- 1 -

RANCANGANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ..... TAHUN .......

TENTANGHAK GUNA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang hak guna air;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA AIR.

KESDM:- Pengaturan yang ada di PP Air Tanah agar cukup mengacu

pada peraturan perundang-undangan.Cat: setuju

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di

dalamnya.2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah

permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat. 3. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang

terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 4. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada

sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

5. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

- 2 -

6. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

7. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

8. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

9. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

10. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

11. Hak guna pakai air yang selanjutnya disingkat HGPA adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.

12. Hak guna usaha air yang selanjutnya disingkat HGUA adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.

13. Izin penggunaan sumber daya air adalah izin untuk memperoleh, mengambil, dan/atau memakai sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

14. Izin pengusahaan sumber daya air adalah izin untuk memperoleh, mengambil, dan mengusahakan sumber daya air untuk melakukan kegiatan usaha.

15. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

16. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

18. Pemberi izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

19. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Cat KESDM:Perlu penambahan definisi “rekomendasi teknis” yakni:Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.Cat: rekomendasi teknis pengaturannya sudah tercantum dalam masing-masing substansi sehingga rekomendasi teknis tidak tepat untuk dibuatkan definisi.Disetujui, 10-2-2014

- 3 -

Pasal 2

Peraturan Pemerintah tentang hak guna air ditujukan untuk memberikan pengakuan, penjaminan, dan pelindungan terhadap hak guna air.

Pasal 3

Lingkup pengaturan hak guna air meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

Pasal 4

(1) Pengaturan hak guna air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air dan hak yang serupa dengan itu.

(2) Hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Hak guna air terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak pemilikan atas air.

(3) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan izin penggunaan sumber daya air.

(4) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air.

Pasal 6

(1) Hak guna air yang diperoleh dengan izin ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

BPPT:- Apakah rencana pengelolaan SDA termasuk rencana

pengelolaan cekungan air tanah?-

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan urutan prioritas:a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang

memerlukan air dalam jumlah besar;BPPT:

- 4 -

- Penjelasan Pasal 10 konsisten dengan Penjelasan Pasal 6Cat: - Setuju- Perlu penjelasan dari “kelompok” selain “air dalam jumlah

besar”b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi

alami sumber air;c. pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada;Cat Kemtan:Frasa “sistem irigasi” diganti “pengelolaan air untuk pertanian”

Cat KKP:Ditambah poin d yakni:d. untuk kegiatan pertanian rakyat dengan komoditas

perikanan perizinan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Kementerian Teknis terkait;

Cat: huruf d sudah terakomodir dalam definisi “pertanian rakyat” UU SDA.

d. pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum (SPAM);

e. kegiatan bukan usaha; danf. pengusahaan sumber daya air lainnya.

KKP:- perlu pengaturan mengenai penggunaan air dalam

pembudidayaan ikan dan kawasan tambak, yakni debit air perlu dinaikkan

- Dalam UU 31 Th 2004 tentang Perikanan juga mendelegasikan ke RPP mengenai penggunaan air untuk pembudidayaan ikan sehingga perlu disinkronkan dengan RPP ini

- Apakah pembudidayaan ikan dalam penggunaan air termasuk dalam hak guna pakai atau hak guna usaha?

Cat: - Irigasi tambak akan didiskusikan terlebih dahulu untuk

pengukuran debit airnya. Yang terpenting ada jaminan terhadap kawasan tambak.

- Untuk menentukan apakah masuk dalam hak guna pakai <2 liter/detik.

Pasal 7

(1) Pemenuhan hak guna air dilakukan melalui penyediaan sumber daya air.

(2) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air diatas semua kebutuhan.

Kemtan:- “Rakyat” diusulkan dihapus karena tidak ada istilah dalam

pengaturan pertanian.

- 5 -

- Irigasi air untuk menunjang ketahanan pangan, untuk pertanian tidak perlu ada batasan dalam sistem irigasinya.

- Perlu diberi definisi “pertanian rakyat”Cat: - ketentuan ini pengecualian untuk rakyat karena berimplikasi pada

perizinan.- penggunaan “rakyat” sudah sesuai dengan UU - tetap perlu diatur sistem irigasinya- penjelasan “pertanian rakyat” sudah tercantum

(3) Dalam hal ketersediaan air tidak mencukupi untuk pemenuhan prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan.

(4) Dalam hal ketersediaan air tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari lebih diprioritaskan.

(5) Prioritas selanjutnya setelah urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 8

(1) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan mempertimbangkan urutan penyediaan:a. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;b. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang

diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.;c. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang telah

ditetapkan izinnya;d. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang

sudah ada;e. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;Kemtan:- irigasi yang sudah ada baru sekitar 15%, untuk itu dalam

huruf d ditambah juga sistem irigasi desa dan irigasi tradisional

Cat:- irigasi teknis atau irigasi desa/tradisional perbedaannya

hanya pada teknik memberikan air

f. air bagi pengusahaan air baku untuk sistem penyediaan air minum yang telah ditetapkan izinnya;

g. air untuk kegiatan bukan usaha; dan

- 6 -

h. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

(2) Untuk menetapkan prioritas penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terlebih dahulu keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup.

(3) Urutan prioritas penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh Pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan perkembangan kondisi air dan keadaan setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, dalam hal sumber daya air diperlukan untuk:

a. memenuhi kepentingan yang mendesak; danb. kepentingan pertahanan negara;

(4) Dalam hal pemenuhan kepentingan yang mendesak dan kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak terpenuhinya air bagi pemegang hak guna air, pemegang hak guna air tidak diberikan kompensasi.

(5) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya hak pemegang hak guna air, Pemerintah atau pemerintah daerah tidak memberikan kompensasi dan dibebaskan dari tuntutan pemegang hak guna air.

(6) Terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

(7) Dalam hal terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai tingkat bencana mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada saat keadaan darurat.

Bappenas: - apakah bantuan terkait pada pemenuhan kebutuhan air atau

kebutuhan, sehingga perlu penjelasan mengenai “bantuan”Cat:- bantuan dalam ketentuan ini adalah pemenuhan kebutuhan air

sebagai kebutuhan pokok.(8) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hak

masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(9) Bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan berdasarkan pedoman dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana.

Kemperin:- Mengenai manajemen air dalam UU Perindustrian diatur

dengan Peraturan Menteri PerindustrianCat:

- Air untuk industri masuk dalam pengusahaan, sehingga ada izin

BAB II

- 7 -

HAK GUNA PAKAI AIR

Bagian KesatuObyek Hak Guna Pakai Air

Pasal 9

Objek hak guna pakai air, meliputi:a. air permukaan;b. air tanah; danc. air laut yang berada di darat.

KLH:- perlu diatur secara umum dan khusus secara detail- perlu daya dukung sumber daya air - izin lingkungan sebagai persyaratan penggunaan air baik air

permukaan maupun air tanah

Bagian KeduaSubyek Hak Guna Pakai Air

Pasal 10

(1) Subyek hak guna pakai air untuk air permukaan yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang meliputi:a. perseorangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa

mengubah kondisi alami sumber air; danb. perkumpulan petani pemakai air yang berada di dalam sistem irigasi

yang sudah ada.Cat KKP:Huruf b diubah rumusannya, sebagai berikut:

b. Perkumpulan petani pemakai air dan kelompok pembudidaya ikan pemakai air yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada.

Cat: perlu diberikan penjelasan “petani pemakai air” dengan mengacu pada lingkup pertanian rakyat yang ada dalam UU SDA

(2) Subyek hak guna pakai air untuk air permukaan yang memerlukan izin penggunaan sumber daya air meliputi: a. perseorangan yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;b. kelompok masyarakat yang menggunakan air untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah besar dan/atau dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

c. petani atau kelompok petani untuk pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat didalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

d. petani atau kelompok petani untuk pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada;

Cat KKP:

- 8 -

Huruf c dan huruf d diubah rumusannya, sebagai berikut:c. Petani/pembudidaya ikan/kelompok petani/kelompok

pembudidaya ikan untuk pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat didalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

d. Petani/pembudidaya ikan/kelompok petani/kelompok pembudidaya ikan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada.

Cat: perlu diberikan penjelasan “petani” dengan mengacu pada lingkup pertanian rakyat yang ada dalam UU SDA

e. perseorangan atau kelompok masyarakat yang menggunakan air selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d dan untuk kegiatan bukan usaha; dan

f. instansi pemerintah yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat atau kegiatan bukan usaha.

(3) Subyek hak guna pakai air untuk pemakaian air tanah yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang meliputi:a. perseorangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; dan

dengan ketentuan:1) penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2

inci atau kurang dari 5 cm;2) penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia

dari sumur gali; atau3) penggunaan air tanah kurang dari 100 m3/bulan/kepala keluarga

dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.Cat KESDM:- frasa “dengan ketentuan” dihapus- Angka 1), 2), dan 3) dihapus

b. petani atau kelompok petani untuk memenuhi kebutuhan air irigasi bagi pertanian rakyat pada kondisi air pemukaan tidak mencukupi, dengan ketentuan:1) sumur diletakkan di area pertanian yang jauh dari permukiman;2) pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala

keluarga; dan3) debit pengambilan air tanah tidak mengganggu pemenuhan

kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang air tanah.Cat KESDM:- frasa “dengan ketentuan” dihapus- Angka 1), 2), dan 3) dihapus

Disetujui, 10-2-2014(4) Subyek hak guna pakai air untuk pemakaian air tanah yang

memerlukan izin pemakaian air tanah meliputi:a. perseorangan;b. instansi pemerintah; atau

- 9 -

c. badan sosial;untuk memenuhi kegiatan bukan usaha.

