BAB I

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama,

kekayaan tanahnya. Kedua, kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan

internasional. Ketiga, sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya.Terhadap Indonesia

harus ditambah satu pasal lagi: yaitu sejarahnya sebagai tanah jajahan. Oleh karena Indonesia

meringkuk dalam penjajahan Belanda, lebih dari tiga abad lamanya, maka keadaan

perekonomiannya seluruhnya tidak sebagaimana mestinya menurut faktor-faktor yang

tersebut di atas.Indonesia tanahnya kaya, menghasilkan bagi dunia luaran beratus juta saban

tahun.Tetapi rakyat Indonesia sendiri hidup miskin dan sengsara di tengah-tengah

kekayaannya yang melimpah. Kedudukannya di tengah-tengah jalan perhubungan di muka

daratan besar Asia dan diapit pula oleh dua lautan besar, Lautan Hindia dan Lautan Teduh,

sebetulnya memperkuat hubungan ekonominya dengan negeri-negeri di Asia Timur dan

sekitar Pasifik. Tetapi penjajahan Belanda membelokkan perhubungan Indonesia ke Barat

yang lebih jauh, dan dikungkung oleh kepentingan perekonomian Nederlan.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,

dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Untuk itu,

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang diatur

lebih lanjut dalam undang-undang.

Dari isi pasal Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersebut tentu koperasi

mengandung cita-cita yang baik untuk kepentingan bersama untuk mewujudkan

kesejahteraan.Selain hal tersebut masih banyak cita-cita dari koperasi yang tertuang dalam

Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu

menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi

nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan,

mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan,

kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Dengan demikian pembangunan koperasi perlu diteruskan, karena pembangunan

adalah proses, memerlukan waktu dan ketekunan serta konsistensi dalam

pelaksanaan,berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah yang muncul seperti

masalah kemiskinan , jumlah pengangguran. yang  semakin banyaknya bagi masyarakat yang

secara individual tidak mampu untuk mencukupi berbagai kebutuhan pokoknya sendiri

karena pendapatannya yang terlalu rendah. Perlu dipahami bahwa fungsi utama dari gotong

royong seperti ini bagi warganya adalah untuk mempertahankan / terjaminnya keselamatan

atau “survival”, sewaktu-waktu apabila kesejahteraan ekonominya terancam bahaya, maka

teraminnya keselamatan sangat tergantung kepada hubungan sosialnya dengan warga-warga

yang lain.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Pasal 33 UUD 1945

Ide yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mempunyai sejarah

panjang. Sejak dari penjajahan Belanda, cita-cita koperasi sudah dipandang sebagai jalan

yang terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah. Diperhatikan

struktur ekonomi perekonomian Hindia Belanda dimasa itu ada 3 lapisan ekonomi:

1. Lapisan atas yaitu perekonomian kaum penjajah, kaum kulit putih terutama golongan

Bangsa Belanda.

2. Lapisan ekonomi ke 2 yaitu yang menjadi perantara dan hubungan dengan

masyarakat. Indonesia ada kira-kira 90% ditangan orang Tionghoa dan orang Asia

lainnya.

3. Lapisan ke 3 yaitu perekonomian kecil seperti pertanian kecil, pertukangan kecil,

perdagangan kecil dll. Masyarakat Ibdonesia sebagai buruh dari perekonomian kecil

Di dalam keadaan ekonomi colonial, dimana pergerakan kemerdekaan mencita-

citakan Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dikemudian hari,

hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesian dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur,

tekanan dan hisapan, apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

koperasi. Dengan koperasi yang meletakkan titik berat pada usaha bersama, orang belajar

mengenal diri sendiri, percaya pad diri sendiri, belajar melaksanakan dasar self-help dan

otoaktiva beserta solidaritas, setia kawan dan tolong menolong.

Seperti diketahui Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 bunyinya adalah sebagi

berikut:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh Negara”

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu

sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, satu keluarg. Rasa solidarits dipupuk

dan diperkuat. Anggota didik menjadiorang yang mempunyai individualita, insyaf akan harga

diri.

Dalam mengasuh anggota koperasi selalu diutamakan cinta kepada masyarakat yang

kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri ssendiri.Anggota koperasi harus

mempunayi tanggung jawab moril dan social.

Dikuasai oleh Negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berari

Negara sendiri menjadi –penguasa, usahawan atau ondenemer.Lebih tepat dikatakan bahwa

kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalur

ekonomi.Kerjasama dan tolong menolong yang menjadi pembawaan kooperasi member

jaminan bagi kedudukanya dan perkembangannya.

Apabila menurut pasal 33 UUD 1945 koperasi mulai membangun dari

bawah,melaksanakan dahulu yang kecil, yang rapat pertalianya dengan keperluan rakyat

sehari hari dan kemudian berangsur angsur meningkat keatas, pemerintah membangun dari

atas ,melaksanakan yang besar besar,seperti membangun tenaga listrik,persediaan air

minum,menggali saluran pengairan,membuat jalan jalan perhubungan guna lancarnya jalan

ekonomi,menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hidup orang banyak.

Cita cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar besar

sedapat dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan capital pinjaman dari

luar.Pokoknya modal asing yang bekerja di Indonesia itu membuka kesempatan bekerja bagi

pekerja Indonesia sendiri.

Cara begitulah dahulu memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi

dengan dasar pasal 33 UUD 1945.Terutama digerakan tenaga tenaga Indonesia yang lemah

dengan jalan koperasi, kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk

menyerahkan pekerjaan dan capital nasional. Apabila tenaga nasional dan capital nasioanl

tidak mencukupi ,kita pinjam tenaga asing dan capital asing untuk melancarkan produksi.

Keuntungan bagi kita bekerja dengan mereka adalah supaya pekerja pekerja kita yang

menganggur atau belum bekerja memperoleh pekerjaan,tanah kita yang subur dipelihara dan

ditingkatkan kesuburanya,dan hutan kita yang ditebang dibarui dengan menanam gantinya.

Dalam pada itu ada baiknya diperingatkan disini,bagaimana kita memahamkan koperasi

seperti yang terpancang dalam pasal 33 UUD 1945 .

Cita cita koperasi Indonesia menetang individualism dan kapitalisme secara

fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang

kolektif ,berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli,tetapi ditumbuhkan pada tingkat

yang lebih tinggi,sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia

yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana

kekeluargaan antara manusia pribadi,bebas dari penindasan dan paksaan.

Berdasarkan pengalaman diamasa hindia belanda ,bahwa koperasi konsumsi selalu

rubuh karena kurang kepandaian dan kurang modal, maka membangun koperasi kembali

berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dimulai dengan koperasi kredit. Anggota koperasi kredit

hampir rata rata saudagar kecil , yang modal usahanya kecil pula. Dengan jalan simpan

pinjam ,dikumpulkan modal sdikit demi sdikit. Pinjaman diberikan bergiliran antara anggota

dalam jangka yang tidak terlalu lama.Rata rata seorang pendapat kredit selam tiga bulan.

Termasuk juga rencana permulaan dahulu,bahwa koperasi produksi dibangun berangsur

angsur. Koperasi produksi meliputi koperasi pertanian , koperasi perikanan, koperasi

peternakan berbagai rupa, koperasi pertukangan, koperasi kerajinan yang lambat laun

menjadi koperasi industry.

Suatu idealisme yang lekat pada koperasi adalah bahwa pengurus koperasi tidak

mendapat gaji. Ia hanya memperoleh ongkos transport atau uang siding, setiap kali ia

menghadiri siding. Siding itu barangkali hanya terjadi sekali seminggu atau sekali du minggu,

atau tiap kali apabila ada masalah masalah luar biasa yang harus dipecahkan.Pada koperasi

yang mendapat gaji ialah mereka yang terus menerus bekerja bagi koperasi sebagai direktur

suatu perusahaan koperasi dan buruh buruh.Gaji yang dibayar oleh koperasi tidak boleh lebih

rendah dari gaji yang dibayar oleh perusahaan swasta biasa kepada pegawainya.Tujuan

koperasi ialah membela kepentingan hidup dan memperbesar kemakmuran.

Demikian cita cita perkembangan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia

dalam pasal 33 UUD 1945 .koperasi harus melaksanakan , supaya produsen memperoleh

harga yang setinggi tingginya dari penghasilanya dan konsumen membayar harga serendah

mungkin dari produk yang dibeli. Tidak seperti yang banyak terjadi dimasa sekarang;

produsen menjual hasil jerih payahnya dengan harga yang sangat rendah , konsumen

membayar harga yang semahal mahalnya. Bagian yang terbesar dari harga penghasilan

dipungut oleh saudagar perantaraan antara produsen dan konsumen.Jarak harga antara daerah

produksi dan daerah konsumsi harus ditekan serendah rendahnya oleh perkembangan

koperasi.

