juwitaes.files.wordpress.com · web viewhak asasi manusia atau singkatnya ham secara tegas di...
TRANSCRIPT
“Kasus Pelanggaran HAM di Moro-Moro Register 45, Mesuji, Lampung”
Makalah ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kewarganegaraan
Dosen Pengampu: Nawa Angkasa, SH, MA
Disusun Oleh :Juwitasari (141265510)
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAHJURUSAN SYARIAH & EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO METRO
Metro, 2016
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT. atas limpahan
dan pertolonganNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini sesuai
dengan waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada
Nabi tercinta kita Nabi Muhammad SAW. Dalam proses pembuatan makalah ini,
tentunya kami mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu rasa
terima kasih kami sampaikan kepada XXX selaku dosen Mata Kuliah
“kewarganegaraan”.
saya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tentunya banyak
kekurangan, baik dari segi kata atau tata letak, untuk itu saya mohon kritik dan
saran yang membangun agar untuk waktu yang selanjutnya dapat menjadi lebih
baik. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, penyusun dan
mahasiswa.
Metro, 25 mei 2016
Penulis
ii
DAFTAR ISI
COVER ........................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah................................................................................. 1
C. Tujuan .................................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian dan gambaran umum HAM................................................ 2
B. Kasus pelanggaran HAM...................................................................... 4
C. Solusi..................................................................................................... 8
BAB III PENUTUP
Kesimpulan........................................................................................... 12
DAFTAR PUSTAKA
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir
yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak-hak ini
berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku,
golongan, keturunan, jabatan, agama dan lainnya. Sebagaimana antara setiap
manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Terkait
tentang hakikat hak asasi manusia, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan
Tuhan harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu.
Namun pada kenyataannya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia masih
banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering ditemui, baik yang
sering terjadi dan menjadi biasa ataupun permasalahan baru yang belum memiliki
solusi yang tepat.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan gambaran umumnya?
2. Jelaskan salah satu permasalahan hak asasi manusia yang ada?
3. Berikan solusi atas permasalahan tentang hak asasi manusia!
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dan gambaran umum hak asasi manusia
2. Untuk mengetahui salah satu permasalahan hak asasi manusia yang ada
3. Untuk mengetahui solusi atas permasalahan tengtang hak asasi manusia
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Dan Gambaran Umum HAM
Hak asasi manusia atau singkatnya HAM secara tegas di atur dalam undang-
undang no.39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan
“negara republik indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan
tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan
demi peningkatan martabak kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan
kecerdasaan serta keadilan.”
Hak asasi manusia (HAM) dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar
yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak
lahir. Ini berarti, bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak
asasi tidak dapat dipisahkan dari eksestensi pribadi manusia itu sendiri. Menurut
C. De Rover, HAM sendiri merupakan adanya hak hukum yang dipunyai oleh
setiap orang sebagai seorang manusia. Hak hak tersebut memiliki sifat universal
dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki.
Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa
dihapuskan.
Sedangkan menurut franz magniz-sueno, HAM adalah suatu hak yang telah
dimiliki oleh setiap manusia yang bukan disebabkan karena pemberian kepadanya
oleh masyarakat. Jadi, bukan dikarenakan adanya hukum positif yang telah
berlaku, melainkan merupakan mengacu pada martabatnya sebagai seorang
manusia. Manusia mempunyai tersebut karena ia adalah seorang manusia.
Ditinjau dari berbagai bidang, hak asasi manusia (HAM) meliputi:
Hak asasi pribadi atau personal right, misalnya hak kemerdekaan dan hak
menyatakan pendapat
2
Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk diakui sebagai warga
negara. Misalnya memilih dan dipilih atau hak berserikat dan berkumpul
Hak asasi ekonomi atau property rights, misalnya hak memiliki seseuatu,
hak mengarahkan perjanjian, hak pekerjaan dan hak untuk mendapatkan
hidup yang layak
Hak asasi sosial dan kebudayaan atau sosial and cultural rights, misalnya
mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, dak
mengembangkan kebudayaan dan hak berekspresi
Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah
Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum
Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-
ciri pokok hakikat hak asasi manusia (HAM) yaitu:
Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Karena
HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis
kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan
bangsanya
Hak asasi manusia tidak bisa dilanrrat, artinya tidak seorangpun mempunyai
hak untuk melanggar dan membatasi orang lain
Pada hakikatnya, hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling
fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak asasi
lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan
ditegakkan. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada
pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah
bangsa yakni pancasila. Bermuara pada pancasila, maksudnya bahwa pelaksanaan
hak asasi manusia harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam
ketentuan falsafah pancasila.
Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti
melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan
3
ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia,
yaitu pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang
dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak
akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak
memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau
kepentingan dalam hidupa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik
Indonesia yakni:
Undang-undang dasar 1945
Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia
Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu hak
untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak
atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak
wanita dan hak anak1.
B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Masyarakat Moro-Moro,
Lampung
Banyak macam pelanggaran hak asasi manusia di indonesia, dari sekian
banyak kasus hak asasi manusia (HAM) yang terjadi, tidak sedikit juga yang
belum tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tidak lepas dari kemauan dan niat
baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus
pengendali keadilan bagi bangsa. Seperti pada konflik agraria di kawasan register
45, mesuji lampung pada masyarakat moro-moro.
Kisah masyarakat moro-moro berawal dari krisis moneter yang menerpa
indonesia pada akhir dekade 1990-an. Pada masa itu, banyak perusahaan
mengalami goncangan secara keuangan, termasuk perusahaan yang bergerak di
1Davienda, tugas: makalah ham, diakses dari http://daviedan.blogspot.in/2013/01/makalah-ham.html
4
bidang kehutanan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut
menelantarkan tanah yang menjadi wilayah garapan mereka. Satu perusahaan
yang turut mengalami nasib serupa adalah PT silva inhutani lampung. Perusahaan
itu memiliki wilayah garapan di register 45, mesuji, lampung. PT silva inhutani
lampung ternyata tidak menggarap seluruh lahan mereka. Beberapa hektare lahan
masih terbiarkan kosong dan menjadi lahan tidur. Kondisi ini terjadi karena PT
harus memperlambat aktivitas usaha akibat persoalan keuangan sebagai dampak
krisis moneter yang terjadi.
Runtuhnya rezim orde baru membawa keberanian pada diri masyarakat
untuk menggarap tanah-tanah yang dianggap terlantar. Begitupun dengan lahan
PT silva insani lampung. Masyarakat mulai masuk ke kawasan register 45 sekitar
tahun 1997. Awalnya, masyarakat tidak mengetahui lahan terlantar yang mereka
tempati merupakan milk PT silva inhutani lampung. Dalam hitungan bulan,
segelintir masyarakat sudah menanami lahan yang sebelumnya terlantar. Para
pengelola tersebut kemudian menamakan lahan tidur yang ditempati itu dengan
sebutan moro-moro.
Masyarakat moro-moro mengetahui kalau lahan yang ditempati adalah
lahan milik PT silva inhutani lampung pada 2002. Pada waktu itu, bupati
tulangbawang saat itu, memberikan izin lisan untuk bercocok tanam, namun izin
lisan tersebut tidak menyelesaikan persoalan yang muncul sejak masyarakat
mendiami wilayah moro-moro. Pemerintah dan perusahaan menganggap
keberadaan masyarakat di register 45 adalah ilegal. Meskipun demikian,
masyarakat moro-moro tidak pernah menjadi perambah, sebab mereka tidak
pernah mengambil hasil hutan produksi PT silva Inhutani lampung. Namun,
pertentangan tersebut menimbulkan konflik antara pemerintah dan perusahaan
dengan masyarakat moro-moro.
Orang moro-moro merupakan masyarakat yang masuk ke dalam kawasan
register 45 sekitar tahun 1997. Umumnya, yang mendiami register 45 terdiri dari
tiga etnis besar yakni, jawa, bali dan suku-suku lainnya. Sebagiannya bersal dari
lampung. Sebagian besar warga keturunan bali yang menempati register 45 mulai
dari moro-moro, tugu roda, hingga pelita jaya merupakan anak transmigran asal
5
bali di lampung. Orangtua meeka mengikuti transmigrasi pada 1950-196- setelah
gunung agung meletus. Pemberian nama moro-moro berasal dari bahasa jawa
karena mayoritas petani yang masuk ke register 45 adalah suku jawa. Makna
“moro” adalah “datang”.