KESDM: - apakah badan usaha tidak menjadi subjek HGPA (ayat (4))?

sedangkan PP 43 badan usaha merupakan bagian dari subyek.- PP 43 Pasal 59 kegiatan watering [pemakaian air tanah] tidak

memerlukan izin, perlu dilihat juga Pasal 54 dan Pasal 55Cat:- Badan usaha masuk dalam hak guna usaha bukan hak guna

pakai, sudah tercantum dalam Pasal 35

(5) Subyek hak guna pakai air untuk air laut yang berada di darat yang memerlukan izin penggunaan sumber daya air meliputi:a. petani guna pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat diluar

sistem irigasi yang sudah ada; b. kelompok petani guna pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat

diluar sistem irigasi yang sudah ada; ataucat KKP:huruf a dan huruf b diubah rumusannya, sebagai berikut:a. Petani/pembudidaya ikan guna pemenuhan air irigasi

untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada.

b. Kelompok petani/kelompok pembudidaya ikan guna pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada.

Cat: perlu diberikan penjelasan “petani pemakai air” dengan mengacu pada lingkup pertanian rakyat yang ada dalam UU SDA

c. perseorangan atau kelompok masyarakat yang menggunakan air untuk kegiatan bukan usaha selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Bagian KetigaPerolehan Hak Guna Pakai Air

Pasal 11

(1) Hak guna pakai air diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan dan air laut

yang berada di darat; ataub. izin pemakaian air tanah untuk pemanfaatan air tanah.

(3) Hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk air permukaan terbatas hanya untuk:a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tanpa mengubah kondisi

alami dan tidak ditujukan untuk kebutuhan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; dan

- 10 -

b. irigasi untuk pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.

(4) Hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemanfaatan air tanah terbatas hanya untuk:a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan; danb. irigasi bagi pertanian rakyat pada kondisi air permukaan tidak

mencukupi.

(5) Dalam hal hak guna pakai air diperoleh berdasarkan izin penggunaan sumber daya air atau izin pemakaian air tanah, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memuat penetapan kuota air yang dapat diperoleh dan dipakai.

Pasal 12

(1) Hak guna pakai air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

(2) Dalam hal hak guna pakai air diperoleh berdasarkan izin penggunaan sumber daya air yang diberikan kepada perseorangan sebagai pemilik:a. lahan untuk pertanian rakyat;b. prasarana untuk kegiatan bukan usaha; atauc. fasilitas umum.yang kepemilikannya berubah, hak guna pakai air hapus dengan sendirinya.KBUMN: frasa “hapus dengan sendirinya” perlu dicarikan kata/frasa yang tepat

(3) Dalam hal hak guna pakai air diperoleh berdasarkan izin penggunaan sumber daya air yang diberikan kepada pemerintah untuk:a. prasarana untuk kegiatan bukan usaha; ataub. fasilitas umum.yang kepemilikannya berubah, hak guna pakai air hapus dengan sendirinya.KBUMN: frasa “hapus dengan sendirinya” perlu dicarikan kata/frasa yang tepat

Bagian KeempatTata Cara Memperoleh Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan

Pemakaian Air TanahCat:

- Perlu dirumuskan mengenai pengaturan persyaratan yang sifatnya umum.

Pasal 13(1) Permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan

dan/atau air laut yang berada di darat diajukan kepada:a. Menteri untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas

negara dan wilayah sungai strategis nasional;b. gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atauc. bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam kabupaten/kota.

- 11 -

Kemdagri:- apakah untuk pengusahaan yang kecil kewenangan dari

gubernur atau bupati/walikota dapat didelegasikan kepada SKPD?

Cat:- mekanisme akan dibuat oleh balai besar

(2) Permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;b. maksud dan tujuan pemakaian air; danc. rencana tempat/lokasi penggunaan.

KLH:- perlu ditambahkan huruf d “izin lingkungan”cat:

- Setuju- Esensi “izin lingkungan” ditempatkan pada persyaratan.-

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dan saran dari pengelola sumber daya air.

(4) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberi izin dapat:a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan

persyaratan; b. menerbitkan izin; atauc. menolak permohonan izin.

(5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c hanya dapat dilakukan untuk permohonan izin selain bagi kebutuhan pokok sehari-hari

(6) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemberi izin wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan penggunaan sumber daya air untuk air permukaan dan air laut yang berada di darat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14(1) Pemberitahuan pengembalian permohonan izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2) Keputusan diterbitkannya izin atau pemberitahuan ditolaknya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dan huruf c dikeluarkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikeluarkan pemberitahuan, persyaratan permohonan izin dianggap lengkap.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) belum dikeluarkan keputusan atau pemberitahuan, permohonan izin dianggap diterima.

- 12 -

Pasal 15

(1) Permohonan izin pemakaian air tanah diajukan kepada Bupati/Walikota.(2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; danc. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan

lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KLH: huruf c diganti dengan “izin lingkungan”Cat: - Setuju- Esensi “izin lingkungan” masuk dalam persyaratan.

Bagian KelimaPerizinan Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk air permukaan diberikan oleh:a. Menteri untuk memperoleh dan memakai air pada wilayah sungai

lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

b. gubernur untuk memperoleh dan memakai air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota untuk memperoleh dan memakai air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) untuk air laut yang berada di darat mengikuti izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan.

(3) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit memuat:a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;b. tempat/lokasi penggunaan;c. Maksud dan tujuan;d. cara pengambilan;e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;f. kuota air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;g. jadwal pengambilan;h. jangka waktu berlakunya izin;i. persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin;j. ketentuan hak dan kewajiban; dank. sanksi administratif.

Pasal 17

- 13 -

(1) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh bupati/walikota dengan ketentuan:a. cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara berdasarkan

rekomendasi teknis dari Menteri;b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi

teknis dari gubernur; atauc. cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan

rekomendasi teknis dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

BPPT:- konsistensi dengan Pasal 39 ayat (2)Cat KESDM:Merubah rumusan huruf a, huruf b, dan huruf c dengan rumusan sebagai berikut:a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas

negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah;

b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau

c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

Disetujui, 10-2-2014(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pemohon;b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian;c. debit pengusahaan air tanah; dand. ketentuan hak dan kewajiban.

Bagian KeenamMasa Berlakunya Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 18(1) Izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan dan/atau air laut

yang berada didarat guna pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5) diberikan untuk jangka waktu:a. selama pemegang izin penggunaan sumber daya air masih hidup

untuk perseorangan yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

b. selama kelompok masyarakat diakui keberadaannya dan berfungsi untuk kelompok masyarakat yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah besar dan/atau dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

c. selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat oleh pemegang izin penggunaan sumber daya air untuk petani atau kelompok petani

- 14 -

guna pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat didalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

d. sepanjang sistem irigasi tersebut masih ada dan masih diperlukan untuk pertanian rakyat untuk petani atau kelompok petani guna pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; atau

cat KKP:huruf c dan huruf d diubah rumusannya, sebagai berikut:

c. Selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat oleh pemegang izin penggunaan sumber daya air untuk petani/pembudidaya ikan/kelompok petani/kelompok pembudidaya ikan guna pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat didalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air.

d. Sepanjang sistem irigasi tersebut masih ada dan masih diperlukan untuk pertanian rakyat untuk petani/pembudidaya ikan/kelompok petani/kelompok pembudidaya ikan guna pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada.

Cat: perlu diberikan penjelasan “petani pemakai air” dengan mengacu pada lingkup pertanian rakyat yang ada dalam UU SDA

e. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk perseorangan atau kelompok masyarakat yang menggunakan air selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dan untuk kegiatan bukan usaha.

(2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pembaruan kepada pemberi izin.

(3) Dalam hal izin penggunaan sumber daya air dilakukan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuota air diberikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

(4) Dalam hal izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2) habis masa berlakunya, dapat diajukan permohonan izin penggunaan sumber daya air baru.

(5) Masa berlakunya izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir dengan sendirinya dalam hal:a. sumber daya air musnah;KLH: “sumber daya air musnah” diganti “daya dukung sumber daya air terlampaui”Cat:

- “sumber daya air musnah” berbeda dengan “daya dukung sumber daya air terlampaui”.

- Setuju diberi penjelasan “sumber daya air musnah”.

- 15 -

b. pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela; atauc. jangka waktu berlaku izin telah berakhir.

Pasal 19

(1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Penetapan jangka waktu izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. ketersediaan air tanah;KLH: ditambah dengan kata “yang aman” setelah kata “tanah”

b. kondisi dan lingkungan air tanah; danc. tujuan pengusahaan.

(3) Masa berlakunya izin pemakaian air tanah paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

(5) Izin pemakaian air tanah berakhir karena:a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;b. izin dikembalikan; atauc. izin dicabut.

(6) Berakhirnya izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetujuhPerubahan Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 20

(1) Ketentuan dalam izin penggunaan sumber daya air dapat diubah oleh pemberi izin dalam hal:a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mengalami perubahan; dan/atau

b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang sangat berarti.

(2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan kuota air, lokasi pengambilan, perubahan cara pengambilan dan/atau perubahan bangunan pengambilan air.

(3) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan kuota air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola sumber daya air.

- 16 -

(4) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan lokasi pengambilan, perubahan cara pengambilan dan/atau perubahan bangunan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin.

(5) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permohonan pemegang izin.

(6) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling cepat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan perubahan izin diterima oleh pemegang izin.

