welcome_ akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan_spn

7/26/2019 Welcome_ Akuntansi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan_spn

http://slidepdf.com/reader/full/welcome-akuntansi-pendapatan-belanja-dan-pembiayaanspn 1/8

2/16/2016 W ELCOME: AKUNTANSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

http://wwwblogger -irma.blogspot.co.i d/2013/12/akuntansi- pendapatan- bel anja-dan_6.html 1/8

WELCOME

Jumat, 06 Desember 2013

I. AKUNTANSI PENDAPATAN

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

pendapatan didefinisikan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai

hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang

menambah nilai ekuitas dana pemerintah.

Kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana Perimbangan (pendapatan transfer)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari kelompok pendapatan di atas, hanya Pendapatan Asli Daerah yang ada di SKPD,

sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya hanya ada di PPKD. Rincian dari kelompok

PAD menurut kedua peraturan pemerintah tersebut, yaitu:

Pajak Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

P P No. 24 t ahun 2005 P ermendagri No. 13 Tahun 2006

Pajak Daerah Pajak Daerah

Retribusi Daerah Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah

1. Akuntansi Pendapatan SKPD

a. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-

SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada

saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

b. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun

berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian

pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga (PP No. 24 Tahun 2005,

dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar).

c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan

atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

d. Akuntansi pendapatan dilaks anakan berdasarkan azas bruto.

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di Satker ini

adalah sebagai berikut :

Transaksi Dokumen sumber

Penerimaan PAD- Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah

- Surat tanda bukti pembayaran

- Bukti penerimaan lainnya yang sah

AKUNTANSI PENDAPATAN, BELANJA DANPEMBIAYAAN

http://wwwblogger-irma.blogspot.co.id/











Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan di

SKPD :

No. Standar Jurnal Debit Kredit

1. Dr. Kas di Bend Penerimaan

Cr. Pendapatan Pajak Daerah

XXX

XXX

Untuk mencatat penerimaan pendapatan pajak daerah

2. Dr. Kas di Bendahara Penerimaan

Cr. Pendapatan Retribus i Daerah

XXXXXX

Untuk mencatat penerimaan pendapatan retribusi daerah

3.Dr. Kas di Bendahara Penerimaan

Cr. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahk an

XXX

XXX

Untuk mencatat penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan

4.Dr. Kas di Bendahara Penerimaan

Cr. Lain-lain PAD yang sah

XXX

XXX

Untuk mencatat penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penyetoran pendapatan ke Kas Daerah:

Standar Jurnal Debit Kredit

Dr. RK-PPKD

Cr. Kas di Bendahara Penerimaan

XXX

XXX

Untuk mencatat penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan

yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan

sifatnya berulang (recurring ) baik yang terjadi di periode berjalan atau periodesebelumnya, dan juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi

terjadi dalam periode berjalan. PPK-SKPD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD

mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan

pendapatan

Dr. Pendapatan ........................................ xx

Cr. RK-PPKD .............................................

xx

Pada saat pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening

Kas Daerah, Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan

pendapatan tersebut dengan jurnal sebagai berikut :


Pendapatan Satker yang dicatat

oleh PPK-PPKD

Dr. RK-SKPD ...........................................

xx

Cr. Kas di Kas Daerah .............................

xx

Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (non

recurring ) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak

melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai

berikut :


Pendapatan, bersifat tidak

berulang (non recurring )

Dr. SiLPA ..................................................

xx

Cr. Kas di Kas Daerah ..............................

xx

2. Akuntansi Pendapatan PPKD





Kelompok pendapatan yang menjadi kewenangan PPKD adalah sebagai berikut:

Dana Perimbangan ( pendapatan transfer )

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Transaksi pendapatan di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan

b. Keuangan PPKD (PPK-PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas

Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

c. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan

tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian

pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga (PP No. 24 thn 2005,

dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar).

d. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode

berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

e. Akuntansi pendapatan dilaks anakan berdasarkan azas bruto.

II. AKUNTANSI BELANJA

Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

“Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.”

Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan

ekuitas dana pemerintah daerah.

Kedua peraturan yang mengatur penatusahaan belanja tersebut,

mengklasifikasikan belanja dengan klasifikasi yang berbeda. Perbedaan dimaksud semata-

mata karena ada hal lain yang ingin dicakup dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Sebagaimana diketahui Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan pedoman

pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup mengenai perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Sebagai instrumen penganggaran,

beberapa informasi diperlukan diantaranya informasi pengendalian.yang dikaitkan dengan

konsep anggaran berbasis kinerja.

