sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_193_ped_buku pedoman...sirusa.bps.go.id

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2011-2012

PERBANKAN KONVENSIONAL, PERBANKAN SYARIAH,

PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, PASAR MODAL, ASURANSI, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI

2013

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2012 i

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan 2013 ini

merupakan buku yang berisikan tata cara pelaksanaan dan petunjuk

pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan

tepat sasaran, yaitu Statistik Lembaga Keuangan. Pada buku ini dijelaskan

berbagai jenis daftar isian yang digunakan, konsep definisi dari rincian yang

ditanyakan, disertai berbagai contoh bagaimana isian dan konsistensi antar isian.

Buku pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi Kepala Bidang Statistik

Distribusi dan Kepala Seksi Keuangan dan Harga Produsen di BPS Provinsi,

Kepala Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten/Kota, dan petugas/staf

pengumpul data di BPS BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan

pengumpulan data Statistik Lembaga Keuangan. Buku ini diharapkan dapat

menjadi panduan acuan dalam melaksanakan tugas pengumpulan data secara

baik dan optimal sesuai tujuan survei ini. Khususnya karena kuesioner yang

digunakan untuk kegiatan statistik ini akan ditinggal dan diisi oleh perusahaan,

maka buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memecahkan masalah

ketika terjadi kejanggalan dalam pengisian.

Akhirnya kesungguhan semua pihak Kepala Bidang Statistik Distribusi di

BPS Provinsi sebagai penanggung jawab Statistik Lembaga Keuangan,

pengawas, dan petugas pengumpul data dalam memahami dan mengikuti

pedoman pada buku ini dapat memegang teguh konsep definisi, dan

melaksanakan tugas sesuai jadwal waktu yang ditetapkan akan membuahkan

hasil “data yang akurat dan tepat waktu”.

Jakarta, Oktober 2012

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa,

Djamal S.E., M.Sc.

NIP. 19520315 197503 1 003

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013 ii

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2. Tujuan .................................................................................................. 1

1.3. Cakupan ............................................................................................... 2

1.4. Jadwal Kegiatan .................................................................................... 2

BAB II METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DAN

ORGANISASI SURVEI ............................................................................... 3

2.1. Metodologi Sampling ............................................................................ 3

2.2. Dokumen Yang Digunakan ................................................................... 3

2.3. Organisasi Survei ................................................................................. 4

2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL) ....................................................... 5

2.5. Konsep dan Definisi .............................................................................. 6

BAB III PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR KUESIONER

SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2013 ..................................................... 7

3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner .......................................................... 7

3.2. Tata Cara Pengembalian Kuesioner ..................................................... 7

3.3. Tata Cara Pengisian Kuesioner ............................................................ 7

3.2.1. Pertanyaan KOR ............................................................................... 8

3.2.1.1. BLOK I: PENGENALAN TEMPAT .................................................. 8

3.2.1.2. BLOK II: KETERANGAN USAHA ................................................... 9

3.2.1.3. BLOK III: PEKERJAAN DAN BALAS JASA .................................... 11

3.2.1.4. BLOK IV: INVESTASI, KENDALA, DAN PROSPEK USAHA ......... 14

3.2.1.5. BLOK VII: CATATAN ...................................................................... 16

3.2.1.6. BLOK VIII: PENGESAHAN ............................................................. 16

3.2.1.7. BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS ............................................. 16

3.2.2. Pertanyaan MODUL .......................................................................... 17

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013 iv

3.2.2.1. PERBANKAN KONVENSIONAL .................................................... 17

3.2.2.2. PERBANKAN SYARIAH ................................................................. 32

3.2.2.3. PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA ........................................ 45

3.2.2.4. PENUNJANG PASAR MODAL ....................................................... 67

3.2.2.5. PERUSAHAAN PERASURANSIAN ............................................... 75

3.2.2.6. DANA PENSIUN ............................................................................. 89

3.2.2.7. PERUSAHAAN PEGADAIAN ......................................................... 113

3.2.2.8. PERUSAHAAN PEDAGANG VALUTA ASING ....................... ....... 121

3.2.2.9. USAHA KOPERASI ........................................................................ 126

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia meliputi perbankan, non

perbankan dan perusahaan penunjang lembaga keuangan. Mengingat jenis lembaga

keuangan saat ini telah berkembang sangat pesat serta mempunyai arti penting dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka secara bertahap pemerintah telah mengatur

pengembangan usahanya melalui Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan usaha lembaga keuangan tersebut Badan Pusat

Statistik (BPS) dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan

tepat waktu untuk masing-masing jenis lembaga keuangan. Secara bertahap dan

berkesinambungan informasi ini secara rutin dikumpulkan melalui kegiatan Kompilasi

Data Lembaga Keuangan yang dituangkan dalam bentuk Survei Lembaga Keuangan

tahunan.

Mengingat jenis kegiatan lembaga keuangan yang demikian luas, maka dalam

kegiatan Survei Lembaga Keuangan 2013 ruang cakup pencacahan melanjutkan Sensus

Ekonomi 2006 (SE06). Kegiatan yang dicakup meliputi delapan jenis, yaitu Perbankan

Konvensional, Perbankan Syariah, Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura,

Perasuransian, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing, serta Koperasi

Simpan Pinjam. Sedangkan untuk usaha Penunjang Pasar Modal, walaupun konsep dan

tata cara pengisian kuesioner ada di buku pedoman ini, buku publikasinya akan

dipublikasikan tersendiri, terlepas dari publikasi Statistik Lembaga Keuangan

1.2. Tujuan

Tujuan pencacahan perusahaan/usaha usaha lembaga keuangan adalah sebagai

berikut:

a. Mendapatkan karakteristik kegiatan usaha di lembaga keuangan untuk masing-

masing jenis usaha.

b. Mendapatkan gambaran hasil transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa

neraca dan laporan laba (rugi) tiap kegiatan.

c. Menyusun kerangka sampel (sampling frame) untuk keperluan survei bidang

ekonomi.

d. Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai permasalahan usaha di Indonesia

menurut lapangan usaha, skala usaha, dan wilayah.


1.3. Cakupan

Pencacahan perusahaan/usaha perantara keuangan ini dilaksanakan di seluruh

wilayah Indonesia, dilakukan oleh para petugas BPS daerah, baik BPS provinsi, BPS

kabupaten, maupun BPS kota, meliputi semua usaha perbankan konvensional dan

syariah, perusahaan pembiayaan dan modal ventura, perusahaan penunjang pasar

modal, perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pedagang valuta asing, serta koperasi

simpan pinjam.

1.4. Jadwal Kegiatan a. Pencetakan dokumen ...............……………………………….............November 2012 b. Pengiriman dokumen ke provinsi......…………..........Desember 2012 - Januari 2013 c. Pencacahan/pemeriksaan dokumen ..................…………….........Januari–Mei 2013 d. Pengembalian dokumen hasil pencacahan dari daerah….…...……………………………………………..........Februari – Mei 2013 e. Pengolahan dokumen di BPS...............…………………................Maret – Juni 2013 f. Penyiapan naskah dan pencetakan publikasi ................…..........................Juli 2013

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

3

BAB II

METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN,

DAN ORGANISASI SURVEI

2.1. Metodologi Sampling

a. Metode Pengumpulan Data

1. Unit pencacahan Survei Lembaga Keuangan ini pada umumnya adalah

establishment/perusahaan, kecuali perusahaan Pegadaian, sebagai unit

pencacahannya adalah kantor cabang. Survei Lembaga Keuangan ini

mencakup 7000 responden yang tersebar di 33 provinsi, pencacahan

umumnya dilakukan secara sensus. Namun untuk jenis kegiatan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan

penarikan sampel, mengingat populasi yang ada cukup besar.

2. Wawancara langsung jika memungkinkan, apabila tidak selesai daftar dapat

ditinggal (petugas dapat memberikan waktu sekitar satu minggu bagi

perusahaan untuk mengisinya).

b. Responden

Responden adalah pengusaha atau orang yang mengetahui tentang pengelolaan

usaha perantara keuangan.

2.2. Dokumen Yang Digunakan

Karena beragamnya jenis kegiatan pada sektor Lembaga Keuangan, maka

dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai

berikut:

a. Kuesioner untuk Perusahaan Perbankan Konvensional

b. Kuesioner untuk Perusahaan Perbankan Syariah

c. Kuesioner untuk Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

d. Kuesioner untuk Perusahaan Perasuransian

e. Kuesioner untuk Perusahaan Dana Pensiun

f. Kuesioner untuk Perusahaan Pegadaian

g. Kuesioner untuk Perusahaan Pedagang Valuta Asing

h. Kuesioner untuk Koperasi Simpan Pinjam

Di luar dari publikasi SLK, dalam buku pedoman ini terdapat pedoman pengisian

kuesioner lain, yaitu Kuesioner untuk Perusahaan Penunjang Pasar Modal


BANYAKNYA RESPONDEN DALAM RANGKA SURVEI LEMBAGA KEUANGAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2013

BKV BSI PMV PPM PPA PDP PGD PVA KSP(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. NAD 6 10 1 1 13 1 47 792. Sumut 62 8 1 3 40 47 136 2973. Sumbar 111 6 1 3 10 3 62 1964. Riau 31 4 1 1 9 20 75 1415. Jambi 8 0 1 1 4 0 43 576. Sumsel 21 1 1 4 11 1 76 1157. Bengkulu 4 2 1 1 1 0 45 548. Lampung 31 5 1 2 8 4 73 1249. Kepulauan Babel 1 1 0 0 6 0 27 3510. Kepri 20 1 0 1 9 114 12 15711. DKI Jakarta 104 10 226 135 366 194 47 288 78 144812. Jabar 170 28 4 3 28 95 37 147 51213. Jateng 162 20 8 1 9 152 18 470 84014. D.I Yogyakarta 61 10 1 7 29 14 87 20915. Jatim 170 28 4 18 163 49 493 92516. Banten 80 8 3 3 3 10 17 73 19717. Bali 102 1 3 4 19 116 101 34618. NTB 71 3 1 1 30 9 152 26719. NTT 8 0 1 2 26 3 49 8920. Kalbar 21 0 1 1 18 23 38 10221. Kalteng 2 0 1 1 5 0 43 5222. Kalsel 31 1 1 1 11 1 50 9623. Kaltim 21 1 1 2 30 2 47 10424. Sulut 21 0 2 1 21 3 40 8825. Sulteng 8 0 1 1 10 0 37 5726. Sulsel 31 7 2 3 63 5 68 17927. Sultra 7 0 1 1 9 0 36 5428. Gorontalo 4 0 0 0 6 0 24 3429. Sulbar 1 0 0 0 0 0 18 1930. Maluku 3 0 1 1 5 1 16 2731. Maluku Utara 1 0 0 0 4 0 19 2432. Papua Barat 0 0 0 0 3 0 20 2333. Papua 7 1 1 1 11 2 30 53

1381 156 271 135 373 296 878 778 2732 7000

Keterangan:BKV : Perbankan KonvensionalBSI : Perbankan SyariahPMV : Pembiayaan dan Modal VenturaPPM : Penunjang Pasar ModalPPA : Perusahaan PeasuransianPDP : Perusahaan Dana PensiunPGD : PegadaianPVA : Pedagang Valuta Asing

KSP : Koperasi Simpan Pinjam

Jumlah

ProvinsiJenis Kegiatan

Jumlah

(1)

2.3. Organisasi Survei

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan pencacahan perusahaan/usaha

Lembaga Keuangan, struktur organisasi lapangan telah ditentukan sebagai berikut :

a. Arus Dokumen

Dokumen dikirim dari Badan Pusat Statistik ke BPS Provinsi yang kemudian

dibagikan kepada petugas pengawas/pemeriksa yang selanjutnya akan

didistribusikan kepada petugas pengumpul data (pencacah). Setelah pencacahan

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

5

selesai, petugas pengumpul data menyerahkan kuesioner Perusahaan Perbankan

Konvensional sampai dengan Usaha Kopreasi Simpan Pinjam kepada

pengawas/pemeriksa untuk diperiksa. Kemudian kuesioner-kuesioner tersebut

diteruskan oleh pengawas/pemeriksa ke BPS Provinsi untuk diperiksa ulang sekali

lagi baik kelengkapan isian maupun konsistensinya. Dokumen berupa kuesioner

tersebut dikirim ke Badan Pusat Statistik Cq. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi

Informasi dan Pariwisata Up. Sub Direktorat Statistik Keuangan.

b. Alur Pengiriman Dokumen

2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL)

a. Melakukan pencacahan setiap perusahaan/usaha dengan menggunakan Kuesioner

Perusahaan Perbankan Konvensional sampai dengan Usaha Koperasi Simpan

Pinjam berdasarkan Daftar Sampel Survei Lembaga Keuangan 2013.

b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas/KSK untuk membahas berbagai

temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya.

c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden yang bermasalah dengan disertai

Pengawas/KSK.

d. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan ke Pengawas/KSK.

e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan Survei Lembaga Keuangan.

BPS

BPS PROVINSI

PENGAWAS

PENCACAH

Dokumen


2.5. Konsep dan Definisi

a. Usaha adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa

untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih

yang bertanggungjawab/menanggung resiko.

b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang

bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam

wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

c. Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu

pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.


BAB III

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2013

Dokumen Pencacahan Perusahaan/Usaha Perantara Keuangan pada Survei

Lembaga Keuangan 2013 adalah kuesioner Perbankan Konvensional sampai dengan

Koperasi Simpan Pinjam.

3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner

a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam.

b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan

huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah

umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).

c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan.

d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:

1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia.

2. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan

(right justified).

3.2. Tata Cara Pengembalian Kuesioner

a. Pastikan identitas perusahaan pada Blok 1 Bagian II sama dengan

identitas perusahaan yang ditulis pada Blok 1 Rincian I.

b. Kirimkan kuesioner Bagian I yang sudah terisi lengkap tanpa harus

menunggu penyelesaian kuesioner Bagian II.

c. Kirimkan kuesioner Bagian II jika sudah terisi lengkap

Khusus pada kuesioner Penunjang Pasar Modal, pengembalian kuesionernya

dilakukan satu kali tanpa ada pembagian seperti kuesioner SLK lainnya.

3.3. Tata Cara Pengisian Kuesioner

Seluruh kuesioner SLK 2013 terdiri atas 9 (sembilan) blok pertanyaan, kecuali

Kuesioner Dana Pensiun yang terdiri atas 12 blok pertanyaan. Empat blok pertama dapat

dikelompokkan ke dalam kuesioner Bagian I dan dan sisanya masuk ke dalam kelompok

kuesioner Bagian II.

Kuesioner Bagian I memuat 4 (empat) blok pertanyaan, yaitu:

1. Blok I Pengenalan Tempat

2. Blok II Keterangan Usaha

3. Blok III Pekerja dan Balas Jasa Pekerja Tahun 2012

4. Blok IV Investasi, Kendala dan Prospek Usaha


Kuesioner Bagian II memuat 5 (lima) blok pertanyaan, yakni:

1. Blok V Laba Rugi Perusahaan

2. Blok VI Neraca Perusahaan

3. Blok VII Catatan

4. Blok VIII Pengesahan

5. Blok IX Keterangan Petugas

Khususnya pada kuesioner Dana Pensiun, jumlah blok pada Bagian II

kuesioner ini terdiri atas 8 (delapan) blok pertanyaan

1. Blok V Laporan Aktiva Bersih Perusahaan

2. Blok VI Laporan Aktiva Bersih Perusahaan

3. Blok VII Perhitungan Hasil Usaha

4. Blok VIII Neraca Perusahaan

5. Blok IX Laporan Arus Kas Perusahaan

6. Blok X Catatan

7. Blok XI Pengesahan

8. Blok XII Keterangan Petugas

Berdasarkan jenis pertanyaan, kuesioner SLK 2013 dapat dibedakan ke dalam

dua jenis, yakni jenis pertanyaan Kor dan Modul.

3.3.1. PERTANYAAN KOR

3.3.1.1. BLOK I: PENGENALAN TEMPAT

Tujuan blok ini untuk mencatat identitas responden, dalam hal ini adalah

perusahaaan/usaha lembaga keuangan. Identitas ini digunakan untuk memudahkan

proses pengolahan dan untuk mengetahui kelengkapan pemasukan daftar. Apabila pada

waktu kunjungan responden tidak dapat langsung wawancara (daftar ditinggal), maka

pengisian pada blok ini ditulis terlebih dahulu.

Rincian 1 s.d 7: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nama dan

Alamat Lengkap perusahaan, serta Contact person perusahaan

Menyalin dari Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan

yang akan dicacah. Penulisan nama dan alamat perusahaan, apabila nama dan

alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah/berbeda (tidak

sesuai dengan Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan), maka

tuliskan nama dan alamat perusahaan yang sebenarnya pada Daftar Sampel

Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan diperbaiki.


Apabila nama dan alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan

berubah (tidak sesuai dengan “Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga

Keuangan”), maka tuliskan nama dan alamat perusahaan terbaru tersebut

pada blok catatan, beri keterangan.

3.3.1.2. BLOK II: KETERANGAN USAHA

Rincian 1: Bentuk badan hukum/badan usaha.

Badan hukum perusahaan/usaha adalah bentuk pengesahan suatu

perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah

(departemen terkait) yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.

Bentuk badan usaha yang dimaksud adalah:

1. Perseroan Terbatas (PT)/PT (Persero)/Perum

Perseroan Terbatas (PT): perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan

dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham

bertanggung jawab terbatas sesuai nilai nominal saham yang dimiliki.

PT (Persero): perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara

(pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara,

dengan tujuan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan faktor-faktor

produksi secara efisien.

Perusahaan Umum Negara (Perum): perusahaan yang bukan semata-mata

bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kepentingan umum

masyarakat di bidang jasa-jasa vital (public utilities). Usaha yang dijalankan

memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomis serta bentuk pelayanan yang

baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan

negara serta dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi

kebebasan bergerak untuk mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan

perusahaan lain.

2. Koperasi: organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi

sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

3. Perseroan Komanditer/Commanditair Venootschap (CV): suatu bentuk

perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia

memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan

pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia

memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan yang

diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.


4. Firma: suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama,

masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala

perikatan. Laba dan rugi dari perusahaan dibagi dan ditanggung bersama.

5. Yayasan: sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan

pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari

keuntungan.

6. Perwakilan Perusahaan Asing: bentuk badan hukum suatu perusahaan yang

mengikuti nama bentuk badan hukum perusahaan yang membawahinya di luar

wilayah Indonesia. Contoh : Ltd. (Limited), Corp. (Corporation).

7. Perorangan: suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan tanpa

bentuk badan hukum maupun usaha.

Rincian 2: Tahun mulai beroperasi secara komersial.

Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali

perusahaan melayani/menghasilkan jasa secara komersial sesuai dengan akte

pendirian perusahaan. Apabila berubah bentuk badan hukum/usahanya, maka

yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum/usaha terakhir.

Catatan: Apabila perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak

aktif), maka tahun berdiri yang ditulis tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa

tidak aktif tersebut perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan

hukum/usahanya.

Rincian 3.a: Apakah mempunyai unit penelitian dan pengembangan (litbang)?

Cukup jelas.

Rincian 3.b: Apakah selama tahun 2012 perusahaan/usaha melakukan inovasi?

Cukup jelas.

Rincian 3.c: Jika 'ya', bentuk inovasinya:

Jawaban bisa lebih dari satu kode yang dilingkari.

1. Inovasi produk adalah pengembangan produk baru yang lebih baik (fisik atau

harga).

2. Inovasi proses adalah pengembangan baru dalam proses pelayanan dengan

tujuan efisiensi waktu dan biaya.

3. Inovasi manajemen adalah pengembangan baru dalam pengelolaan kegiatan.

3.3.1.3. BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA

Blok ini digunakan untuk mencatat banyaknya pekerja/karyawan tetap dan


kontrak dibayar (yang berwarga negara Indonesia) yang dirinci menurut jenjang

pendidikan dan jenis kelamin, pekerja tidak tetap, karyawan berkewarganegaraan asing

(WNA), pekerja tidak dibayar, dan balas jasa pekerja selama setahun yang lalu.

Rincian 1: Pekerja/karyawan tetap dan pekerja kontrak pada tahun 2012 menurut

jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Pekerja dibayar: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat

upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang

maupun barang.

Pekerja tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat

upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut,

dan apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon.

Pekerja kontrak: pekerja yang bekerja dengan perjanjian kontrak kerja dengan

batas waktu tertentu.

Pekerja tidak tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dan mendapat

upah/gaji dengan memperhitungkan jumlah hari masuk kerja/prestasi, dan apabila

diberhentikan biasanya tidak mendapat pesangon.

Pekerja asing: pekerja yang bukan warga negara Indonesia dan bekerja dengan

mendapat upah/gaji secara tetap atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu

(sebagai pekerja kontrak).

Jenjang pendidikan: tingkat pendidikan tertinggi yang telah

diselesaikan/ditamatkan dengan memperoleh sertifikat kelulusan. Contoh:

Seorang pekerja yang pernah kuliah tetapi tidak selesai, dianggap tamat SMA.

Jenjang pendidikan diantaranya:

a. Tamat SMP: mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama, MULO, HBS 3

tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah

Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama,

Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan

Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama,

Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai

Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan

Peradilan Agama.

b. Tamat SMA: mereka yang tamat dari SMTA umum dan SMTA kejuruan, seperti

Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah

Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah

Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah

Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah

Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah


Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah

Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika,

Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru

Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru

Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia

Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan

Kursus Pegawai Administrasi Atas.

c. D I/D II: mereka yang tamat Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang

khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk

dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.

d. Sarjana Muda/Diploma III: mereka yang tamat Akademi/Diploma III/ Akta III atau

yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas, misalnya:

Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa

Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Bagi fakultas yang tidak

mengeluarkan gelar sarjana muda maka mereka yang menempuh pendidikan

sampai semester 8 atau 9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat

SLTA.

e. D IV dan S1: mereka yang tamat program pendidikan diploma IV dan sarjana

(Strata 1) pada umumnya mereka yang menamatkan pendidikan pada suatu

universitas/institut/sekolah tinggi.

f. S2/S3: mereka yang menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1

dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

Rincian 2: Pekerja tidak tetap. Cukup jelas.

Rincian 3: Pekerja asing.