Kedudukkan koperasi sebagai salah satu sector ekonomi nasional diarahkan pada

berbagai tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum.Peranan Koperasi dalam

perekonomian nasional adalah sebagai berikut.

a. Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya dan

masyarakat umumnya.

b. Membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat

c. Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

d. Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat.

e. Menyelanggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis.

f. Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya

dan masyarakat umumnya.

g. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional.

Cita-cita ekonomi kerakyatan, berarti rakyat yang menggerakkan perekonomian,

seluruh rakyat, bukan cuma rakyat konglomerat.Artinya, koperasi dan UKM perlu dijadikan

raja di tanah air kita sendiri.

B. Implikasi Pasal 33 UUD 1945

Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur

dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pada masa sekarang

secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang

mengairahkan.Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk

pengembangannya sebagai badan usaha.Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam

pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang.

Pada masa ini pembangunan koperasi kurang mendapat perhatian karena koperasi

kurang memperlihatkan  kinerja dan citra yang lebih baik dari masa sebelumnya.Keadaan ini

merupakan salah satu bukti bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam pembangunan

koperasi. Pembangunan adalah suatu proses yang harus berkelanjutan dan tersistem.

Pertanyaan berikutnya bagaimana prospek  koperasi  pada masa datang.Jawabannya adalah 

sangat prospektif  jika koperasi yang mempunyai jatidiri . Koperasi yang mempraktekkan 

prinsip-prinsip koperasi  dalam organisasi dan usahanya. Koperasi sebagai badan usaha,

organisasi dan  kegiatan usahanya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Oleh karena itu orang seringkali bersedia untuk mengorbankan kepentingan-

kepentingan ekonominya untuk dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan warga-

warga yang lain. Dalam masyarakat yang demikian sebaiknya koperasi dikembangkan di

samping organisasi-organisasi sosial / gotong royong yang telah ada, sehingga tidak perlu

hanya ada satu bentuk kerja sama saja. Dalam masyarakat yang demikian koperasi harus

berkembang tidak hanya sebagai wadah kerja sama, melainkan juga sebagai “pusat

pngembangan dan pusat pelayanan” (development centre and service centre) bagi anggota-

anggotanya, khususnya untuk memperoleh barang-barang sarana produksi ddan barang-

barang konsumsi yang perlu didatangkan dari luar, untuk memperoleh kredit dan untuk

menjual hasil produksi mereka ke luar daerah.

1. Koperasi dalam Ekonomi Indonesia

a. Perkembangan Koperasi di Indonesia

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 ahun 1967 tentang Pokok-Pokok

Perkoperasian adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Berbeda dengan

organisasi sosial/gotong royong, maka koperasi adalah organisasi ekonomi, sehingga

harus bekerja atas dasar norma-norma ekonomi, harus berusaha untuk memperbesar

volume usaha dan mencari keuntungan.Namun, sebagai organisasi ekonomi yang

berwatak sosial maka dalam jejek usahanya koperasi harus mengutamakan pelayanan

kepada anggota-anggotanya, karena memang untuk memperoleh pelayanan sehari-hari

itulah yang tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Perlu dipahami pula bahwa

koperasi tidak untuk memperoleh kemajuan dan perkembangan ekono mi

sebagaimana halnya orang yang bergabung dalam organisasi-organisasi ekonomi yang

lain.

Pola kehidupan organisasi sosial/goong royong pada umumnya adalah konsumtif

sedangkan pola kehidupan dalam koperasi dan organisasi – organisasi ekonomi yang

lain adalah produktif. Meskipun koperasi seringkali disebut juga sistem kerja sama

gotong royong tetapi jelas perbedaannya dengan gotong royong murni yaitu bahwa

dalam koperasi ada apa yang disebut alat perlengkapan koperasi yang meliputi: Rapat

Anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa dan Manajer. Dengan perkataan lain, dalam

organisasi koperasi ada pembagian tugas dan ada pula peraturan/tat kerja tertulis yang

berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Di samping itu usaha koperasi

dilaksanakan atas dasar-dasar prinsip-prinsip perusahaan. Prinsip-prinsip perusahaan

yang dimaksud ialah antara lain: bekerja atas dasar norma-norma ekonomi, berusaha

untuk memperbesar volume usaha dan mencari untung.

Di dalam gotong royong murni pembagian tugas dan tata kerja tertulis serta sifat

perusahaan seperti itu tidak ada. Sifat saling menolong dalam koperasi baru akan

nampak jelas apabila organisasi koperasi dibandingkan dengan organisasi-organisasi

ekonomi yang lain. Ciri-ciri koperasi tersebut ialah:

1. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota

2. Satu anggota satu suara

3. Keuntungan (SHU) dibagi antara anggota-anggota menurut besarnya jasa

masing-masing

4. Koperasi mengutamakan pelayanan kepada anggota

5. Koperasi melakukan pendidikan bagi anggota

6. Koperasi mengusahakan terjalinnya kerja sama antar koperasi

b. Masyarakat Bukan Ekonomi Lemah

Orang yang sudah berkecukupan kehidupan ekonominya, lebih mengutamakan

privacy, lebih memakai perhitungan dalam menggunakan uang dan waktunya, dan

kurang mengandalkan daripada tetangga-tetangganya dalam mengatasi masalah-

masalah ekonominya.Karena itu, kalau masyarakat yang demikian, gotong royong

murni kurang subur hidupnya.Sering dikatakan orang, bahwa gotong royong murni

adalah anaka kandung kemiskinan.

Dalam masyarakat yang hidup di atas garis kemiskinan terdapat usaha-usaha

perorangan dan usaha-usaha kerja sama dalam organisasi-organisasi ekonomi seperti

misalnya: PT. CV dan Asosiasi. Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti inilah yang disebut

dengan satu istilah sektor ekonomi swasta.Dalam masyarakat tersebut terdapat pula

koperasi.Di samping sektor ekonomi swasta dan koperasi terdapat perusahaan-

perusahaan negara. Di dalam masyarakat yang demikian koperasi dapat bermanfaat

bagi pengusaha-pengusaha untuk:

1. Mempertahankan diri apabila usahanya terancam kemunduran, antara lain karena

tersedak dalam persaingan.

2. Meningkatkan usaha masing-masing dengan cara bekerja sama.

Bagi masyarakat sebagai keseluruhan koperasi dapat dijadikan sarana pertumbuhan

ekonomi tanpa mengarah kepada terjadinya persaingan yang saling mematikan.

Untuk selanjutnya penulis bermaksud untuk menguraikan tentang peranan yang

dapat dimainkan oleh koperasi dalam memajukan ekonomi baik bagi masyarakat

sebagai keseluruhan ( secara makaro) mauapun bagi perseorangan (keluarga). Agar

supaya menjadi jelas maka bentuk – bentuk usaha lainnya tersebut di atas akan

digunakan sebagai pembanding.

Dalam dunia yang semakin majuini sulitlah bagi usaha – usaha perseorangan untuk

dapat berkembang atau untuk dapat menghindarkan diri dari kegagalan – kegagalan

apabila tidak menjalin kerjasama dengan pengusaha – pengusaha yang lain. Koperasi

atau asosiasi adalah wadah – wadah yang tepat untuk melakukan kerjasama antara

pengusaha – pengusaha tersebut karena kedua bentuk organisasi ekonomi itu memang

bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada angota – angotanya dalam rangka untuk

memajukan usaha milik para anggotanya. Manfaat yang dapat diperoleh pengusaha –

pengusaha dengan bergabubg dalam organisasi tersebut ialah:

1. Kemajuan usaha yang berarti juga memperbesar pendapatan/ laba sebagai akibat

adanya kerjasama

2. Khusus bagi anggota koperasi masih ada kesempatan untuk mendapatkan bagian

dari keuntungan atau SHU ( sisa hasil usaha) pada akhir tahun buku.

Kalau dalam koperasi pengusaha – pengusaha dapat memperoleh pelayanan dan

kemudahan – kemudahan untuk mengembangkan usaha mereka masing – masing, maka

dengan bekerja sama dalam PT dan CV pelayanan demikian tidak dapat diperoleh.

Dalam PT dan CV pengusaha – penguasaha dapat melakukan usaha bersama hanya

dengan cara membeli saham. Manfaat yang diperoleh dari PT dan CV ialah bahwa pada

akhir tahun buku mereka dapat memperoleh bagian keuntungan ( deviden).

Dengan demikian maka bagi pengusaha – pengusaha adalah lebih baik kalau

bekerjasama dalam koperasi, sedngkan bagi orang – orang yang bukan pengusaha dan

ingin memeproleh pembagian keuntntungan dengan mudah dapat menanamkan

modalnya pada PT atau CV atau mendepositokan uangnya di bank.

Di samping manfaat bagi para anggota maka usaha – uasaha ekonomi tersebut di

atas juga membawa manfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan (secara makro) yaitu:

1. Memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi

2. Khusus koperasi dan perusahaan negara dimaksudkan juga untuk memperoleh

pemerataan dalam pembangunan beserta hasil – hasilnya, yaitu khususnya

memeratakan pembangunan ke daerah – daerah dan kelompok – kelompok

masyarakat yang kurang menarik bagi pengusaha – pengusaha swasta.

