· web viewuntuk mengatasi ketimpangan penyebaran penduduk antara satu daerah padat penduduk...
TRANSCRIPT
BAB 25KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGABERENCANA
BAB 25
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
I. PENDAHULUANMasalah-masalah pokok di bidang kependudukan dan keluarga
berencana dalam Repelita IV terutama berupa jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan struktur umur yang kurang seimbang serta masalah kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan. Keadaan penduduk yang demikian, disatu pihak memberi peluang bagi peningkatan pembangunan disegala bidang tetapi di lain pihak memberi tan-tangan-tantangan permasalahan yang perlu diatasi.
Dalam rangka menangani masalah-masalah pokok kependudukan dan keluarga berencana tersebut, Garis-garis Besar Haluan Ne-gara memberikan pengarahan sebagai berikut :
a. Kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan, serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
b. Pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain pengendalian kelahiran, penuru- nan tingkat kematian terutama tingkat kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang, perlu lebih diting-katkan.
c. Program keluarga berencana bertujuan ganda, ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan
279
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan pengen-dalian kelahiran, dan untuk mengendalikan pertumbuhan pen-duduk Indonesia.
d. Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diam- bil langkah-langkah untuk mempercepat Turunnya tingkat ke-lahiran. Untuk itu pelaksanaan program keluarga berencana makin diperluas dan diintensifkan keseluruh wilayah dan lapisan masyarakat termasuk daerah-daerah pemukiman baru.
e. Jumlah peserta keluarga berencana perlu makin ditingkatkan atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertim-bangkan nilai-nilai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu tetap dipelihara kelestarian peserta keluarga berencana yang telah ada. Untuk itu perlu ditingkatkan tersedianya fasilitas keluarga berencana yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Demikian pula perlu makin didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat mela- lui organisasi-organisasi masyarakat dan pemuka-pemuka ma-syarakat, dalam rangka mensukseskan program keluarga be-rencana.
f. Penerangan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat baik wanita maupun pria, terutama generasi muda, perlu ditingkatkan dan lebih di-perluas agar makin disadari mendesaknya masalah kependu- dukan serta pentingnya keluarga kecil sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.
Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi dan struktur umur yang muda berarti tersedianya penduduk usia kerja yang berumur muda dan penuh vitalitas serta keterbukaan
280
bagi perubahan-perubahan dalam rangka meningkatkan pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan. Demikian pula, penyebaran pendu-
duk Indonesia diantara pulau-pulau yang lebih seimbang akan
memberi peluang bagi pemanfaatan sumber alam dan lingkungan
yang lebih optimal serta pembauran berbagai suku bangsa yang
dalam jangka panjang dapat meningkatkan modal budaya bangsa
bagi pembangunan.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut usaha besar da-
lam meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok khususnya di bi-
dang pangan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan peru-
mahan. Usaha yang lebih besar lagi akan dibutuhkan bilamana
kesejahteraan dan pemerataannya ingin ditingkatkan terus.
Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan
jumlah penduduk yang besar sebagai potensi pembangunan bangsa
maka perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan, pengembangan
dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dengan meningkat-
kan pembangunan di berbagai sektor antara lain dengan meng-
utamakan pembangunan yang meningkatkan perluasan lapangan
kerja, meningkatkan pengadaan pangan dan mutu gizi, memper-
luas fasilitas dan memperbaiki mutu pendidikan dan latihan
kerja serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan usaha-
usaha tersebut diharapkan dapat tercipta manusia-manusia pem-
bangunan yang tangguh, berbudi luhur, cakap, terampil, perca-
ya pada diri sendiri dan bersemangat membangun.
Sebagian besar penduduk berada di pulau Jawa yang merupa-
kan sebagian kecil wilayah Indonesia. Dalam pada itu, pertum-
buhan penduduk kota relatif lebih cepat dibanding penduduk
desa, walaupun jumlah penduduk desa melebihi jumlah penduduk
kota. Penyebaran penduduk yang tidak merata mengurangi pelu-
281
ang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Se-dangkan kepadatan penduduk yang tinggi didaerah mengakibatkan pengurasan sumber daya alam secara berkelebihan. Untuk menga-tasi masalah tersebut dibutuhkan langkah-langkah dan kebijak-sanaan dalam berbagai bidang pembangunan seperti transmigra- si, pembangunan daerah, dan lain-lain.
Langkah-langkah di bidang kependudukan dan keluarga be-rencana dalam Repelita IV merupakan bagian dari usaha jangka panjang dalam pembinaan kependudukan. Pembinaan kependudukan diarahkan agar mereka merupakan modal yang efektif dan me-nguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan. Dalam kaitan ini, maka kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu ditujukan bagi peningkatan mutu penduduk disatu pihak dan pe-ngendalian jumlahnya dilain pihak. Usaha-usaha peningkatan mutu penduduk dan pengendalian jumlah penduduk merupakan usa- ha yang saling berkaitan satu sama lain.
Dalam hubungan ini pelaksanaan keluarga berencana yang telah memberikan hasil-hasil yang cukup membesarkan hati per- lu terus ditingkatkan dalam Repelita IV. Melalui usaha pe-ngendalian kelahiran, maka bukan saja kelahiran dapat dicegah tetapi sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Dengan demiki- an penduduk yang besar jumlahnya dapat dijadikan modal yang bermanfaat bagi pembangunan.
Pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan dalam kaitan de- ngan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkung- an sosial, tetap memegang teguh pelaksanaan prinsip keserasi- an, keselarasan dan keseimbangan. Penduduk perlu ditingkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan alam dan lingkungan guna ke-pentingan pembangunan, sementara lingkungan hidup perlu di-
282
tingkatkan pula kemampuannya untuk menunjang pembangunan yang
berkelanjutan dalam jangka panjang.Dengan ditanganinya masalah-masalah kependudukan baik da-
lam jumlah, mutu, dan penyebarannya dalam rangkaian kebijak-
sanaan kependudukan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, di-
harapkan potensi penduduk sebagai modal dasar pembangunan da-
pat dikembangkan kearah peningkatan taraf hidup, kesejahtera-
an dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan na-
sional lainnya.
II. KEADAAN DAN MASALAH
Masalah kependudukan yang dihadapi dalam Repelita IV te-
rutama mempunyai dua ciri pokok. Pertama, keadaan dan masalah
kependudukan dalam Repelita IV merupakan bagian dari masalah
jangka panjang, yang pemecahannya hanya dapat terlaksana da-
lam waktu melebihi satu atau dua Repelita. Kedua, sebagaimana
yang ditegaskan dalam GBHN, berbagai segi masalah dan keadaan
kependudukan amat erat kaitannya satu dengan yang lain. Oleh
karena itu langkah-langkah kebijaksanaan menanggulangi masa-
lah-masalah kependudukan perlu dilaksanakan secara lebih ter-
padu dan terkoordinasi dalam perspektif jangka panjang.
Sejalan dengan pokok pikiran diatas maka dapatlah dikemu-
kakan bahwa masalah kependudukan dalam Repelita IV sesungguh-
nya bersumber dari dua ciri pokok kependudukan Indonesia de-
wasa ini yaitu pertumbuhan yang masih relatif belum cukup
rendah, dan penyebaran yang tidak seimbang antar daerah, ser-
ta kualitas (mutu) penduduk yang perlu ditingkatkan.
1. Pertumbuhan Penduduk
Pada akhir tahun 1983 penduduk Indonesia diperkirakan 28
3
berjumlah sekitar 158,1 juta. Pada akhir tahun 1988 penduduk Indonesia diperkirakan akan berjumlah 175,6 juta. Dengan de-mikian berarti bahwa selama Repelita IV pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun diperkirakan sekitar 2%. Dalam tahun ter-akhir Repelita IV. pertumbuhan penduduk diperkirakan berada dibawah 2% yaitu sebesar 1,97% (lihat Tabel 25 - 1).
Tingkat pertumbuhan penduduk ini lebih kecil dari tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk selama 1971 - 1980 yaitu sebe-sar rata-rata 2,3% dan tahun 1980 - 1983 rata-rata sebesar 2,2% per tahun.
Pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun selama Repe- lita IV adalah hasil akhir dari dua hal penting, yaitu jum- lah kelahiran dan jumlah kematian. Migrasi internasional di-anggap tidaklah begitu besar untuk mempengaruhi pertambahan penduduk. Pada tahun 1983, jumlah kelahiran kasar per seribu penduduk diperkirakan 33,46 dan jumlah kematian kasar adalah 11,69 per seribu. Dengan demikian pertumbuhan penduduk secara alami adalah 2,177%. Pada tahun 1988, angka kelahiran, kema-tian, dan pertumbuhan penduduk masing-masing adalah 31,02 per seribu penduduk, 10,12 per seribu penduduk dan 2,0%.
Perkiraan-perkiraan mengenai tingkat kelahiran dan ting- kat kematian seperti yang dikemukakan diatas didasarkan kepa- da kecenderungan penurunan besaran-besaran tersebut pada ta-hun-tahun sebelumnya. Kecenderungan tingkat pertumbuhan pen-duduk yang relatif masih tinggi terutama disebabkan oleh tingkat kelahiran yang masih tinggi dan tingkat kematian yang menurun lebih pesat, terutama dalam dekade 1970-an.
284
2. Struktur Umur Penduduk
Tingkat kelahiran berhubungan erat dengan masalah struk-
tur umur penduduk. Tingkat kelahiran yang tinggi akan mengha-
silkan penduduk dengan struktur umur muda. Walaupun tingkat
kelahiran sudah menurun dalam satu dekade terakhir, tetapi
pengaruh terhadap struktur umur penduduk belum begitu berar-
ti. Diperkirakan pada tahun 1983 jumlah penduduk berumur 0 -
14 tahun berjumlah 62,6 juta atau 39,6% dan pada tahun 1988
menjadi 67,2 juta atau 38,3% dari seluruh penduduk. Perubahan
yang nyata dari struktur umur penduduk diperkirakan akan ter-
lihat dalam jangka panjang, berupa pergeseran struktur pendu-
duk yang berangsur-angsur menjadi lebih tua. Tingkat kelahir-
an pada waktu itu diperkirakan akan berada relatif jauh di
bawah 2% (Tabel 25 - 2).
Masih besarnya penduduk berumur muda membawa akibat anta-
ra lain pada peningkatan kebutuhan pangan. Peningkatan jumlah
pangan bukan hanya karena adanya unsur pertambahan penduduk
tetapi juga penduduk usia muda membutuhkan lebih banyak pa-
ngan bagi pertumbuhan fisiknya. Dalam pada itu, besarnya pen-
duduk dalam usia dibawah lima tahun (Balita) akan meningkat-
kan kebutuhan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi dan pelba-
gai kebutuhan hidup lainnya. Dengan demikian usaha-usaha pem-
bangunan di bidang pangan, kesehatan, pendidikan dan kebutuh-
an lainnya perlu ditingkatkan dalam Repelita IV.
Masalah lain yang dihadapi sebagai akibat besarnya pendu-
duk berusia muda adalah peningkatan jumlah angkatan kerja.
Pada tahun 1983 jumlah angkatan kerja, yaitu penduduk berumur
10 tahun atau lebih yang bekerja atau mencari pekerjaan ada-
lah 63,5 juta orang dan pada tahun 1988 meningkat menjadi
285
TABEL 25 - 1
PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK INDONESIA,
1983 - 1988
(juta)Tahun Jumlah
1983 158,1
19 84 161.6
1985 165.2
1986 168.7
1987 172.2
1988 175.6
TABEL 25 - 2
PERKIRAAN PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR,1983 - 1988(dalam juta)
Kelompokumur
Jumlah Penduduk1983
Jumlah Penduduk1988
Prosentase PertambahanPenduduk 1983 - 1988
0 - 4 23,1 24,3 5,2
5 - 9 20,8 22,4 7,7
10 - 14 18,7 20,5 9,6
15 - 19 16,6 18,4 10,8
20 - 24 14,7 16,3 10,9
25 - 29 12,7 14,4 13,4
30 + 51,5 59,3 15,1
Jumlah : 158,1 175,6 11 ,1
286
N00
v
CO
00 00
r r r r rN O+ Oo
O O O O O________________1____________________________1___________________________1__________________________1
72,8 juta atau meningkat dengan rata-rata 2,8% per tahun, ja- uh diatas perkiraan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian sa- lad satu masalah pokok yang dihadapi dalam Repelita IV adalah penyediaan lapangan kerja bagi sekitar 9,3 juta tambahan ang- katan kerja.