(7) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemberi izin sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(8) Tindak lanjut terhadap perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselesaikan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan izin ditetapkan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian izin pada setiap sumber air diatur dalam [peraturan perundang-undangan] [peraturan pemerintah] tersendiri.KBUMN: - perlu diperjelas kata “tersendiri” apakah PP atau Permen.

Bagian KedelapanPembekuan, Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan,

dan Pencabutan Izin Penggunaan Sumber Daya Air atau Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 22

(1) Pembekuan izin penggunaan sumber daya air atau izin pemakaian air tanah, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau pencabutan izin penggunaan sumber daya air atau izin pemakaian air tanah dapat dilakukan oleh pemberi izin dalam hal pemegang izin penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Selama pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak guna pakai air tidak hapus dan kuota air tidak diberikan.

(3) Selama penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan dihentikan untuk jangka waktu tertentu dan hak guna pakai air tidak diberikan.

(4) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, izin penggunaan sumber daya air atau izin pemakaian air tanah berakhir dan hak guna pakai air hapus.

Bagian Kesembilan

- 17 -

Perpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya Air atau Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 23

(1) Izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan bukan usaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

(2) Dalam hal 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin penggunaan sumber daya air berakhir, pemegang izin belum mengajukan permohonan perpanjangan, pemberi izin memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin.

(3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air sudah diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.

(4) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin penggunaan sumber daya air berakhir permohonan perpanjangan izin belum diajukan, izin penggunaan sumber daya air tidak dapat diperpanjang.

(5) Dalam hal perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

Pasal 24

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penggunaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, masa berlakunya, perubahan, tata cara pembekuan, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin, serta perpanjangan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan dan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 , Pasal 22 dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pemakaian air tanah, perizinan pemakaian air tanah, masa berlakunya, tata cara pembekuan, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin pemakaian air tanah serta tata cara perpanjangan izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 22 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian KesepuluhHak dan Kewajiban Pemegang Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 25

- 18 -

(1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk memperoleh dan memakai air sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air.

(2) Hak pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain.

(3) Dalam hal pemegang izin penggunaan sumber daya air untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada memerlukan pengaliran air di atas tanah milik orang lain, hak untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain didasarkan pada kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(4) Pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak membangun sarana dan/atau prasarana sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

(5) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk: a. mematuhi ketentuan dalam izin;b. menghemat air; c. memperhatikan hak orang lain; d. tidak mencemari dan merusak air dan sumber air; e. menerapkan prinsip penghematan air dan pelestarian air;f. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar

kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber air;h. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;i. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya

pencemaran air; cat: pengendalian didalamnya: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

j. melakukan perbaikan kerusakan sumber daya air yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

k. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan

l. membuat laporan berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali pada akhir tahun ketiga kepada pemberi izin.

KBUMN:- apakah BUMN (Perum Jasa Tirta) dikenakan biaya?

Cat:- PJT I dan PJT II tidak dapat memungut biaya karena untuk

irigasi sedangkan jika diusahakan baru bisa memungut biaya

(6) Pemegang izin penggunaan sumber daya air yang memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga berkewajiban untuk:a. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh

kegiatan konstruksi;

- 19 -

c. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;

d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan

e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap sarana dan/atau prasarana yang dibangun.

Bagian KesebelasWewenang dan Tanggung Jawab

Pemberi Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 26

(1) Pemberi izin penggunaan sumber daya air mempunyai wewenang:a. menerbitkan izin;b. memperpanjang izin; danc. memberikan sanksi administratif.

(2) Pemberi izin penggunaan sumber daya air mempunyai tanggung jawab untuk:a. memenuhi kuota air sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam izin;b. fasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dari akibat pelaksanaan

izin pemakaian sumber daya air; danc. mengatur pemberian ganti rugi/kompensasi.

Bagian KeduabelasPengakuan Hak Guna Pakai Air

Pasal 27

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mewujudkan pengakuan hak guna pakai air untuk:a. hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-

undang dalam bentuk catatan hak guna pakai air; danb. hak guna pakai air yang diperoleh dengan izin dalam bentuk

keputusan pemberian izin penggunaan sumber daya air yang menetapkan sejumlah air yang dapat diperoleh dan dipakai.

(2) Catatan hak guna pakai air dan keputusan pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rencana kuota air.

- 20 -

(3) Catatan hak guna pakai air dan keputusan pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

(4) Hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang berlaku selama subyek hak guna pakai air masih hidup dan/atau masih memakai air.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas sumber daya air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

(6) Hak-hak tradisional masyarakat yang telah memakai air secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat berdasarkan norma dan kearifan lokal, diberikan penghormatan dengan menempatkannya sebagai pemakai terdahulu.

Bagian KetigabelasJaminan Hak Guna Pakai Air

Pasal 28

(1) Hak guna pakai air termasuk hak untuk mendapatkan akses ke sumber air.

(2) Dalam hal sumber air berada di atas tanah milik perseorangan, masyarakat di sekitar sumber air yang memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dapat mengakses ke sumber air dengan memberitahukan kepada pemilik tanah.

(3) Dalam hal sumber air berada di atas tanah milik perseorangan, masyarakat di sekitar sumber air yang memerlukan air untuk pertanian rakyat dapat mengakses ke sumber air dengan kesepakatan pemilik tanah.

(4) Masyarakat yang tinggal di sekitar sumber air yang berada diatas tanah milik perseorangan yang memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat, dapat menggunakan air dengan kesepakatan pemilik tanah.

Pasal 29

(1) Negara menjamin hak guna pakai air untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

(2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya.

Kemkeu:- Jika Pasal 29 ayat (2) dikaitkan dengan Pasal 30 maka jaminan

hak guna air untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari merupakan tanggung jawab pemda kab/kota

- 21 -

- APBN tidak bisa membiayai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

Cat: - penjaminan negara merupakan amanat dari UU No. 7 Th 2004 dan

RPP ini mengatur mengenai bentuk jaminan.- Wujud jaminan ada di Pasal 30 ayat (2).

Pasal 30

(1) Jaminan terhadap hak guna pakai air untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa air yang diperlukan untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:a. sebesar 60 (enam puluh) liter per orang per hari;b. paling kurang sesuai kualitas air baku untuk air minum; danc. diperoleh dari sumber air atau tempat pengambilan air yang

disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan waktu tempuh paling lama 20 (dua puluh) menit dengan jalan kaki dari permukiman.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui prasarana dan sarana penyediaan air berupa:a. jaringan irigasi;b. saluran air;c. tampungan air;d. sumur umum;e. terminal air;f. hidran umum; g. jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum; dan/atauh. bentuk lainnya.

Kemkeu: - seharusnya Pemerintah Pusat (Kem PU) yang mempunyai

tanggung jawab bukan pemerintah daerah.(4) Guna pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan pemerintah provinsi melalui program-programnya berkewajiban membantu pemerintah kabupaten/kota.

Kemkeu:- Kewajiban pemerintah dan pemerintah provinsi untuk

membantu perlu dikaji kembali karena pemenuhan kebutuhan pokok minimal merupakan tanggung jawab pemda kab/kota.

- Perlu persyaratan

(5) Untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

- 22 -

(6) Dalam hal pada suatu lokasi dalam wilayah kabupaten/kota tidak terdapat sumber air yang layak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan hanya terdapat saluran distribusi perpipaan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam penyediaan hidran umum atas biaya pemerintah kabupaten/kota.

(7) Dalam hal pada suatu lokasi dalam wilayah kabupaten/kota tidak terdapat sumber air yang layak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan tidak dilalui saluran distribusi perpipaan, pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas biaya pemerintah kabupaten/kota.

(8) Dalam hal terjadi kondisi kekeringan dan pada suatu lokasi dalam wilayah kabupaten/kota tidak terdapat sumber air yang layak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari serta hanya terdapat sistem penyediaan air minum (SPAM), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk penyediaan air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(9) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah dan pemerintah provinsi wajib membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(10) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diberikan atas dasar permintaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi atau Pemerintah.

(11) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 31

(1) Jaminan pemerintah terhadap hak guna pakai air untuk pertanian rakyat diberikan setelah kebutuhan pokok sehari-hari atas air telah terpenuhi serta ketersediaan air mencukupi.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui:a. penyusunan rencana tata tanam; danb. pelaksanaan pengaturan air irigasi.

(3) Jaminan pemerintah terhadap hak guna pakai air untuk kegiatan bukan usaha diberikan setelah kebutuhan pokok sehari-hari atas air dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta ketersediaan air mencukupi.

(4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk kuota air pada bangunan pengambilan di

- 23 -

sumber air atau saluran irigasi telah tersedia prasarana sumber daya air.

Bagian KeempatbelasPelindungan Hak Guna Pakai Air

Pasal 32

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melindungi pemegang hak guna pakai air:a. atas kepastian menikmati haknya; b. dari pelanggaran oleh pihak lain; danc. atas tersedianya air secara berkelanjutan.

(2) Pelindungan berupa kepastian menikmati haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai melalui:a. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;b. pengelolaan kualitas air; danc. pelaksanaan kuota air sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pelindungan dari pelanggaran oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:a. monitoring dan evaluasi terhadap hak guna pakai air yang telah

diberikan; dan/ataub. penindakan terhadap penyalahgunaan hak guna pakai air.

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai berdasarkan catatan hak guna pakai air dan izin penggunaan sumber daya air yang diterbitkan.

(5) Pelindungan berupa ketersediaan air secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:a. perencanaan dan pelaksanaan konservasi sumber daya air;b. pencegahan terhadap pencemaran air;c. penghematan air; dand. pengelolaan kualitas air.