Perusahaan negara mempunyai tugas antara lain untuk:

1. Memperlancar pembangunan nasional/daerah

2. Stabilisasi harga dan tariff

3. Menyediakan barang/jasa ke tempat – tempat tertentu dengan jumlah mutu dan

harga yang dikehendaki

4. Menyediakan sejumlah dana untuk keperluan pembangunan nasional/daerah

5. Memperbesar kekayaan negara

Tugas tersebut dapat juga dilaksanakan melalui koperasi – koperasi.Yang perlu

dicatat disini ialah bahwa tugas – tugas seperti itu seharusnya dibicarakan di dalam

rapat anggota terlebih dahulu sehingga tidak semata – mata merupakan tugas yang

seolah – olah dipaksakan dari luar.

Dalam negara – negara sosialis, termasuk juga di Indonesia, perusahaan negara dan

koperasi dianggap perlu ada karena, seperti yang telah dikemukakan di atas, ada daerah

– daerah dan kelompok – kelompok masyarakat yang kurang menarik bagi sektor

swasta untuk digarap. Dengan demikian maka asas pemerataan, termasuk juga melalui

delapan jalur pemerataan, tidak terjamin pelaksanaannya melalui usaha – usaha swasta

saja karena motivasi usaha swasta ialah profit hunting. Dengan adanya perusahaan

negara diberi tugas – tugas seperti yang telah disebutkan di atas.Dengan adanya

koperasi di kalangan masyarakat golongan ekonomi lemah maka pelaksanaan asas

pemerataan dapat lebih terjamin lagi karena golongan masyarakat dan daerah – daerah

yang tidak menarik bagi sektor swasta untuk digarap tersebut berhimpun sendiri

menjadi kesatuan – kesatuan dalam bentuk koperasi.Dengan jalan demikian mereka

menjadi lebih mampu untuk menangani usaha – usaha yang besar dan menguntungkan

bagi mereka.

Di samping itu koperasi dapat merupakan sarana yang berdaya guna untuk

menyalurkan berbagai bantuan – bantuan pemerintah kepada pengusaha – pengusaha

golongan ekonomi lemah. Perlu disebutkan di sini bahwa masalah pemerataan dewasa

ini, baik di dalam hubungan antar negara maupun bagi masing – masing negara,

merupakan masalah yang hangat menyangkut “ tata ekonomi internasional baru”( the

new international economic order) yaitu suatu konsepsi yang mengetengahkan

pentingnya usaha pemerataan kemakmuran sebagai syarat utama untuk terjaminnya

keamanan dan stabilitas internasional maupun nasional.

c. Kerjasama Koperasi dengan Sektor Swasta

Kerjasama antara koperasi dengan bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang lain

dapat dilakukan dengan jalan:

1) Kerjasama dalam bentuk usaha patungan

2) Kerjasama antara bisnis yaitu antara bisnis koperasi dengan bisnis organisasi

ekonomi lain, hal mana dapat juga terjadi antara bisnis koperasi yang satu

dengan koperasi yang lain.

Meskipun koperasi dan sector swasta sebagai organisasi ekonomi mempunyai

persamaan, tetapi seringkali dikatakan, untuk membedakan antara kedua bentuk

organisasi ekonomi tersebut bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang sedangkan

swasta (misalnya PT atau CV) adalah kumpulan modal.Hal itu berarti bahwa yang

berhimpun dalam koperasi adalah orang-orang sebagai anggota koperasi, sedangkan

kewajiban membayar simpanan dimaksudkan bukan saja sebagai usaha pembentukan

modal koperasi tetapi juga agar anggota koperasi merasa ikut bertanggung jawab

terhadap jalannya koperasi tersebut dan untuk selanjutnya diharapkan partisipasi dalam

kegiatan-kegiatan koperasi.Ini berarti bahwa anggota koperasi di samping berhak

memperoleh pelayanan pula kewajiban untuk ikut memperlancar jalannya koperasi.

Di samping itu koperasi mengutamakan pemberian pelayanan untuk

mengembangkan dan membina usaha-usaha anggota.Jadi, mencari untung bukanlah

satu-satunya tujuan bagi usaha koperasi.Oleh karena itu pulalah maka keuntungan atau

sisa hasil usaha koperasi di bagi menurut besarnya jasa masing-masing anggota.Jasa

anggota diukur dengan besarnya transaksi usaha yang dilakukan koperasi terhadap

anggota.

Untuk mencegah terjadinya salah pengertian, perlu ditegaskan di sini bahwa yang

dibagi menurut besarnya jasa hanyalah keuntungan yang diperoleh dalam bisnis

koperasi sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha masing-masing anggota

tidak diganggu tetapi sebaliknya malahan ditingkatkan melalui pemberian pelayanan

oleh koperasi.

Demikian pula, dalam menentukan kebijaksanaan dalam koperasi berlaku prinsip

‘satu orang satu suara’ (one man one vote).

Sebaliknya, dalam sector swasta yang dihimpun adalah modal karena berbeda

dengan dalam koperasi, terdapat ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

Dalam menjalankan usahanya tidak diperlukan partisipasi anggota/pemegang

saham.Keuntungan perusahaan dibagi menurut besarnya saham masing-masing

peserta.Peserta ikut serta tidak mendapat pelayanan sehari tetapi untuk mendapatkan

bagian keuntungan/deviden saja.Dalam menentukan kebijaksanaan usaha tidak berlaku

‘satu orang satu suara’ tetapi besarnya hak suara ditentukan oleh besarnya saham yang

dimiliki peserta.Jadi dalam swasta kekuatan modallah yang menentukan.

Karena perbedaan antara kedua organisasi ekonomi itulah maka pada dasarnya usaha

koperasi tidak boleh dilakukan dalam bentuk PT sebagai saham maka kemungkinan

dapat terjadi bahwa koperasi tidak dapat membawakan suara anggota-anggotanya,

terutama apabila saham koperasi tersebut terlalu kecil.Kalau demikian maka jalannya

usaha tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan terhadap anggota.Namun

demikian, dengan mengingat hal tersebut dan untuk memperoleh pertumbuhan modal

yang lebih cepat maka koperasi dapat saja menanamkan sebagian modalnya di dalam

suatu PT atau dalam usaha-usaha lain yang semata-mata bersifat komersial.Bagian

modal lainnya ditanam dalam usaha yang bertujuan untuk member pelayanan kepada

anggota-anggota.Karena itu perlu diadakan pembatasan mengenai besarnya prosentase

modal milik suatu koperasi yang boleh ditanam dalam PT. hal yang perlu diingat ialah

bahwa PT milik koperasi tersebut sedapat mungkin perlu diusahakan agar bergerak di

bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan usaha anggota. Dengan demikian

meskipun tujuannya komersial tetapi usaha PT tersebut masih juga dilakukan dalam

rangka membantu untuk mengembangkan usaha anggota.

Bentuk kerjasama yang lain yaitu kerjasama bisnis koperasi dengan bisnis non-

koperasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya bahwa koperasi yang

bertindak sebagai pengecer barang-barang kebutuhan pokok atau sarana produksi

pertanian mendapat alokasi barang-barang tersebut dari penyalur-penyalur swasta atau

perusahaan negara, sehingga koperasi tersebut tidak perlu mendatangkan sendiri

barang-barang tersebut dari tempat asalnya.

2. Koperasi Indonesia: Bersama Dalam Kemakmuran dan Makmur Dalam

Kebersamaan (Wahju Sukotjo)

a. Peranan dan Fungsi Koperasi

Di dalam UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian disebutkan

dalam pasal 4, bahwa fungsi Koperasi Indonesia adalah:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,

2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional,

3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia,

4. Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi

bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata-laksana perekonomian rakyat.

Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 13 Maret 1983, koperasi Indonesia dilukiskan

sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian nasional kita. Atau juga

disebutkan bahwa: “Di dalam jangka panjang koperasi harus menjadi soko-guru

perekonomian nasional kita” (Pidato Kenegaraan tanggal 15 Agustus 1981).

b. Pertumbuhan Koperasi yang Kuat, Sumbangan dan Bagian Koperasi yang

Bertambah Besar dan Dampak Koperasi yang Makin Terasa

Bagaimanapun untuk dapat menjadi urat nadi, tulang punggung, tiang penyangga

ataupun soko-guru perekonomian nasional, maka koperasi Indonesia:

Pertama-tama, harus dapat bertumbuh besar, kuat dan cepat.

Kedua, sumbangan dan begitu pula bagian koperasi dalam perekonomian nasional

harus makin bertambah besar, dan peranannya semakin bertambah penting.

Ketiga, pertumbuhan yang kuat, sumbangan serta bagian yang makin besar dan

peranan koperasi yang makin penting tentu akan kurang artinya kalau dampak

koperasi tidak semakin terasa, baik secara intern di dalam koperasi sendiri, sebagai

manfaat koperasi bagi para anggotanya, maupun secara ekstern terasa sebagai

manfaat dan kegunaan koperasi bagi perekonomian nasional serta masyarakat luas.

