wejangan statistik - … · gambar bahan bangunan dan alat berat konstruksi yang digunakan ......

WEJANGAN STATISTIK

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan

pembangunan tanpa dukungan data statistik.

2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya,

adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi

statistik yang jelas dan benar.

3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang

dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun

metodologinya sudah benar, karena data itu masih

dikumpulkan oleh manusia.

4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki

prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti

mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan

mendiseminasikan datanya BPS tidak melakukan

kebohongan.

Copyright © BPS Kabupaten Pakpak Bharat

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ISSN : - Nomor Publikasi : 12.164.11.01 1276.05.0412740.04.05 Katalog BPS : 7102012.1216 Ukuran Buku : 28 cm x 21 cm Jumlah Halaman : v + 35 halaman Naskah: BPS Kabupaten Pakpak Bharat Seksi Statistik Distribusi Gambar Kulit: BPS Kabupaten Pakpak Bharat Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat Kerjasama Dengan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pakpak Bharat Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | i

KATA PENGANTAR

Data yang akurat serta objektif tanpa rekayasa, dewasa ini semakin menjadi kebutuhan

yang selalu diminati dan ditunggu-tunggu, tidak hanya instansi pemerintahan selaku pengambil

kebijakan, namun juga masyarakat luas.

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 ini

merupakan terbitan kedua dan diharapkan akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.IKK

ini merupakan salah satu variabel yang digunakan utuk menentukan besaran Dana Alokasi

Umum (DAU) suatu Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia,termasuk Kabupaten Pakpak

Bharat.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan

perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan ( TKK ) suatu kabupaten/Kota terhadap TKK

kabupaten /Kota lain.Sesuai dengan pengertiannya ,IKK dapat dikategorikan sebagai indeks

special,yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berada

pada periode waktu tertentu.

Informasi di atas tentunya sangat dibutuhkan secara berkesinambungan, baik

pemerintah, peneliti, maupun dunia usaha. Oleh sebab itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten

Pakpak Bharat bekerjasama dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak

Bharat berupaya untuk menyusun publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak

Bharat ini setiap tahun.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam hal

penyediaan data dan penyusunan publikasi ini. Akhirnya kami berharap, kritik dan saran guna

perbaikan publikasi dimasa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi

konsumen data.

Salak, Agustus 2011 Badan Pusat Statistik

Kabupaten Pakpak Bharat Kepala,

Dra. Minda Flora Ginting, M.M NIP 19690112 199401 2 001

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Plt. Kepala,

Sahat Bancin NIP 19560803 197803 1 002

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | ii

D A F T A R I S I

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Grafik iv

Daftar Lampiran v

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Pengertian dan Definisi 3

1.3. Metode Penghitungan 4

BAB II PEMBAHASAN 12

2.1. Gambaran Umum 12

2.2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat

Tahun 2010

15

2.3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 21

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbedaan IKK dan IHPB ...................................................... 13

Tabel 2.2 Perbandingan Antara IKK 2003 – IKK 2010 ……………… 14

Tabel 2.3 IKK Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dan Kota Acuan (Samarinda) Tahun 2010 ............................................ 15

Tabel 2.4 IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Ranking dalam Provinsi Tahun 2010 ....................................... 19

Tabel 2.5 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2010 ....................... 21

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | iv

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 IKK Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dan Kota Acuan (Samarinda) Tahun 2010 …………………………...

17

Grafik 2.2 Perbandingan Nilai IKK Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan Tahun 2010 …………… 20

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Gambar Bahan Bangunan dan Alat Berat Konstruksi yang Digunakan

sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2010….…………………

Kuesioner yang Digunakan dalam Pencacahan IKK 2010…………….

Kuesioner Diagram Timbang yang Digunakan ………………………

24

30

35

BAB I PENDAHULUAN

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat 2010

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Bangsa Indonesia selama ini memberikan perhatian besar terhadap

upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fisik yang dilakukan

tersebar di seluruh daerah diharapkan dapat membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pemerataan pendapatan. Untuk mendukung keberhasilan

pembangunan nasional tersebut pemerintah telah menempuh kebijakan Otonomi Daerah.

Awalnya perencanaan dan evaluasi pembangunan di Indonesia dilakukan secara

sentralistik,tetapi sejak 1 Januari 2001 Otonomi Daerah diberlakukan di tiap daerah di

Indonesia.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 itu diartikan sebagai

hak,wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi Daerah ini telah

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Penyelenggaran

pembangunan tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan data hingga level/tingkat

kabupaten/kota sebagai indikator pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi

daerah tersebut, kepala daerah diberi kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan

daerah sendiri dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat

dan Daerah pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa kebutuhan fiskal daerah merupakan

kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan

pada ayat 2 dinyatakan bahwa setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

1 diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan



Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan, dan Indeks Pembangunan

Manusia.

DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Azas kesenjangan

fiskal (fiscal gap) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data. Data

yang diperlukan dengan sendirinya haruslah mempunyai beberapa persyaratan,yaitu

kaitannya yang sangat tinggi dengan tujuan pembangunan itu sendiri,dapat disajikan tepat

waktu yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil,

proporsional, dan merata.

Dalam formulasi DAU, salah satu variabel yang dibutuhkan adalah Indeks

Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota yang merupakan pendekatan terhadap keadaan

geografis suatu wilayah. IKK pertama kali dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun

2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang.

