NAMA NIM MATA KULIAH KELAS

: YULIANA : 03081003056 : TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH :B

UU TENTANG LIMBAH PADAT

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah A. Pasal 1 (bagian 1-11) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. 5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 9. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. 10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. 11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. B. Pasal 2

1. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik. 2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. C. Pasal 20 1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. 3. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.4. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. D. Pasal 21 1. Pemerintah memberikan: insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. E. Pasal 22 1. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. F. Pasal 23 1. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Keputusan Menteri Perindustrian No. 146 Tahun 1995 Tentang : Persyaratan Teknis Pengelolaan Industri Peleburan Timah Hitam Pasal 5 (bagian c, d, e) 1. Limbah padat berupa lumpur (sludge), terak (slag) harus dikemas dan disimpan sesuai dengan persyaratan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 2. Limbah padat berupa debu hasil pengumpulan dan pengumpul debu (dust collector) di daur ulang pada proses peleburan; 3. Limbah padat berupa plastik bekas kotak aki harus dibersihkan dan dikumpulkan dalam ruangan tertutup dan kedap air sebelum disalurkan atau dijual ke perusahaan industri plastik. UU TENTANG LIMBAH CAIR Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan Pasal 22 ayat 3 Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995 Tentang : Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel A. Pasal 1 1. Baku Mutu Limbah cair Hotel Adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. 2. Limbah Cair Hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

B. Pasal 5 Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan hotel mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair Lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kegiatan hotel tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan. C. Pasal 6 1. Setiap penanggung jawab kegiatan hotel wajib untuk: melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan; membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan; memasang alat ukur debit atau alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut; memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan; memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini secara periodik sekurang- kurangnya satu kali dalam sebulan; menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan e sekurangkurangnya tiga bulan sekali kepada Bapedal, Gubernur, dan isntansi teknis yang membidangi hotel, dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. D. Pasal 8 1. Apabila Baku Mutu Limbah Cair kegiatan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan sebelum keputusan ini: 2. Baku Mutu Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah Cair seperti yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya keputusan ini. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 Tentang : Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

A. Pasal 1 ayat 1 Limbah cair adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang kemungkinan mengandung mikroorganisme pathogen, bahan kimia beracun, dan radioaktivitas; B. Pasal 7 Setiap penanggung jawab kegiatan atau pengelola rumah sakit wajib: a. pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan; b. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan; c. Memasang alat ukur debit laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut; d. Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini kepada laboratorium yang berwenang sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan; e. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud huruf c dan d sekurangkurangnya tiga bulan sekali kepada Gubernur dengan tembusan Menteri, Kepala Bapedal, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional, instansi teknis yang membidangi rumah sakit serta instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; C. Pasal 8 1. Bagi kegiatan rumah sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau terkena zat radioaktif pengelolanya dilakukan sesuai dengan ketentuan Badan Tenaga Atom Nasional. 2. Komponen parameter radioaktivitas yang diberlakukan bagi rumah sakit sesuai dengan bahan radioaktif yang dipergunakan oleh rumah sakit yang bersangkutan. 3. Bagi rumah sakit yang tidak menggunakan bahan radiokatif dalam kegiatannya, tidak diberlakukan kelompok parameter radioaktivitas dalam pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Pertanian No. 818 Tahun 1998 Tentang : Laporan Pemantauan Limbah Cair Kegiatan/Usaha Dan Atau Industri Pertanian. Pasal 1 1. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha dan atau industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 2. Mutu limbah cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 129 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Emisi Usaha Dan Atau Kegiatan Minyak Bumi Dan Gas Pasal 5 Untuk pengelolaan limbah dari usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi yang termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang diolah secara thermal mengacu pada peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berlaku. Keputusan Menteri Perindustrian No. 146 Tahun 1995 Tentang : Persyaratan Teknis Pengelolaan Industri Peleburan Timah Hitam Pasal 5 Limbah cair harus diolah sampai memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 1998 Tentang : Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri Pasal 1 ayat 3 Baku Mutu Limbah Cair Kawasan Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup dari suatu Kawasan Industri; Pasal 1 ayat 3 Limbah Cair Kawasan Industri adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan Kawasan Industri yang dibuang ke lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup; Pasal 2 ayat 1 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri yang telah mempunyai Unit Pengolah Limbah Terpusat. Pasal 2 ayat 2

Bagi Kawasan Industri yang belum mempunyai Unit Pengolah Limbah Terpusat berlaku Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 5 Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 5 Apabila analisis mengenai dampak lingkungan untuk kawasan industri mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kawasan industri tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 6 ayat 1 Setiap penanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri wajib untuk : 1. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan hidup tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan; 2. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan; 3. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut; 4. Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan; Pasal 8 Apabila Baku Mutu Limbah Cair kegiatan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah ditetapkan sebelum Keputusan ini:1. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair

Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku; 2. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar dari pada Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 1 ayat 3 Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. Pasal 9 ayat 3 Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Limbah Air Domestik A. Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama; 2. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan;3. Pengolahan air limbah domestik terpadu adalah sistem pengolahan air limbah

yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan; B. Pasal 2 1. Baku mutu air limbah domestik berlaku bagi usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen. 2. Baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk pengolahan air limbah domestik terpadu.C. Pasal 7

Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dari usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mensyaratkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, maka diberlakukan baku mutu air limbah

domestik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan D. Pasal 8 Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib :1. Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah

domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan; 2. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. 3. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 37 Setiap penanggung usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menangulangi terjadinya pencemaran air Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah Di Pelabuhan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri KepMen LH Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air KepMen LH Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air KepMen LH Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri KepMen LH Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel

KepMen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit PerMen LH Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Pemotongan Hewan PerMen LH Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Penambangan Timah PerMen LH Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Umbah Penambangan Nikel PerMen LH Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Usaha Poly Vinyl Chloride Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 16 tahun 2005 tentang Baku Penentuan Air dan Baku Mutu Air Sungai. Keputusan Gubernur Sumsel No. 18 Tahun2005 perihal Baku Mutu Limbah Cair eksplorasi Minyak dan Gas

UU TENTANG LIMBAH GAS Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 99 Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang : Pengendalian Pencemaran Udara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (1-9)

1. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya; 2. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara; 3. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan hidup lainnya; 5. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas; 6. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi; 7. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien; 8. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya; 9. Emisi ada zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar; Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (17-19) 17. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor; 18. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan mesin udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik;

19. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat; Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (26) Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan mahluk hidup lainnya; Pasal 2 Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dan usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien. Pasal 16 Pengendalian pencemara udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat. Pasal 26 Apabila hasil pemantauan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya, maka : 1. Menteri menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara secara nasional; 2. Gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerahnya. 3. Pengumuman keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui media cetak dan/atau media etektronik Pasal 31 Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional. Keputusan Menteri Perindustrian No. 146 Tahun 1995 Tentang : Persyaratan Teknis

Pengelolaan Industri Peleburan Timah Hitam Pasal 5 Limbah udara harus dikelola dan dikendalikan sampai memenuhi baku mutu udara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama Peraturan Gubemur Sumatera Selatan No 17 tahun 2005 tentang Baku Mutu Ambien dan Tingkat Kebisingan.

UU TENTANG LIMBAH BAHAN BERBAMAYA DAN BERACUN (B3)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Berbahaya dan Beracun

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Tata Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No.

Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

520/MPP/Kep/8/2003, Tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

KepMen LH Nomor 128 Tahun ,2003 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis

Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis

KepMen LH Nomor 520 Tahun 2003 Tentang Larangan Impor Umbah Bahan KepMen LN Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan KepMen ESDM Nomor 1693 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas & KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 372 Tahun 2001 Tentang Ketentuan KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan KepKa Bapedal Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Penetapan Kemitraan Dalam

Berbahaya & Beracun

Berbahaya & Beracun di Pelabuhan

Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas

Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas & Pengolahan Pelumas Bekas

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah

Pengolahan Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor 04 Tahun 1998 Tentang Penetapan Prioritas Limbah B3

KepKa Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan KepKa Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 Tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1995 Tentang Dokumen Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor 03 Tahun 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan KepKa Bapedal Nomor 04 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan

Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas

Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

Limbah B3

Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan limbah B3

KepKa Bapedal Nomor OS Tahun 1995 Tentang Simbol dan Label Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor 68 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin

Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan beracun

Per MenLH Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Penyimpanan Limbah 83 di Pelabuhan Surat Edaran Kepala Bapedal Nomor 08/SEJ02J1997 Tentang Penyerahan Minyak KepKa Bapeten Nomor 03 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Keselamatan untuk

Pelumas Bekas

Pengelolaan Umbah Radioaktif