Secara singkat, koperasi sebagai soko-guru perekonomian nasional bergantung

pada: (1) co-operative growth, (2) co-operative share (in the economy), dan (3) co-

operative effect.

1. Pertumbuhan koperasi

Pertumbuhan koperasi dapat kita artikan sebagai adanya akumulasi baik di dalam

sumber daya produksi dan permodalan koperasi maupun akumulasi dalam sumber

daya manusia.

Atau kalau disederhanakan, maka pertumbuhan koperasi tergantung pada, di satu

pihak, adanya akumulasi sumberdaya produksi dan modal koperasi dan, di lain

pihak, adanya akumulasi sumberdaya manusia koperasi.

2. Uraian akumulasi sumberdaya modal koperasi

Akumulasi modal koperasi berarti, antara lain, bahwa:

a. Skala usaha koperasi bertambah besar, sehingga lebih ekonomis;

b. Cara produksi koperasi semakin maju dan digunakan sebagai teknologi maju;

c. Volume usaha koperasi meningkat;

d. Tingkat pertumbuhan koperasi semakin cepat;

e. Permodalan sendiri koperasi bertambah besar;

f. Tabungan koperasi meningkat; dan sebagainya.

3. Uraian akumulasi sumberdaya manusia dan koperasi

Akumulasi sumberdaya manusia pada koperasi, antara lain, berarti:

a. Jumlah dan mutu anggota koperasi meningkat;

b. Partisipasi dan kemampuan anggota meningkat;

c. Pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi oleh anggota meningkat;

d. Pendidikan dan keterampilan anggota meningkat;

e. Perkaderan (generasi muda) koperasi meningkat;

f. Efisiensi usaha dan manajemen koperasi meningkat;

g. RAT dan audit koperasi meningkat;

h. Kemandirian koperasi meningkat.

4. Sumbangan dan bagian koperasi dalam perekonomian serta perumbuhan

struktur ekonomi

Koperasi sebagai soko-guru perekonomian nasional bergantung pada: (1)

sumbangan dan bagian koperasi dalam ekonomi dan (2) perubahan pada struktur

ekonomi.

5. Sumbangan dan bagian koperasi dalam perekonomian dan peranan koperasi

Peranan, sumbangan dan bagian koperasi dalam perekonomian yang semakin

besar dan semakin penting tersebut dapat terjadi secara (1) sektoral, (2) regional

ataupun (3) sebagai bagian dalam pemilikan dan atau penyertaan modal koperasi

dalam perusahaan.

6. Sumbangan dan bagian koperasi secara sektoral

Co-operative share secara sektoral dapat meliputi sektor-sektor:

a. Pertanian secara luas (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,

kehutanan);

b. Pertambangan, terutama pertambangan rakyat dan pendulangan;

c. Perindustrian dan konstruksi, terutama industri kecil dan kerajinan rakyat;

d. Jasa, seperti: (a) perdagangan, (b) angkutan dan perhubungan, (c) perkreditan,

perbankan dan asuransi, (d) pelayanan tenaga kerja;

e. Sektor kelompok konsumen dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu

seperti: (a) wanita, (b) mahasiswa, (c) pelajar, (d) para santri dan sebagainya.

7. Sumbangan dan bagian koperasi secara regional

Co-operative share secara regional dapat meliputi hal-hal berikut, yaitu:

a. Dalam suatu wilayah jumlah penduduk yang menjadi anggota koperasi

bertambah besar;

b. Dalam suatu wilayah jumlah desa yang tergabung dalam koperasi bertambah

besar;

c. Dalam suatu wilayah pelayanan koperasi semakin besar dan meluas;

d. Dalam suatu wilayah bidang usaha koperasi makin besar;

8. Sumbangan dan bagian koperasi dalam pemilikan dan permodalan

perusahaan

Co-operative share dalam pemilikan dan penyertaan modal dalam perusahaan

dapat berarti:

a. Pemilikan saham dalam perusahaan oleh koperasi bertambah besar;

b. Suara dan pengawasan atas jalannya usaha perusahaan oleh koperasi

bertambah.

9. Pertumbuhan struktural dalam perekonomian yang memperjelas wujud

demokrasi ekonomi perekonomian nasional

Pertumbuhan struktural dalam ekonomi, antara lain, dengan:

a. Integrasi koperasi yang makin baik, secara horisontal maupun secara vertikal;

b. Semakin terpadunya jaringan koperasi atau co-operative network ke dalam

perekonomian nasional;

c. Semakin utuhnya ekonomi koperasi sebagai satu sistem, baik sistem produksi,

pemasaran, keuangan/perbankan maupun sistem pengawasan/audit koperasi;

d. Meningkatnya kerjasama koperasi, badan usaha milik negara dan swasta yang

menunjang demokrasi ekonomi, yang berarti menunjang koperasi tanpa

mengorbankan asas dan sendi dasarnya;

e. Meningkatnya peranan dan fungsi koperasi karyawan.

10.Dampak koperasi baik ke dalam koperasi sendiri secara intern maupun ke

luar koperasi secara ekstern

Dampak koperasi secara mikro: ke dalam koperasi sendiri terasa sebagai manfaat

koperasi bagi kesejahteraan para anggotanya yang dapat diperinci, antara lain,

sebagai berikut:

a. Meningkatnya manfaat koperasi bagi anggota;

b. Meningkatnya pelayanan koperasi kepada anggota;

c. Meningkatnya demokrasi ekonomi dalam koperasi;

d. Meningkatnya wibawa anggota koperasi;

e. Meningkatnya hubungan keanggotaan dalam koperasi;

f. Meningkatnya “hubungan kerja koperasi”;

g. Meningkatnya peranan wanita dalam koperasi.

Dampak koperasi secara makro: secara ekstern terasa manfaat koperasi bagi

perekonomian nasional dan masyarakat luas, antara lain sebagai berikut:

a. Koperasi makin memasyarakat dan makin melembaga dalam perekonomian;

b. Meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat lingkungannya;

c. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap asas dan sendi dasar koperasi serta

tata-kerja koperasi;

d. Meningkatnya produksi, pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan

melalui koperasi;

e. Meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi.

c. Pertumbuhan Koperasi (Co-operative Growth), Sumbangan dan Bagian

Koperasi dalam Perekonomian Nasional (Co-operative Share) dan Dampak

Koperasi ke dalam dan ke luar (Co-operative Effect) menurut kenyataan

dewasa ini

1. Pertumbuhan koperasi yang besar, kuat dan cepat

Tolok-ukur tunggal bagi pertumbuhan atau keberhasilan koperasi masih sukar

ditentukan.Seiring pertumbuhan koperasi diukur atau ditunjukkan perkembangan

pada jumlah koperasi, tetapi pengukuran seperti itu belum dapat menunjukkan

keadaan atau pertumbuhan yang sebenarnya secara akurat dan memerlukan

penjelasan-penjelasan tambahan.Demikian pula halnya dengan jumlah anggota

koperasi.Sedangkan tolok-ukur tunggal yang banyak digunakan untuk perusahaan-

perusahaan bukan koperasi, seperti keuntungan atau sisa-hasil-usaha pada koperasi,

juga bukanlah ukuran yang cocok untuk begitu saja dipakai.Alhasil, tolok-ukur

tunggal yang ideal untuk pertumbuhan koperasi belum dapat diujudkan sekarang,

termasuk ukuran-ukuran seperti pendapatan per kapita anggota koperasi dan

sebagainya.

2. Akumulasi sumberdaya manusia pada koperasi

Pertumbuhan koperasi dari segi akumulasi sumberdaya manusia pada koperasi

kiranya lebih sukar didapat dan dikuantitatifkan.Memang sekarang sedang

diusahakan mengadakan pengukuran mengenai keberhasilan koperasi, antara lain,

dengan membuat skorsing dari tingkat partisipasi anggota koperasi.

Pendidikan anggota koperasi memang nampak meningkat, bila ditilik dari

bertambahnya jumlah sarjana, sarjana muda, dan lulusan SLTA yang memasuki

koperasi akhir-akhir ini.Begitu pula dengan perkaderan koperasi dapat dikatakan

meningkat, bila dilihat dari berkembangnya Koperasi Mahasiswa, misalnya.

Efisiensi usaha dan manajemen koperasi secara tidak langsung nampak dari

meningkatnya sistem manajemen pada koperasi, begitu pula nampak dari adanya

pergeseran perhatian pada koperasi, yaitu: kalau mula-mula (umpamanya

generasinya Bapak Hatta) lebih menekankan pada ideologi koperasi, maka generasi

berikutnya sudah dapat lebih memperhatikan efisiensi usaha koperasi dan generasi

sekarang ini perhatian sudah dapat dicurahkan kepada hal-hal yang lebih mendetail

dan lebih teknis operasional yang spesialistis, karena sekarang ini sudah banyak

sarjana teknis dan spesialisasi yang masuk koperasi, seperti sarjana-sarjana teknik

dan insyinyur-listrik serta bukan sarjana-sarjana ekonomi tetapi juga sarjana

ekonomi perusahaan dan akuntan dan banyak sarjana spesialisasi lainnya.

