dmsppid.bantenprov.go.id...renstra perubahan dp3akkb provinsi banten tahun 2017-2022 i...

Gambar : https://hizbullahmaulana1.files.wordpress.com

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN,

DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

https://hizbullahmaulana1.files.wordpress.com/

RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

i

PPEENNGGAANNTTAARR

Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran, strategi, arah

kebijakan, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten melakukan perubahan atas Rencana Strategis Tahun

2017-2022 yang dijabarkan kedalam kebijakan operasional melalui pelaksanaan Misi

meliputi : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; serta Menciptakan

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pelaksanaan : Program

Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan dan Anak, Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Program Penataan

Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Program Tata Kelola Pemerintahan

Secara teknis operasional, untuk periode Rencana Strategis Tahun 2017-2022

Perubahan, program tersebut didukung melalui pelaksanaan :

Kegiatan Perencanaan Responsif Gender, Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,

Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga, Kegiatan Perlindungan Hak Perempuan,

Kegiatan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak, Kegiatan Perlindungan Khusus Anak,

Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk, Kegiatan Pelayanan Keluarga

Berencana, Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Kegiatan Peningkatan

Penyelenggaraan KTP-El dan KIA, Kegiatan Peningkatan Administrasi Catatan Sipil,

Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data,

Kegiatan Laporan Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan, Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Peningkatan

Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Serang, November 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

BANTEN PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19681012 198803 2 003


ii

DDAAFFTTAARR IISSII

Kata Pengantar ………………………………………………………………………. i

Daftar Isi ………………………………………………………………………. ii

Daftar Tabel ………………………………………………………………………. iii

Daftar Gambar ………………………………………………………………………. iv

BAB 1 PENDAHULUAN ………….. 1.1

1.1 Latar Belakang ………….. 1.2

1.2 Landasan Hukum ………….. 1.4

1.3 Maksud dan Tujuan ………….. 1.6

1.4 Sistematika Penulisan ………….. 1.7

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ………….. 2.1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah

………….. 2.2

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ………….. 2.5

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ………….. 2.13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

………….. 2.16

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT

DAERAH

………….. 3.1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

………….. 3.2

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

………….. 3.3

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga ………….. 3.7

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ………….. 3.12

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN ………….. 4.1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah

………….. 4.2

BAB 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………… 5.1

BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

…………… 6.1

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …………… 7.1

BAB 8 PENUTUP …………… 8.1

LAMPIRAN


iii

DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil …………….………………….. 2.6

Tabel 2.2 Komposisi Jabatan ASN …………………………………………… 2.6

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan … 2.6

Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis yang

Diikuti S/d Tahun 2018…………………………………………………… 2.8

Tabel 2.5 Sarana Prasarana s/d Tahun 2018 ………………………… 2.9

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Perangkat Daerah …………………………. 2.14

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

P3AKKB Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 …………………… 4.4

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan …………………… 5.4

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja …………………..……. 6.5

Tabel 6.2 Indikasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan ……………………… 6.7

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama ……………………………………………… 7.4

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah ..……………………… 7.5


iv

DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi ................................................................................. 2.3

Gambar 7.1 Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja ............................................. 7.3


Pendahuluan 1 - 1

BAB 1 PENDAHULUAN


Pendahuluan 1 - 2

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJM

Nasional.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewajiban setiap daerah untuk

mengembangkan kemandirian melalui pembangunan berkelanjutan di daerah, guna

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berdampak pada peningkatan

taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran

dari visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur) terpilih yang penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi

Banten dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja/kegiatan dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan tahun keempat

RPJMD/Tahap Akselerasi II pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan

prioritas pembangunan meliputi :

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan

Sosial;

Penumbuhkembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan,

pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.

2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan

masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan,

PENDAHULUAN BAB

1


Pendahuluan 1 - 3

fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, penurunan

buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen kependidikan,

penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang kesehatan pada upaya

peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau,

peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;

Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, pengembangan

teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan

dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan

menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi kemitraan usaha

antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan

kecil dan menengah (tradisional).

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di

pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana,

Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan peran

kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan kualitas

dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mitigasi dan

penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri.

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan

pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan

kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat

Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Pematapan fungsi kawasan strategis sebagai ‘pintu keluar-masuk’ wilayah Banten (1)

kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub international

Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan Maja;

Operasionalisasi PIB, Operasinalisasi JSS dan pengembangan kawasan sekitarnya,

operasionalisasi tol ruans baru.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas

mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan kebijakan dan program

Pemerintah Provinsi Banten berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana serta administrasi


Pendahuluan 1 - 4

kependudukan dan pencatatan sipil. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dilandasai

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Banten.

Dalam rangka memberikan acuan penyelenggaraan program kerja urusan

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana,

maka dilakukan upaya penyusunanan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, yang

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 Perubahan, sebagai salah satu acuan dokumen perencanaan

pembangunan di Provinsi Banten secara keseluruhan.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain

itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran, strategi, arah

kebijakan, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten melakukan perubahan atas Rencana Strategis Tahun

2017-2022

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Perubahan disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan

Propinsi Banten (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Pendahuluan 1 - 5

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka


Pendahuluan 1 - 6

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2010 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2011 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2019 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

10-292/2019)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, Rencana Strategis mengandung Tujuan, Strategi dan

Arah Kebijakan yang realistis melalui proses analisis dengan cara bertahap dalam langkah-

langkah untuk mencapai tujuan sehingga dapat diimplementasikan dengan konsekuensi

hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maksud disusunnya Rencana Strategi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Perubahan, adalah sebagai pedoman dalam mencapai

tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan

keluarga berencana melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui serangkaian proses

yang terukur dan akuntabel.

Sedangkan tujuan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah :

a. Untuk menjabarkan visi dan misi Gubernur Banten terpilih kedalam kebijakan,

program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

b. Untuk menegaskan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten peduli kepada Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan anak Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi

Banten.


Pendahuluan 1 - 7

c. Untuk mendorong sinergi berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi

d. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten

e. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

Banten selama kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Perubahan

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

Gambaran Pelayanan 2.1

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN



2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah, maka fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana yang semula menjadi bagian dari Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten serta fungsi Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil yang semula menjadi bagian pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah

Provinsi Banten, mengalami reorganiasasi dan digabungkan kedalam perangkat daerah

berbentuk dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,

adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah

BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS



KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB

PROGRAM, EVALUASI DAN

PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN KELUARGA

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK

KEPALA BIDANG

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

KEPLA SEKSI

PEMBINAAN KEPENDUDUKAN

KEPALA SEKSI

PEMBINAAN PENCATATAN

SIPIL

PEMETAAN DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK

KEPALA SEKSI

KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

KEPALA SEKSI

PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEPALA SEKSI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KEPALA SEKSI

PEMENUHAN HAK ANAK

KEPALA SEKSIADVOKASI, KOMUNIKASI,

INFORMASI, EDUKASI DAN

PEMBINAAN LAYANAN KB

PEMBERDAYAAN KELUARGA

SEJAHTERA DAN PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA

PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

KEPALA SEKSI

PENINGKATAN KUALITAS

KELUARGA

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten



Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang

Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah,

bahwa tugas jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, maka fungsi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

adalah sebagai berikut :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat

Daerah provinsi;

2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi

kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

tingkat Daerah provinsi;

4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup

Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan

tingkat Daerah provinsi;

7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak

anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah

kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;

9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan

hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;

10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam

kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;

11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah,

dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;

12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup

anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah

provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;



15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;

17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;

19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya

lokal;

20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;

21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

24. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil;

25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang

telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab

dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional,

berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau

lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja

sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas


Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Berdasarkan komposisi dan jumlah Pegawai Lingkup Dinas Pemberdayaan


tahun 2018, tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi dan Jumlah Pegawai

NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil / ASN 63 68.48 2 Administrasi dan Pengarsip 18 19.57 3 Pengemudi 3 3.26 4 Pramubakti 4 4.35 5 Pengamanan 4 4.35

JUMLAH 92 100 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dalam ASN berdasarkan Golongan Ruang,

sampai dengan tahun 2018 terdata sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Jabatan ASN

N0. JABATAN GOLONGAN

JUMLAH I II III IV

1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 4 4 4 Kepala Seksi/Subbag 5 10 15 5 Fungsional Pelaksana 1 9 28 4 42

JUMLAH 1 9 23 20 63 % terhadap Jumlah Pegawai 1.89 16.98 43.40 37.74 100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018

Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan sampai dengan

tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH S2 S1 SLTA SLTP

1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 2 2 4 4 Kepala Seksi/Subbag 12 3 15 5 Fungsional Pelaksana 7 25 9 1 42 6 Administrasi & Pengarsip 13 5 18 7 Pramubakti 4 4 8 Pengemudi 3 3 9 Pengamanan 4 4

TOTAL 22 44 25 1 92 % terhadap Jumlah Pegawai 23.91 47.83 27.17 1.09 100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018



Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai ASN pada jabatan Fungsional Pelaksana

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada 15 (lima belas) Seksi/Subbag dinilai

belum optimal, disebabkan karena Fungsional Pelaksana hanya 2.8 orang pada masing-

masing Seksi/Subbag.

Jumlah ideal Fungsional Pelaksana dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi adalah sebanyak 53 orang atau 3,53 orang pada masing-masing Subbag/Seksi adalah

sebagai berikut :

a. Subbag Umum & Kepegawaian terdiri atas :

1 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Barang dan Jasa

1 orang Fungsional Pelaksana Arsiparis

1 orang Fungsional Pelaksana Penatausahaan Kepegawaian

1 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Persuratan

2 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Kegiatan

b. Subbag Keuangan

1 orang Fungsional Pelaksana Akuntansi

3 orang Fungsional Pelaksana Penatausahaan Keuangan

1 orang Fungsional Pelaksana Bendahara Pengeluaran

1 orang Fungsional Pelaksana Bendahara Rutin/Gaji


c. Subbag Program, Evluasi dan Pelaporan

1 orang Fungsional Pelaksana Perencana Program, Kegiatan dan Anggaran

1 orang Fungsional Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan

1 orang Fungsional Pelaksana Pengolah Data


d. Seksi-Seksi

12 orang Fungsional Pelaksana Analis

12 orang Fungsional Pelaksana Pengolah Data




Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis yang pernah diikuti

pegawai sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis Yang Diikuti

s/d Tahun 2018

NO JENIS DIKLAT JUMLAH

A Diklat Struktural 1 Prajabatan 64 2 PIM IV 15 3 PIM III 5 B Diklat Teknis 1 PPTK 3 2 Bendahara Tipe A 2 3 Bahasa Inggris 2 4 SPIP 1 5 Teknis Bendahara 2 6 Sertifikasi Jafung Auditor 1 7 Teknis Manajer Proyek III 2 8 Satuan Pemegang Kas 2 9 Teknis SKP 1

10 Tata Naskah Dinas 3 11 Analis Kebutuhan Diklat 1 12 Penatausahaan Barang 1 13 Pengelolaan Keuangan Daerah 1 14 Penyusunan Renstra 1 15 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual 1 16 Pengelolaan Barang Daerah 1 17 ToT Tunas Integritas 1 18 Penyusunan Penerapan dan Pelayanan SPM 1 19 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 20 Operator SIMDA Keuangan 1 21 Penggerak Tunas Integritas 1 22 Penatausahaan Keuangan Daerah 1 23 Kearsipan 1 24 PPRG 1 25 LPPD 1

JUMLAH Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018

Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan

struktural telah mencapai 100 % dari total ASN serta melalui pendidikan dan latihan teknis

baru mencapai 54% dari total ASN.



No. Jumlah

1 2 3 4 5

MINIBUS 16

1 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota New Fortuner 4x2. 2,4 VRZ A/T VIN 2018 2018 1 Baik

Toyota All New Rush 1,5 G A/T VIN 2018 2018 1 Baik

Toyota Avanza Grand New Veloz 1.5 A/T VIN 2017 2018 2 Baik

Honda / CRV 1,5 TC Presstige CVT CKD 2017 1 Baik

DAIHATSU LUXIO 2016 1 Baik

Toyota / Grand New Avanza 1.5 2015 1 Baik

Nissan / Grand Livina 2014 1 Baik

Nisan / Sporty 2014 1 Baik

TOYOTA INOVA, A/TG 2,0 GASOLINE DIMENSI / INOVA 2010 2 Baik

TOYOTA / AVANZA type S 2011 2 Baik

TOYOTA / kIJANG LSX 2003 2 Baik

MITSUBISHI/KUDA / VA1W GLX/DELUXE- 2004 1 Rusak Berat

JEEP 1

1 Jeep VOLKSWAGEN VW / VW TIGUAN 1.4 HIGH LINE 2014 1 Baik

SEPEDA MOTOR 15

1 Sepeda Motor HONDA/D1A02N19M1 A/T SEPEDA MOTOR SOLO 2018 5 Baik

Kawasaki / LX150F Varian 1 2017 1 Baik

Yamaha / 2DP Non ABS 2017 2 Baik

Honda Vario / E1F02N12M2 2016 2 Baik

Honda / AT 2011 1 Baik

Honda / Fit X 2007 1 Baik

Honda / NF 100 SLD 2006 1 Baik

Honda / Win 2005 2 Rusak Berat

PC UNIT 25

1 P.C Unit HP / All in one 2017 10 Baik

LENOVO 2016 1 Baik

ACER / Aspire All In One AZ3-615 2015 4 Baik

DELL / Dell vostro 260 MT 2012 4 Baik

HP/compaq / presario 2011 3 Baik

DELL Inspiron / 530 2008 1 Baik

HP / - 2007 1 Baik

2 Personal Komputer ACER ASPIRA / M3970 i3-2120 2012 1 Rusak Berat

LAPTOP 25

1 Lap Top Lenovo IdeaPad 320-141KBN (80XK011YID) 2018 2 Baik

Lenovo / Thikpad E470-6UID 2017 10 Baik

Macbook / Pro Non Touch Bar 2017 2017 1 Baik

Lenovo / Ideapad Core i7 2016 2 Baik

Toshiba / P55W 2015 1 Rusak Berat

LENOVO / IDEAPAD S410p 2014 2 Baik

ACER / acer aspire ultrabook 2012 1 Rusak

Sony / vaio 2011 1 Baik

Sony / vaio 2011 1 Rusak Berat

Sonny Vaio / core i5520M 2010 1 Baik

Compaq Presario / Q42-270TU-Biscotti 2010 1 Rusak

Sonny VGN-SR45GB / T.6500 2009 1 Rusak Berat

Sony Vaio / N37 2008 1 Baik

NOTE BOOK 4

1 Note Book Lenovo 2013 2 Rusak Berat

asus 2013 1 Rusak Berat

Thosiba / Qosmio F750-1011x 2013 1 Rusak Berat

Kategori / Nama Barang Merk/TypeTahun

Perolehan Kondisi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, tidak terlepas

dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya

pencapaian sasaran dan secara kuantitas maupun kualitas sampai dengan tahun 2018

tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sarana Prasarana s/d Tahun 2018



No. Jumlah

1 2 3 4 5

PRINTER 43

1 Epson TM-T82-307 / Barcode 2018 2 Baik

Epson TM-P20 / Barcode 2018 2 Baik

HP Office Jet 200 Mobile Wireles Printer 2018 1 Baik

COMPUPRINT IMmpact Printer 3056 2018 2 Baik

Brother Printer MFC-L2700DW 2018 2 Baik

HP laser Jet Pro Mfp M426Fdn.F6W14A 2018 1 Baik

HP Laser Jet / Pro Mono M12w 2017 9 Baik

Canon / MF628cw 2017 1 Baik

Canon / MF628cw 2017 1 Rusak Berat




EPSON / LQ 2190 2017 1 Baik

EPSON / LQ 2190 2017 1 Rusak Berat

HP Laser Jet / Pro Mono M12w 2017 1 Baik

Canon / MF8280CW 2016 1 Rusak Berat

Canon / MG 3570 2013 1 Baik

Canon / MF4420w 2012 5 Rusak Berat

Canon / MF5980dw 2012 1 Baik

HP LASERJET / PRO P1102 W 2012 1 Baik

HP / Laser 2011 1 Baik

HP / Laser 2011 1 Baik

HP / Laser 2011 1 Rusak Berat

Epson / LQ 2190 Dotmatrik 2011 1 Baik

HP / laser Jet colour 2011 1 Rusak Berat

Laser Canon / LBP 3050 2009 1 Baik

HP Leserjet / P1006 2008 1 Baik

SERVER 2

1 Server Xeon / Xeon 2xE5-2630v3 2017 1 Baik

IBM / x3650m4xeon 2013 1 Baik

SCANNER 7

1 Scanner PLUSTEK Smart Office PIN2040 2018 2 Baik

Brother ADS 1100w 2018 2 Baik

Canon / DR-F120 2017 3 Baik

CARD READER 2

1 Card Reader ABAKA CARD READER / H IDRPAD4F1 2017 2 Baik

ALAT PENGHANCUR KERTAS 11

1 Alat Penghancur Kertas IDEAL (Cross Cut 2x15 mm, strip cut 4 mm) 2360 2018 5 Baik

HSM Shredder Classic 2017 2 Baik

HSM Shreddeer Classic / 104.3 2017 1 Baik

IDEAL / ideal 2240 2012 1 Baik

IDEAL / ideal 2240 2012 1 Rusak Berat

IDEAL 2404 / cross/cut 2011 1 Baik

MESIN PENGHITUNG UANG 1

1 Mesin Penghitung Uang ZSA / 2820 2015 1 Baik

PROYEKTOR 4

1 Proyektor + Attachment BENQ XGA 1024x768 5000 Lumens 2018 2 Baik

INFOCUS / IN 2015 1 Baik

infocus / IN3114 2012 1 Rusak Berat

FACSIMILI 1

1 Facsimile Canon L-170 2018 1 Baik

TELEPHONE 2

1 Pesawat Telephone Panasonic KX-FM-387 2018 2 Baik

HANDY TALKY 4

1 Handy Talky Motorolla 136-174 MHz 2018 4 Baik

SOUND SYSTEM 2

1 Sound System Audepro AP-916 PM USB, 16 CH 2018 1 Baik

2 Sound System Audepro / S4-300 2017 1 Baik

MICROPHONE 5

1 Microphone/Wireless Mic Aubern BE-15CX propesional Portable Audio System 2018 5 Baik

HANDY CAM 3

1 Handy Cam Sony Professional Camcorder NXCAM HXR-NX100 +Memory 32 gb 2018 2 Baik

Sony / Handycame 4K FDR-axp55-Black 2017 1 Baik

CAMERA VIDEO 4

1 Camera Video Canon Digital E OS 7D Mark II with Lens 18-135+W-E 1 2018 3 Baik

Fuji Film Mirrorles / Digital Camera X-Pro Kit2-Graphite 2017 1 Baik

TELEVISI 5

1 Televisi LG 2018 2 Baik

Samsung / 65 Inch Smart TV LED (UA65MU6100) 2017 1 Baik

POLYTRON / PLD 32D905 2015 1 Baik

Samsung 2013 1 Baik


Perolehan Kondisi



No. Jumlah

1 2 3 4 5

DISPENSER 7

1 Dispenser Denpo 2018 5 Baik

Sanken 2016 2 Baik

LEMARI ES 2

1 Lemari Es Samsung 2 pintu 2018 1 Baik

SHARP SJ-P570NLV-SL / 397Lt, VETRO SERIES, PLASMACLUSTER ION 2014 1 Baik

AC UNIT 3

1 AC Unit Polytron / Polytron AC Floor Standing 3 PK-PSIF 3003 2017 2 Baik

LG / S18 NLA 2 PK 2015 1 Baik

ALAT PEMBERSIH LAIN-LAIN 2

1 Alat Pembersih Lain-lain Krisbaw, KW1800307 2018 1 Baik

SCRUBBER & POLISHER, KW1800303 2018 1 Baik

PAPAN NAMA INSTANSI 2

1 Papan Nama Instansi - 2013 2 Baik

LAYAR FILM 1

1 Layar Film Screen View 2012 1 Baik

MONITOR 1

1 Monitor LG / LCD 2011 1 Baik

ALAT RUMAH TANGGA LAIN-LAIN 1

1 Alat Rumah Tangga Lain-lain CCTV 2018 1 Baik

LEMARI KACA 1

1 Lemari Kaca Brother / Metal 2009 1 Baik

LEMARI KAYU 1

1 Lemari kayu EXPO 2003 1 Baik

KELOMPOK PENYIMPANAN 1

1 Kelompok Penyimpanan/Laci 8 ELITE / B4-4-0,8 DX 2012 1 Baik

LEMARI ARSIP 19

1 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Lemari Arsip Kartu Kendali 12 Laci Merk Elite uk. 130x48x54 cm 2018 3 Baik

Ellite / Pintu Sorong 2017 15 Baik

ELITE / EL-436K 2011 1 Baik

LEMARI DAN ARSIP PEJABAT LAIN-LAIN 1

1 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain - 2012 1 Baik

LEMARI BESI 14

1 Lemari Besi Elite Sliding Sorong Uk. 183x46x91,6 cm 2018 7 Baik

VIP / Pintu Kaca 2015 3 Baik

Elite / kaca sorong 2012 1 Baik

Elite 2012 1 Baik

Elite / 303 pintu sorong metal 2007 1 Baik

Elite / - 2005 1 Baik

RAK BESI / METAL 5

1 Rak Besi/Metal Merk VIP uk. 100x38x200 cm 2018 5 Baik

FILLING BESI / METAL 36

1 Filling Besi/Metal Elite 4 laci uk. 133.7x62.2x45,6 cm 2018 6 Baik

Ellite / 4 Laci 2017 15 Baik

VIP / 4 Laci 2015 4 Baik

Elite 2012 1 Baik

ELITE / H 130 X D 62 X W 46,5 2012 1 Baik

Elite / 4 Laci 2010 5 Baik

BROTHER 2003 3 Baik

Elite / - 2001 1 Baik

BAND KAS 1

1 Band Kas Daichiban / - 2001 1 Rusak Berat


Perolehan Kondisi



No. Jumlah

1 2 3 4 5

MEJA KERJA 1

1 Meja Kerja HORSE METAL / ST DAN MTL 01 2012 1 Baik

MEJA KERJA PEJABAT ESELON III 2

1 Meja Kerja Pejabat Eselon III Ichiko / - 2001 2 Baik

MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV 3

1 Meja Kerja Pejabat Eselon IV - 2011 3 Baik

MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL 4

1 Meja Kerja Pegawai Non Struktural Brother / B801 2013 3 Baik

UNICA / 157S 2011 1 Baik

MEJA TAMBAHAN 1

1 Meja Tambahan - 2012 1 Baik

MEJA BIRO 8

1 Meja Biro VICTOR 2008 8 Baik

KURSI KERJA PEJABAT ESELON II 4

1 Kursi Kerja Pejabat Eselon II WALDO HTO 2012 2 Baik

ergotec 2012 2 Baik

KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON II 7

1 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II - 2012 3 Baik

2 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V - 2012 4 Baik

KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT ESELON II 1

1 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Sraton / - 2002 1 Baik

KURSI TAMU 1

1 Kursi Tamu LIGNA 2002 1 Baik

KURSI PUTAR 4

1 Kursi Putar ICHIKO 2002 2 Baik

ichoko / - 2001 1 Baik

ERGOTIK 2010 1 Baik


Perolehan Kondisi



Dari uraian diatas, merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun

2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 11 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah

Daerah, diperlukan peningkatan secara kuantitas pada beberapa sarana kerja yang

menunjang langsung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian

penduduk dan keluarga berencana merupakan bagian dari proses pembangunan nasional

dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil

dan makmur.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan

keluarga berencana merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan

meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan

tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk kepada Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa

Provinsi Banten periode tahun 2012-2017 melalui strategi yang diterapkan dalam

meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perempuan perempuan, perlindungan anak, dan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi 1) Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan dan meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan 2)

Meningkatkan Perlindungan serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, serta kinerja

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Renstra

Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dilaksanakan melalui1) Membangun

proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan efesien serta 2)

Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan adminstrasi, Capaian kinerja

pelaksanaan Renstra 2012-2017 tergambarkan sebagai berikut :



Tabel 2.6 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Tahun 2012-2017

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS

DAN FUNGSI SKPD

TARGET INDIKATOR TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN RENSTRA RASIO CAPAIAN PADA TAHUN CATATAN PENTING

SPM IKK LAINNYA 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22

1 Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 86.9 92.86 100.00 46.43 100 86.9 92.86 100 46.43

2 Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)

Kab/Kota

1 Kab/ Kota

1 Kab/ Kota

1 Kab/ Kota

2 Kab/ Kota

2 Kab/ Kota

- 1 Kab/ Kota

1 Kab/ Kota

2 Kab/ Kota

- 0 100 100 100 0

3 Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Lembaga lainnya (%)

% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.14 100 100 100 100 50.7

4 Rasio Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.17 100 100 100 100 60.17

5 Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 40.44 100 100 100 100 40.44

6 Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,A PE) (%)

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 39.83 100 100 100 100 39.83

7 Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)

% 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00 90.00 95.00 100.00 100.00 95.00 100 100 100 100 95



2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 RE NCANA RE ALIS AS I

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

Uru s an

P em b erd ayaan

P erem p u an d an

P erlin d u n g an

An ak

3,950,000,000 5,300,000,000 6,700,000,000 7,900,000,000 7,200,000,000 3,657,163,620 5,270,519,438 10,296,750,000 9,062,944,100 8,092,000,000 92.59 99.44 153.68 114.72 112.39 17.41 29.2

Uru s an

P en g en d aian

P en d u d u k d an

Kelu arg a

Beren can a

350,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 350,000,000 400,000,000 500,000,000 520,545,000 1,500,000,000 100.00 50.00 62.50 65.07 187.50 32.14 57.89

Uru s an

Ad m in is tras i

Kep en d u d u kan

d an P en catatan

S ip il

1,640,000,000 1,640,000,000 1,640,000,000 1,640,000,000 1,630,000,000 556,524,751 948,135,580 1,115,648,290 1,151,284,160 2,862,016,000 33.93 57.81 68.03 70.20 175.58 -0.15 59.96

J UMLAH 5 ,9 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 ,7 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9 ,14 0 ,0 0 0 ,0 0 0 10 ,3 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9 ,6 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 4 ,5 6 3 ,6 8 8 ,3 7 1 6 ,6 18 ,6 5 5 ,0 18 11,9 12 ,3 9 8 ,2 9 0 10 ,7 3 4 ,7 7 3 ,2 6 0 12 ,4 5 4 ,0 16 ,0 0 0 7 6 .8 3 8 5 .5 1 13 0 .3 3 10 3 .8 2 12 9 .3 3 13 .6 6 3 2 .7 9

URAIANRE NCANA ANG G ARAN P ADA T AHUN RE ALIS AS I ANG G ARAN P ADA T AHUN RAS IO ANT ARA RE ALIS AS I DAN RE NCANA

RAT A-RAT A

P E RT UMB UHAN

2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 18 2 0 18

1 3 4 5 6 7 9 15

Uru s an P em b erd ayaan P erem p u an

d an P erlin d u n g an An ak23,303,456,800 11,537,165,400 6,740,000,000 12,140,940,000 12,140,940,000 21,499,862,487 92.26

Uru s an P en g en d aian P en d u d u k

d an Kelu arg a Beren can a1,801,467,000 1,536,295,000 1,500,000,000 1,597,750,000 1,597,750,000 1,746,069,800 96.92

Uru s an Ad m in is tras i

Kep en d u d u kan d an P en catatan

S ip il

1,807,906,200 2,049,539,600 1,783,000,000 2,131,530,000 2,131,530,000 489,543,000 27.08

J UMLAH 2 6 ,9 12 ,8 3 0 ,0 0 0 15 ,12 3 ,0 0 0 ,0 0 0 10 ,0 2 3 ,0 0 0 ,0 0 0 15 ,8 7 0 ,2 2 0 ,0 0 0 15 ,8 7 0 ,2 2 0 ,0 0 0 2 3 ,7 3 5 ,4 7 5 ,2 8 7 8 8 .19

URAIANRE NCANA ANG G ARAN P ADA T AHUN

RE ALIS AS I

ANG G ARAN

P ADA T AHUN

RAS IO ANT ARA

RE ALIS AS I DAN

RE NCANA

Pencapaian indikator-indikator tersebut diatas tidak terlepas pula dari dukungan

ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja di bidang


Provinsi Banten.