Pada akhirnya, masyarkat moro-moro harus menanggung imbas dari konflik
agraria yang terjadi. Dengan menjadikan konflik agraria sebagai alasan,
pemerintah tidak mengakui kewarganegaraan masyarakat moro-moro. Akibatnya,
mereka tidak mendapatkan perlindungan maupun jaminan pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Pengabaikan hak memang
telah menyulitkan masyarakat moro-moro. Anak-anak mereka terancam menjadi
bodoh karena pemerintahan tidak menyediakan fasilitas pendidikan. Ketiadaan
fasilitas kesehatan membuat masyarakat moro-moro rentan mendapatkan
penyakit. Belum lagi, tentang pemerintah yang menolak mengurus administrasi
kependudukan masyarakat moro-moro, seperti KTP, kartu keluarga ataupun akta
kelahiran2.
Pemerintah (sejak kabupaten Tulangbawang sampai Mesuji) tidak
memberikan dokumen kependudukan kepada warga moro-moro. Pemerintah
beralasan warga menempati kawasan yang tidak boleh didiami. Pemberian
dokumen kependudukan bisa membawa implikasi politik terhadap status
kependudukan masyarakat terhadap lahan yang mereka diami. Ketiadaan
dokumen kependudukan membawa implikasi negartif terhadap masyarakat moro-
moro. Padahal dokumen kependudukan adalah hak yang mesti mereka miliki
sebagai warga negara indonesia.
Usaha melamar menjadi warga negara Indonesia tidak pernah surut
dilakukan. Berulang-ulang mereka menemui aparatur pemerintah supaya bisa
mendapatkan secarik kartu berukuran 8,5 X 5,5, centimeter tersebut. Berulang-
ulang usaha tersebut gagal. Usaha tersebut dilakukan karena mereka menyadari
kesulitan jika tidak mempunyai KTP3. Masyarakat yang hidup tanpa KTP akan
2 Ridwan hardiansyah, “kami bukan superman”, (bandar lampung : indepth publishing 2013), hal 2-4.
3Oki hajiansyah wahab, “terasing di negeri sendiri”, (bandar lampung : indepth publishing, 2012), hal 42-43.
6
sulit untuk membuat surat izin mengemudi (SIM) dan berbagai program bantuan
pemerintah lainnya. KTP bagi sebgaian besar orang mungkin tidak terlalu
istimewa. Di samping untuk urusan transaksi jual beli, administrasi perbankan,
pengurusan kartu identitas lain dan keterangan domisili, KTP lebih sering
tersimpan rapi di dompet. Namun, pengalaman warga moro-moro tanpa KTP
selama hampir 14 tahun bisa menggambarkan betapa sengsaranya mereka
diabaikan negara.
Selain itu, umumnya anak-anak yang lahir di moro-moro tidak memiliki
akta kelahiran, demikan dengan keluarga yang tidak mempunyai kartu keluarga.
Akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan negara melalui pejabat yang
berwenang yang berisi identitas anak yang dilahirkan. Terdapat dua fungsi utama
akta kelahiran yaitu, menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya
secara hukum, dan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang
dimiliki anak. Implikasi dari tidak dimilikinya akta kelahiran menyebabkan
ratusan anak di moro-moro terhambat dan mengalami tindakan diskriminasi
dalam mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya.
Secara yuridis, dengan akta kelahiran anak dapat mendapatkan hak atas
pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas permukiman dan hak atas sistem
perlindungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, akta ini berguna dalam
mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi yang meminta informasi mengenai
orangtua. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan tidak tercatat dalam
kependudukan, dihadapkan pada sejumlah risiko. Anak yang tidak tercatat
identitas dirinya melalui akta kelahiran, sangat mungkin dipalsukan identitasnya
untuk berbagai kepentingan. Risiko lainnya, terutama anak-anak di pedesaan yang
tidak memiliki akta, menjadi sasaran empuk pemain perdagangan manusia
(trafficking).
Selain itu, beberapa anak bersekolah di tempat lain yang jaraknya belasan
kilometer. Tak jarang, banyak anak yang menyerah dan memilih tidak bersekolah
karena lelah akan jarak yang jauh. Pemerintah sendiri enggan membangun sekolah
karena sengktan lahan yang didiami warga moro-moro. Tindakan pemerintahan
7
bertolak belakang dengan amanat konstitusi yang menyatakan setiap warga negara
berhak untuk mendapatkan pendidikan.