Kemandirian koperasi, secara negatif kiranya dapat diukur dari semakin

berkurangnya pembinaan, bimbingan dan bantuan Pemerintah atau pohak luar

lainnya kepada koperasi.

Secara negatif, mutu koperasi sebenarnya juga dapat diukur dari berkurangnya

jumlah tunggakan kredit ataupun junlah dari kredit macet pada koperasi.Jumlah

tunggakan pinjaman koperasi dan jumlah kredit macet koperasi tahun-tahun

belakangan ini memang nampak sangat berkurang.

3. Sumbangan dan bagian koperasi dalam perekonomian nasional

Angka-angka mengenai “co-operative share” ini pastilah tidak mudah

didapat.Secara kasar atau garis telah dicoba untuk mengukur co-operative share

dalam keseluruhan pendapatan nasional.Oleh karena itu untuk melihat “co-

operative share” ini secara sektoral. Misalnya di sektor pertanian khususnya

pangan dan lebih khusus lagi di bidang pengadaan pangan padi dan beras,

d. Dampak Koperasi Baik ke dalam bagi Kesejahteraan Anggota Sendiri maupun

ke luar Terhadap Perekonomian dan Masyarakat Luas

Dampak koperasi yang terasa sebagai manfaat koperasi baik bagi para anggota

koperasi maupun terasa manfaatnya ke luar kepada keseluruhan ekonomi dan

masyarakat adalah hal yang terpenting dari faktor-faktor penentu koperasi sebagai

Soko-guru Perekonomian Nasional, tetapi jelaslah co-operative effectini adalah yang

paling sukar pula diukur.

Adalah tugas kita bersama untuk berangsur-angsur tapi tanpa henti mengusahakan

agar dapat diperoleh tolok ukur yang baik untuk mengetahui dengan lebih pasti

mengenai dampak koperasi ini yang berarti tentang manfaat koperasi bagi anggotanya

sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Tetapi kalau pertumbuhan koperasi dapat diketahui, kalau sumbangan dan bagian

koperasi dalam perekonomian nasional dapat diketahui dan kalau juga dampak

koperasinya dapat diketahui baik secara intern maupun secara ekstern dan apabila

kesemuanya adalah baik dan dapat memenuhi agar koperasi bisa menjadi soko-guru

perekonomian bangsa, maka pada saat itulah kita dapat mencapai tujuan atau idam-

idaman kita yaitu: Koperasi sebagai perwujudan dari Demokrasi Ekonomi atau dengan

kata lain perwujudan dari Bersama Dalam Kemakmuran dan Makmur Dalam

Kebersamaan.

C. Ekonomi Indonesia di Masa Datang

1. Ekonomi Indonesia di Masa Mendatang (Moh. Hatta)

Dasar politik perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam undang-

undang dasar, dalam bab “Kesejahteraan Sosial”, pasal 33, yang begini bunyinya.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai penduduk pulau-pulau yang tersusun di tengah-tengah jalan perhubungan

pelayaran, sepatutnya orang Indonesia menjadi bangsa pelajar yang kuat bertindak

dan kuat merantau.Memang begitu sifatnya di masa dahulu kala, sebelum orang

Belanda datang menjajah.Tetapi penjajahan Belanda, yang bermula dengan

menanam kekuasaan monopoli dalam segala rupa, memusnahkan segala aktivitas

orang Indonesia.Rakyat Indonesia tertunda hidupnya ke desa, hidup dengan segala

genap.Rakyat Indonesia kehilangan sifatnya yang sediakala.Hanya cita-cita untuk

menjadi bangsa yang merdeka kembali berdasarkan segala bangsa, tetap ada

padanya. Fiil tuan rumah yang baik hati dan halus budi tidak lenyap dari kebudayaan

Indonesia.

Wujud penjajahan Belanda tidak lain melainkan menjadikan Indonesia sebagai

sumber keuntungan semata-mata. Dahulu sumber itu dikuasai dengan sistem

monopoli.VOC dan cultuurstelsel.Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah

tahun 1870 Indonesia dipandang semata-mata sebagai suatu onderneming besar,

untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia.Dasar ekonominya ialah export-

economie.Pasar di dalam negeri diabaikan semata-mata, sebab tidak mendatangkan

keuntungan yang sebesar-besarnya.

Oleh karena Indonesia dipandang sebagai suatu onderneming besar, maka

masyarakat Indonesia dipandang semata-mata sebagai daerah persediaan buruh yang

murah.Soal menimbulkan tenaga pembeli rakyat dengan sendirinya tersingkir dari

perhitungan.Ini kelanjutan dari sistem kapitalisme, yang mendasarkan perekonomian

Indonesia kepada export-economie.

Sistem ini memutar ujung jadi pangkal.Dasar tiap-tiap perekonomian ialah

mencapai keperluan hidup rakyat.Mana yang tidak dapat dihasilkan sendiri,

didatangkan dari luar negeri, diimpor.Barulah datang ekspor untuk pembayar impor

tadi.

Sebaliknya yang kita dapati di Indonesia, beratus tahun lamanya.Ekspor

diutamakan, barulah datang impor sebagai tukaran ekspor tadi.Impor itu sebagian

besar mengandung barang keperluan perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang

barat yang ada di sini.Keperluan rakyat yang diimpor terutama pakaian.Oleh karena

impor ini adalah bayaran ekspor sebagian, maka di Indonesia sampai waktu yang

akhir tidak boleh diadakan pabrik kain.

Kita tahu, bahwa politik export-economie itu kandas takkala kapitalisme liberal

berangsur lenyap dan aliran “neo-mercantilisme” bertambah kuat.Tetapi segala

perubahan hanya merugikan bagi Indonesia.Muslihat perekonomian yang dirancang

oleh pemerintah Nederlan dengan semboyan “kerja bersama dalam perekonomian”

antara Nederlan dan Indonesia sebagai daerah ekonomi industri negerinya.

Demikianlah faktor-faktor yang harus menentukan perekonomian Indonesia, tidak

bisa bekerja atas pengaruh penjajahan Belanda.Tetapi faktor-faktor itu masih ada;

hanya faktor yang ketiga yaitu kecakapan rakyat serta cita-citanya yang lemah

duduknya karena penindasan yang tiga abad lamanya. Manakala kita pandai

memimpin kemauan rakyat yang meluap-luap di waktu sekarang untuk mengekalkan

Indonesia merdeka, ke jalan pembangunan masyarakat yang teratur, kita pasti akan

sanggup menghidupkan tenaga produktif rakyat, yang terpendam sekian lama dalam

sejarah.

Menurut arahnya, dasar perekonomian di masa datang akan semakin jauh dari

dasar individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera.

Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari

dahulu kala masyarakat Indonesia seperti juga dengan masyarakat Asia lainnya

berdasar kepadakolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar tolong-menolong. Pun

dalam hukum adat Indonesia tidak ada perpisahan yang tepat seperti dalam hukum

Barat antara yang disebut publiek recht dan privaat recht. Berbagai hal yang disebut

dalam hukum barat masuk bagian hukum prive, di Indonesia sering diurus oleh desa.

Pembangunan ekonomi Indonesia sesudah perang haruslah didasarkan kepada

cita-cita tolong-menolong itu. Sudah tentu pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih

teratur, dengan mempergunakan hasil kemajuan teknik modern! Kalau diperhatikan

benar-benar, ada tiga soal yang bersangkut dengan pembangunan perekonomian

Indonesia yang kita hadapi sekarang.

1. Soal ideologi. Bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan

cita-cita tolong-menolong?

2. Soal praktek. Politik perekonomian apakah yang praktis dan perlu dijalankan

dengan segera di masa yang akan datang ini?

3. Soal koordinasi. Bagaimanakah mengatur pembangunan perekonomian

Indonesia, supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan

pembangunan di seluruh dunia?

Dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong ialah

kooperasi.Seluruh perekonomian rakyat harus berdasar kooperasi.Kooperasi

mendahulukan keperluan bersama dan membelakangkan kepentingan orang-

seorang.Seterusnya kooperasi mengandung dasar pendidikan kepada anggotanya

bersama.Di atas bangunan-bangunan kooperasi itu diadakan pimpinan dari

pemerintah, untuk mengkoordinir segala usaha produktif bagi keselamatan

masyarakat.

Kalau kita hendak membangunkan perekonomian rakyat di atas kooperasi, dari

semulanya hendaknya terang bagi kita, daerah manakah dalam perekonomian yang

boleh diselenggarakan oleh orang-seorang dan manakah yang harus diusahakan oleh

badan-badan kolektif. Pada umumnya segala usaha yang hanya dapat dikerjakan

bersama-sama oleh orang banyak, mestinya memakai bangun kooperasi.Jika tidak,

tentu lambat laun timbul juga semangat kapitalisme dengan akibat pemerasan dan

penindasan orang banyak yang lemah oleh satu golongan kecil yang cerdik dan

bermodal.

