Resume Kebijakan Ekonomi

Untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, terdapat berberapa kebijakan yang dapat

dilakukan, seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan tingkat kurs, dan kebijakan

tingkat pendapatan.

A. Kebijakan Moneter

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral (Bank

Indonesia) sebagai otoritas moneter untuk mengatur tingkat persediaan uang sebuah

negara dengan tujuan untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik atau

yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang

beredar. Tujian lainnya adalah untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur

dengan Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional, Kesempatan Kerja, Kestabilan

Harga, Stabilitas Ekonomi.

3. Peranan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang

tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk

mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur

keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat

terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi

barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan kebijakan moneter adalah mejaga

kestabilan perekonomian suatu negara, melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan

tingkat bunga.

4. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya

beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami

resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy

money policy)

b. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga

dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

5. Instrumen Kebijakan Moneter

Terdapat setidaknya 3 instrumen kebijakan moeter, yakni operasi pasar terbuka (open

market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio

cadangan wajib (reserve requirement ratio), namun ada juga instrumen lain yaitu

himbauan moral (moral persuasion).

a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan

menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities).

Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat

berharga pemerintah. Hal ini dilakukan pada saat terjadi Deflasi.

Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan

menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan

pada saat terjadi Inflasi.

Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan

dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga

Pasar Uang.

b. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan

memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum

kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke

bank sentral.

Pada saat terjadi Inflasi, pemerintah menaikkan suku bungan bank, sehingga

orang-orang banyak yang menyimpan uang di bank sehingga uang yang

beredar di masyarakat dapat terserap kembali.

Pada saat terjadi Deflasi, pemerintah menurunkan suku bunga bank, sehingga

banyak orang tertarik untuk meminjam uang di bank dan uang yang beredar

di masyarakat pun akan bertambah.

c. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan

memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada

pemerintah.

Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan

wajib (saat Deflasi).

Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio (saat

Inflasi).

d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah legal leading limit yaitu

batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh

bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

Bank sentral menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada

nasabahnya.

Misalnya, 80% dari nilai-ilai surat berharga yang dibeli oleh pedagang surat-

surat berharga dibiayai dengan dana sendiri. Sementara 20% sisanya, dibiayai

dengan cara meminjam dana dari bank. Jika jumlah uang beredar melebihi

kemampuan ekonomi, bank dapat menaikkan batas maksimum pemberian

kredit. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar kurang, maka bank sentral

menurunkan batas maksimum pemberian kredit.

e. Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang

beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati

dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan

menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk

memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

B. Kebijakan Fiskal

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah

penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas

utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian

Keuangan.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum, tujuan kebijakan fiskal adalah mencapai suatu kondisi

perekonomian yang mantap, dengan tetap mepertahankan laju pertumbuhan

ekonomi yang layak, tanpa adanya pengangguran (kesempatan kerja penuh),

dan kestabilan harga-harga umum.

Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran

komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah

pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi

tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Adapun tujuan-tujuan dari terjadinya dan berlangsungnya kebijakan fiskal

antaralain sebagai berikut.

Mencapai stabilitas perekonomian

Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi

Memperluas dan menciptakan lapangan kerja

Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat

Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. 

Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga 

3. Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi utama dari kebijakan fiskal antara lain :

a. Fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang

tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

b. Fungsi distribusi adalah fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian

pendapatan nasional dapat merata untuk semua kalangan.

c. Fungsi stabilisasi adalah untuk terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama

berupa kesempatan kerja yang tinggi,tingkat harga barang pokok relatif stabil,

dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

4. Macam-Macam Kebijakan Fiskal

a. Kebijakan Fiskal Berdasarkan Segi Teorinya

Pembiayaan Fungsional (Functional Finance) : Pembiayaan fungsional

adalah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran

pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional dan

bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja.

Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach) : Pengelolaan

anggaran adalah mengatur pengeluaran pemerintah, hutang dan perpajakan

dalam mencapai ekonomi yang stabil. 

Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing budget) : Stabilisasi

anggaran adalah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah

dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai

pengeluaran dan program-program pemerintah. tujuannya adalah

penghematan anggaran pemerintah. 

b. Kebijakan Fiskal Bedasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Kebijakan Anggaran Seimbang : kebijakan anggaran seimbang adalah

kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran sama besar,

jadi penerimaan yang diterima pemerintah harus sama dengan

pengelurannya dan begitupun sebaliknya. Keuntungan kebijakan ini adalah

tidak perlu adanya lagi pinjaman baik dari dalam negeri dan luar negeri,

sedangkan kerugiannya adalah jika perekonomian negara dalam keadaan

kurang baik akan mengakibatkan ekonomi semakin memburuk

Kebijakan Anggaran Surplus : kebijakan anggaran surplus adalah

kebijakan yang disusun dengan pendapatan/penerimaan harus lebih besar

dari pada pengeluaran atau pengeluaran dengan sedikit tetapi

pendapatan/penerimaan banyak. ini digunakan untuk mencegah inflasi. 

Kebijakan Anggaran Defisit : kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan

yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar dari pada

penerimaan/pendapatan. Ini berupakan kebalikan dari kebijakan anggaran

surplus. Kebijakan anggaran defisit dilakukan untuk mengurangi depresi

dan kelesuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi

menyebabkan kekurangan anggaran. 

Kebijakan Anggaran Dinamis : kebijakan anggaran dinamis adalah

kebijakan yang disusun dengan cara  jumlah pengeluaran dan penerimaan

sama besar dan lama kelamaan jumlahnya makin bertambah. Kebijakan ini

dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang terus bertambah sehingga

dibutuhkan jumlah yang besar. 

5. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang

berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang

berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya

beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.

Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta

menurunkan output industri secara umum.

Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat

berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:

Aggregate demand and the level of economic activity ( Permintaan agregat dan

tingkat kegiatan ekonomi )

The pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya)

The distribution of income (Distribusi pendapatan)

Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan

ekonomi. Sikap tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, ekspansif, dan kontraktif:

Sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran berimbang di mana G = T

(Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan). Pengeluaran pemerintah

sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan hasil keseluruhan anggaran

memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi.

Sikap ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan pengeluaran

pemerintah (G> t) melalui pengeluaran pemerintah meningkat, penurunan

pendapatan pajak, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan

defisit anggaran yang lebih besar atau lebih kecil daripada surplus anggaran

pemerintah sebelumnya.

Kontraktif kebijakan fiskal (G <T) terjadi ketika bersih dikurangi pengeluaran

pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang lebih tinggi, mengurangi

pengeluaran pemerintah, atau kombinasi keduanya. Hal ini akan mengakibatkan

defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih besar dari pada

pemerintah sebelumnya, atau surplus sebelumnya pemerintah memiliki anggaran

berimbang. Kontraktif kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan surplus.

Instrumen Kebijakan Fiskal :

a. Pembiayaan fungsional

b. Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akbiat-akibat tidak langsung

terhadap pendapatan nasional.

c. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan

penerimaan pemerintah.

d. Sedang pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan

dana yang ada di masyarakat.

e. Pengeluaran Anggaran. Pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman

dipergunakan secara terpadu untuk mencapai kestabilan ekonomi.

Dalam jangka panjang diusahakan adanya anggaran belanja seimbang.Namun

pada masa depresi digunakan anggaran defisit, sedang dalam masa inflasi digunakan

anggaran belanja surplus.

C. Kebijakan Tingkat Kurs

Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi

dengan dunia luar.Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar

negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs.Sistem nilai tukar sendiri

terdiri dari beberapa jenis, yaitu kurs tetap, mengambang bebas, dan mengambang

terkendali. Lalu kurs apa yang pernah ditetapkan di Indonesia? Untuk menjawab

pertanyaan tersebut, sebelumnya kita telusuri dulu makna dari masing masing kurs serta

kelebihan dan kekurangannya.