Konsep anggaran berbasis kinerja menghendaki adanya keterkaitan antara

output/hasil dari suatu program/kegiatan dikaitkan dengan input yang digunakan. Dalam

bahasa keuangan input tersebut tercermin dari belanja yang dikeluarkan untuk membiayai

suatu program ataupun kegiatan. Oleh karena itu untuk tujuan dimaksud dalam

Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokkan Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan

belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya untuk keperluan penyajian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa penyajian laporan

keuangan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO. PP No. 24 tahun 2005 Permendagri No. 13 tahun 2006

1. Belanja Operasi Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai Belanja pegawai

Belanja barang Belanja bunga

Bunga Belanja subsidi

Subsidi Belanja hibah

Hibah Belanja bantuan sosial

Bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan PemerintahDesa

Belanja bantuan keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa





Belanja tidak terduga

Belanja modal Belanja Langsung

Belanja tanah Belanja pegawai

Belanja peralatan dan mesin Belanja barang dan jasa

Belanja gedung dan bangunan Belanja modal

Belanja jalan, irigasi, dan

Jaringan

Belanja aset tetap lainnya

Belanja aset lainnya

Kewenangan Satuan Kerja dalam transaksi belanja meliputi :

a. Belanja tidak langsung, yaitu : belanja pegawai.

b. Belanja langsung, yaitu : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Akuntansi Transaksi Belanja SKPD

a. Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-SKPD).

Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat

menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.

b. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat

sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat

sebagai pendapatan lain-lain (PP No. 24 th 2005).

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary , yaitu dicatat dengan 2 (dua)

jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh

dari transaksi belanja modal tersebut.

e. Transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan dua (2) cara yaitu :

pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU

pembayarannya dengan SP2D LS

f. Transaksi penerimaan fihak ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas

dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus

diakui sebagai utang.

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai

berikut :

No . TRA NS A K S I

B E L A N J A

D O K U M E N

S U M B E R

L A M P I R A N

D O K U M E N

S U M B E R

1. Belanja dengan

mekanisme LS

SP2D

nota debit bank

bukti pengeluaran

lainnya yang

sah

SPM

SPD

berita acara serah

terima barang /

jasa

2Belanja dengan

mekanisme UP/GU/TU

Bukti Pengesahan

SPJ

SPM

SPD

Bukti t ransaksi

lainnya

3Penerimaan PFK SP2D

Bukti potongan

SPM

4Pelunasan PFK Surat Setoran

Nota Kredit

Bukti potongan

Bukti

pengeluaran

lainnya

SPM





Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di Satker :


1. Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran

Cr. RK-PPKD

XXX

XXX

Untuk mencatat penerimaan SP2D-UP/GU/TU oleh bendahara

pengeluaran di Satker

2.Dr. Belanja

Cr. Kas di BendaharaPengeluaran

XXXXXX

Untuk mencatat pelaksanaan Belanja dengan menggunakan uang

persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui SP2D-UP/GU/TU

3. Dr. Belanja

Cr. RK-PPKD

XXX

XXX

Untuk mencatat pelaksanaan belanja dengan menggunakan

SP2D- LS

Dalam hal terjadi pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D-UP/TU dari Satker ke BUD,maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :


4. Dr. RK-PPKD

Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran

XXX

XXX

Untuk mencatat pengembalian kas SP2D-UP/TU di Satker

Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-Satker juga mengakui

penambahan aset (sesuai dengan jenis asetnya) dengan menjurnal :


5.Dr. Belanja modal

Cr. RK-PPKD

XXX

XXX

Untuk mencatat belanja modal dengan menggunakan SP2D-LS

6.Dr. Aset tetap

Cr. Ekuitas Dana Investas i –

Diinvestasik an dalam Aset

tetap

XXX

XXX

Untuk mencatat pengakuan aset tetap dari belanja modal Satker

Keterangan : Pengakuan belanja modal pada butir No. 5 disesuaikan dengan

kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset yang merupakan pengakuan terhadap

jumlah kas/s etara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaipenambah nilai aset tetap.

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah

neto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja gaji dan

tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-Satker tidak perlu mencatat potongan tersebut karena

pencatatannya sudah dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam sub sistem

Akuntansi PPKD.

Standar jurnal nya adalah sebagai berikut :


7. Dr. Belanja Gaji dan Tunjangan

Dr. Tunjangan Keluarga

Dr. Tunjangan Fungsional Umum

Dr. Tunjangan.... Cr. RK-PPKD

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Untuk mencatat belanja LS Gaji di Satker

Dalam kasus Belanja Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang

diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-





Satker tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Selanjutnya potongan tersebut

dicatat sebagai utang pajak dan akan dicatat oleh yang memotong pajak tersebut dengan jurnal

sebagai berikut:


8. Dr. Kas .... *

Cr. Utang Pajak

XXX

XXX

Untuk mencatat penerimaan Potongan Pajak oleh pemotong

pajak

9. Dr. Utang Pajak

Cr. Kas ... *

XXX XXX

Untuk mencatat pelunasan Pajak

Catatan: * Bila dipotong oleh Satker maka mengurangi Kas di Bendahara

Pengeluaran. Namun apabila dipotong di BUD, maka akan dicatat oleh PPK-PPKD

sebagai pengurang Kas di Kasda.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

”Pembiayaan adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.”

Pengertian yang lebih bersifat teknis didapat pada pasal 23 peratuan menteri dalam negeri

tahun 2006 mengatakan bahwa pembiayaan daerah meliputi :

1. semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau

2. untuk memanfaatkan surplus.

Karakteristik Pembiayaan:

ž Akuntansi pembiayan mengikuti sifat pembiayaan.