Pengisiannya agar memperhatikan 1) Pekerja Tetap 2) Pekerja Kontrak

Rincian 4: Total pekerja.

Total pekerja = rincian 1.g kol (6) + rincian 2 + rincian 3.a + rincian 3.b

Rincian 5: Balas jasa pekerja tetap dan pekerja kontrak selama tahun 2012

Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam

kegiatan pelayanan jasa (natura). Balas jasa pekerja yang berbentuk jasa

dinilai atas dasar harga pasar pada saat pelayanan konsumen.

Penjelasan:

1. Bila perusahaan/usaha memberikan barang kepada pekerjanya dengan harga

dibawah harga jual perusahaan, maka selisih antara harga tersebut dimasukkan


sebagai balas jasa pekerja.

2. Bila perusahaan/usaha menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang

diserahkan pemakaiannya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat

dilakukan dengan taksiran nilai sewa atau nilai penyusutan selama referensi waktu

survei.

3. Pengeluaran untuk pakaian kerja (wearpack) yang diberikan secara cuma-cuma

kepada pekerja tidak digolongkan sebagai balas jasa pekerja dalam bentuk

barang, kecuali pakaian yang dapat dipakai diluar jam kerja seperti untuk pesta

atau rekreasi.

4. Pengeluaran makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan produktivitas

pekerja tidak dimasukkan kedalam balas jasa pekerja.

5. Bila perusahaan/usaha menyediakan dana untuk biaya penggantian obat-obatan,

perawatan, hiburan seperti pemberian tiket bioskop yang biasanya sudah diatur

dalam peraturan kesejahteraan pekerja, maka pengeluaran tersebut digolongkan

ke dalam balas jasa pekerja.

Balas jasa pekerja terdiri dari:

a. Upah/gaji: pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja/karyawan, sebelum

dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah

dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji

walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan. Upah/gaji yang sudah

seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan tetap dimasukkan di rincian

upah/gaji.

b. Upah lembur: upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang

bekerja di luar jam kerja biasa.

c. Hadiah, bonus dan sejenisnya: pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang

dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi

pekerja/karyawan kepada perusahaan.

Hadiah: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan

kepada pekerja/karyawan, biasanya karena prestasi pekerja/karyawan kepada

perusahaan.

Bonus: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan

kepada pekerja/karyawan, karena perusahaan mengalami keuntungan, biasanya

diberikan pada akhir tahun.

d. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya: iuran yang disetorkan

kepada badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun bagi pekerja/karyawan sebagai peserta.

Asuransi tenaga kerja: pengeluaran perusahaan yang dibayarkan secara teratur

kepada yayasan/badan yang menangani masalah asuransi tenaga kerja atas


nama pekerja/karyawan, yang terdiri dari:

1. Asuransi kesehatan: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur

kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas

nama pekerja/karyawan.

2. Asuransi kecelakaan: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur

kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas

nama pekerja/karyawan.

3. Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada

yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama

pekerja/karyawan.

Rincian 6: Balas jasa untuk pekerja tidak tetap. Cukup jelas.

Rincian 7: Balas jasa untuk pekerja asing. Cukup jelas.

Rincian 8: Total balas jasa.

Total balas jasa = rincian 5.f kolom (4) + rincian 6 + rincian 7.a + rincian 7.b.

3.3.1.4. BLOK IV: INVESTASI, KENDALA, DAN PROSPEK USAHA

Blok ini untuk mengetahui struktur permodalan, kondisi perusahaan/usaha jika

dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu, dan kendala-kendala yang dialami

pengusaha, serta prospek perusahaan/usaha ke depan.

Rincian 1.a: Status penanaman modal.

Status permodalan: permodalan utama yang diperoleh perusahaan pada

waktu pendirian dan berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemahaman tentang PMDN dan PMA

sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMDN apabila

perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM bahwa usahanya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan

penanaman modal dalam negeri yang berlaku.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMA apabila

perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden melalui BKPM

bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan


serta persyaratan penanaman modal asing yang berlaku.

3. Non Fasilitas

Suatu perusahaan yang status permodalannya dikelompokkan dalam kategori ini

apabila permodalan perusahaan dalam rangka usahanya tidak mendapat fasilitas

dari BKPM atau BKPMD.

Catatan:

Perusahaan dalam kategori ini dapat terdiri dari:

a. Perusahaan yang belum/tidak pernah mengajukan permohonan tentang

fasilitas permodalannya kepada BKPM atau kepada presiden.

b. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan tentang fasilitas

permodalannya tetapi belum disetujui oleh presiden atau oleh BKPM (masih

dalam proses).

Rincian 1.b: Jika rincian 1.a berkode 2 (PMA) negara utama penanam modal.

Cukup jelas.

Rincian 2.a: Persentase permodalan.

Sumber modal suatu perusahaan terdiri dari modal yang berasal dari:

a. Pemerintah Pusat adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN). Contoh: Modal perusahaan yang berasal dari BUMN.

b. Pemerintah Daerah adalah modal perusahaan yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh: Modal perusahaan yang

berasal dari BUMD.

c. Swasta Nasional adalah modal perusahaan berasal dari Badan Usaha Swasta

Nasional dan atau warga negara Indonesia. Contoh: Modal perusahaan yang

berasal dari Bank swasta nasional

d. Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah asing, warga

negara asing dan atau pihak asing.

Rincian 2.b: Apakah ada kepemilikan saham/modal asing secara individual ≥ 10%?

Cukup jelas.

Rincian 2.c: Apakah perusahaan memiliki penyertaan modal di perusahaan luar

negeri ≥ 10 % dari aset yang dimiliki? Cukup jelas.

Rincian 3.a: Apakah ada pekerja di perusahaan ini yang pernah mengikuti

bimbingan dan pelatihan? Cukup jelas.


Rincian 3.b: Jika ”ada”, bimbingan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh:

Cukup jelas.

Rincian 3.c: Jenis bimbingan dan pelatihan yang diikuti:

Pelatihan manajerial: jenis pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan,

pengelolaan usaha secara umum.

Pelatihan ketrampilan/teknik produksi: jenis pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan/ketrampilan dalam teknik produksi.

Pelatihan pemasaran: jenis pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang

pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara

melakukan penjualan dan promosi.

Pelatihan lainnya: pelatihan selain yang disebutkan diatas.

Rincian 4.a: Apakah perusahaan ini menjual jasa kepada perusahaan/perorangan

bukan penduduk Indonesia? Cukup jelas.

Rincian 4.b: Apakah perusahaan ini membeli jasa dari perusahaan/perorangan

bukan penduduk Indonesia? Cukup jelas.

Rincian 5: Apakah perusahaan memiliki aset di luar negeri? Cukup jelas.

3.3.1.5. BLOK VII: CATATAN

Blok ini digunakan untuk memberikan catatan mengenai isian-isian daftar.

Berikan catatan catatan jika diperlukan dengan singkat dan jelas. Blok ini sama dengan

Blok X pada kuesioner Dana Pensiun.

3.3.1.6. BLOK VIII: PENGESAHAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui bahwa jawaban yang diberikan dalam

daftar diketahui oleh yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Dilengkapi

dengan nama, jabatan dan tanda tangan responden (yang memberi jawaban) serta cap

perusahaan. Hal ini berguna sekali jika dibutuhkan adanya kunjungan ulang. Blok ini

sama dengan Blok XI pada kuesioner Dana Pensiun.

3.3.1.7. BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS

Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang

melakukan pencacahan maupun pengawasan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Blok ini

sama dengan Blok XII pada kuesioner Dana Pensiun.


3.3.2. PERTANYAAN MODUL

Pertanyaan modul secara umum membedakan jenis perusahaan/usaha pada

usaha lembaga keuangan menjadi 3 (tiga) blok pertanyaan yaitu:

1. Blok II : Keterangan Usaha

2. Blok V : Laporan Laba/Rugi Tahun 2011-2012

3. Blok VI : Neraca per 31 Desember Tahun 2011 dan 2012

Pertanyaan modul jenis perusahaan Dana Pensiun dibedakan pada 6 (enam) blok

pertanyaan, yaitu:

1. Blok II : Keterangan Usaha (mulai dari rincian 4)

2. Blok V : Laporan Aktiva Bersih Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 2011 dan

2012

3. Blok VI : Laporan Perubahan Aktiva Bersih Dana Pensiun Tahun 2011-2012

4. Blok VII : Perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun Tahun 2011-2012

5. Blok VIII : Neraca Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 2011 dan 2012

6. Blok IX : Laporan Arus Kas Dana Pensiun Tahun 2011-2012

3.3.2.1. PERBANKAN KONVENSIONAL

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit baik

untuk keperluan pembiayaan usaha atau untuk konsumsi dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat.

BLOK II: KETERANGAN USAHA

Rincian 4: Jenis Bank.

Jenis bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum: perusahaan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana

masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan serta menyalurkan kembali

dananya dalam bentuk kredit, selain itu juga memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Termasuk dalam bank umum ini adalah semua jenis bank, baik bank

devisa maupun non devisa, yang menpunyai badan hukum persero, perusahaan

daerah, koperasi, dan perseroan terbatas.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR): perusahaan atau usaha perbankan yang hanya

menerima simpanan dalam bentuk tabungan serta memberikan kredit berskala

kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang

umumnya bersifat lokal, dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Bentuk badan hukum BPR adalah perusahaan daerah, koperasi,

perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.


Jika rincian 4 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 5 (Khusus

Kelompok Bank Umum), tetapi jika rincian 4 berkode 2 pertanyaan

dilanjutkan ke rincian 6 (Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat).

Rincian 5: Khusus Kelompok Bank Umum.

Rincian ini terisi jika rincian 4 berkode 1. Pilihlah salah satu kode yang sesuai

dengan keadaan responden.

Bank Pemerintah/BUMN/Persero: Bank Milik Negara yang sebagian besar

sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh pemerintah. Contoh: Bank Nasional

Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BNI), Bank Mandiri.

Bank Pembangunan Daerah: bank yang didirikan dengan undang-undang

tersendiri yaitu UU No. 13 tahun 1962 dan harus berbadan hukum Perusahaan

Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang ditetapkan

berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Contoh: Bank Jabar, Bank DKI,

Bank Nagari.

Bank Campuran: bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank

umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau

badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia,

dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contoh: Bank

Finconesia, Bank Merincorp, Bank Multicor .

Bank Asing: bank umum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh asing. Contoh:

Bank ABN AMRO, Citybank, Hongkong Shanghai Bank Corp. (HSBC).

Bank Swasta Nasional Devisa: bank yang seluruh sahamnya dimiliki swasta

nasional yang dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan transaksi dengan

valuta asing. Contoh: Bank Central Asia (BCA), Bank Lippo.

Bank Swasta Nasional Non Devisa: bank yang seluruh sahamnya dimiliki swasta

nasional yang dalam melakukan kegiatannya tidak dapat melakukan transaksi

dengan valuta asing. Contoh: Bank Indomonex, Bank Yudha Bhakti, Bank

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

Rincian 6: Khusus Kantor Pusat / Induk.

Tuliskan banyaknya Kantor Cabang yang dimiliki oleh Kantor Pusat/Induk.

Kantor Cabang: unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan

semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri,

tetapi dalam mengatur usahanya itu tunduk pada segala ketentuan yang

diberlakukan oleh kantor pusat bank tersebut.

Kantor Cabang Pembantu: kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan

usahanya membantu kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang


jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya.

Kantor Kas / Unit Pembantu: kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan

kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut

melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM): merupakan salah satu perangkat perbankan

elektronis yang kegiatannya meliputi pelayanan kas atau non kas yang dilakukan

dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam

maupun di luar kantor bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain

penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan,

transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi

rekening nasabah.

Rincian 7: Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat.

Rincian ini terisi jika rincian 4 berkode 2. Pilihlah salah satu kode yang sesuai

dengan keadaan responden.

BPR (Pakto 27): BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Kep. Menteri

Keuangan No.1064/KMK.OO/1988 dan didirikan setelah tanggal 27 Oktober 1988,

contoh: PT. BPR Binadana Makmur, PT. BPR Pijer Podi Kekelengen, PT. BPR

Prima Mertoyudan Sejahtera.

Bank Karya Produksi Desa (BKPD): Lembaga Non Badan Kredit Desa (BKD)

milik Pemerintah Daerah dan terdapat di Jawa Barat, contoh: PD BPR BKPD

Manonjaya, PD BPR BKPD Cidahu, PD BPR BKPD Kadipaten.

BPR eks Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP): BPR yang baru memperoleh

izin usaha atas dasar Kep. Menteri Keuangan dan telah berdiri sebelum 27

oktober 1988 dalam bentuk LDKP, contoh: PD BPR LPK Cibitung, PD BPR LKP

Aikmel, PD BPR BKK Purworejo.

Bank Pasar: bank yang wilayah usahanya terbatas pada suatu pasar/lingkungan

tertentu dengan menerima simpanan dan memberikan kredit uang kepada

pedagang, contoh: PD Bank Pasar Arjawinangun, PT Bank Pasar Gunung

Merbabu, PD BPR BAPAS 69.

LDKP: BPR yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan

Gubernur masing-masing provinsi seperti LKP (Lembaga Kredit Pedesaan) di

Jawa Barat, BKK (Badan Kredit Kecamatan) di Jawa Tengah, BUKP (Badan

Usaha Kredit Pedesaan) di Yogyakarta, KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) di

Jawa Timur, contoh: LKURK Karangmojo, BUKP Kecamatan Wates.

Bank Desa: badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi

wilayah desa yang bersangkutan dan umumnya hanya melayani kegiatan kredit

dalam bentuk uang bagi penduduk desa yang bersangkutan, contoh: Bank Desa


Bancangan, BKD Gebang.

Lumbung Desa: badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi

wilayah desa yang bersangkutan dan umumnya hanya melayani kredit dalam

bentuk makanan pokok, seperti padi, jagung dan lainnya bagi penduduk desa

setempat. Namun ada pula sebagian lumbung desa yang memberi kredit dalam

bentuk uang, contoh: Lumbung Desa Sambit, Lumbung Desa Kaliwungu Lor.

Rincian 8: Jenis Produk Usaha Jasa Moneter

Tuliskan banyaknya nasabah dan nilai dari jenis produk usaha jasa moneter.

a) Usaha Simpanan

Simpanan: dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian

penyimpanan.

1) Giro: simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat

pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau

dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.

2) Tabungan: simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

3) Deposito: simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah penyimpan

dengan bank yang bersangkutan.

b) Usaha Jasa

1) Jumlah pemegang kartu ATM: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai

pengguna kartu ATM.

2) Jumlah pemegang kartu kredit: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai

pengguna kartu kredit.

c) Usaha Kredit

Jumlah peminjam (debitur): banyaknya nasabah yang menerima kredit atau

pinjaman.

Rincian 9: Penyaluran Kredit.

Tuliskan jumlah nasabah dari setiap jenis kredit yang disalurkan dan nilai

(dalam juta rupiah) dari setiap jenis kredit yang disalurkan.

Kredit Modal Kerja: kredit yang diberikan untuk membiayai kelancaran kegiatan

usaha nasabah.

Kredit Investasi: adalah kredit yang diberikan untuk melakukan penanaman


modal yang biasanya jangka panjang dengan maksud memperoleh keuntungan.

Kredit Konsumsi: kredit yang diberikan untuk membiayai pengadaan barang-

barang serta jasa-jasa (penggunaan akhir).

Rincian 10: Ikhtisar Keuangan

Adalah ringkasan keuangan yang berasal dari laporan Laba/Rugi dan Neraca

yang meliputi:

a. Total Aset

b. Total Aktiva Produktif

Aktiva Produktif meliputi penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga,

penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya yang dapat menghasilkan

pendapatan bagi bank.

c. Total Ekuitas

d. Pendapatan Bunga

e. Beban Bunga

f. Pendapatan Operasional (termasuk Pendapatan Bunga)

g. Beban Operasional (termasuk Beban Bunga)

h. Laba Sebelum Pajak

i. Laba Setelah Pajak

Rincian 11 : Rasio Keuangan

Rasio keuangan bank meliputi:

a. Permodalan

CAR: Perbandingan antara Modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

b. Kualitas Aktiva

NPL: Perbandingan antara Kredit dalam Kualitas yang Kurang Lancar, Diragukan,

dan Macet dengan Total Kredit.

c. Rentabilitas

ROA: Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset.

ROE: Perbandingan antara Laba Setelah Pajak dengan Total Ekuitas.

NIM: Perbandingan antara Pendapatan Bunga Bersih dengan Rata-Rata Aktiva

Produktif.

BOPO: Perbandingan antara Total Beban Operasional dengan Total Pendapatan

Operasional.

d. Likuiditas

LDR: Perbandingan antara Kredit yang Diberikan dengan Dana Pihak Ketiga yang

dihimpun bank.


BLOK V : LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2011-2012

Yang dimasukkan ke dalam daftar rincian laba-rugi adalah angka-angka

kumulatif sejak awal tahun buku bank sampai dengan tanggal akhir bulan laporan

yang bersangkutan.

A. PENDAPATAN OPERASIONAL

Rincian 1: Pendapatan bunga.

a. Pendapatan bunga: pendapatan bunga baik dari pinjaman yang diberikan

maupun simpanan yang dimiliki, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, Call

Money dan surat-surat pengakuan hutang lainnya dalam bentuk rupiah dan valuta

asing.

b. Pendapatan provisi dan komisi atas kredit: pendapatan berupa provisi dan

komisi akibat dari transaksi atau pemberian kredit.

Rincian 2: Provisi dan komisi lainnya.

Pendapatan berupa provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan

transaksi pemberian kredit.

Rincian 3: Laba atas kenaikan nilai surat berharga.

Keuntungan dari kenaikan nilai surat berharga di pasar modal.

Rincian 4: Laba selisih kurs. Cukup jelas.

Rincian 5: Lain-lain. Cukup jelas.

B. BEBAN OPERASIONAL.

Rincian 1: Beban bunga.

a. Beban bunga: biaya bunga dalam rupiah dan valas seperti pada tabungan, giro,

simpanan berjangka dan lainnya.

b. Provisi dan komisi: biaya yang dikeluarkan bank untuk komisi, provisi, fee akibat

dari transaksi atau penerimaan pinjaman.

Rincian 2: Beban penyisihan penghapusan aset produktif.

Adalah beban penghapusan yang diperhitungkan atas aset produktif. Aset

produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat

berharga, obligasi pemerintah, tagihan derivatif, pinjaman/pembiayaan yang

diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham, serta komitmen dan kontinjensi


yang berisiko kredit.

Rincian 3: Beban tenaga kerja.

Adalah gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada direksi

dan karyawan baik tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi pajak penghasilan

dan potongan-potongan lain, termasuk pula honor komisaris, upah lembur dan

perawatan kesehatan.

BIAYA TENAGA KERJA PADA RINCIAN B.3 KOLOM (3) = BIAYA

BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 4: Beban umum dan administrasi.

Beban umum dan administrasi adalah berbagai beban yang timbul untuk

mendukung kegiatan operasional bank. Beban umum dan administrasi meliputi

biaya sewa, perbaikan dan pemeliharaan, persediaan kantor, listrik dan air,

transportasi, peneltian dan pengembangan, teknologi informasi, dan komunikasi,

depresiasi (penyusutan), amortisasi, dan beban lain-lain.

Rincian 5: Rugi atas penjualan surat-surat berharga. Cukup jelas.

Rincian 6: Lain-lain. Cukup jelas.

C. LABA (RUGI) OPERASIONAL

Hasil pengurangan antara Rincian A dengan Rincian B.

D. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Rincian 1: Pendapatan non operasional.

Pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada rincian A 1 - 5.

Rincian 2: Beban non operasional.

Beban non operasional yang tidak termasuk pada rincian B 1 - 6.

E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DAN HAK MINORITAS

Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah jumlah laba/rugi sebelum dikurangi

taksiran pajak penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.


F. PAJAK PENGHASILAN

Jumlah taksiran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh bank.

G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS

Jumlah laba (rugi) setelah memperhitungkan pajak penghasilan tetapi belum dikurangi

dengan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.

H. HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN

Bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik

seara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.

I. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Jumlah laba (rugi) setelah memperhitungkan pajak penghasilan dan hak minoritas anak

atas laba bersih anak perusahaan.

J. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN

Saldo laba (rugi) pada awal tahun buku yang bersangkutan.

K. DIVIDEN

Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan

proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan

kepada para pemegang saham.

L. LAINNYA

Jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya;

dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang

maupun ikatan tertentu.

M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN. Cukup Jelas.

BLOK VI: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012

Neraca (Balance Sheet): laporan sistematis tentang harta (aset), hutang

serta modal suatu perusahaan dengan tujuan menunjukkan posisi keuangan suatu

perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada penutupan buku di akhir

tahun kalender atau tahun fiskal.

ASET

Rincian 1: Kas.

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing,


yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian kas adalah

termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang

masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Sementara

itu, pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang

diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coin).

Rincian 2: Giro pada Bank Indonesia.

Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah

maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Rincian 3: Giro pada bank lain.

Simpanan pada bank lain, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing,

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat

perintah pembayaran atau pemindahbukuan.

Rincian 4: Penempatan pada Bank Indonesia.

Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan/tagihan bank baik

dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia.

Jenis penempatan pada Bank Indonesia meliputi:

a) Fine Tune Operation (FTO) yaitu transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka

(OPT) untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI

apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka

pendek dengan waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

b) Fasbi (Fasilitas Diskonto Bank Indonesia) yaitu Fasilitas penempatan dana rupiah

bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dengan

jangka waktu tertentu, dan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

c) Lainnya, yaitu selain jenis diatas dan memenuhi kriteria penempatan pada Bank

Indonesia.

Rincian 5: Penempatan pada bank lain.

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik

bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan

kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang

kelancaran transaksi antar-bank maupun sebagai secondary reserve dengan

maksud untuk memperoleh penghasilan.


Jenis penempatan pada bank lain meliputi interbank call money, tabungan,

deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, setoran

jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, dana pelunasan obligasi, serta

lainnya yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain.

Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank

lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan

nilai.

Rincian 6: Efek-efek.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi,

tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka,

dan setiap derivatif dari efek.

Rincian 7: Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo).

Efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga bukan

bank yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan harga yang

telah disepakati pada awal transaksi.