Bagian KelimabelasPencatatan Hak Guna Pakai Air

Pasal 33

(1) Hak guna pakai air dicatat oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

- 24 -

(3) Pencatatan paling sedikit memuat informasi mengenai:a. kelompok pengguna air;b. jenis penggunaan air; c. kuota penggunaan; dand. lokasi pengambilan air.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:a. melindungi hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan

ketentuan undang-undang dan hak guna pakai air dengan izin; danb. mengetahui jumlah air yang masih tersedia dan jumlah air yang hak

guna pakai airnya telah dimiliki.

BAB IIIHAK GUNA USAHA AIR

Bagian KesatuObyek Hak Guna Usaha Air

Pasal 34

Obyek hak guna usaha air meliputi:a. air permukaan;b. air tanah; danc. air laut yang berada di darat.

Bagian KeduaSubyek Hak Guna Usaha Air

Pasal 35

Subyek hak guna usaha air meliputi: a. perseorangan yang memiliki izin pengusahaan sumber daya air

untuk melakukan kegiatan usaha yang memerlukan air; danb. badan usaha atau kerjasama antarbadan usaha yang didirikan

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang memiliki izin pengusahaan sumber daya air.

BPN: - tambak akan diberi title HGU harus membangun plasma

Cat: - yang diatur dalam RPP ini adalah pembagian air berdasarkan

prioritas- RPP ini mengatur bagaimana orang yang punya hak diakui,

dilindungi dan dijamin haknya

- 25 -

Bagian KetigaPerolehan Hak Guna Usaha Air

Pasal 36

(1) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan:a. izin pengusahaan sumber daya air untuk air permukaan dan air laut

yang berada di darat; ataub. izin pengusahaan air tanah untuk pemanfaatan air tanah.

(2) Dalam hal hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air atau izin pengusahaan air tanah, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penetapan kuota air yang dapat diperoleh dan diusahakan.

(3) Dalam hal izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan kuota air yang dapat diperoleh dan diusahakan, izin pengusahaan sumber daya air tidak menimbulkan hak guna usaha air.

Pasal 37

(1) Hak guna usaha air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

(2) Dalam hal hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin yang diberikan kepada perseorangan yang pemilik usahanya berubah, hak guna usaha air hapus dengan sendirinya.

Bagian KeempatTata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 38

(1) Permohonan izin pengusahaan sumber daya air untuk air permukaan dan/atau air laut yang berada di darat diajukan kepada:a. Menteri untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas

negara dan wilayah sungai strategis nasional;b. gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atauc. bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam kabupaten/kota.

(2) Permohonan izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;b. maksud dan tujuan pengusahaan air;c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan air;d. bentuk pengusahaan atau jumlah air yang diperlukan untuk

diusahakan;e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan sumber daya air;

- 26 -

f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan; g. rencana desain bangunan dan prasarana yang diperlukan;h. rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan prasarana; dani. hasil konsultasi publik.

(3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola sumber daya air pada wilayah sungai menyiapkan rekomendasi teknis yang paling sedikit berisi informasi mengenai:a. jenis pengusahaan yang diperbolehkan;b. lokasi penggunaan atau pengambilan air;c. jumlah penggunaan atau pengambilan air;d. cara penggunaan atau pengambilan air;e. rencana desain bangunan dan prasarana;f. neraca air pada wilayah sungai; dang. kondisi sumber air.

(4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan saran kepada pemberi izin.

(5) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemberi izin dapat:a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan untuk

melengkapi persyaratan dan/atau mengubah desain;b. menolak permohonan izin; atauc. menerbitkan izin.

(6) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b pemberi izin wajib memberitahukan alasan penolakannya secara tertulis kepada pemohon izin.

(7) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, tidak dapat mengajukan kembali permohonannya dengan menggunakan data yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air untuk air permukaan dan air laut yang berada di darat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Permohonan izin pengusahaan air tanah diajukan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah dan/atau gubernur sesuai dengan keberadaan cekungan air tanah.

(2) Permohonan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan

- 27 -

c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cat KLH: huruf c diusulkan diganti “izin lingkungan”Cat:

- Setuju- Esensi “izin lingkungan” masuk dalam persyaratan.

(3) Izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh bupati/walikota dengan ketentuan:a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara

setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang air tanah;

b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau

c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

(4) Menteri, gubernur atau dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah dan gubernur.

Pasal 40

(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf i dilaksanakan oleh pemohon izin pada waktu menyusun rencana pengusahaan sumber daya air.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai.

(3) Tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian KelimaPerizinan Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 41

(1) Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk air permukaan diberikan oleh:a. Menteri, untuk air permukaan pada wilayah sungai lintas provinsi,

wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

- 28 -

b. gubernur, untuk air permukaan pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota , untuk air permukaan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap izin pengusahaan air laut yang berada di darat.

(3) Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) paling sedikit memuat:a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;b. tempat/lokasi penggunaan;c. maksud/tujuan;d. cara pengambilan;e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;f. kuota air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;g. jadwal pengambilan;h. jangka waktu berlakunya izin;i. persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin ; j. ketentuan hak dan kewajiban; dank. sanksi administratif.

Pasal 42

(1) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan oleh bupati/walikota dengan ketentuan:a. cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara berdasarkan

rekomendasi teknis dari Menteri;b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi

teknis dari gubernur; atauc. cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan

rekomendasi teknis dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

Cat KESDM:- merubah rumusan pada ayat (1) dengan mengacu pada Pasal

39 ayat (2)- menghapus huruf a, huruf b, dan huruf c sehingga rumusan sebagai berikut:

(1) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3).

Disetujui, 10-2-2014(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pemohon;b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian;c. debit pengusahaan air tanah; dand. ketentuan hak dan kewajiban.

- 29 -

Bagian Keenam Masa Berlakunya Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 43

(1) Jangka waktu izin pengusahaan sumber daya air untuk air permukaan atau air laut yang berada di darat ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

(2) Penetapan jangka waktu izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:a. ketersediaan air;b. kondisi dan lingkungan sumber air; dan/atauc. tujuan pengusahaan.

(3) Masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air untuk air permukaan atau air laut yang berada di darat paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(4) Dalam hal pengusahaan sumber daya air memerlukan prasarana dan sarana dengan investasi besar, jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 44

(1) Jangka waktu izin pengusahaan air tanah ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Penetapan jangka waktu izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. ketersediaan air tanah;b. kondisi dan lingkungan air tanah; danc. tujuan pengusahaan.

(3) Masa berlakunya izin pengusahaan air tanah paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

(5) Izin pemakaian air tanah berakhir karena:a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;b. izin dikembalikan; atauc. izin dicabut.

- 30 -

(6) Berakhirnya izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetujuhPerubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 45

(1) Ketentuan dalam izin pengusahaan sumber daya air dapat diubah oleh pemberi izin dalam hal:a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) mengalami perubahan;

b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air; danc. perubahan kebijakan pemerintah.

(2) Tindak lanjut perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau pemegang izin.

(3) Tindak lanjut oleh pengelola sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan kuota air.

(4) Tindak lanjut oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan lokasi pengambilan, perubahan cara pengambilan, dan/atau perubahan bangunan pengambilan air.

(5) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permohonan pemegang izin hanya untuk mengurangi kuota air yang telah ditetapkan dalam izin.

(6) Dalam hal perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk menambah kuota air yang telah ditetapkan dalam izin, diajukan permohonan izin baru.

(7) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan kepada pemegang izin paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perubahan izin ditetapkan.

(8) Tindak lanjut terhadap perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilaksanakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan izin ditetapkan.

(9) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) ditetapkan oleh pemberi izin sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 46

Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian izin pada setiap sumber air diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

- 31 -

Bagian KedelapanPembekuan, Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan, dan

PencabutanIzin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 47

(1) Pembekuan izin pengusahaan sumber daya air atau pengusahaan air tanah, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau pencabutan izin pengusahaan sumber daya air atau izin pengusahaan air tanah dapat dilakukan oleh pemberi izin dalam hal pemegang izin pengusahaan sumber daya air tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Selama pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak guna usaha air tidak hapus dan kuota air tidak diberikan.

(3) Selama penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan dihentikan untuk jangka waktu tertentu dan hak guna usaha air tidak diberikan.

(4) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, izin pengusahaan sumber daya air atau izin pengusahaan air tanah berakhir dan hak guna usaha air hapus.

Bagian KesembilanPerpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin

Pengusahaan Air Tanah

Pasal 48

(1) Izin pengusahaan sumber daya air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin secara tertulis paling cepat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

(2) Dalam hal 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin belum mengajukan permohonan perpanjangan, pengelola sumber daya air memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin.

(3) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir permohonan perpanjangan izin belum diajukan, izin pengusahaan sumber daya air tidak dapat diperpanjang.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sudah diajukan sebelum 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.

- 32 -

(5) Dalam hal perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

Pasal 49

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, perizinan pengusahaan sumber daya air, masa berlakunya, perubahan, tata cara pembekuan, penghentian sementara seluruh kegiatan dan pencabutan, serta tata cara perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air untuk air permukaan dan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 41, Pasal 43,Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengusahaan air tanah, perizinan pengusahaan air tanah, masa berlakunya, tata cara pembekuan, penghentian sementara seluruh kegiatan dan pencabutan, serta tata cara perpanjangan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian KesepuluhHak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 50

(1) Pemegang izin pengusahaan sumber daya air berhak untuk:a. menggunakan dan mengusahakan air, sumber air dan/atau daya air

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; danb. membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan

lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib untuk:a. mematuhi ketentuan dalam izin; b. menghemat air; c. memperhatikan hak orang lain; d. tidak mencemari dan merusak sumber air; e. menerapkan prinsip pelestarian sumber daya air.f. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar

kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;h. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;i. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya

pencemaran air;j. melakukan perbaikan kerusakan sumber daya air yang disebabkan

oleh kegiatan yang ditimbulkan;

- 33 -

k. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan

l. pemegang izin harus membuat laporan berkala paling sedikit sekali pada akhir tahun kepada pemberi izin.