Tetapi tidak segala usaha harus dilakukan secara kooperasi.Usaha-usaha yang

dapat dikerjakan oleh orang-seorang dengan tiada menguasai hidup orang banyak

bolehlah terus dikerjakan oleh orang-seorang itu. Kecuali kalau kepentingannya

sendiri menghendaki perikatan dalam satu badan dengan orang lain yang serupa

persoalannya. Perusahaan kecil sebagai tukang membetulkan yang rusak, dagang

kecil seperti kelontong yang masuk kampung keluar kampung memikul barang

dagangannya, warung yang dikemudikan sendiri dengan bantuan keluarga saja, pada

dasarnya dibolehkan berdiri sebagai usaha sendiri.Paksaan berkooperasi kepada

perusahaan-perusahaan kecil yang tersebar letaknya tidak pada tempatnya, malahan

melanggar dasar kooperasi.Oleh karena masyarakat Indonesia pusatnya di desa,

maka bangunan kooperasi model baru hendaklah dimulai di desa pula. Tiap-tiap

desa hendaknya merupakan satu susunan kooperasi! Kalau dasarnya sudah kokoh,

maka susunan kooperasi ke atas bisa teratur baik.

Bagi siapa yang sanggup melepaskan pandangan dari dasar individualisme dan

liberalisme, soal mendirikan industri dengan bangun kooperasi tinggal lagi sebagai

soal didikan dan bantuan pemerintah.Yang terutama bagi industri ialah pimpinan

yang cakap, yang penuh rasa tanggung jawab.Kecakapan itu bergantung kepada

orangnya, tidak kepada stelsel perekonomiannya. Apabila terdapat orang yang cakap

memimpin, yang besar pula minatnya kepada kooperasi, maka kooperasi industri itu

akan hidup dan maju jalannya. Malahan lebih baik jalannya daripada industri

kapitalis biasa, oleh karena orang yang bekerja di dalamnya semuanya mempunyai

perhatian kepada industrinya.Perusahaan itu mereka yang punya.Dalam bekerja

kaum buruh adalah buruh, yang harus tunduk kepada disiplin bekerja. Tetapi di luar

pekerjaan ia orang yang ikut mempunyai perusahaan tersebut.

Yang susah untuk membangunkan industri secara kooperasi ialah perkara kapital.

Kaum buruh yang akan serta jadi yang empunya tidak mempunyai modal. Dari

mereka tidak dapat diharapkan kapital perusahaan.Dalam hal ini pemerintahlah yang

harus memberi uang muka sebagai pinjaman, yang dapat diangsur berdikit-dikit oleh

perusahaan tadi.Angsuran itu dapat dilakukan dengan modal yang didapat dari

cicilan uang andil yang dibeli oleh kaum buruhnya dan dari keuntungan habis

tahun.Pemerintah daerah sendiri pun bisa serta sebagian pada kapital kooperasi

industri itu.

Pendek kata, industri mungkin didasarkan kepada kooperasi, malahan lebih

baik.Kesukaran yang dihadapi bukanlah soal dasar, soal prinsipil, malahan soal

praktis, yaitu soal memperoleh kapital permulaan.

2. Membangun Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia

a. Perekonomian Indonesia Disusun Berdasarkan Pancasila

Kalimat pertama pada salah satu pasal utama mengenai ekonomi pada UUD

1945 mengatakan :” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas

asas kekeluargaan”. Perkataan disusun mengisyaratkan adanya tindakan aktif, yaitu

menyusun melalui rencana. Sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila dan isi pasal-

pasal di dalam maupun diluar BAB Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan

kehidupan perekonomian, maka secara garis besar Ekonomi Pancasila adalah ekonomi

yang berorientasi pada Sila-sila daripada Pancasila, yaitu berorientasi pada :

Ketuhanan Yang Maha Esa (Adanya etik moral agama, bukannya Materialisme),

Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan/ eksploitasi,

modernisasi), Persatuan (Kekeluargaan, Kebersamaan, gotong royong, tidak saling

mematikan, bantu-membantu antara yang kuat dan yang lemah, nasionalisme dan

patriotisme ekonomi), Kerakyatan ( demokrasi ekonomi, mengutamakan ekonomi

rakyat dan hajat hidup orang banyak), serta keadilan sosial (Persamaan, kemakmuran

masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang).

Dalam memberi tekanan utama pada keadilan/pemerataan, tidak berarti

pertumbuhan diabaikan. Mengutamakan aspek keadilan/pemerataan, tidak berarti

harus bersikap anti pertumbuhan. Pertumbuhan adalah syarat yang harus dipenuhi

untuk memberi isi dan makna pada pemerataan.

Dalam ekonomi Pancasila, keadilan sosial adalah sekaligus titik-tolak,

mekanisme pengontrol, dan tujuan pembangunan Nasional.

1. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Penajabaran

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pedoman utama bagi orientasi dan

penjabaran penyusunan (perencanaan membangun) perekonomian Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan :

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Ayat (1) pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan pengaruhnya

terhadap ayat (2) dan ayat (3). Ayat (1) pasal ini tetap melandasi dan mewarnai

bangun-bangun atau bentuk-bentuk usaha lain yang ada, yang hakekat dari

peranannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk ayat (2) dan ayat (3). Artinya di dalam

kegiatan usaha swasta, apakah itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau lainnya,

apakah itu asing, domestik pribumi maupun domestik non-pribumi, harus dihidupkan

pula semangat usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan.

Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan ialah koperasi. Hal ini dijelaskan dalam

penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Bangun Perusahaan yang

sesuai dengan itu ialah koperasi” . Penjelasan ini harus dipertahankan sebagai “das

sollen”, agar semangat usaha bersama dan hakikat usaha dengan asas kekeluargaan

tidak gampang memudar sebagai cita-cita dan bahkan harus menjadi alat pengikat

cita-cita sosialisme yang kita kehendaki.

Pada masa-masa lampau perkataan koperasi sebagai soko-guru (tulang punggung)

perekonomian bangsa sering terdengar, terlepas dari berbagai kegagalan yang ada

dalam pertumbuhannya. Perkataan soko-guru atau tulang punggung ini hampir tidak

terdengar lagi, di dalam GBHN 1978 dan 1983 perkataan soko-guru atau tulang

punggung khusus bagi koperasi tidak ada.

Dari pandangan hdup bangsa Indonesia yang sosialistis kita temukan semangat

kolektivitas atau dasar koperasi sosial. Di atas koperasi sosial yang lama dibentuk

menjadi bangun yang kita kenal sekarang : Koperasi. Akar pandangan hidup

kekolektivan inilah yang memperkuat sifat koperasi sebagai soko-guru perekonomian

bangsa.

2. Semangat Kebersamaan

Di dalam bangun usaha, misalnya saja Perseroan Terbatas (PT). PT jelas adalah

kumpulan modal, dan bukan kumpulan orang. Kebersamaan tidak saja dalam bentuk

gotong royong, sama-sama bertanggung jawab, atau “melu handarbeni”, tetapi juga

dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

Unsur usaha bersama perlu dihidupkan pula pada PT, sehingga dapat tertahan dan

terkendali sifat kapitalisme yang muncul dari dalamnya. Dengan semangat usaha

bersama ini buruh-buruh dan karyawannya harus dapat ikut memiliki saham

perusahaan. Dengan demikian modal PT merupakan modal bersama, betapapun

mungkin masih akan pincang komposisinya pada tahap-tahap tertentu. Sistem

pengupahan dan penggajian perlu diatur sehingga sebagian upah dan gaji dapat

diarahkan kepada kepemilikan saham oleh buruh dan karyawannya. Ada saham yang

sebagian di “go public” kan, sehingga dapat mulai memperluas arti : “milik sosial”

atau pemerataan pemilikan, sebagai lawan dari konsentrasi atau meningkatkan fungsi

kapital itu sendiri. Ada pula sebagian saham ditinggalkan buat buruh dan karyawan.

Uang lembur, hadiah lebaran, THR, kenaikan upah dan gaji seta lain-lain insentif

bahkan tanda jasa untuk buruh dan karyawan, dapat dibayarkan dalam saham atau

pecahan-pecahannya. Sistem pemberian kesempatan ikut memiliki saham oleh buruh

dan karyawannya dapat sekaligus bersifat mendidik mereka tidak boros, tidak

konsumtif dan mampu memahami arti menabung. Dalam kenyataan baru beberapa

perusahaan yang mulai “ merintis” semangat kebersamaan ini. Disamping itu perlu

dirintis pemberian saham untuk buruh dan karyawan yang diatur mulai sistem “Equity

Laon” dari atau atas jaminan perusamaan.