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang bisa mempengaruhi

perubahan kurs adalah sistem kurs yang dianut negara yang bersangkutan. Ada tiga

macam sistem kurs yang bisa dipilih untuk dianut suatu negara, yaitu sistem kurs tetap,

sistem kurs mengambang bebas dan sistem kurs mengambang terkendali. Berikut ini kita

akan membahas satu per satu sistem-sistem tersebut. Untuk mempermudah pemahaman

maka kurs yang dipakai untuk menjelaskan grafik diasumsikan sebagai kurs tengah, yakni

nilai tengah atau rata-rata dari kurs jual dan kurs beli.

1. Sistem Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate System)

Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar dimana pemegang otoritas moneter tertinggi

suatu negara (Central Bank) menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain

yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan

di pasar uang. Jika dalam perjalanannya penetapan kurs tetap mengalami masalah,

misalnya terjadi fluktuasi penawaran maupun permintaan yang cukup tinggi maka

pemerintah bisa mengendalikannya dengan membeli atau menjual kurs mata uang yang

berada dalam devisa negara untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan kembali ke kurs

tetap nya. Dalam kur tetap ini, bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar valas

dalam penetapan nilai tukar.

Keunggulan :

a. Kegiatan spekulasi di pasar uang semakin sempit.

b. Intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil.

c. Pemerintah memegang peranan penuh dalam pengawasan transaksi devisa.

d. Kepastian nilai tukar, sehingga perencanaan produksi sesuai dengan hasilnya.

Kelemahan :

a. Cadangan devisa harus besar, untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar

valas.

b. Kurang fleksibel terhadap perubahan global.

c. Penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar

ekspor impor.

Penerapannya di Indonesia

Sistem nilai tukar tetap pernah berlaku di Indonesia. Berdasarkan UU No.32 tahun

1964 ditetapkan bahwa nilai tukar Indonesia sebesar Rp. 250,-/US Dollar. Sedangkan

nilai tukar Indonesia terhadap negara lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar dollar

terhadap negara tersebut sesuai dengan yang berlaku di pasar valuta asing Jakarta dan

internasional. Dalam periode penetapan kurs tetap tersebut, Indonesia juga menetapakan

peraturan sistim kontrol devisa yang ketat.

Dalam sistim ini, tidak ada pembatasan kepemilikan, penjualan, maupun pembelian

valas namun para eksportir wajib menjual devisanya kepada bank sentral.Sebagai

dampak dari penetapan kurs tetap tersebut maka Bank Indonesia harus mampu

memenuhi kebutuhan pasar valas bagi bank komersial maupun masyarakat. 

Dalam perjalanannya, Indonesia juga sempat mendevaluasi kurs tetapnya sebagai

dampak dari overvaluated dan jika di biarkan akan mengancam aktivitas ekspor-impor.

Pada tanggal 17 April 1970 Indonesia merubah kurs tetapnya dari posisi semula sebesar

Rp. 250,-/US Dollar menjadi  Rp 378,-/US Dollar. Devaluasi yang kedua dilaksanakan

pada tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp 415,-/US Dollar dan yang ketiga pada tanggal

15 November 1978 dengan nilai tukar sebesar Rp 625,-/US Dollar

Pada sistem ini, kurs ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan

bahwa US $ 1 = Rp 8.000,- dan 1 yen = Rp 5.000,-. Akan tetapi, pada kenyataannya

walaupun kurs sudah ditetapkan pemerintah, kurs masih mengalami perubahan.

Perubahan kurs tersebut terjadi karena adanya perubahan kekuatan permintaan dan

penawaran. Kadang terjadi kelebihan permintaan dan kadang terjadi kelebihan

penawaran. Agar kurs berada di tingkat yang sudah ditetapkan, pemerintah harus

meredam efek dari kelebihan permintaan atau penawaran tersebut.

