perlu diisi oleh

seluruh warga madrasah. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk



memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh

madrasah sesuai dengan rencana anggaran.

b. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Komite Madrasah dan Dinas Pendidikan

Provinsi yaitu terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban. Evaluasi

diberikan karena ada kesalahan dalam tata cara pembukuan ataupun

perinciaan penggunaan dana, sehingga madrasah perlu melakukan

pembuatan laporan ulang.

4. Pelaporan dan Publikasi

a. Pelaporan

Dikarenakan sumber keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar

bukan hanya dari BOS, maka pelaporan pengelolaan dana di MI

Muhammadiyah Karanganyar terdiri dari pelaporan penggunaan dana

BOS yang dilaporkan untuk pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

serta Kementerian Agama serta pelaporan keuangan secara keseluruhan

untuk pihak Komite Madrasah dan Majelis Pendidikan Dasar dan

Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

Karanganyar.

b. Publikasi

Publikasi yang dilakukan berupa penjelasan di papan

pengumuman dan juga sosialisasi pada saat rapat pleno dengan Komite

Madrasah dan wali siswa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan

pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Perencanaan keuangan di MI Muhammadiyah Karanganyar

Perencanaan pengelolaan keuangan di MI Muhammadiyah

Karanganyar diawali dengan proses penyusunan RKAM, RKT dan

penyusunan RAPBS.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar

Pelaksanaan pengelolaan meliputi proses pembelanjaan dan

pembukuan. Pelaksanaan pembukuan tim belanja barang menyertakan bukti

transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas transaksi

tersebut berguna untuk kegiatan pelaporan.

3. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan

Pengawasan terdiri dari pengawasan pihak intern madrasah dan

pengawasan dari pihak ekstern madrasah. Pihak intern madrasah yang

melakukan pengawasan adalah Komite Madrasah dan Dinas Pendidikan dan

Kabupaten serta Kementerian Agama Kabupaten. Pengawasan dari pihak

ekstern madrasah adalah dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi

bersama dan Pusat.

Evaluasi dilakukan oleh Komite Madrasah dan Dinas Pendidikan

Provinsi yaitu terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban. Evaluasi

diberikan karena ada kesalahan dalam tata cara pembukuan ataupun

perinciaan penggunaan dana, sehingga madrasah perlu melakukan

pembuatan laporan ulang.

4. Pelaporan dan Publikasi

Sumber keuangan MI Muhammadiyah Karanganyar bukan hanya dari

BOS, maka pelaporan pengelolaan dana di MI Muhammadiyah Karanganyar



terdiri dari pelaporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan untuk pihak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama serta

pelaporan keuangan secara keseluruhan untuk pihak Komite Madrasah dan

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah

Muhammadiyah (PDM) Karanganyar.

Publikasi yang dilakukan berupa penjelasan di papan pengumuman

dan juga sosialisasi pada saat rapat pleno dengan Komite Madrasah dan wali

siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan

peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Komite madrasah melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat pleno,

namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan

bukti transaksi yang di buat oleh madrasah.

2. Pelaporan keuangan sebaiknya dikoordinasikan dengan baik, supaya

pembuatan laporan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan

selesai tepat waktu.

3. Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari

adanya dana yang diperoleh madrasah dari orang tua murid.



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Riyanto. (2001). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Burhan Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. (2013). Metode Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara

Dedi Supriyadi. (2003). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

E. Mulyasa. (2007). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya

Husnaini Usman. (2006). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Pascasarjana UNY

Indra Bastian. (2006). Akuntansi Pendidikan. Jakarta: Erlangga

Lexy J. Moleong. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

M. Djunaidi Ghony & Fauzan. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

M. Manullang. (2008). Dasar-dasar Management. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Malayu S.P. Hasibuan. (2007). Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara

Mulyono. (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Nanang Fattah. (2002). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jababr. (2004). Evaluasi ProgramPendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. (2008). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.



Sukardi. (2006). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-undang Republik Indonesian Nomor 20 tahun 2003. Tentang SistemPendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000. Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008. Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan.


supriyadikaranganyar.files.wordpress.com file · web viewkelebihan sekolah atau madrasah swasta...

Documents