BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara konsepsional, wawasan nusantara (Wawasan) merupakan wawasan nasionalnya

bangsa Indonesia.Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut

Wawasan Nusantara, itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik

Indonesia.Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas

pandangan geopolitik bangsa.Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi

lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara.Jadi Wawasan

Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.

Konsep Geopolitik, sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang

setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalahmasalah geografi wilayah atau tempat tinggal

suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan.

Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya

alam.Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat

yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan

oleh para pendiri Negara ini.

Geopolitik dan geostrategi merupakan permasalahan yang sangat penting pada dua abad

terakhir ini, karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat

tinggalnya yang kemudian di kenal dengan Negara. Dalam perkembangannya pengertian Negara

tidak saja di artikan sebagai wilayah, tetapi di artikan lebih luas, yaitu sebagai intitusi. Prasarat

Negara sebagai initusi menurut Prof. DR. Sri Soemantri dalam Dikti (2001), secara minimal

meliputi unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berkuasa. Unsur rakyat suatu Negara di

samping warga Negara juga meliputi bukan warga Negara. Agar Negara mencapai tujuan nasioal

aman dan sejahtera (Pembukaan UUD’45 Alinea IV) perlu pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan yang dimaksud agar warga Negara Indonesia tahu tentang hak dan kewajiban, serta

mampu berdiri dan tetap menjaga jati dirinya di tengah arus globalisasi.

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah tentang Geopolitik Indonesia

(Wawasan Nusantara) adalah :

1. Apa pengertian wawasan Nusantara ?

2. Bagaimana pengertian Wilayah Sebagai Ruang Hidup Bangsa ?

3. Bagaimana Wawasan Nusantara Sebagai Pandangan Geopolitik Bangsa Indonesia?

4. Bagaimana Implementasi Wawasan Nusantara dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Bangsa ?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari makalah tentang Geopolitik Indonesia (Wawasan Nusantara) antara lain

yaitu :

1. Mengetahui Pengertian Wawasan Nusantara

2. Mengetahui pengertian Wilayah Sebagai Ruang Hidup Bangsa

3. Paham Bagaimana Wawasan Nusantara Sebagai Pandangan Geopolitik Bangsa

Indonesia

4. Paham tentang Implementasi Wawasan Nusantara dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Bangsa

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA (GEOPOLITIK INDONESIA)

2.1.1. Pengertian Wawasan Nusantara

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang filsafati, latar belakang

pemikiran aspek kewilayahan, aspek social budaya dan aspek kesejahteraan, telah

membentuk satu wawasan nasional Indonesia yang di sebut wawasan nusantara dengan

rumusan sebagai berikut:

“Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila

dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa

Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan

bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara untuk menccapai tujuan nasional.”

Berdasarkan pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Tap. MPR Tahun 1993 dan

tentang GBHN.

2.1.2. Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata yaitu “geo” dan politik. Maka membicarakan

pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik.

“Geo” artinya bumi/planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata

ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian,

geografi berkaitan dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat

hidupnya.Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar

dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Maka, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam

wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti

luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada

system politik suatu negara.

2.1.3. Perkembangan Teori Geopolitik

Istilah geopolitik semula awalnya sebagai ilmu politik yang kemudian berkembang

menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara

yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk

membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintah nasional hendaknya

menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara

ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Kemudian teori Geopolitik berkembang menjadi

konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu

mengacu pada geopolitik. Dengan wawasan nasional suatu negara, dapat dipelajari kemana

arah perkembangan suatu negara.

Pendapat para ahli mengenai teori geopolitik kontinental yaitu pertama dikemukakan

oleh Friedrich Ratzel (1844-1904) bahwa teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi

oleh ahli biologi Charles Darwin. Dalam teorinya, bangsa yang berbudaya tinggi akan

membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang

“primitif”. Pendapat tersebut kemudian diprtegas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan

teori kekuatannya yang menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh

serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual yang mampu mengeksploitasi negara

“primitif” agar negaranya mendapat swasembada.

Kemudian Karl Haushofer (1869-1946) yang pernah menjadi atase militer di Jepang

meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang jaya didunia dimana untuk menjadi

jaya suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa

pada hakekatnya dunia terbagi atas empat kawasan benua dan dipimpin oleh negara yang

unggul. Teori ruang dan teori kekuatan merupakan hasil penelitiannya yang dikenal dengan

teori Pan Regional yaitu ruang hidup yang “cukup”, swasembada, dan dunia dibagi menjadi

empat Pan Region dimana tipa region dipimpin oleh satu bangsa (nation) yang unggul.