Jika terjadi kelebihan permintaan, pemerintah akan menjual persediaan mata uang

untuk memenuhi kelebihan permintaan tersebut. Dan, bila terjadi kelebihan penawaran,

pemerintah akan membeli kelebihan penawaran tersebut. Perhatikan grafik berikut:

Pada awalnya, pemerintah menetapkan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika

adalah US $ 1 = Rp 8.000,-. Karena impor barang dari Amerika meningkat maka

permintaan terhadap dolar Amerika juga meningkat, dari Q0 menjadi Q1 yang akhirnya

membuat kurva permintaan bergeser dari D0 ke D1. Apabila pemerintah tidak campur

tangan maka akan terbentuk tingkat kurs yang baru sebesar E1. Oleh karena itu, agar

tingkat kurs tetap pada US $ 1 = Rp 8.000,- maka pemerintah (melalui Bank Sentral)

akan menjual cadangan dolar Amerika sehingga kurva penawaran dolar Amerika akan

bergeser ke kanan dari E1. dan terbentuklah tingkat kurs yang besarnya sama dengan

tingkat semula yakni US $ 1 = Rp 8.000,-.

2. Sistem Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate System)

Penetapan kurs ini tidak sepenuhnya terjadi dari aktivitas pasar valuta.Dalam pasar ini

masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang

ada.Jadi dalam pasar valuta ini tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang.

Keunggulan :

a. Mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih baik dan neraca pembayaran

suatu negara.

b. Adanya aktifitas MD/MS dalam pasar valuta berdasarkan kurs indikasi akan

mampu menstabilkan nilai tukar dengan lebih baik sesuai dengan kondisi ekonomi

yang terjadi.

c. Devisa yang diperlukan tidak sebesar pada nilai tukar tetap.

d. Mampu memadukan sistem tetap dan mengambang.

Kelemahan :

a. Devisa harus selalu tersedia dan siap diguankan sewaktu-waktu.

b. Persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekualan dalam memprediksi dan

menetapkan kurs.

c. Tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran.

d. Selisih kurs yang terjadi dalam pasar valuta akan mengurangi devisa karena

memakai devisa untuk menutupi selisihnya.

Penerapannya di Indonesia

Sistem nilai tukar mengambang terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan

dengan kebijakan devaluasi Rupiah pada tahun 1978 sebesar 33 %.Pada sistem ini

nilai tukar Rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (basket currencies)

negara-negara mitra dagang utama Indonesia.Dengan sistem tersebut, Bank Indonesia

menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan ketentuan

tertentu. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, maka Bank Indonesia

melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah spread

(Teguh Triyono, 2005).

Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali diterapkan di Indonesia, nilai

tukar Rupiah dari tahun ke tahunnya terus mengalami depresiasi terhadap US

Dollar.Nilai tukar Rupiah berubah-ubah antara Rp 644/US Dollar sampai Rp

2.383/US Dollar. Dengan perkataan lain, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar

cenderung tidak pasti.

Pada sistem ini, kurs bebas bergerak naik turun tanpa adanya campur tangan

pemerintah. Kurs bergerak naik turun sesuai dengan kekuatan tarik menarik antara

permintaan dan penawaran. Sistem kurs bebas disebut juga dengan istilah “Sistem

Kurs Mengambang”. Selanjutnya, perhatikan grafik berikut.

Pada awalnya, tingkat kurs yang terjadi adalah di titik E0 sebagai titik

keseimbangan. Bila impor terhadap barang-barang Amerika meningkat, maka

permintaan terhadap dolar Amerika untuk membayar impor juga meningkat, sehingga

kurva permintaan dari D0 akan bergeser ke D1. Hal itu

mengakibatkan kurs keseimbangan bergeser ke E1. Pada titik E1, nilai tukar rupiah

adalah Rp 7.000,- per dolar AS atau US $ 1 = Rp 7.000,-. Maka, dikatakan bahwa

nilai dolar Amerika telah mengalami peningkatan (apresiasi) terhadap rupiah, karena

sebelumnya 1 dolar Amerika hanya senilai Rp 6.000,- (titik E0).