1.2 Pengertian dan Definisi

Indeks kemahalan konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan

perbandingan harga bahan bangunan/konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang

sama. Berdasarkan pengertian tersebut maka penghitungan IKK harus dilakukan secara

comparable dan representative. IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas

yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan. Untuk keperluan DAU yang digunakan

adalah IKK umum yang merupakan angka tertimbang dari kelima IKK kelompok jenis

bangunan tersebut.

Indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota adalah angka yang menunjukkan

perbandingan Tingkat Kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota

(kecuali Provinsi DKI Jakarta) atau provinsi terhadap TKK rata-rata kota acuan untuk

periode waktu tertentu.

Tingkat kemahalan harga bangunan kabupaten/kota merupakan cerminan dari suatu

nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan persatuan

ukuran luas disuatu kabupaten/kota atau provinsi. Nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan

untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas tersebut di atas diperoleh melalui

pendekatan terhadap sejumlah jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas, yaitu

dengan cara mengalikan harga masing-masing jenis bangunan, termasuk sewa alat berat,

dengan kuantitas/volumenya.



Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu

indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode

waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal, seperti IHPB atau IHK, dimana

indeks periodikal merupakan angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga di

suatu lokasi pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar. Mulai tahun 2005 dalam

penyajian IKK diperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga

periode dasar yaitu Februari 2004 (sesuai dasar penghitungan IKK 2004).

1.3 Metode Penghitungan

Sampai pada tahun 2009,angka IKK disajikan mengunakan IKK rata-rata nasional

sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu bilangan /inflator sehingga

diperoleh angka provinsi dan kabupaten/kota. Sejak tahun 2010 penghitungan IKK disajikan

dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi,dimana

terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka

rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan.

Kota Balikpapan adalah salah satu kota di Provinsi kalimantan Timur yang memiliki

angka IKK sebesar 100.08 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata IKK 491

kabupaten/kota sama dengan 100,sehingga Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi akan

dipilih sebagai kota acuan.Kota Samarinda sebagai kota acuan pada penghitungan IKK 2010

juga akan digunakan untuk penghitungan IKK tahun berikutnya.

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam

menghitung IKK adalah memberikan flexibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada

penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKnya, sebagaimana literatur

tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

Perbedaan model penyajian IKK 2009 dan IKK 2010 menyebabkan angka-angka tersebut

tidak dapat diperbandingkan secara langsung atau diperlukan langkah-langkah untuk

membandingkannya.

Dalam melakukan penghitungan IKK dibutuhkan data/komponen penunjang, seperti

paket komoditas, diagram timbang, dan data harga-harga jenis bahan bangunan yang menjadi



paket komoditas penghitungan IKK. Adapun metodologi penghitungan indeks kemahalan

konstruksi yang akan dipaparkan dalam publikasi ini antara lain mencakup:

1. Paket Komoditas IKK

Pengertian paket komoditas IKK dalam hal ini adalah suatu keranjang atau paket

yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang dominan digunakan untuk

membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2010,

diasumsikan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas

berjumlah 21, terdiri dari 17 jenis bahan bangunan dan 4 sewa alat berat.

Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi

Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan yaitu:

a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

b. Prasarana untuk pertanian;

c. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;

d. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi;

e. Bangunan lainnya.

Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut:

a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal

• Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate,

rumah susun, dan perumahan dinas.

• Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran,

industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan

bangunan monumental.

b. Bangunan pekerjaan umum pertanian

• Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (resorvoir), bendung (weir),

embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam,

tanggul tempat banjir, tanggul laut, krib, dan viaduk.

• Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan

bangunan pengeringan.



c. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan

• Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan,

landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu

rambu lalu lintas.

• Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan

kereta.

• Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/

pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.

d. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi

• Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi

tegangan tinggi.

• Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan

navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.

• Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi

sinyal dan telekomunikasi kereta api.

• Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf,

konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan

stasiun bumi kecil/stasiun satelit.

• Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih, air limbah, dan saluran drainase pada

gedung.

• Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan

pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.

• Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan

pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.

• Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta

api, dan instalasi listrik lapangan udara.

• Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

e. Bangunan lainnya

• Meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, dan

sarana lingkungan pemukiman.



Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2010 terdiri dari 17 jenis

barang dan 4 sewa alat berat yang dipilih dari 60 jenis barang dan 4 sewa alat berat yang

terdapat dalam daftar HPB-K. Tujuh belas jenis barang dan empat sewa alat berat tersebut

yaitu: pasir pasang, batu kali, batu bata, batu split, semen, keramik putih polos, kayu papan,

kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, besi beton, seng plat, seng gelombang,

kaca bening, pipa PVC, aspal, excavator, bulldozer, three wheel roller (mesin gilas), dan

dump truck. Ke-17 jenis barang dan 4 sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai

nilai atau andil cukup besar dan data harga barang-barang tersebut comparable atau

mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2. Diagram Timbang IKK

Sama halnya dengan penghitungan indeks harga perdagangan besar konstruksi,

penghitungan indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota tahun 2010 ini juga

menggunakan dua jenis penimbang, yakni diagram timbang kelompok jenis bangunan dan

diagram timbang IKK umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun

berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa yang dibutuhkan untuk

membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas untuk masing-masing kelompok jenis

bangunan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penghitungan IKK seluruh kabupaten/kota dan

provinsi menggunakan 5 (lima) kelompok jenis bangunan, yang antara lain:

a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

b. Prasarana untuk pertanian;

c. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;

d. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi;

e. Bangunan lainnya.