(3) Pengusahaan air yang memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin wajib untuk:a. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh

kegiatan konstruksi;c. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok

sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;

d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan

e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap sarana dan/atau prasarana yang dibangun.

(4) Dalam hal pelaksanaan izin pengusahaan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

Bagian KesebelasWewenang dan Tanggung Jawab

Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 51

(1) Pemberi izin pengusahaan sumber daya air mempunyai wewenang: a. menerbitkan izin;b. memperpanjang izin; danc. memberikan sanksi administratif.

(2) Pemberi izin pengusahaan sumber daya air mempunyai tanggung jawab untuk:a. memenuhi kuota air sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam izin dan sesuai dengan ketersediaan air;b. fasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan izin

pengusahaan sumber daya air; danc. mengatur pemberian ganti rugi/kompensasi.

(3) Menteri dalam memberikan izin pengusahaan sumber daya air dapat melimpahkan kewenangannya kepada gubernur melalui asas dekonsentrasi.

Bagian KeduabelasPengakuan Hak Guna Usaha Air

- 34 -

Pasal 52

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesusai dengan kewenangannya mewujudkan pengakuan hak guna usaha air dalam bentuk keputusan pemberian izin pengusahaan sumber daya air dan catatan hak guna usaha air.

(2) Catatan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rencana kuota air.

(3) Catatan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

Bagian KetigabelasJaminan Hak Guna Usaha Air

Pasal 53

(1) Hak guna usaha air diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan.

(2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setelah kebutuhan pokok sehari-hari atas air dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta ketersediaan air mencukupi.

(3) Dalam hal pada wilayah sungai telah tersedia prasarana sumber daya air, hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan izin pengusahaan air yang telah ditetapkan setelah kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air dan pertanian rakyat telah terpenuhi.

(4) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kuota air pada bangunan pengambilan di sumber air atau saluran irigasi telah tersedia prasarana sumber daya air.

(5) Dalam hal ketersediaan air pada sumber air berkurang karena perubahan secara alamiah, kerusakan prasarana sumber daya air atau sebab lain diluar kemampuan pengelola sumber daya air, pemberi izin dapat melakukan pengurangan kuota air dari kuota air sebagaimana tercantum dalam izin atau dilakukan penggiliran kuota air secara proporsional.

(6) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib memenuhi hak guna usaha air yang telah ditetapkan izinnya melalui program pengelolaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air.

(7) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari [pemegang hak atas tanah

- 35 -

yang bersangkutan] [pihak-pihak yang berhak] berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

BPN: - hak atas tanah sesuai dengan UU Agraria, tanah belum tentu ada

hak,- frasa “hak atas tanah” harus bersertifikat sehingga diusulkan

diganti dengan frasa “pihak-pihak yang berhak” dan diberi penjelasan (ada di UU No. 2 Th 2012 Pengadaan Tanah atau Perpres No. 71 Th 2012).

Cat: - .

(8) Masyarakat yang tanahnya dilewati saluran air untuk kegiatan usaha, dapat menggunakan air dari saluran yang melewati tanahnya untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(9) Pengelola sumber daya air harus mengkuotakan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi masyarakat di sepanjang saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian KeempatbelasPelindungan Hak Guna Usaha Air

Pasal 54

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya melindungi pemegang hak guna usaha air dari:a. pelanggaran oleh pihak lain; danb. kepastian menikmati haknya.

(2) Pelindungan dari pelanggaran oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:a. monitoring dan evaluasi terhadap hak guna usaha air yang telah

diberikan; dan/ataub. penindakan terhadap penyalahgunaan hak guna usaha air.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air yang diterbitkan.

(4) Pelindungan berupa kepastian menikmati haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:a. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;b. pengelolaan kualitas air; danc. pelaksanaan kuota air sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 55

- 36 -

(1) Pemegang hak guna usaha air yang haknya dilanggar oleh pihak lain dapat menyampaikan laporan dalam bentuk laporan kepada pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

(2) Pelanggaran hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh:a. tindak pidana;b. perbuatan perdata;c. pelanggaran ketentuan administratif; ataud. kepentingan negara diluar pertahanan.

(3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan tindak pidana, pengelola sumber daya air menugaskan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

(4) Hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Selama proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan proses peradilan, hak guna usaha air yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan tetap dipenuhi.

(6) Dalam hal terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilakukan oleh bukan pemegang izin, pengelola sumber daya air wajib menghentikan penggunaan sumber daya air dan/atau menutup akses ke sumber air atau saluran irigasi.

(7) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak perdata, pengelola sumber daya air mengupayakan penyelesaian permasalahan antarpihak berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran ketentuan administratif, pengelola sumber daya air menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan penelitian.

(9) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pengelola sumber daya air kepada pemberi izin.

(10) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemberi izin memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin, atau pemberian kompensasi oleh pelanggar.

Bagian KelimabelasPencatatan Hak Guna Usaha Air

Pasal 56

(1) Pencatatan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- 37 -

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pencatatan paling kurang berisi informasi mengenai:a. kelompok pengguna;b. jenis penggunaan; c. kuota penggunaan; d. lokasi pengambilan air; dane. jangka waktu berlakunya izin.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:a. melindungi hak guna usaha air; danb. mengetahui jumlah air yang masih tersedia dan jumlah air yang hak

guna usaha airnya telah dimiliki.

BAB IVPENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian KesatuPengawasan

Pasal 57

(1) Pengawasan atas penggunaan hak guna pakai air dan hak guna usaha air, bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, dan pengaduan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan hak guna air.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan izin hak guna air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain.

(6) Tata cara pengawasan penggunaan hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

- 38 -

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 58

(1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 35 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) atau Pasal 50 ayat (2) dapat diberikan sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang berupa:a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; c. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dand. pencabutan izin.

Pasal 59

(1) Pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b.

(4) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu peringatan tertulis terakhir.

(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c.

(6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu pembekuan izin.

- 39 -

(7) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d.

Pasal 60

(1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 35 yang memerlukan pelaksanaan kegiatan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) atau Pasal 50 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b.

(4) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu peringatan tertulis terakhir.

(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c.

(6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu pembekuan izin.

(7) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d.

(8) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemegang izin wajib:

- 40 -

a. melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan sekitarnya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan konstruksi dan/atau penggunaan sumber daya air; dan/atau

b. mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat.

BAB VKEADAAN MEMAKSA

Pasal 61

(1) Pengelola sumber daya air dalam keadaan memaksa dapat melakukan tindakan berupa penghentian, pengurangan atau penundaan pemberian kuota air untuk sementara waktu.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara resmi kepada masyarakat oleh bupati/walikota yang berada pada wilayah sungai.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak keadaan memaksa dinyatakan sampai dengan keadaan memaksa dapat diatasi.

(4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kebakaran yang memerlukan air untuk pemadaman; b. pencemaran pada sumber air yang memerlukan penggelontoran

atau pembilasan;c. perang yang memerlukan sumber daya air sebagai pertahanan

negara;d. wabah penyakit yang terdapat pada sumber air yang mengakibatkan

air tidak dapat dipakai; e. bencana alam yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber

daya air untuk sementara waktu; atauf. keadaan memaksa lainnya yang terkait sumber daya air.

(5) Selama penundaan atau penghentian sementara pemberian kuota air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan upaya agar kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air tetap terpenuhi.

(6) Pemerintah dan pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pemberian kuota air diberlakukan kembali setelah keadaan memaksa dinyatakan berakhir oleh bupati/walikota.

BAB VISENGKETA HAK GUNA AIR

KLH:Bab Sengketa Hak Guna Air tidak tepat jika masuk dalam RPP ini.

- 41 -

Cat:- Sengketa lebih pada penyelesaian di luar pengadilan sehingga

sudah tepat masuk dalam RPP ini guna pengawasan.

Pasal 62

Sengketa hak guna air dapat berupa sengketa: a. antara pemegang hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan

ketentuan undang-undang; b. antara pemegang hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan

ketentuan undang-undang dengan pemegang hak guna pakai air yang mempunyai izin;

c. antara pemegang hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dengan pemegang hak guna usaha air;

d. antara pemegang hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dengan pengelola sumber daya air;

e. antarpemegang hak guna pakai air yang mempunyai izin;f. antara pemegang hak guna pakai air yang mempunyai izin dengan

pemegang hak guna usaha air;g. antara pemegang hak guna pakai air yang mempunyai izin dengan

pengelola sumber daya air;h. antarpemegang hak guna usaha air; dani. antara pemegang hak guna usaha air dengan pengelola sumber daya air.

Pasal 63

(1) Penyelesaian sengketa hak guna air dilakukan melalui tahapan:a. musyawarah;b. penyelesaian sengketa diluar pengadilan; danc. penyelesaian melalui pengadilan.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat.

(3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah para pihak menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mediasi atau arbitrase.

(5) Dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) para pihak yang bersengketa dapat menunjuk mediator dari pengelola sumber daya air atau mediator lain.