Sebaliknya, bila impor terhadap barang-barang Amerika menurun maka

permintaan terhadap dolar Amerika juga menurun yang pada akhirnya akan

menggeser kurva permintaan dari D0 menjadi D2. Akibatnya, tingkat kurs

keseimbangan bergeser ke titik E2 yaitu US $ 1 = Rp 5.000,-. Ini berarti nilai dolar

Amerika mengalami penurunan (depresiasi) terhadap rupiah. Yang perlu diingat

dalam sistem kurs bebas adalah bahwa berapa pun harga keseimbangan (baik pada E0,

E1, atau E2), maka jumlah devisa yang diperjualbelikan merupakan

jumlah keseimbangan, yakni jumlah yang diminta = jumlah yang ditawarkan.

Kebaikan dari sistem mengambang kurs bebas adalah:

a. Pemerintah tidak perlu menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan kurs.

Gambar 2. Grafik Sistem Kurs Mengambang Bebas.

b. Tidak ada pasar gelap yang memanfaatkan perbedaan tingkat kurs.

c. Tidak ada defisit atau surplus neraca pembayaran karena mekanisme pasar akan

segera menyeimbangkan defisit dan surplus menjadi neraca pembayaran yang

seimbang.

Adapun keburukan dari sistem kurs bebas adalah kurs mudah sekali berubah-

ubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian transaksi ekspor, impor dan transaksi-

transaksi lain yang berkaitan dengan mata uang asing.

3. Sistem Kurs Mengambang Bebas (Freely Floating Exchange Rate System)

Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang ditujukan bagi suatu

negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Sistim nilai tukar ini

akanmenyerahkan sleuruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang

sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Jadi dalam sistem nilai tukar ini hampir

tidak ada campur tangan pemerintah. 

Keunggulan :

a. Cadangan devisa lebih aman.

b. Persaingan pasar ekspor-impor sesuai dengan mekanisme pasar.

c. Kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi

ekonomi dalam negeri.

d. Masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir.

e. Tidak ada batasan valas.

f. Equilibrium pasar uang.

Kelemahan :

a. Praktik spekulasi semakin bebas.

b. Penerapan sistem ini terbatas pada negara yang sistem perekonomiannya mapan,

masih kurang teapt untuk negara berkembang.

c. Tidak adanya intervensi pemerintah untuk menjaga harga.

Penerapannya di Indonesia

Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada periode

1997 hingga sekarang.Sejak pertengahan Juli 1997, Rupiah mengalami tekanan yang

mengakibatkan semakin melemahnya nilai Rupiah terhadap US Dollar.Tekanan

tersebut diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melanda Thailand dan

menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Untuk mengatasi tekanan

tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui spot exchange rate (kurs

langsung) maupun forward exchange rate (kurs berjangka) dan untuk sementara dapat

menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun untuk selanjutnya tekanan terhadap

depresiasi Rupiah semakin meningkat.

Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus

berkurang, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia memutuskan untuk

menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah dibiarkan mengikuti

mekanisme pasar.

Pada sistem ini, tinggi rendahnya kurs ditentukan oleh mekanisme pasar. Yakni,

ditentukan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Akan

tetapi, dalam sistem ini pemerintah masih dapat mengendalikan tingkat kurs bila kurs

bergerak naik atau turun melampaui batas yang telah ditetapkan. Contohnya,

ditetapkan bahwa kurs boleh naik atau turun dengan batas 1% di atas atau 1% di

bawah kurs yang telah ditentukan. Apabila ternyata kurs naik melebihi 1% maka

pemerintah akan menjual cadangan devisa. Dan, bila ternyata kurs turun melampaui

1%, pemerintah akan membeli kelebihan devisa. Semua itu dilakukan pemerintah

dengan tujuan agar kurs kembali ke tingkat yang telah ditentukan. Agar jelas,

perhatikan grafik berikut!

Gambar 3. Sistem Kurs Mengambang terkendali.