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

2.2 WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP BANGSA

Menurut Rahayu (2007), suatu syarat berdirinya negara, yaitu wilayah, setiap bangsa

memerlukan ruang hidup. Populasi masyarakat berkembang pesat, sedangkan luas geografi

yang merupakan ekologi manusia tidak berubah, maka sering terjadi benturan antara

pertumbuhan manusia dengan daya dukung lingkungan. Setiap bangsa yang telah menegara

memiliki wilayah sebagai tempat rakyat bernaung dan negara memberi

jaminankesejahteraan dan keamanan kepada seluruh warganya. Suatu negara dapat

menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, pengaruh

yang timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, cita-cita,

dan kondisi masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah, serta sejajarah.

Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang sempurna, yaitu

memiliki ruang udara, darat dan air. Dengan memiliki ruang yang beragam ini, maka

Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam yang besar, yang berada di udara, di

dalam perairan (laut, sungai, dan danau), serta di dalam daratan (tanah). Apalagi Indonesia

dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis

khatulistiwa, yang memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan

komposisi tanah yang sangat subur. Konsep penguasaan wilayah geografis harus menyatu

dengan sistem politik yang dianut oleh Indonesia, sehingga penjagaan terhadap sejengkal

wilayah NKRI juga sama bobotnya dengan kedaulatan negara ini. Konsep Geopolitik

digunakan untuk memperkaya wawasan dan kesadaran akan arti penting wilayah NKRI

sebagai ruang hidup seluruh rakyat Indonesia.

2.3. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

2.3.1 Wawasan Nasional RI

Dalam suatu wilayah yang disebut negara Pemerintah dan rakyat memerlukan konsep

berupa wawasan nasional sebagai visi nasional untuk menjamin kelangsungan hidup,

keutuhan wilayah, dan jati diri bangsa. Istilah wawasan berasal dari kata wawas (bahasa

jawa) yang artinya melihat/memandang, dengan akhiran –an, berarti cara lihat/cara

pandang. Wawasan nusantara adalah wawasan nasional bangsa indonesia, dimana kondisi

geografisnya adalah kepulauanyang terletak di antara dua benua dan dua samudra.

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

Dalam mewujudkan arpirasi dan perjuangan, suatu negara perlu memperhatikan tiga

faktor utama :

1) Bumi dan ruang dimana bangsa itu hidup

2) Jiwa, tekat, dan semangat manusianya

3) Lingkungan sekitar

Dengan demikian, wawasan nasional ialah cara pandang suatu bangsa yang telah

menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksisitensinya yang serba terhubung

dengan bangsa lain dan negara lain, dan dalam perkembangannya di lingkungan daerah,

nasional, regional, dan global.

Menurut Sumarsono et al (2001), Wawasan indonesia merupakan wawasan yang

dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut

dibentuk dan di jiwai oleh paham kekuasaan bangsa indonesia dan geopolotik indonesia.

Berikut ini adalah ajaran wawasan nasional Indonesia

Terdapat tiga unsur penting Wawasan Nusantara yang pertama ialah unsur Wadah

dimana terdapat tiga komponen didalamya, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan

tata kelengkapan organisasi. Kedua ialah unsur Isi, dimana isi dari Wawasan Nusantara

tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang

meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Ketiga ialah Tata Laku yang

mencakup dari dua segi yaitu batiniah yakni berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk

sikap mental bangsa yang memilki kekuatan batin dan lahiriah yang merupakan kekuatan

yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

2.3.2. Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia

Ajaran Wawasan Nasional indonesia dikembangkan berdasarkan teori wawasan

nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh Paham Kekuasaan

bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia.

a) Paham Kekuasaan bangsa Indonesia

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

Menganut paham tentang “perang dan damai” yaitu : “Bangsa Indonesia cinta damai,

tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya”. Artinya bahwa hidup di antara sesama

warga bangsa dan bersama bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus menerus

perlu diupayakan. Sedangkan penggunaan kekuatan nasional dalam wujud perang hanyalah

digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa dan

integritas nasional, serta sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi

ajang perang.Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus merencanakan, mempersiapkan, dan

mendayagunakan sumber daya nasional secara tepat dan terus menerus sesuai dengan

perkembangan zaman.

b) Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu

paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan

pemahaman archipelago di negara-negara Barat pada umumnya.Menurut paham Barat, laut

berperan sebagai ‘pemisah” pulau.Sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah

“penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah

Air” dan disebut “Negara Kepulauan”.

2.3.3 Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan

bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah pancasila dan oleh pandangan geopolitik

Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa

Indonesia.Karena dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia terdiri atas dasar pemikiran

berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan.

a) Dasar Pemikirian berdasarkan Falsafah Pancasila

Manusia Indonesia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri,

akhlak, dan daya pikir; sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan

sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan Penciptanya, yang menumbuhkan cipta,

karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensinya. Nilai-nilai Pancasila tercakup

dalam penggalian dan pengembangan Wawasan Nusantara(Wawasantara).

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

Sila Ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa

-Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa

-Hormat menghormati antar pemeluk agama dan toleransi

-Kebebasan beragama

Sila Ke-2 : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Memberi hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara dalam

menerapkan HAM

Sila Ke-3 : Persatuan Indonesia

Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara namun tidak mematikan

kepentingan individu, golongan, dan suku.

Sila Ke-4 : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

Keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat, namun tidak menutup

kemungkinan voting.

Sila Ke-5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Mengakui dan menghargai hak warga negara untuk mencapai kesejahteraan

namun tidak merugikan kepentingan orang lain.

Wawasan Nasional Indonesia menghendaki tercapainya persatuan dan kesatuan,

namun tidak menghilangkan sifat, ciri, dan karakter kebinekaan.

b) Pemikiran berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pengaruh geografi terhadap sikap dan

tatalaku negara yang bersangkutan merupakan suatu fenomena yang mutlak

diperhitungkan.

(1) Hukum Laut

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

Dalam hukum laut internasional dikenal dua konsep yang bertentangan, yaitu:

*Res Nullius, yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang mem-punyainya, dan

oleh karena itu dapat dimiliki tiap-tiap negara.

*Res Communis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat du-nia dan

karena itu tidak dapat dimiliki tiap-tiap negara.

Hugo de Groot (Belanda) dalam bukunya Mare Liberium menyatakan bahwa laut

bebas untuk semua bangsa.

Grotius dalam bukunya De Jure Belli Ac Pasis (1625), mengakui laut sepanjang

pantai suata negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai darat.

Cornelis van Bynkershosk dalam bukunya De Dominio Maris Di sertatio

menyatakan bahwa penguasaan dari darat itu berada sejauh yang dapat dikuasai oleh

meriam dari darat, pada waktu itu diperkirakan sejauh 3 mil.

(2) Deklarasi Juanda

Kondisi objektif geografis Nusantara merupakan untaian ribuan pulau, terbentang

di khatulistiwa berada pada posisi silang yang strategis.

Wilayah Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan masih mengikuti hukum

laut “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” (TZEMKO) tahun 1939,

dimana lebar laut wilayah Indonesia 3 Mil dari pantai tiap pulau.Hal ini tidak terjamin

kesatuan wilayah NKRI.

Pada tanggal 13 Desember 1957 diumumkanlah Deklarasi Juanda yang berbunyi

“… berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala

perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk

negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar

daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada

perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia.

Lalu lintas dalam di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama tidak

bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

Penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang

menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia ….”

Tujuan inti dari deklarasi juanda antara lain adalah :

• Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan bulat

• Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas

Negara kepualauan (Archipelagic State Principles)

• Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamaan NKRI

Deklarasi Juanda ini dikukuhkan dengan UU no.4/Prp/1960, yang menyatakan :

• Laut wilayah Indonesia 12 mil diukur dari pangkal lurus (Straight Base Line)

• Semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai

suatu kesatuan. Akibat dari UU tsb wilayah RI berubah luasnya dari 2 juta KM2 menjadi

5 juta KM2 yang terdiri atas + 65% wilayah laut dan + 35% wilayah darat. Wilayah darat

terdiri dari 17.508 pulau pulau besar dan kecil dimana baru 6044 yang diberi nama.

Melalui Konfrensi PBB tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982, pokok

pokok asas Negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam konvensi PBB tentang

hukum laut, yaitu United Nation Convention on the Law of the Sea 1982

(UNCLOS).Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU no.17 tahun 1985, tanggal

31 Desember 1985. Menurut UNCLOS hak Negara kepulauan :

Laut Teritorial : Wilayah laut selebar 12 mil dari garis pangkal, dihitung waktu air

surut.

Laut Dalam : semua jenis perairan yang ada di pedalaman wilayah Negara

Zona tambahan : wilayah laut sebesar 24 mil untuk pengawasan bea cukai, saniter, dan

sebagainya.

Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi

kepentingan kesejahteraan :

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

• 17 Februari 1969 dikeluarkanlah Deklarasi Landas Kontinen yang isinya

menyatakan bahwa Negara Indonesia mempunyai penguasaan dan yurisdiksi yang

eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah

didalamnya dan dilandas kontinen Indonesia

• 21 Maret 1980 diumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang lebarnya

200 mil diukur dari pangkal laut wilayah Indonesia, dimana dinyatakan hak Indonesia

atas segala sumber daya alam di lautan termasuk dibawah permukaan, didalam laut dan

dibawahnya, serta segala kegiatan eksploitasi , dan penelitian di ZEE indonesia.

Perjuangan penegakan kedaulatan di dirgantara, Indonesia memanfaatkan batas

GSO (Geo Stationary Orbit) yang merupakan ketinggian + 36.000 KM, yang merupakan

batas ketinggian wilayah Indonesia di udara (Ps. 30 UU No. 20/1982).

(3) Hukum Ruang Udara/dirgantara

Hukum udara bersumber dari hukum internasional, Ps. 38 A(1) Statuta

International Court

of Justice menyatakan tentang :

• Konvensi/traktat/perjanjian internasional

• hukum kebiasaan internasional

• prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh Negara-negara

• ajaran/pendapat para sarjana terkemuka ahli hokum internasional

Hukum udara adalah perangkat kaidah tentang matra udara yang dikaitkan dengan

batas yurisdiksi Negara.Perkembangan hokum udara dimulai ketika Perang Dunia I

berakhir. Pada saat itu Negara dihadapkan pada:

• perlu penegasan konsep kedaulatan ruang udara, dan

• perlu memperketat pertahanan Negara melalui control ruang udara

Akhirnya dicapai suatu kesepakatan :

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

• Demi keselamatan penerbangan perlu ditetapkan standardisasi internasional

yang berkaitan dengan prosedur teknis penerbangan (navigasi) udara.

• Menegaskan prinsip kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara-negara atas

ruang udara diatas wilayah nasional suatu negara, dilangsungkan jaringan penerbangan

sipil internasional secara aman, tertib, teratur, dan nyaman.

c) Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Budaya merupakan hasil kekuatan budi manusia, lengkapnya ialah cipta, rasa, dan

karya.Budaya dilahirkan dari hubungan antar manusia yang membentuk pola pikir, pola

sikap, dan pola tindak yang merangsang hubungan sosial di antara anggotanya.

Cipta, karsa, dan karya sangat dipengaruhi oleh lingkungan alamiah tempat

manusia hidup.Itulah sebabnya bangsa Indonesia yang mempunyai ruang hidup dengan

kondisinya yang masing-masing membentuk karakter bangsa yang berbeda, dari segi

etnis, alam, dan pendidikan. Heterogenitas karakter bangsa, secara budaya meliputi:

Sistem religi/ keagamaan

Sistem masyarakat / organisasi

Sistem pengetahuan

Sistem keserasian / budaya dalam arti sempit

Sistem mata pencaharian / ekonomi, dan

Sistem teknologi dan peralatan

Kebudayaan yang merupakan warisan, memaksa generasi berikutnya untuk

menerima dan memelihara norma-norma. Penerimaan ada yang bersifat emosional yang

mengikat secara kuat dan sensitif sehingga dapat memicu konflik sosial, ras, antar

golongan (SARA) secara tidak rasional.Keterikatan masyarakat dan daerahnya juga dapat

membentuk sentimen daerah yang sering dijadikan perisai terhadap ketidakmampuan

individu dalam menghadapi perubahan yang dianggap mengancam eksistensi budayanya.

Jika penerimaan secara emosional ini terus dikembangkan, konflik konflik akan

bereskalasi menjadi konflik antar daerah yang bersifat nasional. Untuk itulah diperlukan

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

rekayasa sosial dalam pembangunan karakter nasional (national and character building),

yaitu Wawasan Nusantara yang dilandasi Bhineka Tunggal Ika.

d) Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejarahan

Perjuangan suatu bangsa didasarkan atas latar belakang sejarahnya.Indonesia

diawali dari negara-negara kerajaan tradisional, misalnya Sriwijaya dan

Majapahit.Rumusan filsafah negaranya belum jelas. Yang ada baru slogan yang ditulis

Mpu Tantular : “Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa”.

Penjajahan menimbulkan penderitaan dan kepahitan, namun menimbulkan

semangat senasib sepenanggungan. Diawali oleh Budi Oetomo (20-5-1908) yang disenut

dengan “Kebangkitan Nasional “ yang menimbulkanwawasan kebangsaan Indonesia,

yang dicetuskan oleh Sumpah Pemuda tanggal 28-10-1928. Proklamasi Kemerdekaan 17-

8-1945 Indonesia mulai menegara.

Wilayah NKRI masih berdasarkan warisan kolonial Belanda, yaitu batas wilayah

perairan berdasarkan “Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie” tahun 1939 ialah

selebar 3 mil dari garis pangkal tiap pulau. Melalui proses perjuangan yang panjang (±28

tahun) Indonesia berhasil mengubah batas wilayah perairan, yaitu 12 mil dari pantai

pulau-pulau terluar (Deklarasi Juanda 13 Des 1957). Dengan demikian terwujudlah

kesatuan wilayah RI yang disebutkan dengan istilah “Konsepsi Nusantara”, terdiri atas

kata “Nusa” = pulau dan “Antara”, yaitu yang terletak di antara dua benua dan dua

samudera. Konsepsi Nusantara mengilhami Angkatan-angkatan dalam tubuh TNI untuk

mengembangkan wawasan berdasarkan mantranya:

*Angkatan Darat mengembangkan Wawasan Benua

*Angkatan Laut mengembangkan Wawasan Bahari

* Angkatan Udara mengembangkan Wawasan Dirgantara

Untuk menghindari ancaman terhadap kekompakan ABRI disusunlah Wawasan

Hankamnas yang terpadu dan terintegrasi (merupakan hasil seminar Hankam I tahun

1966), yang diberi nama Wawasan Nusantara Bahari. Pada Raker Hankam tahun 1967,

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

Wawasan Hankamnas dinamakan Wawasan Nusantara. Pada bulan November 1972

Lemhannas mengadakan pengkajian segala bahan dan data

Wawasan Nusantara untuk terwujudnya suatu wawasan nasional. Dalam

Ketetapan MPR N. IV/MPR/1973 Wawasan Nusantara dimasukkan dalam GBHN (Bab

II huruf “E”). Perjuangan di dunia internasional untuk diakuinya wilayah Nuasantara,

sesuai dengan Deklarasi Juanda, merupakan rangkaian perjuangan yang panjang: Dimulai

sejak Konverensi PBB tentang Hukum Laut I tahun 1958 kemudian yang II tahun 1960,

akhirnya pada konverensi III tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan

dicantumkan dalam UNCLOS 1982.

2.4 IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM BERBAGAI BIDANG

KEHIDUPAN BANGSA

Pentingnya Wawasan Nusantara dalam mengimplementasikannya dalam berbagai

aspek dan sendi dalam kehidupan karena wawasan nusantara merupakan cara pandang

bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang

dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat,

bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai

tujuan nasional.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumberkan Pancasila

dan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap banga Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan

wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangasa, dan bernegara

untuk mencapai tujuan nasional.

Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional (national outlook) yang merupakan

gambaran wilayah dan visi bangsa. Indonesia melihat wawasan nasional diharapkan dapat

menatap tubuh bangsa menuju ke masa depan. Adapun wawasan nasional bangsa

Indonesia di kenal dengan Wawasan Nusantara. Istilah wawasan nusantara terdiri dari dua

buah kata yakni wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti

pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’

yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sehingga wawasan dapat berarti cara

pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata ‘nusa’

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

yang berarti pulau-pulau, dan ‘antara’ yang berarti diapit di antara dua hal (dua benua yaitu

benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni samudera Pasifik dan samudera

Hindia).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan

nusantara, yaitu:

1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai

Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang

tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam

pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip

demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan

hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama

bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum

yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda)

yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan

berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.

4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk

meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan.

5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps

diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan

pulau kosong.

2.4.1 Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional

Sasaran implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional adalah menjadi

pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi,

menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air

secara utuh dan menyeluruh dalam bidang :

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

Politik, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

Ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sos-Bud, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menerima serta

menghormati : segala bentuk perbedaan (kebhinekaan) sebagai kenyataan yang hidup

disekitarnya dan sekaligus sebagai karunia Tuhan.

Han-Kam, menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut

akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.

2.4.2 Pemasyarakatan (sosialisasi) dari Wawasan Nusantara dibagi menjadi dalam:

1) Menurut sifat atau cara penyampaiannya, dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a) Langsung, yang terdiri dari Ceramah, Diskusi atau Dialog, Tatap Muka.

b) Tidak Langsung, yang terdiri dari Media Elektronik, Media cetak.

2) Menurut metode penyampaiannya berupa :

a) Ketauladanan

Melalui metode penularan ketauladanan dalam sikap perilaku sehari-hari kepada

lingkungannya terutama dengan memberikan contoh-contoh berfikir, bersikap dan bertindak

mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan atau golongan

sehingga menimbulkan semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.

b) Edukasi

- Melalui metode pendekatan

Formal, pendidikan umum atau pembentukan, dimulai dari tingkat TK (Taman Kanak-

kanak) sampai Perguruan Tinggi, pendidikan karir disemua strata dan bidang profesi dan

penataran atau kursus-kursus, dsb.

Informal, dapat dilaksanakan di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan pemukiman,

di lingkungan pekerjaan dan dalam lingkungan organisasi kemasyarakatan.

Komunikasi. Melalui metode komunikasi tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan

(sosialisasi) dari Wawasan Nusantara adalah : tercapainya hubungan komunikasi (timbal

balik) secara baik akan mampu menciptakan iklim/suasana yang saling menghargai,

menghormati, mawas diri dan tenggang rasa sehingga terjadi kesatuan bahasa dan tujuan

tentang Wawasan Nusantara.  

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

Integrasi. Melalui metode integrasi tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan

(sosialisasi) Wawasan Nusantara adalah : terjalinnya persatuan dan kesatuan. Pengertian

serta pemahaman tentang Wawasan Nusantara yang mampu memantapkan untuk membatasi

sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia pada saat ini maupun di masa yang akan

datang, kesadaran mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita serta tujuan nasional

yang didasari Wawasan Nusantara.

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

BAB 3

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN.

Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain,

hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan

Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang

bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan

Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan

Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. Berdasarkan

fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang

sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan

Nusantara.Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud

kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik

beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu

negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik

suatu negara. Sasaran implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional adalah

menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi,

menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan

menyeluruh.

3.2. SARAN

Semoga dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat terutama bagi pembaca lainnya

serta menambah wawasan, khususnya Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia.

Saran sangat kami butuhkan untuk memperbaiki makalah kami berikutnya.

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzi, Pancasila, Tinjauan Konteks Sejarah, Filsafat Ideologi Nasional dan

Ketatanegaraan Republik Indonesia, Malang:PT. Danar Jaya Brawijaya University Press,

2003.

Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia, Jakarta:Grafitti,

1995.

Calam, A. dan Sobirin. 2009. Formulasi Geopolitik di Era Reformasi. Jurnal SAINTIKOM. 7(2) : 350-365.

Ditjen Dikti, 2001. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (untuk Mahasiswa) bag I &

II . Jakarta: Ditjen Dikti Depnas.

Effendi, Z. A. 2013. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional. https://zafiqhizaf.wordpress.com/2013/06/03/ implementasi-wawasan-nusantara-dalam-kehidupan-nasional/

http://liasetianingsih.wordpress.com/2010/04/19/wawasan-nusantara/

Pusposutardjo,Suprodjo.Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan(Untuk Mahasiswa),

Jakarta:2001

Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa.

Depok: Gramedia Widiasarana Indonesia

S.Sumarsono., Mansyur H. Hamdan., Tjiptadi., H. An. Sobana. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor: Grafik Mardiana Yuana

Geopolitik Indonesia / Wawasan Nusantara