3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk
Salah satu ciri lainnya daripada penduduk Indonesia ada- lah penyebarannya yang tidak merata, khususnya antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Jumlah penduduk pulau Jawa dalam tahun 1983 adalah kira-kira 96,9 juta orang dan mening- kat menjadi 106,0 juta pada tahun 1988, suatu peningkatan se-besar 1,8% per tahun. Kepadatan penduduk di pulau ini mening- kat dari 733 orang per kilometer persegi pada tahun 1983 men- jadi 801 orang pada tahun 1988. Penduduk Sumatera diperkira- kan akan meningkat dari 31 juta pada tahun 1983 menjadi 36 juta pada tahun 1988, suatu peningkatan sebesar 3%; penduduk Kalimantan meningkat dari 7,4 juta menjadi 8,4 juta atau 2,6% per tahun; Sulawesi dari 11,1 juta menjadi 12,3 juta atau 2,1% per tahun; Bali dan Nusa Tenggara dari 8,9 juta menjadi 9,8 juta atau 1,9% per tahun; Maluku dan Irian Jaya dari 2.8 menjadi 3,1 juta atau meningkat dengan 2,1% per tahun selama Repelita IV. Kepadatan penduduk di Sumatera meningkat dari 66 orang per km2 pada tahun 1983 menjadi 76 orang per km2 pada tahun 1988, Kalimantan dari 14 menjadi 16, Sulawesi dari 59 menjadi 65, Bali dan Nusa Tenggara dari 101 menjadi 111, Maluku dan Irian Jaya dari 5 menjadi 6 orang per km2 pada jangka waktu yang sama. Untuk seluruh Indonesia kepadat- an penduduk meningkat dari 82 orang pada tahun 1983 menjadi 92 orang per kilometer persegi pada tahun 1988. Dengan demi-
288
kian kepadatan penduduk daerah luar Jawa lebih rendah baik
dari kepadatan penduduk pulau Jawa maupun kepadatan penduduk
secara nasional (lihat Tabel 25 - 3).
Ketimpangan kepadatan penduduk ini mempunyai pengaruh
terhadap luas pemilikan tanah pertanian yang cenderung sema-
kin berkurang dan menyempit terutama di Jawa. Sebagai akibat-
nya, penyediaan lapangan kerja pertanian di pulau Jawa sema-
kin terbatas. Petani penggarap dan petani yang mempunyai sedi-
kit lahan pertanian semakin besar jumlahnya. Sementara itu,
di luar Jawa tenaga kerja masih langka dan sumber alam masih
cukup tersedia. Lahan pertanian dan sumber-sumber alam lain-
nya banyak yang belum dimanfaatkan. Selain itu penyebaran
yang kurang serasi dan kurang seimbang akan menyebabkan usaha
pemeliharaan kelestarian dan pengaturan ekosistem menjadi su-
lit. Kepadatan penduduk di Jawa dan kelangkaan penduduk di
luar Jawa pada hakekatnya mempunyai pengaruh langsung terha-
dap keserasian hubungan antara manusia dan antara manusia de-
ngan lingkungannya.
Masalah penting lainnya adalah penyebaran penduduk yang
kurang seimbang antara kota dan desa. Tingkat pertumbuhan
penduduk di kota lebih cepat dari pada di desa, namun jumlah
penduduk desa jauh lebih besar dari pada penduduk kota. Pada
tahun 1971 penduduk desa adalah 83% dan penduduk kota adalah
17% dari seluruh penduduk Indonesia, dan pada tahun 1980,
prosentase tersebut berubah menjadi 78% dan 22%. Dalam Repe-
lita IV diperkirakan jumlah penduduk kota akan meningkat dari
37,9 juta pada tahun 1983 menjadi 48,4 juta pada tahun 1988
(lihat Tabel 25 - 4).
289
TABEL 25 - 3
PENYEBARAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA,
1983 dan 1988
Daerah Luas(ribu km2)
Jumlah Penduduk(juta)
1983 1988
(1) (2) (3) (4)
D.I. Aceh 55,4 2,8 3,2
2. Sumatera Utara 70,8 9,1 10,1
3. Sumatera Barat 49,8 3,6 4,0
4. Riau 94,6 2,4 2,7
5. Jambi 44,8 1,6 1,9
6. Sumatera Selatan 103,7 5,1 5,9Bengkulu 21,2 0,9 1,1
8. Lampung 33,3 5,5 7,1
SUMATERA 473,6 31,0 36,0
9. Jawa Barat 46,3 29,7 33,4
10. DKI Jakarta 0,6 7,3 8,8
11. Jawa Tengah 34,2 26,6 28,5
12. D.I. Yogyakarta 3,2 2,8 3,0
13. Jawa Timor 47,9 30,5 32,3
J A W A 132,2 96,9 106,0
14. Kalimantan Selatan 37,7 2,2 2,4
15. Kalimantan Tengah 152,6 1,1 1,2
16. Kalimantan Barat 146,8 2,7 2,9
17. Kalimantan Timor 202,4 1,4 1,9
KALIMANTAN 539,5 7,4 8,4
18. Sulawesi Selatan 72,8 6,4 6,9
19. Sulawesi Tengah 69,7 1,4 1,7
20. Sulawesi Tenggara 27,7 1,0 1,2
21. Sulawesi Utara 19,0 2,3 2,5
SULAWESI 189,2 11,1 12,3
22. B a 1 1 5,5 2,6 2,8
23. Nusa Tenggara Timor 47,9 2,8 3,1
24. Nusa Tenggara Barat 20,2 2,9 3,2
25. Timor Timur 14,9 0,6 0,7
BALI DAN NUSA TENGGARA 88,5 8,9 9,8
26. Maluku 74,5 1,5 1,7
27. Irian Jaya 421,9 1,3 1,4
MALUKU DAN IRIAN JAYA 496,4 2,8 3,1
INDONESIA 1.919,4 158,1 175,6
Kepadatan Penduduk (orang per km2)
1983 1988
(5) (6) (7)
2,7 51 58
2,1 129 143
2,1 72 80
2,4 25 29
3,5 36 42
3,0 49 57
4,1 43 52
5,2 165 213
3,0 66 76
2,4 641 721
3,8 12.167 14.667
1,4 778 833
1,4 875 938
1,1 637 674
1,8 733 801
1,8 58 64
1,8 7 8
1,4 18 20
6,3 7 9
2,6 14 16
1,5 88 95
4,0 20 24
3,7 36 43
1,7 121 132
1,7 59 65
1,5 473 509
2,1 59 65
2,0 144 158
3,1 40 47
1,9 101 111
2,5 20 23
1,5 3 3
2,1 5 6
2,1 82 92
Pertumbuhan Rata2 setahun
( % )
290
Tabel 25 - 4
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA DAN DESA,1971, 1980, 1983 dan 1988
(juta)
1971 1/ 1980 1/ 1983 2/ 1988 2/
(1) (2) (3) (4)
Kota 20,7 (17%) 32,8 (22%) 37,9 (24%) 48,4 (28%)
Desa 98,5 (83%) 113,9 (78%) 120,2 (76%) 127,2 (72%)
Jumlah 119,2 (100%) 146,7 (100%) 158,1 (100%) 175,6 (100%)
1/ Berdasarkan Sensus 1971 dan 1980
2/ Perkiraan
291
GRAFIK 25 - 2a
JUMLAH PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA,
1983 dan 1988
1983 1988
292
Jawa Luar Jawa
Indonesia
GRAFIK 25 - 2bKEPADATAN PENDUDUK INDONESIA,
1933 dan 1988
(orang per km2).
1983
IndonesiaJawa
1988
Luar Jawa
293
Lebih cepatnya pertumbuhan penduduk kota antara lain di-
sebabkan oleh adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesa-
an ke daerah perkotaan. Adanya pemusatan penduduk pada be-
berapa daerah yang relatif kecil menimbulkan berbagai masa-
lah. Masalah ini menyangkut lingkungan hidup, keadaan pemu-
kiman yang kurang sehat dan kebutuhan pembukaan lapangan ker-
ja yang semakin mendesak.
Selain perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bersi-
fat permanen, perpindahan penduduk yang bersifat non-permanen
juga memerlukan perhatian. Perpindahan penduduk yang non-per-
manen dapat mengambil bentuk perpindahan musiman. Penduduk
pedesaan dalam musim tidak sibuk di daerah pedesaan pindah ke
kota untuk mendapatkan lapangan kerja yang pada umumnya di
sektor "informal" di kota. Selain itu, dengan meningkatnya
pertumbuhan kota maka jumlah angkatan kerja yang bekerja di
kota tetapi bertempat tinggal di luar kota bersangkutan akan
semakin besar. Dengan demikian gejala perpindahan yang bersi-
fat ulang-alik akan membutuhkan lebih banyak perhatian.
Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya mempengaruhi seca-
ra langsung masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pening-
katan mutu dan pemanfaatan sumber daya manusia. Pertumbuhan
penduduk merupakan sumber utama peningkatan jumlah sumber da-
ya manusia yang memerlukan pembinaan, pengembangan serta pe-
manfaatan. Masalah-masalah yang timbul oleh karena penyebaran
sumber daya manusia yang kurang seimbang dipertajam dengan
adanya pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, termasuk masa-
lah tekanan kepada sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup
baik lingkungan hidup fisik maupun sosial bukan hanya berkai-
294
tan dengan bertambahnya jumlah manusia, tetapi juga dengan
belum meluasnya kesadaran dan penghayatan mengenai azas kese-
imbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat.
Masih belum meluasnya kesadaran ini antara lain disebabkan
oleh karena kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai ber-
bagai segi kependudukan, lingkungan hidup dan keserasian ke-
pendudukan dan lingkungan hidup serta terbatasnya penyebaran
informasi yang ada. Oleh karena itu pendidikan di bidang ke-
pendudukan penting peranannya dalam upaya menanggulangi masa-
lah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Selain dari pa-
da itu penelitian di bidang kependudukan terutama dalam kai-
tannya dengan pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup
baik fisik maupun sosial juga perlu dikembangkan dalam usaha
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di bidang kependudukan
dan lingkungan hidup, dan sekaligus dalam rangka pemanfaatan
sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pembangunan.
Pertumbuhan penduduk berperan besar dalam keseluruhan
usaha pembangunan. Dalam kaitan inilah pentingnya peranan ke-
luarga berencana sebagai bagian usaha untuk mengendalikan ke-
lahiran dan mutu sumber daya manusia dan lingkungan hidup.
4.Kualitas PendudukDengan pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi
dan jumlah penduduk yang besar serta penyebaran yang tidak
marata, maka kualitas penduduk menjadi masalah yang makin me-
ningkat. Untuk dapat mendayagunakannya bagi pembangunan, pen-
duduk perlu mempunyai produktifitas dan kualitas yang mema-
dai, baik dari segi fisik dan non fisik. Tanpa peningkatan
ini, penduduk yang besar akan dapat menimbulkan berbagai per-
masalahan di masa depan dan merupakan beban pembangunan.
295
Kualitas fisik menyangkut kualitas fisik manusia itu sen-
diri dan indikator-indikator fisik kependudukan lainnya se-
perti angka kematian, harapan hidup dan sebagainya.
Angka kematian kasar dan kematian bayi Indonesia masih
cukup tinggi dibandingkan negara berkembang lainnya dikawasan
Asia Tenggara ini. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kondisi
kualitas fisik penduduk, belum sehatnya lingkungan sehingga
menimbulkan penyakit menular, sehingga hal ini memerlukan pe-
nanganan yang makin meningkat dalam Repelita IV.Kualitas non fisik menyangkut segi-segi produktifitas
penduduk, kesetiakawanan sosial, martabat dan kemampuan pen-
duduk untuk hidup dalam hubungan keselarasan dengan lingkung-
an. Dalam Repelita IV berbagai segi kualitas non fisik kepen-
dudukan ini perlu ditingkatkan.