Pada awalnya, tingkat kurs ditentukan sebesar US $ 1 = Rp 8.000,-. Kurs

diperbolehkan naik atau turun dengan batas 1% di atas atau 1% di bawah tingkat

tersebut. Itu berarti, kurs boleh naik sampai US $ 1 = Rp 8.080,- {Rp 8.000,- + (1% x

Rp 8.000,-)}, dan kurs boleh turun sampai US $ 1 = Rp 7.920,- {Rp 8.000,- – (1% x

Rp 8.000)}. Apabila permintaan terhadap barang impor Amerika sangat tinggi yang

berakibat permintaan terhadap dolar Amerika mengalami peningkatan, dan kurs

berubah menjadi US $ 1 = Rp 8.100,- maka pemerintah akan menjual cadangan dolar

Amerika yang dimiliki untuk memenuhi kelebihan permintaan tersebut, sehingga kurs

kembali pada rentang antara Rp 7.920,- sampai dengan Rp 8.080,- per dolar Amerika.

Sebaliknya, bila kurs turun menjadi US $ 1 = Rp 7.900,- akan terjadi kelebihan

penawaran terhadap dolar Amerika. Dan, pemerintah akan membeli kelebihan

penawaran tersebut agar kurs tetap berada pada rentang Rp 7.920,- sampai dengan Rp

8.080,- per dolar Amerika.

Campur tangan pemerintah dalam mengendalikan kurs bisa dilakukan secara

langsung dan tidak langsung. Contoh campur tangan pemerintah secara langsung

adalah dengan membeli atau menjual valuta asing. Campur tangan secara langsung

disebut dirtyfloating. Adapun contoh campur tangan pemerintah secara tidak langsung

adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Campur tangan

secara tidak langsung disebut clean floating.

D. Kebijakan Pendapatan

Dalam rangka mencapai tujuan pemerataan pendapatan secara langsung dan untuk

menstabilkan harga serta mengendalikan inflasi, pemerintah sengaja menetapkan harga

barang-barang dan jasa-jasa tertentu, seperti 9 bahan pokok (beras, jagung, gula, minyak,

telur dll), barang-barang strategis seperti semen, pupuk, tarif listrik, transportasi umum di

kota besar dan harga beberapa jenis BBM.

Tujuan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga melalui sedikit campur tangan

penetapan harga secara langsung ini disatu sisi dapat menimbulkan tidak efisiennya pasar

bekerja, dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, tetapi disisi lain penetapan harga

mempunyai tujuan–tujuan seperti pemerataan pendapatan dan stabilisasi harga.

Salah satu ukuran stabilisasi harga yang secara langsung digunakan adalah : Indeks

harga Konsumen (Consumer Price Indeks /CPI). Di Indonesia digunakan angka indeks lain

yang disusun oleh BPS yaitu angka indeks biaya hidup (IBH) dan angka indeks harga

perdagangan besar. IBH meliputi kelompok harga makanan dan minuman, sandang,

perumahan dan lain-lain.

a. Harga beberapa barang 9 bahan pokok dan bahan strategis ditetapkan pemerintah untuk

menekan angka lanju inflasi kebawah. Kebijakan pemerintah yang akan menyebabkan

redistribusi pendapatan pada masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah

b. Stabilisasi harga-harga

Kebijakan ini ditempuh pemerintah contohnya melalui operasi pasar di mana

pemerintah melakukan jual beli bahan pokok langsung kepada masyarakat golongan

ekonomi lemah. Diharapkan dengan turunnya pemerintah sebagai pembeli atau

penjual maka akan tercapai sasaran-sasaran seperti :

a. Bila pemerintah melakukan operasi pasar untuk membeli bahan pokok di atas

harga pasar, dg maksud agar penjual mendapatkan harga yang pantas sehingga

meningkatkan pendapatan masyarakat. Sering terjadi harga gabah yang menurun

di pasaran sehingga menurunkan pendapatan petani. Untuk itu pemerintah sering

campur tangan dengan berperan sebagai pembeli gabah petani dengan sedikit

kenaikan harga diatas harga pasar sehingga petani menikmat harga jual yang

pantas, dengan kebijakan ini diharapkan sasaran redistribusi pendapatan tercapai.

b. Bila pemerintah melakukan operasi pasar untuk menjual komoditi dibawah harga

pasar, agar mayarakat mampu membeli bahan pokok dengan harga terjangkau.