(6) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil.

(7) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 42 -

(8) Selama proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak guna pakai air atau hak guna usaha air yang dimiliki oleh para pihak tetap dipenuhi.

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Izin penggunaan sumber daya air dan/atau izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

Pasal 66

Jaminan hak guna pakai air untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 67

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 43 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...... NOMOR .......

- 44 -

RANCANGANPENJELASAN

ATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ..... TAHUN .......TENTANG

HAK GUNA AIR

I. UMUM

1. Sumber Daya Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan hak atas air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

2. Pengaturan terhadap hak atas air diperlukan karena ketersediaan air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut persaingan antara kebutuhan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan air untuk penggunaan lainnya di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antar berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian air yang adil dan merata maka diperlukan pengaturan hak atas air yang menyeluruh.

3. Hak atas air diwujudkan dalam hak guna air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air bukan merupakan pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah kepada pengguna air. Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya.

4. Hak guna air meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna pakai air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari menempati prioritas yang paling utama diatas semua kebutuhan. Hal ini tidak lain untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh air bagi kehidupan yang bersih, sehat, dan produktif.

- 45 -

5. Hak guna pakai air merupakan hak untuk memperoleh dan memakai air. Hak guna pakai air diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan izin penggunaan sumber daya air. Hak guna pakai air yang diberikan berdasarkan undang-undang adalah hak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Hak guna pakai air memerlukan izin apabila pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tersebut dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air dan/atau diperlukan untuk kelompok masyarakat dalam jumlah besar, untuk pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, atau untuk pemenuhan kebutuhan air bagi kegiatan bukan usaha.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 5 mewajibkan negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari termasuk di dalamnya adalah kebutuhan masyarakat yang menggantungkan kepada saluran distribusi. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan pelindungan negara terhadap hak asasi atas air setiap orang. Sedangkan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi pertanian rakyat diberikan setelah pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Jaminan ini menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya.

6. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Pemberian hak guna usaha air diberikan apabila prioritas bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi. Hak Guna Usaha Air diperoleh melalui izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. Jumlah kuota air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

7. Perizinan dalam hak guna air merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air dan hak yang serupa dengan itu.

8. Pengaturan hak atas air merupakan pengaturan mengenai pengakuan, jaminan dan pelindungan terhadap hak guna pakai air dan hak guna usaha air dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik.

9. Pengakuan hak guna air merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa seseorang mendapat hak atas air sesuai dengan hak yang dimilikinya. Pengakuan terhadap hak guna pakai air yang diperoleh

- 46 -

berdasarkan ketentuan undang-undang, diwujudkan oleh pemerintah melalui pencatatan. Sedangkan untuk hak guna pakai air dan hak guna usaha air yang diperoleh berdasarkan izin, pengakuan hak diwujudkan melalui penetapan izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air untuk jangka waktu tertentu serta melalui pencatatan.

Izin penggunaan sumber daya air bagi perorangan atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan pemegang izin meninggal dunia dan dapat diperbaharui. Izin penggunaan sumber daya air bagi petani atau kelompok petani untuk pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat didalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air ditetapkan dengan masa berlaku selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat oleh pemegang izin. Izin penggunaan sumber daya air bagi petani atau kelompok petani untuk pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada diberikan sepanjang sistem irigasi tersebut masih ada dan masih diperlukan untuk pertanian rakyat.

Pencatatan hak guna pakai air dan hak guna usaha air dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginvetarisir pemilik hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, pemegang izin penggunaan sumber daya air yang memiliki hak guna pakai air, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya air yang memiliki hak guna usaha air. Catatan hak guna pakai air dan hak guna usaha air merupakan dasar penyusunan rencana kuota air.

10. Penjaminan hak guna pakai air dan hak guna usaha air merupakan jaminan dari pemerintah kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air sesuai dengan hak yang dimilikinya. Penjaminan hak guna pakai air dan hak guna usaha air dimaksudkan untuk memberi kepastian seberapa besar hak guna pakai air atau hak guna usaha air yang diakui pemerintah dapat dipenuhi. Hak guna pakai air untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dijamin untuk dipenuhi oleh pemerintah. Artinya pemerintah wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air. Hak guna pakai air untuk pertanian rakyat dijamin dipenuhi sesuai dengan ketersediaan air setelah kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Sedangkan untuk hak guna usaha, wajib dipenuhi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setelah kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan pertanian rakyat akan air telah terpenuhi serta ketersediaan air mencukupi. Jaminan terhadap hak guna usaha ini dimaksudkan agar dalam kondisi air tersedia hak guna usaha para pemegang izin pengusahaan sumber daya air tidak terabaikan.

11. Pelindungan hak guna pakai air dan hak guna usaha air merupakan pelindungan dari pemerintah kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air sesuai dengan hak yang dimiliki tanpa gangguan

- 47 -

dari pihak lain. Untuk itu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Pemerintah atau pemerintah daerah harus melindungi pemegang hak guna pakai air dan hak guna usaha air dari pelanggaran oleh pihak lain, kepastian menikmati haknya, dan terkuotanya air secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Yang dimaksud dengan “pengakuan hak guna air” adalah pengakuan dari pemerintah bahwa seseorang mendapat hak atas air sesuai dengan hak yang dimilikinya.Yang dimaksud dengan “penjaminan hak guna air” adalah jaminan dari pemerintah kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air sesuai dengan hak yang dimilikinya.Yang dimaksud dengan “pelindungan hak guna air” adalah pelindungan dari pemerintah kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air tanpa gangguan dari pihak lain.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat” adalah bahwa pelaksanaan kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjadikan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai salah satu dasar pertimbangan.

Yang dimaksud dengan ”hak yang serupa dengan itu” adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari daerah masing-masing yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; panyam peto atau pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak..

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 5Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud “bukan merupakan hak pemilikan atas air” bahwa hak guna air hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.

- 48 -

Hak untuk memperoleh dan memakai air antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Sedangkan hak untuk memperoleh dan mengusahakan air antara lain untuk kegiatan usaha pertanian, pembangkit listrik tenaga air, sarana olah raga, transportasi, dan untuk membantu proses produksi suatu barang atau jasa.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 6Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan ”air dalam jumlah besar” adalah kuota air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 orang dari satu titik pengambilan atau lebih dari 30.000 liter per hari (150 orang kali 200 liter per hari per orang). Kebutuhan pokok sehari-hari dimaksud antara lain untuk minum , ibadah, mandi, cuci, masak dan peturasan.

Huruf bYang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami” adalah mempertinggi, memperendah, atau membelokkan sumber air.Yang dimaksud dengan “mempertinggi” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa air dari sumber air untuk pertanian rakyat atau keperluan lainnya.Yang dimaksud dengan “memperendah” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.Yang dimaksud dengan “membelokkan” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran air dan alur sumber air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya atau semula.

Huruf cYang dimaksud “pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada” adalah pertanian rakyat yang dibangun berupa pengembangan dari sistem irigasi yang sudah ada.Sistem irigasi yang telah ada adalah sistem irigasi yang telah dibangun oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat dan/atau jaringan irigasi yang belum dibangun sesuai dengan sistem irigasi yang telah direncanakan oleh pemerintah.

- 49 -

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan “air untuk kegiatan bukan usaha” adalah air untuk kegiatan selain bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang tidak ditujukan untuk kegiatan usaha, misalnya air untuk taman kota yang dikelola untuk kepentingan umumyang dibangun oleh pemerintah/kelompok masyarakat/badan sosial, air untuk pembangkit listrik skala kecil yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingannya sendiri, pesantren, rumah ibadah, instansi pemerintah.

Huruf fYang dimaksud dengan “pengusahaan sumber daya air lainnya” adalah pengusahaan sumber daya air selain pengusahaan untuk sistem penyediaan air minum, misalnya untuk air minum dalam kemasan, untuk wisata air, dan untuk pembangkit listrik tenaga air.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan “air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya” adalah air irigasi untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang telah dibangun ataupun yang telah direncanakan dan telah mempunyai izin.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas.

- 50 -

Ayat (2)Pemeliharaan sumber air dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi sumber daya air.Pemeliharaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang mendesak” adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya, perubahan rencana penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Huruf bYang dimaksud dengan “pertahanan negara” adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan ganggunan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas.

Ayat (7)Cukup jelas.

Ayat (8)Cukup jelas.

Ayat (9)Cukup jelas.

Pasal 9Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c

- 51 -

Yang dimaksud dengan “air laut yang berada di darat” adalah air laut yang terdapat di darat secara alami akibat pengaruh pasang surut atau melalui rekayasa teknis.

Pasal 10Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan ”kebutuhan pokok sehari-hari” adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan peturasan.

Huruf bYang dimaksud ”perkumpulan petani pemakai air” adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis. Termasuk lembaga lokal pengelola irigasi seperti Subak, Tuo Banda, Mitra Cai, dan HIPPA, dapat berupa tunggal atau gabungan perkumpulan petani pemakai air atau induk perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud ”perseorangan” adalah perseorangan sebagai individu atau atas nama keluarga.Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami” adalah mempertinggi, memperendah, atau membelokkan sumber air.Yang dimaksud dengan “mempertinggi” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa air dari sumber air untuk pertanian rakyat atau keperluan lainnya.Yang dimaksud dengan “memperendah” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.Yang dimaksud dengan “membelokkan” adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran air dan alur sumber air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya atau semula.