Rincian 8: Tagihan derivatif.

Tagihan atas potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi

derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif

pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari

transaksi spot yang masih berjalan.

Rincian 9: Kredit yang diberikan.

Semua realisasi pemberian kredit oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank,

termasuk kredit kepada pegawai bank sendiri.

Rincian 10: Tagihan akseptasi.

Akseptasi: janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan

tanda tangan dalam surat wesel; akseptasi harus dinyatakan dengan kata ”akseptasi”

atau dengan cara lain yang sama maksudnya; tanda tangan saja dan pihak tertarik

dibubuhkan pada halaman muka, surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi;

apabila telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promes, yang berarti dapat

diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo.

Tagihan akseptasi: tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan

terhadap wesel berjangka.


Rincian 11: Obligasi pemerintah.

Yaitu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah dan

dibeli atau dimiliki bank pelapor.

Rincian 12: Penyertaan saham.

Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik

dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga

keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk

diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal

sementara.

Penyertaan saham disajikan sebesar biaya perolehan, harga wajar melalui

ekuitas atau metode ekuitas setelah dikurangi dengan cadangan kerugian

penurunan nilai.

Rincian 13: Aset tetap dan akumulasi penyusutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,

untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu

aset selama umur manfaatnya.

Aset tetap disajikan sebesar julmah tercatat (carrying amount), yaitu nilai yang

disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi

rugi penurunan nilai.

Rincian 14: Aset pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan

terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan

b) sisa kompensasi kerugian.

Rincian 15: Biaya dibayar dimuka.

Biaya-biaya berjangka waktu kurang dari satu tahun yang telah dibayarkan

oleh bank pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.

Rincian 16: Aset lain-lain.

Saldo rekening aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan

ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d 15.


KEWAJIBAN DAN EKUITAS

A. KEWAJIBAN

Rincian 1: Kewajiban segera.

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya

wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian

yang ditetapkan sebelumnya. Contoh: kiriman uang, deposito yang sudah jatuh

tempo tetapi belum diambil nasabah.

Rincian 2: Simpanan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank)

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk-bentuk simpanan

berupa:

a) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan

pemindahbukuan.

b) Tabungan adalah simpanan-simpanan dalam rupiah dari pihak ketiga bukan bank

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang

disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat

dipersamakan dengan itu.

c) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

d) Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti

penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

e) Lainnya: bentuk yang dipersamakan dengan bentuk simpanan.

Rincian 3: Simpanan dari bank lain.

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik di

dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk giro, tabungan, interbank call

money, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis.

Rincian 4: Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah surat pengakuan utang

jangka pendek dan jangka panjang yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga

bukan bank yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan

harga yang telah disepakati pada awal transaksi.

Rincian 5: Kewajiban derivatif.


Kewajiban derivatif adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian

berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan

selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada

tanggal laporan.

Rincian 6: Kewajiban akseptasi. Cukup jelas.

Rincian 7: Surat berharga yang diterbitkan.

Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap

derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang yang

diterbitkan oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank.

Rincian 8: Pinjaman yang diterima.

Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank

Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan

simpanan dari masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini.

Rincian 9: Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat

tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

Rincian 10: Kewajiban pajak tangguhan.

Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak

penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya

perbedaan temporer kena pajak.

Rincian 11: Beban yang masih harus dibayar.

Semua beban dalam rupiah yang secara efektif telah menjadi kewajiban

bank dan dapat ditagih oleh pemiliknya.

Rincian 12: Kewajiban lain-lain.

Saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau

digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s/d. 11.

Rincian 13: Pinjaman subordinasi.

Adalah pinjaman dari Bank Indonesia sebagai tambahan modal kerja Bank.


B. HAK MINORITAS

Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan

yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk

perusahaan. Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi

sejak tanggal penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan.

C. EKUITAS

Rincian 1: Modal saham.

Modal saham terdiri dari modal dasar dan modal disetor.

Modal dasar: seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.

Modal disetor: modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang

dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Rincian 2: Tambahan modal disetor.

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal,

seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga

lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan

modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah

yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs

modal disetor (untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta

pendiriannya), kompensasi berbasis saham, modal sumbangan, dan lain

sebagainya.

Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga

saham yang melebihi nilai nominalnya.

Disagio: selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pada saat

penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Rincian 3: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang timbul

dari proses penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di

luar negeri yang termasuk dalam kriteria entitas asing.

Rincian 4: Selisih penilaian kembali aset tetap.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap

dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo

laba dengan nama akun “Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap”.


Rincian 5: Laba (rugi) yg belum direalisasi dari surat berharga. Cukup jelas.

Rincian 6: Pendapatan komprehensif lainnya.

Pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian

(termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi.

Termasuk dalam pendapatan komprehensif lain adalah:

a) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset

keuangan dalam kelompok tersedia dijual;

b) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung

nilai atas arus kas (cash flow hedge), dan transaksi lindung nilai atas investasi

neto (net investment hegde).

Rincian 7: Saldo laba (rugi).

Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah

memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu, serta

tidak dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) para pemegang saham.

SALDO LABA (RUGI) PADA BLOK VI.2 RINCIAN C.7 =

SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN PADA BLOK V RINCIAN M

UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012

TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3.3.2.2. PERBANKAN SYARIAH


Rincian 4: Jenis Bank.

Bank Syariah: kegiatan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana

masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat

Islam, serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit.

Contoh: PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri.


BPR Syariah: kegiatan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk

tabungan syirkah serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada

masyarakat dengan mengikuti syariat Islam.

Contoh: PT. BPRS Artha Fisabilillah, PT. BPRS Artha Surya Barokah.

Rincian 5: Khusus Kantor Pusat/Induk.

Tuliskan banyaknya Kantor Cabang yang dimiliki oleh Kantor Pusat/Induk.

Kantor Cabang: unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan

semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri,

tetapi dalam mengatur usahanya itu tunduk pada segala ketentuan yang

diberlakukan oleh kantor pusat bank tersebut.

Kantor Cabang Pembantu: kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan

usahanya membantu kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang

jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya.

Kantor Kas/Unit Pembantu: kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan

kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut

melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM): merupakan salah satu perangkat perbankan

elektronis yang kegiatannya meliputi pelayanan kas atau non kas yang dilakukan

dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam

maupun di luar kantor bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain

penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan,

transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi

rekening nasabah.

Rincian 6: Jenis produk Bank Syariah.

Tuliskan banyaknya nasabah dan nilai dari jenis produk bank.

Rincian 6.a: Usaha Pendanaan.

Pendanaan: dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian

penyimpanan.

Simpanan terdiri dari:

1) Giro: Simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan

perintah pemindahbukuan.

2) Tabungan: Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan

akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah


yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat

lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Deposito: Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan

bank syariah.

Rincian 6.b: Usaha Jasa.

Jumlah pemegang kartu ATM: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai

pengguna kartu ATM.

Rincian 6.c: Usaha Pembiayaan

Pembiayaan: penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Mudharabah: pembiayaan kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik,

shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak

kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana

dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan

dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah

kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau

menyalahi perjanjian.

2) Murabahah: Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai

keuntungan yang disepakati.

3) Istishna’: Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan

atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’).

4) Musyarakah: Pembiayaan kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu

usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,

sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

5) Salam: Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan

pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang

disepakati.

6) Pembiayaan Qardh: Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan

bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang

telah disepakati.


7) Pembiayaan Rahn: pembiayaan yang menggunakan prinsip gadai syariah.

Rincian 7: Ikhtisar Keuangan

Adalah ringkasan keuangan yang berasal dari laporan Laba/Rugi dan Neraca

yang meliputi:

a. Total Aset

b. Total Aktiva Produktif

Aktiva Produktif meliputi penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat

berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya yang dapat

menghasilkan pendapatan bagi bank.

c. Total Ekuitas

d. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib

e. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

f. Pendapatan Operasional (termasuk Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank

Sebagai Mudharib)

g. Beban Operasional (termasuk Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah

Temporer)

h. Laba Sebelum Pajak

i. Laba Setelah Pajak

Rincian 8: Rasio Keuangan

Rasio keuangan bank meliputi:

a. Permodalan

CAR: Perbandingan antara Modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

b. Kualitas Aktiva

NPF: Perbandingan antara Pembiayaan yang Bermasalah dengan Total Pembiayaan.

c. Rentabilitas

ROA: Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset.

ROE: Perbandingan antara Laba Setelah Pajak dengan Total Ekuitas.

BOPO: Perbandingan antara Total Beban Operasional dengan Total Pendapatan

Operasional.

d. Likuiditas

FDR: Perbandingan antara Pembiayaan yang Diberikan dengan Dana Pihak

Ketiga yang dihimpun bank.

BLOK V: LAPORAN LABA RUGI BANK SYARIAH TAHUN 2011-2012


Rincian 1: Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dari jual beli,


sewa, dan bagi hasil.

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib meliputi

pendapatan dari:

a) Jual beli: murabahah, salam, dan istishna.

b) Sewa: ijarah.

c) Bagi hasil: mudharabah dan musyarakah.

Rincian 2: Pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank

Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan

pendapatan bagi hasil surat berharga syariah.

Rincian 3: Pendapatan imbalan jasa perbankan.

Pendapatan dari administrasi, provisi, dan komisi dari usaha pembiayaan

maupun non pembiayaan, termasuk juga pendapatan usaha lainnya.

Rincian 4: Pendapatan imbalan investasi terikat.

Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi

terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai agen investasi

berdasarkan akad mudharabah muqayyadah. Bank mendapatkan imbalan berupa

fee atas penyaluran dana tersebut.

Rincian 5: Lainnya. Cukup jelas.

B. BEBAN OPERASIONAL

Rincian 1: Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer.

Dana syirkah temporer: dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas

syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai

dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana,

dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal

dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat

dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan,

entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau

kekurangan dana tersebut. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip

mudharabah mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank.

Rincian 2: Beban tenaga kerja. Cukup jelas.


BIAYA TENAGA KERJA PADA RINCIAN B.2 KOLOM (3) = BIAYA BALAS

JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 3: Umum dan administrasi.

Beban umum dan administrasi meliputi administrasi pembiayaan, pendapatan

administrasi giro, tabungan, dan kartu, pendapatan transaksi valuta asing, provisi

dan komisi dari pembiayaan dan non pembiayaan, dan lain-lain.

Rincian 4: Beban penyusutan dan amortisasi.

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan alokasi jumlah suatu aset yang

dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Meliputi penyusutan

aset tetap dan inventaris, aset tidak berwujud, serta penyisihan (pembalikan)

kerugian aset produktif.

Rincian 5: Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

Kewajiban komitmen dan kontinjensi terdiri dari kewajiban komitmen lain-lain

dan kewajiban kontinjensi berupa penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi.

Penyisihan kerugian kewajiban komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun

”Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi”.

Rincian 6: Lainnya. Cukup Jelas.

C. LABA (RUGI) OPERASIONAL

Pengurangan antara pendapatan operasional (A) dengan beban operasional (B).

D. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Rincian 1: Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada rincian A.1 – A.5.

Rincian 2: Beban non operasional

Beban non operasional yang tidak termasuk pada rincian B.1 – B.6.

E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DAN HAK MINORITAS

Laba (rugi) perusahaan sebelum memperhitungkan pajak penghasilan dan hak

minoritas atas laba bersih anak perusahaan.



Jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh bank.

G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS

Laba (rugi) perusahaan setelah memperhitungkan pajak penghasilan tetapi belum

memperhitungkan hak minoritas anak perusahaan.

H. HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN





I. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Laba bersih yang diperoleh selama periode berjalan setelah dikurangi dengan pajak

penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.

J. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN

Kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik

perusahaan/para pemegang saham.

K. DIVIDEN




L. LAINNYA

Jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya;

dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang

maupun ikatan tertentu.

M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN

Hasil pengurangan (laba (rugi) tahun berjalan + saldo laba (rugi) awal tahun) dengan

(dividen + pos lainnya).

BLOK V: NERACA BANK SYARIAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012


ASET

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh

perusahaan.

Rincian 1: Kas.

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing,

yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian kas adalah

termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang

masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Sementara

itu, pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang

diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coin).

Rincian 2: Giro pada Bank Indonesia.

Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah

maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia. Giro, termasuk giro pada Bank

Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum dan escrow

account untuk tujuan tertentu.

Rincian 3: Giro pada bank lain.

Simpanan pada bank lain, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing,

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat

perintah pembayaran atau pemindahbukuan.

Rincian 4: Penempatan pada Bank Indonesia.

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia

Syariah yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti

penitipan dana berjangka pendek.

Rincian 5: Penempatan pada bank lain.

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lainnya

yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka

mudharabah, investasi mudharabah, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya

berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo

penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Rincian 6: Efek-efek.


Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip

syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara

lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya

berdasarkan prinsip syariah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan

dari akun efek-efek.

Rincian 7: Piutang.

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan Murabahah, Istishna,

dan Salam, termasuk piutang dari sewa (ijarah). Piutang disajikan sebesar nilai

bersih yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 8: Pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu. Meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada

pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan

menggunakan bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net

revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan misbah yang telah

disepakati sebelumnya.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik modal dana/modal untuk

mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan

pembagian keuntungan berdasarkan misbah yang telah disepakati sebelumnya,

sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian

dana/modal masing-masing.

Pembiayaan dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo

penyisihan kerugian.

Rincian 9: Pinjaman qardh.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak

meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam

jangka waktu tertentu. Qardh meliputi hawalah dan rahn.

Rincian 10: Persediaan.

Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien.

Rincian 11: Tagihan dan kewajiban akseptasi. Cukup jelas.

Rincian 12: Aset yang diperoleh untuk ijarah.


Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan obyek sewa

(ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan. Obyek sewa dalam transaksi ijarah

disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan obyek sewa

dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang

diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai buku dikurangi dengan akumulasi

penyusutan.

Rincian 13: Aset istishna dalam penyelesaian.

Aset istishna dalam penyelesaian adalah aset istishna yang masih dalam

proses pembuatan.





diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal

sementara.

Penyertaan saham disajikan sebesar biaya perolehan, harga wajar melalui ekuitas

atau metode ekuitas setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Rincian 15: Aset tetap dan akumulasi penyusutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan

b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu

aset selama umur manfaatnya. Aset tetap disajikan sebesar jumlah tercatat

(carrying amount), yaitu nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.


Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan

terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan

b) sisa kompensasi kerugian.

Rincian 17: Biaya dibayar dimuka.


Biaya-biaya berjangka waktu kurang dari satu tahun yang telah dibayarkan

oleh bank pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.

Rincian 18: Aset Lainnya. Cukup jelas.

KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS

A. KEWAJIBAN

Rincian 1: Kewajiban segera.

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya

wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian

yang ditetapkan sebelumnya. Contoh: kiriman uang, deposito yang sudah jatuh

tempo tetapi belum diambil nasabah.

Rincian 2: Bagi hasil yang belum dibagikan.

Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan bagi hasil yang belum dibagikan

oleh bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang

telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

Rincian 3: Simpanan.

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro wadiah dan

tabungan wadiah.

a. Giro wadiah: titipan dana dari pihak ketiga yang akan mendapatkan bonus

berdasarkan kebijaksanaan bank. Giro wadiah dapat digunakan sebagai instrumen

pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro.

b. Tabungan wadiah: dinyatakan sebesar titipan di bank.

Rincian 4: Simpanan dari bank lain.

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain dalam

bentuk giro wadiah, tabungan wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar

Bank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank

kepada bank lain. Simpanan dana pihak lain mendapatkan imbalan bagi hasil dari

pendapatan bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan

dan disetujui sebelumnya.

Rincian 5: Kewajiban pada bank lain.

Kewajiban pada bank lain meliputi kewajiban ATM Bersama dan kewajiban

ATM Prima.



Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap

derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang yang

diterbitkan oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank.

Rincian 7: Hutang pajak. Cukup jelas.

Rincian 8: Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat

tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.


Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank

Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan

simpanan dari masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini.

Rincian 10: Kewajiban lainnya. Cukup jelas.

Rincian 11: Pinjaman Subordinasi.

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman dari Bank Indonesia sebagai

tambahan modal kerja bank.

B. DANA SYIRKAH TEMPORER (DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT)

Dana syirkah temporer: Dana yang diterima oleh bank syariah dimana bank syariah

mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan

kebijakan bank syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan

keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah

temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur

kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, bank syariah

tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana

tersebut.

Rincian 1: Dana syirkah temporer dari bukan bank.

a) Simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan

bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui

sebelumnya.


b) Deposito dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan


sebelumnya.

Rincian 2: Dana syirkah temporer dari bank.

a) Simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan


sebelumnya.

b) Deposito dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan


sebelumnya.

C. HAK MINORITAS





D. EKUITAS

Rincian 1: Modal saham.

Modal saham terdiri dari modal dasar dan modal disetor.

Modal dasar: seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.

Modal disetor: modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang

dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Rincian 2: Tambahan modal disetor.

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal,

seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga

lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan

modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah

yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs

modal disetor (untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta

pendiriannya), kompensasi berbasis saham, modal sumbangan, dan lain

sebagainya.

Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga

saham yang melebihi nilai nominalnya.

Disagio: selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pada saat

penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.


Rincian 3: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang timbul

dari proses penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di

luar negeri yang termasuk dalam kriteria entitas asing.

Rincian 4: Selisih penilaian kembali aset tetap.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap

dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo

laba dengan nama akun “Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap”.

Rincian 5: Laba (rugi) yg belum direalisasi dari surat berharga. Cukup jelas.

Rincian 6: Pendapatan komprehensif lainnya.

Pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian

(termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi.

Termasuk dalam pendapatan komprehensif lain adalah:

a) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset

keuangan dalam kelompok tersedia dijual;

b) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung

nilai atas arus kas (cash flow hedge), dan transaksi lindung nilai atas investasi

neto (net investment hegde).


Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah

memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu, serta

tidak dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) para pemegang saham.

SALDO LABA (RUGI) PADA BLOK V.2 RINCIAN D.7 =

SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN PADA BLOK IV RINCIAN M

UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012

TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN,


DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS

3.3.2.3 PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah usaha

sewa guna usaha, usaha kartu kredit, usaha anjak piutang dan usaha pembiayaan

konsumen, sedangkan jenis perusahaan pembiayaan modal ventura hanya satu kegiatan

saja, yaitu memberikan modal pada pasangan usahanya.


Rincian 4: Jenis Perusahaan

a) Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital): badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan

pasangan usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu (maksimal 10

tahun). Perusahaan Modal Ventura terlibat secara tidak langsung dalam aspek-

aspek manajemen, administrasi, pemasaran yang tujuannya untuk

mengembangkan PPU. Contoh: Bahana Artha Ventura, Sarana Jateng Ventura.

b) Perusahaan Pembiayaan (Multifinance): badan usaha di luar bank yang

melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Kegiatan ini terdiri dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan

pembiayaan konsumen. Contoh: PT. Astra Auto Finance, Exim SB Leasing, PT.

Dinner Jaya Indonesia Internasional.

Jika rincian 4 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 5 s/d 7 (Khusus

Perusahaan Modal Ventura), tetapi jika rincian 4 berkode 2 pertanyaan

dilanjutkan ke rincian 8 s/d 12 (Khusus Perusahaan Pembiayaan).

KHUSUS PERUSAHAAN MODAL VENTURA ( VENTURE CAPITAL )

Rincian 5: Upaya sosialisasi yang telah dilaksanakan perusahaan melalui :

Kode 1 Asosiasi Pengusaha, misal: KADIN.

Kode 2 Iklan melalui media cetak, misal: koran, majalah, brosur.

Kode 4 Iklan melalui media elektronik, misal: radio, televisi.

Kode 8 Kantor pemerintah (dinas terkait), misal: Dinas Perindustrian, Dinas

Perdagangan.

Kode 16 Lainnya, yaitu selain media sosialisasi yang disebutkan di atas.


Rincian 6: Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) menurut jenis pembiayaan

dan nilai penyertaan modal.

Perusahaan Pasangan Usaha: perusahaan yang memperoleh pembiayaan

dalam bentuk penyertaan modal sebagai mitra usaha dari perusahaan modal

ventura.

Nilai Penyertaan Modal: nilai penyertaan modal perusahaan modal ventura yang

diserahkan kepada pasangan usahanya.

Penyertaan Saham Langsung: bentuk penyertaan pada pasangan usaha yang

berupa saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk

Perseroan Terbatas.

Obligasi Konversi: pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan

kedalam saham biasa perusahaan. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan

berbentuk Perseroan Terbatas.

Pola Bagi Hasil: jenis pembiayaan yang dilakukan dengan perusahaan selain PT

atau belum berbadan hukum berdasarkan Profit Sharing.

Rincian 7: Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) menurut sektor ekonomi dan

nilai penyertaan modal. Cukup jelas.

JUMLAH ISIAN PADA KOLOM (2) DAN KOLOM (3) RINCIAN 6.d =

JUMLAH ISIAN PADA KOLOM (2) DAN KOLOM (3) RINCIAN 7.k

KHUSUS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Rincian 8: Jenis usaha perusahaan pembiayaan.

Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing): badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara

Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh penyewa guna

usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara

berkala. Contoh: Exim SB Leasing.

Operating Lease: kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak

mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.

Finance Lease: kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha pada

akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha

berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Perusahaan Anjak Piutang (Factoring): badan usaha yang melakukan kegiatan

pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan


piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan

dalam atau luar negeri. Contoh: Niaga Factoring.

Perusahaan Usaha Kartu Kredit (Credit Card): badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa pemegang kartu kredit.

Contoh: PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance): badan usaha yang

melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan

kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/berkala oleh

konsumen. Contoh: Adira Dinamika Finance.

Jika rincian 8 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 9 (Khusus

Perusahaan Sewa Guna Usaha), jika berkode 2 pertanyaan dilanjutkan ke

rincian 10 (Khusus Perusahaan Anjak Piutang), jika berkode 4 pertanyaan

dilanjutkan ke rincian 11 (Khusus Perusahaan Kartu Kredit), dan jika berkode

8 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 12 (Khusus Perusahaan Pembiayaan

Konsumen).