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, penghitungan IKK hanya menggunakan 3 (tiga)

kelompok jenis bangunan. Kelompok jenis bangunan yang tidak diikutsertakan adalah

bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi, serta kelompok jenis

bangunan sarana pertanian yang digabung dengan kelompok jenis bangunan lainnya.

Perubahan pengelompokan jenis bangunan ini dilakukan agar IKK antar

kabupaten/kota yang dihasilkan lebih mempunyai keterbandingan/comparable. Kelompok



jenis bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi tidak diikutsertakan,

dikarenakan kualitas barang-barang dalam kelompok jenis bangunan tersebut sangat

beragam antar kabupaten/kota. Sedangkan kelompok jenis bangunan sarana pertanian, tidak

relevan lagi digunakan untuk daerah perkotaan.

Kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa masing-masing kelompok

jenis bangunan bisa berbeda antar kabupaten/kota. Data kuantitas/volume bahan bangunan

tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang umum IKK kabupaten/kota adalah bobot atau andil masing-masing

kelompok jenis bangunan untuk menghitung IKK umum kabupaten/kota. Diagram timbang

umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja

pembangunan dan rutin. Data ini diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota atau provinsi.

Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2010

digunakan data APBD tahun 2009. Cara penyusunan diagram timbang umum IKK sama

dengan cara penyusunan diagram timbang IHPB bahan bangunan/konstruksi umum yang

intinya adalah memilih pengeluaran untuk pembangunan fisik dan dikelompokkan ke dalam

5 (lima) kelompok jenis bangunan..

3. Harga Jenis Bahan Bangunan/Sewa Alat dan Jasa

Data harga yang digunakan untuk penghitungan IKK Tahun 2010 adalah harga bulan

Juni 2010. Data harga tersebut dikumpulkan melalui survei serentak paket komoditas IKK

yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Survei harga dilakukan pada tanggal 1-9 Juni 2010 setidaknya pada 3 (tiga) pedagang besar

barang/jasa konstruksi yang dianggap mewakili tingkat harga di pasaran. Di kabupaten

Pakpak Bharat yang menjadi sampel survei ini adalah UD Boymen,UD Tumangger dan UD

Tobing. Responden yang dipilih dalam survei IKK di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 3

(tiga) panglong ini dianggap telah mewakili kondisi harga pasar bahan konstruksi di

Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu, dikumpulkan pula data sewa alat berat dan jasa dari

kontraktor ataupun dari instansi terkait yang menyediakan jasa sewa alat berat konstruksi.

Yang menjadi responden untuk data ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak

Bharat.



4. Rumus Penghitungan IKK

a. Tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi kelompok jenis bangunan.

Untuk mendapatkan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) menurut

kelompok jenis bangunan kabupaten/kota adalah mengalikan bobot dengan harga masing-

masing bahan bangunan tersebut. Agar memperjelas penghitungan TKK kabupaten/kota

seperti yang telah diuraikan di atas, berikut ini disajikan dalam bentuk notasi matematis.

∑=

=m

iijikj QHTKK

1.

dimana:

i : Jenis barang bahan bangunan

TKKkj : Tingkat kemahalan harga bahan bagunan/konstruksi kelompok jenis

bangunan j

kabupaten/kota k

Hi : Harga bangunan i

Qij

b. Tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi kelompok jenis bangunan rata-

rata nasional.

: Kuantitas/volume bahan bangunan i jenis bangunan j

: Diagram timbang kelompok jenis bangunan

dimana:

k : Kabupaten/kota

TKKnj : Tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi nasional n untuk

kelompok jenis bangunan j

N : Jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia



c. Indeks kemahalan harga bangunan/konstruksi kelompok jenis bangunan

kabupaten/kota

100xTKK

TKKIKKnj

kjkj =

dimana:

IKKkj

d. Indeks kemahalan konstruksi umum kabupaten/kota

: Indeks kemahalan harga bangunan/konstruksi kelompok jenis bangunan j

kabupaten/kota k.

jj

kjku xQIKK TKK∑=

=5

1

dimana:

IKKku : Indeks kemahalan konstruksi umum u kabupaten/kota k

Qj : Diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

BAB II PEMBAHASAN



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum

Perbedaan model penyajian IKK 2009 dan IKK 2010 menyebabkan angka –angka

tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung, hal ini telah dijelaskan pada bab

sebelumnya. Sehingga untuk pembahasan pada bab ini hanya membahas IKK untuk

Kabupaten Pakpak Bharat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dan juga IKK kota acuan

Samarinda untuk tahun 2010.

Penghitungan IKK mutlak dilakukan karena IKK digunakan sebagai salah satu

komponen/penimbang dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) tiap-tiap kabupaten/kota.

Penghitungan IKK ini sendiri telah mempertimbangkan variasi harga-harga barang/jasa

konstruksi yang beragam berdasarkan keadaan dan tingkat kesulitan geografis suatu wilayah.

Azas kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan

data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil,

proporsional, dan merata. Demi pembagian DAU yang adil dan merata berdasarkan tingkat

kesulitan letak geografis suatu wilayah tersebut, maka IKK hadir sebagai indeks spasial yang

mutlak diperlukan.