3. Asas Kekeluargaan

Di dalam bangun non koperasi misalnya PT perlu ditumbuhkan koperasi oleh para

buruh, karyawan dan majikan, sehingga terciptalah asas kekeluargaan di dalam suatu

bangunan kapitalistik ini. Hubungan antara buruh, karyawan dan majikan sebagai

anggota koperasi satu sama lain dapat lebih nyata terjalin sebagai hubungan orang

perorang. Hubungan antar mereka sebagai anggota koperasi satu sama lain

mencerminkan orang-orang bersaudara, bukan hubungan antar alat-alat atau faktor-

faktor produksi. Buruh dan karyawan bukan faktor produksi tetapi adalah partner

berproduksi. Mereka adalah “Partner In Progress”.

Sesuai dengan bunyi ayat 1 pasal 33 UUD 1945 bahwa: “Perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”: mengisyaratkan

interpretasi, jika ada perusahaan/ usaha ekonomi yang tidak melaksanakan usaha

bersama dan asas kekeluargaan, maka perusahaan/ usaha ekonomi itu bukan

merupakan bagian dari perekonomian Nasional, dengan segala konsekuensi dalam hak

dan kewajibannya.

4. Hajat Hidup Orang Banyak dan Dikuasai Oleh Negara

Mengenai ayat 2 dan ayat 3 pasal 33 UUD 1945 Kalimat” Meguasai Hajat Hidup

Orang Banyak”(yang tidak lain dan tidak bukan adalah “ basic need” ) dan

“digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat” adalah ekspresi daripada

adanya orientasi kerakyatan dan keadilan sosial yang kuat. Yang penting dan menjadi

tjuan utama adalah pengamanan kepentingan negara dan kepentingan rakyat banyak.

Di sinilah titik tolak perlunya ekonomi perencanaan, suatu sistem ekonomi yang

terpimpin yang tidak menyerahkan diri terhadap jalannya kekuatan-kekuatan ekonomi

pasar bebas yang tidak dapat menjamin terselenggaranya masyarakat yang adil dan

makmur. Etatisme yang dikehendaki ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945, etatisme yang

aternalistik yang menghendaki negara sebagai pengangkat martabat, pendorong

perkembangan dan pertumbuhan (Agent Of Development), pengaman kepentingan

rakyat banyak, ataupun sebagai pelindung seluruh tumpah darah.

5. Ekonomi Perjuangan

Perjuangan untuk merealisasi cita-cita kemerdekaan sehingga tercapai Indonesia yang

benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.Ekonomi Pancasila sejalan

dengan perjuangan kedaulatan politik, menetapkan dasar pembangunan ekonomi

nasional melalui perjuangan kedaulatan ekonomi. Economic Sovereignty adalah

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari political Soveregnty. Dalam ekonomi

Pancasila maka relevanlah tuntutan-tuntutan “ menjadi tuan di negeri sendiri”, sebagai

ekspresi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang berkepribadian. Demokrasi politik

dan demokrasi ekonomi dalam arti luas, memberi isi pada arti perjuangan ekonomi

pancasila, melepaskan dominasi ekonomi asing dan sistem ekonomi yang dibawanya,

serta menegakkan ekonomi Nasional yang berorientasi pada kepentingan Nasional

secara dinamis dan kepentingan rakyat banyak.

6. Koperasi Sebagai Soko Guru Atau Tulang Punggung

Koperasi merupakan soko guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia karena

koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun secara strategis mengisi

tuntutan pembangunan dan perkembangannya. Koperasi merangkum aspek

kehidupannya yang sifatnya menyeluruh, substantip makro dan bukan hanya partial

mikro.

b. Mengapa Koperasi Adalah Soko Guru Perekonomian Nasional ?

Karena koperasi memiliki merits sebagai berikut :

1. Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin

ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan

kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan

kesejahteraan dan kemampuan produktif. Dengan demikian koperasi menjadi penting

sebagai organisasi perekonomian rakyat dalam perlawanannya terhadap penindasan

sistem modal asing, kolonial dan pemerintah kolonial.

2. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak hanya menampung tetapi juga

mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia.

Kepribadian bangsa bergotong royong dan kekolektivan akan tumbuh subur di dalam

koperasi. Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dengan lebih menguatnya

budaya itu.

3. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil/

pribumi. Kelompok ekonomi kecil/pribumi adalah masalah makro, bukan masalah

partial didalah kehidupan ekonomi kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam

hubungan ini koperasi memupuk kekuatan ekonomi bersama antar yang lemah untuk

menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang merugikan dan mematikan yang kecil-

kecil. Koperasi disini lebih daripada memupuk kemandirian dan meningkatkan

kemampuan produktif anggotanya melalui swakarsa dan swadaya saja, tetapi terutama

memupuk kesadaran ekonomi dan solidaritas.

4. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial, sebagai wahana sosial

ekonomi kesokoguruan koperasi bersifat menyeluruh (Substantif Makro) karena

koperasi dapat hidup di dalam bangun-bangun usaha lain yang non koperasi. Koperasi

dapat hidup pula, baik di dalam bangun usaha swasta seperti PT, CV,dll, di dalam

bangun usaha negara maupun di dalam instansi lain(kantor pemerintah).

5. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasi ekonomi Pancasila terutama

karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kebersamaan serta asas

kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah kemakmuran rakyat sentris.

c. Prakondisi Untuk Peranan Koperasi Menjadi Soko Guru Perekonomian

Prakondisi tersebut antara lain:

1. Adanya tekad politik yang konsekwen dari seluruh pelaku ekonomi untuk

melaksanakan pesan konstitusional menyusun Ekonomi Pancasila.

2. Berhasilnya dipupuk dan ditingkatkan kesadaran akan makna koperasi dan

kesadaran untuk berkoperasi, sehingga koperasi bukan lagi merupakan usaha dari

“atas” tetapi merupakan “gerakan spontan massa”. Hingga saat ini masih banyak

koperasi didirikan karena perintah pejabat dan mencari fasilitas.

3. Koperasi harus dapat masuk ke dalam perekonomian nasional secara integratif,

sehingga koperasi tidak saja menjadi obyek pembinaan ekonomi tetapi juga harus

mampu menjadi subyek yang ikut menentukan kegiatan perekonomian secara

strategis. Adanya koperasi harus merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan oleh

bangun-bangun usaha non koperasi lainnya. Dengan bangun usaha lain koperasi harus

mempunyai hubungan interdependensi yang menentukan. Dengan kata lain, koperasi

harus mempunyai ruang gerak yang seluas-luasnya. Koperasi harus meluas tidak

hanya dalam kuantitas dan kualitas secara tradisional, tetapi juga secara dimensional

menguasai pula sektor-sektor kegiatan perekonomian dalam tingkatan makro-

ekonomi. Prakondisi konsepsional demikian ini, tentu saja menuntut berbagai

prakondisi teknis praktis lebih lanjut. Di dalam banyak hal, secara tidak sadar koperasi

melakukan “isolasi” terhadap ruang gerak sendiri, baik yang berdasar pada teritori,

ketentuan legal, kebijaksanaan, pola pikir maupun sikap protektif dari pemerintah.

Isolasi ini menghambat pengintegrasian koperasi ke dalam perekonomian nasional.

4. Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sesuai dengan Ekonomi Pancasila

dalam skala makro-ekonomi, dengan prinsip kehidupan gotong royong, saling

menunjang dan isi mengisi, maka sktor koperasi yang dalam kenyataan masih lemah

dan tertinggal dari sektor – sektor lainnya, harus secara integratif ditarik maju dan

masuk ke dalam proses perekonomian nasional secara intensif. Pengaturan yang tepat

dari pemerintah dan kesadaran dari sektor-sektor non koperasi, dapat dihindarkan

perjuangan itu menemui rintangan dan merupakan pemborosan nasional belaka.

Pengintegrasian ini akan meningkatkan ketahanan nasional.

5. Semua peraturan perundangan yang sejiwa dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar

1945 harus dilaksanakan secara konsekwen. Sebaliknya semua peraturan perundangan

yang bertentangan dengan jiwa dan penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

khusunya pembangunan dan pengembangan koperasi secepatnya dicabut.

6. Koperasi harus dapat melaksanakan kebijaksanaan komersialnya secara cukup

fleksibel sebagaimana perusahaan swasta lainnya. Antara lain koperasi tidak hanya

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang komoditi tertentu saja (tanpa

kemungkinan diversifikasi) dengan harga komoditinya yang ditentukan pula (oleh

pemerintah). Wilayah kerja koperasi pun sebaiknya tidak dibatasi. Pada hakikatnya

pembatasan ini akan mengurangi kesempatan berpengalaman dan memegari peranan.

7. Tersedianya bantuan teknis dan dapat ditingkatkannya kemampuan teknis

operasional koperasi. Prakondisi teknis itu meliputi antara lain : finansial/perkreditan,

keahlian management, logistik dan tehnik kerjasama.

8. operasi sebagai sektor kehidupan ekonomi yang masih lemah perlu mendapat

perlindungan sebagaimana perlindungan terhadap “infant industries” yang diberikan

dengan tetap memberikan persyaratan yang mendidik dan memperhitungkan

“Efficiency Lost” yang terjadi.

d. Tahap-Tahap Pembinaan Koperasi

Dalam usaha meningkatkan pengembangan koperasi, perlu dibedakan berbagai tahap

pembinaan, Untuk usaha menumbuhkan koperasi ataupun untuk meningkatkan

koperasi yang berbeda tingkat perkembangannya, diperlukan sistem tahap pembinaan

yang berbeda pula.

Tahap-tahapan itu adalah:

1. Tahap Peningkatan Kesadaran

a. Tahap Citra: yaitu tahapan untuk memberikan citra positif mengenai koperasi.

Citra kegagalan koperasi pada masa lampau yang menjerakan masyarakat harus

dapat dihapuskan dengan memamerkan koperasi-koperasi yang berhasil dewasa

ini.

b. Tahap Membentuk Kesadaran :yaitu tahapan pembinaan untuk

membentuk/meningkatkan kesadaran berkoperasi. Dalam tahapan ini masyarakat

harus dapat disadarkan bahwa koperasi disamping merupakan “jalan terbaik” untuk

mencapai keadilan dan kemakmuran umum, juga merupakan bentuk usaha yang

sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.

2 Tahap Pemerintah Menuntun Dari Atas Secara Penuh

Pemberian ijin yang diperlukan dan kemudahan fisik, bantuan penyusunan program

bimbingan pengelolaan, pembiayaan, bantuan kredit, jatah dan lain-lain sampai

koperasi dapat beroperasi merupakan tahapan “tuntas” ini. Sistem pembinaan tahapan

ini terutama diberikan untuk mendorong koperasi baru atau koperasi yang belum

mampu.

3. Tahap de-officialisasi

Tahapan dimana Pemerintah mulai mengurangi berbagai bantuannya dengan tetap

menjaga kemungkinan kegagalan dalam mencapai kemandirian. Campur tangan

Pemerintah makin tidak langsung dan konsultatif.

4. Tahap Kemandirian/otonomi

Dalam tahapan ini campur tangan Pemerintah hanya dalam tingkat

monitoring/pengamanan melalui kebijaksanaan makro. Pada tingkat ini koperasi

benar-benar mandiri, dapat berswadaya, ber-swakarya dan berswasembada melalui

swakarsanya.

e. Penentu Keberhasilan Koperasi

1. Tolak Ukur

Masalah tolak ukur keberhasilan pembinaan dan keberhasilan koperasi (tolak ukur

keberhasilan Pembangunan Nasional justru telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu

jika koperasi belum berkembang maju, maka Pembangunan Nasional belum dapat

dikatakan berhasil. Tolak ukur harus dikaitkan dengan misi utama pembangunan

koperasi menuju kepada koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

2. Pembinaan

a. Campur tangan pemerintah di dalam pembinaan harus elektif, terbatas pda hal-hal

maupun pada koperasi-koperasi yang benar-benar diperlukan sehingga tidak

menimbulkan penghamburan dana dan daya pemerintah serta tidak mengambil oper

pekerjaan pimpinan koperasi. Jangan sampai Pemerintah yang akhirnya berkoperasi

sedang pimpinan / anggota menjadi pihak yang pasif.

b. Campur-tangan pemerintah harus taktis-strategis, yaitu campur tangan secara khas

yang diarahkan kepada peningkatan kesadaran berkoperasi. Koperasi adalah persatuan

orang bukan persatuan modal. Jadi, target pembinaannya adalah pada orangnya, dan

orang ini akan tetap bersekutu secara dinamis dan progresif jika kesadarannya yang

terbina.

c. Di dalam setiap tahapan sistem pembinaan campur-tangan pemerintah harus secara

khas diarahkan kepada peningkatan kemandirian manusia-manusianya. Peningkatan

kesejahteraan harus tiba bersama-sama kemampuan kemandirian.

d. Bantuan teknis dari pemerintah berupa tenaga ahli atau tenaga administrasi

(pegawai negeri) yang diberikan kepada koperasi-koperasi, perlu disertai dengan

peringatan dan keberhati-hatian. Di lain pihak orang pemerintah tidak gampang

bersikap rendah hati, sikap “sok kuasa”, sikap suka memerintah, jika muncul dapat

menghancurkan iklim berkoperasi. Sikap feodalistis-birokratis ini akan bertentangan

dengan jiwa koperasi. Jika tidak berhati-hati dapat terjadi bahwa yang berkoperasi

adalah pemeintah sendiri.

e. Kepada para pegawai negeri dapat diharapkan adanya kesadaran dan kemandirian

lebih tinggi daripada masyarakat umumnya. Oleh karena itu adalah taktis-strategis

untuk membina koperasi ercontohan.

f. Di dalam setiap bangun usaha non-koperasi, harus selekasnya dapat didirikan

koperasi bagi karyawannya. Dengan kepemimpinan dan kemampuan management

yang ada di dalam perusahaan –perusahaan yang bersangkutan., koperasi antar

karyawan itu akan dapat “ketularan” keahlian manajemen itu.

g. Pemeritah harus mengikutsertakan dan memanfaatkan gerakan-gerakan

perkoperasian yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat pecinta koperasi.

Partisipasi mereka akan banyak membantu pamarintah dalam membina koperasi.

h. Koperasi juga dapat tumbuh melalui kerjasama, saling pengertian dan saling

menguntungkan dalam sistem “ anak angkat dan bapak angkat” antara pengusaha

besar dan pengusaha kecil. Untuk meringankan beban Pemerintah dalam membina

koperasi, maka pengusaha besar dapat dimanfaatkan untuk membina koperasi.

i. Dalam usaha meningkatkan pemerataan usaha melalui koperasi, orientasi

pembangunan harus tetap pada mementingkan “hajat hidup orang banyak” atau

mengutamakan pandangan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai peningkatan koperasi

tidak seiring atau merugikan masyarakat luas (konsumen). Semua kepentingan

(kepentingan konsumen, kepentingan produsen dan kepentingan program pemerintah)

harus sama-sama dilindungi melalui kacamata mengutamakan hajat hidup orang

banyak itu.

j. Kesadaran akan perlunya berkoperasi (baik karena adanya suruh an konstitusional

maupun karena adanya manfaat sosial ekonomis dan strategis) perlu ditingkatkan

melalui pameran-pameran keberhasilan dan penyebaran pengalaman keberhasilan.

Peranan TV dan RRI dan lain media massa dalam hal ini perlu ditingkatkan.

Disamping itu jiwa dan kecintaan berkoperasi sebagai orientasi hidup bangsa

indonesia, harus dilembagakan melalui sistem pendidikan nasional kita.

BAB III

PENUTUP

Koperasi memiliki posisi yang kuat, yaitu pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat

1 yang menyebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling

cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.Gagasan dan harapan Bung Hatta

tentang koperasi adalah sebuah lembaga swadaya, self-help, bagi lapisan masyarakat yang

lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar.Sebuah gagasan yang menempatkan

koperasi sebagai institusi yang mampu menjadi saka guru (pilar) perekonomian bangsa.Itulah

cita-cita koperasi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Seringkali ditemukan orang mengenal keberhasilan koperasi-koperasi di negara-

negara dengan sistem kapitalisme.Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan koperasi

masing-masing (per-koperasi mengenai kuantitasnya) dan bukan keberhasilan perkoperasian

sebagai alat strategi pembangunan nasional. Keberhasilan perkoperasian di Indonesia yang

seharusnya dicapai, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam undang-undang dasar

1945, menyangkut kedua-duanya yaitu keberhasilan masing-masing koperasi mengenai

kualitasnya maupun keberhasilan perkembangan perkoperasian sebagai alat strategi

pembangunan nasional, termasuk keberhasilan perkoperasian dikalangan masyarakat yang

hidup dibawah garis kemiskinan. Koperasi terdapat dimana-mana dan terjalin satu sama lain

oleh cooperative network.

Oleh karena itu dikalangan anak-anak remaja perlu sekali pengetahuan tentang

Perkoperasian ini ditanamkan agar sejak masa muda mereka itu telah mengenal dan

menegtahui tentang seluk beluk Koperasi dalam rangka pendidikan mereka dibangku

sekolah. Dengan demikian sebagai generasi penerus, mereka nantinya dapat diharapkan untuk

melanjutkan dan menyebarkan cita-cita Koperasi ini kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Edi Swasono, Sri. 1985. Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan

Demokrasi Ekonomi. Jakarta: UI Press

Edi Swasono, Sri. 1985. Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia. Jakarta: UI Press

TUGAS KELAS

KOPERASI INDONESIA: KONSEP DAN IMPLIKASI

PASAL 33 UUD 1945Disusun Guna Memenuhi Tugas Salah Satu Mata Kuliah

Perekonomian Indonesia

Dosen Pengampu : Sukidjo, M. Pd

Disusun Oleh :

1. Lilis Endah Wijayanti (08404241011)

2. Diah Indraswati (08404241019)

3. Nining Ratnawati (08404241022)

4. Abu Salman (08404241023)

5. Riandita Pratiwi (08404241037)

6. Susanti (08404241045)

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI (A)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2011