Jika rincian 5 kode yang dilingkari lebih dari satu, maka pertanyaan

dilanjutkan ke rincian yang bersesuaian.

Rincian 9: Kegiatan Sewa Guna Usaha.

Rincian 9.a: Jumlah dan nilai sewa guna usaha (Leasing) selama tahun 2012.

Jumlah kontrak, nilai kontrak, nilai perolehan barang modal, nilai

pembiayaan, nilai sisa serta nilai simpanan jaminan pada tempat yang tersedia.

Kontrak: perjanjian sewa guna usaha atas pemakaian suatu barang modal yang

disewa guna usahakan. Kontrak ini dibuat antara penyewa (lessee) dengan

perusahaan sewa guna usaha (lessor) selama periode tertentu.

Nilai Kontrak: nilai pembiayaan suatu barang modal yang disewagunausahakan,

ditambah dengan besarnya bunga selama periode kontrak.

Nilai Perolehan Barang Modal: nilai pembelian barang modal yang

disewagunausahakan, termasuk biaya tambahan yang dikenakan atas barang

tersebut, seperti premi asuransi dan biaya materai.

Nilai Pembiayaan: jumlah nilai perolehan barang modal setelah dikurangi dengan

besarnya uang muka yang dibayar oleh pihak penyewa guna usaha.

Nilai Sisa: nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha dari suatu

barang yang disewakan.

Nilai Simpanan Jaminan: jumlah uang yang diterima oleh lessor dari lessee pada


awal sewa guna usaha sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran sewa guna

usaha.

Rincian 9.b: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut sektor ekonomi selama tahun

2012.

Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut sektor ekonomi.

Rincian 9.c: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut wilayah penggunaan barang

modal selama tahun 2012.

Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut wilayah penggunaan

barang modal.

Rincian 9.d: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut jenis barang modal selama

tahun 2012.

Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut jenis barang modal.

ISIAN RINCIAN 9.b, 9.c, DAN 9.d (BARIS JUMLAH) =

BESARNYA NILAI KONTRAK YANG TERDAPAT PADA RINCIAN 9.a.2).

Rincian 10 : Kegiatan Anjak Piutang (Factoring) selama tahun 2012.

Rincian 10.a: Jumlah klien anjak piutang.

Banyaknya klien anjak piutang yang diklasifikasikan sebagai klien with

recourse dan without recourse baik perorangan maupun perusahaan.

Klien: pihak yang menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang.

Transaksi yang terjadi antara perusahaan anjak piutang dengan pihak klien dapat

dilakukan dengan dua cara, yaitu:

With Recourse: transaksi factoring jika terjadi tagihan macet maka risiko tagihan

tetap pada pihak klien.

Without Recourse: transaksi factoring jika terjadi tagihan macet maka

perusahaan factoring mengambil alih risiko tagihan macet tersebut.

Rincian 10.b: Jumlah customers anjak piutang.

Customers anjak piutang: pihak yang mempunyai hutang kepada klien, dimana

sebelumnya customer mengadakan transaksi pembelian barang dan jasa dengan

sistem kredit kepada pihak klien.


Rincian 10.c: Nilai pengalihan piutang.

Adalah nilai hutang yang harus ditagih perusahaan factoring kepada

customers.

Rincian 10.d: Nilai pembiayaan anjak piutang.

Adalah nilai pembelian piutang yang telah disetujui kedua belah pihak

antara klien dan perusahaan factoring yang dinyatakan dalam suatu perjanjian

kontrak. Nilai pembiayaan umumnya lebih kecil dari nilai piutang yang dialihkan,

karena diperhitungkan faktor bunga dan risiko kelancaran pembayaran.

Rincian 11: Kegiatan kartu kredit (Credit Card) selama tahun 2012.

Rincian 11.a: Jumlah kartu kredit yang dikeluarkan.

Isikan banyaknya kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan ini baik untuk

perorangan maupun perusahaan.

Kartu Kredit: suatu fasilitas kredit yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit Kartu

Kredit (issuer), kepada pemegang kartu kredit (card holder), sehingga pemegang

kartu tersebut bisa menggunakan sebagai alat bayar atas transaksi di tempat-

tempat penerima pembayaran dengan kartu kredit (merchant).

Rincian 11.b: Jumlah kartu kredit yang digunakan.

Kartu kredit yang digunakan: kartu yang selama tahun 2012 pernah/aktif

digunakan untuk melakukan transaksi.

Rincian 11.c: Nilai pembiayaan kartu kredit.

Pembiayaan kartu kredit: banyaknya nilai pembiayaan kartu kredit yang

dibayar oleh perusahaan penerbit kartu kredit (issuer) kepada perusahaan

penerima pembayaran dengan kartu kredit (merchant), setelah dikurangi dengan

potongan harga atau komisi yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak

perusahaan penerima pembayaran dan penerbit kartu kredit.

Rincian 11.d: Nilai pelunasan oleh pemegang kartu kredit.

Adalah nilai pelunasan pembayaran pihak pemegang kartu kredit kepada

pihak perusahaan penerbit kartu kredit.

Rincian 12: Kegiatan pembiayaan konsumen selama tahun 2012.


Rincian 12.a: Jumlah kontrak pembiayaan konsumen.

Kontrak pembiayaan konsumen: banyaknya kontrak yang telah

ditandatangani atas persetujuan bersama antara perusahaan pembiayaan

konsumen dengan konsumer perorangan/ perusahaan.

Rincian 12.b: Nilai pembiayaan konsumen.

Adalah nilai pembelian barang dari dealer setelah dikurangi dengan uang

muka dari konsumer.

Rincian 12.c: Nilai kontrak pembiayaan konsumen.

Adalah nilai pembiayaan ditambah dengan nilai bunga selama periode

kontrak.

Rincian 12.d: Nilai penjualan barang sitaan.

Adalah hasil penjualan barang sitaan yang terjadi karena kemacetan

pembayaran angsuran.

BLOK V.1: LAPORAN LABA/RUGI PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA

KONVENSIONAL TAHUN 2011 – 2012

A. PENDAPATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Rincian 1: Sewa Guna Usaha.

Pendapatan dari kegiatan sewa guna usaha.

Rincian 1.a: Dengan hak opsi (finance lease).

Pendapatan dari pembiayaan neto sewa guna usaha dengan hak opsi

perusahaan pembiayaan selama tahun berjalan.

Rincian 1.b: Tanpa hak opsi (operating lease).

Pendapatan perusahaan pembiayaan dari penanaman neto sewa guna

usaha tanpa hak opsi selama tahun berjalan.

Rincian 2: Anjak Piutang.

Pendapatan dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau

pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu

perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Rincian 2.a: Diskonto.


Diskonto dari pembelian dan/atau pengalihan piutang dari transaksi

perdagangan dalam dan luar negeri.

Rincian 2.b: Fee.

Pendapatan dari kegiatan pembiayaan anjak piutang selain dari diskonto

anjak piutang, antara lain biaya penatausahaan, biaya administrasi, dan denda

keterlambatan.

Rincian 3: Kartu kredit.

Pendapatan dari kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa

dengan menggunakan kartu kredit.

Rincian 3.a: Bunga.

Pendapatan bunga atau tunggakan atau sisa tagihan yang sudah jatuh

tempo kepada pemegang kartu kredit.

Rincian 3.b: Fee

Pendapatan dari iuran/uang pangkal kartu utama dan kartu tambahan.

Rincian 3.c: Komisi/diskon.

Pendapatan dari pengurangan harga atas tagihan pedagang (merchant).

Rincian 3.d: Administrasi.

Pendapatan dari penggunaan fasilitas atau biaya yang dibebankan kepada

pemegang kartu kredit, misalnya biaya pengambilan tunai, biaya administrasi

keterlambatan membayar, dan biaya atas pemakaian yang melebihi batas yang

diperkenankan.

Rincian 4: Pembiayaan Konsumen.

Pendapatan dari kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan

konsumen.

Rincian 4.a: Bunga.

Pendapatan bunga atas kegiatan pembiayaan pengadaan barang

konsumen.

Rincian 4.b: Administrasi.

Pendapatan yang diterima dari kegiatan pembiayaan konsumen selain


bunga.

Rincian 5: Pendapatan dari penyaluran pembiayaan.

Jumlah fee yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan bersama dari porsi

bank atau perusahaan pembiayaan lainnya sampai dengan tanggal laporan.

B. PENDAPATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Rincian 1: Pendapatan penyertaan saham langsung.

Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan saham pada perusahan

pasangan usahanya.

Penyertaan saham langsung: bentuk penyertaan pada pasangan usaha yang

berupa saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk

Perseroan Terbatas.

Rincian 2: Pendapatan obligasi konversi.

Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan obligasi konversi pada

perusahan pasangan usahanya.

Rincian 3: Pendapatan bagi hasil (partisipasi terbatas).

Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan modal pada perusahan

pasangan usahanya

Pola bagi hasil: jenis pembiayaan yang dilakukan dengan perusahaan selain PT

atau belum berbadan hukum berdasarkan Profit Sharing.

C. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan non operasional perusahaan.

Rincian 1: Pendapatan bunga/jasa giro.

Pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah dan valuta asing dari penanaman-

penanaman yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pelapor dalam bentuk

aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank.

Rincian 2: Pendapatan non operasional lainnya.

Pendapatan non operasional selain pendapatan bunga dan jasa giro. Subpos

ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan

administrasi serta bunga yang tidak berasal dari nasabah, pelanggan atau klien

perusahaan, penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya serta pendapatan

lain yang tidak berasal dari kegiatan investasi utama.


D. BEBAN OPERASIONAL

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan.

Rincian 1: Bunga.

Biaya bunga atas pinjaman yang diterima.

Rincian 2: Premi swap.

Biaya yang dibayarkan dalam rangka transaksi swap.

Rincian 3: Premi asuransi.

Biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya

pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

Rincian 4: Tenaga kerja. Cukup jelas.

BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN D.4 KOLOM (3) =

BIAYA BALAS JASA PEKERJA PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 5: Penghapusan/penyusutan.

Rincian 5.a : Aset produktif.

Biaya pembentukan cadangan penghapusan aset produktif, untuk kegiatan

(Anjak piutang, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen) atau kegiatan Modal

Ventura.

Rincian 5.b: Aset tetap yang disewagunausahakan.

Adalah biaya penyusutan atas aset tetap yang disewagunausahakan.

Rincian 5.c: Aset tetap dan inventaris.

Adalah biaya penyusutan atas aset tetap dan inventaris.

Rincian 6: Sewa.

Biaya sewa bangunan dan alat kerja, misalnya sewa kantor, sewa rumah,

sewa alat-alat dan sewa lainnya.


Rincian 7: Pemeliharaan dan perbaikan.

Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap, inventaris kantor, dan

lain-lain.

Rincian 8: Barang dan jasa.

Biaya pemakaian barang/jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, alat tulis

kantor.

Rincian 9: Lainnya.

Biaya operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke

dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 8 di atas, antara lain biaya-biaya yang

dibayar dimuka.

E. BEBAN NON OPERASIONAL

Beban selain kegiatan utama, seperti biaya konsultan, rugi selisih kurs.

F. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

Hasil pengurangan antara (rincian A + B + C) dengan (rincian D + E).

G. PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Adalah taksiran pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba tahun

berjalan.

H. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Laba (rugi) bersih perusahaan selama satu periode setelah memperhitungkan pajak

penghasilan.

I. LABA DITAHAN AWAL PERIODE

Laba ditahan awal periode: kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak

dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham.

J. DIVIDEN




K. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE


Laba ditahan akhir periode: hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah

pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden (H + I - J).

LABA DITAHAN AKHIR PERIODE TAHUN 2011 [ BLOK V RINCIAN K

KOLOM (2) ] = LABA DITAHAN AWAL PERIODE TAHUN 2012

[ BLOK V RINCIAN I KOLOM (3)]

BLOK V.2: LAPORAN LABA RUGI PEMBIAYAAN SYARIAH TAHUN 2011-2012


Rincian 1: Ijarah.

Adalah sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat

yang terikait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa’d untuk memindahkan

kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada penyewa (musta’jir) pada saat tertentu.

Rincian 1.a: Pendapatan Sewa Ijarah.

Pendapatan sewa yang diterima oleh pihak yang menyewakan dari sewa

ijarah biasa.

Rincian 1.b: Pendapatan Sewa Ijarah Muntahiyah Bi-Tamlik.


ijarah dengan akad ijarah muntahiyah bi-tamlik.

Rincian 1.c: Pendapatan Sewa Ijarah Musyarakah Muntanaqisah.


ijarah dengan akad ijarah musyarakah muntanaqisah.

Rincian 1.d: Administrasi.

Pendapatan yang diterima dari kegiatan sewa ijarah selain imbalan atas

objek sewa yang disewakannya.

Rincian 2: Hiwalah.

Adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk

pengalihan piutang maupun utang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari

satu entitas kepada entitas lain.


Rincian 2.a: Administrasi.

Pendapatan yang diterima dari administrasi transaksi hiwalah.

Rincian 3: Murabahah.

Adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan

ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya

perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Rincian 3.a: Pendapatan margin murabahah.

Pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga jual murabahah dengan

harga pokok murabahah.


Pendapatan yang diterima dari transaksi murabahah selain pendapatan

margin murabahah.

Rincian 4: Istishna’.

Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan

(pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).

Rincian 4.a: Pendapatan margin istishna’.

Selisih antara harga yang disepakati antara al-mustasni dan al-shani dengan

harga pokok pesanan.


Pendapatan yang diterima dari transaksi istishna’ selain pendapatan margin

istishna’.

Rincian 5: Pendapatan fee dari penyaluran pembiayaan bersama.

Jumlah fee yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan bersama dari porsi bank

atau perusahaan pembiayaan lainnya sampai dengan tanggal laporan.

Rincian 6: Pendapatan operasional lainnya.

Rincian 6.a: Pendapatan dari penyertaan.

Pendapatan yang berasal dari penyertaan saham pada perusahaan atau

lembaga keuangan lainnya.


Rincian 6.b: Pendapatan dari investasi efek syariah.

Pendapatan yang berasal dari investasi perusahan dalam bentuk efek-efek

atau surat berharga syariah.

Rincian 6.c: Lainnya. Cukup jelas.

B. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Rincian 1: Keuntungan pelepasan aset ijarah.

Selisih lebih antara harga jual dan jumlah tercatat aset ijarah.

Rincian 2: Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris.

Selisih lebih antara harga jual dan jumlah tercatat aset tetap dan inventaris.

Rincian 3: Selisih kurs. Cukup jelas.

Rincian 4: Lainnya.

Pendapatan non operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau

digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 3 di atas.

C. BEBAN OPERASIONAL

Rincian 1: Biaya perbaikan aset ijarah

Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset ijarah atau aset yang

disewagunausahakan.

Rincian 2: Premi asuransi

Biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya

pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.


BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN C.3 KOLOM (3) =

BIAYA BALAS JASA PEKERJA PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 4: Penghapusan/penyusutan.

Rincian 4.a: Piutang Murabahah.


Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang

murabahah.

Rincian 4.b: Piutang Istishna’.

Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang istishna’.

Rincian 4c: Piutang Salam.

Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang salam.

Rincian 4.d: Piutang Hiwalah.

Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang hiwalah.

Rincian 4.e: Aset Ijarah.

Biaya penyusutan atas aset ijarah atau aset yang disewagunausahakan.

Rincian 4.f: Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Biaya penyusutan atas aset ijarah muntahiyah bittamlik.

Rincian 4.g: Aset Ijarah Musyarakah Muntanaqisah.

Biaya penyusutan atas aset ijarah musyarakah muntanaqisah.

Rincian 4.h: Aset Tetap dan Inventaris.

Biaya penyusutan atas aset tetap dan inventaris.

Rincian 5: Biaya sewa.

Biaya sewa bangunan dan alat kerja, misalnya sewa kantor, sewa rumah,

sewa alat-alat dan sewa lainnya.

Rincian 6: Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap dan inventaris.

Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap, inventaris kantor, dan

lain-lain.

Rincian 7: Barang dan jasa.

Biaya pemakaian barang/jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, alat tulis

kantor.

Rincian 8: Lainnya.


Beban operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke

dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 7 di atas.

D. BEBAN NON OPERASIONAL

Rincian 1: Selisih kurs. Cukup jelas.

Rincian 2: Lainnya.

Beban non operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau

digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 di atas.

E. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

Hasil pengurangan antara (rincian A + B) dengan (rincian C + D).


Adalah taksiran pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba tahun

berjalan.

G. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Laba (rugi) bersih perusahaan selama satu periode setelah memperhitungkan pajak

penghasilan.

H. LABA DITAHAN AWAL PERIODE

Laba ditahan awal periode: kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak

dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham.

I. DIVIDEN




J. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE

Laba ditahan akhir periode: hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah

pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden (G + H - I).

LABA DITAHAN AKHIR PERIODE TAHUN 2011 [ BLOK V RINCIAN J

KOLOM (2) ] = LABA DITAHAN AWAL PERIODE TAHUN 2012


[ BLOK V RINCIAN H KOLOM (3)]

BLOK VI.1: NERACA PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL

PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012

ASET

Rincian 1: Kas.

Uang kartal milik perusahaan pembiayaan pelapor berupa uang kertas dan

uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran

yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pos ini adalah uang kertas dan uang

logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta

commemorative coin dan commemorative note.

Rincian 2: Bank.

Semua jenis simpanan perusahaan pembiayaan baik pada bank di Indonesia

maupun bank di luar negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Termasuk

dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk simpanan

lainnya.

Rincian 3: Investasi jangka pendek dalam surat berharga.

Semua surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh perusahaan pembiayaan

pelapor baik berupa surat berharga bentuk utang maupun saham dengan tujuan

untuk diperjualbelikan. Yang dimasukkan ke dalam pos ini antara lain surat-surat

berharga dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara

(SUN), promes, wesel, surat berharga komersial (CPs), obligasi dan saham atau

surat berharga lainnya dengan tujuan untuk diperjualbelikan.

Rincian 4: Piutang pembiayaan.

Semua piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan pembiayaan

yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan

konsumen dicatat sebesar nilai neto.

a) Sewa guna usaha: jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang

terjamin (residual value) dikurangi pendapatan sewa guna usaha yang belum

diakui (unearned lease income), simpanan jaminan (security deposit) dan jumlah

penyisihan piutang sewa guna usaha.


b) Anjak piutang: seluruh pembiayaan anjak piutang baik yang dilakukan dengan

metode without recourse maupun metode with recourse dikurangi jumlah

penyisihan seluruh tagihan anjak piutang.

c) Kartu kredit: jumlah piutang atas pembiayaan untuk membeli barang dan jasa

dengan menggunakan kartu kredit dikurangi penyisihan piutang kartu kredit.

d) Pembiayaan konsumen: jumlah saldo angsuran dari pembiayaan konsumen

yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pelapor dikurangi pendapatan

pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan piutang pembiayaan

konsumen.

Rincian 5: Pembiayaan modal ventura.

Besarnya nilai pembiayaan yang disertakan pada pasangan usahanya.

Rincian 6: Penyertaan modal.

Seluruh penyertaan dalam bentuk saham perusahaan pembiayaan pada

perusahaan sektor keuangan.

Rincian 6.a. Bank.

Penyertaan perusahaan pembiayaan pelapor pada bank.

Rincian 6.b: Perusahaan jasa keuangan lainnya.

Penyertaan perusahaan pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor

keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain perusahaan

pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan

perusahaan sekuritas.

Rincian 7: Investasi jangka panjang dalam surat berharga.

Semua investasi perusahaan pembiayaan pada surat-surat berharga selain

penyertaan dalam bentuk saham, yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh

tempo yang memiliki sisa jatuh tempo lebih dari satu tahun. Nilai surat berharga

tersebut disajikan sebesar biaya perolehan setelah ditambah premi atau dikurangi

diskonto yang belum diamortisasi.

Rincian 8: Akumulasi penyisihan penghapusan aset produktif.

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul

sehubungan dengan penanaman dalam aset produktif. Rincian ini meliputi

penyisihan penghapusan atas aset prokduktif sewa guna usaha lainnya, (Anjak

Piutang, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen, Penyertaan dan Surat-Surat


Berharga Yang Dimiliki).

Rincian 8.a: Sewa guna usaha.

Penyisihan penghapusan sehubungan dengan pembiayaan dalam sewa

guna usaha dalam bentuk finance lease.

Rincian 8.b: Lainnya.

Penyisihan penghapusan sehubungan dengan pembiayaan dalam anjak

piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen, penyertaan, dan surat-surat

berharga yang dimiliki.

Rincian 9: Aset tetap yang disewagunausahakan (operating lease).

Nilai perolehan aset tetap yang disewagunausahakan tanpa hak opsi setelah

dikurangi dengan penyusutan.

Rincian 9.a: Aset tetap yang disewagunausahakan.

Harga perolehan aset tetap.

Rincian 9.b: Akumulasi penyusutan aset tetap yang disewagunausahakan.

Jumlah penyusutan atas aset tetap yang disewagunausahakan secara

operating lease.

Rincian 10: Aset tetap dan inventaris.

Rincian 10.a: Aset tetap dan inventaris.

Nilai perolehan atau nilai revaluasi atas tanah dan gedung, mesin-mesin,

peralatan dan sebagainya yang dimiliki.

Rincian 10.b: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris.

Jumlah penyusutan atas aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal

laporan.


Jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan pembiayaan

pelapor pada tanggal laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku atas

seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary

differences) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat

dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.



Saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah

satu dari pos 1 sampai dengan 11 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar

dimuka.


A. KEWAJIBAN

Rincian 1: Kewajiban yang segera dapat dibayar.

Kewajiban perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang

berjangka waktu tidak lebih dari 15 hari.


Pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan dalam rupiah atau

valuta asing baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Rincian 2.a: Pinjaman dalam negeri.

1) Bank: pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam

rupiah maupun valuta asing, dari bank yang melakukan kegiatan operasional di

Indonesia.

2) Lainnya: pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam

rupiah maupun valuta asing, dari pihak ketiga bukan bank yang beroperasi di

Indonesia.

Rincian 2.b: Pinjaman luar negeri.