Pada tahun-tahun sebelumnya hingga akhir 2008, Badan Pusat Statistik masih

melakukan penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) untuk seluruh

kabupaten/kota di Indonesia. IHPB ini sendiri dalam kaitannya dengan pembangunan suatu

daerah berfungsi sebagai angka indeks yang dapat digunakan sebagai eskalasi (pertambahan

dalam kuantitas/volume/jumlah) nilai proyek konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar

(IHPB) dapat didefenisikan sebagai angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan

harga pada tingkat harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang

diperdagangkan di suatu negara/daerah. IHPB termasuk dalam indeks periodikal sama seperti

indeks harga konsumen (IHK), yakni angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga

di suatu lokasi pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar.

Dalam perkembangannya, IHPB tidak lagi menjadi angka indeks yang wajib dihitung

oleh seluruh kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan oleh ketersediaan proyek berskala besar dan

nasional yang tidak sama/berbeda-beda dari seluruh kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota



dengan nilai pembangunan dan kontrak yang besar tentunya memerlukan angka indeks ini

sebagai acuan eskalasi nilai proyek yang harus diperhitungkan dan diprediksi. Atas dasar

cakupan yang besar (42 jenis barang dan 4 sewa alat berat pada tahun 2008) menjadikan IHPB

tidak lagi mutlak dihitung oleh seluruh kabupaten/kota. Berikut ditampilkan perbedaan IKK dan

IHPB:

Tabel 2.1 Perbedaan IKK dan IHPB

No IKK (Spatial Index) No IHPB (Periodical Index)

1 Membandingkan harga untuk lokasi

berbeda pada waktu yang sama

1 Membandingkan harga untuk

lokasi yang sama pada waktu yang

berbeda

2 Reference/dasar: rata-rata nasional 2 Reference/dasar: tahun dasar

3 Perbandingan harga antar wilayah 3 Perubahan harga antar waktu

4 Perbedaan struktur harga relatif besar 4 Perubahan struktur harga relatif

kecil

5 Comparability dan representative

sulit diperoleh

5 Comparability dan representative

mudah diperoleh

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IKK memberikan solusi atas perbedaan tingkat

harga pada berbagai lokasi dalam waktu yang sama. Hal ini mengakibatkan nilai IKK seluruh

kabupaten/kota telah memperhitungkan tingkat kesulitan geografis masing-masing wilayah

pada saat yang bersamaan, walaupun keterbandingan dan keterwakilan komoditas barang sulit

diperoleh. Hal ini disebabkan karena komoditas suatu barang di suatu daerah dengan kualitas

dan kuantitas tertentu memang belum tentu dimiliki oleh daerah lain dengan kualitas dan

kuantitas yang sama. Untuk penghitungan IKK tahun 2010 untuk komoditas yang tidak ada di

suatu daerah tidak boleh membuat rujukan harga kabupaten/kota tetangga yang bersebelahan

sebagai acuan harga barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama dengan

memperhitungkan ongkos/biaya transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang



tersebut. Jadi yang menjadi acuan harga adalah semua komoditas yang ada beredar dan

dijumpai di pasaran di suatu kabupaten/kota.

Tabel 2.2 berikut menyajikan perbandingan ruang lingkup, paket komoditas, serta

kelompok jenis bangunan (diagram timbang) yang digunakan dalam penghitungan IKK dari

tahun ke tahun (2003 – 2010).

Table 2.2 Perbandingan Antara IKK 2003 – IKK 2010

No KETERANGAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Ruang Lingkup:

Jumlah

Kabupaten/Kota

Jumlah Provinsi

370

30

370

32

440

33

440

33

456

33

457

33

477

33

4

491

33

2. Paket Komoditas:

(jumlah barang,

sewa alat berat)

22

26

21

22

22

22

21

21

3. Kelompok jenis

bangunan 5 5 3 3 3 3 3

3

Dari tabel diatas dapat dilihat trend perkembangan jumlah kabupaten/kota dan provinsi

di Indonesia dari tahun ke tahun yang tentunya juga disertai dengan penghitungan IKK untuk

tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi. Tahun 2010 ruang lingkup penghitungan IKK

mencakup 491 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Dari data ini dapat dilihat selama kurun waktu

1 (satu) tahun telah terjadi pemekaran kabupaten/kota sebanyak 14 kabupaten/kota.

Penghitungan IKK pertama kali dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2002,

yakni untuk memperoleh besaran angka IKK tahun 2003 dari 370 kabupaten/kota dan 30

provinsi. Seiring dengan perkembangan tersebut, paket komoditas barang dan sewa alat berat

juga mengalami perubahan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Jumlah paket komoditas

barang dan sewa alat berat terbanyak yang dikumpulkan adalah pada tahun 2004, yakni

sebanyak 26 jenis barang dan sewa alat berat. Sedangkan untuk kelompok jenis bangunan

(diagram timbang) dari tahun 2005 hingga tahun 2010 konstan sebanyak 3 (tiga) jenis



kelompok bangunan. Hanya tahun 2003 dan 2004 saja kelompok jenis bangunan yang

digunakan sebagai diagram timbang sebanyak 5 (lima) kelompok/jenis.

2.2 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010

Hasil penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pakpak Bharat,

Provinsi Sumatera Utara, dengan Kota acuan Balikpapan dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.3 IKK Kabupaten Pakpak Bharat,

Sumatera Utara, dan Kota acuan (Samarinda) Tahun 2010

Kabupaten/Provinsi Indeks Umum

Pakpak Bharat 87.94

Sumatera Utara 86.20

Kota Acuan (Samarinda) 100.08

IKK umum Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan kota acuan

(Samarinda) sebagaimana yang telah disajikan pada tabel diatas menunjukkan besaran IKK

umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010 adalah sebesar 87.94, lebih tinggi dari IKK umum

Provinsi Sumatera Utara (86.20) dengan selisih 1.74 persen dan lebih rendah dari IKK umum

Kota acuan (Samarinda) (100.08) dengan selisih 12.14 persen

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten Pakpak Bharat masih lebih tinggi

dibandingkan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara dengan selisih

sebesar 1,74 persen mungkin disebabkan beberapa hal diantaranya:



1. Letak geografis Kabupaten Pakpak Bharat relatif jauh dalam jalur distribusi barang-

barang konstruksi

2. Sebagai Daerah yang baru dimekarkan,keberadaan supplier yang mampu

menyediakan barang-barang untuk kebutuhan konstruksi masih sangat terbatas di Kabupaten

Pakpak Bharat.

3. Pemakaian barang-barang konstruksi yang berasal dari luar kabupaten Pakpak Bharat

masih lebih besar bila dibandingkan dengan komoditas yang berasal dan dihasilkan di

kabupaten ini. Bangunan konstruksi memerlukan berbagai macam jenis barang yang saling

melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal dan

sebagainya hingga ke penggunaan peralatan berat. Diantara barang-barang konstruksi tersebut

beberapa diantaranya dapat dihasilkan di Kabupaten Pakpak sendiri tanpa harus didatangkan

dari luar kabupaten, seperti pasir, batu dan kayu. Harga komoditas lokal tersebut tercatat relatif

lebih murah dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi Sumatera Utara, namun

karena share pemakaiannya dalam bangunan konstruksi relatif kecil, pengaruhnya terhadap

Tingkat Kemahalan Konstruksi juga tidak terlalu besar. Yang artinya pembentukan tingkat

kemahalan konstruksi lebih didominasi oleh barang-barang konstruksi yang didatangkan dari

luar Kabupaten Pakpak Bharat. Berikut disajikan besaran IKK umum Kabupaten Pakpak

Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan kota acuan (Balikpapan) untuk tahun 2010 dalam

visualisai diagram batang:



Grafik 2.1. IKK Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dan

Kota acuan (Samarinda) Tahun 2010

Bila dibandingkan IKK umum kabupaten Pakpak Bharat dengan kota acuan Samarinda

masih lebih rendah dengan selisih sebesar 12.14 persen. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa

untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas di kabupaten Pakpak Bharat masih lebih

murah dibandingkan dengan membangun satu unit bangunan di Kota Samarinda. Dari Tabel 2.3

dapat menunjukkan bahwa membangun satu unit bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat 1,1

kali lebih murah dibandingkan Kota Samarinda. Hal ini sangat dipengaruhi faktor letak

geografis Kota Samarinda yang sangat sulit. Semakin sulit kondisi geografis suatu daerah maka

semakin tinggi tingkat harga.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, IKK umum tertinggi pada tahun 2010 dimiliki oleh

kabupaten Nias Selatan yakni sebesar 109.54, dan terendah di kabupaten Deli Serdang yakni

sebesar 81.05 dengan range sebesar 28.49 persen. Hal ini menggambarkan tingkat kemahalan

harga bangunan dari suatu nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu)

unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Nias Selatan 1.3 kali lebih mahal jika dibandingkan

dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Deli Serdang.



Penyebab IKK Kabupaten Deli Serdang lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di

Provinsi Sumatera Utara karena kabupaten ini merupakan sentra produksi bahan-bahan

kelompok bangunan, sehingga tingkat harga di kabupaten ini jauh lebih rendah. Hal ini juga

didukung oleh kondisi geografisnya yang baik sehingga memungkinkan jangkauan transportasi

ke manapun. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan dari sisi kondisi geografis kurang mendukung

kelancaran akses terhadap penyediaan bahan-bahan kelompok bangunan secara umum,

meskipun untuk komoditas tertentu kabupaten ini memproduksi sendiri. Berikut disajikan

besaran IKK kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara berikut peringkatnya dalam provinsi.



Tabel 2.4 IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Ranking dalam Provinsi Tahun 2010

Kabupaten/Kota Indeks Umum Ranking Dalam Provinsi

1 Nias 98.90 4 2 Mandailing Natal 86.58 16 3 Tapanuli Selatan 87.75 12 4 Tapanuli Tengah 85.05 23 5 Tapanuli Utara 85.79 20 6 Toba Samosir 88.37 9 7 Labuhan Batu 86.87 15 8 Asahan 83.84 27 9 Simalungun 83.33 29 10 Dairi 85.62 21 11 Karo 85.46 22 12 Deli Serdang 81.05 33 13 Langkat 81.70 31 14 Nias Selatan 109.54 1 15 Humbang Hasundutan 84.46 24 16 Pakpak Bharat 87.94 10 17 Samosir 89.17 6 18 Serdang Bedagai 82.76 30 19 Batu Bara 85.88 19 20 Padang Lawas Utara 87.62 13 21 Padang Lawas 87.81 11 22 Labuhan Batu Utara 87.28 14 23 Labuhan Batu Selatan 86.36 17 71 Sibolga 88.97 8 72 Tanjung Balai 86.33 18 73 Pematang Siantar 84.20 25 74 Tebing Tinggi 83.46 28 75 Medan 84.14 26 76 Binjai 81.43 32 77 Padang Sidempuan 89.16 7 99 Nias Utara 105.28 2 99 Nias Barat 104.31 3 99 Gunung Sitoli 89.51 5

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2010 Kabupaten Nias

Selatan, Nias Utara dan Nias Barat merupakan 3 (tiga) kabupaten yang memiliki indeks

terbesar masing-masing 109.54 persen, 105.28 persen serta 104.31 persen.



Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang adalah 3 (tiga) kabupaten/kota

dengan nilai indeks terendah, masing-masing 81.70 persen, 81.43 persen, dan 81.05 persen.

Sedangkan Pakpak Bharat pada tahun 2010 menempati peringkat ke-10 (sepuluh) dengan

besaran indeks 87.94 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan biaya untuk membangun 1 (satu) unit

bangunan per satuan luas di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka

membangun di Kabupaten Pakpak Bharat menduduki peringkat termahal ke-10 (sepuluh).

Semakin rendah peringkat IKK suatu kabupaten (semakin mendekati angka 1), maka semakin

mahal biaya yang diperlukan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di

kabupaten tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Dairi dan Humbang Hasundutan, nilai IKK

Kabupaten Pakpak Bharat jauh lebih besar dari nilai IKK kedua kabupaten tetangga

tersebut,dengan selisih masing-masing sebesar 2.32 persen dan 3.48 persen. Sedangkan jika

dibandingkan untuk sesama kabupaten pemekaran (Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan

Humbang Hasundutan), Pakpak Bharat menempati posisi kedua setelah Nias Selatan. Berikut

disajikan grafik nilai IKK Kabupaten Pakpak Bharat, Nias Selatan, dan Humbang Hasundutan.

Grafik 2.2 Perbandingan Nilai IKK Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan Tahun 2010



2.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sebesar 86.20

persen.Jika dibandingkan dengan IKK propinsi acuan dalam hal ini Provinsi Kalimantan timur

jauh lebih rendah dengan selisih 13.8 persen. Berikut disajikan table Indeks Kemahalan

Konstruksi Provinsi tahun 2010.

Tabel 2.5 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI

2010

NO KODE PROPINSI IKK *) (1) (2) (3) (4)

1 11 NANGROE ACEH DARUSSALAM 92.45

2 12 SUMATERA UTARA 86.20 3 13 SUMATERA BARAT 85.24 4 14 R I A U 96.93 5 15 J A M B I 89.31 6 16 SUMATERA SELATAN 87.13 7 17 BENGKULU 87.83 8 18 LAMPUNG 83.93 9 19 KEP. BANGKA BELITUNG 95.33

10 21 KEPULAUAN RIAU 101.61 11 31 DKI JAKARTA 90.02 12 32 JAWA BARAT 85.04 13 33 JAWA TENGAH 83.44 14 34 DI YOGYAKARTA 83.67 15 35 JAWA TIMUR 83.36 16 36 B A N T E N 84.00 17 51 B A L I 85.53 18 52 NUSA TENGGARA BARAT 87.20 19 53 NUSA TENGGARA TIMUR 97.38 20 61 KALIMANTAN BARAT 96.61 21 62 KALIMANTAN TENGAH 100.83 22 63 KALIMANTAN SELATAN 90.46 23 64 KALIMANTAN TIMUR 100.00 24 71 SULAWESI UTARA 98.63 25 72 SULAWESI TENGAH 90.81 26 73 SULAWESI SELATAN 85.99 27 74 SULAWESI TENGGARA 92.17 28 75 GORONTALO 90.74 29 76 SULAWESI BARAT 89.90 30 81 M A L U K U 110.00 31 82 MALUKU UTARA 110.43 32 91 PAPUA BARAT 142.98 33 94 PAPUA 210.10

Keterangan : *) Rata-rata Provinsi Kalimantan Timur



Dari Tabel 2.5 dapat kita lihat bahwa Provinsi Papua,Papua Barat dan Maluku Utara

merupakan 3 provinsi yang memilikit indeks terbesar dengan indeks masing masing 210.10

persen,142.98 persen dan 110,43 persen. Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur

adalah 3 (tiga ) Provinsi dengan nilai indeks terendah masing-masing 83.67 persen,83.44 persen

dan 83.67 persen.Sedangkan Propinsi Sumatera Utara menempati rangking 7 (tujuh) dengan

indeks sebesar 86.20 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah

provinsi ketujuh termurah untuk membangun satu unit bangunan di Indonesia.