Proses pembangunan disamping menghasilkan dampak yang po-
sitif, juga dapat menghasilkan dampak negatif pada kehidupan
sosial. Begitu pula pembangunan membawa perobahan yang ber-
langsung cepat, sehingga memerlukan penyesuaian sosial budaya
dalam masyarakat.
Dalam hubungan ini perlu diadakan penelitian dan pengka-
jian secara cermat tentang hal-hal tersebut, sehingga dapat
diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dam-
pak positif pembangunan dan mengurangi atau memperkecil dam-
pak negatif pembangunan kepada kehidupan penduduk dan masya-
rakat.
5.Keluarga Berencana
Dalam GBHN dikemukakan bahwa program keluarga berencana
296
bertujuan ganda, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ibu
dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejah-
tera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang se-
jahtera.
Dalam Repelita I jumlah peserta baru, secara kumulatif
adalah 4 juta, dalam Repelita II, 8,8 juta, dan dalam Repeli-
ta III berjumlah sekitar 14,6 juta. Dengan demikian selama
tiga Repelita, jumlah peserta baru secara kumulatif adalah
27,4 juta orang. Dalam pada itu, jumlah peserta lestari, yai-
tu peserta yang secara terus menerus melaksanakan keluarga
berencana, dalam Repelita I adalah 1,7 juta, dalam Repelita
II 5,5 juta, dan dalam Repelita III sekitar 12,3 juta orang.
Selama tiga Repelita, jumlah peserta lestari secara kumula-
tif adalah 19,5 juta. Semakin banyak jumlah peserta semakin
besar kemungkinan kelahiran dapat dicegah. Dalam Repelita III
diperkirakan dapat tercegah 13,9 juta kelahiran.
Sasaran program keluarga berencana ke seluruh wilayah In-
donesia dilakukan setahap demi setahap. Dalam Repelita I pro-
gram ini hanya dilaksanakan di Jawa dan Bali, dalam Repelita
II diperluas kesepuluh propinsi di luar Jawa dan Bali, dan
dalam Repelita III diperluas lagi kesebelas propinsi yang be-
lum di jangkau oleh program keluarga berencana sebelumnya.
Dengan demikian program keluarga berencana kini telah meli-
puti seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan program keluarga berencana mempunyai pengaruh
yang berarti pada angka kelahiran, perubahan struktur umur,
usia kawin, angka kematian dan harapan hidup waktu lahir. Da-
ri hasil-hasil Sensus Penduduk 1971 dan 1980 diperkirakan
bahwa angka kelahiran kasar pada tahun 1971 adalah 44 per se-
297
ribu penduduk dan pada tahun 1980 turun 18% yaitu menjadi 36
per seribu penduduk. Jumlah angka kelahiran pada tahun 1971
sebesar 5,6 per wanita dan pada tahun 1980 turun 18% menjadi
4,6 per wanita. Perubahan struktur umur dimana penduduk usia
muda kurang dari 15 tahun yang pada tahun 1971 sebanyak 44%
dari seluruh penduduk maka pada tahun 1980 turun menjadi 41%.
Rata-rata usia perkawinan pertama untuk daerah kota naik dari
21,1 tahun pada tahun 1971 menjadi 21,8 pada tahun 1980, dan
di daerah pedesaan naik dari 18,8 menjadi 19,4 tahun selama
jangka waktu yang sama. Sebagai akibatnya prosentase wanita
kawin umur 15 - 49 tahun pada tahun 1971 sebesar 72% dari
seluruh jumlah wanita pada kelompok umur yang sama telah
turun menjadi 70% pada tahun 1980.
Sementara itu, angka kematian kasar pada tahun 1971 sebe-
sar 19,0 per seribu penduduk telah turun 34% menjadi 12,5 pa-
da tahun 1980. Angka kematian bayi yang pada tahun 1971 sebe-
sar 140 per seribu telah turun 29% menjadi 100 pada tahun
1980. Penurunan angka kematian diatas membawa pengaruh pada
peningkatan umur harapan hidup waktu lahir yang dalam tahun
1971 adalah 46 tahun maka pada tahun 1980 telah naik menjadi
53 tahun.
Program keluarga berencana telah memberikan sumbangan be-
sar bagi tercapainya hasil-hasil yang dikemukakan diatas. Ha-
sil ini dimungkinkan karena adanya peningkatan dalam sarana
dan prasarana yang menunjang kegiatan program, baik langsung
maupun tidak secara langsung, dan juga adanya mekanisme koor-
dinasi yang mantap di semua tingkatan pelaksanaan. Serta ada-
nya kegiatan penunjang lainnya seperti usaha dibidang kese-
hatan, gizi, dan lain-lain. Namun masih banyak masalah yang
298
dihadapi, baik masalah yang baru muncul maupun masalah lama
yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Pertama, walaupun tingkat pertumbuhan penduduk cenderung
menurun tetapi pertambahan jumlah penduduk secara alamiah ma-
sih tetap besar. Adanya pertambahan jumlah penduduk mengaki-
batkan pertambahan pada jumlah pasangan usia subur yaitu wa-
nita kawin yang berumur antara 15 - 44 tahun. Pasangan usia
subur diperkirakan bertambah dari kira-kira 24,6 juta pada
tahun pertama Repelita IV menjadi 27,5 juta pada akhir tahun
Repelita IV. Dengan adanya penambahan jumlah pasangan usia
subur berarti adanya penambahan kebutuhan pelayanan keluarga
berencana.
Kedua, pengalaman keberhasilan pelaksanaan program kelu-
arga berencana dalam hal penurunan kelahiran di Jawa dan Bali
pada dasawarsa tujuh puluhan merupakan suatu hasil yang meng-
gembirakan. Namun di beberapa daerah Jawa dan Bali jumlah me-
reka yang pernah menjadi peserta kini dikhawatirkan cenderung
mendekati titik jenuh. Dalam rangka mempertahankan kelangge-
ngan para peserta diperlukan usaha yang lebih besar, baik di
bidang program keluarga berencana, maupun di bidang kependu-
dukan pada umumnya serta sektor-sektor pembangunan lainnya.
Ketiga, jangkauan pelayanan keluarga berencana dalam awal
dasawarsa delapan puluhan telah mulai dikembangkan ke seluruh
wilayah Indonesia, namun di beberapa daerah di luar Jawa dan
Bali masih mengalami masalah keterbatasan sarana, prasarana
dan komunikasi.
Keempat, dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat
di dalam pelaksanaan keluarga berencana, masalah yang diha-
dapi adalah pemantapan kelembagaan untuk mendapatkan peserta
299
keluarga berencana baru dan menjaga kelangsungan peserta les-
tari, serta membantu meningkatkan koordinasi di lapangan.
Kelima, dalam rangka memantapkan azas sukarela dan kesa-
daran di dalam pelaksanaan keluarga berencana diperlukan pe-
ningkatan penerangan dan pendidikan mengenai masalah kependu-
dukan berikut cara-cara pemecahannya. Kegiatan ini perlu di-
dorong mengingat di beberapa daerah masih terdapat adat isti-
adat masyarakat yang kurang mendukung nilai keluarga kecil
yang bertanggung jawab.
Keenam, dengan semakin meningkatnya sasaran-sasaran kelu-
arga berencana dan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelak-
sanaan, maka diperlukan pengembangan sistem pengumpulan, pe-
ngolahan, penyajian dan pemanfaatan informasi kependudukan
dan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan sistem pelak-
sanaan yang terpadu.
III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH
1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah di Bidang Kependu-dukan dan Keluarga Berencana.
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dikemukakan bahwa
kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu
dilanjutkan dan makin ditingkatkan, serta diarahkan untuk me-
nunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan
bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Pelaksanaan
kebijaksanaan dan program-program kependudukan yang meliputi
antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian
anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk dan
tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang, pengem-
300
bangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan perlu makin
ditingkatkan.
Dengan demikian maka arah dan sasaran-sasaran pokok kebi-
jaksanaan kependudukan dalam jangka panjang meliputi :
1) Menurunkan tingkat kelahiran yang akan dilaksanakan
melalui usaha-usaha langsung maupun usaha-usaha tidak
langsung. Usaha-usaha langsung meliputi antara lain
kegiatan-kegiatan penyebar luasan dan penyediaan sara-
na-sarana keluarga berencana serta usaha meningkatkan
pengetahuan dan praktek pelaksanaan keluarga berenca-
na. Usaha-usaha tidak langsung meliputi antara lain
berbagai kegiatan dan usaha yang mendorong para kelu-
arga untuk melaksanakan norma keluarga kecil, sehat
dan sejahtera.
2) Menurunkan tingkat kematian terutama tingkat kematian
anak-anak yang akan dilaksanakan melalui berbagai upa-
ya yang meliputi upaya dibidang kesehatan, pangan dan
gizi, pendidikan, perumahan dan penyediaan air bersih
dan lain-lain. Usaha-usaha menurunkan tingkat kematian
terutama tingkat kematian anak-anak berkaitan erat, de-
ngan upaya menurunkan tingkat kelahiran.
3) Meningkatkan tingkat harap4n hidup, yaitu meningkatkan
umur rata-rata penduduk Indonesia. Hal ini akan dapat
dicapai dengan berhasilnya dilaksanakan penurunan
tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang kesemuanya
itu merupakan basil upaya pembangunan di berbagai bi-
dang.
301
4) Menyebarkan penduduk dan tenaga kerja yang lebih sera-
si dan seimbang yang akan dilaksanakan melalui berba-
gai usaha dibidang transmigrasi, pembangunan daerah,
pembangunan kota dan desa, pembangunan prasarana per-
hubungan dan jasa angkutan, dan penyebaran kegiatan
pembangunan antar daerah yang lebih serasi, dan lain-
lain.
Disamping itu kebijaksanaan kependudukan juga diarahkan
untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan
kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya me-
lalui pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang yang meliputi
antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi,
pertanian, industri, perhubungan, pariwisata, koperasi, pe-
ngembangan dunia usaha nasional dan golongan ekonomi lemah,
tenaga kerja, transmigrasi, pembangunan daerah, sumber alam
dan lingkungan hidup, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan
penelitian, perumahan dan pemukiman, kesejahteraan sosial,
generasi muda, peranan wanita, hukum, penerangan dan media
massa, dan pendidikan P-4.
Dengan demikian arah dan sasaran kebijaksanaan kependudu-
kan dalam jangka panjang juga meliputi usaha-usaha untuk me-
ningkatkan kualitas kependudukan. Kualitas kependudukan perlu
dikembangkan supaya penduduk Indonesia memiliki ketangguhan
menanggapi dampak pembangunan terhadap lingkungan sosial-bu-
daya serta memanfaatkan perkembangan-perkembangan yang meng-
untungkan bagi pembangunan.
Dalam kaitan ini perlu dikemukakan bahwa sasaran-sasaran
302
ini erat hubungannya satu dengan lainnya sehingga pencapaian
sasaran di berbagai bidang pembangunan akan sangat membantu
pencapaian sasaran di bidang kependudukan dan keluarga beren-
cana. Umpamanya, dengan semakin menurunnya tingkat kematian,
meningkatnya umur untuk suatu perkawinan, meningkatnya pera-
nan wanita dalam pembangunan maka tingkat kesuburan dan kela-
hiran akan cenderung semakin menurun.
Di lain pihak dengan semakin meningkatnya kegiatan pem-
bangunan biaya bagi pembinaan sumber daya manusia baik bagi
keluarga maupun masyarakat, langsung maupun tidak langsung,
akan meningkat. Hal ini antara lain disebabkan semakin ting-
ginya tingkat ketrampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
pembangunan. Di samping itu, pendidikan minimum yang semakin
tinggi akan semakin dapat dipenuhi. Hal ini dimungkinkan oleh
karena meningkatnya pendapatan keluarga dan kemampuan pembia-
yaan pendidikan. Selain itu, peranan anak sebagai sumber te-
naga kerja berkurang. Jumlah angkatan kerja di bawah umur 15
tahun akan berkurang. Hal ini mengurangi dorongan untuk mem-
punyai jumlah anak yang besar.
Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa tercapainya
berbagai sasaran pembangunan secara langsung menyumbang ter-
capainya sasaran jangka panjang di bidang kependudukan yaitu
menurunkan tingkat kelahiran dengan 50% dari keadaan 1971,
yakni dari 44 per seribu menjadi 22 per seribu penduduk.
Demikian pula dengan berhasilnya pelaksanaan berbagai
upaya pembangunan akan sangat membantu di dalam penyebaran
penduduk dan tenaga kerja yang lebih seimbang. Pembangunan
pedesaan dan pembangunan kota-kota sedang dan kecil akan men-
303
dorong penyebaran penduduk yang lebih seimbang. Hal ini akan
mengurangi kesenjangan tingkat hidup diantara kota dan desa
dan diantara kota-kota besar, sedang dan kecil. Berkurangnya kesenjangan tingkat hidup diantara kota dan desa dan diantara
berbagai kota pada gilirannya akan membantu tercapainya sa-
saran penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi
dan seimbang secara berlanjut.
Demikian pula dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat
daerah transmigrasi maka berbagai sasaran transmigrasi akan
dapat dicapai. Sasaran ini meliputi peningkatan pembangunan
daerah baik secara ekonomi maupun sosial-budaya. Daerah-dae-
rah yang kekurangan tenaga kerja tetapi mempunyai potensi
akan semakin mampu berkembang dan menarik tenaga kerja dari
daerah-daerah yang padat penduduknya. Dengan demikian keseim-
bangan antar daerah dan diantara sumber daya manusia dan alam
khususnya pertanian akan semakin baik. Selain itu, perluasan
areal dan peningkatan produksi pertanian dapat dilaksanakan.
Demikian pula pertahanan keamanan akan dapat lebih terpeliha-
ra.
Walaupun secara keseluruhan tingkat harapan hidup mening-
kat, tingkat kematian khususnya kematian bayi menurun, ting-
kat kesuburan menurun dan mutu pemanfaatan sumber daya manu-
sia meningkat, namun perbaikan-perbaikan ini tidaklah sama
derajatnya di semua daerah. Oleh karena itu usaha-usaha pen-
capaian sasaran kependudukan dan keluarga berencana selama
Repelita IV perlu memperhatikan keadaan masing-masing daerah
dan pemerataan antara daerah.
Dalam Repelita IV secara keseluruhan tingkat kematian ka-
304
sar diharapkan dapat diturunkan dari 11,69 per seribu pendu-
duk pada akhir Repelita III menjadi 10,12 per seribu pada
akhir Repelita IV. Tingkat kematian bayi diharapkan dapat di-
turunkan dari 90,3 per seribu kelahiran pada akhir Repelita
III menjadi setinggi-tingginya 70 per seribu kelahiran pada
akhir Repelita IV. Kematian anak Balita (1 - 4 tahun) diha-
rapkan akan turun dari 17,8 per seribu anak Balita pada akhir
Repelita III menjadi 14,0 anak Balita pada akhir Repelita IV.
Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran diatas maka dalam
Repelita IV dilaksanakan usaha-usaha dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan. Usaha-usaha ini meliputi peningkatan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya peningkatan kesehatan
kerja, khususnya bagi tenaga kerja yang belum terjangkau oleh
pelayanan kesehatan kerja yang ada, misalnya tenaga kerja di
bidang pertanian, perikanan, konstruksi, industri rumah tang-
ga dan industri jasa. Dalam hubungan ini maka jumlah Puskes-
mas maupun fungsinya ditingkatkan. Puskesmas dikembangkan
menjadi pusat pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Di-
harapkan pemerataan derajat kesehatan melalui Puskesmas akan
dapat diusahakan dengan peningkatan fungsi Puskesmas maupun
peranserta masyarakat.
Peningkatan fungsi Puskesmas dilakukan melalui berbagai
kegiatan pokok yang meliputi kesejahteraan ibu dan anak; ke-
luarga berencana; perbaikan gizi; kesehatan lingkungan; pen-
cegahan dan pemberantasan penyakit khususnya melalui imunisa-
si; penyuluhan kesehatan masyarakat; pengobatan termasuk pe-
layanan darurat kecelakaan; kesehatan sekolah; perawatan ke-
sehatan masyarakat; kesehatan gigi dan mulut; kesehatan jiwa;
305
dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan pokok Puskesmas ditujukan
untuk meningkatkan kesehatan keluarga sebagai unit terkecil
dari masyarakat di wilayah kerjanya.
Dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan maka dalam
Repelita IV dilaksanakan usaha-usaha bagi peningkatan mutu
lingkungan di pedesaan dengan pendekatan pembangunan keseha-
tan masyarakat desa. Dalam kaitan ini akan terus diusahakan
agar semakin besar jumlah relatif penduduk pedesaan mendapat-
kan air bersih, menggunakan sarana jamban keluarga, dan me-
ngelola air limbah.
Peningkatan status gizi penduduk amat penting peranannya
dalam pencapaian sasaran-sasaran kependudukan. Kebijaksanaan
dibidang pangan dan gizi secara umum ditujukan bagi peningka-
tan upaya penyediaan pangan dan penganeka ragaman pola kon-
sumsi pangan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan gizi pendu-
duk yang semakin bermutu secara merata. Namun secara khusus
dalam rangka menurunkan tingkat kematian dan memperpanjang
tingkat harapan hidup, maka kebijaksanaan pangan dan perbai-
kan gizi ditujukan bagi peningkatan keadaan gizi kelompok-ke-
lompok tertentu yang mengalami penyakit kurang gizi, yaitu,
penyakit kurang kalori protein, kekurangan vitamin A, gondok
endemik dan anemi gizi besi. Sasaran kelompok tertentu terse-
but adalah golongan penduduk rawan gizi termasuk secara khu-
sus anak balita, ibu hamil dan menyusui, dan anak-anak seko-
lah dasar, baik di kota maupun di desa, serta golongan masya-
rakat berpendapatan rendah.
Kegiatan penanggulangan kurang kalori protein (KKP) pada
anak balita akan dilaksanakan melalui perluasan dan pening-
306
katan mutu Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Kegiatan
UPGK terdiri dari penimbangan balita secara berkala dan ter-
atur dengan menggunakan kartu menuju sehat (KMS), penyuluhan
gizi dan perawatan bayi serta anak termasuk segi kebersihan,
pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi
berupa kapsul vitamin A, pil zat besi, preparat campuran gula
dan garam (Oralit) untuk diare; pemanfaatan pekarangan dan
lain-lain. Pelaksanaan kegiatan ini dipadukan dengan berbagai
kegiatan pembangunan lainnya seperti penyediaan air bersih,
imunisasi, keluarga berencana, intensifikasi pekarangan, ane-
ka ternak kecil, dakwah keagamaan, PKK dan upaya pembangunan
desa lainnya.
Dalam rangka menanamkan pengetahuan gizi dan kebiasaan
makan yang sehat pada masyarakat, maka disamping penyuluhan
gizi masyarakat secara luas akan diberi perhatian lebih khu-
sus terhadap pendidikan gizi kepada anak-anak sekolah teruta-
ma di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Untuk itu
pelajaran tentang gizi pada sekolah-sekolah tersebut akan le-
bih diintensifkan dengan berbagai cara.
Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasa-
ran-sasaran kependudukan. Kesadaran dan kemampuan yang dibu-
tuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengenda-
lian kelahiran dan peningkatan daya mampu sumber daya manusia
hanyalah bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Bidang pendi-
dikan besar peranannya dalam memasyarakatkan wawasan kesera-
sian kependudukan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam
Repelita IV, sejalan dengan semakin meningkatnya penduduk
usia sekolah, usaha-usaha di bidang pendidikan akan terns di-
tingkatkan.
307
Salah satu masalah yang dihadapi dalam Repelita IV adalah
meningkatkan kesempatan belajar pada pendidikan SD dan seko-
lah menengah. Dalam hubungan ini, maka perluasan kesempatan
memperoleh pendidikan di dalam dan di luar sekolah pada ting-
kat pendidikan dasar dilakukan dalam rangka melaksanakan wa-
jib belajar. Perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendi-
dikan menengah dilakukan dengan meningkatkan daya tampung di
dalam maupun di luar sekolah dan meningkatkan partisipasi
perguruan swasta.
Jumlah murid tingkat sekolah dasar 7 - 12 tahun sepenuh-
nya perlu ditampung. Pada tingkat SLP dan SLA, dan perguruan
tinggi tingkat partisipasi kasar, yaitu jumlah murid sebagai
prosentase dari seluruh penduduk usia yang bersangkutan akan
ditingkatkan.
Dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia dan memenuhi
kebutuhan tenaga profesional dalam berbagai sektor pembangu-
nan dan sekaligus untuk meningkatkan produktivitas serta mutu
dan efisiensi kerja maka pendidikan politeknik dan kejuruan
akan dikembangkan. Bidang yang dikembangkan dalam pendidikan
politeknik antara lain adalah bidang teknologi dan bidang ta-
ta niaga. Pengembangan bidang-bidang ini merupakan sebagian
dari usaha pelaksanaan perencanaan tenaga kerja nasional.
Usaha untuk meningkatkan penghayatan mengenai norma kelu-
arga kecil dan pelembagaan etika lingkungan dilakukan melalui
pendidikan kependudukan. Usaha di bidang pendidikan kependu-
dukan yang telah dimulai sejak Repelita II dan dilanjutkan
dalam Repelita III, dalam Repelita IV akan ditingkatkan te-
rus. Unsur pendidikan kependudukan diintegrasikan kedalam
berbagai pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan, pendidi-
308
kan formal, dan pendidikan non-formal. Dengan makin meluasnya pendidikan kependudukan diharapkan akan semakin meluas pula kesadaran akan pentingnya usaha-usaha pengendalian kelahiran dan semakin di hayatinya keserasian sikap kependudukan dan lingkungan hidup. Melalui pendidikan kependudukan maka setiap anak didik diharapkan memiliki pengertian, kesadaran, sikap dan tingkah laku yang rasional serta bertanggung jawab ten- tang pengaruh pertambahan penduduk pada kehidupan manusia yang menyangkut segi-segi sosial, ekonomi, politik, dan kebu-dayaan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan du- nia.
Untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang mening-
kat sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk amatlah
penting untuk mengembangkan sikap kemandirian, kewiraswastaan
dan swakarsa di kalangan generasi muda, khususnya di kalangan
anak didik. Oleh karena itu metode dan isi pendidikan akan
lebih diarahkan bagi pengembangan sikap yang demikian.
Laju pertumbuhan penduduk dikendalikan melalui usaha pe-
nurunan tingkat kelahiran dan pengembangan program lainnya
yang mendukung penghayatan dan pelaksanaan norma keluarga
kecil, sehat dan sejahtera.
Penurunan tingkat kelahiran dilakukan atas dasar kesadar-
an dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat dengan memper-
timbangkan nilai-nilai Agama serta Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa. Pelaksanaan kegiatan penurunan tingkat kelahi-
ran dijaga agar tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama
maupun adat istiadat setempat. Penentuan jumlah anak untuk
masing-masing keluarga tetap diserahkan sepenuhnya kepada ke-
luarga yang bersangkutan. Yang perlu diusahakan adalah adanya
309
pengertian dari setiap keluarga akan pentingnya usaha-usaha
pengendalian kelahiran dalam rangka membentuk tingkah laku
kependudukan yang bertanggung jawab.