1) Bank: pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam

rupiah maupun valuta asing, dari bank yang melakukan kegiatan operasional di

luar Indonesia.

2) Lainnya: pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam

rupiah maupun valuta asing, dari pihak ketiga bukan bank bukan penduduk (non

residen).


Nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan

pembiayaan pelapor, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh

tambahan dana dari masyarakat.

Rincian 4: Utang pajak.


Seluruh kewajiban pajak perusahaan pembiayaan pelapor yang belum dibayar

berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Rincian 5: Kewajiban pajak tangguhan.

Jumlah kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan pembiayaan

pelapor pada tanggal laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku atas

seluruh perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences).

Rincian 6: Pinjaman subordinasi.

Pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat sebagai

berikut:

minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun,

pelunasan sebelum jatuh waktu harus mendapat persetujuan dari Menteri

Keuangan,

hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang

ada,

wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 10 hari setelah

tanggal pinjaman, dan

ada perjanjian tertulis antar perusahaan pembiayaan dengan pemberi pinjaman.


Saldo kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke

dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 6 di atas.

B. EKUITAS

Rincian 1: Modal disetor.

Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pembiayaan.

Rincian 2 : Agio/Disagio.

Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan pembiayaan

pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Disagio: selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah

dari nilai nominalnya.

Rincian 3: Cadangan.

Cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar

dan/atau keputusan rapat pemegang saham.



Saldo laba (rugi) bersih setelah dikurangi pajak dan tidak dibagikan sesuai

dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

SALDO LABA (RUGI) PADA RINCIAN B.4 = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE

PADA BLOK IV RINCIAN K UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012


BLOK VI.2: NERACA PEMBIAYAAN SYARIAH PER 31 DESEMBER

TAHUN 2011 DAN 2012

ASET

Rincian 1: Kas.

Uang kartal milik perusahaan pembiayaan pelapor berupa uang kertas dan

uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran

yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pos ini adalah uang kertas dan uang

logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta

commemorative coin dan commemorative note.

Rincian 2: Bank.

Penanaman dana bank pada bank yang beroperasi dengan menggunakan

prinsip syariah berupa deposito berjangka mudharabah, investasi mudharabah,

dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi

dengan penyisihan kerugian.

Rincian 3: Efek syariah yang dimiliki.

Efek syariah yang dimiliki berupa surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip

syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara

lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya

berdasarkan prinsip syariah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan

dari akun efek-efek.


Rincian 4: Piutang.

Rincian 4.a: Piutang murabahah – neto.

Piutang yang timbul akibat transaksi murabahah yang dilakukan secara

tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus

pada waktu tertentu. Piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 4.b: Piutang istishna' – neto

Piutang yang timbul akibat transaksi istishna’ yang dilakukan secara

tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus

pada waktu tertentu. Piutang istishna’ dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 4.c: Piutang salam – neto

Piutang yang timbul akibat transaksi salam yang dilakukan secara tangguh,

yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu

tertentu. Piutang salam dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu

saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 4.d: Piutang hiwalah – neto

Piutang yang timbul akibat transaksi hiwalah yang dilakukan secara tangguh,

yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu

tertentu. Piutang istishna’ dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu

saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 5: Ijarah.

Adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu

tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah).

Rincian 5.a: Aset ijarah.

Nilai perolehan aset ijarah setelah dikurangi dengan penyusutan.

Rincian 5.b: Aset ijarah muntahiyah bi-tamlik.

Nilai perolehan aset ijarah muntahiyah bi-tamlik setelah dikurangi dengan

penyusutan.


Rincian 5.c: Aset ijarah musyarakah muntanaqisah.

Nilai perolehan aset ijarah musyarakah muntanaqisah setelah dikurangi

dengan penyusutan.

Rincian 6: Penyertaan.




diperjualbelikan.

Rincian 7: Aset istishna' dalam penyelesaian.

Aset istishna dalam penyelesaian adalah aset istishna yang masih dalam

proses pembuatan.

Rincian 8: Persediaan.

Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien.

Rincian 9: Aset tetap dan inventaris.

Rincian 9.a: Aset tetap dan inventaris.

Harga perolehan atau nilai revaluasi atas tanah dan gedung, mesin-mesin,

peralatan dan sebagainya yang dimiliki.

Rincian 9.b: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris.

Jumlah penyusutan atas aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal

laporan.


Saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah

satu dari pos 1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar

dimuka.


A. KEWAJIBAN

Rincian 1: Kewajiban yang segera dapat dibayar.


Kewajiban perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang

berjangka waktu tidak lebih dari 15 hari.

Rincian 2: Uang muka pembiayaan.

Rincian 2.a: Murabahah.

Bukti komitmen transaksi murabahah sebelum akad disepakati.

Rincian 2.b: Istishna’.

Bukti komitmen transaksi istishna’ sebelum akad disepakati.

Rincian 2.c: Lainnya.

Bukti komitmen transaksi selain transaksi murabahah dan istishna’.

Rincian 3: Aset istishna' yang terutang (akan diserahkan). Cukup jelas.

Rincian 4: Pendanaan.

Rincian 4.a: Pendanaan mudharabah.

Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah)

sebagai pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau perusahaan

pembiayaan) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Rincian 4.b: Pendanaan musyarakah. Cukup jelas.

Rincian 4.c: Fasilitas pendanaan murabahah. Cukup jelas.

Rincian 4.d: Ijarah sukuk.

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah di mana satu

pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak

manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang

disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Rincian 4.e: Pendanaan lain berbasis syariah. Cukup jelas.



Saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau

digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d. 4.

B. EKUITAS

Rincian 1: Modal disetor.

Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pembiayaan.

Rincian 2: Agio (disagio).

Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan pembiayaan

pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Disagio: selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah

dari nilai nominalnya.


Cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau

keputusan rapat pemegang saham.


Saldo laba (rugi) bersih setelah dikurangi pajak dan tidak dibagikan sesuai dengan

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

SALDO LABA (RUGI) PADA RINCIAN B.4 = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE

PADA BLOK IV RINCIAN J UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012

3.3.2.4. PERUSAHAAN PENUNJANG PASAR MODAL

Blok II: KETERANGAN USAHA

Rincian 4: Jenis usaha pasar modal.

Bursa Efek: suatu tempat yang diorganisir dan digunakan untuk

menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek. Di



Indonesia hanya ada 1 bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia.

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP): lembaga yang menyelenggarakan jasa

kliring dan peminjaman penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan

efisien.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP): lembaga yang menyediakan

fasilitas kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan

efisien.

Perusahaan Efek: perusahaan yang telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM

untuk menjalankan satu atau beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pasar

modal yaitu dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara

pedagang efek dan/atau manajer investasi.

Biro Administrasi Efek (BAE): lembaga yang berdasarkan kontrak dengan

emiten, secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer,

dan pencatatan pembayaran deviden, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau

laporan tahunan untuk emiten.

A1. KHUSUS BURSA EFEK

Rincian 5: Nilai transaksi efek selama tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 6: Volume transaksi efek selama tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 7: Frekuensi transaksi efek selama tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 8: Jumlah emiten baru selama tahun 2012.

Emiten: pihak yang melakukan penawaran efek untuk dijual atau diperdagangkan

di pasar modal.

Rincian 9: Jumlah emiten seluruhnya akhir tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 10: Jumlah emiten yang mengalami delisting selama tahun 2012.

Delisting: emiten yang tidak tercatat lagi di bursa efek

Rincian 11: Jumlah anggota bursa akhir tahun 2012.

Anggota bursa efek: perantara efek yang telah memperoleh ijin usaha dari

BAPEPAM dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana

bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.


A2. KHUSUS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN (LKP)

Rincian 12: Jumlah perusahaan yang menggunakan jasa LKP akhir tahun 2012.

Perusahaan pengguna jasa LKP terdiri dari Perusahaan Efek dan Kustodian.

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain

yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden dan hak-

hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang

menjadi nasabahnya berdasarkan suatu kontrak.

Rincian 13: Jumlah perusahaan yang gagal bayar selama tahun 2012.

Perusahaan dikatakan gagal bayar apabila pada T+4 s/d pukul 10.00 tidak

dapat menulis kewajiban bayar kepada KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia)

melalui Bank Pembayaran.

Rincian 14: Nilai gagal bayar selama tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 15: Total nilai jaminan yang diserahkan oleh pemakai jasa LKP akhir tahun

2012.

Adalah dana jaminan pengguna jasa LKP.

Rincian 16: Nilai dana jaminan selama tahun 2012. Cukup jelas.

A3. KHUSUS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP)

Rincian 17: Jumlah rekening efek akhir tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 18: Jumlah perusahaan yang menggunakan jasa LPP akhir tahun 2012

Perusahaan pengguna jasa LPP terdiri dari Perusahaan Efek dan Kustodian.

A3. KHUSUS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP)

Rincian 19: Total nilai efek yang disimpan LPP berdasarkan harga beli akhir tahun

2012. Cukup jelas.

Rincian 20: Jumlah perusahaan yang gagal serah efek selama tahun 2012.

Perusahaan dikatakan gagal serah efek apabila sampai dengan waktu yang

ditentukan T+4 s/d pukul 12.00 tidak dapat memenuhi kewajiban serah efeknya

kepada KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) atau LPP.

Rincian 21: Nilai gagal serah efek selama tahun 2012. Cukup jelas.


B. KHUSUS PERUSAHAAN EFEK

PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK (PEE)

Penjamin Emisi Efek (PEE): perusahaan efek yang membuat kontrak dengan emiten

untuk melakukan perantara umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban

untuk membeli sisa efek yang terjual.

Rincian 22: Jumlah investor/pemodal yang berhasil dihimpun PEE selama tahun

2012.

Jika dalam suatu penawaran umum terdapat beberapa perusahaan penjamin

emisi yang tergabung dalam suatu sindikasi maka penawaran tersebut dicatat

pada setiap anggota sindikasi.

Rincian 23: Dana yang berhasil dihimpun PEE untuk emiten selama tahun 2012.

Dana yang berhasil dihimpun: dana yang diperoleh penjamin emisi dari

penawaran umum efek pada pasar perdana.

PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PEDAGANG EFEK (PPE)

Perantara Pedagang Efek (PPE): perusahaan efek yang telah memperoleh ijin untuk

melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.

Rincian 24: Nilai transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2012.

Nilai transaksi yang dilayani: Seluruh nilai transaksi PPE baik transaksi jual

maupun beli atas permintaan investor (tidak termasuk transaksi investor PPE itu

sendiri).

Rincian 25: Volume transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 26: Frekuensi transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2012. Cukup jelas.

PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI (MI)

Manajer Investasi (MI): perusahaan efek yang telah memperoleh ijin untuk melakukan

kegiatan usaha mengelola portofolio efek.

Rincian 27: Jumlah reksa dana yang dikelola MI (selama tahun 2012).

Reksa dana yang berbentuk perseroan: emiten yang kegiatan usahanya


menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan

saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di

pasar modal.

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: kontrak antara manajer

inventasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana

manajer investasi diberi wewenang mengelola portofolio investasi kolektif dan

bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Rincian 28: Nilai kekayaan yang dikelola MI (akhir tahun 2012).

Nilai penjualan saham/unit penyertaan kepada investor.

C1. KHUSUS WALI AMANAT (TRUSTEE)

Rincian 29: Jumlah emiten yang dilayani Wali Amanat akhir tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 30: Jumlah hutang pokok emiten akhir tahun 2012.

Hutang pokok: dana yang berhasil dihimpun emiten obligasi atau sekuritas kredit

dari investor (kreditur).

Rincian 31: Jumlah bunga yang harus dibayar emiten selama tahun 2012.

Pembayaran atas penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi

atau sekuritas kredit lainnya.

C2. KHUSUS BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)

Rincian 32: Jumlah emiten yang dilayani BAE akhir tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 33: Jumlah investor yang terdaftar pada BAE akhir tahun 2012. Cukup jelas.

Rincian 34: Nilai dividen yang dibayarkan. Cukup jelas.

C3. KHUSUS PEMERINGKAT EFEK

Rincian 35: Jumlah efek yang dilakukan pemeringkatan akhir tahun 2012.

Cukup jelas.

Rincian 36: Nilai efek yang dilakukan pemeringkatan akhir tahun 2012. Cukup jelas.

BLOK IV: LAPORAN LABA (RUGI) 2011-2012

A. PENDAPATAN


Rincian 1: Pendapatan jasa usaha

Semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan utama perusahaan.

Rincian 2: Pendapatan bunga. Cukup jelas.

Rincian 3: Pendapatan deviden. Cukup jelas.

Rincian 4: Laba (rugi) bersih atas perdagangan efek setelah dikurangi penyisihan

penurunan nilai efek (+/-).

Nilai jual portofolio efek milik perusahaan (dikurangi) nilai belinya setelah

dikurangi penyisihan penurunan nilai efek yang telah terjual tersebut.

Rincian 5: Lainnya.

Pendapatan yang tidak termasuk dalam salah satu rincian 1 s.d 3, misalnya

hasil penjualan barang cetakan yang merupakan kelengkapan kegiatan lembaga

pasar modal.

B. BIAYA

Rincian 1: Bunga. Cukup jelas.


BIAYA TENAGA KERJA YANG DIKELUARKAN PADA RINCIAN 2 = BIAYA BALAS

JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA BLOK III RINCIAN 8

Rincian 3: Konsultan.

Biaya atas penggunaan jasa konsultan seperti akuntan publik, penasehat

investasi dan sebagainya.

Rincian 4: Penjaminan emisi dan perdagangan efek.

Biaya yang dikeluarkan karena melakukan kegiatan penjaminan emisi dan

atau perdagangan efek.

Rincian 5: Penyusutan aktiva tetap dan inventaris

Penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap

maupun inventaris.

Rincian 6: Biaya lainnya


Biaya yang tidak termasuk dalam rincian 1 s.d. 5, seperti biaya penerangan,

air, telepon, alat-alat tulis dan sebagainya.

C. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

Jumlah seluruh pendapatan dikurangi dengan jumlah seluruh biaya.

D. PAJAK PENGHASILAN

Pajak atas penghasilan perusahaan yang telah dibayar dan/atau masih terhutang dan

menjadi beban laba/rugi tahun yang bersangkutan.

E. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Nilai laba/rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan.

F. LABA DITAHAN AWAL PERIODE. Cukup jelas.

G. DEVIDEN. Cukup jelas.

H. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE

Hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan

awal periode dikurangi dengan deviden.

BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012

A. AKTIVA

Rincian 1: Kas dan Bank. Cukup jelas.

Rincian 2: Deposito berjangka. Cukup jelas.

Rincian 3: Deposito pada KPEI dan KSEI.

Simpanan pada KPEI dan KSEI Indonesia yang hanya dapat diambil pada

waktu yang telah ditentukan pada saat penyetoran. Digunakan sebagai jaminan

dalam melakukan transaksi efek di Bursa Efek.

Rincian 4: Piutang perusahaan efek.

Piutang pada perusahaan efek lain yang terjadi atas penjualan sejumlah efek

yang sebagian/seluruh pembayarannya belum diterima atau atas pembelian

sejumlah efek yang telah dibayar tetapi sebagian/seluruh efek tersebut belum

diterima.


Rincian 5: Piutang nasabah.

Piutang yang terjadi atas pembelian efek yang dipesan oleh nasabah/investor

tetapi sebagian/seluruh pembayarannya belum diterima perusahaan. Termasuk

fee yang belum dibayar oleh nasabah.

Rincian 6: Piutang lain-lain.

Piutang pada pihak lain selain yang telah disebutkan diatas.

Rincian 7: Portopolio efek.

Kumpulan saham/efek yang diperjual belikan di Bursa Efek.

Rincian 8: Penyisihan penurunan nilai efek.

Amortisasi sesuai dengan penurunan harga pasar dari portopolio efek yang

dimiliki perusahaan.


Pemilikan saham perusahaan lain dalam rangka penyertaan yang tidak

dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam waktu singkat.

Rincian 10: Aktiva tetap dan inventaris (netto). Cukup jelas.

Rincian 11: Rupa-rupa aktiva.

Saldo rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau

digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d. 10

B. PASIVA

Rincian 1: Hutang KPEI dan KSEI.

Kewajiban perusahaan pada KPEI dan KSEI.

Rincian 2: Hutang perusahaan efek.

Hutang yang terjadi atas pembelian efek yang sebagian/seluruhnya belum

dibayar dan/atau atas penjualan efek yang sebagian/seluruhnya belum diserahkan

pada perusahaan efek.

Rincian 3: Hutang nasabah.

Hutang yang terjadi atas penjualan/pembelian efek yang belum dibayarkan


pada nasabah.

Rincian 4: Hutang pajak.

Hutang semua jenis pajak yang belum dibayarkan setelah diperhitungkan

dengan pajak yang telah dibayar dimuka.

Rincian 5: Hutang lain-lain. Cukup jelas.

Rincian 6: Biaya yang masih harus dibayar.

Biaya terhutang yang terjadi karena kegiatan operasional perusahaan

Rincian 7: Rupa-rupa pasiva.

Saldo rekening pasiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan

ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d. 6.

Rincian 8: Modal.

Rincian 8.a: Modal disetor.

Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pasar

modal.

Rincian 8.b: Agio/Disagio. Cukup jelas.

Rincian 8.c: Laba ditahan. Cukup jelas.

3.3.2.5. PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Asuransi atau Pertanggungan: perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jasa Penunjang Asuransi: usaha yang berkaitan dengan perusahaan asuransi. Yang

termasuk dalam jasa penunjang asuransi adalah broker, juru taksir (adjuster), dan


aktuaris.


Rincian 4: Jenis asuransi.

Asuransi Jiwa: asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko

yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang

dipertanggungkan. Contoh: PT. AJB Bumiputera 1912, PT. Astra CMG Life.

Asuransi Non Jiwa diantaranya Asuransi Kerugian, Asuransi Sosial dan

Reasuransi.

Asuransi Kerugian: asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan

risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak

ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi Sosial: asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu

undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi

kesejahteraan masyarakat.

Reasuransi: asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang

terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau

perusahaan asuransi jiwa.

Penilai Kerugian Asuransi (Adjuster): seseorang atau badan usaha independen

yang bertugas memeriksa penyebab, menaksir, dan menghitung kerugian-

kerugian yang diderita tertanggung karena suatu musibah, dan memberikan

pendapat/pandangannya apakah kerugian tersebut disebabkan oleh risiko-risiko

yang dijamin sesuai polis yang dikeluarkan. Contoh: PT. Emcajaya Utama, PT.

Aspac Insurance Adjuster.

Aktuaris: seorang ahli yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk

menentukan atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data

statistik dalam menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa,

dan menentukan besarnya tarif premi. Contoh: PT. Adiprana Daya Aktuaria, PT.

Jasa Aktuaria Hadede Hewitt.

Pialang Asuransi: badan usaha yang memberikan jasa pelaksanaan penutupan

obyek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan

asuransi kerugian sebagai penanggung. Contoh: PT. Buana Jasa Pratama,

PT.Adjastama Agung.

Rincian 5: Tuliskan jumlah kantor yang dipunyai.

Kantor Perwakilan: kantor yang diberi kekuasaan oleh kantor pusat untuk

bertindak atas nama kantor pusat dalam mengkoordinir kantor cabang, dan


merupakan bagian dari kantor pusat.

Kantor Cabang/Cabang Pembantu: unit usaha di bawah kantor pusat yang

menjalankan semua jenis usaha perusahaan dan menyelenggarakan tata

usaha/pembukuan tersendiri, tetapi tetap tunduk pada segala ketentuan yang

dikeluarkan oleh kantor pusatnya.

Kantor Unit Pembantu: unit usaha yang kegiatannya terutama untuk keperluan

unit yang secara struktural berada diatasnya, baik kantor pusat, cabang ataupun

perwakilan.

KHUSUS ASURANSI JIWA

Rincian 6: Jumlah Tertanggung dan Nilai Pertanggungan menurut Jenis Penutupan

tahun 2012.

Nilai Pertanggungan: uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi

kepada tertanggung.

Rincian 7: Pengurangan Tertanggung dan Nilai Klaim menurut Jenis Pengurangan

tahun 2012.

Klaim: uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi/reasuransi kepada

tertanggung.

KHUSUS ASURANSI NON JIWA

Rincian 8: Nilai Premi dan Nilai Klaim menurut Jenis Penutupan tahun 2012.

Nilai premi dan nilai klaim baik yang diterima maupun yang dibayar dari

masing-masing jenis penutupan tahun 2012.

Penutupan Harta Benda: pertanggungan yang menjamin risiko

kerugian/kerusakan atas harta benda.

Penutupan Kendaraan Bermotor: pertanggungan yang menjamin risiko kerugian

/kerusakan pada kendaraan bermotor.

Penutupan Pengangkutan Laut: pertanggungan yang menjamin risiko yang

menimbulkan kerugian/kerusakan pada barang, kecuali disebabkan oleh risiko-

risiko yang tidak ditanggung.

Penutupan Rangka Kapal: pertanggungan yang menjamin risiko

kerugian/kerusakan tubuh kapal dan perlengkapan standar lainnya.

Penutupan Pengangkutan Udara: pertanggungan yang menjamin risiko yang

menimbulkan kerugian/kerusakan pada pesawat terbang, pilot dan awak pesawat

dan penumpang pesawat udara.

Penutupan Kecelakaan Diri dan Kesehatan: pertanggungan yang memberikan


jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh

santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya yang

diakibatkan oleh suatu kecelakaan atau menderita suatu penyakit.

Kecelakaan: benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau

gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang yang

mengakibatkan kematian atau cacat atau luka yang sifat dan tempatnya dapat

ditentukan oleh dokter.

Penutupan kredit dan penjaminan: pertanggungan yang menjamin risiko atas

kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh

kembali kredit tersebut dari nasabah.

Penutupan Rekayasa/Engineering: pertanggungan yang menjamin

kerugian/kerusakan atas mesin-mesin dan konstruksi.

Penutupan Lainnya: pertanggungan yang menjamin kerugian/kerusakan selain

yang disebutkan pada rincian di atas.

KHUSUS AGEN ASURANSI

Rincian 9: Jumlah Nasabah/Perusahaan yang diperoleh menurut Jenis Penutupan

selama tahun 2012.

Penutupan Jiwa/Kematian. Cukup jelas.