Untuk pemenuhan pendidikan anak di register 45, masyarakat secara
swadaya mendirikan sekolah secara permanen, yang terdiri dari tiga sd dan satu
smp. Untuk kepentingan administrasi, lembaga pendidikan di kawasan ini berada
di bawah binaan sekolah resmi. Masyarakat moro-moro juga merekrut guru dari
kalangan sendiri yang dapat dipercaya mengelola pendidikan anak-anak PAUD-
SMP. Tidak hanya itu, masyarakat pun mendirikan sarana olahraga dan ibadah
untuk pemeluk agama islam, hindu dan kristen.
Namun, pada tahun 2015 dari tiga sekolah dasar di kawasan moro-moro,
satu sekolah sudah ditutup. Pemerintah kabupaten mesuji menolak memberi izin
kelas jauh (filial) karena sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah konflik graria
dan merupakan kawasan perusahaan konsesi hak pengusaha hutan tanaman
industri PT silva inhutani lampung (SIL). Selama ini, tiga sekolah yang dibangun
secara swadaya oleh masyarakat telah berdiri belasan tahun, tetapi belakangan ini
pemerintahan kabupaten mempermasalahkam administratif sekolah dengan alasan
tidak diizinkan lagi adanya kelas jauh.
C. Solusi
Salah satu kebutuhan mendasar adalah perlindungan hak sebagai manusia.
Karena itu, perlindunga hak asasi manusia merupakan salah satu materi inti dari
naskah undang-undang dasar modern. UUD 1945 secara tegasmelarang berbagai
tindakan diskriminasi sebagaimana tercermin pada pasal 27 ayat (1), pasal 28 D
ayat (1) UUD 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum, , dan pasal 28 1 ayat (2), setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu. Hak-hak di atas
ada yang termasuk kategori hak asasi manusia (HAM) yang berlaku bagi semua
8
orang yang tinggal dan berada di Indonesia dan ada pula yang hanya berlaku bagi
warga negara.
Diskriminasi adalah setiap pembatasan pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atau dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan
atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia
dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan.
Hal yang sama juga tercermin dalam pasal 1 ayat (3) UU nomor 39 tahun
1999, tentang ham yang juga tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan
perbedaan agama, suku, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa serta keyakinan politik4.
Dalam kasus moro-moro, pemerintah seharusnya kembali pada kewajiban
asasi dan peran sebagai pelindung hak-hak warga negara, apapun latar
belakangnya. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan
dari negara. Pemerintah memilih melakukan penghormatan, pemenuhan, dan
perlindungan terhadap pemilik modal besar untuk melakukan ekspansi modal,
sebaliknya, pemerintah tidak memberikan penghormatan, pemenuhan, dan
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat5.
Pemerintah sebaiknya segera merancang sebuah model kebijakan dan
peraturan untuk bisa melindungi hak-hak konstitusional masyarakat di kawasan
hutan. Pemerintah perlu melakukan pengelolaan konflik secara demokratis, yang
mengarus utamakan dialog-negosiasi yang transparan, setara dan responsif dalam
menangani tuntunan politik6.
Menurut dosen fakultas hukum universitas lampung (wahyu sasongko)
menunjukkan, bahwa warga moro-moro merupakan korban inkonsistensi
kebijakan pemerintah. Di satu sisi mereka diikutsertakan dalam sensus penduduk
pada 2010 dan pemilu 2004. Di sisi lain, mereka tidak diakui sebagai warga
4Ibid., hal 8-95 73-746 81
9
negara. Solusi pemberian hak pilih bisa dilakukan dengan memberikan KTP
sementara. Sementara solusi komprehensif persoalan pendudukan register 45
harus bisa menuntaskan ketidakadilan akses terhadap sumber daya alam yang
dialami masyarakat7.
Pada permasalahan pendidikan, menurut bupati mesuji jika ingin tetap
menyelenggarakan sekolah dengan adanya kelas jauh, maka masyarakat harus
meminta izin kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan
menteri lingkungan hidup dan kehutanan (siti nurbaya) mengatakan, bahwa
dirinya telah melakukan pembicaraan dengan menteri pendidikan dan kebudayaan
(anies baswedan) terkait tindak lanjut kasuspenutupan sekolah di moro-moro. Siti
mengaku, akan segera mengirimkan tim untuk turun ke lapangan dan melakukan
penanganan8.