Huruf bYang dimaksud ”kelompok masyarakat” adalah sejumlah orang yang berhimpun dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akan air, seperti pesantren, organisasi sosial, badan sosial, kelompok keluarga dalam suatu rukun tetangga.Yang dimaksud dengan ”air dalam jumlah besar” adalah kuota air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150

- 52 -

orang dari satu titik pengambilan atau lebih dari 200 liter per orang per hari.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 11Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang” adalah hak yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Dalam hal izin penggunaan sumber daya air tidak menetapkan kuota air yang dapat diperoleh dan dipakai, izin penggunaan sumber daya air tidak menimbulkan hak guna pakai air.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 12Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan artinya hak guna air yang diberikan kepada pemohon tidak dapat disewakan dan dipindahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Apabila hak guna air tersebut tidak dimanfaatkan oleh

- 53 -

pemegang hak guna air, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mencabut hak guna air yang bersangkutan.

Pemberian air dari perkumpulan petani pemakai air tertentu untuk membantu kegiatan perkumpulan petani pemakai air lainnya guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat tanpa memperoleh kompensasi tertentu dari kelompok yang dibantu tidak termasuk pengertian memindahtangankan hak guna air.

Kegiatan membantu kebutuhan air irigasi antarpetani pemakai air irigasi yang dilakukan masyarakat petani didaerah tertentu dilakukan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat petani, misalnya budaya yang dilakukan oleh petani di Yogyakarta dikenal dengan “sistem glondongan”. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petani di hulu dengan memberikan air kepada petani di hilir tanpa memperoleh kompensasi tertentu.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan kepemilikannya berubah adalah pemindahtanganan kepemilikan yang terjadi akibat jual beli, warisan, hibah, ataupun dengan cara lain.Yang dimaksud dengan lahan untuk pertanian rakyat antara lain sawah, kebun, dan kolam.Yang dimaksud dengan prasarana untuk kegiatan bukan usaha antara lain prasarana pembangkit listrik mikro hidro.Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain taman kota, tempat ibadah.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 13Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “nama” bagi permohonan izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air adalah nama kepala keluarga atau nama ketua kelompok.Permohonan izin yang untuk keperluan keluarga harus mencantumkan nama seluruh anggota keluarga, sedangkan permohonan izin untuk keperluan kelompok cukup disebutkan jumlah anggota kelompok.Yang dimaksud dengan “nama” bagi permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk pertanian rakyat bagi petani atau kelompok petani adalah nama petani atau nama kelompok petani.Dalam permohonan izin untuk kelompok petani dicantumkan nama seluruh anggota kelompok petani.

Huruf bYang dimaksud dengan “maksud dan tujuan” adalah rencana jenis penggunaan sumber daya air bukan kegiatan usaha untuk

- 54 -

dimanfaatkan sendiri oleh keluarga atau kelompok yang bersangkutan baik untuk kebutuhan pokok sehari-hari maupun untuk pertanian rakyat.

Huruf cYang dimaksud dengan “tempat/lokasi” adalah letak titik pengambilan air yang direncanakan.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas.

Ayat (7)Cukup jelas.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan “nama” bagi izin penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari adalah nama kepala keluarga atau nama ketua kelompok.Dalam izin yang diberikan untuk keluarga dicantumkan nama seluruh anggota keluarga, sedangkan apabila izin diberikan kepada ketua kelompok cukup disebutkan jumlah anggota kelompok.Yang dimaksud dengan “nama” bagi izin penggunaan sumber daya air untuk pertanian rakyat bagi petani atau kelompok petani adalah nama petani atau nama kelompok petani.Dalam izin untuk kelompok petani dicantumkan nama seluruh anggota kelompok petani.

Huruf b

- 55 -

Yang dimaksud dengan “tempat/lokasi” adalah letak titik pengambilan air yang diizinkan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “maksud dan tujuan” adalah jenis penggunaan sumber daya air bukan untuk kegiatan usaha yang diizinkan guna dipakai sendiri oleh keluarga atau kelompok yang bersangkutan baik untuk kebutuhan pokok sehari-hari maupun untuk pertanian rakyat.

Huruf dYang dimaksud dengan “cara pengambilan” misalnya:a. membangun bendung untuk mempertinggi muka air pada

sumber air. Dalam pengertian ini termasuk memompa air dari sumber air;

b. menggali atau mengeruk sungai untuk memperendah muka air pada sumber air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya;

c. membuat saluran untuk mengalirkan air atau membuat alur sumber air menjadi berbelok dari alur semula.

Huruf eYang dimaksud dengan “spesifikasi teknis bangunan” misalnya ukuran atau kapasitas intake, pipa atau saluran dan pompa.

Huruf fYang dimaksud dengan ”jumlah air” adalah kuota air yang dinyatakan dengan kuota air atau kuota air per satuan waktu yang diizinkan untuk digunakan.Yang dimaksud dengan “dimensi ruang” misalnya luas tapak sumber air termasuk ruang di atasnya dalam satuan meter persegi (m2) atau hektare (ha).

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kSanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencabutan izin.

- 56 -

Pasal 17Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Izin diperbaharui dimaksudkan untuk mengubah nama pemegang izin dan tidak diartikan sebagai permohonan izin penggunaan sumber daya air baru.Yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah anggota keluarga yang masih hidup yang tercantum dalam izin.

Ayat (4)Yang dimaksud “permohonan izin penggunaan sumber daya air baru” adalah permohonan yang diajukan melalui proses dari awal, bukan proses perpanjangan izin penggunaan sumber daya air.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 19Cukup Jelas.

Pasal 20Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan “keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis” antara lain pengguna air yang sudah ada dan cara pengambilan air.

Huruf bYang dimaksud dengan ”perubahan kondisi lingkungan sumber daya air” antara lain:1) berkurangnya ketersediaan air dalam jangka waktu lama atau

permanen misalnya akibat perubahan iklim atau bencana alam;

2) kerusakan sumber air akibat bencana alam.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud perubahan kuota air adalah perubahan yang mencakup kuota dan/atau waktu dalam kuota air.

- 57 -

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Permohonan perubahan izin oleh pemegang izin dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan, misalnya permohonan penambahan kuota atau permohonan pengurangan kuota.

Ayat (6)Cukup jelas.

Ayat (7)Cukup jelas.

Ayat (8)Cukup jelas.

Pasal 21Cukup jelas.

Pasal 22Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin”, misalnya, tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air, antara lain, membiarkan kualitas air menjadi rusak tanpa upaya untuk mencegah pencemaran air dan/atau membiarkan sumber air menjadi rusak tanpa upaya untuk menanggulangi kerusakan sumber air.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “hak guna pakai air tidak hapus dan kuota air tidak diberikan” adalah kuota air yang dapat diperoleh dan dipakai sebagaimana ditetapkan dalam izin penggunaan sumber daya air tetap diperhitungkan dalam penyusunan rencana penyediaan/kuota sumber daya air tahunan dan/atau rencana penyediaan/kuota sumber daya air rinci namun air tidak disalurkan atau tidak diberikan misalnya dengan cara penutupan/penyegelan bangunan pengambilan.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “hak guna pakai air tidak diberikan” adalah kuota air yang dapat diperoleh dan dipakai sebagaimana ditetapkan dalam izin penggunaan sumber daya air tidak diperhitungkan dalam penyusunan rencana penyediaan/kuota sumber daya air tahunan dan/atau rencana penyediaan/kuota sumber daya air rinci.Dalam kondisi seperti ini, kuota air dapat diberikan atau digunakan untuk keperluan pengguna lain untuk jangka waktu pendek atau bersifat sementara.

Ayat (4)Cukup jelas.

- 58 -

Pasal 23Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Pembatasan jangka waktu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan sumber daya air untuk mengajukan permohonan izin.Dengan berakhirnya izin penggunaan sumber daya air berarti hak guna pakai air berakhir.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 24Cukup jelas.

Pasal 25Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

- 59 -

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf lLaporan berkala paling kurang memuat jumlah air yang masih digunakan.

Ayat (6)Cukup jelas.

Pasal 26Cukup jelas.

Pasal 27Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud catatan hak guna pakai air adalah catatan yang berisi informasi paling kurang mengenai pengguna air, jenis penggunaan air, kuota penggunaan air, dan lokasi pengambilan air.

Huruf bIzin penggunaan sumber daya air dapat berupa izin untuk memperoleh dan memakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau untuk pertanian rakyat, untuk menggunakan sumber air untuk membangun jembatan atau rentangan pipa dan kabel, untuk menggunakan daya air untuk transportasi air atau mikro hidro yang tidak diusahakan. Terhadap izin penggunaan sumber daya air yang tidak menetapkan jumlah (kuota) air yang dapat diperoleh dan dipakai maka izin penggunaan sumber daya air tidak mengakibatkan timbulnya hak guna pakai air. Untuk itu terhadap hak guna pakai air yang diperoleh dengan izin perlu dilakukan penyusunan catatan hak guna pakai air.

Ayat (2)

- 60 -

Yang dimaksud dengan rencana kuota air adalah rencana yang menggambarkan besaran kuota, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dalam periode yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. Kebutuhan air merupakan jumlah air yang terdapat dalam catatan hak guna pakai air.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Yang dimaksud dengan mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas sumber daya air antara lain dalam penggunaan air untuk kegiatan adat masyarakat yang bersangkutan.

Ayat (6)Cukup jelas.

Pasal 28Cukup jelas.