Penutupan Kerugian/Kecelakaan. Cukup jelas.

Penutupan Tabungan Hari Tua: pertanggungan yang memberikan jaminan

keuangan bagi peserta bila ia mencapai usia pensiun atau jaminan keuangan bagi

ahli warisnya bila ia meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, atau

meninggal ketika menjalani masa pensiun, atau salah satu keluarganya meninggal

(istri/suami/anak). Jaminan keuangan diberikan sekaligus.

KHUSUS ADJUSTER

Rincian 10: Jumlah Klaim yang dinilai oleh perusahaan penilai kerugian asuransi

menurut Jenis Penutupan tahun 2012.

Peristiwa Kerugian: terjadinya kerugian terhadap obyek asuransi yang

disebabkan antara lain kebakaran, kecelakaan dan kehilangan.

KHUSUS AKTUARIS

Rincian 11: Jumlah perusahaan yang dilayani pada tahun 2012. Cukup jelas.

KHUSUS BROKER ASURANSI/PIALANG ASURANSI

Rincian 12: Besarnya Premi dan Komisi melalui perusahaan pialang asuransi


menurut Jenis Penutupan tahun 2012.

Penutupan yang dilayani perusahaan pialang asuransi: pelaksanaan

penutupan milik tertanggung yang diurus oleh perusahaan pialang untuk di

asuransikan pada perusahaan asuransi atau reasuransi.

BLOK V.1: LAPORAN LABA RUGI ASURANSI KERUGIAN TAHUN 2011-2012

A. PENDAPATAN PREMI NETO

Premi neto: premi bruto dikurangi premi reasuransi dibayar, setelah dikurangi komisi.

Rincian 1: Pendapatan premi bruto.

Pendapatan Premi Bruto: premi penutupan langsung ditambah premi penutupan

tidak langsung, setelah masing-masing dikurangi komisi.

Rincian 2: Premi Reasuransi.

Premi Reasuransi: bagian dari premi bruto yang dibayarkan atau masih

merupakan kewajiban kepada pihak reasuransi.

Rincian 2.a: Premi Reasuransi Dibayar.

Premi Reasuransi Dibayar: premi yang dibayarkan kepada perusahaan

reasuransi.

Rincian 2.b: Komisi Reasuransi Diterima.

Komisi Reasuransi Diterima: komisi yang diterima dari perusahaan reasuransi.

Rincian 3: Penurunan (Kenaikan) Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

(PYBMP).

Bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa

pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.

B. BEBAN KLAIM NETO

Beban Klaim Neto: merupakan hasil penjumlahan beban klaim dengan beban

underwriting lain neto.

Rincian 1: Beban Klaim.

Beban Klaim: ganti rugi kepada tertanggung atau ceding company, sehubungan

dengan telah terjadinya kerugian dalam pertanggungan.


Rincian 1.a: Klaim Bruto.

Klaim Bruto: beban klaim awal yang meliputi klaim disetujui, klaim dalam proses

penyelesaian, dan klaim yang belum dilaporkan sebelum dikurangi klaim dari

perusahaan reasuransi.

Rincian 1.b: Kalim Reasuransi.

Klaim Reasuransi: klaim yang ditanggung perusahaan reasuransi.

Rincian 1.c: Penurunan Estimasi Klaim Retensi Sendiri.

Selisih estimasi kerugian retensi sendiri antara periode tahun berjalan dan

periode tahun lalu.

Rincian 2: Beban Underwriting Lain Neto

Semua beban operasional asuransi yang belum dimasukkan rincian

sebelumnya.

C. HASIL UNDERWRITING

Selisih antara pendapatan operasional asuransi dikurangi dengan beban

operasionalnya.

D. HASIL (BEBAN) INVESTASI

Besarnya pendapatan atau kerugian yang diperoleh perusahaan asuransi karena

menginvestasikan sebagian dana nasabah.

E. BEBAN USAHA

Beban Usaha ini terdiri dari :

Rincian 1: Beban Pemasaran.

Biaya memasarkan produksi baik melalui iklan, operasional pencari nasabah,

dsb.

Rincian 2: Beban Umum.

Biaya langsung operasional perusahaan seperti listrik, air, telepon dan

sebagainya.

Rincian 3: Beban Administrasi.


Biaya untuk aktivitas di bidang jasa pertanggungan.

F. LABA USAHA ASURANSI

Selisih pendapatan premi dengan beban klaim dan biaya operasional dan administrasi

serta biaya tenaga kerja.

G. HASIL (BEBAN) LAIN

Pendapatan (biaya) yang timbul dari aktivitas di luar usaha asuransi/jasa penunjang

asuransi dan investasi.

H. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Seluruh pendapatan perusahaan sebelum dikurangi pajak.

I. PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan yang telah dibayar dan atau masih terhutang dan menjadi beban

laba(rugi) tahun yang bersangkutan.

J. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK

Laba(rugi) tahun berjalan setelah dikurangi pajak penghasilan.

K. DIVIDEN




L. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN

Saldo laba (rugi) awal tahun 2012 sama dengan saldo laba (rugi) akhir tahun

2011.

M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN. Cukup jelas.

BLOK V.2: LAPORAN LABA RUGI ASURANSI JIWA TAHUN 2011-2012

A. PENDAPATAN

Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah

hasil investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain.

Rincian 1: Pendapatan Premi Neto.


Premi neto: pendapatan premi dikurangi premi reasuransi dibayar ditambah

penurunan (kenaikan) CAPYBMP.

Rincian a: Pendapatan Premi. Cukup jelas.

Rincian b: Premi Reasuransi.

Premi reasuransi: bagian dari premi bruto yang dibayarkan atau masih

merupakan kewajiban kepada pihak reasuransi.

Rincian c: Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP.

Bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa

pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.

Rincian 2: Hasil Investasi. Cukup jelas.

Rincian 3: Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya. Cukup jelas.

Rincian 4: Pendapatan Lain. Cukup jelas.

B. BEBAN

Beban merupakan hasil penjumlahan beban asuransi, beban pemasaran, beban

umum dan administrasi dan hasil (beban) lain.

Rincian 1: Beban Asuransi. Cukup jelas.

Rincian 1.1: Beban Klaim dan Manfaat.

Beban klaim: ganti rugi kepada tertanggung atau ceding company, sehubungan

dengan telah terjadinya kerugian dalam pertanggungan.

Rincian a: Klaim dan Manfaat Dibayar. Cukup jelas.

Rincian b: Klaim Reasuransi. Cukup jelas.

Rincian c: Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi.

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi merupakan selisih cadangan premi

tahun/triwulan berjalan dengan cadangan premi tahun/triwulan lalu.

Rincian d: Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim.

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim merupakan selisih cadangan klaim

tahun/triwulan berjalan dengan cadangan klaim tahun/triwulan lalu.

Rincian 1.2: Biaya Akuisisi.

Biaya akuisisi merupakan penjumlahan antara beban komisi tahun pertama,

tahun lanjutan, overriding dan beban lainnya.

Rincian 2: Beban Pemasaran. Cukup jelas.


Rincian 3: Beban Umum dan Administrasi. Cukup jelas.

Rincian 4: Hasil (Beban) Lain. Cukup jelas.

C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Seluruh pendapatan perusahaan dikurangi beban perusahaan sebelum dikurangi

pajak.

D. PAJAK PENGHASILAN


laba/rugi tahun yang bersangkutan.

E. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK

Rincian E = Rincian C – Rincian D

F. DIVIDEN. Cukup jelas.

G. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN

Saldo laba (rugi) awal tahun 2012 sama dengan saldo laba (rugi) akhir tahun

2011.

H. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN

Rincian H = (Rincian E + Rincian G) – Rincian F

BLOK V.3: LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI/

REASURANSI SERTA PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

TAHUN 2011-2012

A. PENDAPATAN

Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah hasil

investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain.

Rincian 1: Pendapatan Jasa Keperantaraan. Cukup jelas.


Rincian 3: Pendapatan Lain-lain. Cukup jelas.

B. BIAYA


Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah hasil

investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain.

Rincian 1: Pendapatan Jasa Keperantaraan. Cukup jelas.


Rincian 3: Pendapatan Lain-lain. Cukup jelas.

BLOK VI.I: NERACA ASURANSI KERUGIAN/JIWA PER 31 DESEMBER 2011 DAN

2012

AKTIVA

A. INVESTASI

Rincian 1: Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito.

Simpanan berjangka atas tunjuk, yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti

simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak

ketiga.

Deposito Berjangka. Cukup jelas.

Sertifikat Deposito: Simpanan berjangka atas tunjuk, yang dikeluarkan oleh bank

sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan

kepada pihak ketiga.

Rincian 2: Saham.

Surat berharga yang menunjukkan kepemilikan pada suatu usaha perseroan.

Rincian 3: Obligasi dan Medium Term Notes.

Instrumen/perangkat perusahaan untuk memperoleh modal dengan cara

berhutang.

Rincian 4: Surat Berharga yang Diterbitkan atau Dijamin oleh Pemerintah atau Bank

Indonesia.

Bentuk penyertaan yang mempunyai pasaran dan dapat diperjual-belikan

dengan segera, dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat, bila terdapat

kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan, tidak dimaksudkan untuk

menguasai perusahaan lain.

Rincian 5: Unit Penyertaan Reksa Dana. Cukup jelas.


Rincian 6: Penyertaan Langsung.

Penyertaaan langsung pada saham perusahaan lain.

Rincian 7: Bangunan, Tanah dengan Bangunan.

Pembelian bangunan, tanah untuk investasi/dijual pada masa yang akan

datang.

Rincian 8: Pinjaman Hipotek.

Seluruh pinjaman perusahaan kepada pemegang hipotek.

Rincian 9: Pinjaman Polis. Cukup jelas.

Rincian 10: Investasi Lain.

Investasi perusahaan selain yang disebutkan di atas seperti SBI, SBPU,

Surat Pengakuan Utang.

B. BUKAN INVESTASI

Rincian 1: Kas dan Bank. Cukup jelas.

Rincian 2: Piutang Premi Penutupan Langsung.

Meliputi tagihan berupa premi kepada tertanggung/agen/broker, dan ceding

company sebagai akibat adanya transaksi perusahaan.

Rincian 3: Piutang Reasuransi.

Meliputi tagihan kepada para reasuradur yang timbul sehubungan dengan

kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi komisi dan klaim

asuransi.

Rincian 4: Piutang Hasil Investasi.

Investasi perusahaan yang sudah jatuh tempo dan belum diterima

pembayarannya.

Rincian 5: Bangunan, Tanah dengan Bangunan.

Aktiva berujud yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan.

Rincian 6: Perangkat Keras Komputer. Cukup jelas.


Rincian 7: Aktiva Tetap Lainnya.

Aktiva tetap selain bangunan dan tanah.

Rincian 8: Aktiva Lain.

Aktiva selain yang disebutkan di atas.

PASIVA

Total pasiva harus sama dengan total aktiva.

A. UTANG

Rincian 1: Utang klaim.

Utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang

diajukan oleh tertanggung/ceding company yang belum dibayar oleh perusahaan.

Rincian 2: Utang reasuransi.

Utang perusahaan kepada pihak reasuradur yang timbul sehubungan dengan

kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi dan klaim.

Rincian 3: Utang komisi.

Utang yang timbul kepada pemberi premi sehubungan terjadinya penutupan

asuransi.

Rincian 4: Utang pajak. Cukup jelas.


Kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak lain.

Rincian 6: Utang lain.

Utang selain yang disebutkan diatas.

B. CADANGAN TEKNIS

Saldo yang disisihkan untuk memperkuat modal perusahaan dan atau untuk tujuan

mengatasi risiko.


Rincian 1: Cadangan Premi. Cukup jelas.

Rincian 2: Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYMBP).

Adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena

masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode.

Rincian 3: Cadangan Klaim. Cukup jelas.

C. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi,

pelunasannya dialakukan setelah pelunasan kewajiban lain.

D. MODAL SENDIRI

Rincian 1: Modal disetor. Cukup jelas.

Rincian 2: Agio saham. Cukup jelas.


Bagian saldo yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

Rincian 4: Kenaikan (penurunan) surat berharga.

Kenaikan atau penurunan nilai surat berharga akibat perubahan harga saham

yang dimiliki.

Rincian 5: Selisih penilaian aktiva tetap.

Selisih antara nilai perkiraan aktiva tetap dengan harga pasar.

Rincian 6: Saldo Laba (Rugi).

Laba yang tercatat setelah dikurangi untuk cadangan.

Saldo laba tahun 2011 harus sama dengan saldo laba akhir tahun 2011

pada blok V.1 atau V.2. Demikian pula untuk tahun 2012, saldo laba

tahun 2012 harus sama dengan saldo laba akhir tahun 2012 pada blok

V.1 atau V.2.

BLOK VI.I: NERACA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI/REASURANSI SERTA

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012


AKTIVA

A. INVESTASI

Rincian 1: Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito. Cukup jelas.

Rincian 2: Saham. Cukup jelas.

Rincian 3: Obligasi dan Medium Term Notes. Cukup jelas.

Rincian4: Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank

Indonesia. Cukup jelas.

Rincian 5 : Unit penyertaan reksadana. Cukup jelas.

Rincian 6: Penyertaan langsung.

Penyertaaan langsung pada saham perusahaan lain.

Rincian 7: Bangunan, tanah dengan bangunan.

Pembelian bangunan, tanah untuk investasi/dijual pada masa yang akan datang.

Rincian 8: Pinjaman hipotik.

Seluruh pinjaman perusahaan kepada pemegang hipotik.

Rincian 9: Pinjaman Polis. Cukup jelas.

Rincian 10: Investasi lain.

Investasi perusahaan selain yang disebutkan di atas seperti SBI, SBPU, Surat

Pengakuan Utang.

B. BUKA INVESTASI

Rincian 1: Kas dan bank. Cukup jelas.

Rincian 2: Tagihan premi. Cukup jelas.

Rincian 3: Tagihan jasa keperantaraan. Cukup jelas.

Rincian 4: Tagihan hasil investasi.


Investasi perusahaan yang sudah jatuh tempo dan belum diterima pembayarannya.

Rincian 5: Aktiva tetap. Cukup jelas.

Rincian 6: Aktiva lain.

Aktiva selain yang disebutkan di atas.

PASIVA

A. UTANG

Rincian 1: Utang klaim.

Utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan

oleh tertanggung/ceding company yang belum dibayar oleh perusahaan.

Rincian 2: Utang reasuransi.

Utang perusahaan kepada pihak reasuradur yang timbul sehubungan dengan

kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi dan klaim.

Rincian 3: Utang komisi.

Utang yang timbul kepada pemberi premi sehubungan terjadinya penutupan asuransi.

Rincian 4: Utang pajak. Cukup jelas.


Kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak lain.

Rincian 6: Utang lain. Utang selain yang disebutkan diatas.

B. MODAL

Cukup jelas.


3.2.2.6. DANA PENSIUN

Saat ini telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin

banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu Dana Pensiun. Bentuk tabungan ini mempunyai

ciri sebagai tabungan jangka panjang, yang tujuannya untuk dinikmati oleh karyawan

setelah yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraan dilakukan dalam suatu program

pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem

pengumpulan dana.


Rincian 4: Jenis Dana Pensiun.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan: Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga

keuangan, baik bank atau perusahaan asuransi jiwa. Contoh: DPLK Indolife

Pensiontama, DPLK Aetna Life Indonesia

Dana Pensiun Pemberi Kerja: Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau

badan yang mempekerjakan karyawan yang menimbulkan kewajiban terhadap

pemberi kerja.

Contoh : Dana Pensiun Perum Perumnas, Dana Pensiun Pfizer Indonesia.

A. KHUSUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Rincian 5: Jenis kegiatan pendiri Dana Pensiun lembaga keuangan.

Perusahaan Perbankan: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui

berbagai macam kredit.

Perusahaan Asuransi Jiwa: perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa

dalam penanggulangan risiko kerugian yang tidak pasti kepada tertanggung

dengan menerima premi asuransi.

Perusahaan Lainnya: perusahaan yang mendirikan dana pensiun jenis lembaga

keuangan jenis lainnya selain yang disebutkan di atas.


Rincian 6: Jumlah pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada dana

pensiun lembaga keuangan tahun 2012.

Pemberi kerja: perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Rincian 7: Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2012.

Jenis kegiatan pendiri. Cukup jelas.

Peserta karyawan perusahaan: orang yang bekerja baik pada instansi

pemerintah ataupun swasta yang ikut dalam program DPLK.

Peserta pekerja mandiri: pekerja yang atas usaha sendiri bukan karyawan dari

suatu badan atau orang yang ikut dalam program DPLK.

Rincian 8: Jumlah penerima manfaat pensiun dana pensiun lembaga keuangan

tahun 2012.

Jenis kegiatan pendiri:

Perusahaan Perbankan: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui

berbagai macam kredit.

Perusahaan Asuransi Jiwa: perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa

dalam penanggulangan risiko kerugian yang tidak pasti kepada tertanggung

dengan menerima premi asuransi.

Perusahaan Lainnya: perusahaan yang mendirikan dana pensiun jenis lembaga

keuangan jenis lainnya selain yang disebutkan di atas.

Penerima manfaat pensiun DPLK: peserta DPLK yang telah menerima pensiun.

Peserta pekerja mandiri: pekerja yang atas usaha sendiri bukan karyawan dari

suatu badan atau orang yang ikut dalam program DPLK.

B. KHUSUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Rincian 9: Jumlah peserta Dana Pensiun pemberi kerja tahun 2012

Program pensiun manfaat pasti: program pensiun yang manfaatnya ditetapkan

dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan

program pensiun iuran pasti.

Program pensiun iuran pasti: program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam

peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya

dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Peserta pendiri: karyawan perusahaan pendiri yang mengikuti program dana


pensiun pemberi kerja.

Pendiri:

Orang atau badan usaha yang membentuk dana pensiun pemberi kerja.

Bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk dana pensiun

lembaga keuangan.

Peserta mitra pendiri: karyawan perusahaan mitra pendiri yang mengikuti

program dana pensiun pemberi kerja.

Mitra pendiri: pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi

kerja pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.

Rincian 10: Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2012.

Penerima manfaat pensiun: banyaknya peserta yang menerima manfaat pensiun

yang dibayar secara berkala pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam

peraturan dana pensiun.

Penerima manfaat pensiun normal: banyaknya penerima manfaat pensiun yang

dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun normal atau

sesudahnya.

Penerima manfaat pensiun dipercepat: banyaknya peserta dana pensiun yang

menerima manfaat pensiun sebelum mencapai waktu usia pensiun normalnya.

Penerima manfaat pensiun cacat: banyaknya peserta dana pensiun yang

menerima manfaat pensiun dikarenakan mengalami cacat.

Penerima manfaat pensiun ditunda: banyaknya penerima manfaat pensiun yang

dibayarkan bila peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal,

yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan

peraturan dana pensiun.

Janda/Duda: istri atau suami yang sah dari peserta atau pensiunan yang

meninggal dunia, yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta

meninggal dunia atau pensiun.

Anak: semua anak yang sah dari peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar

pada dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun.

BLOK V.1: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PER

31 DESEMBER 2011 DAN 20121

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Nilai Wajar)

Rincian 1: Deposito On Call.


Deposito on call merupakan deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-

waktu.

Rincian 2: Deposito Berjangka.

Deposito berjangka merupakan deposito pada bank yang memiliki jangka

waktu jatuh tempo tertentu.

Rincian 3: Sertifikat Deposito.

Sertifikat deposito merupakan deposito pada bank dengan jangka waktu dan

bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.

Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia.


Rincian 6: Obligasi. Cukup jelas.

Rincian 7: Unit Penyertaan Reksadana. Cukup jelas.

Rincian 8: Surat Berharga Pemerintah.

Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga

dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Rincian 9: Unit Penyertaan Investasi Kolektif.

Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan

investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana

yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.

Rincian 10: Penempatan Langsung.

Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang

tidak tercatat di bursa efek.

Rincian 11: Surat Pengakuan Utang.


Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana

pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan

hukum Indonesia.

Rincian 12: Tanah.

Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam

bentuk tanah.

Rincian 13: Bangunan.

Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun

dalam bentuk bangunan.

Rincian 14: Tanah dan Bangunan.

Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana

Pensiun dalam tanah dan bangunan.

Rincian 15: Investasi Lain yang Diperkenankan.

Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung

jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar

yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud

sebagai akun tersendiri.

2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI

Rincian 1: Kas & Bank. Cukup jelas.

Rincian 2: Beban Dibayar di Muka.

Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo

tetapi sudah dilakukan pembayaran.

Rincian 3: Piutang Investasi. Cukup jelas.


Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah

jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.

Rincian 5: Piutang Lain-lain.

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun


piutang yang disebutkan di atas yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

B. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN

Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.

Utang manfaat pensiun jatuh tempo merupakan utang atas manfaat pensiun

yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 2: Utang Investasi.

Utang investasi merupakan utang yang timbul karena pembelian investasi

yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan usaha Dana Pensiun

yang diterima di muka tetapi belum jatuh tempo.

Rincian 4: Beban Yang Masih Harus Dibayar.

Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo

tetapi belum dibayar.

Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.

Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di

luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas,

termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya

penyelenggaraan (fee) yang belum disetorkan ke pendiri.

BLOK V.2: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA ROGRAM

IURAN PASTI/MANFAAT PASTI PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Nilai Wajar)



waktu.




























hukum Indonesia.

Rincian 12: Tanah.



bentuk tanah.






Pensiun dalam tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dimasukan dalam

golongan investasi dana pensiun kecuali tanah dan bangunan untuk kantor.

Rincian 15: Investasi Lain yang Diperkenankan.







Rincian 2: Piutang Iuran.

Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima

Dana Pensiun pada tanggal neraca.

Rincian 2 merupakan penjumlahan antara Rincian 2.a, Rincian 2.b dan Rincian 2.c.

Rincian 3: Piutang Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas.


Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo


Rincian 5: Piutang Investasi.

Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi

Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya.






Piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang usaha.

3. AKTIVA OPERASIONAL

Aktiva operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana

Pensiun.

Rincian 1: Tanah dan Bangunan (Nilai Buku). Cukup jelas.

Rincian 2: Kendaraan (Nilai Buku). Cukup jelas.

Rincian 3: Peralatan Komputer (Nilai Buku). Cukup jelas.

Rincian 4: Peralatan Kantor (Nilai Buku). Cukup jelas.

Rincian 5: Aktiva Operasional Lain (Nilai Buku). Cukup jelas.

4. AKTIVA LAIN-LAIN

Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi,

aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.

5. AKTIVA TERSEDIA

Cukup jelas.

B. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA/MANFAAT PASTI


Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.


Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi

belum dibayar.


Pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi


sudah diterima.

Rincian 4: Beban Yang Masih Harus Dibayar.



Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain.

Kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain merupakan kewajiban di luar

kewajiban aktuaria yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk

penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya

penyelenggaraan (fee) yang belum disetorkan ke Pendiri.

Rincian 6: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.





BLOK VI: LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA

KEUANGAN & PEMBERI KERJA TAHUN 2011-2012

Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi

tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta

menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.

A. PENAMBAHAN

Rincian 1: Pendapatan Investasi.

Pendapatan investasi: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban

Dana Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu

periode tertentu.

Rincian 1.a: Bunga.

Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam

periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan

oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah

diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui

sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

Rincian 1.b: Dividen.


Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam



diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui

pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 1.c: Sewa.

Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode

laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh

peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima

maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan

dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

Rincian 1.d: Laba (Rugi) Pelepasan Investasi.

Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah

harga perolehan.

Rincian 1.e: Pendapatan Investasi Lain.

Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis

pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan

peraturan perundang-undangan.

Rincian 2: Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi.

Nilai kekayaan (aktiva) dana pensiun yang digunakan untuk meningkatkan

kekayaan melalui distribusi hasil investasi.

Rincian 3: Iuran Jatuh Tempo.

Rincian Iuran Jatuh Tempo merupakan hasil penjumlahan Iuran Normal

Pemberi Kerja, Iuran Normal Peserta dan Iuran Tambahan.

Rincian 4: Pendapatan di Luar Investasi. Cukup jelas.

Rincian 5: Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain.

Pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya

kepesertaan seseorang peserta dari dana pensiun yang satu ke dana pensiun

yang lain.


Rincian 6: Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja. Cukup jelas.

B. PENGURANGAN

Rincian 1: Beban Investasi.

Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk

berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan

di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan

pembayarannya.

Rincian 2: Beban Operasional.

Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan

investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

Rincian 3: Manfaat Pensiun.

Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan

cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun

Rincian 4: Pajak penghasilan. Cukup jelas.

Rincian 5: Beban Lain-lain di Luar Investasi dan Operasional.

Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program

pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif

kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya

administrasi bank dan lain-lain).

Rincian 6: Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain.

Pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya

kepesertaan seseorang peserta ke dana pensiun yang lain.

Rincian 7: Penarikan Iuran. Cukup jelas.

C. KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH

Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih sama dengan Rincian Penambahan

dikurangi Rincian Pengurangan.

D. AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN

Total seluruh aktiva dana pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang


belum jatuh tempo, dikurangi dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria

yang dihitung oleh aktuaris dalam kondisi awal tahun.

E. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN

Cukup jelas.

BLOK VII: PERHITUNGAN HASIL USAHA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN &

PEMBERI KERJA TAHUN 2011-2012

A. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dana pensiun yang

timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu.

Rincian 1: Bunga.


periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh


maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan

dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

Rincian 2: Dividen.


periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh


maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat

dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 3: Sewa.


laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan

perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang

belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya

waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

Rincian 4: Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi.


harga perolehan.


Rincian 5: Pendapatan Investasi Lain.




B. BEBAN INVESTASI

Beban Investasi: Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan,

untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-

undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum

dilakukan pembayarannya.

Rincian 1: Beban Transaksi. Cukup jelas.

Rincian 2: Beban Pemeliharaan Investasi Tanah dan Bangunan. Cukup jelas.

Rincian 3: Beban Penyusutan Bangunan.

Penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap

maupun inventaris.

Rincian 4: Beban Manejer Investasi. Cukup jelas.

Rincian 5: Beban Investasi Lain. Cukup jelas.

C. HASIL USAHA INVESTASI

Hasil usaha investasi: pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis atau

usaha dana pensiun di sektor ini atau di sektor Lembaga Keuangan.

Rincian Hasil Usaha Investasi merupakan selisih dari rincian Pendapatan Investasi

dengan rincian Beban Investasi.

D. BEBAN OPERASIONAL

Beban operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan

investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun.

Rincian 1: Gaji Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas. Cukup jelas.

Rincian 2: Beban Kantor.

Beban kantor: biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat tulis kantor.


Rincian 3: Beban Pemeliharaan. Cukup jelas.

Rincian 4: Beban Penyusutan.

Biaya penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva

tetap maupun inventaris.

Rincian 5: Beban Jasa Pihak Ketiga.

Biaya honorarium yang dikeluarkan dalam rangka kepentingan dana pensiun,

seperti honorarium akuntansi luar, penasihat hukum, notaris, juru taksir dan juru

lelang.

Rincian 6: Beban (Fee) Kepada Pendiri. Cukup jelas.

Rincian 7: Beban Operasional Lain. Cukup jelas.

E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Pendapatan dan beban yang terjadi tetapi tidak berhubungan dengan kegiatan

penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan

biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa biro, bunga tabungan, pendapatan dari

SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain).

Rincian 1: Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas.

Rincian 2: Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional. Cukup jelas.

Rincian 3: Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.

Rincian 4: Pendapatan Lain di Luar Investasi. Cukup jelas.

Rincian 5: Beban Lain di Luar Investasi. Cukup jelas.

F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

Rincian F = Rincian C - Rincian D + Rincian E

G. PAJAK PENGHASILAN



tahun yang bersangkutan.

H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK.

Rincian H = Rincian F - Rincian G

BLOK VIII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA

PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Harga Perolehan)



waktu.




























hukum Indonesia.

Rincian 12: Tanah.


bentuk tanah.






Pensiun dalam tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dimasukan dalam

golongan investasi dana pensiun kecuali tanah dan bangunan untuk kantor.

Rincian 15: Akumulasi Penyusutan Bangunan. Cukup jelas.

Rinician 16: Investasi Lain yang Diperkenankan.





2. SELISIH PENILAIAN INVESTASI

Selisih akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan/nilai buku dengan

nilai wajar.




Rincian 2: Piutang Iuran.

Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima

Dana Pensiun pada tanggal neraca.

Rincian Piutang Iuran merupakan penjumlahan Iuran Rincian 2.a, Rincian 2.b

dan Rincian 2.c.

Rincian 3: Piutang Bunga Keterlambatan Iuran.

Iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun.


Beban dibayar di muka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo


Rincian 5: Piutang Investasi.

Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi

Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya.





Piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang usaha.

4. AKTIVA OPERASIONAL

Aktiva Operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana

Pensiun.

Rincian 1: Tanah dan bangunan. Cukup jelas.

Rincian 2: Kendaraan. Cukup jelas.


Rincian 3: Peralatan komputer. Cukup jelas.

Rincian 4: Peralatan kantor. Cukup jelas.

Rincian 5: Aktiva operasional lain. Cukup jelas.

Rincian 6: Akumulasi penyusutan. Cukup jelas.

5. AKTIVA LAIN-LAIN

Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi,

aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.

BLOK VIII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA

PER 31 DESEMBER TAHUN 2011-2012 [LANJUTAN]

B. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.

Rincian 1: Akumulasi iuran. Cukup jelas.

Rincian 2: Hasil usaha. Cukup jelas.

Rincian 3: Pengalihan dana dari DPPK dan pemberi kerja. Cukup jelas.

2. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM IURAN PASTI

Cukup jelas.

3. KEWAJIBAN AKTUARIA

Cukup jelas.

4. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN

Rincian 1: Utang manfaat pensiun jatuh tempo.


Rincian 2: Utang investasi.


belum dibayar.


Rincian 3: Pendapatan diterima di muka.

Pendapatan dari suatu usaha Dana Pensiun yang belum jatuh tempo tetapi

sudah diterima.

Rincian 4: Beban yang masih harus dibayar.



Rincian 5: Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain.





5. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA.

Selisih kewajiban aktuaria mencerminkan akun untuk penyesuaian nilai kewajiban

aktuaria dan perubahan aktiva bersih Dana Pensiun

6. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI.

Cukup jelas.

7. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA





belum dibayar.


Pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi

sudah diterima.

Rincian 4: Beban yang Masih Harus Dibayar.




Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain.

Kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain merupakan kewajiban di luar

kewajiban aktuaria yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk

penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya


BLOK IX.1: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TAHUN

2011-2012

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian 1: Penerimaan Bunga.






Rincian 2: Penerimaan Dividen.






Rincian 3: Penerimaan Sewa.










Rincian 5: Pelepasan Investasi.



harga perolehan.

Rincian 6: Penanaman Investasi. Cukup jelas,

Rincian 7: Pembayaran Beban Investasi. Cukup jelas.

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Beban operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan

investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun.

Rincian 1: Pembayaran Beban Operasional. Cukup jelas.

Rincian 2: Pendapatan di Luar Investasi. Cukup jelas.

Rincian 3: Beban di Luar Investasi dan Operasional.


pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif

kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya

administrasi bank, dan lain-lain).

Rincian 4: Pajak Penghasilan. Cukup jelas.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Rincian 1: Penerimaan Iuran. Cukup jelas.

Rincian 2: Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja. Cukup jelas.

Rincian 3: Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain. Cukup jelas.

Rincian 4: Pembayaran Manfaat Pensiun. Cukup jelas.

Rincian 5: Penarikan Iuran. Cukup jelas.

D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH. Cukup jelas.


E. KAS PADA AWAL PERIODE. Cukup jelas.

F. KAS PADA AKHIR PERIODE. Cukup jelas.

BLOK IX.2: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM

IURAN PASTI/MANFAAT PASTI TAHUN 2011-2012

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian 1: Penerimaan Bunga.






Rincian 2: Penerimaan Dividen.






Rincian 3: Penerimaan Sewa.










Rincian 5: Pelepasan Investasi.


harga perolehan.


Rincian 6: Penanaman Investasi. Cukup jelas.

Rincian 7: Pembayaran Beban Investasi. Cukup jelas.

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

Rincian 1: Pembayaran Beban Operasional. Cukup jelas.

Rincian 2: Penjualan Aktiva Operasional. Cukup jelas.

Rincian 3: Pembelian Aktiva Operasional. Cukup jelas.

Rincian 4: Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.

Rincian 5: Pembelian Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.

Rincian 6: Pendapatan Lain di Luar Investasi. Cukup jelas.

Rincian 7: Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional.


pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil

(misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi

bank, dan lain-lain).

Rincian 8: Pajak Penghasilan. Cukup jelas.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Rincian 1: Penerimaan Iuran Pemberi Kerja. Cukup jelas.

Rincian 2: Penerimaan Iuran Peserta. Cukup jelas.

Rincian 3: Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas.

Rincian 4: Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain. Cukup jelas.


Rincian 5: Pembayaran Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain. Cukup jelas.

Rincian 6: Pembayaran Manfaat Pensiun. Cukup jelas.

D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH. Cukup jelas.

E. KAS PADA AWAL PERIODE. Cukup jelas.

F. KAS PADA AKHIR PERIODE. Cukup jelas.

3.2.2.7. PERUSAHAAN PEGADAIAN

Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan yang melakukan usaha pemberian

kredit jangka pendek kepada nasabahnya dengan barang jaminan.


Keterangan yang ditanyakan mencakup jenis produk pegadaian, jenis barang

yang dijadikan jaminan, besarnya nilai jaminan, sisa nilai pinjaman yang belum dibayar

dan jumlah nasabah menurut lapangan usaha.

Rincian 3: Jenis produk pegadaian.

Gadai: kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus

dipenuhi pada saat itu juga dengan menggunakan barang jaminan.

Jasa taksiran: jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian bagi para

nasabahnya untuk mengetahui kualitas barang atau perhiasan milik nasabah

seperti (emas, perak, berlian).

Jasa penitipan: tempat penitipan barang berharga yang disediakan Perum

Pegadaian bagi para nasabah yang menghendaki keamanan yang baik atas

barang berharga miliknya.

Gold Counter: usaha yang dilakukan perusahaan Pegadaian berupa jual beli

emas.

Lainnya: usaha yang dilakukan perusahaan Pegadaian yang dapat menambah

pendapatan selain produk-produk di atas.

Rincian 4: Jenis barang yang dijadikan barang jaminan. Cukup jelas.


Rincian 5: Besarnya nilai pinjaman yang diberikan, nilai sisa pinjaman yang

diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman

tahun 2012.

Nilai pinjaman/kredit: besarnya pinjaman/kredit yang diberikan oleh Pegadaian

kepada nasabah selama tahun 2012.

Nilai sisa pinjaman: besarnya pinjaman yang belum dilunasi oleh nasabah

selama tahun 2012.

Penerimaan barang jaminan: banyaknya barang jaminan yang diterima oleh

Perum Pegadaian selama tahun 2012.

Golongan pinjaman:

Golongan A: Pinjaman yang diberikan kurang dari Rp 150.000,-

Golongan B: Pinjaman yang diberikan Rp 151.000,- s.d. Rp 500.000,-

Golongan C: Pinjaman yang diberikan Rp 510.000,- s.d. Rp 20.000.000,-

Golongan D: Pinjaman yang diberikan lebih dari Rp 20.000.000, -

Rincian 6: Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah.

Cukup jelas.

BLOK IV: LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2011 - 2012

A. PENDAPATAN USAHA

Rincian 1: Pendapatan Sewa Modal. Cukup jelas.

Rincian 2: Pendapatan Bea Administrasi. Cukup jelas.

Rincian 3: Penjualan Emas.

Keuntungan bruto yang diperoleh pihak pegadaian dari usaha perdagangan

emas.

B. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Rincian 1: Pendapatan Investasi

Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan Pegadaian

yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode

tertentu.

Rincian 2: Pendapatan Usaha Anak Perusahaan. Cukup jelas.


C. BEBAN USAHA

Rincian 1: Biaya Bunga dan Provisi

Biaya atas kredit modal kerja dari bank dan obligasi yang dikeluarkan.

Rincian 2: Biaya Pegawai/Tenaga Kerja. Cukup jelas.

BIAYA TENAGA KERJA YANG DIKELUARKAN PADA RINCIAN 2 = BIAYA BALAS

JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 3: Beban Administrasi dan Pemasaran. Cukup jelas.

Rincian 4: Beban Umum. Cukup jelas.

Rincian 5: Beban Pendidikan dan Latihan. Cukup jelas.

Rincian 6: Beban Penyusutan Bangunan. Cukup jelas.

Rincian 7: Beban Penyusutan Inventaris. Cukup jelas.

Rincian 8: Beban Penyusutan Kendaraan. Cukup jelas.

Rincian 9: Beban Amortisasi.

Perbedaan atas beban yang ditanggung dari biaya emisi dan provisi

perusahaan tahun yang bersangkutan.

Rincian 10: Beban Amortisasi Aktiva Sewa Guna Usaha. Cukup jelas.

Rincian 11: Beban Penyisihan Piutang. Cukup jelas.

Rincian 12: Beban Penghapusan Piutang. Cukup jelas.

D. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Rincian 1: Uang Kelebihan Nasabah yang Kedaluarsa. Cukup jelas.

Rincian 2: Pendapatan Jasa Giro. Cukup jelas.

Rincian 3: Selisih Perhitungan. Cukup jelas.


Rincian 4: Pendapatan Sewa. Cukup jelas.

Rincian 5: Pendapatan Penjualan Barang Contoh. Cukup jelas.

Rincian 6: Pendapatan Selisih Kurs. Cukup jelas.

Rincian 7: Pendapatan SBK/Kartu Nasabah Hilang. Cukup jelas.

Rincian 8: Pendapatan Lainnya. Cukup jelas.

Rincian 9: Laba Penjualan Surat Berharga. Cukup jelas.

Rincian 10: Laba Penjualan Aktiva Tetap. Cukup jelas.

Rincian 11: Laba Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.

Rincian 12: Laba Pertukaran/Pengalihan Aktiva Tetap/Lain Cukup jelas.

E. BEBAN LAINNYA

Rincian 1: Rugi Penjualan Surat Berharga. Cukup jelas.

Rincian 2: Rugi Penjualan Aktiva Tetap. Cukup jelas.

Rincian 3: Rugi Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas.

Rincian 4: Rugi Pertukaran/Pengalihan Aktiva Tetap/Lain-lain. Cukup jelas.

Rincian 5: Rugi Selisih Kurs. Cukup jelas.

F. LABA (RUGI) LUAR BIASA

Kerugian luar biasa: kerugian yang disebabkan terjadinya peristiwa yang tidak dapat

diduga seperti kebakaran kantor, terjadinya gempa.

G. LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK

Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak merupakan penjumlahan Pendapatan Usaha,

Pendapatan Usaha Lainnya dan Pendapatan Lain-lain dikurangi Beban Usaha

dan Beban Lainnya ditambah dengan Laba (Rugi) Lainnya.


H. PAJAK PENGHASILAN. Cukup jelas.

I. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK.

Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak merupakan selisih antara Laba (Rugi) Bersih

Sebelum Pajak dengan Pajak Penghasilan.

BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012

A. AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Rincian 1: Kas. Cukup jelas.

Rincian 2: Bank. Cukup jelas.

Rincian 3: Piutang Usaha.

Realisasi pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank, kepada pegawai

sendiri, termasuk uang muka yang harus dibayar kembali oleh pegawai yang

bersangkutan.

Rincian 4: Piutang Non Usaha.

Kelebihan penyaluran dana kepada pihak lain bukan nasabah yang akan

diperhitungkan dengan pembagian laba perusahaan dan kelebihan kewajiban

penyetoran iuran Taspen dan Askes pada periode 31 Desember 2011 dan 2012.

Rincian 5: Uang Muka.

Uang muka terdiri dari uang muka dinas, uang muka pembelian dan uang

muka lainnya.

Rincian 6: Pajak Dibayar di Muka. Cukup jelas.

Rincian 7: Biaya Dibayar di Muka.

Pengeluaran perusahaan yang akan menjadi beban di tahun berikutnya,

misalnya asuransi aktiva tetap, sewa rumah/gedung kantor, biaya pegawai dan

lain-lain.

Rincian 8: Pendapatan yang Masih Harus Diterima.


Perhitungan sewa modal atas saldo pinjaman yang diberikan dan bunga

deposito yang masih harus diterima per 31 Desember 2011 dan 2012.

AKTIVA TETAP

Rincian 1: Tanah. Cukup jelas.

Rincian 2: Bangunan. Cukup jelas.

Rincian 3: Inventaris. Cukup jelas.

Rincian 4: Kendaraan. Cukup jelas.

Rincian 5: Akumulasi Penyusutan Bangunan. Cukup jelas.

Rincian 6: Akumulasi Penyusutan Inventaris. Cukup jelas.

Rincian 7: Akumulasi Penyusutan Kendaraan. Cukup jelas.

Rincian 8: Aktiva Dalam Penyelesaian. Cukup jelas.

AKTIVA LAIN-LAIN

Rincian 1: Persediaan Barang. Cukup jelas.

Rincian 2: Persediaan Emas. Cukup jelas.

Rincian 3: Aktiva tidak Berwujud. Cukup jelas.

Rincian 4: Beban yang Ditangguhkan. Cukup jelas.

Beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu

tahun, yaitu: Beban rehabilitasi, beban pengurusan legal hak atas tanah, biaya

RUF (Revolving Underwriter Facility).

Rincian 5: Barang Bermasalah. Cukup jelas.

Rincian 6: Barang Lelang Milik Perusahaan.

Merupakan barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan

tanggal jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perum


Pegadaian sebesar Harga Limit Lelang (HLL).

Rincian 7: Barang Jaminan yang Disisihkan. Cukup jelas.

Rincian 8: Aktiva yang Disisihkan (AYD).

Merupakan barang jaminan bermasalah yang telah ditaksir kembali menjadi

taksiran wajar dan masih dalam proses penyelesaian.

Rincian 9: Kerugian Perusahaan yang Masih Harus Diperhitungkan (KPYD).

Cukup jelas.

B. PASIVA

Jumlah Pasiva harus sama dengan Jumlah Aktiva.

UTANG LANCAR

Rincian 1: Utang Usaha. Cukup jelas.

Rincian 2: Utang Bea Lelang. Cukup jelas.

Rincian 3: Utang Kepada Nasabah.

Hak para nasabah yang berasal dari hasil penjualan barang jaminan yang

dijual secara lelang setelah dikurangi kewajiban pinjaman pokok dan sewa modal.

Rincian 4: Utang pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan yang belum disetorkan pada saat tutup

buku yang terdiri dari PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25.

Rincian 5: Utang Kepada Pegawai. Cukup jelas.

Rincian 6: Utang Modal Kerja Jangka Pendek. Cukup jelas.

Rincian 7: Biaya yang Masih Harus Dibayar.

Meliputi bunga obligasi, biaya pegawai, biaya umum dan biaya administrasi

lainnya.



Bagian penerimaan sewa gedung untuk jangka waktu beberapa tahun

mendatang.

UTANG LANCAR LAINNYA

Rincian 1: Utang Jasa Produksi Dana Sosial Pendidikan. Cukup jelas.

Rincian 2: Utang Iuran Wajib. Cukup jelas.

Rincian 3: Utang Dana Pembinaan. Cukup jelas.

Rincian 4: Utang Dana Pembangunan Semesta. Cukup jelas.

Rincian 5: Utang Pendapatan yang Ditangguhkan. Cukup jelas.

REKENING ANTAR KANTOR

Rincian 1: RAK Dalam Kantor Wilayah. Cukup jelas.

Rincian 2: RAK Antar Kantor Wilayah dan Pusat. Cukup jelas.

Rincian 3: RAK Antar Kantor Cabang dan Pusat. Cukup jelas.

Rincian 4: RAK Antar Wilayah. Cukup jelas.

Rincian 5: RAK Dalam Kantor Pusat. Cukup jelas.

MODAL

Rincian 1: Modal Awal. Cukup jelas.

Rincian 2: Penyertaan Modal Pemerintah. Cukup jelas.

Rincian 3: Cadangan Umum. Cukup jelas.

Rincian 4: Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Cukup jelas.

Rincian 5: Saldo Laba(Rugi) Tahun Lalu. Cukup jelas.

Rincian 6: Saldo Laba(Rugi) Tahun Berjalan. Cukup jelas.


3.2.2.8. PERUSAHAAN PEDAGANG VALUTA ASING


Pedagang Valuta Asing: perusahaan yang memperoleh ijin Bank Indonesia untuk

melalukan transaksi jual beli mata uang asing/valuta asing.

Contoh: PT. Ayumas Gunung Agung, Haji La Tunrung Money Changer.

Valuta Asing: mata uang negara asing yang resmi dikeluarkan oleh negara asing yang

digunakan sebagai alat pembayaran.

Contoh: Dollar Amerika (USD), Euro Uni Eropa (EURO), Yen Jepang (JPY).

Rincian 4: Transaksi valuta asing selama tahun 2012

Isikan volume dan nilai transaksi jual/beli valas pada kolom-kolom yang

disediakan untuk masing-masing valas yang diperdagangkan.

Kolom 1: JENIS VALAS

Cara pengisian jenis valas lainnya: urutkan jenis valas maksimum 5 jenis valas

(selain dari jenis valas a s.d j yang telah ada pada daftar pertanyaan) berdasarkan

nilai jual yang tertinggi. Apabila terdapat lebih dari 5 jenis valas, maka urutan yang

kelima dan seterusnya digabung menjadi satu dan dituliskan sebagai “gabungan”,

kolom (2) dan kolom (4) pada baris tersebut tidak perlu diisi (kosong), sedangkan

nilainya diisikan pada kolom (3) dan kolom (5).

Kolom 2: VOLUME VALAS YANG DIJUAL

Banyaknya valas yang dijual perusahaan ini selama tahun 2012 dalam satuan

mata uang masing-masing negara.

Kolom 3: NILAI VALAS YANG DIJUAL

Nilai kumulatif dari seluruh hasil penjualan valas pada kolom (2) dalam satuan

rupiah.

Nilai valas yang dijual: seluruh nilai valas yang dijual oleh perusahaan pedagang

valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs jual) yang berlaku pada saat

transaksi terjadi.

Kolom 4: VOLUME VALAS YANG DIBELI

Banyaknya mata uang asing yang dibeli perusahaan selama tahun 2012 dalam

satuan mata uang masing-masing negara.


Kolom 5: NILAI VALAS YANG DIBELI

Nilai kumulatif dari seluruh hasil pembelian valas pada kolom (4) dalam satuan

rupiah.

Nilai Valas yang dibeli: seluruh nilai valas yang dibeli oleh perusahaan pedagang

valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs beli) yang berlaku pada saat

transaksi terjadi.

Kurs: keterbandingan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang

berlaku pada saat transaksi.

BLOK V: LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012

A. PENDAPATAN

Rincian 1: Penjualan Valuta Asing.

Seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan valuta asing.

ISIAN PADA RINCIAN 1 KOLOM (3) = ISIAN BLOK II.2. RINCIAN 4 BARIS JUMLAH

KOLOM (3) - NILAI VALAS YANG DIJUAL

Rincian 2: Harga Pokok Penjualan.

Hasil penjumlahan persediaan awal (nilai barang dagang yang tersedia untuk

dijual pada awal periode) dengan pembelian (nilai barang dagang yang dibeli

dalam suatu periode) dikurangi dengan persediaan akhir (nilai barang dagang

yang tersedia pada akhir periode).

ISIAN PADA RINCIAN 2 KOLOM (3) = STOK AWAL ( BLOK VI. RINCIAN A.4 KOLOM

(2) + PEMBELIAN 2012 [ BLOK II RINCIAN 4 BARIS JUMLAH KOLOM (5) ] - STOK

AKHIR [ BLOK VI. RINCIAN A.4 KOLOM (3) ]

Rincian 3: Pendapatan Lain-lain.

Pendapatan yang tidak termasuk dalam salah satu rincian 1 dan 2 di atas,

misalnya hasil penjualan barang cetakan yang merupakan kelengkapan kegiatan

pedagang valuta asing.

B. BIAYA (jumlah rincian 1 s/d 6)

Rincian 1: Biaya Tenaga Kerja. Cukup jelas.

BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN 1 KOLOM (3) = BIAYA

BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA BLOK III RINCIAN 8


Rincian 2: Penyusutan. Cukup jelas.

Rincian 3: Sewa. Cukup jelas.

Rincian 4: Biaya Bank. Cukup jelas.

Rincian 5: Pemeliharaan dan Perbaikan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk pemeliharaan/perbaikan atas

gedung-gedung/rumah-rumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan.

Rincian 6: Biaya Lainnya.

Biaya yang tidak termasuk ke dalam salah satu rincian 1 s.d. 5 di atas, seperti

biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis.

C. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

Merupakan selisih dari Rincian A dengan Rincian B.

D. PAJAK PENGHASILAN. Cukup jelas.

E. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Laba/Rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi Pajak Penghasilan

(Rincian C - Rincian D).

F. LABA DITAHAN AWAL PERIODE. Cukup jelas.

G. DIVIDEN. Cukup jelas.

H. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE

Hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan

awal periode dikurangi dengan deviden.

(Rincian E + Rincian F - Rincian G)

LABA DITAHAN AKHIR PERIODE 2011 ( BLOK IV. RINCIAN H KOLOM (2) = LABA

DITAHAN AWAL PERIODE 2012 ( BLOK V. RINCIAN F KOLOM (3) )

BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012


A. AKTIVA

Rincian 1: Kas. Cukup jelas.

Rincian 2: Bank. Cukup jelas.

Rincian 3: Piutang. Cukup jelas.

Rincian 4: Persediaan Valas.

Nilai dari seluruh persediaan valuta asing yang belum terjual sampai dengan

tanggal pembuatan neraca.

Rincian 5: Uang Muka Pajak. Cukup jelas.

Rincian 6: Aktiva Tetap dan Inventaris. Cukup jelas.

Rincian 7: Penyusutan Aktiva Tetap. Cukup jelas.

Rincian 8: Investasi.

Besarnya nilai investasi oleh perusahaan ini seperti investasi pada surat-surat

berharga maupun lainnya.

Rincian 9: Aktiva lainnya. Cukup jelas.

JUMLAH AKTIVA

Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 s/d rincian 9.

B. PASIVA

Rincian 1: Hutang Bank. Cukup jelas.

Rincian 2: Hutang Pada Pihak Ketiga. Cukup jelas.

Rincian 3: Hutang Pajak. Cukup jelas.

Rincian 4: Modal (merupakan jumlah Rincian 4a s/d Rincian 4c).

Rincian 4.a: Modal Disetor. Cukup jelas.


Rincian 4.b: Cadangan.

Dana yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan

rapat pemegang saham.

Rincian 4.c: Laba Ditahan. Cukup jelas.

LABA DITAHAN PADA RINCIAN 4c INI = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE PADA

BLOK V. RINCIAN H UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 DAN 2012

JUMLAH PASIVA

Rincian ini merupakan penjumlahan rincian 1 s/d rincian 4.

JUMLAH AKTIVA = JUMLAH PASIVA UNTUK MASING-MASING KOLOM

3.2.2.9. USAHA KOPERASI

BLOK II: KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA

Rincian 1a: Nama Ketua Koperasi. Cukup jelas.

Rincian 2: Pendirian Koperasi.

Tuliskan secara lengkap tahun berdiri koperasi sesuai akta/surat pendiriannya

sebelum disahkan pemerintah sebelum badan hukum.

No. Badan Hukum adalah identitas yang diberikan oleh kantor kementerian

koperasi dan usaha kecil menengah ( d/h. Departemen koperasi dan PPK )


sebagai pernyataan status badan hukum koperasi setelah akta pendirian koperasi

tersebut disahkan oleh pemerintah.

Tuliskan Tanggal, Bulan dan Tahun penetapan badan hukum yang tertera pada

surat keputusan pemerintah tentang badan hukum koperasi tersebut yang ditanda

tangani oleh pejabat yang berwenang.

Rincian 3: Bentuk Koperasi. Cukup jelas.

Rincian 4: Jenis Koperasi berdasarkan akta pendirian.

Koperasi Simpan Pinjam: koperasi dengan kegiatannya melakukan usaha

simpan pinjam bagi para anggotanya.

Koperasi Produsen: koperasi dengan kegiatan usahanya memproduksi suatu

barang baik barang jadi/setengah jadi.

Koperasi Pemasaran: koperasi dengan kegiatan usahanya di bidang pemasaran

produk yang dihasilkan oleh para anggotanya.

Koperasi Konsumen: koperasi dengan kegiatan usahanya menyediakan barang

konsumsi bagi para anggotanya.

Koperasi Jasa-jasa: koperasi yang kegiatan usahanya bergerak pada kegiatan

jasa-jasa.

Rincian 5: Kelompok Koperasi.

Kelompok-kelompok koperasi meliputi:

01. KUD 11.Kop.Pertambangan 22.Kop.Angk. Darat 33. Kop. Veteran

02. Kopontren 12.Kop.Listrik

Pedesaan

23. Kop. Angk. Laut 34.Kop.Wredatama

03. Kop.

Perikanan

13. KPN / KPRI 24.Kop.Angk.Sungai 35. Kop. Pepabri

04. Kop.

Peternakan

14. Kop. Karyawan 25.Kop.Angk.Penyebr 36.Kop. Mahasiswa

05. Kop.

Perkebunan

15. Kop.Angkatan

Darat

26. Kop. Wisata 37. Kop. Pemuda


06. Kop. Pangan 16. Kop.Angkatan

Udara

27. Kop. Telkom 38.Kop. Pedagang

K5

07. Kop.

Hortikultura

17. Kop. Kepolisian 28. Kop. Perumahan 39. Kop. Pembiayaan

08.

Kopinkra(Industri)

18. Kop. Angkatan

Laut

29. Kop. BPR 40.Kop.Distribusi

Kerajinan Rakyat)

09. Kop.

Pengusaha tahu

tempe

19. Kop. Serba Usaha 30. Kop.Asuransi

Indonesia

41. Kop. Kelompok

Tani (KKT)

10. Kopra 20. Kop. Pasar 31. Kop. Wanita 42.Lainnya(sebutkan

)

21. Kop. Simpan

pinjam (KSP)

32. Kop. Profesi

Rincian 6: Bagaimana sistem pengembalian pinjaman yang diterapkan kepada

anggotanya dan bagaimana cara pembayaran bunga/bagi hasil yang digunakan.

Bunga dibayar dimuka adalah bunga yang dibayarkan sekaligus pada saat

pinjaman dikucurkan.

Bunga dibayar pada akhir periode adalah bunga yang dibayar di akhir periode

atau pada pembayaran terakhir.

Contoh: Petani meminjam uang sebesar Rp 500.000,- kepada koperasi dengan

bunga 2% per bulan, jika tiga bulan baru bisa membayar karena masa panen maka

petani akan membayar Rp 500.000 X 6 % + Rp 500.000 = Rp 30.000 + Rp 500.000

= Rp 530.000,-

Biaya dibayar secara periodik adalah bunga yang dibayarkan secara cicilan

bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok.

Rincian 7.a: Periode pengembalian angsuran yang biasanya digunakan.

Periode pengembalian angsuran yang biasa digunakan oleh peminjam.

Rincian 7.b: Lamanya pengembalian angsuran. Cukup jelas.

Rincian 8: Rata-rata tingkat bunga kredit per bulan tahun 2012.

Bunga tetap adalah biaya bunga yang dikenakan dengan persentase tetap dari

pokok pinjaman.

Bunga menurun adalah biaya bunga yang dikenakan dengan persentase tetap

dari sisa pinjaman.


Rincian 9: Total nilai kredit yang diberikan selama tahun 2012.

Adalah besarnya kredit yang diberikan oleh koperasi baik pada anggota

maupun bukan anggota selama tahun 2012. Kredit diberikan dengan persetujuan

bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan

bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Rincian 10: Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2012.

Penggunaan kredit yang diberikan diklasifikasikan menjadi enam kategori, yaitu:

a). Untuk keperluan kontrak, perbaikan/perluasan dan pembelian rumah.

b). Untuk pembelian kendaraan.

c). Untuk usaha.

d). Untuk biaya sekolah/kuliah.

e). Untuk pesta selamatan/perkawinan.

f). Untuk keperluan lainnya.

SUMBER DAYA USAHA KOPERASI DAN PERKEMBANGANNYA

Rincian 11: Banyaknya Anggota. Cukup jelas.

Rincian 12: Banyaknya Peminjam. Cukup jelas.

Rincian 13: Banyaknya Peminjam yang Kreditnya Macet.

Tuliskan banyaknya nasabah yang masih memiliki pinjaman pada posisi akhir tahun 2011

dan 2011, dan sudah lebih dari 24 bulan tidak melakukan pembayaran cicilan baik bunga

maupun pokoknya.

BLOK III: KEPENGURUSAN, PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA

Rincian 1: Banyaknya pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi menurut

jenjang pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2012.

Pengurus adalah mereka yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam

Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Untuk

pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta

pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun dan bila habis masa

jabatannya dapat dipilih kembali.

Pengawas adalah mereka yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam

Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota. Untuk dapat

dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran

Dasar. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan


kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang

hasil pengawasannya. Pengawas berwewenang untuk meneliti catatan yang ada

pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas

harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pengelola adalah orang yang diangkat dan diberi wewenang dan kuasa oleh

pengurus koperasi untuk mengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada

pengurus dan hubungan antara pengelola dan pengurus koperasi merupakan

hubungan kerja atas dasar perikatan. Rencana pengangkatan pengelola oleh

pengurus harus diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan.

Rincian 2: Banyaknya pekerja/karyawan menurut jenjang pendidikan, status

pekerja, dan jenis kelamin per 31 Desember 2012.

Pekerja tetap adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima

upah/gaji.

Jenjang pendidikan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang

diselesaikan/ditamatkan keadaan 31 Desember 2012.

Contoh: Seorang pekerja yang pernah kuliah tetapi tidak selesai, maka dianggap

tamat SMA.

Rincian 3: Balas Jasa Pekerja Selama Tahun 2012.

Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam

kegiatan produksi, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natura). Balas

jasa pekerja yang berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat

penyerahan barang itu.

Balas jasa pekerja terdiri dari:

Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum

dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang.

Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan

yang bekerja di luar jam kerja biasa.

Hadiah, bonus dan sejenisnya adalah pengeluaran perusahaan berupa uang

dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi

pekerja/karyawan kepada perusahaan dan atau perusahaan mengalami

kemajuan atau peningkatan keuntungan.

Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya adalah biaya perusahaan

yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani

masalah tersebut atas nama buruh/karyawan.


Tunjangan asuransi tenaga kerja adalah biaya perusahaan yang dibayarkan

secara teratur kepada perusahaan yang menangani masalah asuransi tenaga

kerja atas nama pekerja/karyawan.

BLOK IV: EVALUASI KINERJA KOPERASI TAHUN 2012

Rincian 1: Apakah Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun buku

2012?

Rapat Anggota adalah forum pemilik koperasi dan sekaligus pelanggan

koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Diselenggarakan

1 tahun sekali atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku tahun yang

bersangkutan (Maret 2012).

Rincian 2.a: Berapa jumlah anggota yang diundang dalam RAT untuk tahun buku

2012. Cukup jelas.

Rincian 2.b: Berapa jumlah anggota yang hadir dalam RAT untuk tahun buku 2011:

Cukup jelas.

Rincian 3.a: Apakah ada pemeriksaan atau pengawasan oleh Badan Pengawas

(BP)?

Badan Pengawas adalah sekelompok orang yang melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan, pengelolaan, dan kebijakan koperasi.

Rincian 3.b: Apakah ada laporan tertulis hasil pemeriksaan atau pengawasan?

Cukup jelas.

Rincian 4: Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2011 dan 2012. Cukup jelas

BLOK VI: LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2011-2012

I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL


Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Operasional adalah semua Pendapatan hasil

dari kegiatan yang lazim sebagai usaha Koperasi. Jumlah dari pendapatan bunga dan

pendapatan usaha diluar simpan pinjam dimasukan dalam rincian ini dalam satuan

rupiah.

1. Pendapatan bunga


Yang dimaksud kedalam Pos ini meliputi Pendapatan Bunga baik dari pinjaman (kredit)

yang diberikan kepada anggota, maupun dari simpanan di Bank atau Koperasi lain dalam

bentuk Giro, Tabungan, Deposito maupun Simpanan Berjangka, dan Pendapatan

Administrasi atas Pinjaman yang Diberikan.

2. Pendapatan usaha diluar simpan pinjam

Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Pendapatan Operasional diluar Pendapatan

Simpan pinjam, seperti margin saha perdagangan, margin hasil industri pengolahan,

usaha angkutan, usaha komunikasi, persewaan, dan jasa-jasa.

B. BEBAN OPERASIONAL

1. Beban bunga

Yang dimasukkan ke dalam Pos ini meliputi Beban Bunga atas Simpanan Anggota

berupa Tabungan atau Simpanan Berjangka, Bunga Pinjaman kepada Pihak Ketiga,

Beban Administrasi Pinjaman dan Beban Provisi/Komisi yang Dibayar untuk

mendapatkan Dana.

2. Beban operasional lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini meliputi: Biaya untuk rapat anggota tahunan,

pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, pembelian alat tulis kantor, pembayaran

listrik, air bersih, telepon, fax, pos, sewa tanah, sewa bangunan, sewa kendaraan, sewa

mesin dan peralatan, pengeluaran atas jasa pihak ketiga, upah dan gaji pegawai, biaya

transportasi, penyusutan, pajak tak langsung, dan lainnya.

C. HASIL (RUGI) USAHA

Jumlah Pendapatan Operasional (A) Dikurangi Jumlah Beban Operasional (B).

II. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan dan Beban Non Operasional adalah

Pendapatan dan Beban dari hasil kegiatan diluar operasional usaha Koperasi.

D. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Beban Non Operasional adalah Pendapatan

dari hasil kegiatan diluar operasional usaha Koperasi, yakni:

1. Pendapatan penyertaan

Yang dimaksud kedalam Pos ini adalah Pendapatan yang diperoleh Koperasi karena

melakukan penyertaan saham pada Perusahaan lain.

2. Pendapatan lainnya


Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Pendapatan Non Operasional diluar

Pendapatan Penyertaan.

E. BEBAN NON OPERASIONAL

1. Beban penyertaan

Yang dimasukkan kedalam Pos ini adalah Beban yang dilakukan karena kegiatan

Penyertaan pada perusahan lain.

2. Beban lainnya

Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Beban lainnya diluar Beban Penyertaan.

F. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Jumlah Pendapatan Non Operasional (D) Dikurangi Jumlah Beban Non Operasional (E).

III. SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

Jumlah Hasil Usaha/Rugi Usaha (C) Dan Pendapatan/Beban Non Operasional (F).

IV. BEBAN PAJAK

Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Beban Pajak pada Tahun Berjalan.

V. SISA HASIL USAHA (SHU) BERSIH

Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi

Beban Pajak.

Isian Rincian SHU Bersih Harus Sama dengan Isian Blok VI (NERACA) Rincian

Kewajiban Pos SHU Tahun Berjalan (rincian F. 6 PASIVA)

BLOK VI: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012

AKTIVA

1. Kas. Cukup jelas.

2. Giro, tabungan, deposito bank. Yang dimasukkan rincian ini adalah semua

Simpanan/Tagihan Koperasi dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito di Bank.

3. Tabungan, simpanan pada koperasi. Yang dimasukkan rincian ini adalah semua

Simpanan/Tagihan Koperasi dalam bentuk Tabungan atau Simpanan pada Koperasi

Lain.

4. Surat-surat berharga. Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah Surat-surat

Berharga yang diterbitkan oleh Bank/Bukan Bank.


5. Pinjaman yang diberikan. Yang dimasukkan rincian ini adalah Pinjaman yang

diberikan kepada Anggota Koperasi.

6. Penyisihan penghapusan pinjaman. Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul

sehubungan dengan Pinjman yang diberikan Kepada Anggota.

7. Penyertaan pada koperasi pihak ke-3, anggota. Yang dimasukkan kedalam rincian

ini adalah Penyertaan kepada Koperasi Lain karena ikut sebagai anggota.

8. Pendapatan yang masih harus diterima. Yang dimasukkan kedalam rincian ini

adalah Pendapatan dari operasional usaha yang seharusnya diterima pada tahun

buku sampai akhir belum diterima.

9. Beban dibayar dimuka. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Beban yang

telah terjadi dan akan digunakan untuk kegiatan Koperasi dimasa yang akan datang.

10. Aktiva tetap. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Aktiva Berwujud yang

digunakan dalam Operasional Koperasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari

satu tahun.

11. Akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah

akumulasi dari sejumlah uang yang disisihkan untuk mengganti Aktiva Tetap bila

mencapai umur teknis.

12. Aktiva lain-lain. yang dimasukkan kedalam rencana ini adalah yang tidak layak

digolongkan dalam Rincian 1 s/d 11.

PASIVA

1. Tabungan koperasi: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah simpanan anggota

koperasi dalam bentuk tabungan.

2. Simpanan berjangka: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah simpanan

anggota koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya

dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian penyimpan dan koperasi\

3. Pinjaman yang diterima: yang dimasukkan rincian ini adalah pinjaman yang diterima

dan merupakan hutang koperasi.

4. Beban yang masih harus dibayar: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah

biaya/utang yang sudah terjadi dalam periode laporan keuangan tetapi belum

dicatat/dilunasi karena belum jatuh tempo.

5. Kewajiban lain-lain: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah kewajiban yang

tidak dapat secara layak digolongkan dalam Rincian 1 s/d 4.

6. Kekayaan bersih: yang dimasukkan kedalam rincian ini meliputi :

a. Simpanan Pokok.

b. Simpanan wajib.


c. Cadangan Umum: yaitu dana dari penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk

memupuk modal sendiri.

d. Cadangan Tujuan Risiko: yaitu dana dari penyisihan SHU yang dimaksudkan

untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet.

e. Donasi/Hibah: yaitu bantuan yang diterima koperasi tanpa harus dikembalikan.

f. SHU Tahun Berjalan (Jelas): Isian SHU Tahun Berjalan harus sama dengan

Pos SHU Bersih pada BLOK VII Rinc. V. Sisa Hasil Usaha Bersih.

sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_193_ped_buku pedoman...sirusa.bps.go.id

Documents