ž Pembiayaan ada yang bersifat cash in flow ada yang bersifat cash out flow.

ž Yang bersifat aliran kas masuk mengikut sifat dan teknis akuntansi pendapatan

ž Sementara yang bersifat aliran kas keluar menerapkan akuntansi seperti halnya belanja.

Struktur pembiayaan:

1. P em bi ayaan P eneri maan 2. P em bi ayaan P engel uaran

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya (SILPA)

a. Pembentukan dana cadangan

b. Pencaiaran dana cadangan b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah

c. Hasil penjulan kekayaan daerah yang

dipisahkan

c. Pembayaran pokok utang

d. Penerimaan pinjaman d. Pemberian pinjaman daerah

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

f. Penerimaan piutang daerah

Dokumen sumber pembiayaan:

ž Transkasi pembiayaan seperti disampaikan diatas dalam rauang lingkup pembiayaan

berbeda antara satu dengan yang lain. Pembiayaan penerimaan merupakan

aktifitas pembiayaan untuk menutupi keadaan anggaran yang bersifat kekurangan

atau defisit merupakan kegiatan yang bersifat cash in flows atau aliran kas

masuk. Dokumen sumber yang digunakan adalah dokumen sumber yang sama

dengan pendapatan yang juga bersifat aliran kas masuk.

ž Dokumen sumber untuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya dibutktikan dengan rekening koran pada saat penerbitan atau

perhitungan SILPA tersebut atau pada periode atau tanggal pisah batas.

ž Dokumen sumber Pencairan dana cadangan memerlukan SP2D yang dilampiri

dengan peraturan daerah mengenai dana cadangan.

ž Dokumen sumber untuk hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

memerlukan surat tanda setoran ke kas daerah sebagai bukti penyetoran kas dan

lampiran lain yang diperlukan.

ž Dokumen sumber untuk penerimaan pinjaman adalah nota kredit bank yang

membutkikan telah diterimanya kas atau telah masuknya kas dari pemberi





pinjaman serta lampiran lain yang diperlukan.

ž Penerimaan kembali pemberian pinjaman memerlukan dokumen nota kredit sebagai

bukti telah dibayarkan melalui bank dan lampiran yang diperlukan.

ž Dokumen sumber untuk penerimaan piutang berupa nota kredit dan lampiran lain

yang diperlukan seprti surat ketetapan pajak atau retibusi atau yang lainnya.

ž Sementara itu untuk pembiayaan pengeluaran dokumen sumbernya kurang lebih

sama dengan belanja terutama belanja dengan mekanisme LS.

ž Secara keseluruhan elemen pembiayan pengeluaran memerlukan dokumen SP2D

yang dilengkapi dengan dokuem pelengkap sebagai lampiran.

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi pembiayaan di Satuan Kerja :

A. Pembiayaan penerimaan yang terdiri dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)

○ Tidak ada jurnal (hal karena pada dasarnya tidak ada transaksi untuk SILPA)

2. Pencairan dana cadangan

Kas di Kas daerah Rp

Penerimaan Pembiayaan-

Pencairan dana cadangan

Rp

Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai dana

cadangan sbb

Ekuitas dana cadangan Rp

Dana Cadangan Rp

3. Hasil penjulan kekayaan daerah yang dipisahkan


Penerimaan Pembiayaan-Hasil

penjulan kekayaan daerah

yang dipisahkan

Rp

Transaksi diatas dikut i dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai aset

terkait sbb

Ekuitas dana diinvestasikan

dalam aset tetap

Rp

Aset tetap-Mesin Rp

4. Penerimaan pinjaman


Penerimaan Pembiayaan -

penerimaan pinjaman

Rp

Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penambahan nilai

hutang sbb

Hutang... Rp

Ekuitas dana Lancar –

dana yang harus

disediakan untuk

pembayaran hutang ...

Rp

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman


Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan kembali

pemberian pinjaman

Rp

Transaksi diatas dik uti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai piutang

sbb

Ekuitas dana lancar-cadangan

piutang

Rp

Piutang ... Rp

6. Penerimaan piutang daerah


Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan piutang daerah

Rp

Transaksi diatas dik uti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai piutang

sbb

Ekuitas dana lancar-cadangan

piutang

Rp

Piutang ... Rp

B. Pembiayaan pengeluaran terdiri dari:1. Pembentukan dana cadangan

Pengeluaran Pembiayaan

pembentukan dana cadangan

Rp

Kas di kas Daerah Rp

Jurnal Diatas diikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap peningkatan nilai




http://wwwblogger -irma.blogspot.co.i d/2013/12/akuntansi- pendapatan- bel anja-dan 6.html 8/8

cadangan sbb

Dana cadangan Rp

Ekuitas Dana

cadangan

Rp

2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

Pengeluaran Pembiayaan-

penyertaan modal

Rp


Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap peningkatan nilai

penyertaan modal sbb

Investasi... Rp

Ekuitas dana Investasi-

diinvestasikan dalam

investasi

Rp

3. Pembayaran pokok utang

Pengeluaran Pembiayaan-

pembayaran pokok utang

Rp

Kas di Kas daerah

welcome_ akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan_spn

Documents