Pada periode Rencana Strategis Tahun 2012-2017 sebesar Rp. 45.790.000.000 telah

terealisasi sebesar Rp. 46.283.530.939 atau 108.16%, sebagai berikut :

Sumber : Dokumen LAKIP BPPMD Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2013 -

2017, data diolah

sementara untuk tahun ke-1 dari periode Rencana Strategis Tahun 2017-2022 terealisasi

sebesar Rp. 23.735.475.287 atau 88.19 % dari rencana yang telah dialokasikan, sebagai

berikut :

Sumber : Dokumen LAKIP DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2018

Dari uraian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian

indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun

eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya

peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:

1. Dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2012-2017 belum berorientasi

kepada penetapan pencapaian target kinerja yang seharusnya sebagaimana

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

2. Evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan tahunan belum mencerminkan

pelaporan yang berorintasi kinerja;

3. Data yang tersedia terkait pelaksanaan program pembangunan belum dapat

dijadikan sumber informasi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan

pimpinan

4. Lemahnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar perangkat

daerah provinsi

5. Banyaknya peraturan perundangan yang saling bersinggungan secara fungsi antar

perangkat daerah

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan

keluarga berencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dihadapkan kepada peluang

serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan

capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya.

Peluang yang dihadapai dalam 5 (lima) tahun di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, meliputi :

1. Komitmen pemerintah melalui diterbitkannya peraturan perundangan yang mengatur

secara kebijakan, teknis dan operasional upaya-upaya untuk meningkatkan

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;

2. Menguatnya isu-isu Sustainability Development Goals;

3. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi

koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan untuk memudahkan

koordinasi dalam melakukan penataan administrasi kependudukan

4. Meningkatnya koordinsi pelayanan Administrasi Kependudukan antara pemerintah

provinsi dengan kabupaten/kota yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi

Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib

dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju

pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

5. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi

himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif berasal dari

Kabupaten/Kota



6. Meningkatnya upaya pembinaan aparatur dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan

reformasi birokrasi melalui upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta

pengendalian penduduk dan keluarga berencana berupa :

1. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan

korban kekerasan;

2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

3. Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif,

yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya;

4. Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh

lebih rendah dari laki-laki;

5. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;

6. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai

kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan,

kepolisian dan perpajakan;

7. Perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan

tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah;

8. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program

kegiatan yang berorientasi kinerja;

9. Rendahnya kualitas penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;

10. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang

pelaksana tugas pokok dan fungsi dinas;

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai

langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan upaya Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Upaya tersebut memerlukan

kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat

dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada

umumnya.


Isu-Isu Strategis 3-1

BAB 3 PERMASALAHAN DAN

ISU-ISU STRATEGIS



2017 % 2018 %

Jumlah penduduk lahir dan

memperoleh akta kelahiran di tahun

bersangkutan

Orang 140,573 198,311

Jumlah kelahiran di tahun

bersangkutan

Orang 169,770 254,995

Cakupan penerbitan akta kelahiran

INDIKATOR URAIAN SATUANDATA

82.80 77.77

2017 % 2018 %

Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan

terpadu kasus

289 281

Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu kasus

371 567

INDIKATOR URAIANDATA

SATUAN

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan

penanganan pengaduan oleh petugas

terlatih di dalam unit pelayanan

terpadu

77.90 49.56

2017 % 2018 %

Jumlah akseptor KB yang

menggunakan MKJP

orang 404,985 417,705

Jumlah akseptor KB orang 1,353,061 1,962,473 29.93 21.28

Persentase Penggunaan Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP)


SATUAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Renstra Tahun 2017-2022 periode pelaksanaan

Tahun 2018 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk, hal ini terlihat dari

persentase capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami penurunan

sebesar 5.03%

2. Menurunnya penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan

terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan hal ini terlihat dari

persentase capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami penurunan

sebesar 28.34%

3. Menurunnya penggunaan kontrasepsi oleh Akseptor KB, hal ini terlihat dari persentase

capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 8.65%

BAB

3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS



2017 % 2018 %

Jumlah keluarga yang mempunyai

balita dan anak yang memahami dan

melaksanakan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang

keluarga 71,225 75,732

Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak

keluarga 214,668 357,353

21.1933.18

Cakupan keluarga yang mempunyai

balita dan anak yang memahami dan

melaksanakan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak


SATUAN

2017 2018

Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan Orang 6,263,733 7,216,926

Jumlah penduduk wajib KTP Orang 7,757,818 7,826,618

Cakupan penerbitan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

INDIKATOR URAIAN SATUANDATA

4. Menurunnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak oleh keluarga, hal ini

terlihat dari persentase capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami

penurunan sebesar 11.99%

Belum optimalnya pencapaian indikator tersebut serta capaian sasaran dan program tahun

2018 sebagaimana Bab 2 sebelumnya menggambarkan permasalahan pelayanan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan,

Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

baik langsung maupun tidak langsung

Hal lain yang perlu mendapat perhatian untuk lebih ditingkatkan pencapaian kinerja

indikator adalah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dukungan fasilitasi program kegiatan serta

pendanaan oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan,

Kependudukan dan Keluarga Berencana. Adapun gambaran capaian Penerbitan KTP-El

tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan

bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5

tahun mendatang (akhir periode perencanaan).

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara

kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai

dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah. Secara umum bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk



periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, bahwa

RPJMD 2017-2022 merupakan Tahap Akselerasi-II dengan fokus pembangunan yang

diprioritaskan pada 7 lingkup yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan

Sosial;

Penumbuhankembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi

pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.

2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam

kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan

kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS,

penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen

kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang

kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan

bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan

kesehatan.

3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;

Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan,

pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian,

perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk

industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi

kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku

usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di

pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana,

Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan

peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan

kualitas dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mitigasi dan

penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri.

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional

dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,



peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.

7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat

Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Pematapan fungsi kawasan strategis sebagai ‘pintu keluar-masuk’ wilayah

Banten (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub

international Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan

Maja; Operasionalisasi PIB, Operasinalisasi JSS dan pengembangan kawasan sekitarnya,

operasionalisasi tol ruans baru


Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat kerja di

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi

Gubernur Banten Tahun 2017-2022 “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH” baik secara langsung maupun tidak

langsung, dengan memperhatikan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, meliputi :

1. Pengelolaan keuangan yang buruk yang dibuktikan dengan laporan keuangan mendapat

opini disclaimer dari BPK dua kali berturut-turut tahun 2013 dan 2014. Tahun 2015

LKPD Banten diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti masih sarat

masalah. Fakta tersebut kemudian diperkuat dengan perkembangan nilai akuntabilitas

kinerja pemerintah provinsi dimana nilai LAKIP Banten terendah ke-7 dari 34 provinsi

di Indonesia. Nilai LAKiP Banten tahun 2015 hanya 51.12 dengan predikat CC;

2. Masih terdapat 1.051 balita di Banten dengan status gizi buruk (BPS Banten, 2016) yang

diakibat minimnya akses kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan pengetahuan

orang tua terhadap nutrisi anak rendah, juga karena faktor ekonomi keluarga.

Sementara, angka harapan hidup (AHH) Banten sebagai salah satu tolok ukur derajat

kesehatan masyarakat masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 69,43 tahun saat

lahir dengan AHH nasional 70,78 tahun (BPS Pusat, 2016);

3. Tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Banten mencapai 509.383 jiwa atau 9,55%.

Angka ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata nasional yang hanya 6,18% (BPS Banten,

2016);



4. Jumlah penduduk miskin Banten bertambah 47 ribu jiwa lebih dari tahun 2012 hingga

2015. Penduduk miskin 2015 mencapai 690,67 ribu jiwa. Angka ini meningkat

dibanding tahun 2014 sebesar 649,19 ribu jiwa (BPS Banten, 2016). Kemiskinan

terburuk terjadi pada masyarakat perdesaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya

indeks kedalaman kemiskinan. Periode Maret 2016, indeks kedalaman kemiskinan

perdesaan mencapai 1,207 lebih tinggi daripada perkotaan 0,611 (BPS, 2016). Begitu

juga tingkat keparahan kemiskinan perdesaan lebih parah ketimbang perkotaan;

5. Dalam tiga tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Banten makin tajam antara

kelompok kaya dan kelompok miskin. Hal itu dibuktikan dengan indeks ini yang

mencapai 0,40 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, yakni 0,39 (BPS Pusat, 2016);

6. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Banten mencapai

11.955.243 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami

pertumbuhan sebesar 2,14 persen dimana tahun 2014 jumlahnya 11.704.877 jiwa (BPS

Banten, 2016). Tingginya laju pertumbuhan penduduk Banten ternyata tidak diikuti

oleh peningkatan kualitas penduduk yang, salah satunya, dapat ditunjukkan dengan laju

pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2015, laju IPM Banten hanya

0,54 persen atau 0,38 poin, paling lambat keenam nasional (BPS 2016, diolah). Dari

delapan kabupaten/kota, masih terdapat tiga kabupaten yang nilai IPMnya masih

berada di bawah rata-rata nasional.

Permasalahan tersebut diatas diejawantahkan kedalam misi pemerintah daerah

Provinsi Banten yaitu : Misi ke-1 “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance),

Misi ke-2 “Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Misi ke-3

”Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, Misi ke-4 “Meningkatkan

akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas” dan Misi ke-5 “Meningkatkan

Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”, yang didukung dengan kebijakan belanja

daerah yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor,

pro job, pro environment, pro public serta difokuskan kepada peningkatan daya saing daerah

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; peningatan kualitas pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat; meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing; Penguatan

Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang; dan Peningkatan Mutu

dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik dan Bersih.

Ke 5 (lima) misi tersebut dalam pencapaiannya mempedomani prinsip-prinsip Good

Governance, Integrity (integritas), Quality and accountability; dan pemerataan pembangunan

yang berkeadilan. Penjabaran makna dari Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022



di atas yang harus diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah secara bersama-

sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera melalui peningkatan akses dan

pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas serta meningkatkan kualitas pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik .

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana

skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh

pemerintah pusat melalui Kementerian atau Lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi di

bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kebijakan jangka menengah Kementerian/Lembaga yang dioperasionalkan ke dalam

sasaran jangka menengah yang hendak dicapai merupakan salah satu pedoman bagi

pemerintah daerah untuk mensinergikan sasaran jangka menengah sebagai satu kesatuan

perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil Provinsi Banten dibangun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Visi dan Misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta kondisi dan isu-

isu strategis lainnya yang berkembang.

Visi RPJMN tahun 2015-2019 adalah :

Makna yang terkandung dalam Visi RPJMN tahun 2015-2019 dilaksanakan melalui

Misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG



2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara

hokum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 dirumuskan sembilan agenda prioritas

dalam pemerintahan disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman kepada seluruh warga Negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada tataran kebijakan nasional secara operasional diimplementasikan kedalam visi

dan misi kementerian / lembaga terkait. Adapun kementerian/lembaga yang terkait dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yaitu Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten.

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu

pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta

menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan dijabarkan ke dalam



Misi yang menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan di

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi :

1) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum;

2) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

3) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

4) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 yang disesuaikan dengan

tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan

dijabarkan sebagai berikut :

yang dijabarkan ke dalam Misi mendukung melaksanakan agenda pemerintahan di

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu “Mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan

pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan

pendayagunaan administrasi kependudukan”

3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk

tumbuh seimbang. Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mengacu pada

Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi

kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan dijabarkan ke dalam Misi yang

menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan pembangunan mempertimbangkan pula Visi dan Misi Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yakni :

Makna yang terkandung dalam Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah :

1. MAJU berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke arah yang lebih bak. Cara-cara

lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL

KARIMAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAMPU MENJADI POROS JALANNYA

PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM NEGERI, MENINGKATKAN PELAYANAN

PUBLIK, MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN MENJAGA INTEGRASI BANGSA



mengelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good govemanace dipakai.

Beberapa indikator indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah:

adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan,

akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan

adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan

tuntutan masyarakat.

2. MANDIRI mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan

menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan

asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan

atau subsidi pemerintah pusat. Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang

cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

3. BERDAYA SAING berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap

potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil

menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter

investasi seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan

perijinan yang mudah berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, dan

ketersediaan energi menjadi tolok ukurnya.

4. SEJAHTERA diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga

indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat.

5. AKHLAKUL KARIMAH menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan

pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama. Yakni, nilai-nilai yang

sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta

Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022, perlu

diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Provinsi

Banten tahun 2017-2022. Terdapat 3 (tiga) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun

2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten,

yaitu :

Misi ke-1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance)

Misi ke-2 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan

berkualitas

Misi ke-3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan

berkualitas



Atas dasar hal tersebut diatas, keterkaitan antara sasaran jangka menengah

Kementerian/Lembaga dengan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas


Provinsi Banten, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN /

LEMBAGA

PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1 2 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang

1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan

2. Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dalam mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender

3. Peningkatan partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

4. Peningkatan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga

5. Penuntasan Buta Aksara Perempuan melalui pendidikan non-formal

6. Peningkatan Kualitas Keluarga 7. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada

setiap OPD 8. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG, Focal

point 9. Penguatan sistem data gender dan anak

Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Petugas Perlindungan Perempuan dan anak

2. Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak belum optimal

3. Penguatan Gugus Tugas TPPO, Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FKPK2PA)

4. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Lansia

5. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Disabilitas

6. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Korban Bencana

7. Penguatan P2TP2A 8. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia

Usaha, Media dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN /

LEMBAGA

PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1 2 Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus

1. Optimalisasi pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota

2. Optimalisasi Kapasitas Kelembagaan Pengarustamaan Hak Anak

3. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak 4. Peningkatan Partisipasi Anak dalam

Pembangunan 5. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak

Meningkatnya perlindungan khusus anak

Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak

Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan

Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan

Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional

Peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)

2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

1. komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran

2. Belum Optimalnya pelaksanaan AKIE

(Advokasi Komunikasi Informasi dan

Edukasi) mengenai KB yang Akses dan

kualitas layanan KB

3. Akses dan kualitas layanan KB

4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

5. Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, perlu memperhatikan

dinamika yang terjadi pada tataran regional, nasional maupun internasional meliputi :

A. Isu Internasional

1. Keberlanjutan MDG’s melalui SDG’s

B. Isu Nasional

1. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk

tindak pidana perdagangan orang (TPPO)



2. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan

perempuan dari berbagai tindak kekerasan

3. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak

4. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan

perlakuan salah lainnya

5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24

Tahun 2013

6. Komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait

kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran

7. Perlunya peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang responsif

gender

C. Isu Regional

1. Partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

2. Pendapatan Perempuan dalam Keluarga

3. Peningkatan Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak

4. Penguatan Gugus Tugas TPPO, Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan

Perempuan dan Anak (FKPK2PA)

5. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD

6. Penguatan P2TP2A

7. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG, Focal point

8. Penguatan sistem data gender dan anak

9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota

11. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak

12. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

13. Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak

14. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak

15. Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16. Komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait

kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran

17. Pemahanan dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan

kehidupan berkeluarga

18. Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga



Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka prioritas di bidang pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana difokuskan kepada

:

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan;

2. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;

3. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB;

4. Peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yang berwibawa menuju tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih.

Fokus prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan pada tantangan dan hambatan serta

peluang dan kekuatan, meliputi :

a. Tantangan

1. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan

peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender dan tidak

mendiskriminasikan kaum perempuan.;

2. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan

konflik peran;

3. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor

yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis;

4. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan

nyaman bagi anak dan remaja;

5. Meningkatkan kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana;

6. Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I;

7. Meningkatnya kemandirian ekonomi untuk bagai masyarakat yang ber-KB;

8. Meningkatkan tertib nomor induk kependudukan, tertib data base kependudukan,

dan tertib dokumen kependudukan

b. Hambatan

1. Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraan program lintas sektor

belum optimal;

2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan

anak;

3. Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat untuk memiliki dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program Keluarga

Berencana.



c. Peluang

1. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;

2. Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan dan anak

untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak;

3. Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan;

4. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;

5. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan

ekonomi bagi perempuan;

6. Tingginya partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader dalam Keluarga

Berencana;

7. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi;

d. Kekuatan

1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung

penyelenggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil;

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, selanjutnya dikelompokan ke

dalam isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak

2. Belum Optimalnya Pelaksanaan KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembagunan Keluarga)

3. Belum Optimalnya Kepemilikan dokumen Akat Kelahiran

4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang

berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi ‘faktor kunci keberhasilan’ dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;

2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor;

3. Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB TAHUN 2017-2022

Tujuan dan Sasaran 4.2

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN



4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas


Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas


Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan.

Keselarasan pencapaian Tujuan RENSTRA Tahun 2017-2022 terhadap tujuan RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul karimah dengan efektif,

efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi

serta melayani masyarakat mendukung pencapaian Tujuan Jangka Menengah Tahun

2017-2022 yakni Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul

karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur

berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

2. Tujuan Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kualitas

Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing mendukung

pencapaian Tujuan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 yakni Terwujudnya Akses dan

Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul

Karimah dan Berdaya Saing

3. Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan

Pembangunan Keluarga mendukung pencapaian Tujuan Jangka Menengah Tahun 2017-

2022 yakni Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan

kesehatan

BAB

4

TUJUAN DAN SASARAN



Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran RENSTRA Tahun 2017-

2022 terhadap Sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

mendukung pencapaian Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,

Efektif, dan Efisien dengan indikator sasaran yang akan dicapai pada perubahan

RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah) OPD dari yang sebelumnya berupa Capaian Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

2. Sasaran Meningkatnya Administrasi Kependudukan Yang Tertib dan Akuntabel

mendukung pencapaian Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,

Efektif, dan Efisien dengan indikator sasaran yang akan dicapai pada perubahan

RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi

dari yang sebelumnya berupa Capaian Tertib Administrasi Kependudukan

3. Sasaran Meningkatnya Pengarustamaan Gender mendukung pencapaian Meningkatnya

Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dengan indikator sasaran yang akan

dicapai pada perubahan RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) dari yang sebelumnya berupa Indeks pembangunan gender (IPG)

4. Sasaran Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang

Berkualitas mendukung pencapaian Meningkatnya Kelembagaan PUG

(Pengarusutamaan Gender) dengan indikator sasaran yang akan dicapai pada

perubahan RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Pemenuhan Cakupan Perlindungan

Perempuan dan Anak

5. Sasaran Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana mendukung pencapaian Sasaran

Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana dengan indikator sasaran yang akan dicapai

pada perubahan RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Angka Kelahiran Total (TFR) dari

yang sebelumnya berupa Laju pertumbuhan Penduduk

Tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat terhadap tujuan dan

sasaran jangka menengah daerah tergambarkan sebagai berikut :



2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,

Efektif, dan efisien

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

70 75 0.00 0.00 0.00

Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif,

dan efisien

Capaian SAKIP (SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) OPD (Nilai)

B BB BB A A

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Capaian Tertib AdministrasiKependudukan

80 80 0.00 0.00 0.00

Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan

akuntabel

Cakupan Database KependudukanTingkat Provinsi (%)

0.00 0.00 100 100 100

2 Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan

Anak Menuju Kualitas Sumber

Daya Manusia yang Berakhlakul


Indeks Pembangunan Manusia(%)

71,77 72,20 72,75 73,21 73,68

Indeks pembangunan gender (IPG) 91.67 91.95 0.00 0.00 0.00

Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) (Nilai)

69.54 70.34 0.00 0.00 0.00

Meningkatnya Pengarustamaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) (Nilai)

0.00 0.00 71.14 71.94 72.74

Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan

Anak yang berkualitas

Pemenuhan CakupanPerlindungan Perempuan dan

Anak (%)

0.00 0.00 72.73 77.27 100

3 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan

Pembangunan Keluarga

Angka Harapan Hidup (%) 69.8 70.1 70.4 70.7 71

Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan

Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (%) 1.96 1.91 0.00 0.00 0.00

Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana

Angka Kelahiran Total (TFR) (%) 0.00 0.00 2.21 2.23 2.26

NOTARGET KINERJA

Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul

karimah dengan efektif, efisien,

transparan, akuntabel, dan

sumber daya aparatur

berintegritas, berkompetensi

serta melayani masyarakat

INDIKATOR TUJUAN/ SASARANSASARANTUJUAN

Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender

Dan Ketahanan Keluarga

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tahun 2017 – 2022


Strategi dan Kebijakan 5-1

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN



5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau

pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai

visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau

pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga

dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi

pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh


Berencana Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan

kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek

pembangunan tahun 2017-2022.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten pada setiap Misi adalah

sebagaimana sebagai berikut :

1. Strategi Daerah berupa Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Setiap

Perangkat Daerah Yang Melayani Langsung Kepada Masyarakat dengan Arah Kebijakan

berupa Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Pada Setiap Perangkat Daerah Dan

Mendetailkannya Pada Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pelayanan didukung

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana melalui Strategi Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Serta

Optimalisasi Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung dengan Arah Kebijakan berupa

Melakukan standarisasi bisnis proses dan mendetailkannya pada standar operasional

dan prosedur (SOP) pelayanan

BAB

5

STRATEGI DAN KEBIJAKAN



2. Strategi Daerah Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Arah

Kebijakan berupa Peningkatan Administrasi Kependudukan Melalui Optimalisasi Sistem

Informasi Kependudukan didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Strategi

Meningkatkan tertib adminstrasi kependudukan dan pencatatan Sipil melalui

pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil serta pengelolaan sistem

informasi administrasi kependudukan dengan Arah Kebijakan berupa Peningkatan

kerjasama dengan Kabupaten/Kota untuk tertib adminitrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

3. Strategi Daerah Pengarusutamaan Gender Dalam Setiap Proses Pembangunan Arah

Kebijakan berupa Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana melalui Strategi Meningkatkan Dukungan Capaian IDG Melalui

Pelembagaan PUG Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Politik, Sosial

Dan Ekonomi dengan Arah Kebijakan berupa Peningkatan Pengarusutamaan Gender

Dalam Pembngunan

4. Strategi Daerah Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak dengan Arah Kebijakan berupa Penurunan angka

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak didukung oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui

Strategi Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Arah

Kebijakan berupa Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

5. Strategi Daerah Meningkatkan Pengendalian Penduduk dengan Arah Kebijakan berupa

Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan

penduduk didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Strategi Meningkatkan keluarga

berencana dan pembangunan keluarga melalui pemetaan dan pengendalian kuantitas

penduduk, pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera

dengan Arah Kebijakan berupa Peningkatkan pemaduan kebijakan pelayanan keluarga

berencana dan pembangunan keluarga yang berkualitas



Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanMeningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi penyediaan sarana prasarana pendukung

Melakukan standarisasi bisnisproses dan mendetailkannyapada standar operasional danprosedur (sop) pelayanan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan tertib adminstrasi kependudukan dan pencatatan Sipil melalui pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil serta pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan

Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten/Kota untuk tertib adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing

Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga

Meningkatkan dukungan capaian IDG melalui pelembagaan PUG dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi

Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembngunan

Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas

Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga

Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk

Meningkatkan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk, pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera

Peningkatkan pemaduan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang berkualitas

Misi : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas

Misi : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas

Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan


Program & Indikasi Kegiatan 6-1

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

INDIKATIF



Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam kurun waktu 2020-2022 pada periode Rencana

Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan, menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui 3 (tiga)

kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset; (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (3) Kegiatan Penyediaan

Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran diukur

melalui capaian indikator sasaran program dan indikator kinerja program, sebagai

berikut :

a. Indikator Sasaran Program

Indikator Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan adalah meningkatnya

pelayanan perkantoran DP3AKKB

b. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Tata Kelola Pemerintahan berupa :

1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan,

evaluasi dan pelaporan perangkat daerah

2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran

tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah

3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

4. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja

program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

SKPD

2. Program Pemberdayaan Perempuan

Program Pemberdayaan Perempuan diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan,

yaitu : (1) Kegiatan Pelembagaan PUG dan Partisipasi Masyarakat; (2) Kegiatan

BAB

6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF



Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial dan Politik; dan (3) Kegiatan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi diukur melalui capaian

indikator sasaran program dan indikator kinerja program, sebagai berikut :


Indikator Sasaran Program Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatnya

peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan

keadilan gender


Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Perempuan berupa :

1. Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi

Yang Responsif Gender

2. Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi

3. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen

4. Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan

3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui 3 (tiga)

kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Perlindungan Hak Perempuan; (2) Kegiatan

Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak; dan (3) Kegiatan

Perlindungan Khusus Anak diukur melalui capaian indikator sasaran program dan

indikator kinerja program, sebagai berikut :


Indikator Sasaran Program Perlindungan Perempuan dan Anak adalah

meningkatnya peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender


Indikator Kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak berupa :

1. Prosentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

2. Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan

Perempuan dan Anak

3. Prosentase Pengembangan Kab/Kota Menuju KLA Kategori Nindya

4. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pemetaan dan

Pengendalian Kuantitas Penduduk; (2) Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana; dan

(3) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera diukur melalui capaian indikator

sasaran program dan indikator kinerja program, sebagai berikut :









1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen

kebijakan kependudukan

2. Persentase Peserta KB Aktif

3. Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi

Keluarga

5. Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan melalui

3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan

Informasi Kependudukan; (2) Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data

dan Informasi Pencatatan Sipil; dan (3) Kegiatan Peningkatan Layanan Data dan

Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil diukur melalui capaian indikator sasaran

program dan indikator kinerja program, sebagai berikut :







1. Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-

El di Kab/Kota

2. Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia

0 - 18 Tahun

3. Prosentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD

Provinsi

4. Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi

terupdate

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten untuk periode 5 tahun sebagai berikut :



NO ProgramIndikator Kinerja Program

(outcome)Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

(ouput)

1 2 3 4 5

Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan perangkat daerah

(Satuan: %)

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi

administrasi perangkat daerah

(Satuan: %)

Kegiatan Penyediaan Barang Jasa,

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana Perkantoran

Cakupan Penyediaan Barang

Jasa, Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana


Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Jumlah Dokumen

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Cakupan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

Persentase terwujudnya penata

usaha keuangan dan pencapaian

kinerja program yang

mendukung yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi

SKPD (Satuan: %)

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

Jumlah Dokumen Laporan

Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

Program Pemberdayaan

Perempuan

Persentase Keterlibatan

Perempuan di Parleman (Satuan:

%)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan Bidang Ekonomi

Persentase Peningkatan

Kontribusi Perempuan Di Bidang

Ekonomi (Satuan: %)

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan


Perempuan Bidang Politik


Partisipasi Lembaga

Pemberdayaan Perempuan (Satuan: %)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup

Keluarga

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

Kegiatan Perencanaan Responsif Gender Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan PPRG

Jumlah Kegiatan Pengelolaan

Data Terpilah Gender

Program Tata Kelola

Pemerintahan Dinas

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga

Berencana

Persentase terwujudnya

peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan

fungsi SKPD (Satuan: %)

Persentase Peningkatan Lembaga

Pemerintah Tingkat Daerah

Provinsi Yang Responsif Gender

(Satuan: %)

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja



NO ProgramIndikator Kinerja Program

(outcome)Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

(ouput)1 2 3 4 5

Program Perlindungan

Perempuan dan Anak

Persentase Penanganan Korban

Kekerasan Terhadap Perempuan (Satuan: %)

Kegiatan Perlindungan Hak Perempuan Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Terhadap PerempuanPersentase Pengembangan

Kab/Kota menuju KLA Kategori

Nindya (Satuan: %)

Kegiatan peningkatan tumbuh kembang anak

Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan KLA


Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satuan: %)

Kegiatan Perlindungan Khusus Anak Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak

Program Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil

Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA

Jumlah Kegiatan Pembinaan Perekaman dan pencetakan

KTP El- dan KIA

Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota (DAK)

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk

di Kabupaten/Kota (DAK)

Kegiatan Peningkatan Administrasi

Catatan Sipil

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Catatan SipilKegiatan Pembinaan Penyelenggaraan

Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

Jumlah kegiatan

penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Berbasis SIAK versi ter-update (Satuan: %)

Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data

Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Data

Kependudukan tingkat Provinsi Jumlah Kegiatan Pengelolaan

Database SIAK

Kegiatan Pengelolaan SIAK Kabupaten /

Kota (DAK)

Jumlah Kegiatan

Pemanfaatan Data Kependudukan tingkat Provinsi Jumlah dokumen Pembinaan

Pengelola SIAKProgram Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Persentase perangkat daerah

Provinsi yang memanfaatkan Dokumen kebijakan kependudukan (Satuan: %)

Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Jumlah Dokumen Pemetaan

dan Pengendalian Penduduk

Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang

Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga (Satuan: %)

Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahetra

Jumlah Kelompok Pembinaan Keluarga

Sejahtera

Persentase peserta KB Aktif

(Satuan: %)

Pengembangan Desain Program,

Pengelolaan dan Pelaksanaan AKIE Keluarga Berencana (KB)

Jumlah Kegiatan

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga

Berencana (KB)

Persentase Pemanfaatan Data

dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi (Satuan: %)

Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan

Pencetakan KTP-el di Kab/Kota (Satuan: %)

Prosentase Fasilitasi Pencapaian

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun

(Satuan: %)

Selanjutnya rincian program dan indikasi kegiatan beserta indikator kinerja, pagu

indikatif, unit pelaksana dan lokasi yang akan diselenggarakan Dinas Pemberdayaan


selama kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Terwujudnya kelembagaan

DP3AKKB yang berakhlakul






Meningkatnya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Akuntabel,

Efektif, dan efisien

1202.01 Program Tata Kelola

Pemerintahan Dinas

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga

Berencana

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

2.5 Skala 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran

2 Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian

dokumen perencanaan,

evaluasi dan pelaporan

perangkat daerah

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ( Jml dokumen perencanaan

evaluasi dan pelaporan perangkat

daerah yang sesuai parameter)/(

Jml dokumen perencanaan

evaluasi dan pelaporan perangkat

daerah yang disusun ) x 100 %

3 Persentase Sarana


yang mendukung

kelancaran tugas dan

fungsi administrasi

perangkat daerah

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jml Penyediaan Dukungan Sarana

Prasarana dan Administrasi

Perkantoran)/(Jml Penyediaan

Dukungan Sarana Prasarana dan

Administrasi Perkantoran yang

tersedia) x 100 %

4 Persentase terwujudnya

peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur yang

mendukung kelancaran

tugas dan fungsi SKPD

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jml Aparatur yang mendapat

sertifikat pada tahun n)/(Jml

Aparatur yang mengikuti pelatihan

pada tahun n ) x 100 %

5 Persentase terwujudnya

penata usaha keuangan dan

pencapaian kinerja program

yang mendukung yang

mendukung kelancaran

tugas dan fungsi SKPD

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jumlah Laporan yang sesuai

SAP)/(Jumlah dokumen laporan) x

100 %

1202.120201.00.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

1 Penyusunan Dokumen

Laporan Keuangan

0 Dokumen 17,00 21.800.000,00 17,00 108.578.000,00 8,00 50.000.000,00 8,00 50.000.000,00 8,00 50.000.000,00 58,00 280.378.000,00 Tersusunnya Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

yang Akuntabel

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Tahun Anggaran 1 Dok, Laporan

SPIP 1 Dok, Penyusunan Laporan

Keuangan Semester I 1 dok,

Penyusunan Laporan Realisasi

Semester dan Prognosis 6 bulan 1

Dok, Penyusunan Dokumen SPP,

SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan 4 Dok

2 Penyusunan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

0 Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 Jumlah Dokumen TLHP Semester 1 dan 2

3 Penyusunan Dokumen

Laporan Pajak

0 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 PD

Prov. Banten TA. N 1 Dok,

Pelaporan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), PPh Pasal 22 dan PPh

Pasal 23 Kegiatan SKPD PD Prov.

Banten TA. N 1 Dok, Pelaporan

SPT Pajak Tahunan PD Provinsi

Banten TA N.. 1 Dok

Tabel 6.2 Indikasi Program Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2017-2022



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1202.120201.00.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan 1 Penyusunan Laporan

Evaluasi Program dan

Kegiatan

0 Dokumen 3,00 87.560.800,00 3,00 265.382.000,00 3,00 400.000.000,00 3,00 550.000.000,00 3,00 550.000.000,00 15,00 1.852.942.800,00 Tersusunnya Dok Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan yang

Akuntabel

Jumlah Dokumen LPPD, LKPj,

LKIP OPD

2 Penyusunan Perencanaan

Program dan Kegiatan

Tahunan

0 Dokumen 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 56,00 Jumlah dokumen RENJA Tahun N

dan N+1(2 Dok), Fasilitasi

Penyusunan RKAP dan DPPA

Tahun N (2 Dok), Fasilitasi

Penyusunan RKA dan DPA Tahun

N+1 (2 Dok), Penyusunan PERKIN

dan IKU SKPD N dan N+1 (2 Dok),

Forum Renja (1 Dok), Penyusunan

RUP ( 2 Dok)

3 Penyusunan RENSTRA

OPD

0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 3,00 Jumlah Dokumen RENSTRA (1

Dok) dan Forum RENSTRA (1

Dok)

4 Penyusunan Laporan

Evaluasi dan Pengendalian

0 Dokumen 6,00 5,00 12,00 12,00 12,00 47,00 jumlah Dokumen Laporan Bulanan

(8 dok), Triwulanan (2 Dok),

Semesteran (1 Dok) dan Tahunan

Kegiatan PD (1 Dok)

5 Monitoring dan Evaluasi 0 Dokumen 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi

6 Penyediaan Data dan

Informasi Pembangunan

0 Dokumen 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 21,00 Jumlah dokumen Profil Kinerja

Program Perangkat Daerah (2

Dok), Visualisasi Perangkat Daerah

(1 Dok), Pengelolaan Website PD

(1 Dok), Statistik Sektoral dan

Informasi Geospasial Tematik (1 Dok), Pengelolaan PPID (1 Dok)

1202.120201.00.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

0 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

0 Unit 68,00 2.082.734.525,00 122,00 1.731.323.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 3.814.058.125,00 Tersedianya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor yang Optimal

1 Pengadaan Sarana

Prasarana Kantor

0 Unit 68,00 122,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Jumlah Sarana Prasarana Kantor

1202.120201.00.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

0 Unit 273,00 408.786.500,00 198,00 533.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 941.886.500,00 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Dengan Optimal

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dengan Optimal

1 Pajak Kendaraan Bermotor

dan BBNKB

0 Unit 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 50,00 cakupan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

2 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas

0 unit 20,00 28,00 0,00 0,00 0,00 48,00 cakupan Kendaraan Dinas yang

dipelihara

3 Pemeliharaan Inventaris

Kantor / APK

0 unit 233,00 140,00 0,00 0,00 0,00 373,00 cakupanInventaris Kantor / APK

yang dipelihara

1202.120201.00.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

0 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

0 Bulan 12,00 4.676.088.075,00 12,00 1.888.536.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 6.564.624.875,00 Tersedianya Barang Jasa

Perkantoran yang optimal

Tersedianya Barang dan Jasa

Perkantoran

1 Operasional kantor Tidak

tetap

0 orang/bulan 27,00 29,00 0,00 0,00 0,00 56,00 Jumlah Tenaga Kerja Non PNS

2 Penyediaan Barang Habis

Pakai

0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 cakupan Penyediaan Barang Habis

Pakai

3 Penyediaan Bahan Cetak 0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 cakupan Penyediaan Bahan Cetak

4 Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Cakupan Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

5 Penyediaan Promosi dan

Publikasi

0 bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cakupan Materi Promosi dan

Publikasi

6 Penyediaan Operasional

Jasa Kantor

0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 Cakupan Operasional Jasa Kantor

7 Pelaksanaan HUT Banten

dan Banten Expo

0 kegiatan 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 jumlah penyelenggaraan Pelaksanaan Banten Expo

8 Penyediaan BBM 0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 cakupan Penyediaan BBM

1202.120201.00.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

0 Dokumen 15,00 62.226.000,00 12,00 140.000.000,00 15,00 70.000.000,00 15,00 127.035.600,00 15,00 127.035.600,00 72,00 526.297.200,00 Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Aparatur DP3AKKB

dalam Melaksanakan Tupoksi

Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan gol. PNS (1

Dok) Fasilitasi Kenaikan Gaji

berkala PNS (1 Dok), Pemutahiran

data kepegawaian dan Kompetensi

Pegawai (1 dok) dan Evaluasi SKP

(12 Dok)

2 Peningkatan Kompetensi

Aparatur

0 Kegiatan 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi

Kursus (1 dok) Pelatihan (1 dok),

dan Bintek (1 Dok)



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1202.120201.00.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah 0 Rapat Koordinasi Kedalam

dan Keluar Daerah

0 Bulan 12,00 1.568.856.000,00 12,00 468.067.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 2.036.923.000,00 Terlaksananya Rapat Koordinasi

Kedalam dan Keluar Daerah yang

Optimal

Terlaksananya Rapat Koordinasi

Kedalam dan Keluar Daerah yang

Optimal

1 Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 Cakupan Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah


Dalam Daerah

0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 cakupan Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1202.120201.00.01.008 Peningkatan Pengelolaan


Perpustakaan

1 Pengelolaan Kearsipan

Dinamis SKPD DP3AKKB

0 Kegiatan 1,00 79.932.000,00 1,00 43.700.000,00 1,00 20.000.000,00 1,00 20.000.000,00 1,00 20.000.000,00 5,00 183.632.000,00 Terlaksannya Pengelolaan


Perpustakaan yang Optimal

Jumlah Kegiatan Pengelolaan

Kearsipan Dinamis SKPD

DP3AKKB (1 Kegiatan)

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD DP3AKKB

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Jumlah Kegiatan Pengelolaan

Perpustakaan Khusus SKPD

DP3AKKB (1 Kegiatan)

1202.120201.00.01.009 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

0 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

0 Dokumen 8,00 300.595.200,00 8,00 201.793.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 502.388.200,00 Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Yang Akuntabel

Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Yang Akuntabel

1 Penyusunan Profil Kinerja

Program Perangkat Daerah

0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Profil Kinerja

Program Perangkat Daerah

2 Pembuatan Visualisasi

Perangkat Daerah

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Visualisasi

Perangkat Daerah

3 Penyusunan Statistik

Sektoral dan Informasi

Geospasial Tematik

0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Statistik Sektoral

dan Informasi Geospasial Tematik

4 Penyusunan Survey

Kepuasan Masyarakat

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dokumen Survey Kepuasan

Masyarakat

5 Pengelolaan PPID 0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dokumen PPID

1202.120201.00.01.010 Penyediaan Barang Jasa,

Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Perkantoran

1 Pengadaan Sarana

Prasarana Kantor

0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.600.000.000,00 1,00 4.990.944.400,00 1,00 4.990.944.400,00 3,00 12.581.888.800,00 Tersedianya Barang Jasa,

Pengadaan dan Pemeliharaan

jumlah Pelaksanaan Sarana

Prasarana Kantor (1 kegiatan)

2 Pemeliharaan Sarana

Prasarana Kantor

0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Sarana Prasarana Perkantoran yang Optimal

Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan

APK(1 Kegiatan), Pemeliharaan

Kendaraan R2 dan R4 (1 Kegiatan)

dan Pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor (1 Kegiatan)

3 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

0 Kegiatan 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 18,00 Jumlah Pelaksanaan Operasional

Kantor tidak tetap (1 Keg)

Penyediaan Barang Pakai habis (1

keg) Penyediaan Makmin

Perkantoran (1 Keg) Penyediaan

Operasional Jasa Kantor (1 Keg)

Belanja Cetak dan Penggandaan

(1 Keg) dan Penyediaan BBM (1

keg)

4 Rapat Koordinasi Kedalam

dan Keluar Daerah

0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah Terlaksannya Rapat

Koordinasi Ke dalam Daerah (1

Kegiatan) dan Rapat Koordinasi

Luar Daerah (1 Kegiatan)



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Terwujudnya kelembagaan

DP3AKKB yang berakhlakul






Tercapainya Administrasi

kependudukan yang tertib dan

akuntabel

1206.15 Program Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Rasio bayi berakte

kelahiran

60 % 64,86 67,38 0,00 0,00 0,00 67,38 Meningkatnya adiministrasi

pelayanan kependudukan dan

2 Rasio Pasangan berakte

nikah

20 % 23,33 30,81 0,00 0,00 0,00 30,81 pencatatan sipil kabupaten/kota 3 Rasio kepemilikan KTP-el

dan NIK

80 % 85,76 86,47 0,00 0,00 0,00 86,47 4 Rasio kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk

77 % 79,19 80,99 0,00 0,00 0,00 80,99

5 Cakupan data dan informasi

kependudukan

80 % 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

6 Prosentase Fasilitasi Dalam

Penyelesaian Perekaman

dan Pencetakan KTP-el di

Kab/Kota

0 % 0,00 0,00 75,00 87,50 100,00 100,00 Kab/Kota yang sudah memiliki

perekaman dan pencetakan KTP El / (jumlah seluruh kab/Kota) x 100

%

7 Prosentase Fasilitasi

Pencapaian Cakupan

Kepemilikan Akta Kelahiran

Usia 0 - 18 Tahun

0 % 0,00 0,00 87,50 100,00 100,00 100,00 (Kab/Kota yang telah mencapai

target nasional Kepemilikin Akta

Kelahiran Anak Usia 0-18) /

(Jumlah Seluruh Kab/Kota) x 100 %

8 Persentase Pengelolaan

Administrasi

Kependudukan Berbasis

SIAK versi ter-update

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Pengelola Adminduk Berbasis

SIAK di Kab/Kota) / (Jumlah

Seluruh Kab/Kota) x 100 %

9 Persentase Pemanfaatan

Data dan Dokumen

Kependudukan Oleh SKPD

Provinsi

0 % 0,00 0,00 50,00 91,18 100,00 100,00 (Pemanfaatan data dan dokumen

Kependudukan oleh SKPD

Provinsi) / ( Jumlah SKPD Provinsi)

x 100 %

1206.120201.00.15.001 Pembinaan administrasi sebagai

basis data dan informasi

kependudukan

0 Pembinaan administrasi

sebagai basis data dan

informasi kependudukan

0 % 100,00 98.358.000,00 100,00 152.283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 250.641.000,00 Terlaksananya Pembinaan

administrasi sebagai basis data

dan informasi kependudukan

1 Peningkatan Koordinasi

Penyelenggaraan KTP-El

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen koordinasi


2 Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pendaftaran

Penduduk

0 Orang 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 64,00 Jumlah Aparatur Pendaftaran

Penduduk Kabupaten/Kota yang

dibina


Aparatur Pencatatan

Penduduk Pindah Datang

Dari dan Keluar Negeri

0 Orang 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Jumlah Aparatur Pencatatan


dibina

4 Evaluasi Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan di Provinsi

Banten

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Monitoirng dan

Evaluasi


Data Orang Asing Yang

Memiliki Dokumen

Kependudukan

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Koordinasi Data

Orang Asing Yang Memiliki

Dokumen Kependudukan

6 Pembinaan Pelayanan

Administrasi

Kependudukan Di Daerah

Kepulauan dan Daerah

Perbatasan

0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah kegiatan pelayanan

adminduk kab/kota



dan KIA

0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Dokumen Korordinasi

Penyelenggaraan KTP-El dan KIA


Aparatur Pencatatan dan

Pendaftaran Penduduk

0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aparatur Pencatatan


dibina

9 Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan

Administrasi


Banten


Evaluasi



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1206.120201.00.15.002 Pembinaan administrasi sebagai

data dan informasi pencatatan

sipil

0 Pembinaan administrasi

sebagai data dan informasi

pencatatan sipil

0 % 100,00 161.138.000,00 100,00 140.611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 301.749.000,00 Terlaksananya Pembinaan

administrasi sebagai data dan

informasi pencatatan sipil

1 Pembinaan dan

Pengawasan Pencatatan

Akta Kelahiran dan Akta

Kematian Penduduk

0 Orang 192,00 3,00 0,00 0,00 0,00 195,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang dibina

2 Pembinaan dan


Akta Pengangkatan Anak,

Pengakuan Anak dan

Pengesahan Anak

0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang dibina

3 Pembinaan dan


Akta Perubahan Nama dan

Perubahan Status

Pewarganegaraan



4 Pembinaan Pelayanan

Pencatatan Sipil Di Daerah

Kepulauan dan Daerah

Perbatasan

0 Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah pelaksanaan kegiatan

pelayanan pencatatan sipil

kab/kota

5 Pembinaan dan


Akta Kelahiran Penduduk



6 Pembinaan Pengawasan

Pencatatan Akta

Perkawinan



7 Pembinaan Pengawasan

Pencatatan Akta Kematian



1206.120201.00.15.003 Pembinaan dan peningkatan

layanan data dan informasi

kependudukan dan catatan sipil

1 Penyusunan Bahan

Publikasi Informasi

Kependudukan

0 Paket 0,00 263.034.000,00 2,00 323.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 586.402.000,00 Jumlah Dokumen Publikasi

Informasi Kependudukan

2 Penyusunan Profil

Perkembangan

Kependudukan

0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Profil

Perkembangan Kependudukan


Administrator Database

SIAK

0 Orang 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Jumlah Administrator Database SIAK yang dibina


Pemanfaatan Data

Warehouse Kependudukan

0 Orang 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jumlah Petugas Data Warehouse

yang dibina

5 Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK

0 Dokumen 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Koordinasi Pengelolaan SIAK

6 Survey Kepuasan

Masyarakat di Layanan

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Survey

Kepuasan Masyarakat


Pemanfaatan Data

Kependudukan

0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan

8 Monitoring dan evaluasi

Pengelolaan Data

Kependudukan


Evaluasi

9 Terlaksananya Rapat

Koordinasi Pengelolaan

SIAK

0 Dokumen 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Rakor

10 Terlaksananya Rapat

Koodinasi Pemanfaatan

Data Kependudukan

0 Orang 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Jumlah Dokumen Rakor

11 Bimbingan Teknis

Administrasi Database Siak

0 Orang 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 Jumlah Administrator Database

SIAK yang dibina



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1206.120201.00.15.004 Pembinaan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di

Kabupaten/Kota (DAK)

0 Pembinaan

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan di


0 Kegiatan 13,00 680.604.100,00 11,00 477.772.000,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 48,00 1.158.376.100,00 Terlaksananya Penyelenggaraan

Adminduk di Kabupaten/Kota untuk

meningkatkan kepemilikan KTP-El

Terlaksananya Pembinaan

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan di Kabupaten/Kota

(DAK)

1 Peningkatan

Penyelenggaran adminduk

Kabupaten/Kota

0 Kegiatan 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 12,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor

Triwulan 2 (1 kegiatan); dan Rakor

Triwulan 3 (1 kegiatan)


Pelaksanaan Pelayanan

Adminduk Kabupaten/Kota

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi


Pelaksanaan Pelayanan

Adminduk Kabupaten/Kota

0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Monev Adminduk (1 kegiatan)

4 Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk

0 Orang 187,00 187,00 0,00 0,00 0,00 374,00 Jumlah Aparatur Pendaftaran


dibina

5 Bimbingan Teknis

Pendaftaran Penduduk

0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Bintek

Pendaftaran Penduduk (2 kegiatan)

6 Bimbingan Teknis Petugas

Pelayanan Adminduk (Front

Office)

0 Orang 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 Jumlah Aparatur Pelayanan

Adminduk Kabupaten/Kota yang

dibina

7 Rapat koordinasi

Pelaksanaan Penerbitan

KTP-el di Kabupaten/Kota

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Koordinasi

Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di

Kabupaten/Kota

8 Rapat koordinasi

Pelaksanaan Penerbitan

KTP-el di Kabupaten/Kota


Penerbitan KTP-el (1 kegiatan);

9 Rapat koordinasi Distribusi

Blanko KTP-el di

Kabupaten/Kota


Distribusi Blanko KTP-el di

Kabupaten/Kota


Peyelenggaraan Pelayanan

Adminduk

0 Dokumen 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Jumlah Dokumen Koordinasi dan

Konsultasi Peyelenggaraan

Pelayanan Adminduk


Peyelenggaraan Pelayanan

Adminduk

0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Koordinasi

dan Konsultasi Adminduk

Semester 1 dan 2 (2 kegiatan);

12 Koordinasi Kependudukan

Tingkat Provinsi Banten




Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1206.120201.00.15.005 Pembinaan Penyelenggaraan

Catatan Sipil di Kabupaten/Kota

(DAK)

0 Pembinaan

Penyelenggaraan Catatan

Sipil di Kabupaten/Kota

(DAK)

0 Kegiatan 6,00 185.463.500,00 19,00 477.731.600,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 37,00 663.195.100,00 Penyelenggaraan administrasi

pencatatan sipil di Kabupaten/Kota

untuk meningkatkan kepemilikan

dokumen catatan sipil

enyelenggaraan administrasi

pencatatan sipil di Kabupaten/Kota

untuk meningkatkan kepemilikan

dokumen catatan sipil

1 Rapat Koordinasi

Pencapaian Target Nasional

Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota


2 Bimbingan Teknis

Pencatatan Sipil




Penyelenggaraan

Pencatatan Sipil

0 Dokumen 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi


Penyelenggaraan

Pencatatan Sipil

0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Monev Capil

Akhir Tahun (1 kegiatan)

5 Peningkatan Pencatatan

Target Nasional Akta

Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat

Kabupaten/Kota

0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor Akta

Kelahiran 0-18 (1 kegiatan)


Aparatur Pencatatan Sipil



7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil

0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Bintek

Tatacara dan Persyaratan Akta

Perceraian dan Kematian (1

kegiatan)

8 Pelaksanaan Kebijakan

Penyelenggaraan

Pelayanan Catatan Sipil


dan konsultasi pencatatan sipil (1

kegiatan)

9 Peningkatan

Penyelenggaraan

Administrasi Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota

0 Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah kegiatan Penyelenggaraan

Administrasi Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota

10 Peningkatan

Penyelenggaraan

Pencatatan Sipil

0 Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

11 Koordinasi

Penyelenggaraan

Pencatatan Sipil

0 Bulan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Koordinasi



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1206.120201.00.15.006 Pembinaan Pengelolaan SIAK


0 Pembinaan Pengelolaan

SIAK Kabupaten/Kota (DAK)

0 Kegiatan 7,00 419.308.600,00 7,00 477.774.000,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 35,00 897.082.600,00 Terlaksananya peningkatan

pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota

untuk untuk penyajian data

Terlaksananya Pembinaan

Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota

(DAK)

1 Bimbingan Teknis PIAK 0 Orang 64,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 kependudukan tingkat provinsi Jumlah Aparatur pengelola PIAK

yang dibina

2 Bimbingan Teknis

Pemanfaatan Data dan

Dokumen Kependudukan

0 Orang 32,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 Jumlah SKPD pemanfaat data

kependudukan yang dibina


Penyusunan Profil

Kependudukan Tingkat

Provinsi

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Profil

Kependudukan Tingkat Provinsi


Penyusunan Profil


Provinsi


Penyusunan Profil Kependudukan

(3 kegiatan);

5 Penyusunan Buku Data

Kependudukan Per

Semester Tingkat Provinsi

0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Buku Data

Kependudukan Per Semester

Tingkat Provinsi

6 Pemanfaatan Data


Provinsi

0 Kegiatan 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Jumlah pelaksanaan Rakor

Pemanfaatan Data Kependudukan

Tingkat Provinsi (1 Kegiatan)

7 Pelaksanaan Kebijakan dan

Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data


dan Konsultasi Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan

Bidang PIAK dan Pemanfaatan

Data (2 kegiatan);


Pengelolan Data

Kependudukan

0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Monev

Pengelolan Data Kependudukan

(2 kegiatan)

9 Penatausahaan Aset BMN

Dukcapil

0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Jumlah pelaksanaan :

Penatausahaan Aset BMN

Dukcapil (1 kegiatan)

1206.120201.00.15.007 Peningkatan Penyelenggaraan

KTP-El dan KIA 1 Peningkatan


dan KIA Kab/Kota

0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 565.626.000,00 2,00 565.626.000,00 2,00 564.096.000,00 6,00 1.695.348.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan

KTP-EL dan KIA untuk

meningkatkan Kepemilikan KTP-EL

Jumlah pelaksanaan : Rakor

Triwulan 1 (1 kegiatan) dan Rakor

Triwulan 4 (1 kegiatan)


Penyelenggaraan

Administrasi


Banten

0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 dan KIA Jumlah pelaksanaan : Monev Adminduk (1 kegiatan)

3 Penataan Tata Kelola

Pelaksanaan Pendaftaran

Penduduk Skala Provinsi

0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Sosialisasi

Kebijakan Adminduk (1 kegiatan);

dan Dukungan Perekaman KTP-el

dan KIA (1 kegiatan);

1206.120201.00.15.008 Peningkatan Administrasi Catatan Sipil

1 Penataan Tata Kelola

Pelaksanaan Pencatatan

Sipil Skala Provinsi

0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 324.322.200,00 2,00 324.322.200,00 2,00 324.322.200,00 6,00 972.966.600,00 Terlaksananya peningkatan

administrasi catataan sipil untuk

meningkatan kepemilikan dokumen

catataan sipil

Jumlah pelaksanaan : Bintek

Tatacara dan Persyaratan

Penerbitan Akta Kelahiran (1

kegiatan); dan Monev Capil (1

kegiatan)

2 Dukungan Pelayanan

Bidang Pencatatan Sipil di

Kabupaten/Kota

0 Kegiatan 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 12,00 Jumlah pelaksanaan : dukungan

penerbitan Akta Kelahiran

Triwulanan (4 kegiatan);

1206.120201.00.15.009 Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data

1 Penyelenggaraan

Pemanfaatan Data

Kependudukan

0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 893.051.800,00 3,00 1.241.581.800,00 3,00 1.243.111.800,00 9,00 3.377.745.400,00 Terlaksananya peningkatan

pengelolaan data dan informasi

kependudukan untuk penyajian data kependudukan tingkat provinsi

Jumlah pelaksanaan :

Pemanfaatan Data Agregat

Kependudukan Semester 1 dan 2

(2 kegiatan), dan Rakor bidang

Adminduk (1 Kegiatan)

2 Pengelolaan Database SIAK 0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Bimtek

Pengelola SIAK (1 kegiatan);; dan

Bimtek Pemanfaatan data dan

kependudukan (1 kegiatan)

3 Penyusunan Profil Data

Perkembangan dan

Proyeksi kependudukan

serta Kebutuhan yang lain

0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Penyusunan

Profil Data Perkembangan

Kependudukan (1 kegiatan)



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Terwujudnya PUG dan

Perlindungan Perempuan dan




Meningkatnya Pengarustamaan

Gender

1202.15 Program Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Sejahtera

1 Cakupan Perencanaan

Responsif Gender

50 % 50,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Meningkatnya peran dan

kemandirian perempuan dalam

mewujudkan kesetaraan dan

2 Cakupan Data Terpilah

Gender dan Anak

50 % 60,00 63,33 0,00 0,00 0,00 63,33 keadilan gender

3 Rasio Partisipasi

perempuan di lembaga

legislatif, swasta dan

pemerintah

58.72 % 58,72 62,27 0,00 0,00 0,00 62,27

4 Cakupan Kabupaten/Kota

yang memiliki Lembaga

Sadar

70 % 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00

5 Indek Ketahan Keluarga 65.19 % 66,66 67,62 0,00 0,00 0,00 67,62

1202.120201.00.15.001 Perencanaan dan penyediaan

data gender dan anak

0 Perencanaan dan

penyediaan data gender

dan anak

0 % 100,00 510.741.500,00 100,00 585.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.096.132.500,00 Terlaksananya Perencanaan dan

penyediaan data gender dan anak

1 elatihan Sistem Data dan

Informasi Gender Bagi

Perangkat Daerah Provinsi

Banten

7 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Data Gender

2 Peningkatan pengelolaan

Data Informasi Gender Bagi

Perangkat Daerah Provinsi

Banten

0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Data Gender

3 Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Sekretariat

Bersana PPRG

0 Orang 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah anggota Sekber PPRG

yang dibina

4 Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan

Pengarusutamaan Gender

(PUG) Tingkat Provinsi

Banten dan Kabupaten/Kota

0 Dokumen 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Evaluasi PUG

5 Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD)


(PUG) 2018-2021

0 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen RAD PUG

6 Sosialisasi Rencana Aksi

Daerah (RAD)


(PUG) Bagi Kelembagaan

Perempuan

0 Lembaga 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah Lembaga yang mendapat

sosialisasi RAD

7 Evaluasi Implementasi

Penyusunan Anggaran

Responsif Gender (ARG)

Bagi Perangkat Daerah

Provinsi Banten dan

Kab/kota

0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Evaluasi ARG

8 Koordinasi Jejaring Kerja



Banten


Jejaring Kerja

9 Penyelenggaraan Penilaian

Anugerah Parahita

Ekapraya oleh Pemerintah

0 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen penilaian APE



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1202.120201.00.15.002 Peningkatan kualitas hidup

perempuan

0 Peningkatan kualitas hidup

perempuan

0 % 100,00 7.624.115.800,00 100,00 1.834.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9.458.227.800,00 Terlaksananya Peningkatan

kualitas hidup perempuan

1 Koordinasi Kebijakan


Perempuan (PKHP) Bagi

SKPD se-Prov. Banten

0 Dokumen 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Koordinasi PKHP

2 Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD) Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan

(PKHP) Bagi SKPD se-Prov.