L A M P I R A N 1



Lampiran 1. Gambar Bahan Bangunan dan Alat Berat Konstruksi yang Digunakan Sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2010

Jenis Barang Gambar Keterangan

Pasir Pasang

Batu Kali

Batu Bata

Batako

Batu Split



Semen

Keramik Putih Polos

Kayu Papan

Kayu Balok

Kayu Lapis



Cat Tembok

Cat Kayu/Besi

Besi Beton

Seng Plat

Seng Gelombang



Kaca Bening

Pipa PVC

Aspal

Excavator

Buldozer



Three Wheel roller

DumpTruck

L A M P I R A N 2 & 3



Lampiran 2. Kuesioner yang Digunakan dalam Pencacahan IKK Tahun 2010

1. Provinsi

2. Kabupaten / Kota

1. Nama Pencacah 5. Nama Pemeriksa

2. N I P 6. N I P

3. Tanggal Pencacahan 7. Tanggal Pemeriksaan

- Responden adalah pedagang campuran yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. Apabila pedagang campurannya tidak ada maka respondennya adalah distributor, contoh : Aspal.

- Aspal impor adalah aspal produk perusahaan asing, contoh : Shell. - Tukang adalah orang yang mempunyai keahlian khusus di sektor konstruksi, contoh : tukang batu, tukang kayu, dll - Pembantu Tukang adalah orang yang tidak mempunyai keahlian khusus disektor konstruksi & biasanya bekerja membantu tukang - Khusus untuk sewa alat berat sudah termasuk biaya operator (tidak termasuk bahan bakar). - Harga untuk setiap jenis barang sebaiknya terisi seluruhnya , sedangkan untuk kualitas barang semaksimal mungkin

terisi , tergantung kondisi lapangan. - Harga semua jenis barang sebaiknya diwakili oleh minimal 2 responden ( khusus Blok III ). Jika salah satu jenis barang tidak

tersedia di responden umum maka harga barang tersebut supaya dicari pada responden lainnya seperti Kontraktor, DPU, dll. - Kolom (6), tuliskan nama Kabupaten/Kota asal barang tersebut diperoleh. Kolom ini harus terisi karena akan digunakan untuk

melihat tata niaga atau pola distribusi dari masing-masing jenis barang yang kualitasnya akan dipilih untuk penghitungan IKK. - Kolom (7) digunakan untuk mencatat keterangan atau penjelasan tambahan tentang responden, kualitas barang, konversi dll. - Pindahkan isian kuesioner kedalam file laporan hasil pencacahan (format Excel), selanjutnya file tersebut dikirim melalui email ke

BPS Provinsi Bidang Statistik Distribusi, untuk direkapitulasi . Jika semua kab/kota dalam satu provinsi sudah direkap dalam satu file, dan hasilnya sudah diperiksa, file tersebut dikirim via email ke alamat [email protected], dan di CC ke salah satu email berikut: [email protected], [email protected], atau [email protected] .

- Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa segera dikirim ke BPS Provinsi

TANGGAL 1 - 9 JUNI 2010

SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI

REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK

PENJELASAN

4. Tanda tangan

SEWA ALAT BERAT, DAN UPAH JASA KONSTRUKSI

8. Tanda tangan

DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK 2010

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT



Hargaper satuan/unit

(Rp)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pasir Pasir Beton / Cor m3

Pasir Pasang m3

Pasir Urug m3

2 Batu Pondasi Batu Belah m3

Batu Gunung m3

Batu Kali m3

Lainnya …….………………..… (sebutkan) m3

3 Batubata Batubata Merah Biasa ( 60 buah/m2) 100 buah

Lainnya …….………………..… (sebutkan) 100 buah

4 Batako Biasa 100 buah

Lainnya …….………………..… (sebutkan) 100 buah

5 Batu Split Ukuran 1 - 2 cm m3

Ukuran 2 - 3 cm m3


6 Semen Abu-abu Bosowa zak

isi 50 kg Gresik zak

Holcim zak

Kupang zak

Padang zak

Tiga Roda zak

Tonasa zak

Lainnya …….………………..… (sebutkan) zak

7 Pipa PVC Maspion, kw AW, Ф 4" panjang 4 m batang

Maspion, kw D, Ф 4" panjang 4 m batang

Vinilon, kw AW, Ф 4" panjang 4 m batang

Vinilon, kw D, Ф 4" panjang 4 m batang

Wavin, kw AW, Ф 4" panjang 4 m batang

Wavin, kw D, Ф 4" panjang 4 m batang

Winlon, kw AW, Ф 4" panjang 4 m batang

Winlon, kw D, Ф 4" panjang 4 m batang

Lainnya …….………………..… (sebutkan) batang

8 Seng Plat Ukuran ( 0,02 x 90 ) cm m

Ukuran ( 0,03 x 90 ) cm m

Ukuran ( 0,02 x 90 ) cm kaki

Ukuran ( 0,03 x 90 ) cm kaki

Lainnya …….………………..… (sebutkan) m/kaki *)

9 Seng Gelombang Ukuran ( 0,02 x 90 x 180 ) cm lembar

Ukuran ( 0,03 x 90 x 180 ) cm lembar

Lainnya …….………………..… (sebutkan) lembar

10 Paku Paku Kayu 5 cm kg

Paku Kayu 10 cm kg

Paku Beton 5 cm kg

Paku Beton 10 cm kg

Lainnya …….………………..… (sebutkan) kg

11 Besi Beton (Full) Ukuran Ф 6 mm Panjang 12 m batang

Ukuran Ф 8 mm Panjang 12 m batang

Ukuran Ф 6 mm Panjang 12 m kg

Ukuran Ф 8 mm Panjang 12 m kg

Lainnya …….………………..… (sebutkan) batang/kg *)

12 Keramik Putih Polos Accura m2

Kualitas 1 (KW 1) Arwana m2

uk. ( 30 x 30 ) cm Asahi m2

Asiatile m2

Classic m2

Diamond m2

Hercules m2

Impresso m2

KeteranganAsal Barang

BLOK III : RESPONDEN UMUM

No Jenis Barang Kualitas Barang Satuan



KIA m2

Masterina m2

Mulia m2


13 Kayu Papan Kamper ( 2 cm x 20 cm x 4 m ) m3

Meranti ( 2 cm x 20 cm x 4 m ) m3


14 Kayu Balok Kamper ( 6 cm x 12 cm x 4 m ) m3

Meranti ( 6 cm x 12 cm x 4 m ) m3


15 Kayu Lapis Ukuran ( 0,3 x 122 x 244 ) cm lembar




Lainnya …….………………..… (sebutkan) lembar

16 Cat Tembok a. Isi 5 kg Avian kaleng

Belmas kaleng

Catylac kaleng

Maritex kaleng

Matex kaleng

Metrolite kaleng

Vinilex kaleng

Lainnya …….………………..… (sebutkan) kaleng

b. isi 25 kg Avian kaleng

Belmas kaleng

Catylac kaleng

Maritex kaleng

Matex kaleng

Metrolite kaleng

Vinilex kaleng


17 Cat Kayu / Besi isi 1 kg Altex kaleng

Avian kaleng

Brilo kaleng

Emco kaleng

Glotex kaleng

Kuda Terbang kaleng


18 Kaca Polos Bening Asahi tebal 3 mm m2

Asahi tebal 5 mm m2

Mulia tebal 3 mm m2

Mulia tebal 5 mm m2


19 Aspal Curah Grade 60/70 Lokal ton

Curah Grade 60/70 Impor ton

Drum Grade 60/70 (155 kg) Impor drum

Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal drum

Lainnya …….………………..… (sebutkan) ………



Hargaper satuan/unit

(Rp)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Aspal Curah Grade 60/70 Lokal ton

Curah Grade 60/70 Impor ton

Drum Grade 60/70 (155 kg) Impor drum

Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal drum

Lainnya …….………………..… (sebutkan) ………

2 Sewa Excavator 100-120 HP unit/hari

100-120 HP unit/jam

Lainnya …….………………..… (sebutkan) unit/jam/hari *)

3 Sewa Buldozer 95-120 HP unit/hari

95-120 HP unit/jam


4 Sewa Three Wheel Roller 8 - 10 ton unit/hari

8 - 10 ton unit/jam


5 Sewa Dump Truck 8 - 10 ton unit/hari

8 - 10 ton unit/jam


6 Upah Jasa Konstruksi Pembantu Tukang o-h

Tukang Batu o-h

Tukang Cat o-h

Tukang Kayu o-h

Lainnya …….………………..… (sebutkan) o-h

*) Coret salah satu

BLOK IV : RESPONDEN DINAS PEKERJAAN UMUM / KONTRAKTOR

KeteranganAsal Barang SatuanKualitas BarangJenis BarangNo



………….. , ……………………….20.……

NIP. ( ………………...………….………..)

BLOK V : CATATAN

Mengetahui,Kepala BPS Kabupaten / Kota



Lampiran 3. Kuesioner Diagram Timbang yang Digunakan

Provinsi / Kabupaten / Kota * ) : ……………………………………..

Persentase Persentase (%) (%)

(2) (3) (4) (5)

1. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal

2. Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian

3. Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan dan Pelabuhan

4. Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air minum dan Komunikasi

5. Bangunan Lainnya

* ) : coret yang tidak perlu

Keterangan : I - Usahakan untuk mendapatkan nilai dan persentase pembangunan fisik untuk setiap jenis bangunan, apabila

mengalami kesulitan / terlalu lama untuk memperoleh data tersebut usahakan untuk mendapatkan persentasenya terlebih dahulu.

- Tahun 2008 adalah realisasi nilai penggunaan dan tahun 2009 adalah nilai perkiraan. II Data diperoleh dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota. III Kelompok Jenis Bangunan terdiri dari :

1. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal meliputi bangunan perumahan, perkantoran, rumah sakit, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun, dll.

2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian meliputi bangunan waduk, bendungan, embung, jaringan irigasi, pintu air, drainase irigasi, talang, check dam, tanggul, pengendali banjir, tanggul laut, dsb.

3. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar / tembok, drainase jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, bangunan jalan, jembatan kereta api, bangunan dermaga / pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.

4. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi, meliputi pembangkit tenaga listrik, tranmisi dan transmisi tegangan tinggi, bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, instalasi air bersih dan air limbah, pemasangan instalasi gas pada gedung, instalasi jalan raya, jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

5. Bangunan Lainnya meliputi bangunan lapangan olahraga, lapangan parkir dan sarana lingkungan dan pemukiman.

100%

Jenis Bangunan Nilai Nilai

(1)

T o t a l

100%

Nilai dan Persentase Diagram Timbang Umum menurut Kelompok Jenis Bangunan

Tahun 2008 - 2009

Kelompok 2008 2009

wejangan statistik - … · gambar bahan bangunan dan alat berat konstruksi yang digunakan ......

Documents