Sehubungan dengan usaha-usaha penurunan tingkat kelahiran
maka dalam Repelita IV ditingkatkan jangkauan program keluar-
ga berencana serta pembinaan dan pelembagaan norma keluarga
kecil yang bahagia dan sejahtera. Peningkatan jangkauan dan
kegiatan akan mencakup semua lapisan masyarakat termasuk WNI
keturunan Cina. Usaha-usaha menurunkan tingkat kelahiran di-
maksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ke-
luarga khususnya ibu dan anak. Oleh karena itu maka penurunan
tingkat kelahiran diintegrasikan dengan usaha-usaha menurun-
kan tingkat kematian terutama kematian di kalangan anak-anak
serta usaha-usaha lain yang ditujukan untuk memperpanjang
harapan hidup.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-
keluarga kecil yang' bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab
maka diusahakan agar program keluarga berencana benar-benar
merupakan gerakan yang meluas dalam masyarakat. Untuk maksud
itu maka usaha-usaha meningkatkan motivasi kearah keluarga
kecil dilanjutkan dan diintegrasikan dengan usaha-usaha pem-
bangunan lainnya. Dalam kaitan ini kebijaksanaan dan lang-
kah-langkah yang memberikan dorongan bagi pelaksanaan norma
keluarga kecil, langsung maupun tidak langsung, di sektor Pe-
merintah maupun swasta, akan terus dikembangkan selama Repe-
lita IV. Usaha-usaha penerangan mengenai kemanfaatan keluarga
kecil yang bertanggung jawab baik bagi keluarga yang bersang-
kutan maupun bagi pembangunan bangsa dan negara akan terus
ditingkatkan.
310
Usaha-usaha peningkatan pendidikan dan ketrampilan di-
arahkan untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan par-
tisipasi produktif angkatan kerja guna mengurangi beban ke-
tergantungan khususnya wanita dan pemuda. Usaha-usaha pemera-
taan pendapatan dan kesempatan kerja diharapkan akan dapat
mengurangi motivasi kearah keinginan mempunyai anak dalam
jumlah yang banyak. Juga pemerataan dibidang kesehatan, pe-
ningkatan pelayanan dibidang gizi dan kesehatan lainnya seca-
ra terpadu diharapkan akan dapat mengurangi tingkat kematian
anak. Oleh karena itu langkah-langkah dan kebijaksanaan pem-
bangunan bagi perluasan lapangan kerja dan pemerataan penda-
patan dilanjutkan dan ditingkatkan antara lain dalam rangka
pengendalian kelahiran.
Penundaan usia bagi suatu perkawinan baik bagi pria ma-
upun wanita akan memperlambat kelahiran. Kawin pada usia muda
cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi dan masa
waktu reproduksi yang lebih lama. Oleh karena itu berbagai
usaha kearah peningkatan umur bagi suatu perkawinan terus di-
laksanakan dan ditingkatkan. Diusahakan agar laki-laki menem-
puh hidup baru serendah-rendahnya pada usia 19 tahun dan wa-
nita pada usia 16 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawin-
an. Dalam hubungan ini usaha-usaha penerangan dan konsultasi
perkawinan akan terus ditingkatkan.
Peningkatan peranan dan status wanita akan berpengaruh
positif pada penundaan usia perkawinan dan ini berarti akan
menurunkan tingkat kelahiran. Oleh karena itu kebijaksanaan
dan usaha peningkatan status dan peranan wanita dalam pem-
bangunan terus dilaksanakan. Dalam kaitan ini maka partisi-
pasi organisasi-organisasi wanita yang ada dalam berbagai
aspek pembangunan akan terus didorong.
311
Usaha-usaha dibidang kesehatan dan gizi dimaksudkan untuk
menurunkan angka kematian khususnya dikalangan anak-anak yang
sekaligus akan memperlemah keinginan untuk memiliki anak ba-
nyak. Peningkatan pelayanan kesehatan akan meningkatkan moti-
vasi para pasangan usia subur untuk melaksanakan keluarga be-
rencana. Dalam hubungan ini maka kebijaksanaan nasional meng-
integrasikan kegiatan keluarga berencana kedalam tiap bagi-
an di tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskes-
mas, dan Klinik terus ditingkatkan pelaksanaannya.
Dalam rangka meningkatkan kelestarian peserta keluarga
berencana serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, kegiatan
terpadu penyuluhan gizi dan keluarga berencana dalam wadah
Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) akan ditingkatkan dan
dimantapkan dengan koordinasi dan tats kerja yang lebih baik.
Sasaran utama usaha perbaikan gizi secara langsung adalah go-
longan anak usia 0 - 5 tahun, wanita hamil dan menyusui, dan
golongan penduduk di daerah rawan pangan. Dalam rangka pe-
ningkatan dan pemantapan keterpaduan tersebut, tenaga lapang-
an keluarga berencana akan dilengkapi dan diperkuat dengan
tenaga yang paham dan trampil dalam bidang gizi.
Ketimpangan penyebaran penduduk didaerah mengakibatkan
bahwa didaerah padat penduduk sumber daya alam menderita te-
kanan eksploitasi berlebihan, sedang didaerah jarang penduduk
sumber daya alam tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu
kebijaksanaan penyebaran penduduk tertuju pada tercapai-
nya perimbangan penduduk terhadap sumber daya alam yang lebih
serasi supaya memungkinkan pendayagunaannya secara optimal.
Peningkatan pembangunan didaerah jarang penduduk dapat
memperbesar arus perpindahan penduduk. Oleh karena itu pemba-
312
ngunan dan pengembangan sumber daya alam didaerah jarang pen-
duduk akan lebih ditingkatkan dengan mendorong peran serta
masyarakat yang lebih besar dan memperkecil dampak negatif
dan memperbesar dampak positif pembangunan kepada lingkungan.
Sejalan dengan itu pemilihan lokasi pengembangan central pem-
bangunan seperti perkebunan inti rakyat dan pengembangan ka-
wasan industri akan memperhitungkan kepentingan penyebaran
penduduk yang makin seimbang.
Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai dalam rangka
penyebaran penduduk dan angkatan kerja yang lebih serasi dan
seimbang adalah mengurangi prosentase jumlah penduduk yang
berada di daerah-daerah padat penduduk dan meningkatkan pro-
sentase jumlah penduduk yang mendiami daerah-daerah yang pen-
duduknya masih langka. Dalam hubungan ini maka berbagai kebi-
jaksanaan pembangunan antara lain yang menyangkut pembangunan
daerah, transmigrasi, dan usaha-usaha perluasan lapangan ker-
ja di daerah ditujukan dalam rangka memperbaiki pola penye-
baran penduduk dan angkatan kerja diantara berbagai pulau.
Peningkatan pembangunan di daerah yang langka penduduknya
akan memperbesar arus perpindahan penduduk. Oleh karena itu
berbagai usaha yang telah di laksanakan dalam Repelita III
dalam rangka pembangunan daerah yang langka penduduknya akan
terus ditingkatkan dalam Repelita IV. Dalam hubungan ini maka
pembangunan dan pengembangan dalam rangka memanfaatkan sumber
daya alam di daerah langka penduduk dilanjutkan dan diting-
katkan dalam Repelita IV. Pengembangan ini dilaksanakan de-
ngan memperhatikan dampak kehidupan lingkungan hidup dan de-
ngan meningkatkan peran serta masyarakat setempat.
Salah satu kegiatan penting dalam rangka pembangunan dae-
313
rah adalah pelaksanaan program transmigrasi. Pelaksanaan pro-
gram transmigrasi di tujukan untuk mengisi kekurangan tenaga
kerja di daerah-daerah yang tenaga kerjanya langka tetapi me-
miliki potensi alam untuk dikembangkan. Dengan demikian pro-
gram transmigrasi sekaligus juga ditujukan bagi penyebaran
penduduk dan tenaga kerja yang lebih seimbang diantara berba-
gai pulau. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan program transmi-
grasi dalam Repelita IV akan ditingkatkan dan terus disempur-
nakan.
Kebijaksanaan perpindahan (migrasi) penduduk akan selalu
mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, seperti daya du-
kung alam, kemampuan ruang untuk menampung penduduk dan ke-
adaan sosial budaya penduduk. Dalam hubungan ini maka kebi-
jaksanaan transmigrasi perlu mempertimbangkan lingkungan fi-
sik maupun sosial, sehingga mempermudah usaha-usaha mening-
katkan kesejahteraan para transmigran ditempat baru. Dengan
mempertimbangkan lingkungan sosial di daerah penerima disatu
pihak dapat dihindarkan pembenturan-pembenturan sosial dan
dipihak lain dapat ditingkatkan rasa kesatuan dan persatuan
bangsa.
Dalam rangka penyebaran penduduk, maka dalam Repelita IV
ditingkatkan usaha pemukiman kembali penduduk yang hidupnya
terpencar-pencar. Usaha pemukiman kembali penduduk juga di-
laksanakan dalam rangka meningkatkan keserasian hubungan
antara manusia dengan alam.
Kegiatan antar kerja antar daerah diarahkan untuk meme-
nuhi kebutuhan akan tenaga kerja di daerah-daerah tipis pen-
duduk. Tujuan dari kegiatan antar kerja antar daerah adalah
untuk mempertemukan permintaan dengan penawaran tenaga kerja
314
melalui penyebar luasan informasi pasar kerja dan bantuan ke-
pada badan-badan atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga
kerja. Selain itu dilaksanakan langkah-langkah untuk mengata-
si hambatan-hambatan dalam meningkatkan mobilitas tenaga ker-
ja. Dengan demikian diharapkan penyebaran tenaga kerja dari
daerah banyak tenaga kerja ke daerah yang kurang tenaga kerja
akan dapat terlaksana dengan lebih lancar.
Usaha penyebaran penduduk dan angkatan kerja yang lebih
seimbang dan serasi juga menyangkut usaha pengarahan arus
perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dalam kaitan ini akan
diusahakan agar arus perpindahan penduduk tidak tertuju kepa-
da beberapa kota besar saja tetapi ke banyak kota-kota kecil.
Langkah dan kebijaksanaan dalam rangka mengusahakan tercapai-
nya sasaran diatas akan diserasikan dengan pembangunan pede-
saan, pembangunan perkotaan dan kaitan diantara keduanya.
Berbagai langkah dan kebijaksanaan meningkatkan pemerata-
an pembangunan di pedesaan dan perkotaan diharapkan akan men-
dorong tumbuhnya kota-kota sedang dan kecil. Peningkatan pem-
bangunan pertanian akan meningkatkan pendapatan dan produkti-
fitas tenaga kerja di sektor pertanian dan dengan demikian
memperkuat daerah belakang dari kota-kota kecil. Demikian pu-
la kebijaksanaan meningkatkan pembangunan industri kecil di
pedesaan dan industri pertanian mendorong pertumbuhan perko-
taanyang lebih merata.
Pemerataan dibidang pembangunan perkotaan diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan banyak kota dan tidak terbatas kepada
beberapa kota besar saja. Dalam hubungan ini penting untuk
ditingkatkan kemampuan kota-kota kecil didalam pengelolaan
kota. Usaha-usaha perluasan lapangan kerja di kota-kota kecil
315
melalui pembinaan sektor industri kecil di perkotaan dan usa-
ha-usaha kecil lainnya dibidang perdagangan dan jasa akan
mendorong pertumbuhan kota-kota kecil.
Dalam rangka penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang
lebih serasi dan seimbang maka pembangunan kota-kota yang
langsung merupakan pusat-pusat bagi pengembangan daerah
transmigrasi dan sekitarnya ditingkatkan dalam Repelita IV.
Dalam rangka penyebaran penduduk secara lebih terarah ke
banyak kota maka pengembangan kota akan memperhatikan fungsi
dan hierarki kota-kota bersangkutan. Pengembangan kota-kota
sedang dan kecil akan mengutamakan kota-kota dengan potensi
pengembangan yang besar.
Untuk meningkatkan daya guna dan basil guna daya tampung
penduduk, maka pengembangan daerah perkotaan perlu memperha-
tikan tata ruang, baik untuk kawasan pemukiman maupun untuk
kawasan kegiatan kerja penduduk. Penataan perumahan penduduk
diarahkan pada perumahan yang bersih dan sehat. Dalam pemba-
ngunan pemukiman di perkotaan, akan diutamakan pembangunan
perumahan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat berpeng-
hasilan rendah. Pembangunan lingkungan pemukiman kota akan
diarahkan kepada pembangunan pemukiman untuk penduduk yang
berpendapatan rendah yang merupakan bagian terbesar dari pen-
duduk kota. Pembangunan perkotaan juga akan memperhatikan ke-
butuhan para migran agar dapat berperanserta secara lebih
berarti dalam pembangunan. Dalam kaitan ini maka sektor-sek-
tor informal di perkotaan akan dikembangkan.
Dalam rangka pemecahan masalah peningkatan jumlah pendu-
duk kota, maka pengembangan kota-kota besar dilaksanakan se-
cara lebih terkoordinasi dengan kota-kota lebih kecil di se-
316
kitarnya. Pengembangan kota-kota satelit dilanjutkan dan di-
tingkatkan. Penelitian dan pengkajian masalah-masalah perko-
taan termasuk penelitian mengenai cara-cara meningkatkan pe-
ranserta penduduk kota dalam ikut serta memecahkan masalah-
masalah perkotaan ditingkatkan dalam Repelita IV.
Kebijaksanaan dan langkah-langkah dibidang kependudukan
perlu didukung oleh pembangunan di berbagai bidang. Dalam ka-
itan ini pembangunan dibidang hukum dalam rangka mendukung
kebijaksanaan dibidang kependudukan dilanjutkan dalam Repeli-
ta IV. Selain itu dalam Repelita IV terus dikembangkan pene-
litian dan kebijaksanaan-dibidang kependudukan. Bidang-bidang
kebijaksanaan yang perlu dikembangkan antara lain menyangkut
cara-cara mempercepat penurunan tingkat kelahiran, cara-cara
meningkatkan peranserta masyarakat didalam memecahkan masa-
lah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup serta pelemba-
gaan etika sosial, cara-cara mendorong terwujudnya sikap ke-
mandirian, kewiraswastaan dan swakarsa masyarakat, dan lain-
lain.
Dalam Repelita IV pelaksanaan program keluarga berencana
ditujukan untuk :
1. Membantu tercapainya sasaran penurunan tingkat kelahiran
dalam jangka panjang, yaitu menurunnya dengan 50% tingkat
kelahiran dalam jangka panjang. Dalam kaitan ini maka da-
lam Repelita IV tingkat kelahiran diperkirakan akan tu-
run dari 33,46 per seribu penduduk menjadi 31,02 per se-
ribu penduduk.
2. Meningkatkan jumlah peserta keluarga berencana atas dasar
kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan nilai-ni-
317
lai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
serta memelihara peserta keluarga berencana lestari.
3. Mengembangkan usaha-usaha untuk membantu meningkatkan ke-
sejahteraan ibu dan anak, memperpanjang harapan hidup,
menurunkan tingkat kematian bayi dan anak dibawah lima
tahun, serta memperkecil kematian ibu karena kehamilan
dan persalinan.
4. Menghimpun bahan-bahan bagi penyusunan kebijaksanaan ke-
pendudukan yang menyeluruh dan terpadu baik tingkat nasi-
onal maupun daerah yang diarahkan untuk mewujudkan pendu-
duk Indonesia dengan ciri perilaku demographist yang me-
nguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat terhadap masa-
lah kependudukan yang menjurus kearah penerimaan dan
penghayatan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejah-
tera sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan peranan dan tanggung jawab wanita serta ge-
nerasi muda dalam pelaksanaan upaya-upaya untuk menanggu-
langi masalah kependudukan.
7. Meningkatkan kesadaran, peranan dan tanggung jawab kelu-
arga dan masyarakat dalam pengelolaan program keluarga
berencana.
8. Mengembangkan usaha-usaha peningkatan mutu sumber daya
manusia untuk perbaikan taraf hidup, kecerdasan dan kese-
jahteraan keluarga dan masyarakat dalam rangka memperce-
pat pelembagaan nilai-nilai keluarga kecil.
9. Meluaskan dan mengintensifkan program keluarga berencana
di seluruh wilayah tanah air dan lapisan masyarakat ter-
318
masuk masyarakat di daerah pemukiman baru dan masyarakat
Indonesia keturunan asing.
Secara operasional tujuan-tujuan diatas dapat dicapai de-
ngan cara :
1. Mendorong pasangan usia subur yang istrinya belum berusia
30 tahun dan atau jumlah anak kurang dari 3 orang agar
mempunyai anak maksimal 2 orang.
2. Membantu pasangan usia subur yang istrinya lebih dari 30
tahun atau anaknya 3 orang atau lebih agar tidak menambah
anak yang dimilikinya.
3. Mengarahkan generasi muda untuk menghayati nilai keluarga
kecil yang bahagia dan sejahtera serta mendorong mereka
untuk lebih banyak bergiat dalam bidang pendidikan, ke-
trampilan, kepramukaan, olah raga, kesenian dan sebagai-
nya.
4. Memperkuat proses pelembagaan secara fisik dalam usaha ke-
luarga berencana sehingga secara kelompok proses penangan-
an program semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan da-
ri kegiatan masyarakat sendiri.
5. Memperkuat proses pelembagaan yang bersifat mental spiri-
tual dan lebih bersifat dukungan psikologis.
Adapun jumlah peserta baru keluarga berencana yang diper-
kirakan akan dapat dicapai dalam Repelita IV adalah sekitar
24,7 juta. Jumlah ini merupakan lebih dari 63% pasangan usia
subur pada akhir Repelita IV. Perincian peserta baru keluarga
berencana per pulau adalah Sumatera 3,2 juta, Jawa 17,8 juta,
319
Nusa Tenggara 1,4 juta, Kalimantan 0,7 juta, Sulawesi 1,3 ju-
ta dan Maluku dan Irian Jaya 0,3 juta.
Dalam rangka menjaga kelestarian peserta keluarga beren-
cana maka usaha pembinaan program akan terus ditingkatkan da-
lam Repelita IV. Jumlah peserta lestari pada akhir Repelita
IV diperkirakan mencapai 17,2 juta. Perincian peserta lestari
per pulau adalah Sumatera 2,8 juta, Jawa 12,0 juta, Nusa
Tenggara 0,8 juta, Kalimantan 0,6 juta, Sulawesi 0,9 juta,
dan Maluku dan Irian Jaya 0,1 juta (lihat Tabel 25 5). Bi-
lamana dilihat dari komposisi pemakaian kontrasepsi maka me-
reka yang menggunakan IUD rata-rata 35%, pil 44%, suntikan
12%, kondom 4%, dan lain-lain 5%. Pemakai-pemakai IUD, sunti-
kan, dan lain-lain cenderung meningkat, sedangkan pemakai pil
dan kondom cenderung menurun.
2. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah yang Menunjang Pelaksanaan Keluarga Berencana.
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dikemukakan bahwa
dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mencipta-
kan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera maka program ke-
luarga berencana yang telah menunjukkan hasil-hasilnya yang
positif perlu diperluas, diintensifkan dan dipercepat pelak-
sanaannya. Demikian pula makin ditingkatkan dan diperluas ke-
bijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat menunjang pelaksanaan
program keluarga berencana.
Program keluarga berencana merupakan usaha langsung yang
ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran melalui penggu-
naan alat kontrasepsi yang berkelanjutan. Dewasa ini penca-
paian hasil program keluarga berencana yang telah mulai dira-
320
TABEL 25 - 5
PERKIRAAN PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU
DAN PESERTA
KELUARGA BERENCANA LESTARI MENURUT
PROPINSI,
1984/85 - 1988/89
( ribu )
1984/85 1984/85 - 1988/89
Propinsi Peserta KBBaru
Peserta KBLestari
Peserta KBBaru
Peserta KBLestari
1. D.I. Aceh 41 164 238 2342. Sumatera Utara 180 618 1.046 8073. Sumatera Barat 72 251 423 3214. Riau 33 101 191 1575. Jambi 31 92 185 1256. Sumatera Selatan 94 344 547 4657. Bengkulu 23 68 134 838. Lampung 81 441 473 589
Sumatera 555 2.049 3.237 2.781
9. DKI Jakarta 241 611 1.402 70510. Jawa Barat 1.003 2.747 5.822 3.53711. Jawa Tengah 798 2.713 4.633 3.31612. DI Yogyakarta 109 312 636 34713. Jawa Timur 908 3.574 5.271 4.140
Jawa 3.059 9.957 17.764 12.045
14. Bali 57 309 334 33815. Nusa Tenggara Barat 153 249 776 28016. Nusa Tenggara Timur 44 102 257 16617. Timor Timur 12 12 75 20
Nusa Tenggara 246 672 1.442 804
18. Kalimantan Barat 60 183 353 21719. Kalimantan Tengah 7 39 42 5720. Kalimantan Selatan 31 181 183 21421. Kalimantan Timur 22 71 128 94
Kalimantan 120 474 706 582
22. Sulawesi Utara 42 174 248 21023. Sulawesi Tengah 10 84 60 7924. Sulawesi Selatan 156 331 907 57025. Sulawesi Tenggara 18 30 109 41321
Sulawesi 226 789 1.324 900
26. Maluku 26 46 153 7327. Irian Jaya 23 33 139 55
Maluku dan Irian Jaya 49 79 292 128
I N D O N E S I A 4.255 14.020 24.765 17.240
sakan perlu lebih dimantapkan dan dilembagakan dalam masyara-
kat. Dalam rangka pemantapan dan pelembagaan ini program ke-
luarga berencana dipadukan dengan program-program pembangunan
lainnya.
Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan yang diren-
canakan dan dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan masyara-
kat. Pemerataan kegiatan dan basil pembangunan mempunyai pe-
ngaruh yang positif terhadap usaha pengendalian kelahiran.
Berbagai usaha pemerataan di berbagai bidang pembangunan seca-
ra tidak langsung telah membantu usaha keluarga berencana.
Pemerataan dibidang kebutuhan pokok khususnya pangan dan pe-
layanan kesehatan akan meningkatkan mutu gizi dan derajat ke-
sehatan di kalangan keluarga yang kurang mampu yang pada
umumnya adalah keluarga-keluarga dengan tingkat kelahiran
relatif tinggi.
Bilamana perbaikan dan kesehatan ibu meningkat maka di-
perkirakan akan mengurangi keguguran kandungan. Bilamana ter-
dapat peningkatan gizi maka kesehatan anak cenderung mening-
kat dan hal ini akan mengurangi tingkat kematian anak. Keada-
an ini semua akan membawa kepada pengurangan kebutuhan kela-
hiran yang lebih sering dan memungkinkan penjarangan kelahiran
sehingga pada akhirnya tingkat kelahiran akan dapat diku-
rangi.
Begitu pula halnya dengan usaha pemerataan dibidang lapa-
ngan kerja dan pendapatan yang diperkirakan akan berpengaruh
positif kepada usaha pengendalian pertumbuhan penduduk. Sema-
kin luas lapangan kerja produktif akan semakin merata penda-
patan yang diperoleh oleh masyarakat. Bilamana pendapatan su-
dah relatif merata dan meningkat maka hal ini berarti akan
322
memperbesar kesanggupan untuk memperoleh pelayanan kesehatan
yang lebih baik dan makanan yang lebih bergizi. Dalam pada
itu, meluasnya lapangan kerja khususnya bagi wanita akan me-
rupakan pula pilihan penggunaan waktu yang produktif dan hal
ini memperkecil tingkat ketergantungan. Semakin banyak wanita
yang bekerja akan semakin besar pendapatan keluarga, dan se-
makin banyak kesibukan wanita di luar rumah akan cenderung
semakin turun tingkat kelahiran.
Dalam Repelita IV usaha keluarga berencana di daerah ra-
wan dan padat penduduk akan dipadukan dengan usaha-usaha
perluasan kesempatan kerja produktif. Kegiatan ini penting
artinya bagi kelestarian peserta keluarga berencana
mengingat salah satu alasan ingin mempunyai anak banyak bagi
suatu keluarga adalah untuk membantu meningkatkan tambahan
pendapatan bagi keluarga yang bersangkutan.
Pemerataan kesempatan pendidikan penting artinya bagi
usaha pengendalian kelahiran. Semakin tinggi tingkat pendidi-
kan maka biasanya semakin sedikit jumlah anggota keluarganya.