Kondisi ini sering terjadi dimana saat harga beras, gula minyak membumbung di

pasaran, maka pemerintah campur tangan menjadi penjual beras, minyak atau gula

dengan harga dibawah harga pasar, dengan maksud supaya masyaraka luas dapat

membeli kebutuhan pokok tsb dengan harga terjangkau.

c. Pemerintah juga campur tangan dalam mengatur harga obat yaitu dengan jalan

membuat obat-obatan dengan harga serba seribu yang hanya dijual di apotik-

apotik pasar rakyat, supaya mayarakat luas dapat membeli dengan harga

terjangkau dalam mengatasi masalah kesehatan mereka.

d. Pemerintah menjadi penentu utama dan satu-satunya terhadap harga-harga BBM,

gas, listrik, air, dll.

Beberapa waktu lalu pemerintah menetapkan kebijakan pendapatan melalui

sumbangan langsung tunai, memberikan subsidi uang tunai kepada masyarakat

miskin agar terjadi redistribusi pendapatan dan meningkatkan daya beli. Pada saat

ini pemerintah mengubah kebijakan tersebut dengan menyediakan dana produksi,

sosial dan lingkungan sekitar Rp. 200-500 jut per desa, agar ditingkat

keluarahan/desa terjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui

aktivitas berproduksi, aktivitas sosial, dan pembangunan prasarana dan sarana

lingkungan. Dana tersebut berasal dari pinjaman bank dunia. Masyarakat secara

kelompok diberikan bantuan modal usaha yang harus mereka kembangkan dan

pertanggung jawabkan kepada unit kelurahan masing-masing, pokok dana dan

pengembangan dana tersebut selanjutnya menjadi aset kelurahan setempat

Kebijakan Harga Maksimum (Price Ceiling)

Kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila harga di pasar bebas dianggap terlalu

tinggi, sehingga dikhawatirkan membawa dampak yang tidak diinginkan seperti terjadinya

inflasi dan juga mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, jumlah

permintaan (Qd) lebih besar dari jumlah penawaran (Qs). Kondisi inilah yang kemudian

dikenal dengan shortage dimana terjadi kekurangan pasokan barang. Pada keadaan seperti ini

produsen berlomba-lomba untuk menjualkan barang dagangannya dengan harga yang lebih

tinggi, sehingga peran pemerintahlah mengeluarkan kebijakan ini. Kemudian ada batasan

harga tertinggi yang bisa dilakukan oleh produsen untuk menjual barangannya yang berada di

bawah harga pasar. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen. Berikut ini adalah kurva

yang menunjukkan terjadinya kebijakan harga maksimum dimana PC (Price Ceiling) berada

di bawah PE  (Price Equilibrium) atau dengan kata lain PC lebih kecil dibanding PE.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga maksimum

mempengaruhi:

Menurunnya harga

Menciptakan kelebihan permintaan

Berkurangnya penawaran

Menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan (shortage)

Kebijakan Harga Minimum (Price Floor)

Kebijakan ini adalah lawan dari kebijakan harga minimum dimana harga yang berlaku

di pasar dianggap terlalu rendah dan akan merugikan produsen. Dalam hal ini, jumlah

penawaran (Qs) lebih besar dari jumlah permintaan (Qd) sehingga menyebabkan kondisi

surplus dimana jumlah pasokan barang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Karena

permintaan yang sedikit, produsen menjual barangnya dengan harga semurah-murahnya agar

bisa habis terjual. Sehingga harga pun menjadi begitu rendahnya dan mengancam si

produsen. Peran pemerintahlah yang kemudian mengeluarkan kebijakan menetapkan batas

harga terendah yang bisa dijual oleh produsen untuk melindungi mereka. Dan berikut ini

adalah gambar kurva yang menunjujjan terjadinya kebijakan harga minimum dimana PF

(price floor) berada di atas PE (Price Equilibrium) atau dengan kata lain PF lebih besar dari

PE.

Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa kebijakan harga minimum akan mempengaruhi:

Menaikkan harga pasar

Menciptakan kelebihan penawaran

Berkurangnya permintaan

Menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan

Menaikkan atau menurunkan penerimaan produsen