Menurut pendapat saya sendiri, kasus pelanggaran tentang hak asasi
manusia yang dialami oleh masyarakat moro-moro seharusnya ditindaklanjuti
secara serius dan tepat, berhubung dilihat dari sisi manapun wilayah yang didiami
masyarakat memang milik PT silva inhutani lampung tetapi disisi lain masyarakat
memiliki hak yang pemerintah berkewajiban untuk melaksanakannya. Karena
telah terlanjur didiami oleh masyarakat moro-moro, menurutku pemerintah dan
PT SIL harus mendiskusikan tentang wilayah yang didiami tersebut bahkan bisa
juga dengan beberapa tokoh masyarakat di moro-moro. Bisa dipindahkan ke
wilayah lain atas kebijakan pemerintah atau mendiami wilayah tersebut dengan
jaminan pemerintah yang mengganti biaya atau harga dari wilayah tersebut. Dan
bahkan komnas HAM pun ikut andil dalam permasalahan ini. karena tujuan
komnas HAM sendiri mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
hak asasi manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi
manusia.
7 Adhitya ramadhan, kompas.com “betapa sengsaranya tidak punya KTP”, diakses di http://nasional.kompas.com/read/2012/01/09/09010652/twitter.com
8Yulvianus harjono, “sekolah di moro-moro mesuji di tutup, menhut segera kirim tim”, diakses dari http://lampung.tribunnewes.com/2015/11/29/sekolah-di-moro-moro-mesuji-ditutup-menhut-segera-kirim-tim
10
11
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Hak asasi manusia (HAM) dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar
yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak
lahir. Banyak macam pelanggaran hak asasi manusia di indonesia, dari sekian
banyak kasus hak asasi manusia (HAM) yang terjadi, tidak sedikit juga yang
belum tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tidak lepas dari kemauan dan niat
baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus
pengendali keadilan bagi bangsa. Seperti pada konflik agraria di kawasan register
45, mesuji lampung pada masyarakat moro-moro.
Dengan menjadikan konflik agraria sebagai alasan, pemerintah tidak
mengakui kewarganegaraan masyarakat moro-moro. Akibatnya, mereka tidak
mendapatkan perlindungan maupun jaminan pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Pengabaikan hak memang telah
menyulitkan masyarakat moro-moro. Anak-anak mereka terancam menjadi bodoh
karena pemerintahan tidak menyediakan fasilitas pendidikan. Ketiadaan fasilitas
kesehatan membuat masyarakat moro-moro rentan mendapatkan penyakit. Belum
lagi, tentang pemerintah yang menolak mengurus administrasi kependudukan
masyarakat moro-moro, seperti KTP, kartu keluarga ataupun akta kelahiran.
Dalam kasus moro-moro, pemerintah seharusnya kembali pada kewajiban
asasi dan peran sebagai pelindung hak-hak warga negara, apapun latar
belakangnya. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan
dari negara. Pemerintah memilih melakukan penghormatan, pemenuhan, dan
perlindungan terhadap pemilik modal besar untuk melakukan ekspansi modal,
sebaliknya, pemerintah tidak memberikan penghormatan, pemenuhan, dan
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
12
DAFTAR PUSTAKA
Hardiansyah, ridwan. Kami bukan superman. Bandar lampung : indepth
publishing. 2013
Wahab, oki hajiansyah. Terasing di negeri sendiri. Bandar lampung : indepth
publishing. 2012.
MAKALAH
Daviedan. Tugas makalah: ham. Diakses dari
http://daviedan.blogspot.in/2013/01/makalah-ham.html. 2013.
ARTIKEL SURAT KABAR
Harjono, yulvianus. Sekolah di moro-moro mesuji ditutup, menhut segera kirim
tim. Diakses dari http://lampung.tribunnewes.com/2015/11/29/sekolah-di-
moro-moro-mesuji-ditutup-menhut-segera-kirim-tim. 2015.
Ramadhan, adhitya. Betapa sengsaranya tidak punya KTP. Diakses dari
http://nasional.kompas.com/read/2012/01/09/09010652/twitter.com. 2012.
13