Workshop Perumusan Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

RAN/RAD - GRK

1

Endah Murniningtyas

Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

BAPPENAS

Bogor, 13 - 14 November 2012

BAPPENAS

Amanat Perpres No. 61/2011

Pasal 5

1. Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan RAN – GRK sesuai tugas dan fungsi masing-masing

2. Pelaksanaan dan Pemantauan RAN GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

3. Pelaksanaan RAN-GRK di tiap kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangan terkait.

PENTING:

1. SUDAH ADA SK MENPPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TIM KOORDINASI PERUBAHAN IKLIM

2. SEBELUM KE MENKO PEREKONOMIAN, HAL-HAL SECARA BERKALA DIBICARAKAN DALAM TIM KOORDINASI.

2

Lanjutan ………………..

Pasal 9 : 1. RAN-GRK diulas secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan

perkembangan dinamika internasional.

2. Kaji ulang RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS.

3. Hasil kaji ulang RAN-GRK tersebut dilaporkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan salinan disampaikan pada Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Hasil kaji ulang dapat dijadikan dasar penyesuaian RAN-GRK.

”Ulasan” merupakan sinonim dari “Evaluasi” yang tertera dalam

Perpres No. 61/2011 3

Lanjutan ………………..

Pasal 10

1. Menteri/pimpinan lembaga melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menko Kesra dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

2. Menko Perekonomian melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

PENTING: PERLU DISEPAKATI BERSAMA APA AKAN DIMONITOR: 1. SATU FORMAT YANG

BERISI MONITORING 5 SEKTOR DASAR RAD GRK

2. PENGUMPULAN DALAM SATU FORM YANG DISEPAKATI

3. PELAPORAN SELARAS SEJAK DARI DAERAH PUSAT

4

Peraturan Terkait Sistem Monitoring dan Evaluasi

Peraturan terkait Ringkasan Isi Peraturan

UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP no. 39/2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Bappenas bertanggungjawab dalam melaksanakan Monev RPJMN/D dan RKP/D

UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan

Daerah

PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Permendagri 54/2010 Tentang

Pelaksanaan PP 08/2008

Kemendagri bertanggungjawab terhadap sistem monev daerah/pemda

Inpres no. 7/1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KemenPAN bertanggungjawab memantau kinerja seluruh instansi pemerintah

UU no. 17/2003 tentang Keuangan

Negara PP no 8/2006 Kementerian Keuangan bertanggungjawab memantau kinerja anggaran nasional 5

Workshop Perumusan MEP (hari ini)

6

BAPPENAS

Tujuan:

1. Mengembangkan dan membangun kesamaam pemahaman berbagai inisiatif terkait MEP;

2. Mendiskusikan prinsip-prinsip dasar dan konsep MEP dalam kerangka Transparency, Accuracy, Consistency, Completeness, Comparable (TACCC)

3. Melakukan uji coba berdasarkan RAD-GRK yang telah selesai sebagai bahan perumusan langkah, indikator, dan cetakan dasar (tempalate) untuk MEP;

4. Atas dasar uji coba Jika layak dapat dimanfaatkan untuk mendefinisikan dan menyepakati indikator yang potensial untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 5 sektor yang ada : kegiatan berbasis lahan, energi an transportasi, industri, dan pengelolaan sampah;

5. Merancang kerangka kerja dan pendekatan MEP yang efektif untuk kegiatan RAN/RAD- GRK.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Mekanisme MEP

1. Harmonisasikan/selaraskan dengan beberapa dokumen MEP yang sudah ada

2. Kementerian/Lembaga Teknis mengidentifikasi kegiatan yang akan di Dekon – kan/TP ke daerah serta kegiatan apa saja yang akan dilakukan K/L di tingkat pusat

Sebagai dasar sistem MEP oleh K/L dibuat yang sederhana (format simpel), namun tetap berdasarkan peraturan yang ada.