Pasal 29Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 30Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan “air baku untuk air minum” adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum melalui pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, didisinfeksi dan dididihkan.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

- 61 -

Cukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “tampungan air” adalah sarana untuk menyimpan air, baik secara alami maupun buatan antara lain berupa danau, waduk, situ, embung, tandon air, tangki air.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan “terminal air” adalah jenis pelayanan sistem penyediaan air minum non perpipaan yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau fondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

Huruf fYang dimaksud dengan “hidran umum” adalah jenis pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan atau non perpipaan dengan sambungan per kelompok masyarakat dengan cara pengambilan ke pusat penampungan.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hYang dimaksud dengan bentuk lain adalah prasarana, sarana atau teknologi penyediaan air selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf g.

Ayat (4)Yang dimaksud dengan program-program antara lain program pembangunan tampungan air berupa waduk, embung dan lumbung air.

Ayat (5)Penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pengembangan sistim penyediaan air minum.

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari antara lain dapat dilakukan di titik pengambilan air yang telah ditetapkan atau penyediaan air melalui mobil tangki secara cuma-cuma.

Ayat (8)

- 62 -

Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dilakukan melalui sambungan rumah yang telah terpasang dan biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pengguna.

Ayat (9)Cukup jelas.

Ayat (10)Cukup jelas.

Ayat (11)Cukup jelas.

Pasal 31Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.Cat Kemtan:Frasa “2 liter per detik per kepala keluarga” perlu dikaji kembali dan penjelasan “pertanian rakyat” agar diletakkan dalam definisi pada Bab Ketentuan Umum

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tata tanam” adalah rencana tata tanam dalam suatu kabupaten/kota terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten/kota untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas provinsi untuk daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten/kota tersebut yang menjadi kewenangan provinsi.

Huruf bYang dimaksud dengan “pengaturan air irigasi” adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 32Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan ”pihak lain” antara lain perorangan, badan hukum, pemerintah atau kelompok masyarakat.

- 63 -

Huruf cCukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 33Ayat (1)

Pencatatan hak guna pakai air meliputi hak guna pakai air yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan hak guna pakai air dengan izin.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan ”kelompok pengguna” misalnya perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, atau kelompok sosial kemasyarakatan.

Huruf bYang dimaksud dengan ”jenis penggunaan” misalnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan bukan kegiatan usaha.

Huruf cYang dimaksud dengan ”kuota penggunaan” adalah kuota/kuota air yang ditetapkan dalam izin.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 34Cukup jelas.

Pasal 35Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” termasuk usaha pertanian, yaitu usaha budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan,

- 64 -

dan kehutanan yang dilakukan baik di dalam maupun diluar sistem irigasi yang sudah ada dengan kebutuhan air lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Huruf bYang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan koperasi.

Pasal 36Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Izin pengusahaan sumber daya air yang tidak mengakibatkan timbulnya hak guna usaha air antara lain izin pengusahaan sumber daya air untuk:a. budidaya perikanan jaring apung/keramba,b. olahraga air, misalnya dayung, arung jeram, dll,c. prasarana pariwisata disekitar sumber air, misalnya hotel, rumah

makan, taman, dll,d. transportasi air, misalnya angkutan sungai dan penyeberangan

danau, ataue. infrastruktur yang dibangun selain untuk tujuan pengelolaan

sumber daya air, misalnya jembatan untuk menuju kawasan industri, pemasangan kabel listrik oleh badan usaha.

Pasal 37Cukup jelas.

Pasal 38Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan “bentuk pengusahaan” misalnya kegiatan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan: a. air pada suatu lokasi tertentu;b. wadah air pada suatu lokasi tertentu; dan/atau

- 65 -

c. daya air pada suatu lokasi tertentu.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas.

Ayat (7)Cukup jelas.

Ayat (8)Cukup jelas.

Pasal 39Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan dibidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (3)Cukup jelas.

- 66 -

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 40Cukup jelas.

Pasal 41Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan “nama” bagi izin pengusahaan sumber daya air adalah nama perseorangan dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air.Badan usaha dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi.

Huruf b Yang dimaksud dengan “tempat/lokasi” adalah letak titik pengambilan air yang diizinkan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “maksud/tujuan” adalah jenis penggunaan sumber daya air yang diizinkan untuk diusahakan.

Huruf dYang dimaksud dengan “cara pengambilan” misalnya:a. membangun bendung atau bendungan untuk mempertinggi

muka air pada sumber air. Dalam pengertian ini termasuk memompa air dari sumber air;

b. menggali atau mengeruk sungai untuk memperendah muka air pada sumber air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya;

c. membuat saluran untuk mengalirkan air atau membuat alur sumber air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Huruf eYang dimaksud dengan “spesifikasi teknis bangunan” misalnya ukuran atau kapasitas intake, pipa atau saluran dan pompa.

Huruf f

- 67 -

Yang dimaksud dengan ”jumlah air” adalah kuota air yang dinyatakan melalui kuota air atau kuota air per satuan waktu yang diizinkan untuk digunakan.Yang dimaksud dengan “dimensi ruang” misalnya luas tapak sumber air termasuk ruang di atasnya dalam satuan meter persegi (m2) atau hektare (ha).

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kYang dimaksud dengan “sanksi administratif” dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencabutan izin.

Pasal 42Cukup jelas.

Pasal 43Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wewenang dan tanggungjawab” adalah wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Yang dimaksud dengan “pengusahaan air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar” adalah pemakaian air yang memerlukan investasi paling sedikit Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), misalnya investasi untuk membangun embung, bangunan pengambilan, atau instalasi pompa.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 44Cukup jelas.

Pasal 45

- 68 -

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan ”perubahan kondisi lingkungan sumber daya air” antara lain:a. berkurangnya ketersediaan air dalam jangka waktu lama atau

permanen akibat perubahan iklim, bencana alam. b. kerusakan sumber air akibat bencana alam

Huruf cYang dimaksud dengan ”perubahan kebijakan pemerintah” antara lain: perubahan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud perubahan kuota air adalah perubahan yang mencakup kuota dan/atau waktu dalam kuota air.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas.

Ayat (7)Cukup jelas.

Ayat (8)Cukup jelas.

Ayat (9)Cukup jelas.

Pasal 46Cukup jelas.

Pasal 47Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin”, misalnya, tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air, berupa membiarkan kualitas air menjadi rusak tanpa upaya untuk mencegah pencemaran air dan/atau membiarkan sumber air menjadi rusak tanpa upaya untuk menanggulangi kerusakan sumber air.

- 69 -

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “hak guna usaha air tidak hapus dan kuota air tidak diberikan” adalah kuota air yang dapat diperoleh dan dipakai untuk kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air tetap diperhitungkan dalam penyusunan rencana penyediaan/kuota sumber daya air tahunan dan/atau rencana penyediaan/kuota sumber daya air rinci namun air tidak disalurkan atau diberikan misalnya dengan cara penutupan/penyegelan bangunan pengambilan.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “hak guna usaha air tidak diberikan” adalah kuota air yang dapat diperoleh dan dipakai untuk kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air tidak diperhitungkan dalam penyusunan rencana penyediaan/kuota sumber daya air tahunan dan/atau rencana penyediaan/kuota sumber daya air rinci.Dalam kondisi seperti ini, kuota air dapat diberikan atau digunakan untuk keperluan pengguna lain untuk jangka waktu pendek atau bersifat sementara.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 48Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Pembatasan jangka waktu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan sumber daya air untuk mengajukan permohonan izin.Dengan berakhirnya izin pengusahaan sumber daya air berarti hak guna usaha air berakhir.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 49Cukup jelas.

Pasal 50Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

- 70 -

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan “kewajiban keuangan lain” antara lain pajak air permukaan dan/atau pajak air tanah.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf lLaporan berkala sekurang-kurangnya berisi: kondisi sumber daya air pada titik pengambilan atau penggunaan baik kualitas, kuantitas maupun fisik sumber air.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 51Cukup jelas.

Pasal 52Cukup jelas.

Pasal 53Ayat (1)

- 71 -

Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “telah tersedia prasarana sumber daya air” yaitu prasarana sumber daya air tersedia secara memadai untuk mengatur dan mengendalikan aliran air sebagai suatu sistem.

Ayat (4)Yang dimaksud dengan “bangunan pengambilan” antara lain intake dan pompa air.

Ayat (5)Yang dimaksud dengan hal lain diluar kemampuan pengelola sumber daya air misalnya musim kemarau panjang.

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Persetujuan dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis.

Ayat (8)Cukup jelas.

Ayat (9)Kuota air yang disediakan pengelola sumber daya air meliputi kuota untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan untuk pemegang izin pengusahaan sumber daya air.

Pasal 54Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan ”pihak lain” antara lain perorangan, badan hukum, pemerintah atau kelompok masyarakat

Huruf bCukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 55Cukup jelas.

- 72 -

Pasal 56Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan”kelompok pengguna” misalnya perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, koperasi, badan usaha atau kelompok sosial kemasyarakatan.

Huruf bYang dimaksud dengan ”jenis penggunaan” misalnya untuk industri, pariwisata, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.

Huruf cYang dimaksud dengan ”kuota penggunaan” adalah kuota/kuota air yang ditetapkan dalam izin.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 57Cukup jelas.

Pasal 58Cukup jelas.

Pasal 59Cukup jelas.

Pasal 60Cukup jelas.

Pasal 61Cukup jelas.

Pasal 62Cukup jelas.

Pasal 63

- 73 -

Ayat (1)Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui arbitrase dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)Yang dimaksud dengan “mediator lain” antara lain universitas, lembaga profesi, dan lain-lain.

Ayat (6)Cukup jelas.

Ayat (7)Cukup jelas.

Ayat (8)Cukup jelas.

Pasal 64Cukup jelas.

Pasal 65Cukup jelas.

Pasal 66Cukup jelas.

Pasal 67Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .......