ReviewINDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2018-2019

P a g e | 1

DAFTAR ISIKeputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumenep

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 3

A. Latar Belakang 3

B. Maksud dan Tujuan 3

C. Landasan Hukum penyusunan 3

BAB II Pengertian Indikator Kinerja 6

A. Definisi 6

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja 6

BAB III Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Sumenep 8

A. Visi dan Misi 8

B. Tugas Pokok dan Fungsi 8

BAB IV Penetapan Review Indikator Kinerja Utama 12

BAB V Penutup 13

Lampiran Penetapan Indikator Kinerja Utama Review

P a g e | 2

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu Instansi Pemerintah, maka ditetapkan

sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdsarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sumenep selaku satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu

Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sebagai Instansi yang berfungsi

untuk Melanjutkan pembangunan daerah yang sesuai dengan Visi dan Misi Bapak

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Yaitu “SUPERMANTAP“

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah senagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

melakukan tugas dan fungsi pelaksanaan kinerja pelayanan informasi dan

komunikasi yang berdampak pada pembangunan daerah dan manfaat

bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

P a g e | 3

sehingga dapat digunakan untuk Kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

P a g e | 4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94

Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9

tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.

Sumenep Th 2016-2021

13. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumenep

Th. 2016-2021

P a g e | 5

BAB IIPENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan

akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator

Kinerja Utama (key performance indicators) dilingkungan Instansi masing –

masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999)

pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan Indikator Kinerja sebagai

dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir

pengukuran kinerja (PK). Penetapan Indikator didasarkan pada masukan

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcame), manfaat (bennefit) dan dampak

(impact. Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa

dalam pengukuran kinerja suatu program, tujuan dari masing – masing program

harus disertai dengan indikator – indikator kinerja yang digunakan mengukur

kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan

sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu

indikatir kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta

digunakan sebagai dasar menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program

yangdijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi

kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijakan atau program

kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi atau unit kerja yang melaksanakan.

P a g e | 6

B. Syarat dan Indikator Kinerja

Syarat dan kreteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi

karekteristik indikator yang baik dan cukup baik serta memadai guna

pebgukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan

interprestasi yang berbeda.

2. Dapat dicapai measurable yaitu dapat diukur atau dikuantifikasi

secara obyektif

3. Relevan yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur

5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat

memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan managamen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen

tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

P a g e | 7

BAB IIIGAMBARAN UMUM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN SUMENEP

A. VISI dan MISI

VISI Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan kondisi yang

diharapkan dalam Lima (5) tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui pelayanan

informasi dan komunikasi”Sesuai dengan Misi Bapak Bupati dan Wakil

Terpilih”

Untuk mewujutkan VISI tersebut maka disusunlah 4 (empat) MISI yang

harus dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi Publik :

Layanan Pemerintahan berbasis Elektronik (TIK) atau layanan Online (G-On Line),

yaitu penyediaan web SKPD secara interoperabilitas, saling terkoneksi dan

terhubung otomatis dengan website Sumenep.go.id.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana informasi Publik :

Layanan Informasi yang berbasis TIK dan Implementasi menara bersama, yang

antara lain diimplementasikan dalam perencanaan, pengendalian dan penataan

menara-menara di Kabupaten Sumenep

3. Mengembangkan kerja sama informasi dengan media massa;

Layanan internet gratis dan atau murah, yang antara lain diimplementasikan melalui

penyediaan wifi gratis (hotspot) di pusat kota, layanan internet murah bagi

masyarakat kepulauan di Kecamatan Kangayan yang berupa Telecentre ”Bekisar

Link” dan ‘Joko Tole”

4. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) :

Diversifikasi diseminasi informasi pembangunan daerah, yang antara lain

diimplementasikan melalui penyebarluasan informasi melalui penerbitan tabloid Info,

P a g e | 8

pertunjukan rakyat (pertura), pameran expo dan pekan KIM, berita harian news

room, penerangan mobile, , melalui media luar ruang dan papan informasi serta

informasi berbasis Android.

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program – program

Diskominfo sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian

Kinerja dan keuangan

Program Pengembangan Komuniasi, Informasi dan Media Masa

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komukasi dan

Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Hubungan, Tujuan, Sasaran, dan Indikator KinerjaDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

Tujuan Sasaran

Uraian Indikator Uraian Indikator

Meningkatnya Prosentase Meningkatnya 1. Persentase peningkatanPemanfaatan Peningkatan Jumlah penyebaran informasi kualitas informasi yang cepatTehnologi penyebaran informasi melalui tehnologi dan aktual

2. Persentase peningkatanInformasi melalui tehnologi informatika yang lebih informasi komunikasiinformatika cepat, tepat dan aktual terhadap masyarakat

Meningkatnya Persentase Meningkatnya Kualitas 1. Persentase akurasi updatingPenyebaran Peningkatan Informasi daerah informasi pembangunanInformasi Daerah penyebaran informasi kunjungan web daerah ke masyarakat lewat

web Kabupatendaerah yang Kabupaten sumenepkab.go.idberkualitas

P a g e | 9

Pelaksanaan Program – program tersebut yang merupakan Program

strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprenhensif dengan program

lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program

ditetapkan sasaran secara akumulatif akan tercapai dalam 5 (lima) tahun.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

sesuai dengan pertanggung jawaban kepada Bapak Bupati Sumenep adalah sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang komunikasi dan

informatika yang berbasis Elektronik (SPBE)

Fungsi :

a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas komunikasi

dan informatika;

b. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan

komunikasi;

c. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan informasi;

d. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan

telekomunikasi;

e. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan

aplikasi telematika;

f. Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pelayanan komunikasi dan informasi;

g. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan insan pers, media cetak dan media

elektronik dalam memperluas jaringan informasi;

h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan komunikasi dan

informasi;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008

Tentang P a g e | 10

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika

merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pelayanan Komunikasi dan informasi

yang aktual, tajam, dan terpercaya. Adapun secara struktural Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sumenep terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Kepala Bidang Komunikasi Publik

4. Kepala Bidang Informasi Publik

5. Kepala Bidang Tekhnologi Informasi dan Sandi

6. Kepala Bidang Statistik Dan Pemberdayaan TIK

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang struktur organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep maka dapat dilihat dalam

gambar dibawah ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumenep terdiri dari :

P a g e | 11

Bagan Struktur OrganisasiDinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sumenep

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2008

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Jabatan Fungsional

Sub. Bagian Umum Sub. Bagian Program Sub. BagianArsip,dan dan Perencanaan Keuangan

Kepegawian

Bidang Komunikasi Bidang Informasi Bidang Tehknologi Bidang Statistik danPublik Publik Informasi dan Sandi Pemberdayaan TIK

Seksi Komunikasi Seksi Seksi Seksi Data danSosial Pengelolahan Pengembanagan Statistik Sektoral

Informasi Aplikasi PerangkatLunak

Seksi Kemitraan dan Seksi Kajian Seksi Pengembangan Seksi PemberdayaanKerjasama Media Informasi Aplikasi Perangkat TIK Pemerintah

Keras

Seksi pemberdayaan Seksi Pelayanan Seksi Sandi dan Seksi PemberdayaanKomunitas Sosial Informasi dan Keamanan Informasi TIK Masyarakat

Dokumentasi

Garis Komando =Garis Koordinasi =

P a g e | 12

BAB IVPENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas Program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, maka dilakukan review atas Indikator

Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep disesuaikan dengan

VISI dan MISI, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sumenep yang berupa kuantititas yang lebih jelas dan nyata dari setiap Program kerja dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2016 – 2020. Perubahan atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumenep meliputi perubahan sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama.

Perubahan ini telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 17 Tahun 2013

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sumenep.

Penetapan riview Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep disajikan pada Lampiran Tabel IV.

P a g e | 13

BAB VPENUTUP

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Indikator Kinerja Utama (IKU)

dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep pada

lingkungan Instansi Pemerintah khususnya ditetapkan sebagai dasar untuk menilai

maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja dalam

rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas

kinerja masing – masing, pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelolah kinerja agar

organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang lebih tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan

akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan

managamen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai

acuan dalam membuat keputusan – keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan,

mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kepala Dinas Komunikasi Dan InformatikaKabupaten Sumenep

Drs. KOESMAN HADIE, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19600627 198103 1 007

P a g e | 14

INDIKATOR KINERJA UTAMA (RIVIEW) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2021

Nama Unit Kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Sumenep

Tugas Pokok : Menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah Dibidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika.d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)

P a g e | 15

Lampiran : Surat SekNomor : 067/1488

Tanggal : 16 Novem

INDIKATOR KINERJA SATUAN FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASANUTAMA

rintah Indeks Nilai Sistem NilaiIndeks SPBE : KemPemerintahan 1. Domain 1 Kebijakan Internal SPBE

Nilai Indeks 1)Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBEBerbasis Elektronik 2)Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE(SPBE) 2. Domain 2 Tata Kelola SPBE

1)Aspek 3 Kelembagaan2)Aspek 4 StrategidanPerencanaan3)Aspek 5 TeknologiInformasidanKomunikasi

3. Domain 3 Layanan SPBE1)Aspek 6 LayananAdministrasiPemerintahanBerbasisElektronik2)Aspek 7 LayananPublikBerbasisElektronik

rmasi Persentase Data hasil Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Daerahpembangunan yang Akurat

Tahun Berkenaan

X 100%

Jumlah Pengunjung Website Tahun Sebelumnya

si Persentase Peningkatan Waktu respon penanganan gangguan Tahun (n) -keamanan sisteminformasi

Waktu respon penanganan gangguan (tahun n-1)

x 100%

Waktu respon penanganan gangguan Tahun (n-1)

Lapopelak penykeca statis

LapoKunj ahDaer Infor