Banten

0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen RAD PKHP

3 Pembinaan Lembaga

Masyarakat / Organisasi

Perempuan Tingkat

Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

0 Lembaga 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Lembaga

Masyarakat/Organisasai

Perempuan yang dibina


pengelolaan industri

rumahan perempuan

0 Orang 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah pelaku industri rumahan

yang dibina

5 Pembekalan pendidikan

politik bagi perempuan

potensial

0 Orang 1.080,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah perempuan potensial yang

dibina

6 Peningkatan Produktivitas

Ekonomi Perempuan

Tingkat Provinsi Banten

0 Kegiatan 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah keguatan PPEP

7 Bimbingan teknis

pengelolaan industri

rumahan bagi perempuan

0 Orang 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 Jumlah pelaku Industri Rumahan

yang dibina

1202.120201.00.15.003 Peningkatan kualitas keluarga 0 Peningkatan kualitas

keluarga

0 % 100,00 1.414.672.000,00 100,00 891.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.306.569.000,00 Terlaksananya Peningkatan

kualitas keluarga

1 Pembinaan pengelolaan

manajemen keuangan

keluarga bagi ibu rumah

tangga

0 Orang 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Jumlah ibu rumah tangga yang

dibina

2 Penyuluhan pemanfaatan

teknologi untuk

Pemberdayaan Keluarga di

Lokasi P2WKSS

0 Orang 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Jumlah keluarga yang mendapat

pembinaan pemanfaatan teknologi

3 Pembinaan pola asuh anak

bagi Perempuan pekerja di

sektor informal

0 Orang 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Jumlah perempuan pekerja di

sektor informal yang dibina

4 Sosialisasi Pusat

Pembelajaran Keluarga

(PUSPAGA) bagi Remaja

dan Anak Sekolah

0 Orang 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah remaja dan anak usia

sekolah yang menapat sosialisasi

PUSPAGA


Petugas Penyuluh

PUSPAGA Tingkat Provinsi

Banten

0 Orang 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 Jumlah petugas PUSPAGA Tingkat

Provinsi yang dibina

6 Peningkatan dan

Pengembangan

Penyelenggaraan Program

Gerakan Sayang Ibu (GSI)

0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah penyelenggaraan penilaian

fasilitas kesehatan usulan Kab/Kota

7 Peningkatan Pembentukan

Karakter Anak Melalui

Keluarga

0 Orang 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Jumlah keluarga yang mendapat

pembinaan karakter anak

8 Penyelenggaraan

Peringatan Hari Ibu Tingkat

Provinsi Banten

0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah penyelenggaraan

peringatan hari ibu

9 Peningkatan

penyelenggaraan Pusat

Pembelajaran Keluarga

(PUSPAGA)

0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Kegiatan Peningkatan

Kelembagaan PUSPAGA

10 Pengukuran Indeks

Ketahanan Keluarga

Provinsi Banten

0 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlajh Dokumen IKK Provinsi

Banten



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Terwujudnya PUG dan





Meningkatnya Pengarustamaan

Gender

1202.17 Program Pemberdayaan

Perempuan

1 Persentase Keterlibatan

Perempuan di Parleman




keadilan gender

(Proporsi kursi perempuan di

parlemen) / seluruh jumlah kursi di

parlemen) x 100 %

2 Persentase Peningkatan

Kontribusi Perempuan Di

Bidang Ekonomi

0 % 0,00 0,00 32,13 33,13 34,13 34,13 (Sumbangan perempuan dalam

pendapatan kerja) / (Sumbangan

laki-laki dalam pendapatan kerja) x 100 %


Partisipasi Lembaga

Pemberdayaan Perempuan

0 % 0,00 0,00 16,67 20,00 23,33 23,33 (Lembaga pemberdayaan

perempuan yang aktif) / (jumlah

seluruh lembaga pemberdayaan

perempuan) x 100 %


Lembaga Pemerintah

Tingkat Daerah Provinsi

Yang Responsif Gender

0 % 0,00 0,00 82,22 93,33 100,00 100,00 (Lembaga pemerintah daerah

tingkat provinsi yang responsif

gender) / seluruh lembaga

pemerintah tingkat daerah provinsi

x 100 %

1202.120201.00.17.002 Peningkatan kualitas hidup

perempuan

1 Peningkatan Koordinasi dan

evaluasi pelaksanaan

Kebijakan PKHP Bagi SKPD

se-Prov. Banten

0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 550.000.000,00 2,00 1.471.600.000,00 2,00 1.622.300.000,00 6,00 3.643.900.000,00 Terlaksananya Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan untuk

meningkatkan pendapatan

ekonomi dan partisipasi politik

perempuan

Jumlah pelaksanaan : Rakor dan

evaluasi PKHP (1 kegiatan); dan

Rakor PPEP (1 kegiatan)

2 Peningkatan Pengelolaan

Industri Rumahan

Perempuan

0 Kegiatan 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Jumlah pelaksanaan : Bimtek

Pengelolaan IR Perempuan (3

kegiatan); Pameran Hasil IR

Perempuan (1 kegiatan) dan

Monev IR Perempuan (1 kegiatan)

3 Peningkatan Parsitisipasi

Perempuan pada bidang

politik, hukum, sosial dan

ekonomi kewenangan

provinsi

0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Sosialisasi Parsitisipasi Perempuan

pada bidang politik, ( 2 Kegiatan)

dan Dukungan Peningkatan

Kelembagaan Perempuan bidang

Ekonomi (1 Kegiatan)

1202.120201.00.17.004 Perencanaan Responsip Gender 1 Pelatihan Penyusunan

Penganggaran yang

Responsif Gender (PPRG)

0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 650.000.000,00 2,00 687.976.000,00 2,00 499.576.000,00 6,00 1.837.552.000,00 Terlaksananya Perencanaan

Responsif Gender untuk

meningkatkan program kegiatan

pembangunan berprespektif

Jumlah pelaksanaan : Bintek

Penyusunan dokumen PPRG (1

kegiatan); dan Evaluasi dokumen

PPRG (1 kegiatan)

2 Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan



Banten dan Kabupaten/Kota

0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 gender Jumlah pelaksanaan : Evaluasi

PUG (1 kegiatan); Rakorbid

Pemberdayaan Perempuan (1

kegiatan)

3 Peningkatan Jejaring Kerja



Banten


Jejaring PUG (1 kegiatan);

4 Penyusunan data gender

dan anak provinsi

0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Penyusunan

Profil Gender dan Anak (1

kegiatan); dan Bimtek Pengelola Data Gender dan Anak (1 kegiatan)

1202.120201.00.17.006 Peningkatan Kualitas Hidup

Keluarga 1 Pengembangan kegiatan

masyarakat untuk

peningkatan kualitas

keluarga kewenangan

provinsi

0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 600.000.000,00 3,00 1.284.284.000,00 3,00 1.321.984.000,00 9,00 3.206.268.000,00 Terlaksananya Peningkatan

Kualitas Hidup Keluarga dalam

meningkatkan Kesejahteraan

Keluarga

Jumlah pelaksanaan : Gerakan

Sayang Ibu (1 kegiatan); P2WKSS

(1 kegiatan); dan Pola Asuh Anak

Dalam Keluarga (1 kegiatan)

2 Peningkatan kapasitas

sumberdaya lembaga

penyedia layanan

Peningkatan Kualitas

keluarga

0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Jumlah pelaksanaan : PUSPAGA

(1 kegiatan); DWP Provinsi Banten

(1 kegiatan); dan BKOW Provinsi

Banten (1 kegiatan)

3 Pelaksanaan Peningkatan

Kualitas Keluarga tingkat

provinsi banten dan Kab

Kota


Peningkatan Kualitas Keluarga (1

kegiatan); Evaluasi Peningkatan

Kualitas Keluarga (1 kegiatan);

Pengukuran IKK (1 kegiatan)



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Terwujudnya PUG dan





Kelembagaan Perlindungan

Perempuan dan Anak yang

berkualitas

1202.16 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

1 Cakupan Penyelsaian

pengaduan KDRT




2 Cakupan Penyelsaian

pengaduan Kekerasan

terhadap Anak

75 % 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 keadilan gender

3 Rasio Perlindungan Khusus

Anak

6.67 % 26,67 6,67 0,00 0,00 0,00 6,67

1202.120201.00.16.001 Peningkatan pencegahan

kekerasan terhadap perempuan

0 Peningkatan pencegahan

kekerasan terhadap

perempuan

0 % 100,00 1.798.361.000,00 100,00 1.408.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.206.606.000,00 Terlaksananya Peningkatan

pencegahan kekerasan terhadap

perempuan

1 Diseminasi peran

perusahaan dalam

Perlindungan dan

Pemberdayaan Pekerja

Perempuan

0 Perusahaan 200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah perusahaan yang

mendapat diseminasi

2 Diseminasi peran organiasi

kemasyarakatan dalam

Perlindungan dan

Pemberdayaan Lansia

Perempuan

0 Organisasi 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah organisasi kemasyarakatan

yang mendapat diseminasi

3 Diseminasi peran organiasi

kemasyarakatan dalam

Perlindungan dan

Pemberdayaan Perempuan

Disabilitas

0 Organisasi 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah organisasi kemasyarakatan


4 Peningkatan Pencegahan

Tindak Kekerasan Terhadap

Perempuan Melalui Publikasi Media

0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah pelaksanaan kegiatan

pencegahan tindak kekerasan

5 Peningkatan Strategi

Perlindungan Perempuan

Melalui Forum Lembaga

Masyarakat, Dunia Usaha

dan Media di Provinsi

Banten

0 Orang 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah anggtota Forum Lembaga

Masyarakat, Dunia Usaha dan

Media yang dibina


Forum Penanganan Korban

Kekerasan Perempuan

Tingkat Provinsi

0 Orang 60,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah peserta forum penanganan

korban kekerasan


Tugas Gugus Tugas Tindak

Pidana Perdagangan Orang

(TPPO)


8 Penyuluhan Pencegahan

KDRT Sejak Dini Bagi

Pasangan Pra Nikah

0 Orang 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Jumlah pasangan pra nikah yang

mendapat penyuluhan

9 Peningkatan Kelembagaan

Pusat Pelayanan Terpadu


dan Anak (P2TP2A) melalui

Rapat Kerja Teknis

Pengurus

0 Kegiatan 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Jumlah Kegiatan Peningkatan

Kelembagaan P2TP2A



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1202.120201.00.16.002 Perlindungan dan peningkatan

tumbuh kembang anak

0 Perlindungan dan

peningkatan tumbuh

kembang anak

0 % 100,00 1.423.277.400,00 100,00 924.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.347.367.400,00 Terlaksananya Perlindungan dan

peningkatan tumbuh kembang

anak

1 Pelatihan Pengasuhan Anak

bagi Pengelola Pondok

Pesantren

0 Orang 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 Jumlah pengelola pondok

pesantren yang dibina

2 Pembinaan Peningkatan

Layanan Ramah Anak di

Puskesmas

0 Orang 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Jumlah petugas Puskesmas yang

dibina

3 Pembinaan

Pengarustamaan Hak Anak

bagi Kader Posyandu

0 Orang 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 Jumlah kader posyandu yang

dibina

4 Pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

KLA tingkat Provinsi dan

kabupaten / kota

0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah dokumen pembinaan dan

pengawasan KLA

5 Sosialisasi Sekolah Ramah

Anak Bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

0 Orang 100,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Jumlah tenaga kependidikan yang

dibina

6 Evaluasi pelaksanaan

program Pengarusutamaan

Hak Anak (PUHA) Tingkat

Provinsi

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Junlah dokumen evaluasi

7 Seleksi dan Pengiriman

Duta Anak Banten ke Forum

Anak Nasional (FAN)

0 Orang 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah anak yang diseksi sebagai

Duta Anak Banten

8 Penyelenggaraan

Peringatan Hari Anak

Nasional Tingkat Provinsi

Banten

0 Orang 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Jumlah orang yang hadir dalam

HAN

1202.120201.00.16.003 Perlindungan khusus terhadap

anak

0 Perlindungan khusus

terhadap anak

0 % 100,00 1.243.710.000,00 100,00 512.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.756.660.000,00 Terlaksananya Perlindungan

khusus terhadap anak

1 Pembinaan Kelembagaan

Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat

(PATBM)

3 Lembaga 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelembagaan PATBM yang

dibina

2 Diseminasi Intervensi dan

Deteksi Dini Anak

Berkebutuhan Khusus

(ABK) bagi Kelompok

Masyarakat

1 Kelompok 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelompok masyarakat yang

mendapat diseminasi

3 Peningkatan kelembagaan

Unit Pelayanan


dan Anak (UPPA) dalam

penanganan kasus

kekerasan terhadap anak

0 Orang 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah petugas UPPA yang dibina

4 Peningkatan Kapasitas Unit

Pelayanan Penegakan dan

Bantuan Hukum dalam

Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

(ABK) dan Anak

Berhadapan Hukum (ABH)


5 Peningkatan program

Konsultasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) tentang

Perlindungan Khusus Anak

bagi kelompok masyarakat

0 Orang 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah anggota kelompok

masyarakat yang mendapat

peningkatan KIE

6 Peningkatan Perlindungan

Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (ATBM) bagi

Kelompok Masyarakat


mendapat pembinaan



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1202.120201.00.16.002 Perlindungan dan peningkatan

tumbuh kembang anak

0 Perlindungan dan

peningkatan tumbuh

kembang anak

0 % 100,00 1.423.277.400,00 100,00 924.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.347.367.400,00 Terlaksananya Perlindungan dan

peningkatan tumbuh kembang

anak

1 Pelatihan Pengasuhan Anak

bagi Pengelola Pondok

Pesantren

0 Orang 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 Jumlah pengelola pondok

pesantren yang dibina

2 Pembinaan Peningkatan

Layanan Ramah Anak di

Puskesmas

0 Orang 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Jumlah petugas Puskesmas yang

dibina

3 Pembinaan

Pengarustamaan Hak Anak

bagi Kader Posyandu

0 Orang 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 Jumlah kader posyandu yang

dibina

4 Pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

KLA tingkat Provinsi dan

kabupaten / kota

0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah dokumen pembinaan dan

pengawasan KLA

5 Sosialisasi Sekolah Ramah

Anak Bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

0 Orang 100,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Jumlah tenaga kependidikan yang

dibina

6 Evaluasi pelaksanaan

program Pengarusutamaan

Hak Anak (PUHA) Tingkat

Provinsi

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Junlah dokumen evaluasi

7 Seleksi dan Pengiriman

Duta Anak Banten ke Forum

Anak Nasional (FAN)

0 Orang 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah anak yang diseksi sebagai

Duta Anak Banten

8 Penyelenggaraan

Peringatan Hari Anak

Nasional Tingkat Provinsi

Banten

0 Orang 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Jumlah orang yang hadir dalam

HAN

1202.120201.00.16.003 Perlindungan khusus terhadap

anak

0 Perlindungan khusus

terhadap anak

0 % 100,00 1.243.710.000,00 100,00 512.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.756.660.000,00 Terlaksananya Perlindungan

khusus terhadap anak

1 Pembinaan Kelembagaan

Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat

(PATBM)

3 Lembaga 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelembagaan PATBM yang

dibina

2 Diseminasi Intervensi dan

Deteksi Dini Anak

Berkebutuhan Khusus

(ABK) bagi Kelompok

Masyarakat


mendapat diseminasi

3 Peningkatan kelembagaan

Unit Pelayanan


dan Anak (UPPA) dalam

penanganan kasus

kekerasan terhadap anak


4 Peningkatan Kapasitas Unit

Pelayanan Penegakan dan

Bantuan Hukum dalam

Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

(ABK) dan Anak

Berhadapan Hukum (ABH)


5 Peningkatan program

Konsultasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) tentang

Perlindungan Khusus Anak

bagi kelompok masyarakat

0 Orang 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah anggota kelompok

masyarakat yang mendapat

peningkatan KIE

6 Peningkatan Perlindungan

Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (ATBM) bagi

Kelompok Masyarakat


mendapat pembinaan



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1202.120201.00.18.004 Perlindungan Hak Perempuan 1 Peningkatan peran

lembaga/ organiasi

kemasyarakatan / dunia

usaha dan media dalam


0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 600.000.000,00 2,00 1.561.110.000,00 2,00 1.561.110.000,00 6,00 3.722.220.000,00 Terlaksananya Perlindungan Hak

Perempuan untuk meningkatkan

kualitas hidup perempuan

Jumlah pelaksanaan : Rakor

Forum Partisipasi Publik (Puspa)

(1 kegiatan); dan Peningkatan

Layanan P2TP2A (1 kegiatan)



Kekerasan Perempuan

Tingkat Provinsi



Kekerasan (1 kegiatan); dan Rapat

Koordinasi Bidang Perlindungan

Perempuan dan Anak (1 kegiatan)


Tugas Gugus Tugas

Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (GT-

P2TPPO)

0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor GT

TPPO (1 kegiatan); Pembentukan

Komunitas P2TPPO (1 kegiatan) ;

dan Penyuluhan Pencegahan

KDRT (1 kegiatan)

4 Penguatan Jejaring antar

Lembaga Penyedia Layanan


Kewenangan Provinsi dan

Lintas Daerah

Kabupaten/Kota


Jejaring Perlindungan Perempuan

(1 kegiatan); dan Pengelolaan

Sistem Informasi Perlindungan

Perempuan (1 kegiatan)

Terwujudnya peningkatan

kualitas akses dan pemerataan

pelayanan KB dan Pembangunan

Keluarga

Meningkatnya Layanan Keluarga

Berencana

1208.15 Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana 1 Angka kelahiran total (total

fertility rate/TFR) per WUS

(15-49 tahun)

2.4 % 2,33 2,29 0,00 0,00 0,00 2,29 Tercapainya pemahaman

kependudukan dan Peningkatan

Layanan KB serta Pembangunan

2 Persentase pemakaian

kontrasepsi (modern

contraceptive prevalence

rate/CPR)

59 % 60,90 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 Keluarga

3 Persentase kebutuhan ber-

KB yang tidak terpenuhi

(unmet need)

10.3 % 10,26 10,18 0,00 0,00 0,00 10,18

4 Tingkat putus pakai

kontrasepsi

2.6 % 2,53 25,18 0,00 0,00 0,00 25,18

1208.120201.00.15.001 Pemetaan dan pengendalian

kuantitas penduduk

0 Pemetaan dan

pengendalian kuantitas

penduduk

0 % 100,00 453.017.000,00 100,00 537.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 990.935.000,00 Terlaksananya Pemetaan dan

pengendalian kuantitas penduduk

1 Pemantauan dan evaluasi

perkembangan penduduk

tingkat Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota se-Provinsi

Banten

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah dokumen pemantauan dan

evaluasi perkembangan penduduk

2 Pemetaan perkembangan

penduduk di Provinsi

Banten

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah dokumen pemetaan

perekembangan penduduk


Pengelola Program

Pemetaan dan

Pengendalian Penduduk

0 Orang 100,00 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00 Jumlah pengelola program

pemetaan dan pengendalian

penduduk yang dibina

4 Pengembangan Pendidikan

Kependudukan

0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah penyelenggaraan kegiatan

pengembangan pendidikan

kependudukan

5 Kajian dan Analisa Pengendalian Penduduk

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah kajian dan analisa

pengendalian penduduk



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1208.120201.00.15.002 Advokasi, Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Keluarga Berencana

0 Advokasi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi

Keluarga Berencana

0 % 100,00 569.240.000,00 100,00 419.377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 988.617.000,00 Terlaksananya


Generasi Berencana

(GENRE)

0 Orang 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Jumlah generasi berencana yang

dibina

2 Diseminasi pencegahan

HIV/AIDS ataupun Napza

bagi pelajar SLTA dan

sederajat

0 Orang 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Jumlah pelajar SLTA dan sederajat


3 Kegiatan : Pengembangan

Sistem Data dan Informasi

Keluarga Berencana

berbasis Informasi

Teknologi

0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah sistem data dan infromasi

4 Pembinaan

Penyelenggaraan Program

Kependudukan, Keluarga

Berencana dan


(KKBPK)

0 Orang 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Jumlah penyelenggara program

KKBPK yang dibina

5 Pengembangan Sarana

promosi dan publikasi

Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan


(KKBPK)

0 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah dokumen pengembangan

sarana promosi dan publikasi

6 Pembinaan Program KB

bagi Petugas Pelayanan

Pos KB dan Sub Pos KB

0 Orang 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB yang dibina

7 Peningkatan kapasitas

Kader Pembantu Pembina

Keluarga Berencana Desa

(PPKBD) Dalam Pembinaan

program Kependudukan,



(KKBPK)

0 Orang 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Jumlah Kader PPKBD yang dibina

1208.120201.00.15.003 Peningkatan akses dan kualitas

pelayanan keluarga Berencana

0 Peningkatan akses dan

kualitas pelayanan keluarga

Berencana

0 % 100,00 779.210.000,00 100,00 579.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.358.210.000,00 Terlaksananya

1 Revitalisasi Program KB

Bagi Masyarakat di wilayah

Miskin Perkotaan se-

Provinsi Banten

0 Orang 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Jumlah masyarakat yang

mendapat pelayanan KB

2 Peningkatan program KS

Melalui penjaringan

pelayanan KB di daerah

tertinggal,perbatasan dan

kepulauan

0 Orang 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Jumlah Akseptor KB Baru

3 Kegiatan : Pembinaan

ketahanan keluarga dan

keluarga sejahtera

0 Orang 80,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 Jumlah peserta kegiatan

pembinaan ketahanan keluarga

dan keluarga sejahtera

4 Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan

0 Orang 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Jumlah peserta KBKR yang

mendapat pelayanan

5 Pembinaan Kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR) dan

Bina Keluarga Lansia (BKL)

0 Orang 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Jumlah anggota BKB, BKR, BKL

yang dibina



Tujuan

Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Data Capaian



Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub Kegiatan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-6


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Terwujudnya peningkatan

kualitas akses dan pemerataan

pelayanan KB dan Pembangunan

Keluarga

Meningkatnya Layanan Keluarga

Berencana

1208.16 Program Kependudukan,



1 Persentase perangkat

daerah Provinsi yang

memanfaatkan Dokumen

kebijakan kependudukan

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya pemahaman

kependudukan dan Peningkatan

Layanan KB serta Pembangunan

Keluarga

(Jml OPD Provinsi Yang

memanfaatkan Data

Kependudukan) / (Jumlah Seluruh

OPD Provinsi) x 100 %

2 Peningkatan Persentase

Kelompok Kegiatan Yang

Melaksanakan 8 Fungsi

Keluarga

0 % 0,00 0,00 4,03 4,70 5,37 5,37 (Jml Kelompok kegiatan yang

sudah dibina) /(jml seluruh

kelompok kegiatan) x 100 %

3 Persentase peserta KB Aktif 0 % 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03 (Jumlah peserta KB Baru) /

(Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 %

1208.120201.00.16.001 Pemetaan dan pengendalian

kuantitas penduduk

1 Pemetaan Program


Berencana dan


0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 539.821.000,00 4,00 539.831.000,00 4,00 539.831.000,00 12,00 1.619.483.000,00 Terselenggaranya Pemetaan dan

Pengendalian Penduduk sebagai

upaya untuk mengukur kuantitas,

kualitas dan mobilitas penduduk

Jumlah pelaksanaan: Pemetaan

Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan

Keluarga (1 dok) Kajian dan

Analisa Pengendalian (1 dok)

Bintek Pemanfaatan GDPK (1 dok)

Bintek Pengelolaan Rumah Data (1

dok)

2 Advokasi Pendidikan

Kependudukan Jalur

Formal, Non Formal Dan

Informal Pada Ormas

Masyarakat

0 Dokumen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Advokasi

dan Sosialisasi Pelaksanaan

Pendidikan Kependudukan (1

dokumen)

3 Penyusunan Profil


Berencana dan


0 Dokumen 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Profil

Keluarga (1 dokumen) dan

Pengelolaan Sistem Data dan

Informasi KKBPK (1 dokumen)

1208.120201.00.16.004 Pengembangan Desain Program,

Pengelolaan dan Pelaksanaan

(AKIE) Keluarga Berencana (KB)