3. Pedoman MEP disusun sebagai acuan pelaksanaan bagi K/L dan daerah, selanjutnya disosialisasikan.

BAPPENAS

7

BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK

8

PERTANIAN; 1. Pemanfaatan kotoran ternak

untuk biogas dan kompos 2. Pengembangan dan

pemanfaatan varietas padi rendah emisi

3. Penerapan metode system of rice intensification (SRI)

4. Perbaikan jaringan irigasi/tata air di lahan gambut

5. Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar (PLTB)

KEHUTAAN: 1. Pemantapan kawasan hutan dan

Pembentukan KPH 2. Revisi RTRW untuk mencegah

konversi hutan primer dan sekunder menjadi penggunaan lain

3. Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU)

4. Pengembangan Hasil Hutan non Kayu dan Jasa Lingkungan

5. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan

6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas

7. Pengembangan hutan kota dan hutan mangrove

BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK

9

ENERGY BASED: 1. Kampanye penghematan energy melalui media cetak

dan elektronik untuk peralatan rumah tangga (AC, lemari es, dll)

2. Audit energy untuk kantor pemerintahan 3. Penggantian lampu jalan dengan lampu hemat energy 4. Pembangunan digester biogas dari sampah, kotoran

hewan. 5. Pembangunan pembangkit listrik dari tenaga air

(hydro dan micro-hydro), solar-cell (tenaga surya), biogas,tenaga angin.

6. Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG

PENTING

10

KEWAJIBAN INTERNASIONAL: 1. INDONESIA MELAKUKAN MITIGASI

ATAS DASAR SUKARELA 2. LAPORAN BERKALA MASIH DAPAT

BERDASARKAN MODEL FAKTA: 1. INDONESIA BELUM MEMILIKI

DATA SEBAGAIMANA KEPERLUAN MRV YANG DIPERSYARATKAN

2. PERLU DIBANGUN DATA NAMUN SEBELUM DATA DIBANGUN, REALITAS ADALAH BERDASARKAN KEGIATAN YANG BERKONTRIBUSI UNTUK PENURUNAN RAN GRK.

YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT INI: 1. MEMANTAU KEGIATAN RAD GRK DAN

MENYUSUN MEKANISME PELAPORAN BERDASAR KEGIATAN MENGGUNAKAN PP 39 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

2. BERDASAR HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN PENJUMLAHAN SECARA NASIONAL DAPAT DILAKUKAN.

3. KE DEPAN MEMPERSIAPKAN DATA COLLECTION DENGAN BPS: A. ATAS DASAR KEGIATAN DAN

KEPERLUAN DATA EMISI YANG DILAPORKAN DAPAT DISUSUN KONSEP SURVEY

B. BPS MENGUMPULKAN SECARA PERIODIK PELAPORAN OLEH klh DAN DNPI.

DUAL APPROACH

11

SAAT INI: 1. KEGIATAN PENURUN-

AN EMISI-KEGIATAN PEMBANGUNAN

2. MONITORING ADALAH BERBASIS KEGIATAN

3. “ESTABLSIHED” KEGIATAN MENJADI DASAR UNTUK BASIS UNTUK SURVEY

STANDARD GLOBAL: 1. PERKIRAAN MODEL

DENGAN VARIABLE YANG STANDAR

2. VARIABLE STANDAR DI “LOKAL” KAN SESUAI DENGAN KEADAAN NYATA (EMPIRIS) DI LAPANGAN

3. SINKRONISASI ANTARA DATA EMPIRIS DENGAN STANDAR GLOBAL LOCALIZED MRV

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAN/RAD - GRK

12

2010

2012 2013

2020

Base

year

Sumber Emisi

Baseline

Target

Penurunan

Rencana

Kegiatan

Implementasi

Kegiatan

(RKPD 2012 – 2020)

Capaian Target

Status Emisi

Implementasi

Kegiatan

(RKPD 2012 – 2020)

Capaian Target

Status Emisi

* Dilakukan setiap tahun UNTUK DI-DISKUSIKAN

GHGI data

RAN/RAD-GRK

Monitoring data

KLH

BAPPENAS

SIGN Centre

RAN-GRK secretariat

DNPI

MoI

MoFor

MEMR

PU

MoA

P

R

O

V

I

N

C

E

S

UNFCCC

Kerangka Pengembangan Sistem Monev dan Pelaporan (Dasar : Perpres No. 61/2011 dan 71/2011)

Bienual

Update

report

DRAFT

MoF

BU

R

final

UNTUK DI-DISKUSIKAN

13

BUR

1

2014

BUR-2/

3rd NC

2016

ICA ICA

BUR = Biennial Update Report NC = National Communication

ICA = International Consultations & Analysis

Preparation Stages

MRV (Domestic/International)

• GHG inventories • mitigation actions • needs and support

received

MRV as a means to measure commitment and performance of emission reduction (domestic, internationally supported and credited NAMAs)

TIMELINE Pelaporan Internasional (BUR & NC)

UNTUK DI-DISKUSIKAN

14

Terima kasih..

15

16