Dengan adanya peningkatan pendidikan berarti adanya peningka-
tan mutu dan kegunaan anak didik serta adanya penurunan jum-
lah buts huruf. Dengan dipenuhinya sarana dan fasilitas pen-
didikan bagi seluruh anak didik di semua tingkatan diharapkan
akan meningkatkan umur perkawinan dan meningkatkan pengertian
serta kesadaran mengenai perlunya dilaksanakan pengaturan ke-
lahiran. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan akan
berarti juga adanya pemerataan di bidang lapangan kerja dan
pendapatan bagi semua generasi. Dengan demikian pemerataan di
bidang pendidikan mempunyai pengaruh yang berarti pada pelak-
sanaan keluarga berencana didalam pengendalian pertumbuhan
penduduk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
323
Pengembangan dibidang kesejahteraan sosial dimaksudkan
agar jumlah keluarga buruh yang mendapat fasilitas jaminan
sosial dapat meningkat dan merata. Oleh karena itu, program
asuransi tenaga kerja untuk buruh swasta yang telah dimulai
sejak Repelita-Repelita yang lalu akan terus dilanjutkan da-
lam Repelita IV. Diharapkan semakin meratanya jaminan sosial
akan membantu usaha pengendalian kelahiran.
Program kebudayaan dapat mempunyai peranan panting dalam
usaha pengendalian kelahiran. Dalam hubungan ini program ke-
budayaan akan diarahkan antara lain untuk menyebar luaskan
ide keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui penyam-
paian pesan yang berisi cara-cara penjarangan kelahiran, ca-
ra-cara meningkatkan kesehatan anak melalui gizi yang sehat
dan pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Melalui pesan-pe-
san yang tepat akan dikembangkan suasana pendapat umum teru-
tama di pedesaan bahwa kawin muda kurang tepat bagi pemba-
ngunan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian umur bagi
suatu perkawinan akan dapat ditingkatkan baik bagi laki-laki
maupun wanita.
Pengembangan di bidang lingkungan hidup akan mempengaruhi
pola pertumbuhan penduduk di daerah yang bersangkutan. Dalam
Repelita IV akan ditingkatkan usaha-usaha untuk menghindarkan
dampak negatif dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang dise-
babkan adanya pembangunan seperti di bidang industri, pertam-
bangan, pertanian, dan juga karena kurang diperhatikannya pe-
ngembangan lingkungan pemukiman di kota dan di desa.
IV. PROGRAM-PROGRAM1. Program Kependudukan
Kegiatan dan usaha program kependudukan dalam Repelita IV
324
ditujukan untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan kependu-
dukan dalam rangka mempercepat terwujudnya sasaran-sasaran
jangka panjang kependudukan yang meliputi antara lain pengen-
dalian kelahiran, penurunan tingkat kematian anak-anak per-
panjangan harapan hidup, penyebaran penduduk dan tenaga kerja
yang lebih serasi dan seimbang dan pengembangan kualitas hi-
dup manusia.
Adapun kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah dibidang
ini meliputi berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor
yang mendorong penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kema-
tian dan mendorong penyebaran penduduk dan tenaga kerja ke
daerah langka penduduk dan tenaga kerja, serta kegiatan yang
meningkatkan kualitas hidup penduduk. Kegiatan-kegiatan ini
antara lain berupa kegiatan-kegiatan dalam program-program
Keluarga Berencana, Kesehatan, Pendidikan, Pangan dan Gizi,
Transmigrasi, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Industri, Pemba-
ngunan Daerah, Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Sosial, dan
lain-lain.
Untuk mengatasi ketimpangan penyebaran penduduk antara
satu daerah padat penduduk dengan daerah yang jarang pendu-
duk, akan dilaksanakan berbagai penelitian dan pengkajian
yang dapat menghasilkan masukan bagi perencanaan kebijaksana-
an dan langkah-langkah untuk mempengaruhi gerak pindah pendu-
duk melalui program pembangunan daerah, industri, pertanian,
transmigrasi, pemukiman kembali penduduk, tenaga kerja, per-
hubungan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Disamping itu akan diusahakan pula bahwa melalui berba-
gai kebijaksanaan dan program tersebut dapat dikendalikan
325
pula pengembangan ulang-alik dan migrasi musiman dan migrasi
tetap.
Pengembangan ulang-alik diarahkan untuk mempengaruhi
arus gerak penduduk (mobilitas) yang terjadi secara rutin se-
tiap hari untuk mengurangi beban kota, dengan mengusahakan
pola angkutan ulang-alik, rangsangan bermukim diluar kota,
pengembangan kota sesuai dengan rencana tata ruang yang sera-
si, dan sebagainya. Usaha ini direncanakan untuk
dilaksanakan di beberapa kota besar yang sudah berat beban
penduduknya se- perti Jakarta.
Pengendalian migrasi musiman dimaksud untuk mengurangi
dampak negatif dan memperbesar dampak positif bagi kesejahte-
raan rakyat. Migrasi musiman terutama berkaitan dengan per-
kembangan sektor informal, sehingga peningkatan ketrampilan
migran ini dapat membantunya masuk sektor formal.
Pengendalian migrasi tetap dari daerah pedesaan ke perko-
taan sebagai bagian dari urbanisasi dimaksud untuk mempenga-
ruhi arus gerak pindah ini ke kota-kota besar, sehingga ter-
hindar terjadinya kelebihan beban bagi kota-kota besar ini.
Daya tarik kota-kota besar diusahakan untuk dialihkan ke ko-
ta-kota sedang dan kecil, sedangkan daya dorong penduduk di
desa-desa untuk pindah ke kota-kota diusahakan untuk dikura-
ngi, sehingga penyebaran penduduk antara kota dan desa dan
diantara kota besar, sedang dan kecil diharapkan akan lebih
merata.
Dalam rangka pengembangan kualitas penduduk akan dilaksa-
nakan berbagai kegiatan penelitian, pengkajian dan pengemba-
ngan tentang unsur yang berperan dalam pengembangan kualitas
326
penduduk. Hasil penelitian dan pengkajian ini merupakan bahan
masukan bagi perumusan atau penyempurnaan kebijaksanaan dan
pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan. Kegiatan ini
mencakup penelitian dan pengkajian tentang pengembangan kua-
litas fisik penduduk, pengembangan kualitas non fisik pendu-
duk, dan analisa sosial serta monitoring indikator kependudu-
kan.
Untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk akan dilaksa-
nakan kegiatan berbagai program antara lain program-program
yang berkaitan dengan pengadaan pangan, perbaikan gizi, pe-
ningkatan kesehatan, peningkatan kegiatan olah raga dan seba-
gainya. Dalam hubungan ini akan diadakan penelitian dan peng-
kajian tentang dampak pembangunan terhadap kualitas fisik
penduduk. Hasil kegiatan akan dipergunakan sebagai bahan ma-
sukan untuk perumusan dan penyempurnaan kebijaksanaan pemba-
ngunan, dampak pelaksanaan kegiatan sektor kepada kualitas
fisik penduduk akan memperoleh perhatian khusus untuk bahan
masukan bagi penyempurnaan kebijaksanaan pembangunan. Disam-
ping itu akan dikaji pula norma-norma kualitas fisik penduduk
yang diperlukan mengiringi proses pembangunan.
Untuk meningkatkan kualitas non fisik penduduk akan dika-
ji hal-hal yang meningkatkan produktifitas penduduk, menum-
buhkan martabat penduduk, memperluas kesetiakawanan sosial
dan mengembangkan etika lingkungan, untuk dapat diperoleh ba-
han masukan bagi perumusan dan penyempurnaan kebijaksanaan
pembangunan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat sek-
toral. Selanjutnya juga akan dirangsang peran serta masyara-
kat, khususnya lembaga swadaya masyarakat, untuk turut aktif
mengembangkan berbagai segi kualitas non fisik penduduk ini.
327
Untuk memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak
positif pembangunan pada kehidupan sosial akan dikembangkan
analisa dampak sosial mencakup pengkajian dan identifikasi
unsur-unsur yang menimbulkan dampak sosial, pengenalan unsur
pencegah dampak negatif dan cara-cara mengatasinya. Analisa
dampak sosial akan diterapkan terutama di daerah-daerah dan
sektor-sektor yang memerlukannya.
Untuk mengikuti perkembangan kualitas penduduk akan
dikembangkan indikator kependudukan yang mencakup tingkat
kematian, tingkat kematian bayi, harapan hidup, tingkat
kelahiran, tingkat fertilitas, konsumsi kalori dan protein,
tingkat buta huruf, keadaan pendidikan, keadaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan sebagainya. Indikator kependudukan
ini akan di monitor dan dikaji perkembangannya untuk bahan
masukan kebijaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan.
Selanjutnya dalam program kependudukan ini juga akan di-
laksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengkajian dan pengemba-
ngan jaringan informasi kependudukan, pengembangan perangkat
lunak kependudukan dan perangkat lainnya, yang mencakup anta-
ra lain tenaga ahli kependudukan, sarana hukum kependudukan,
aparatur kependudukan serta pengembangan komunikasi dan pe-
ranserta masyarakat.
Disamping itu akan dikembangkan lebih lanjut pendidikan
kependudukan baik dari segi pendekatan dan metodik mengajar
maupun materi pendidikan kependudukan itu sendiri.
Selain itu perangkat pelaksana kebijaksanaan kependudu-
kan, baik pemerintah maupun swasta, di pusat maupun didaerah
akan terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Dalam
328
hubungan ini kerja sama diantara semua jajaran pelaksana ter-
sebut terus ditingkatkan dalam Repelita IV.
Dengan kerjasama antara segenap pihak yang berkepentingan
dengan penanggulangan masalah kependudukan, akan makin mem-
perlancar pencapaian tujuan akhir kebijaksanaan dan program
kependudukan yakni mengembangkan potensi penduduk sebagai
modal dasar pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup,
kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.
2. Program Keluarga Berencana
Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga berencana
kepada masyarakat dengan cara yang mudah, murah dan aman maka
akan ditingkatkan terus kerjasama dengan semua lembaga fung-
sional dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan
dengan cara-cara dan pendekatan yang luwes, saling pengertian
dan penuh penghargaan diantara satu sama lain. Dalam rangka
mendorong masyarakat untuk lebih mengambil tanggung jawab
dalam pelaksanaan keluarga berencana maka kegiatan-kegiatan
melalui pendekatan wilayah dan kemasyarakatan akan terus di-
tingkatkan.
Kegiatan dan usaha program keluarga berencana meliputi
bidang-bidang penerangan dan motivasi, pendidikan dan lati-
han, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kependudukan,
perlengkapan dan perbekalan, pelaporan dan dokumentasi, serta
penelitian dan penilaian.
a. Penerangan dan MotivasiTujuan penerangan dan motivasi keluarga berencana dalam
Repelita IV adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan
praktek keluarga berencana sehingga tercapai penambahan pe-
329
serta baru melalui perluasan penerangan dan motivasi di per-
kotaan dan di pedesaan, membina kelestarian peserta keluarga
berencana, dan meletakkan dasar bagi mekanisme sosio kultural
yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan norma
keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Berdasarkan tujuan di atas maka penerangan dan motivasi
diarahkan untuk memberikan pesan-pesan yang lebih khusus ten-
tang cara-cara keluarga berencana dan pesan-pesan program
lain yang mendukungnya. Kegiatan penerangan dan motivasi di-
sesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan edukatif persua-
sif dalam rangka menimbulkan kesadaran dan tanggungjawab ma-
syarakat terhadap pemecahan masalah kependudukan. Dalam pen-
capaian sasaran diutamakan sasaran dengan umur muda sehingga
akan diperoleh penurunan kelahiran yang berarti.
Dalam memberikan penerangan dan motivasi keluarga beren-
cana, di samping petugas resmi dari pelaksana keluarga beren-
cana juga diikut sertakan tenaga para ulama yang sebelumnya
telah memahami dan menghayati dasar tujuan keluarga berencana
serta pelaksanaannya. Dalam hubungan ini, melalui dakwah, pe-
ngajian, serta lembaga keagamaan masing-masing agama, para
alim ulama dan pemuka agama lainnya mempunyai peranan penting
dalam mengajak masyarakat melaksanakan keluarga berencana.
Untuk meningkatkan ketrampilan para pelaksana dan memperbaiki
mutu penerangan yang akan disampaikan, diberikan pendidikan
dan latihan bagi para pelaksana lapangan, khususnya Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD), para motivator, dan lain-lain.
330
b. Pendidikan dan Latihan
Dengan makin meningkatnya kebutuhan perkembangan program
keluarga berencana maka meningkat pula peranan pendidikan dan
latihan. Peranan pendidikan dan latihan muncul dalam bentuk
pemberian bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pengelola
dan pelaksana program keluarga berencana agar mereka lebih
trampil dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam Repelita IV akan dididik dan dilatih sejumlah
175.300 tenaga keluarga berencana termasuk tenaga sukarela
yang meliputi tenaga dokter, bidan, pembantu bidan, tenaga
lapangan keluarga berencana, staf kependudukan dan lingkungan
hidup di daerah-daerah, dan lain-lain. Selain itu direncana-
kan pula akan dididik dan dilatih ulang sejumlah 43.100 tena-
ga keluarga berencana. Pendidikan dan latihan tenaga keluarga
berencana diadakan dalam rangka meningkatkan ketrampilan tek-
nis mereka untuk mendapatkan peserta baru, membina peserta
lestari dan melembagakan kegiatan keluarga berencana pada
masyarakat (lihat Tabel 25 - 6).
Di samping itu juga terus dikembangkan pendidikan kepen-
dudukan pada sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar sam-
pai tingkat menengah atas, di luar sekolah dan generasi muda
melalui kursus-kursus, maupun di perguruan tinggi dan pasca
sarjana. Untuk maksud tersebut, dalam Repelita IV akan dila-
tih guru-guru pendidikan kependudukan dari berbagai tingkatan
dan tenaga pelaksana lainnya meliputi lebih dari 173.000
orang. Kegiatan lainnya adalah membentuk kelompok tenaga ahli
dan pencinta pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup
yang mampu menyumbangkan pemikirannya bagi pengembangan pro-
gram keluarga berencana.
331
TABEL25-6
PENDIDIKAN/LATIHAN TENAGA KELUARGA BERENCANA,1984/85 - 1988/89
1984/85 1984/85 - 1988/89
I. Pendidikan/Latihan Tenaga-tenaga Keluarga Berencana 72.521 175.300
1. Dokter 632 8.2002. Bidan 1.115 8.2003. Pembantu Bidang 640 9.000
4. Tenaga lapangan keluarga berencana 8.450 19.000
5. Lain-lain 61.684 130.900
II. Pendidikan/Latihan Ulang (Penyegaran).Z.4..q
43.100
1. Dokter 1.5002. Bidan 1.6003. Pembantu Bidang 1.7004. PLKB 240 5.0005. Lain-lain 33.300
III. Pendidikan/Latihan Tenaga Pendidikan Kependudukan 17.239 173.357
1. Guru SD/Ibtidaiyah 4.320 64.3202. Guru-guru SLP/Tsanawiyah 1.530 26.5303. Guru-guru SLA/Aliyah 2.005 16.0054. Dosen Pendidikan Tinggi/LAIN/APDN 381 1.0015. Guru untuk Pendidikan Luar Sekolah 2.740 18.7406. Tenaga Lapangan (lain-lain) 6.263 46.761
Jumlah I, II dan III : 90.000 391.757
332
c. Pelayanan Keluarga Berencana
Sistem pelayanan keluarga berencana yang kini sudah ber-
jalan akan ditingkatkan dan dimantapkan dalam Repelita IV.
Peningkatan pelayanan mencakup daerah-daerah perkotaan sampai
ke pedesaan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan
keluarga berencana sebaik-baiknya. Pelaksanaan pelayanan di-
tujukan untuk memberikan dukungan dalam rangka memantapkan
penerimaan gagasan keluarga berencana yaitu dihayatinya norma
keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini
maka secara khusus pelayanan keluarga berencana ditujukan un-
tuk menurunkan secara berarti angka kelahiran.
Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam pelayanan kelu-
arga berencana adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna
klinik keluarga berencana sebagai pusat pelayanan medis kelu-
arga berencana, pusat pengumpulan informasi dan pelaporan,
serta pusat penerangan dan motivasi di daerah jangkauan kli-
nik yang bersangkutan. Selain itu pelayanan juga ditujukan
agar cara-cara keluarga berencana baik bagi wanita maupun la-
ki-laki dapat lebih mantap sesuai dengan pola kebijaksanaan
keluarga berencana nasional, dan mengembangkan cara-cara pe-
layanan keluarga berencana yang bersifat klinis maupun non-
klinis.
Dalam Repelita IV fasilitas keluarga berencana akan terus
ditingkatkan guna menjamin kelestarian peserta keluarga be-
rencana. Fasilitas keluarga berencana tersebut ditempatkan
pada klinik-klinik dan rumah sakit serta pelayanan melalui
team keluarga berencana keliling. Jumlah klinik keluarga be-
rencana akan ditingkatkan dari 7.505 pada tahun pertama Repe-
lita IV menjadi 10.000 pada tahun terakhir Repelita IV. Rumah
333
Sakit yang memberi pelayanan keluarga berencana juga diting-
katkan jumlahnya dari 465 pada tahun pertama Repelita IV men-
jadi 685 pada tahun terakhir Repelita IV. Untuk melayani para
peserta keluarga berencana di daerah-daerah yang masih ter-
pencil akan ditingkatkan kegiatan team keluarga berencana ke-
liling (lihat Tabel 25 - 7).
Pelayanan keluarga berencana kepada para calon peserta
keluarga berencana dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan
pemeriksaan badan sebelum diberikan obat-obatan atau sebelum
pemasangan alat kontrasepsi. Dalam pilihan pemakaian kontra-
sepsi dihindarkan adanya pemaksaan. Pemakaian ulang alat kon-
trasepsi dimantapkan dengan rumusan-rumusan yang sederhana,
mudah diingat dan dilaksanakan oleh masyarakat biasa, khusus-
nya di pedesaan. Bagi masyarakat perkotaan yang keadaan so-
sial-ekonominya baik telah disediakan pelayanan keluarga be-
rencana melalui saluran niaga, dokter dan bidan swasta.
d. Perlengkapan dan Perbekalan
Tujuan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan adalah un-
tuk menyediakan sarana, fasilitas dan perbekalan dalam jumlah
jenis dan mutu yang baik serta pada waktu dan lokasi yang
tepat bagi para peserta keluarga berencana. Oleh karena itu,
penyelenggaraan bagian perlengkapan dan perbekalan haruslah
sejalan dan mengikuti perkembangan program keluarga berenca-
na. Dalam Repelita IV, sistem pengelolaannya ditingkatkan te-
rus mulai dari kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan, pe-
nyaluran sampai pada pelaporan. Cara-cara penyaluran dilaku-
kan lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga alat-alat
kontrasepsi tersedia pada waktunya, ditempat yang dibutuhkan,
dan dengan mutu yang baik.
334
TABEL 25 - 7PERKIRAAN JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU, PESERTA
KELUARGABERENCANA LESTARI, KLINIK KELUARGA BERENCANA, DAN
RUMAH SAKIT KELUARGA BERENCANA,1984/85 - 1988/89
Tahun
Peserta Keluarga
Berencana Baru(ribu)
Peserta Keluarga Berencana Lestari (ribu)
Klinik KeluargaBerencana(buah
Rumah SakitKeluarga Berencana
(buah)
1984/85
4.275 14.020 7.505 465
1985/86
8.877 14.838 8.125 520
1986/87
13.851 15.654 8.750 575
1987/88
19.150 16.470 9.375 630
1988/8 24.765 17.240 10.000 685
335
GRAFIK 25 - 3aPERKIRAAN JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU,
PESERTA KELUARGA BERENCANA LESTARI,1984/85 - 1988/89
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1933/89
336
GRAFIK 25 – 3b
PERKIRAAN JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA,DAN RUMAH SAKIT KELUARGA BERENCANA,
1984/85 - 1988/89
1984/85 1985/86 1986/87. 1987/88 1988/89
750 Rumah Sakit Keluarga Berencana 685
(buah)
337
465
1984/85
520
1985/86
575
1986/87
6311
1988/89
600 -
45 0_
300 -
150 _
0
Sumber-sumber pengadaan kebutuhan barang diutamakan ber-
asal dari dalam negeri, tetapi masih ada barang-barang ter-
tentu yang karena persediaan terbatas terpaksa masih menda-
tangkan dari luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan
dari luar negeri khususnya alat kontrasepsi, secara bertahap
telah mulai diusahakan mem produksinya sendiri di dalam nege-
ri. Dalam Repelita IV akan ditingkatkan usaha-usaha untuk me-
wujudkan berdirinya pabrik IUD dan kondom serta pengadaan
bahan baku kontrasepsi dalam negeri. Dengan demikian diharap-
kan program keluarga berencana pada suatu saat dapat ditun-
jang seluruhnya dengan penyediaan barang basil produksi dalam
negeri. Dalam pada itu, pengadaan dan penyaluran alat-alat
kontrasepsi dilaksanakan agar tetap berada dalam jangkauan
masyarakat.
e. Pelaporan dan Dokumentasi
Tujuan kegiatan pelaporan dan dokumentasi adalah untuk
menyediakan data pelaksanaan program secara cepat, tepat, dan
dapat dipercaya sebagai bahan mengambil keputusan. Dalam hu-
bungan ini maka dalam Repelita IV dilaksanakan pemantapan
sistem pelaporan keluarga berencana serta peningkatan penda-
yagunaan data dan informasi yang tersedia dari sistem pelapo-
ran dan dokumentasi tersebut. Sistem pelaporan diselenggara-
kan secara periodik sehingga hasil-hasil dan perkembangan
program dapat diikuti dengan saksama. Sistem pelaporan dilak-
sanakan secara seragam di seluruh wilayah pelaksanaan program
keluarga berencana. Ruang lingkup pelaporan dan dokumentasi
berisi data masukan dan hasil-hasil kegiatan seluruh program
keluarga berencana. Bentuk dan isi serta jadwal laporan dise-
suaikan dengan kebutuhan penilaian, pengambilan keputusan dan
338
perencanaan program keluarga berencana pada berbagai tingkat
pimpinan baik di pusat maupun di daerah.
f. Penelitian dan Penilaian
Tujuan kegiatan penelitian dan penilaian adalah untuk me-
nunjang para mengambil kebijaksanaan dengan menyediakan ber-
bagai informasi data yang diperlukan guna penyempurnaan dan
pengembangan program keluarga berencana. Kebutuhan akan data
yang dapat digunakan baik di pusat maupun di daerah akan di-
penuhi dengan mengadakan penelitian-penelitian ke arah iden-
tifikasi berbagai masalah di lapangan. Termasuk kedalam kate-
gori ini adalah penelitian-penelitian yang mencakup masalah-
masalah efektivitas penggunaan kontrasepsi, kebenaran penca-
tatan dan pelaporan, dan penjajagan penelitian ke daerah-dae-
rah Baru serta kegiatan-kegiatan uji coba seperti pengembang-
an keluarga berencana dan gizi di pedesaan. Penelitian juga
meliputi identifikasi dan pengembangan proses perubahan sikap
dan tingkah laku dalam penerimaan keluarga kecil, pengelolaan
pusat studi reproduksi manusia, dan lain-lain. Kegiatan-ke-
giatan di atas adalah dalam rangka lebih meningkatkan pengem-
bangan program keluarga berencana dan program kependudukan.
339
TABEL 25 - 8PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT,
1984/85 - 1988/89(dalam jutaan rupiah)
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
1984/85 1984/85-No. Kode SEKTOR/SUS SEKTOR/PROGRAM (Anggaran
Pembangunan)
(AnggaranPembangunan)
10 SEKTOR KESEHATANKESEJAHTERAAN SOSIAL,PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA 407.998,0 3.516.515,
10.3 Sub Sektor Kependudukan dan KeluargaB e r e n c a n a 96.961,0 1.021.204,
410.3.01 Program Keluarga Berencana 93.401,2 1.000.145,
610.3.02 Program Kependudukan 3.559,8 21.058,8
340