1 Pengembangan Program Kampung KB

0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 470.438.000,00 2,00 455.178.000,00 2,00 455.178.000,00 6,00 1.380.794.000,00 Perlaksananya Pengembangan

Desain Program, Pengelolaan dan

Pelaksanaan (AKIE) Keluarga

Berencana (KB) untuk

meningkatkan Kepesertaan BerKB

Jumlah pelaksanaan :Bintek

POKJA Kampung KB (1 Kegiatan);

dan Monev Pengembangan

Kampung KB (1 Kegiatan)

2 Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Layanan

Keluarga Berencana

0 Kegiatan 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 12,00 Jumlah pelaksanaan: Bintek

Pengelolaan Layanan Keluarga

Berencana (1 Kegiatan);

Diseminasi Program Kesehatan

Reproduksi (1 Kegiatan)

Penjaringan ber KB (1 Kegiatan)

dan Peningkatan Kemitraan

Layanan KB (1 Kegiatan)

3 Pengembangan dan

Penyediaan Materi dan

Sarana Promosi, KIE

Dalduk, KB dan


0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Pembuatan

Materi Promosi KKBPK (1

dokumen)

1208.120201.00.16.005 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

1 Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Layanan

Keluarga Sejahtera

0 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 489.741.000,00 24,00 602.741.000,00 24,00 602.741.000,00 72,00 1.695.223.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan

Keluarga Sejahtera untuk

meningkatkan pendapatan

ekonomi keluarga

Jumlah pelaksanaan : Bimtek

PPKS (8 kelompok); Bimtek

PPKBD (8 kelompok); dan Rakor

Peningkatan Keluarga Sejahtera (8

kelompok)

2 Pembinaan Kelompok BKB,

BKR dan BKL dan UPPKS

0 Kelompok 0,00 0,00 32,00 32,00 32,00 96,00 Jumlah pelaksanaan : Bimtek BKB

(8 kelompok); Bimtek BKR (8

kelompok); Bimtek BKL (8

kelompok); Bimtek UPPKS (8

kelompok)

3 Advokasi Remaja Tentang

Generasi Berencana

0 Kelompok 0,00 0,00 32,00 32,00 32,00 96,00 Jumlah pelaksanaan : Sosialisasi

Genre bagi Pelajar (8 kelompok);

dan Diseminasi Kehidupan

Berkeluarga bagi Mahasiswa (24

kelompok)


Indikator Kinerja 7-1

BAB 7 KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran

sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pencapaian kinerja diukur

melalui serangkaian Indikator Kinerja dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome),

dampak (impact). Pengukuran kinerja merupakan upaya untuk menilai keberhasilan

dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja memperhatikan 2 (dua) variable indkator, yaitu :

1. Variabel Utama

Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja dinas yang

mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Provinsi Banten sebagai variable

yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja dinas

2. Variabel Pendukung

Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja

yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten merujuk

kepada indikator kinerja makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan,

yang meliputi :

NO URAIAN INDIKATOR SAT TARGET

2018 2019 2020 2021 2022

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai 71.77 72.20 72.64 73.11 73.59

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

% 6.00 6.2 6.4 6.7 7

3 Kemiskinan % 5.13 5.00 4.87 4.74 4.60

4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8.45 8.20 7.95 7.68 7.4

5 Inflasi % 3.7 4.20 4.00 4.00 4.00

Sumber : Bappeda Provinsi Banten, 2017

BAB

7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Alur pikir penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten bagi

pencapaian indikator makro Provinsi Banten tergambarkan sebagai berikut :

Gambar 7.1 Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI BANTEN Laju

Pertumbuhan Ekonomi

(LPE)

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

Kemiskinan Tingkat

Pengangguran Terbuka

Inflasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS

Capaian SAKIP Cakupan Database

Kependudukan Tingkat Provinsi

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemenuhan Cakupan


Anak

Angka kelahiran total (total fertility

rate / TFR)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan

perangkat daerah - Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran

tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah - Persentase terwujudnya peningkatan

kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD -

Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang

mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - Prosentase Fasilitasi Dalam

Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-El di Kab/Kota - Prosentase Fasilitasi Pencapaian

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun - Prosentase Pemanfaatan Data dan

Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi - Persentase Pengelolaan administrasi

kependudukan berbasis SIAK versi terupdate - Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah

Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender - Persentase Peningkatan Kontribusi

Perempuan di Bidang Ekonomi - Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen - Persentase

Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan - Prosentase Penanganan Korban

Kekerasan Terhadap Perempuan - Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan

Perlindungan Perempuan dan Anak - Prosentase Pengembangan Kab/Kota Menuju KLA

Kategori Nindya Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen

kebijakan kependudukan - Persentase Peserta KB Aktif - Peningkatan Persentase Kelompok

Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga



KONDISI KINERJA PADA

AWAL PERIODE

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 20221 3 4 5 6 7 8 9 10

22

12022 Nilai 91,39 91,67 91,95 0,00 0,00 0,00 91,952 Jumlah 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,002 Nilai 68,74 69,54 70,34 71,14 71,94 72,74 72,742 % 0,00 0,00 0,00 72,73 77,27 100 100

12062 % 50,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,002 % 100 0,00 0,00 100 100 100 100

12082 % 2,01 1,96 1,91 0,00 0,00 0,00 1,912 % 2,40 0,00 0,00 2,21 2,23 2,26 2,26

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

RPJMD

Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2

ASPEK PELAYANAN UMUM

Laju pertumbuhan penduduk Angka Kelahiran Total (TFR)

Capaian Tertib Administrasi KependudukanCakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Administrasi Kependudukan dan Capil

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakIndeks pembangunan gender (IPG) Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak

Memperhatikan alur pikir penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan


tersebut, maka indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama

Tahun 2017 - 2022

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai berikut

:



KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala) Skala 2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

1.2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100

1.3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100

1.4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100

1.5 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)

% 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100

3 Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera

3.1 Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %) % 50,00 50,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00

3.2 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %) % 50,00 60,00 63,33 0,00 0,00 0,00 63,33

3.3 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %) % 58,72 58,72 62,27 0,00 0,00 0,00 62,27

3.4 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar (Satuan: %) % 70,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00

3.5 Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %) % 65,19 66,66 67,62 0,00 0,00 0,00 67,62

4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

4.1 Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT (Satuan: %) % 75,00 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00

4.2 Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %) % 75,00 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00

4.3 Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %) % 6,67 26,67 6,67 0,00 0,00 0,00 6,67

5 Program Pemberdayaan Perempuan

5.1 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleman (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 15,29 16,47 17,64 17,64

5.2 Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 32,13 33,13 34,13 34,13

5.3 Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 16,67 20,00 23,33 23,33

5.4 Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 82,22 93,33 100 100

6 Program Perlindungan Perempuan dan Anak

6.1 Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100

6.2 Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA Kategori Nindya (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 25,00 37,50 37,50 37,50

6.3 Persentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 25,00 37,50 37,50 37,50

7 Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

7.1 Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %) % 60,00 64,86 67,38 0,00 0,00 0,00 67,38

7.2 Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %) % 20,00 23,33 30,81 0,00 0,00 0,00 30,81

7.3 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %) % 80,00 85,76 86,47 0,00 0,00 0,00 86,47

7.4 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %) % 77,00 79,19 80,99 0,00 0,00 0,00 80,99

7.5 Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %) % 80,00 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100

7.6 Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 75,00 87,50 100 100

7.7 Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 87,50 100 100 100

7.8 Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK versi ter-update (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100

7.9 Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 50,00 91,18 100 100

8 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

8.1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: %) % 2,40 2,33 2,29 0,00 0,00 0,00 2,29

8.2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)(Satuan: %) % 59,00 60,90 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00

8.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %) % 10,30 10,26 10,18 0,00 0,00 0,00 10,18

8.4 Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %) % 2,60 2,53 25,18 0,00 0,00 0,00 25,18

9 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

9.1 Persentase perangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan Dokumen kebijakan kependudukan (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100

9.2 Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 4,03 4,70 5,37 5,37

9.3 Persentase peserta KB Aktif (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03

NO INDIKATOR PROGRAM SATUANTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022



Dalam pencapaian kinerja, perlu dipahami terkait definisi operasional indikator

kinerja, baik sasaran maupun program dalam mewujudkan kinerja yang terukur. Adapun

definisi operasional sasaran dan program pelaksanaan urusan wajib non dasar pada Dinas


sebagaimana terlampir


Penutup 8-1

BAB 8 PENUTUP


Penutup 8-2

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan,

untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan

implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan,

serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Perubahan;

2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan, setiap tahun

disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana

Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan serta memperhatikan Rencpana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dan

Rencana Kerja Tahunan, setiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dilakukan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

PENUTUP BAB

8


Penutup 8-1

LAMPIRAN


Penutup 8-1

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN

PENDANAAN

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Capaian Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai 2.8 3.1 11,096,485,300 3.2 7,430,020,000 3.3 4,923,000,000 3.4 7,869,510,000 3.5 7,869,510,000 3.5 7,869,510,000 SEKRETARIS

DAERAH

Capaian SAKIP

Provinsi Banten

Nilai 60 70 11,096,485,300 75 7,430,020,000 80 4,923,000,000 85 7,869,510,000 85 7,869,510,000 85 7,869,510,000 ASISTEN

ADMINISTRASI

UMUM

Capian Indeks

Reformasi Birokrasi

% 60 70 11,096,485,300 75 7,430,020,000 80 4,923,000,000 85 7,869,510,000 85 7,869,510,000 85 7,869,510,000

Tujuan :

Terwujudnya

kelembagaan

DP3AKKB yang

berakhlakul karimah

dengan efektif,

efisien, transparan,

akuntabel, dan

sumber daya

aparatur

berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarakat

Sasaran Strategis/

RENSTRA :

Meningkatnya

Penyelenggaraan

DP3AKKB yang

Akuntabel, Efektif,

dan efisien

Strategi RENSTRA :

Meningkatkan

pelayanan publik

melalui peningkatan

kualitas

perencanaan,

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan serta

optimalisasi

penyediaan sarana

prasarana

pendukung

Arah Kebijakan

RENSTRA :

Melakukan

standarisasi bisnis

proses dan

mendetailkannya

pada standar

operasional dan

prosedur (sop)

pelayanan

Tercapainya

Penyelenggaraan

Dinas P3AKKB

Provinsi Banten yang

Akuntabel, Efektif,

dan Efisien

Capaian SAKIP

(Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah) OPD

Nilai 60 70 9,288,579,100 75 5,380,480,400 80 3,140,000,000 85 5,737,980,000 85 5,737,980,000 85 5,737,980,000

Program : Tata Kelola

Pemerintahan Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Meningkatnya

Pelayanan

Perkantoran

% 0 100 9,288,579,100 100 5,380,480,400 100 3,140,000,000 100 5,737,980,000 100 5,737,980,000 100 5,737,980,000 Sekretaris

DP3AKKB

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai 2.8 3.1 9,288,579,100 3.2 5,380,480,400 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3.2 5,380,480,400 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Capaian kesesuaian

dengan Parameter

penilaian Dok

perencanaan,

evaluasi dan

pelaporan perangkat

daerah

% 0 0 0.00 0 0.00 100 400,000,000 100 550,000,000 100 750,000,000 100 750,000,000 Provinsi

Banten

Persentase Sarana

Prasarana

Perkantoran yang

mendukung


fungsi administrasi

perangkat daerah

% 0 0 0.00 0 0.00 100 2,600,000,000 100 4,990,944,400 100 4,790,944,400 100 4,790,944,400 Provinsi

Banten

Ket.

2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD

Penanggung

Jawab

MISI : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

NO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra

Indikator SasaranIndikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tahun 2017 - 2022

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif,

dan efisien

Arah Kebijakan

RPJMD : Melakukan

standarisasi bisnis

proses pada setiap

perangkat daerah

dan mendetailkannya

pada standar

operasional dan

prosedur (sop)

pelayanan

Strategi RPJMD :

Meningkatkan

pelayanan publik

yang dilakukan setiap

perangkat daerah

yang melayani

langsung kepada

masyarakat

Sasaran Daerah :

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif,

dan efisien

Tujuan :

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

kariman dengan

efektif,

efisien,transparan,

akuntabel,dan

sumber daya

aparatur

berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Persentase

terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya Aparatur

yang mendukung


fungsi SKPD

% 0 0 0.00 0 0.00 100 90,000,000 100 147,035,600 100 147,035,600 100 147,035,600 Provinsi

Banten

Persentase

terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung yang

mendukung


fungsi SKPD

% 0 0 0.00 0 0.00 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 Provinsi

Banten

Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset

Tersusunnya

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset yang

akuntabel

Jumlah dokumen

laporan keuangan

dan neraca aset

Dokumen 22 21,800,000 22 108,578,000 13 50,000,000 13 50,000,000 13 50,000,000 83 50,000,000 Subbag Keuangan

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Laporan

Keuangan

Tersusunnya

Laporan

Keuangan

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Anggaran (1 Dok),

Laporan SPIP (1

Dok), Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I (1 dok),

Penyusunan Laporan

Realisasi Semester

dan Prognosis 6

bulan (1 Dok),

Penyusunan

Dokumen SPP, SPM,

SP2D dan SPJ

Kegiatan (4 Dok)

Dokumen 0 17 16,510,000 17 52,665,000 8 14,131,000 8 14,131,000 8 14,131,000 58 14,131,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

(TLHP) Aparat

Pengawas

Instansi

Pemerintah

(APIP)

Tersusunnya

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

(TLHP) Aparat

Pengawas

Instansi

Pemerintah

(APIP)

Jumlah Dokumen

TLHP Semester 1

dan 2

Dokumen 0 2 460,000 2 42,530,000 2 22,650,000 2 22,650,000 2 22,650,000 10 22,650,000 Provinsi

Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Dokumen

Laporan Pajak

Tersusunnya

Dokumen

Laporan

Pajak

Pelaporan Pajak PPh

Pasal 21 PD Prov.

Banten TA. N (1

Dok), Pelaporan

Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), PPh

Pasal 22 dan PPh

Pasal 23 Kegiatan

SKPD PD Prov.

Banten TA. N (1

Dok), Pelaporan SPT

Pajak Tahunan PD

Provinsi Banten TA

N.. (1 Dok)


Banten

Kegiatan :

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan yang

akuntabel

Jumlah dokumen

perencanaan,

evaluasi dan

pelaporan

Dokumen 0 25 87,560,800 24 265,382,000 33 400,000,000 33 550,000,000 35 750,000,000 150 750,000,000

Subbag Progam,

Evaluasi dan

Pelaporan

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Laporan

Evaluasi

Program dan

Kegiatan

Tersusunnya

Dokumen

Laporan

Evaluasi

Program dan

Kegiatan

Jumlah Dokumen

LPPD (1 dokumen),

LKPj (1 dokumen),

LKIP OPD (1

dokumen)


Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan

Tahunan

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Program dan

Kegiatan

Tahunan

Jumlah Dokumen

RENJA Tahun N dan

N+1 (2 dokumen),

Fasilitasi

Penyusunan RKAP

dan DPPA Tahun N

(2 dokumen),

Fasilitasi

Penyusunan RKA

dan DPA Tahun N+1

(2 dokumen),

Penyusunan PERKIN

dan IKU SKPD N dan

N+1 (2 dokumen),

Forum Renja (1

dokumen),

Penyusunan RUP (2

dokumen)


Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

RENSTRA

OPD

Tersusunnya

Dokumen

RENSTRA

OPD

Jumlah Dokumen

RENSTRA (1

dokumen) dan Forum

RENSTRA (1

dokumen)

Dokumen 0 0 - 1 81,599,000 0 0.00 0 0.00 2 200,000,000 3 200,000,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

Tersusunnya

Dokumen

Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

Jumlah Dokumen

Laporan Bulanan (8

dokumen),

Triwulanan (2

dokumen),

Semesteran (1

dokumen) dan

Tahunan Kegiatan

PD (1 dokumen)


Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Monitoring

dan Evaluasi

Tersusunnya

Dokumen

Monitoring

dan Evaluasi

Jumlah Dokumen

Monitoring dan

Evaluasi

Dokumen 0 4 910,000 4 28,404,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 28,404,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyediaan

Data dan

Informasi

Pembangunan

Tersusunnya

Data dan

Informasi

Pembanguna

n

Jumlah dokumen

Profil Kinerja

Program Perangkat

Daerah, Visualisasi

Perangkat Daerah,

Pengelolaan Website

PD, Statistik Sektoral

dan Informasi

Geospasial Tematik,

Pengelolaan PPID

Dokumen 0 0 0.00 0 0.00 7 132,930,000 7 200,000,000 7 200,000,000 21 200,000,000 Provinsi

Banten

Kegiatan :

Penyusunan Data

dan Informasi

Pembangunan

Tersusunnya Data

dan Informasi

Pembangunan

Dokumen 0 8 300,595,200 8 201,793,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 201,793,000

Subbag Progam,

Evaluasi dan

Pelaporan

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Profil Kinerja

Program

Perangkat

Daerah

Tersusunnya

Profil Kinerja

Program

Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

Profil Kinerja

Program Perangkat

Daerah

Dokumen 0 2 5,376,000 2 7,472,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 7,472,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembuatan

Visualisasi

Perangkat

Daerah

Tersusunnya

Visualisasi

Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

Visualisasi Perangkat

Daerah


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pengelolaan

Website PD

Terkelolanya

Website PD

Jumlah Dokumen

Website Perangkat

Daerah


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Statistik

Sektoral dan

Informasi

Geospasial

Tematik

Tersusunnya

Statistik

Sektoral dan

Informasi

Geospasial

Tematik

Jumlah Dokumen

Statistik Sektoral dan

Informasi Geospasial

Tematik


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Survey

Kepuasan

Masyarakat

Tersusunnya

Survey

Kepuasan

Masyarakat

Dokumen Survey

Kepuasan

Masyarakat


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pengelolaan

PPID

Terkelolanya

PPID

Jumlah Dokumen

PPID


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :

Pengadaan Sarana

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya Sarana

Prasarana

Perkantoran

unit 68 2,082,734,525 122 1,731,323,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 190 1,731,323,600 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor

Tersedianya

Sarana

Prasarana

Kantor

Jumlah Sarana

Prasarana Kantor

Unit 0 68 2,082,734,525 122 1,731,323,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 190 1,731,323,600 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Pemeliharaan Sarana

Prasarana Kantor

Terpeliharanya

Sarana Prasarana

Kantor

unit 0 273 408,786,500 198 533,100,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 471 533,100,000 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Pajak

Kendaraan

Bermotor dan

BBNKB

Terbayarkann

ya Pajak

Kendaraan

Bermotor dan

BBNKB

Cakupan Pajak

Kendaraan Bermotor

dan BBNKB

Unit 0 20 26,450,000 30 50,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 50,000,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas

Terpeliharany

a Kendaraan

Dinas

Cakupan Kendaraan

Dinas yang dipelihara

Unit 0 20 278,241,500 28 391,520,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 391,520,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Pemeliharaan

Inventaris

Kantor / APK

Terpeliharany

a Inventaris

Kantor / APK

Cakupan Inventaris

Kantor / APK yang

dipelihara

Unit 0 233 104,095,000 140 91,580,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 373 91,580,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :

Penyediaan Barang

dan Jasa

Perkantoran

Tersedianya Barang

dan Jasa

Perkantoran

% 0 12 4,676,088,075 12 1,888,536,800 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 1,888,536,800 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Operasional

kantor Tidak

tetap

Terselenggar

anya

Operasional

kantor Tidak

Tetap

Jumlah Tenaga Kerja

Non PNS

bulan 0 27 0.00 29 630,700,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 630,700,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyediaan

Barang Habis

Pakai

Tersedianya

Barang Habis

Pakai

Cakupan penyediaan

barang habis pakai

bulan 0 12 735,802,200 12 458,138,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 458,138,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyediaan

Bahan Cetak

Tersedianya

Bahan Cetak

Cakupan penyediaan

bahan cetak

bulan 0 12 493,140,000 12 173,418,800 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 173,418,800 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyediaan

Makan dan

Minum Kantor

Tersedianya

Makan dan

Minum Kantor

Cakupan penyediaan

makan minum kantor

bulan 0 12 2,824,501,000 12 183,480,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 183,480,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyediaan

Promosi dan

Publikasi

Tersedianya

Promosi dan

Publikasi

Cakupan materi

promosi dan

publikasi

bulan 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyediaan

Operasional

Jasa Kantor

Terselenggar

anya

Operasional

Jasa Kantor

Cakupan operasional

jasa kantor

bulan 0 12 370,200,000 12 54,600,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 54,600,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pelaksanaan

HUT Banten

dan Banten

Expo

Terlaksanany

a HUT Banten

dan Banten

Expo

Jumlah

penyelenggaraan

HUT Banten dan

Banten Expo

kegiatan 0 1 81,372,875 2 60,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 60,000,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyediaan

BBM

Tersedianya

BBM

Cakupan penyediaan

BBM

bulan 0 20 171,072,000 12 328,200,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 328,200,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Penyediaan Barang

Jasa, Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya Barang

Jasa, Pengadaan

dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Perkantoran

Jumlah Kegiatan

Penyediaan Barang

Jasa, Pengadaan

dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Perkantoran

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 12 2,600,000,000 12 4,990,944,400 12 4,790,944,400 36 4,790,944,400 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor

Tersedianya

Sarana

Prasarana

Kantor

Jumlah kegiatan

Pengadaan Sarana

Prasarana Kantor (1

kegiatan)

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 261,170,920 1 500,000,000 1 2,000,000,000 3 2,000,000,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

:

Pemeliharaan

Sarana

Prasarana

Kantor

Terlaksanany

a

Pemeliharaan

Sarana

Prasarana

Kantor

Jumlah kegiatan

Pemeliharaan APK (1

kegiatan);

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas R2

dan R4 (1 kegiatan);

dan Pembayaran

Pajak Kendaraan

Bermotor (1 kegiatan)

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 3 406,585,000 3 450,000,000 3 500,000,000 9 500,000,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

Tersedianya

Barang dan

Jasa

Perkantoran

Jumlah kegiatan

Operasional kantor

Tidak Tetap (1

kegiatan);

Penyediaan Barang

Habis Pakai (1

kegiatan );

Penyediaan Makan

dan Minum Kantor (1

kegiatan);

Penyediaan

Operasional Jasa

Kantor (1 kegiatan);

Penyediaan BBM (1

kegiatan); dan

Penyediaan Cetak

dan Penggandaan (1

kegiatan)

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 6 1,691,918,080 6 3,740,944,400 6 1,940,944,400 18 1,940,944,400 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

:

Rapat

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

Terlaksanann

ya Rapat

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar

Daerah

Jumlah kegiatan

Pelaksanaan Rapat

Koordinasi Kedalam

Daerah (1 kegiatan)

dan Rapat

Koordinasi Keluar

Daerah (1 kegiatan)


Banten

Kegiatan :

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

DP3AKKB dalam

pelaksanaan tupoksi

Jumlah Dokumen

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Dokumen 0 18 62,226,000 15 140,000,000 18 70,000,000 18 127,035,600 18 127,035,600 87 127,035,600 Subag Umum dan

Kepegawaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Fasilitasi

Administrasi

Kepegawaian

Terlaksanany

a Fasilitasi

Administrasi

Kepegawaian

Jumlah pelaksanaan

Fasilitasi Kenaikan

Pangkat dan

Golongan PNS (1

Dok), Fasilitasi

Kenaikan Gaji

Berkala PNS (1 Dok),

Pemutahiran Data

Kepegawaian dan

Kompetensi Pegawai

(1 Dok), Evaluasi

SKP (12 Dok)


Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kompetensi

Aparatur

Terlaksannay

a Peningkatan

Kompetensi

Aparatur

Jumlah pelaksanaan

Fasilitasi Kursus (1

dokumen); Pelatihan

(1 dokumen); dan

Bimtek ( 1

dokumen)


Banten

Kegiatan :

Rapat Koordinasi

Kedalam dan Keluar

Daerah

Terlaksanannya

Rapat Koordinasi

Kedalam dan Keluar

Daerah

bulan 0 50.00 1,568,856,000 50.00 468,067,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 468,067,000 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Koordinasi

dan Konsultasi

Keluar Daerah

Terlaksanann

ya Koordinasi

dan

Konsultasi

Keluar

Daerah

Cakupan

Pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Bulan 0 12 1,155,600,000 12 306,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 306,000,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Koordinasi

dan Konsultasi

Dalam

Terlaksanann

ya Koordinasi

dan

Konsultasi

Dalam

Daerah

Cakupan

Pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam

Daerah

Bulan 0 12 413,256,000 12 162,067,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 162,067,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :

Peningkatan

Pengelolaan

Kearsipan dan

Pelayanan

Perpustakaan

Terlaksananya

Peningkatan

Pengelolaan

Kearsipan dan

Pelayanan

Perpustakaan

Jumlah Kegiatan

Peningkatan

Pengelolaan

Kearsipan dan

Pelayanan

Perpustakaan

kegiatan 0 12 79,932,000 12 43,700,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 60 20,000,000 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Sub Kegiatan

:

Pengelolaan

Kearsipan

Dinamis SKPD

DP3AKKB

Terlaksanany

a

Pengelolaan

Kearsipan

Dinamis

SKPD

DP3AKKB

Jumlah pelaksanaan

Pengelolaan

Kearsipan Dinamis

SKPD DP3AKKB (1

kegiatan)

kegiatan 0 12 32,352,000 12 20,000,000 12 15,250,000 12 15,000,000 12 15,000,000 60 15,000,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

:

Pengelolaan

Perpustakaan

Khusus SKPD

DP3AKKB

Terlaksanany

a Pengelolaan

Perpustakaan

Khusus SKPD

DP3AKKB

Jumlah pelaksanaan

Pengelolaan

Perpustakaan

Khusus SKPD

DP3AKKB (1

kegiatan)

Kegiatan 0 12 47,580,000 12 23,700,000 12 4,750,000 12 5,000,000 12 5,000,000 60 5,000,000 Provinsi

Banten

2 Capaian Tertib

Administrasi

Kependudukan

Capaian Tertib

Administrasi

Kependudukan% 50 80 1,807,906,200 80 2,049,539,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2,049,539,600

Berakhir pada

Tahun 2019

Sasaran Strategis :

Meningkatnya

Administrasi

kependudukan yang

tertib dan akuntabel

Strategi RPJMD :

Meningkatkan Tertib

Administrasi

Kependudukan

Arah Kebijakan

RPJMD :

Peningkatan

Administrasi

Kependudukan

melalui Optimalisasi

Sistem Informasi

KependudukanKepala DP3AKKB


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Tercapainya tertib

Administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil serta

tersedianya data

kependudukan yang

akuntabel

Cakupan Database

Kependudukan

Tingkat Provinsi

% 0 0.00 0 0.00 100 1,783,000,000 100 2,131,530,000 100 2,131,530,000 100 2,131,530,000

Sasaran RENSTRA :

Meningkatnya

Administrasi

kependudukan yang


Strategi RENSTRA :

Meningkatkan tertib

adminstrasi

kependudukan dan

pencatatan Sipil

melalui pembinaan

administrasi

kependudukan dan

pencatatan Sipil serta

pengelolaan sistem

informasi administrasi

kependudukan

Arah Kebijakan

RENSTRA :

Peningkatan

kerjasama dengan

Kabupaten/Kota

untuk tertib

adminitrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil

Program :

Administrasi

Kependudukan dan

Catatan Sipil

Meningkatnya

adiministrasi

pelayanan

kependudukan dan

pencatatan sipil

kabupaten/kota

% 0 100 1,807,906,200 100 2,049,539,600 100 1,783,000,000 100 2,131,530,000 100 2,131,530,000 100 2,131,530,000

Bidang

Kependudukan dan

Catatan Sipil

Rasio bayi berakte

kelahiran

% 60.00 64.86 117,966,000 69.49 32,115,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69.49 32,115,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Rasio Pasangan

berakte nikah

% 20.00 23.33 116,597,300 30.81 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30.81 116,597,300 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Rasio kepemilikan

KTP-el dan NIK

% 80.00 85.76 778,962,100 86.47 630,055,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86.47 630,055,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Rasio kepemilikan

akta kelahiran per

1000 penduduk

% 77.00 79.00 112,038,200 80.99 586,227,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80.99 586,227,600 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Cakupan data dan

informasi

kependudukan

% 80.00 85.00 682,342,600 100 801,142,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 801,142,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Prosentase Fasilitasi

Dalam Penyelesaian

Perekaman dan

Pencetakan KTP-El

di Kab/Kota

% 0 0 0.00 0 0.00 75 565,626,000 87.5 565,626,000 100 564,096,000 100 564,096,000 Provinsi

Banten

Prosentase Fasilitasi

Pencapaian Cakupan

Kepemilikan Akta

Kelahiran Usia 0 - 18

Tahun

% 0 0 0.00 0 0.00 87.5 324,322,200 100 324,322,200 100 324,322,200 100 324,322,200 Provinsi

Banten

Prosentase

Pemanfaatan Data

dan Dokumen

Kependudukan Oleh

SKPD Provinsi

% 0 0 0.00 0 0.00 50 393,051,800 91.18 393,051,800 100 393,051,800 100 393,051,800 Provinsi

Banten

Sasaran Strategis :

Meningkatnya

Administrasi

kependudukan yang


Strategi RPJMD :

Meningkatkan Tertib

Administrasi

Kependudukan

Arah Kebijakan

RPJMD :

Peningkatan

Administrasi

Kependudukan

melalui Optimalisasi

Sistem Informasi

KependudukanKepala DP3AKKB


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Persentase

Pengelolaan

administrasi

kependudukan

berbasis SIAK versi

terupdate

% 0 0 0.00 0 0.00 100 500,000,000 100 848,530,000 100 850,060,000 100 850,060,000 Provinsi

Banten

Kegiatan :

Pembinaan

Administrasi Sebagai

Basis Data dan

Informasi

Kependudukan

Terlaksananya

Pembinaan

Administrasi

Sebagai Basis Data

dan Informasi

Kependudukan

% 0 65.38 98,358,000 34.62 152,283,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 152,283,000 Seksi Pembinaan

Kependudukan

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

:

Peningkatan

Koordinasi

Penyelenggar

aan KTP-El

Terlaksanann

ya

Peningkatan

Koordinasi

Penyelenggar

aan KTP-El

Jumlah Dokumen

koordinasi

Penyelenggaraan

KTP-El


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pendaftaran

Penduduk

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pendaftaran

Penduduk

Jumlah Aparatur

Pendaftaran

Penduduk

Kabupaten/Kota yang

dibina

orang 0 32 20,644,000 32 30,770,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 30,770,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pencatatan

Penduduk

Pindah Datang

Dari dan

Keluar Negeri

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pencatatan

Penduduk

Pindah

Datang Dari

dan Keluar

Negeri

Jumlah Aparatur

Pencatatan

Penduduk

Kabupaten/Kota yang

dibina

orang 0 32 18,706,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 18,706,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Evaluasi

Penyelenggar

aan

Administrasi

Kependuduka

n di Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Evaluasi

Penyelenggar

aan

Administrasi

Kependuduka

n di Provinsi

Banten

Jumlah Dokumen

Monitoirng dan

Evaluasi


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Peningkatan

Koordinasi

Data Orang

Asing Yang

Memiliki

Dokumen

Kependuduka

n

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

Data Orang

Asing Yang

Memiliki

Dokumen

Kependuduka

n

Jumlah Dokumen

Koordinasi Data

Orang Asing Yang

Memiliki Dokumen

Kependudukan


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Pembinaan

Pelayanan

Administrasi

Kependuduka

n Di Daerah

Kepulauan

dan Daerah

Perbatasan

Terselengara

nya

Pembinaan

Pelayanan

Administrasi

Kependuduka

n Di Daerah

Kepulauan

dan Daerah

Perbatasan

Jumlah kegiatan

pelayanan adminduk

kab/kota

Kegiatan 0 1 0.00 1 47,918,500 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 47,918,500 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Peningkatan

Penyelenggaraan

KTP-El dan KIA

Terlaksananya

Penyelenggaraan

KTP-El dan KIA

untuk meningkatkan

kepemilikan KTP-El

dan KIA

Jumlah Kegiatan

Pembinaan

Perekaman dan

pencetakan KTP El-

dan KIA

Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 5 565,626,000 5 565,626,000 5 564,096,000 15 564,096,000 Seksi Pembinaan

Kependudukan

Sub Kegiatan

:

Peningkatan

Penyelenggar

aan KTP-El

dan KIA

Kab/Kota

Terlaksanann

ya

Peningkatan

Koordinasi

Penyelenggar

aan KTP-El

dan KIA

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Triwulan 1 (1

kegiatan) dan Rakor

Triwulan 4 (1

kegiatan)

Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 274,482,000 2 274,482,000 2 272,952,000 2 272,952,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Monitoring

dan Evaluasi

Penyelenggar

aan

Administrasi

Kependuduka

n di Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Monitoring

dan Evaluasi

Penyelenggar

aan

Administrasi

Kependuduka

n di Provinsi

Banten

Jumlah pelaksanaan

: Monev Adminduk (1

kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Penataan

Tata Kelola

Pelaksanaan

Pendaftaran

Penduduk

Skala Provinsi

Terlaksanany

a Penataan

Kelola

Pelaksanaan

Pendaftaran

Penduduk

Skala Provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Sosialisasi

Kebijakan Adminduk

(1 kegiatan); dan

Dukungan

Perekaman KTP-el

dan KIA (1 kegiatan);


Banten

Kegiatan :

Penyelenggaraan

Adminduk di

Kabupaten/Kota

(DAK)

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Adminduk di

Kabupaten/Kota

(DAK) untuk

meningkatkan

kepemilikan KTP-El

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

Adminduk di

Kabupaten/Kota

(DAK)

kegiatan 0 13 680,604,100 11 477,772,000 8 0.00 8 0.00 8 0.00 48 477,772,000 Seksi Pembinaan

Kependudukan

Sub Kegiatan

:

Peningkatan

Penyelenggar

an adminduk

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Peningkatan

Penyelenggar

an adminduk

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Triwulan 2 (1

kegiatan); dan Rakor

Triwulan 3 (1

kegiatan)


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pelayanan

Adminduk

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pelayanan

Adminduk

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah Dokumen

Monitoring dan

Evaluasi

dokumen 0 1 34,000,000 1 35,078,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 35,078,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pelayanan

Adminduk

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pelayanan

Adminduk

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah pelaksanaan

: Monev Adminduk (1

kegiatan)

kegiatan 0 1 0.00 0 0.00 1 1 1 4 Provinsi

Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Bimbingan

Teknis

Pendaftaran

Penduduk

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pendaftaran

Penduduk

Jumlah Aparatur

Pendaftaran

Penduduk

Kabupaten/Kota yang

dibina

orang 0 187 122,657,700 187 55,533,900 0 0.00 0 0.00 0 0.00 187 55,533,900 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Bimbingan

Teknis

Pendaftaran

Penduduk

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pendaftaran

Penduduk

Jumlah pelaksanaan

: Bintek Pendaftaran

Penduduk

(2kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Bimbingan

Teknis

Petugas

Pelayanan

Adminduk

(Front Office)

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Petugas

Pelayanan

Adminduk

(Front Office)

Jumlah Aparatur

Pelayanan Adminduk

Kabupaten/Kota yang

dibina

orang 0 187 122,657,700 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 187 122,657,700 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Rapat

koordinasi

Pelaksanaan

Penerbitan

KTP-el di

Kabupaten/Kot

a

Terlaksannay

a Koordinasi

Pelaksanaan

Penerbitan

KTP-el di

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah Dokumen

Koordinasi

Pelaksanaan

Penerbitan KTP-el di

Kabupaten/Kota


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Rapat

koordinasi

Pelaksanaan

Penerbitan

KTP-el di

Kabupaten/Kot

a

Terlaksannay

a Koordinasi

Pelaksanaan

Penerbitan

KTP-el di

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Penerbitan

KTP-el (1 kegiatan);


Banten

Sub Kegiatan

: Rapat

koordinasi

Distribusi

Blanko KTP-el

di

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Koordinasi

Distribusi

Blanko KTP-el

di

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah Dokumen

Koordinasi Distribusi

Blanko KTP-el di

Kabupaten/Kota


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Koordinasi

dan Konsultasi

Peyelenggara

an Pelayanan

Adminduk

Terlaksanany

a Koordinasi

dan

Konsultasi

Peyelenggara

an Pelayanan

Adminduk

Jumlah Dokumen

Koordinasi dan

Konsultasi

Peyelenggaraan

Pelayanan Adminduk


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Koordinasi

dan Konsultasi

Peyelenggara

an Pelayanan

Adminduk

Terlaksanany

a Koordinasi

dan

Konsultasi

Peyelenggara

an Pelayanan

Adminduk

Jumlah pelaksanaan

: Koordinasi dan

Konsultasi Adminduk

(2 kegiatan);


Banten

Sub Kegiatan

: Koordinasi

Kependuduka

n Tingkat

Provinsi

Banten

Terselenggar

anya

Koordinasi

Kependuduka

n Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah Dokumen

Koordinasi

Dokumen 0 0 0.00 1 28,572,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 28,572,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Administrasi Sebagai

Basis Data dan

Informasi Pencatatan

Sipil

Terlaksananya

Administrasi

Sebagai Basis Data

dan Informasi

Pencatatan Sipil

% 0 84.35 161,138,000 15.65 140,611,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 140,611,000 Seksi Pembinaan

Pencatatan Sipil

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

dan

Pengawasan

Pencatatan

Akta Kelahiran

dan Akta

Kematian

Penduduk

Terlaksanany

a Pembinaan

dan

Pengawasan

Pencatatan

Akta

Kelahiran dan

Akta

Kematian

Penduduk

Jumlah Aparatur

Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang

dibina


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

dan

Pengawasan

Pencatatan

Akta

Perubahan

Nama dan

Perubahan

Status

Pewarganegar

aan

Terlaksanyan

Pembinaan

dan

Pengawasan

Pencatatan

Akta

Perubahan

Nama dan

Perubahan

Status

Pewarganega

raan

Jumlah Aparatur

Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang

dibina

Dokumen 0 2 43,172,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 43,172,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Pelayanan

Pencatatan

Sipil Di Daerah

Kepulauan

dan Daerah

Perbatasan

Terlaksanany

a Pembinaan

Pelayanan

Pencatatan

Sipil Di

Daerah

Kepulauan

dan Daerah

Perbatasan

Jumlah pelaksanaan

kegiatan pelayanan

pencatatan sipil

kab/kota


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :

Peningkatan

Administrasi Catatan

Sipil

Terlaksananya

Peningkatan

Administrasi Catatan

Sipil untuk

meningkatkan

kepemilikan

dokumen catatan

sipil

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Catatan

Sipil

Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 6 324,322,200 6 324,322,200 6 324,322,200 18 324,322,200 Seksi Pembinaan

Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

: Penataan

Tata Kelola

Pelaksanaan

Pencatatan

Sipil Skala

Provinsi

Terlaksanany

a Penataan

Tata Kelola

Pelaksanaan

Pencatatan

Sipil Skala

Provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Bintek Tatacara dan

Persyaratan

Penerbitan Akta

Kelahiran (1

kegiatan); dan Monev

Capil (1 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Dukungan

Pelayanan

Bidang

Pencatatan

Sipil di

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Dukungan

Pelayanan

Bidang

Pencatatan

Sipil di

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah pelaksanaan

: dukungan

penerbitan Akta

Kelahiran Triwulanan

(4 kegiatan);


Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Penyelenggaraan

Catatan Sipil di

Kabupaten/Kota

(DAK)

Terlaksananya

penyelenggaraan

administrasi

pencatatan sipil di

Kabupaten/Kota

(DAK) untuk

meningkatkan

kepemilikan

dokumen catatan

sipil

Jumlah kegiatan

penyelenggaraan

administrasi

pencatatan sipil di

Kabupaten/Kota

(DAK)

Kegiatan 0 6 185,463,500 19 477,731,600 4 0.00 4 0.00 4 0.00 37 477,731,600 Seksi Pembinaan

Pencatatan Sipil

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Rapat

Koordinasi

Pencapaian

Target

Nasional Akta

Kelahiran Usia

0-18 Tahun

Tingkat

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Rapat

Koordinasi

Pencapaian

Target

Nasional Akta

Kelahiran

Usia 0-18

Tahun

Tingkat

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah Dokumen

Koordinasi

Pencapaian Target

Nasional Akta

Kelahiran Usia 0-18

Tahun Tingkat

Kabupaten/Kota

dokumen 2 3 112,038,200 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 112,038,200 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Pencatatan

Target

Nasional Akta

Kelahiran

Anak Usia 0-

18 Tahun

Tingkat

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Peningkatan

Pencatatan

Target

Nasional Akta

Kelahiran

Anak Usia 0-

18 Tahun

Tingkat

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Akta

Kelahiran 0-18 (1

kegiatan)

Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 1 1 3 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Bimbingan

Teknis

Pencatatan

Sipil

Terlaksanany

a Bimbingan

Teknis

Pencatatan

Sipil

Jumlah Aparatur

Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang

dibina

orang 32 96 73,425,300 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 96 73,425,300 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pencatatan

Sipil

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pencatatan

Sipil

Jumlah pelaksanaan

: Bintek Tatacara dan

Persyaratan Akta

Perceraian dan

Kematian (1

kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Monitoring

dan Evaluasi

Penyelenggar

aan

Pencatatan

Sipil

Terlaksanany

a Monitoring

dan Evaluasi

Penyelenggar

aan

Pencatatan

Sipil

Jumlah Dokumen

Monitoring dan

Evaluasi

dokumen 0 0 0.00 2 55,253,500 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 55,253,500 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Monitoring

dan Evaluasi

Penyelenggar

aan

Pencatatan

Sipil

Terlaksanany

a Monitoring

dan Evaluasi

Penyelenggar

aan

Pencatatan

Sipil

Jumlah pelaksanaan

: Monev Capil Akhir

Tahun (1 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pencatatan

Sipil

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pencatatan

Sipil

Jumlah Dokumen

Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang

dibina


Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Penyelenggar

aan

Administrasi

Pencatatan

Sipil

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Peningkatan

Penyelenggar

aan

Administrasi

Pencatatan

Sipil

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah

Penyelenggaraan

Administrasi

Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Penyelenggar

aan

Pencatatan

Sipil

Terlaksanany

a Peningkatan

Penyelenggar

aan

Pencatatan

Sipil

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

Pencatatan Sipil


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Koordinasi

Penyelenggar

aan

Pencatatan

Sipil

Terlaksanany

a Koordinasi

Penyelenggar

aan

Pencatatan

Sipil

Jumlah Dokumen

Koordinasi

bulan 0 0 0.00 7 119,428,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 119,428,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pelaksanaan

Kebijakan

Penyelenggar

aan

Pelayanan

Catatan Sipil

Terlaksanya

Koordinasi

dan

Konsultasi

Penyelenggar

aan

Pelayanan

Capil

Jumlah pelaksanaan

: Koordinasi dan

Konsultasi Pelayanan

Capil (1 kegiatan);


Banten

Kegiatan :

Pembinaan dan

peningkatan layanan

data dan informasi

kependudukan dan

catatan sipil

Terlaksananya

Pembinaan dan

peningkatan layanan

data dan informasi

kependudukan dan

catatan sipil

% 0 77 263,034,000 23 323,368,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 323,368,000

Seksi Pegelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Bahan

Publikasi

Informasi

Kependuduka

n

Terlaksanany

a

Penyusunan

Bahan

Publikasi

Informasi

Kependuduka

n

Jumlah Dokumen

Publikasi Informasi

Kependudukan

paket 0 0 0.00 2 11,980,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11,980,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Profil

Perkembanga

n

Kependuduka

n

Terlaksanany

a

Penyusunan

Profil

Perkembanga

n

Kependuduka

Jumlah Dokumen

Profil Perkembangan

Kependudukan


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas

Administrator

Database

SIAK

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Administrator

Database

SIAK

Jumlah Administrator

Database SIAK yang

dibina

orang 0 0 0.00 5 41,756,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 41,756,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas

Pemanfaatan

Data

Warehouse

Kependuduka

n

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Pemanfaatan

Data

Warehouse

Kependuduka

n

Jumlah Petugas Data

Warehouse yang

dibina

orang 0 0 0.00 8 49,580,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 49,580,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

Pengelolaan

SIAK

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

Pengelolaan

SIAK

Jumlah Dokumen

Koordinasi

Pengelolaan SIAK

dokumen 0 0 0.00 2 62,165,000 0.00 0 0.00 0 0.00 2 62,165,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Survey

Kepuasan

Masyarakat di

Layanan

Administrasi

Kependuduka

n dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Survey

Kepuasan

Masyarakat di

Layanan

Administrasi

Kependuduka

n dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah Dokumen

Survey Kepuasan

Masyarakat


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

Pemanfaatan

Data

Kependuduka

n

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

Pemanfaatan

Data

Kependuduka

n

Jumlah Dokumen

Koordinasi

Pemanfaatan Data

Kependudukan


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Monitoring

dan evaluasi

Pengelolaan

Data

Kependuduka

n

Terlaksanany

a Monitoring

dan evaluasi

Pengelolaan

Data

Kependuduka

n

Jumlah Dokumen

Monitoirng dan

Evaluasi


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Rapat

Koordinasi

Pengelolaan

SIAK

Terlaksanany

a Rapat

Koordinasi

Pengelolaan

SIAK

Jumlah Dokumen

Rakor


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Rapat

Koodinasi

Pemanfaatan

Data

Kependuduka

n

Terlaksanany

a Rapat

Koodinasi

Pemanfaatan

Data

Kependuduka

n

Jumlah Dokumen

Rakor


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Bimbingan

Teknis

Administrasi

Database Siak

Terlaksanany

a Bimbingan

Teknis

Administrasi

Database

Siak

Jumlah Administrator

Database SIAK yang

dibina

orang 0 128 124,324,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 128 124,324,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan dan

Pemanfaatan Data

Terlaksananya

Peningkatan

pengelolaan data

dan informasi

kependudukan

untuk penyajian

data kependudukan

tingkat provinsi

Jumlah Kegiatan

Pemanfaatan Data

Kependudukan

tingkat Provinsi dan

Pengelolaan

Databse SIAK

Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 6 893,051,800 6 1,241,581,800 6 1,243,111,800 18 1,243,111,800

Seksi Pegelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

:

Penyelenggar

aan

Pemanfaatan

Data

Kependuduka

n

Terlaksanany

a

Penyelenggar

aan

Pemanfaatan

Data

Kependuduka

n

Jumlah pelaksanaan

: Pemanfaatan Data

Agregat

Kependudukan

Semester 1 dan 2 (2

kegiatan) dan

Rakorbid Bidang

Adminduk (1

kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Pengelolaan

Database

SIAK

Terlaksanany

a

Pengelolaan

Database

SIAK

Jumlah pelaksanaan

: Bimtek Pengelola

SIAK (1 kegiatan);;

dan Bimtek

Pemanfaatan data

dan kependudukan

(1 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Profil Data

Perkembanga

n dan Proyeksi

kependudukan

serta

Kebutuhan

yang lain

Terlaksanany

a

Penyusunan

Profil Data

Perkembanga

n dan

Proyeksi

kependuduka

n serta

Kebutuhan

yang lain

Jumlah pelaksanaan

: Penyusunan Profil

Data Perkembangan

Kependudukan (1

kegiatan);


Banten

Kegiatan :

Pengelolaan SIAK

Kabupaten/Kota

(DAK)

Terlaksananya

peningkatan

pengelolaan SIAK

Kabupaten/Kota

(DAK)

Jumlah Kegiatan

Pemanfaatan Data

Kependudukan

tingkat Provinsi dan

Pengelolaan

Databse SIAK

Kegiatan 0 7 419,308,600 7 477,774,000 7 0.00 7 0.00 7 0.00 35 477,774,000

Seksi Pegelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan

Sub Kegiatan

: Bimbingan

Teknis PIAK

Terlaksanany

a Bimbingan

Teknis PIAK

Jumlah Aparatur

pengelola PIAK yang

dibina

orang 0 64 175,418,500 16 174,272,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80 174,272,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Bimbingan

Teknis

Pemanfaatan

Data dan

Dokumen

Kependuduka

n

Terlaksanany

a Bimbingan

Teknis

Pemanfaatan

Data dan

Dokumen

Kependuduka

n

Jumlah SKPD

pemanfaat data

kependudukan yang

dibina

orang 0 32 34,950,400 16 116,922,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 116,922,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

Penyusunan

Profil

Kependuduka

n Tingkat

Provinsi

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

Penyusunan

Profil

Kependuduka

n Tingkat

Provinsi

Jumlah Dokumen

Profil Kependudukan

Tingkat Provinsi


Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

Penyusunan

Profil

Kependuduka

n Tingkat

Provinsi

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

Penyusunan

Profil

Kependuduka

n Tingkat

Provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Penyusunan

Profil Kependudukan

(1 kegiatan);


Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Buku Data

Kependuduka

n Per

Semester

Tingkat

Provinsi

Terlaksanany

a

Penyusunan

Buku Data

Kependuduka

n Per

Semester

Tingkat

Provinsi

Jumlah Dokumen

Buku Data

Kependudukan Per

Semester Tingkat

Provinsi


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pemanfaatan

Data

Kependuduka

n Tingkat

Provinsi

Terlaksanany

a

Pemanfaatan

Data

Kependuduka

n Tingkat

Provinsi

Jumlah Dokumen

pelaksanaan Rakor

Pemanfaatan Data

Kependudukan

Tingkat Provinsi (1

kegiatan)


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pelaksanaan

Kebijakan dan

Penyelenggar

aan

Administrasi

Kependuduka

n Bidang PIAK

dan

Pemanfaatan

Data

Terlaksanany

a Koordinasi

dan

Konsultasi

Pelaksanaan

Kebijakan dan

Penyelenggar

aan

Administrasi

Kependuduka

n Bidang

PIAK dan

Pemanfaatan

Data

Jumlah pelaksanaan

: Koordinasi dan

Konsultasi

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

Bidang PIAK dan

Pemanfaatan Data (2

kegiatan);


Banten

Sub Kegiatan

: Monitoring

dan Evaluasi

Pengelolan

Data

Kependuduka

n

Terlaksanany

a Monitoring

dan Evaluasi

Pengelolan

Data

Kependuduka

n

Jumlah pelaksanaan

: Monev Pengelolan

Data Kependudukan

(2 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

:

Penatausahaa

n Aset BMN

Dukcapil

Terlaksanany

a

Penatausaha

an Aset BMN

Dukcapil

Jumlah pelaksanaan

: Penatausahaan

Aset BMN Dukcapil

(1 kegiatan)


Banten

1 Indeks

Pembangunan

Manusia

Nilai 70.96 71.77 14,014,877,700 72.2 6,156,685,000 72.64 3,600,000,000 73.11 6,402,960,000 73.59 6,402,960,000 73.59 6,402,960,000

SEKRETARIS

DAERAH

Tujuan :

Terwujudnya Akses

dan Kualitas

Pendidikan dan

Sosial Menuju

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Berakhlakul Karimah

dan Berdaya Saing

MISI : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sasaran Daerah :

Meningkatnya

Kelembagaan PUG

(Pengarusutamaan

Gender)

Strategi RPJMD :

Pengarusutamaan

gender dalam Setiap

Proses

Pembangunan

Arah Kebijakan

RPJMD :

Peningkatan

pengarusutamaan

gender dalam

pembangunan

Meningkatnya

Pengarustamaan

Gender

Indeks

pembangunan

gender (IPG)

Nilai 91.39 91.67 14,014,877,700 91.95 6,156,685,000 92.23 3,600,000,000 92.51 6,402,960,000 92.79 6,402,960,000 92.79 6,402,960,000

Asisten

Pemerintahan Dan

Kesejahteraan

Rakyat

Tujuan :

Terwujudnya PUG

dan Perlindungan

Perempuan dan

Anak Menuju Kualitas

Sumber Daya

Manusia yang

Berakhlakul Karimah

dan Berdaya Saing

Sasaran Startegis :

Meningkatnya

Pengarustamaan

Gender

Strategi RPJMD :

Meningkatkan

pengarusutaaman

gender pada semua

sektor

Arah Kebijakan

RPJMD :

Peningkatan peran

perempuan yang

dapat meningkatkan

partisipasi

pendidikan, kualitas

kesehatan serta

peningkatan

perekonomian

keluarga

Meningkatnya

Pengarustamaan

Gender

Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

Nilai 68.74 0 0.00 0 0.00 71.14 1,800,000,000 71.94 3,443,860,000 72.74 3,443,860,000 72.74 3,443,860,000

Kepala DP3AKB

Sasaran Renstra :

Meningkatnya

Pengarustamaan

Gender

Strategi Renstra :

Meningkatkan

dukungan capaian

IDG melalui

pelembagaan PUG

dan peningkatan

kualitas hidup

perempuan di bidang

politik, sosial dan

ekonomi

Arah Kebijakan

Renstra :

Peningkatan

Pengarusutamaan

Gender Dalam

Pembngunan

Program : Program

Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga Sejahtera

Meningkatnya peran

dan kemandirian

perempuan dalam

mewujudkan

kesetaraan dan

keadilan gender

% 58.78 51.34 9,549,529,300 48.66 3,311,400,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 3,311,400,000

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga

Cakupan Data

Terpilah

Gender dan Anak

% 50.00 60.00 46,780,000 63.33 144,790,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63.33 144,790,000 Berakhir pada Tahun

2019

Cakupan

Perencanaan

Responsif Gender

% 50.00 50.00 352,204,500 50.00 368,781,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 368,781,000 Berakhir pada Tahun

2019

Rasio Partisipasi

perempuan

di lembaga legislatif,

swasta

dan pemerintah

% 58.72 58.72 7,624,115,800 62.27 1,834,112,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62.27 1,834,112,000 Berakhir pada Tahun

2019

Cakupan

Kabupaten/Kota

yang memiliki

Lembaga

Sadar Gender

% 70.00 75.00 111,757,000 75.00 71,820,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75.00 71,820,000 Berakhir pada Tahun

2019

Indek Ketahanan

Keluarga

% 65.19 66.66 1,414,672,000 67.62 891,897,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67.62 891,897,000 Berakhir pada Tahun

2019

Tujuan :

Terwujudnya Akses

dan Kualitas

Pendidikan dan

Sosial Menuju

Kualitas Sumber

Daya Manusia yang

Berakhlakul Karimah

dan Berdaya Saing


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Optimalisasi

perencanaan dan

penyediaan data

gender dan anak

Terlaksananya

Optimalisasi

perencanaan dan

penyediaan data

gender dan anak

% 0 52.78 510,741,500 47.22 585,391,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 585,391,000

Seksi

Pengarusutamaan

Gender

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Pelatihan

Sistem Data

dan Informasi

Gender Bagi

Perangkat

Daerah

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Pelatihan

Sistem Data

dan Informasi

Gender Bagi

Perangkat

Daerah

Provinsi

Banten

Jumlah Dokumen

Data Gender


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

pengelolaan

Data Informasi

Gender Bagi

Perangkat

Daerah

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Peningkatan

pengelolaan

Data

Informasi

Gender Bagi

Perangkat

Daerah

Provinsi

Banten

Jumlah Dokumen

Data Gender


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penguatan

Kapasitas

Kelembagaan

Sekretariat

Bersama

PPRG

Terlaksanany

a Penguatan

Kapasitas

Kelembagaan

Sekretariat

Bersama

PPRG

Jumlah anggota

Sekber PPRG yang

dibina

orang 0 1 23,220,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 23,220,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Pengarusutam

aan Gender

(PUG) Tingkat

Provinsi

Banten dan

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Evaluasi

Pelaksanaan

Pembanguna

n

Pengarusuta

maan Gender

(PUG) Tingkat

Provinsi

Banten dan

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah Dokumen

Evaluasi PUG


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

Pengarusutam

aan Gender

(PUG) 2018-

2021

Tersusunnya

Penyusunan

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

Pengarusuta

maan Gender

(PUG) 2018-

2021

Jumlah Dokumen

RAD PUG


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Sosialisasi

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

Pengarusutam

aan Gender

(PUG) Bagi

Kelembagaan

Perempuan

Terlaksanany

a Sosialisasi

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

Pengarusuta

maan Gender

(PUG) Bagi

Kelembagaan

Perempuan

Jumlah Lembaga

yang mendapat

sosialisasi RAD

lembaga 0 0 0.00 50 39,901,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 39,901,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Evaluasi

Implementasi

Penyusunan

Anggaran

Responsif

Gender (ARG)

Bagi

Perangkat

Daerah

Provinsi

Banten dan

Kab/kota

Terlaksanany

a Evaluasi

Implementasi

Penyusunan

Anggaran

Responsif

Gender (ARG)

Bagi

Perangkat

Daerah

Provinsi

Banten dan

Kab/kota

Dokumen Evaluasi

ARG


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Koordinasi

Jejaring Kerja

Pengarusutam

aan Gender

(PUG) Tingkat

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Koordinasi

Jejaring Kerja

Pengarusuta

maan Gender

(PUG)

Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah Dokumen

Koordinasi Jejaring

Kerja


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Penyelenggar

aan Penilaian

Anugerah

Parahita

Ekapraya oleh

Pemerintah

Terlaksanany

a

Penyelenggar

aan Penilaian

Anugerah

Parahita

Ekapraya oleh

Pemerintah

Jumlah Dokumen

penilaian APE

Dokumen 0 1 82,590,000 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 82,590,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :


Hidup Perempuan

Terlaksananya


Hidup Perempuan

% 0 48.62 7,624,115,800 51.38 1,834,112,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,834,112,000

Seksi Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

(PKHP) Bagi

SKPD se-

Prov. Banten

Terlaksanany

a

Penyusunan

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

(PKHP) Bagi

SKPD se-

Prov. Banten

Dokumen RAD PKHP Dokumen 0 0 0.00 1 88,580,200 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 88,580,200 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Lembaga

Masyarakat /

Organisasi

Perempuan

Tingkat

Provinsi

Banten Dalam

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

(PKHP)

Terlaksannay

a Pembinaan

Lembaga

Masyarakat /

Organisasi

Perempuan

Tingkat

Provinsi

Banten Dalam

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

(PKHP)

Jumlah Lembaga

Masyarakat/Organisa

sai Perempuan yang

dibina

lembaga 0 2 1,685,764,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,685,764,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas

pengelolaan

industri

rumahan

perempuan

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

pengelolaan

industri

rumahan

perempuan

Jumlah pelaku

industri rumahan

yang dibina

orang 0 0 0.00 100 1,411,935,400 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,411,935,400 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Pembekalan

pendidikan

politik bagi

perempuan

potensial

Terlaksanany

a Pembekalan

pendidikan

politik bagi

perempuan

potensial

Jumlah perempuan

potensial yang dibina

orang 0 1080 1,143,480,200 100 303,946,400 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1180 303,946,400 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Produktivitas

Ekonomi

Perempuan

Tingkat

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Peningkatan

Produktivitas

Ekonomi

Perempuan

Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah keguatan

PPEP

kegiatan 0 0 0.00 1 29,650,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,650,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Bimbingan

teknis

pengelolaan

industri

rumahan bagi

perempuan

Terlaksanany

a Bimbingan

teknis

pengelolaan

industri

rumahan bagi

perempuan

Jumlah pelaku

Industri Rumahan

yang dibina

orang 0 2340 4,794,871,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2340 4,794,871,600 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :


Keluarga

Terlaksananya


keluarga

% 0 52.62 1,414,672,000 47.38 891,897,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 891,897,000 Seksi Peningkatan

Kualitas Keluarga

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

pengelolaan

manajemen

keuangan

keluarga bagi

ibu rumah

tangga

Terlaksanany

a Pembinaan

pengelolaan

manajemen

keuangan

keluarga bagi

ibu rumah

tangga

Jumlah ibu rumah

tangga yang dibina

orang 0 0 0.00 250 286,214,400 0 0.00 0 0.00 0 0.00 250 286,214,400 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Penyuluhan

pemanfaatan

teknologi

untuk

Pemberdayaa

n Keluarga di

Lokasi

P2WKSS

Terlaksanany

a Penyuluhan

pemanfaatan

teknologi

untuk

Pemberdayaa

n Keluarga di

Lokasi

P2WKSS

Jumlah keluarga

yang mendapat

pembinaan

pemanfaatan

teknologi

orang 0 0 0.00 160 166,536,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 160 166,536,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

pola asuh

anak bagi

Perempuan

pekerja di

sektor informal

Terlaksanany

a Pembinaan

pola asuh

anak bagi

Perempuan

pekerja di

sektor

informal

Jumlah perempuan

pekerja di sektor

informal yang dibina

orang 0 0 0.00 90 63,979,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90 63,979,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Sosialisasi

Pusat

Pembelajaran

Keluarga

(PUSPAGA)

bagi Remaja

dan Anak

Sekolah

Terlaksanany

a Sosialisasi

Pusat

Pembelajaran

Keluarga

(PUSPAGA)

bagi Remaja

dan Anak

Sekolah

Jumlah remaja dan

anak usia sekolah

yang menapat

sosialisasi PUSPAGA

orang 0 0 0.00 100 47,365,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 47,365,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas

Petugas

Penyuluh

PUSPAGA

Tingkat

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Petugas

Penyuluh

PUSPAGA

Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah petugas

PUSPAGA Tingkat

Provinsi yang dibina

orang 0 0 0.00 42 25,831,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 25,831,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

dan

Pengembanga

n

Penyelenggar

aan Program

Gerakan

Sayang Ibu

(GSI)

Terlaksanany

a Peningkatan

dan

Pengembang

an

Penyelenggar

aan Program

Gerakan

Sayang Ibu

(GSI)

Jumlah

penyelenggaraan

penilaian fasilitas

kesehatan usulan

Kab/Kota


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Pembentukan

Karakter Anak

Melalui

Keluarga

Terlaksanany

a Peningkatan

Pembentukan

Karakter Anak

Melalui

Keluarga

Jumlah keluarga

yang mendapat

pembinaan karakter

anak

orang 0 60 33,481,000 60 35,460,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 35,460,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Penyelenggar

aan

Peringatan

Hari Ibu

Tingkat

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a

Penyelenggar

aan

Peringatan

Hari Ibu

Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah

penyelenggaraan

peringatan hari ibu


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

penyelenggar

aan Pusat

Pembelajaran

Keluarga

(PUSPAGA)

Terlaksanany

a Peningkatan

penyelenggar

aan Pusat

Pembelajaran

Keluarga

(PUSPAGA)

Jumlah Kegiatan

Peningkatan

Kelembagaan

PUSPAGA


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pengukuran

Indeks

Ketahanan

Keluarga

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Pengukuran

Indeks

Ketahanan

Keluarga

Provinsi

Banten

Jumlah Dokumen IKK

Provinsi Banten

dokumen 0 1 964,677,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 964,677,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Program : Program

Pemberdayaan

Perempuan

Meningkatnya peran

dan kemandirian

perempuan dalam

mewujudkan

kesetaraan dan

keadilan gender% 0 0 0.00 0 0.00 33.33 1,800,000,000 33.33 3,443,860,000 33.33 3,443,860,000 100 3,443,860,000

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga

Persentase

Peningkatan

Lembaga Pemerintah

Tingkat Daerah

Provinsi Yang

Responsif Gender

% 0 0 0.00 0 0.00 82.22 650,000,000 93.33 687,976,000 100 499,576,000 100 499,576,000 Provinsi

Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Persentase

Peningkatan

Kontribusi

Perempuan di Bidang

Ekonomi

% 0 0 0.00 0 0.00 32.13 460,000,000 33.13 1,381,600,000 34.13 1,532,300,000 34.13 1,532,300,000 Provinsi

Banten

Persentase

Keterlibatan

Perempuan di

Parlemen

% 0 0 0.00 0 0.00 15.29 90,000,000 16.47 90,000,000 17.64 90,000,000 17.64 90,000,000 Provinsi

Banten

Persentase

Peningkatan

Partisipasi Lembaga

Pemberdayaan

Perempuan

% 0 0 0.00 0 0.00 16.67 600,000,000 20.00 1,284,284,000 23.33 1,321,984,000 23.33 1,321,984,000 Provinsi

Banten

Kegiatan :

Perencanaan

Responsif Gender

Terlaksananya

Perencanaan

Responsif Gender

untuk meningkatkan

program kegiatan

pembangunan

berprespektif gender

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

PPRG dan

Pengelolaan Data

Terpilah Gender

Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 7 650,000,000 7 687,976,000 7 499,576,000 21 499,576,000

Seksi

Pengarusutamaan

Gender

Sub Kegiatan

: Pelatihan

Penyusunan

Penganggaran

yang

Responsif

Gender

(PPRG)

Terlaksanany

a Pelatihan

Penyusunan

Penganggara

n yang

Responsif

Gender

(PPRG)

Jumlah pelaksanaan

: Bintek Penyusunan

dokumen PPRG (1

kegiatan); dan

Evaluasi dokumen

PPRG (1 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Pengarusutam

aan Gender

(PUG) Tingkat

Provinsi

Banten dan

Kabupaten/Kot

a

Terlaksanany

a Evaluasi

Pelaksanaan

Pembanguna

n

Pengarusuta

maan Gender

(PUG) Tingkat

Provinsi

Banten dan

Kabupaten/Ko

ta

Jumlah pelaksanaan

: Evaluasi PUG (1

kegiatan); dan

Rakorbid

Pemberdayaan

Perempuan (1

kegiatan);


Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Jejaring Kerja

Pengarusutam

aan Gender

(PUG) Tingkat

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Koordinasi

Jejaring Kerja

Pengarusuta

maan Gender

(PUG)

Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Jejaring PUG

(1 kegiatan);


Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

data gender

dan anak

provinsi

Terlaksannay

a Penyediaan

data gender

dan anak

provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Penyusunan Profil

Gender dan Anak (1

kegiatan); dan Bimtek

Pengelola Data

Gender dan Anak (1

kegiatan)


Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :


Hidup Perempuan

Terlaksananya


Hidup Perempuan

untuk meningkatkan

pendapatan ekonomi

dan partisipasi

politik perempuan

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan Bidang

Ekonomi dan Politik

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 10 460,000,000 10 1,381,600,000 10 1,532,300,000 30 1,532,300,000

Seksi Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

dan evaluasi

pelaksanaan

Kebijakan

PKHP Bagi

SKPD se-

Prov. Banten

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

dan evaluasi

pelaksanaan

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

(PKHP) Bagi

SKPD se-

Prov. Banten

Jumlah pelaksanaan

: Rakor dan Evaluasi

PKHP (1 kegiatan);

dan Rakor PPEP (1

kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Pengelolaan

Industri

Rumahan

Perempuan

Terlaksanany

a Peningkatan

Pengelolaan

Industri

Rumahan

Perempuan

Jumlah pelaksanaan

: Bimtek Pengelolaan

IR Perempuan (3

kegiatan); Pameran

Hasil IR Perempuan

(1 kegiatan) dan

Monev IR

Perempuan (1

kegiatan)

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 5 350,000,000 5 1,271,600,000 5 1,422,300,000 15 1,422,300,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Parsitisipasi

Perempuan

pada bidang

politik, hukum,

sosial dan

ekonomi

kewenangan

provinsi

Terlaksanany

a Peningkatan

Parsitisipasi

Perempuan

pada bidang

politik, hukum,

sosial dan

ekonomi

kewenangan

provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Sosialisasi

Partisipasi

Perempuan Bidang

Politik (2 kegiatan);

dan Dukungan

Peningkatan

Kelembagaan

Perempuan Bidang

Ekonomi (1 kegiatan)


Banten

Kegiatan


Hidup Keluarga

Terlaksananya


Hidup Keluarga

dalam meningkatkan

Kesejahteraan

Keluarga

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Keluarga

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 9 600,000,000 9 1,284,284,000 9 1,321,984,000 27 1,321,984,000 Seksi Peningkatan

Kualitas Keluarga

Sub Kegiatan

:

Pengembanga

n kegiatan

masyarakat

untuk

peningkatan

kualitas

keluarga

kewenangan

provinsi

Terlaksanany

a

Pengembang

an kegiatan

masyarakat

untuk

peningkatan

kualitas

keluarga

kewenangan

provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Gerakan Sayang

Ibu (1 kegiatan);

P2WKSS (1

kegiatan); dan Pola

Asuh Anak Dalam

Keluarga (1 kegiatan)


Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Peningkatan

kapasitas

sumberdaya

lembaga

penyedia

layanan

Peningkatan

Kualitas

keluarga

Terlaksanany

a Peningkatan

kapasitas

sumberdaya

lembaga

penyedia

layanan

Peningkatan

Kualitas

keluarga

Jumlah pelaksanaan

: PUSPAGA (1

kegiatan); DWP

Provinsi Banten (1

kegiatan); dan BKOW

Provinsi Banten (1

kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

:

Pelaksanaan

Peningkatan

Kualitas

Keluarga

tingkat provinsi

banten dan

Kab Kota

Terlaksanany

a evaluasi

Pelaksanaan

Peningkatan

Kualitas

Keluarga

tingkat

provinsi

banten dan

Kab Kota

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Peningkatan

Kualitas Keluarga (1

kegiatan); Evaluasi


Keluarga (1

kegiatan);

Pengukuran IKK (1

kegiatan)


Banten

Sasaran Strategis :

Meningkatnya

Kelembagaan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak yang

berkualitas

Strategi RPJMD :

Meningkatkan Peran

Masyarakat dalam

Penurunan Angka

Kekerasan terhadap

Perempuan dan

Anak

Arah Kebijakan

RPJMD :

Penurunan angka

Kekerasan terhadap

Perempuan dan

Anak

Meningkatanya

Perlindungan

perempuan dan anak

dari berbagai tindak

kekerasan

Pemenuhan

Cakupan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

% 0 0 0.00 0 0.00 72.73 1,800,000,000 77.27 2,959,100,000 100 2,959,100,000 100 2,959,100,000

Kepala DP3AKB

Sasaran Renstra :

Meningkatnya

Kelembagaan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak yang

berkualitas

Strategi Renstra :

Meningkatkan Peran

Masyarakat dalam

Pencegahan

Terjadinya

Kekerasan terhadap

Perempuan dan

Anak

Arah Kebijakan

Renstra :

Penurunan angka

Kekerasan terhadap

Perempuan dan

Anak

Program :


Hidup dan

Perlindungan

Perempuan dan Anak

Meningkatnya peran

dan kemandirian

perempuan dalam

mewujudkan

kesetaraan dan

keadilan gender% 0 55 4,465,348,400 45 2,845,285,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 2,845,285,000

Bidang

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

Cakupan

Penyelesaian

Pengaduan KDRT

% 75.00 85.00 1,798,361,000 95.00 1,408,245,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95.00 1,408,245,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Cakupan

Penyelesaian

Pengaduan

Kekerasan Terhadap

Anak

% 75.00 85.00 1,476,292,400 95.00 1,006,970,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95.00 1,006,970,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Rasio Perlindungan

Khusus Anak

% 75.00 60.00 1,190,695,000 63.33 430,070,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63.33 430,070,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Peningkatan

pencegahan

kekerasan terhadap

perempuan

Terlaksananya

Peningkatan

pencegahan

kekerasan terhadap

perempuan

% 0 63.98 1,798,361,000 36.02 1,408,245,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,408,245,000 Seksi Perlindungan

Perempuan

Sub Kegiatan

: Diseminasi

peran

organisasi

kemasyarakat

an dalam

Perlindungan

dan

Pemberdayan

Perempuan

Dalam Konflik

Sosial

Terlaksanany

a Diseminasi

peran

organisasi

kemasyarakat

an dalam

Perlindungan

dan

Pemberdayan

Perempuan

Dalam Konflik

Sosial

Jumlah organisasi

kemasyarakatan

yang mendapat

diseminasi

organisasi 0 50 34,740,000 50 186,694,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 186,694,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Diseminasi

peran

perusahaan

dalam

Perlindungan

dan

Pemberdayaa

n Pekerja

Perempuan

Terlaksanany

a Diseminasi

peran

perusahaan

dalam

Perlindungan

dan

Pemberdayaa

n Pekerja

Perempuan

Jumlah perusahaan

yang mendapat

diseminasi

perusahaan 0 200 283,455,000 50 31,055,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 250 31,055,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Diseminasi

peran

organiasi

kemasyarakat

an dalam

Perlindungan

dan

Pemberdayaa

n Lansia

Perempuan

Terlaksanany

a Diseminasi

peran

organiasi

kemasyarakat

an dalam

Perlindungan

dan

Pemberdayaa

n Lansia

Perempuan

Jumlah organisasi

kemasyarakatan

yang mendapat

diseminasi

organisasi 0 50 34,740,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 34,740,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Diseminasi

peran

organiasi

kemasyarakat

an dalam

Perlindungan

dan

Pemberdayaa

n Perempuan

Disabilitas

Terlaksanany

a Diseminasi

peran

organiasi

kemasyarakat

an dalam

Perlindungan

dan

Pemberdayaa

n Perempuan

Disabilitas

Jumlah organisasi

kemasyarakatan

yang mendapat

diseminasi

organisasi 0 50 34,740,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 34,740,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Pencegahan

Tindak

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

Melalui

Publikasi

Media

Terlaksanany

a Peningkatan

Pencegahan

Tindak

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

Jumlah pelaksanaan

kegiatan pencegahan

tindak kekerasan


Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Strategi

Perlindungan

Perempuan

Melalui Forum

Lembaga

Masyarakat,

Dunia Usaha

dan Media di

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a

Peningkatan

Strategi

Perlindungan

Perempuan

Melalui Forum

Lembaga

Masyarakat,

Dunia Usaha

dan Media di

Provinsi

Banten

Jumlah anggtota

Forum Lembaga

Masyarakat, Dunia

Usaha dan Media

yang dibina

orang 0 0 0.00 50 50,571,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 50,571,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

Forum

Penanganan

Korban

Kekerasan

Perempuan

Tingkat

Provinsi

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

Forum

Penanganan

Korban

Kekerasan

Perempuan

Tingkat

Provinsi

Jumlah peserta

forum penanganan

korban kekerasan

orang 0 60 33,632,000 1 37,369,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 37,369,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan :

Peningkatan

Koordinasi

Tugas Gugus

Tugas Tindak

Pidana

Perdagangan

Orang (TPPO)

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

Tugas Gugus

Tugas Tindak

Pidana

Perdagangan

Orang (TPPO)

Jumlah Dokumen

Koordinasi


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan :

Penyuluhan

Pencegahan

KDRT Sejak

Dini Bagi

Pasangan Pra

Nikah

Terlaksanany

a Penyuluhan

Pencegahan

KDRT Sejak

Dini Bagi

Pasangan Pra

Nikah

Jumlah pasangan

pra nikah yang

mendapat

penyuluhan

Orang 0 500 183,600,000 200 66,025,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 700 66,025,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan :

Peningkatan

Kelembagaan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

(P2TP2A)

melalui Rapat

Kerja Teknis

Pengurus

Terlaksanany

a

Peningkatan

Kelembagaan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

(P2TP2A)

melalui Rapat

Kerja Teknis

Pengurus

Jumlah Kegiatan

Peningkatan

Kelembagaan

P2TP2A

kegiatan 0 0 0.00 6 800,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 800,000,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :

Perlindungan dan

peningkatan tumbuh

kembang anak

Terlaksananya

Perlindungan dan

peningkatan tumbuh

kembang anak

% 0 43.09 1,476,292,400 56.91 1,006,970,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,006,970,000 Seksi Tumbuh

Kembang Anak

Sub Kegiatan

: Pelatihan

Pengasuhan

Anak bagi

Pengelola

Pondok

Pesantren

Terlaksanany

a Pelatihan

Pengasuhan

Anak bagi

Pengelola

Pondok

Pesantren

Jumlah pengelola

pondok pesantren

yang dibina

orang 0 0 0.0 65 37,100,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 37,100,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Peningkatan

Layanan

Ramah Anak

di Puskesmas

Terlaksanany

a Pembinaan

Peningkatan

Layanan

Ramah Anak

di Puskesmas

Jumlah petugas

Puskesmas yang

dibina

orang 0 0 0.0 55 34,650,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 34,650,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Pengarustama

an Hak Anak

bagi Kader

Posyandu

Terlaksanany

a Pembinaan

Pengarustam

aan Hak Anak

bagi Kader

Posyandu

Jumlah kader

posyandu yang

dibina

orang 0 0 0.00 270 135,600,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 270 135,600,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

KLA tingkat

Provinsi dan

kabupaten /

kota

Terlaksanany

a Pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

KLA tingkat

Provinsi dan

kabupaten /

kota

Jumlah dokumen

pembinaan dan

pengawasan KLA


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Sosialisasi

Sekolah

Ramah Anak

Bagi Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

Terlaksanany

a Sosialisasi

Sekolah

Ramah Anak

Bagi Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah tenaga

kependidikan yang

dibina

orang 0 100 73,200,000 70 37,800,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 170 37,800,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Evaluasi

pelaksanaan

program

Pengarusutam

aan Hak Anak

(PUHA)

Tingkat

Provinsi

Terlaksanany

a Evaluasi

pelaksanaan

program

Pengarusuta

maan Hak

Anak (PUHA)

Tingkat

Provinsi

Junlah dokumen

evaluasi


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Seleksi dan

Pengiriman

Duta Anak

Banten ke

Forum Anak

Nasional

(FAN)

Terlaksanany

a Seleksi dan

Pengiriman

Duta Anak

Banten ke

Forum Anak

Nasional

(FAN)

Jumlah anak yang

diseksi sebagai Duta

Anak Banten

orang 0 1 557,956,000 100 193,095,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 101 193,095,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Penyelenggar

aan

Peringatan

Hari Anak

Nasional

Tingkat

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a

Penyelenggar

aan

Peringatan

Hari Anak

Nasional

Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah orang yang

hadir dalam HAN

orang 0 500 416,950,000 500 447,525,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1000 447,525,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :

Perlindungan

Khusus Anak

Terlaksananya

Perlindungan

Khusus Anak

% 0 58.73 1,190,695,000 41.27 430,070,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 430,070,000 Seksi Perlindungan

Khusus Anak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Kelembagaan

Perlindungan

Anak Terpadu

Berbasis

Masyarakat

(PATBM)

Terlaksanany

a Pembinaan

Kelembagaan

Perlindungan

Anak Terpadu

Berbasis

Masyarakat

(PATBM)

Jumlah kelembagaan

PATBM yang dibina

lembaga 3 50 1,160,985,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 1,160,985,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Diseminasi

Intervensi dan

Deteksi Dini

Anak

Berkebutuhan

Khusus (ABK)

bagi Kelompok

Masyarakat

Terlaksanany

a Diseminasi

Intervensi dan

Deteksi Dini

Anak

Berkebutuhan

Khusus (ABK)

bagi

Kelompok

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat yang

mendapat diseminasi

kelompok 1 0 0.00 50 68,670,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 68,670,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

kelembagaan

Unit

Pelayanan

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

(UPPA) dalam

penanganan

kasus

kekerasan

terhadap anak

Terlaksanany

a Peningkatan

kelembagaan

Unit

Pelayanan

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

(UPPA) dalam

penanganan

kasus

kekerasan

terhadap

anak

Jumlah petugas

UPPA yang dibina

orang 0 50 29,710,000 50 71,760,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 71,760,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas Unit

Pelayanan

Penegakan

dan Bantuan

Hukum dalam

Penanganan

Anak

Berkebutuhan

Khusus (ABK)

dan Anak

Berhadapan

Hukum (ABH)

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas Unit

Pelayanan

Penegakan

dan Bantuan

Hukum dalam

Penanganan

Anak

Berkebutuhan

Khusus (ABK)

dan Anak

Berhadapan

Hukum (ABH)

Jumlah petugas

UPPA yang dibina

orang 0 0 0.00 50 69,420,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 69,420,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

program

Konsultasi,

Informasi dan

Edukasi (KIE)

tentang

Perlindungan

Khusus Anak

bagi kelompok

masyarakat

Terlaksanany

a Peningkatan

program

Konsultasi,

Informasi dan

Edukasi (KIE)

tentang

Perlindungan

Khusus Anak

bagi

kelompok

masyarakat

Jumlah anggota

kelompok

masyarakat yang

mendapat

peningkatan KIE

orang 0 100 0.00 100 26,370,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 200 26,370,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Perlindungan

Anak Terpadu

Berbasis

Masyarakat

(ATBM) bagi

Kelompok

Masyarakat

Terlaksanany

a Peningkatan

Perlindungan

Anak Terpadu

Berbasis

Masyarakat

(ATBM) bagi

Kelompok

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat yang

mendapat

pembinaan

kelompok 0 50 0.00 50 193,850,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 193,850,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Program :

Perlindungan

Perempuan dan Anak

Meningkatnya

perlindungan

perempuan dan anak % 0 0 0.00 0 0.00 30.00 1,800,000,000 35.00 2,959,100,000 35.00 2,959,100,000 100 2,959,100,000

Bidang

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

Prosentase

Penanganan Korban

Kekerasan Terhadap

Perempuan

% 0 0 0.00 0 0.00 100 600,000,000 100 1,561,110,000 100 1,561,110,000 100 1,561,110,000 Provinsi

Banten

Prosentase

Peningkatan

Sinergitas Program

dan Kegiatan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

% 0 0 0.00 0 0.00 25 600,000,000 37.5 600,000,000 37.5 600,000,000 37.5 600,000,000 Provinsi

Banten

Prosentase

Pengembangan

Kab/Kota Menuju

KLA Kategori Nindya

% 0 0 0.00 0 0.00 25 600,000,000 37.5 797,990,000 50 797,990,000 50 797,990,000 Provinsi

Banten

Kegiatan :

Perlindungan Hak

Perempuan

Terlaksananya

Perlindungan Hak

Perempuan untuk

meningkatkan

kualitas hidup

perempuan

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

Pencegahan dan

Penanganan

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 9 600,000,000 9 1,561,110,000 9 1,561,110,000 27 1,561,110,000 Seksi Perlindungan

Perempuan

Sub Kegiatan

: Peningkatan

peran

lembaga/

organiasi

kemasyarakat

an / dunia

usaha dan

media dalam

Perlindungan

Perempuan

Terlaksanany

a Peningkatan

peran

lembaga/

organisasi

kemasyarakat

an / dunia

usaha dan

media dalam

Perlindungan

Perempuan

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Forum

Partisipasi Publik

(Puspa) (1 kegiatan);

dan Peningkatan

Layanan P2TP2A (1

kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

Forum

Penanganan

Korban

Kekerasan

Perempuan

Tingkat

Provinsi

Terlaksanany

a Peningkatan

Koordinasi

Forum

Penanganan

Korban

Kekerasan

Perempuan

Tingkat

Provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Forum

Penanganan Korban

Kekerasan (1

kegiatan); dan Rapat

Koordinasi Bidang

Perlindungan

Perempuan dan

Anak (1 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

Tugas Gugus

Tugas

Pencegahan

dan

Penanganan

Tindak Pidana

Perdagangan

Orang (GT-

P2TPPO)

Terlaksanany

a

Peningkatan

Koordinasi

Tugas Gugus

Tugas

Pencegahan

dan

Penanganan

Tindak Pidana

Perdagangan

Orang (GT-

P2TPPO)

Jumlah pelaksanaan

: Rakor GT TPPO (1

kegiatan);

Pembentukan

Komunitas P2TPPO

(1 kegiatan) ; dan

Penyuluhan

Pencegahan KDRT

(1 kegiatan)


Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Penguatan

Jejaring antar

Lembaga

Penyedia

Layanan

Perlindungan

Perempuan

Prov & Lintas

Kab/Kota

Terlaksanany

a Penguatan

Jejaring antar

Lembaga

Penyedia

Layanan

Perlindungan

Perempuan

Prov & Lintas

Kab/Kota

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Jejaring

Perlindungan

Perempuan (1

kegiatan); dan

Pengelolaan Sistem

Informasi

Perlindungan

Perempuan (1

kegiatan)


Banten

Kegiatan :

Perlindungan dan

Peningkatan tumbuh

kembang anak

Terlaksananya

peningkatan tumbuh

kembang anak untuk

meningkatkan

pemenuhan hak-hak

anak

Jumlah Kegiatan

Pembinaan dan

Pengawasan KLA

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 5 600,000,000 8 797,990,000 8 797,990,000 21 797,990,000 Seksi Tumbuh

Kembang Anak

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Koordinasi

Kabupaten/Kot

a Layak Anak

(KLA) Tingkat

Provinsi

Banten

Terlaksanan

ya

Peningkatan

Koordinasi

Kabupaten/Ko

ta Layak Anak

(KLA) Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Gugus

Tugas KLA Tingkat

Provinsi (2 kegiatan);

dan Pembinaan

Forum Anak (3

kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Advokasi

Kebijakan dan

Pendampinga

n Pemenuhan

Hak Anak

pada

Lembaga

Pemerintah,

Non

Pemerintah,

Media dan

Dunia Usaha

Kewenangan

Provinsi

Terlaksanany

a Advokasi

Kebijakan dan

Pendampinga

n Pemenuhan

Hak Anak

pada

Lembaga

Pemerintah,

Non

Pemerintah,

Media dan

Dunia Usaha

Kewenangan

Provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Advokasi Kebijakan

PUHA (1 kegiatan);

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50,000,000 1 50,000,000 2 50,000,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Penguatan

Jejaring Antar

Lembaga

Penyedia

Layanan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Anak

Kewenangan

Provinsi dan

Lintas Daerah

Kabupaten

/Kota

Terlaksanany

a Penguatan

Jejaring Antar

Lembaga

Penyedia

Layanan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Anak

Kewenangan

Provinsi dan

Lintas Daerah

Kabupaten

/Kota

Jumlah pelaksanaan

: Rakor Jejaring

PUHA (1 kegiatan);

dan Rakor

Pendampingan

PUHA (1 kegiatan);


Banten

Kegiatan :

Perlindungan

Khusus Terhadap

Anak

Terlaksananya

Optimalisasi

Perlindungan

Khusus Anak

Jumlah Kegiatan

Penyelenggaraan

Perlindungan

Khusus Anak

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 10 600,000,000 11 600,000,000 11 600,000,000 32 600,000,000

Seksi

Perlindungan

Khusus Anak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Evaluasi

Perlindungan

Khusus Anak

Tingkat

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Evaluasi

Perlindungan

Khusus Anak

Tingkat

Provinsi

Banten

Jumlah pelaksanaan

: Monitoring dan

Evaluasi

Perlindungan Khusus

Anak (2 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

penyelenggar

aan

Perlindungan

Anak

Terlaksanany

a Peningkatan

penyelenggar

aan

Perlindungan

Anak

Jumlah pelaksanaan

: Rakor PATBM (1

kegiatan); Update

Data Perlindungan

Khusus Anak (1

kegiatan); Rakor

Perlindungan Khusus

Anak (4 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

RAD

Pencegahan

dan

Penanganan

Pornografi

Bagi Anak

Sub Kegiatan

:

Terlaksanann

ya

Penyusunan

RAD

Pencegahan

dan

Penanganan

Pornografi

Bagi Anak

Jumlah pelaksanaan

penyusunan RAD (1

kegiatan)

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Advokasi

Kebijakan dan

Pendampinga

n Pelaksanaan

Kebijakan,

Program dan

Kegiatan

Pencegahan

Kekerasan

terhadap Anak

Kewenangan

Provinsi

Terlaksanany

a Advokasi

Kebijakan dan

Pendampinga

n

Pelaksanaan

Kebijakan,

Program dan

Kegiatan

Pencegahan

Kekerasan

terhadap

Anak

Kewenangan

Provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Pendampingan

Forum Mahasiswa

Peduli Anak (1

kegiatan); dan

Diseminasi Kebijakan

Pencegahan

Pornografi bagi Anak

(1 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

:

Pengembanga

n KIE Anak

yang

Memerlukan

Perlindungan

Khusus

Kewenangan

Provinsi

Terlaksanany

a

Pengembang

an KIE Anak

yang

Memerlukan

Perlindungan

Khusus

Kewenangan

Provinsi

Jumlah pelaksanaan

: Penyusunan Materi

Publikasi KIE

Perlindungan Khusus

Anak (1 kegiatan);


Banten

1 Tujuan :

Terwujudnya


akses dan

pemerataan

pelayanan kesehatan

Angka Harapan

Hidup

% 69.46 69.76 1,801,467,000 70.06 1,536,295,000 70.36 1,500,000,000 70.66 1,597,750,000 70.96 1,597,750,000 70.96 1,597,750,000

SEKRETARIS

DAERAH

MISI : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sasaran Strategis :

Meningkatnya

Layanan Keluarga

Berencana

Strategi RPJMD :

Meningkatkan

Pengendalian

Penduduk

Arah Kebijakan

RPJMD :

Peningkatan

Kerjasama dengan

Kabupaten Kota

untuk pengendalian

pertumbuhan

penduduk

Meningkatnya

kualitas akses

layanan keluarga

berencana dan

pembangunan

keluarga

Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP)

% 2.01 1.96 1,801,467,000 1.91 1,536,295,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.91 1,536,295,000

Kepala DP3AKBBerakhir pada

Tahun 2019

Meningkatnya

Pengelolaan Angka

kelahiran total (total

fertility rate/TFR)

Angka kelahiran total

(total fertility rate /

TFR)

Angka 2.40 0 0.00 0 0.00 2.21 1,500,000,000 2.23 1,597,750,000 2.26 1,597,750,000 2.26 1,597,750,000

Sasaran Renstra :

Meningkatnya

Layanan Keluarga

Berencana

Strategi Renstra :

Meningkatkan

keluarga berencana

dan pembangunan

keluarga melalui

pemetaan dan

pengendalian

kuantitas penduduk,

pelayanan keluarga

berencana dan

pemberdayaan

keluarga sejahtera

Arah Kebijakan

Renstra :

Peningkatkan

pemaduan kebijakan

pelayanan keluarga

berencana dan

pembangunan

keluarga yang

berkualitas

Program :

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Tercapainya

pemahaman

kependudukan dan

Peningkatan

Layanan KB serta

Pembangunan

Keluarga

% 0 59.53 1,801,467,000 40.47 1,536,295,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,536,295,000

Bidang

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

Berakhir pada

Tahun 2019

Angka kelahiran total

(total fertility

rate/TFR) per WUS

(15-49 tahun)

Jumlah 2.40 2.33 453,017,000 2.29 537,918,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.29 537,918,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Persentase

pemakaian

kontrasepsi (modern

contraceptive

prevalence rate/CPR)

% 59.00 60.9 398,730,000 61.00 242,616,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61.00 242,616,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Persentase

kebutuhan ber-KB

yang tidak terpenuhi

(unmet need)

% 10.30 10.26 814,955,000 10.18 645,902,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10.18 645,902,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Tingkat putus pakai

kontrasepsi

% 2.60 2.53 134,765,000 25.18 109,859,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25.18 109,859,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan : Pemetaan

dan Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Terselenggaranya

Pemetaan dan

Pengendalian

Penduduk

% 0 45.63 453,017,000 54.37 537,918,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 537,918,000

Seksi Pemetaan

dan Pengendalian

Penduduk

Berakhir pada

Tahun 2019

Tujuan :

Terwujudnya


akses dan

pemerataan

pelayanan KB dan

Pembangunan

Keluarga


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Pemantauan

dan evaluasi

perkembanga

n penduduk

tingkat

Provinsi

Banten dan

Kabupaten/Kot

a se-Provinsi

Banten

Terlaksanany

a

Pemantauan

dan evaluasi

perkembanga

n penduduk

tingkat

Provinsi

Banten dan

Kabupaten/Ko

ta se-Provinsi

Banten

Jumlah dokumen

pemantauan dan

evaluasi

perkembangan

penduduk


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pemetaan

perkembanga

n penduduk di

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Pemetaan

perkembanga

n penduduk di

Provinsi

Banten

Jumlah dokumen

pemetaan

perekembangan

penduduk


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas

Pengelola

Program

Pemetaan dan

Pengendalian

Penduduk

Keluaran

Peningkatan

Kapasitas

Pengelola

Program

Pemetaan

dan

Pengendalian

Penduduk

Jumlah pengelola

program pemetaan

dan pengendalian

penduduk yang

dibina

orang 0 100 163,127,000 171 110,926,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 271 110,926,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Pengembanga

n Pendidikan

Kependuduka

n

Terlaksanany

a

Pengembang

an Pendidikan

Kependuduka

n

Jumlah

penyelenggaraan

kegiatan

pengembangan

pendidikan

kependudukan


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Kajian dan

Analisa

Pengendalian

Penduduk

Terlaksanany

a Kajian dan

Analisa

Pengendalian

Penduduk

Jumlah kajian dan

analisa pengendalian

penduduk


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan : Advokasi,

Komunikasi,

Informasi dan

Edukasi Keluarga

Berencana

Terlaksananya

Advokasi,

Komunikasi,

Informasi dan

Edukasi Keluarga

Berencana

% 0 71.40 569,240,000 28.60 419,377,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 419,377,000

Seksi Advokasi,

Komunikasi,

Informasi Edukasi

dan Layanan KB

Berakhir pada

Tahun 2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kapasitas

Generasi

Berencana

(GENRE)

Terlaksanany

a Peningkatan

Kapasitas

Generasi

Berencana

(GENRE)

Jumlah generasi

berencana yang

dibina

orang 0 450 225,355,000 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 450 225,355,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Diseminasi

pencegahan

HIV/AIDS

ataupun

Napza bagi

pelajar SLTA

dan sederajat

Terlaksanany

a Diseminasi

pencegahan

HIV/AIDS

ataupun

Napza bagi

pelajar SLTA

dan sederajat

Jumlah pelajar SLTA

dan sederajat yang

mendapat diseminasi

orang 0 0 - 60 42,262,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 42,262,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

:

Pengembanga

n Sistem Data

dan Informasi

Keluarga

Berencana

berbasis

Informasi

Teknologi

Terlaksanany

a

Pengembang

an Sistem

Data dan

Informasi

Keluarga

Berencana

berbasis

Informasi

Teknologi

Jumlah sistem data

dan infromasi


Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Penyelenggar

aan Program

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembangunan

Keluarga

(KKBPK)

Terlaksanany

a Pembinaan

Penyelenggar

aan Program

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembanguna

n Keluarga

(KKBPK)

Jumlah

penyelenggara

program KKBPK

yang dibina

orang 0 80 35,745,000 80 66,902,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 160 66,902,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Pengembanga

n Sarana

promosi dan

publikasi

Program

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembangunan

Keluarga

(KKBPK)

Terlaksanany

a

Pengembang

an Sarana

promosi dan

publikasi

Program

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembanguna

n Keluarga

(KKBPK)

Jumlah dokumen

pengembangan

sarana promosi dan

publikasi

paket 0 1 134,765,000 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 134,765,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Program KB

bagi Petugas

Pelayanan

Pos KB dan

Sub Pos KB

Terlaksanany

a Pembinaan

Program KB

bagi Petugas

Pelayanan

Pos KB dan

Sub Pos KB

Jumlah Petugas

Pelayanan Pos KB

dan Sub Pos KB

yang dibina

orang 0 0 - 100 54,551,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 54,551,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

kapasitas

Kader

Pembantu

Pembina

Keluarga

Berencana

Desa (PPKBD)

Dalam

Pembinaan

program

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembangunan

Keluarga

(KKBPK)

Terlaksanany

a Peningkatan

kapasitas

Kader

Pembantu

Pembina

Keluarga

Berencana

Desa

(PPKBD)

Dalam

Pembinaan

program

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembanguna

n Keluarga

(KKBPK)

Jumlah Kader

PPKBD yang dibina

orang 0 80 - 100 55,308,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 55,308,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Kegiatan :

Peningkatan akses

dan kualitas

pelayanan keluarga

Berencana

Terlaksananya

Peningkatan akses

dan kualitas

pelayanan keluarga

Berencana

% 0 61.54 779,210,000 38.46 579,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 579,000,000

Seksi

Pemberdayaan

Keluarga Sejahtera

dan Pelayanan KB

Berakhir pada

Tahun 2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Sub Kegiatan

: Revitalisasi

Program KB

Bagi

Masyarakat di

wilayah Miskin

Perkotaan se-

Provinsi

Banten

Terlaksanany

a Revitalisasi

Program KB

Bagi

Masyarakat di

wilayah Miskin

Perkotaan se-

Provinsi

Banten

Jumlah masyarakat

yang mendapat

pelayanan KB

orang 0 200 0.00 400 235,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 600 235,000,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Peningkatan

program KS

Melalui

penjaringan

pelayanan KB

di daerah

tertinggal,perb

atasan dan

kepulauan

Terlaksanany

a Peningkatan

program KS

Melalui

penjaringan

pelayanan KB

di daerah

tertinggal,perb

atasan dan

kepulauan

Jumlah Akseptor KB

Baru

orang 0 600 359,225,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 600 359,225,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

ketahanan

keluarga dan

keluarga

sejahtera

Terlaksanany

a Pembinaan

ketahanan

keluarga dan

keluarga

sejahtera

Jumlah peserta

kegiatan pembinaan

ketahanan keluarga

dan keluarga

sejahtera

orang 0 80 189,050,000 210 245,666,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 290 245,666,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

:

Pengembanga

n Pelayanan

KBKR melalui

Kemitraan

Terlaksanany

a

Pengembang

an Pelayanan

KBKR melalui

Kemitraan

Jumlah peserta

KBKR yang

mendapat pelayanan

orang 0 0 0.00 190 98,334,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 190 98,334,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Kelompok

Bina Keluarga

Balita (BKB),

Bina Keluarga

Remaja (BKR)

dan Bina

Keluarga

Lansia (BKL)

Terlaksanany

a Pembinaan

Kelompok

Bina Keluarga

Balita (BKB),

Bina Keluarga

Remaja (BKR)

dan Bina

Keluarga

Lansia (BKL)

Jumlah anggota BKB,

BKR, BKL yang

dibina

orang 0 400 230,935,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 400 230,935,000 Provinsi

Banten

Berakhir pada Tahun

2019

Program :

Kependudukan,

Keluarga Berencana

dan Pembangunan

Keluarga

Meningkatnya

pemahaman

kependudukan dan

Peningkatan

Layanan KB serta

Pembangunan

Keluarga

% 0 0 0.00 0 0.00 98.72 1,500,000,000 99.36 1,597,750,000 100 1,597,750,000 100 1,597,750,000

Kepala Bidang

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

Persentase

Perangkat Daerah

Provinsi yang

memanfaatkan

dokumen kebijakan

kependudukan

% 0 0 0.00 0 0.00 100 539,821,000 100 539,831,000 100 539,831,000 100 539,831,000 Provinsi

Banten

Persentase Peserta

KB Aktif

% 0 0 0.00 0 0.00 0.02 470,438,000 0.03 455,178,000 0.03 455,178,000 0.03 455,178,000 Provinsi

Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Peningkatan

Persentase

Kelompok Kegiatan

Yang Melaksanakan

8 Fungsi Keluarga

% 0 0 0.00 0 0.00 4.03 489,741,000 4.7 602,741,000 5.37 602,741,000 5.37 602,741,000 Provinsi

Banten

Kegiatan : Pemetaan

dan Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Terselenggaranya

Pemetaan dan

Pengendalian

Penduduk sebagai

upaya untuk

mengukur kuantitas,

kualitas dan

mobilitas penduduk

Jumlah Dokumen

Pemetaan dan

Pengendalian

Penduduk

dokumen 0 0 0.00 0 0.00 7 539,821,000 7 539,831,000 7 539,831,000 21 539,831,000

Seksi Pemetaan

dan Pengendalian

Penduduk

Sub Kegiatan

: Pemetaan

Program

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembangunan

Keluarga

Terlaksanany

a Pemetaan

Program

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembanguna

n Keluarga

Jumlah pelaksanaan

: Pemetaan Program

Kependudukan,

Keluarga Berencana

dan Pembangunan

Keluarga (1

dokumen); Kajian

dan Analisa

Pengendalian (1

dokumen); Bintek

Pemanfaatan GDPK

(1 dokumen); dan

Bintek Pengelolaan

Rumah Data (1

dokumen)


Banten

Sub Kegiatan

: Advokasi

Pendidikan

Kependuduka

n Jalur Formal,

Non Formal

Dan Informal

Pada Ormas

Kelompok

Masyarakat

Dokumen

Advokasi

Pendidikan

Kependuduka

n Jalur

Formal, Non

Formal Dan

Informal Pada

Ormas

Kelompok

Masyarakat

Jumlah pelaksanaan

: Advokasi dan

Sosialisasi

Pelaksanaan

Pendidikan

Kependudukan (1

dokumen)


Banten

Sub Kegiatan

: Penyusunan

Profil

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembangunan

Keluarga

Dokumen

Penyusunan

Profil

Kependuduka

n, Keluarga

Berencana

dan

Pembanguna

n Keluarga

Jumlah pelaksanaan

: Penyusunan Profil

Keluarga (1

dokumen);

Pengelolaan Sistem

Data dan Informasi

KKBPK (1 dokumen);

dokumen 0 0 0.00 0 0.00 2 200,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 6 100,000,000 Provinsi

Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Pengembangan

Desain Program,

Pengelolaan dan

Pelaksanaan (AKIE)

Keluarga Berencana

(KB)

Terlaksananya

Pengembangan

Desain Program,

Pengelolaan dan

Pelaksanaan (AKIE)

Keluarga Berencana

(KB) untuk

meningkatkan

Kepesertaan BerKB

Jumlah Kegiatan

Pengembangan

Desain Program,

Pengelolaan dan

Pelaksanaan (AKIE)

Keluarga

Berencana (KB)

kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 7 470,438,000 7 455,178,000 7 455,178,000 21 455,178,000

Seksi Advokasi,

Komunikasi,

Informasi Edukasi

dan Layanan KB

Sub Kegiatan

:

Pengembanga

n Program

Kampung KB

Terlaksanany

a

Pengembang

an Program

Kampung KB

Jumlah pelaksanaan

:Bintek POKJA

Kampung KB. (1

kegiatan); Monev

Pengembangan

Kampung KB (1

kegiatan);


Banten

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

Layanan

Keluarga

Berencana

Terlaksanany

a Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

Layanan

Keluarga

Berencana

Jumlah pelaksanaan

: Bintek Pengelolaan

Layanan Keluarga

Berencana (1

kegiatan); dan

Diseminasi Program

Kesehatan

Reproduksi (1

kegiatan) ;

Penjaringan

Pelayanan KB (1

kegiatan) ; dan

Peningkatan

Kemitraan Layanan

KB (1 kegiatan)


Banten

Sub Kegiatan

:

Pengembanga

n dan

Penyediaan

Materi Sarana

Promosi, KIE

Dalduk, KB &

Pembangunan

Keluarga

Terlaksanany

a

Pengembang

an dan

Penyediaan

Materi Sarana

Promosi, KIE

Dalduk, KB &

Pembanguna

n Keluarga

Jumlah pelaksanaan

: Pembuatan Materi

Promosi KKBPK (1

kegiatan)


Banten


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ket.



Penanggung

JawabNO Tujuan

Sasaran Daerah /

Sasaran Strategis

/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD /

Strategi Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD / Arah

kebijakan Renstra


Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program /

Kegiatan / Sub

Kegatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan (Output)

/ Sub Kegiatan

(Output F1)

Satuan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


Lokasi

Kegiatan :

Pemberdayaan

Keluarga Sejahetra

Terlaksananya

Pemberdayaan

Keluarga Sejahtera

untuk meningkatkan

pendapatan ekonomi

keluarga

Jumlah Kelompok

Pembinaan

Keluarga Sejahtera

kelompok 0 0 0.00 0 0.00 88 489,741,000 88 602,741,000 88 602,741,000 264 602,741,000

Seksi

Pemberdayaan

Keluarga Sejahtera

dan Pelayanan KB

Sub Kegiatan

: Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

Layanan

Keluarga

Sejahtera

Terlaksanany

a Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

Layanan

Keluarga

Sejahtera

Jumlah pelaksanaan

: Bimtek PPKS (8

kelompok); Bimtek

PPKBD (8 kelompok);

dan Rakor

Peningkatan

Keluarga Sejahtera

(8 kelompok)

kelompok 0 0 0.00 0 0.00 24 199,241,000 24 199,241,000 24 199,241,000 72 199,241,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Pembinaan

Kelompok

BKB, BKR dan

BKL dan

UPPKS

Terlaksanany

a Pembinaan

Kelompok

BKB, BKR

dan BKL dan

UPPKS

Jumlah pelaksanaan

: Bimtek BKB (8

kelompok); Bimtek

BKR (8 kelompok);

Bimtek BKL (8

kelompok); Bimtek

UPPKS (8 kelompok)

Kelompok 0 0 0.00 0 0.00 32 150,000,000 32 273,500,000 32 273,500,000 96 273,500,000 Provinsi

Banten

Sub Kegiatan

: Advokasi

Remaja

Tentang

Generasi

Berencana

Terlaksanany

a Advokas

iRemaja

Tentang

Generasi

Berencana

Jumlah pelaksanaan

: Sosialisasi Genre

bagi Pelajar (8

kelompok); dan

Diseminasi

Kehidupan

Berkeluarga bagi

Mahasiswa (24

kelompok)

kelompok 0 0 0.00 0 0.00 32 140,500,000 32 130,000,000 32 130,000,000 96 130,000,000 Provinsi

Banten


Penutup 8-1

DEFINISI OPERASIONAL

1

x 100Database Kependudukan Kab/Kota yang sesuai dengan data konsolidasi bersih

Jumlah Seluruh Kabupaten/Kota

DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2017-2022 PERUBAHAN

MISI 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

TUJUAN Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

DINAS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB

DAERAH / STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH / STRATEGIS (ESELON II) KEPALA DINAS

1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD

ASPEK PENILAIAN

KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

1 Perencanaan Kinerja

35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja

2 Pengukuran Kinerja

20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran

3 Pelaporan Kinerja

15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja

4 Evaluasi Kinerja

10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi

5 Pencapaian Kinerja

20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya

TOTAL 100

2 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi

Persentase Database Kependudukan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan data konsolidasi bersih

2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (ESELON III) SEKRETARIS DINAS

Meningkatnya Pelayanan Perkantoran DP3AKKB

Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian

dokumen perencanaan,

evaluasi dan pelaporan

perangkat daerah

Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah

Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah

Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah

Sarana Administrasi Perkantoran: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran 4. Penyediaan Jasa Kebersihan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran 7. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran

Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

3

Pengelola Adminduk Berbasis SIAK di Kabupaten/Kota

Jumlah Seluruh Kabupaten/Kotax 100

x 100Kabupaten/Kota Yang Sudah Memenuhi Perekaman dan Pencetakan KTP-el


x 100Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun


Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi

Jumlah SKPD Provinsix 100

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (ESELON III)

KEPALA BDANG ADMINITRASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Meningkatnya adiministrasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota

Persentase fasilitasi dalam penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-el di Kab/Kota

Capaian Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi Perekaman dan pencetakan KTP eL

Persentase fasilitasi pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun

Capaian Kabupaten/Kota yang telah mencapai target nasional kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun

Persentase pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi ter-update

Capaian Pengelolaan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK di Kabupaten /Kota

Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD Provinsi

Capaian Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi

4

MISI 3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas

TUJUAN Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing


NO SASARAN IDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB

DAERAH / STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH/STRATEGIS (ESELON II) KEPALA DINAS

1 Meningkatnya Pengarustamaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan

IDG = 1/3 (I(par) + I(DM)+I(inc-dis)

2 Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas

Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak

Cakupan Pelaksanaan Jenis - jenis Kegiatan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak

PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (ESELON III)

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KELUARGA

Meningkatnya peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen

Proporsi kursi perempuan di parlemen dibanding seluruh jumlah kursi di Parlemen

Persentase peningkatan kontribusi perempuan di bidang ekonomi

Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja dibanding Sumbangan Laki-laki dalam pendapatan kerja

Persentase peningkatan partisipasi lembaga pemberdayaan perempuan

prosentase lembaga pemberdayaan perempuan yang aktif dibading jumlah seluruh lembaga pemberdayaan perempuan

5

TFR = 5 Σ ASFRi

Persentase peningkatan lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi yang responsive gender

Prosentase lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi yang responsif gender dibagi Seluruh lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi


KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Persentase penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan

Persentase pengembangan Kab/Kota menuju KLA kategori Nindya

Persentase Kab/Kota menuju Kategori KLA Nindya dibagi seluruh Kab/Kota

Persentase peningkatan sinergitas program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak

Stakeholder yang menyelenggarakan program kegiatan perlindungan dan anak

MISI 4 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas

TUJUAN Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan


NO SASARAN IDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB

DAERAH / STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH/STRATEGIS (ESELON II) KEPALA DINAS

1 Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)

Rata rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya ( dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tertentu )

6


KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KB

Meningkatnya pemahaman kependudukan dan Peningkatan Layanan KB serta Pembangunan Keluarga

Persentase perangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan Dokumen kependudukan

Prangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan Dokumen Kebijakan Kependudukan Untuk Bahan Pengambilan Kebijakan

Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga

Kelompok kegiatan yang sudah dibina untuk melaksanakan 8 fungsi keluarga dibagi seluruh kelompok kegiatan

Persentase peserta KB Aktif Peserta KB baru yang ber-KB

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI BANTEN

Gedung SKPD Terpadu

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang website : www.dp3akkb.bantenprov.go.id

dmsppid.bantenprov.go.id...renstra perubahan dp3akkb provinsi banten tahun 2017-2022 i...

Documents