walikota yogyakarta daerah istimewa ......kota yogyakarta (lembaran daerah kota yogyakarta tahun...
TRANSCRIPT
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT BISNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja, pemberian
remunerasi untuk pegawai pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Bidang Taman Pintar,
UPT Pusat Bisnis diatur dalam Peraturan Walikota
tersendiri;
b.
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, beberapa
ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39
Tahun 2018 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta sudah
tidak sesuai, sehingga perlu dicabut dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Yogyakarta ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Analisis Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007
tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan
Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan
Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2017
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan,
Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2018
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT BISNIS PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
insentif, pensiun dan atau pesangon.
2. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
3. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji setiap bulan.
4. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji.
5. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
6. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan
terendah yang berlaku di Kota Yogyakarta.
7. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada
masing-masing jabatan Pegawai.
8. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi
tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatan.
10. Nilai Rata-Rata Jabatan adalah nilai tengah dari penjumlahan nilai jabatan
paling tinggi dengan nilai jabatan paling rendah pada kelas jabatan.
11. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai
rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan.
12. Grading Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah pengklasifikasian Perangkat
Daerah/Unit Kerja dengan parameter teknis yang ditentukan.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai
tujuan organisasi.
15. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang
selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Pelaksana
Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Yogyakarta.
16. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis
pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Yogyakarta.
17. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin
BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
18. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai
BLUD adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Pusat Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta
yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Badan
Layanan Umum Daerah.
19. Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat PNS BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Yogyakarta.
20. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD adalah Pegawai yang bekerja
pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, terdiri dari Pegawai
Tetap dan Tidak Tetap.
21. Pegawai Tetap adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu.
22. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu yang didalamnya termasuk Tenaga Bantuan.
23. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
24. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
Pasal 2
Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan
tanggungjawab dan profesionalisme.
Pasal 3
(1) Asas remunerasi terdiri atas :
a. asas pengalokasian; dan
b. asas pendistribusian.
(2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besaran pendapatan jasa
layanan BLUD;
b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan
imbalan kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD.
(3) Asas pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan proporsionalitas berdasarkan nama jabatan, nilai jabatan dan
kelas jabatan, indeks harga nilai jabatan, faktor penyeimbang, prestasi kerja,
dan kemampuan keuangan BLUD.
BAB II SUMBER DANA
Pasal 4
Sumber dana Remunerasi berasal dari :
a. pendapatan jasa layanan;
b. alokasi belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan yang melekat pada
gaji bagi PNS BLUD;
c. alokasi belanja tidak langsung berupa upah bagi Tenaga Bantuan.
BAB III REMUNERASI
Pasal 5
(1) Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola berbentuk :
a. Gaji;
b. Tunjangan Tetap;
c. Insentif; dan
d. Pensiun.
(2) Remunerasi yang diberikan kepada Pegawai PNS dan/atau CPNS BLUD
berbentuk :
a. Gaji;
b. Insentif; dan
c. Pensiun.
(3) Remunerasi yang diberikan kepada Pegawai Non PNS BLUD yang berstatus
Pegawai Tetap berbentuk :
a. Gaji;
b. Insentif; dan
c. Pesangon.
(4) Remunerasi yang diberikan kepada Pegawai Non PNS BLUD yang berstatus
Pegawai Tidak Tetap berbentuk :
a. Gaji; dan
b. Insentif.
BAB IV GAJI
Pasal 6
(1) Gaji untuk Pejabat Pengelola dan PNS BLUD diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gaji untuk Pegawai Non PNS BLUD diberikan dengan memperhitungkan
besaran UMK.
(3) Gaji untuk Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas 3 (tiga) kelas berdasarkan kebutuhan kompetensi jabatan yang
meliputi :
a. kebutuhan kompetensi jabatan Sekolah Menengah Umum/sederajat
diberikan Gaji sebesar 100% (seratus persen) dari UMK.
b. kebutuhan kompetensi jabatan Diploma III diberikan Gaji sebesar 110%
(seratus sepuluh persen) dari UMK.
c. kebutuhan kompetensi jabatan Strata 1 diberikan Gaji sebesar 120%
(seratus dua puluh persen) dari UMK.
d. kebutuhan kompetensi jabatan Strata 2 diberikan Gaji sebesar 130%
(seratus tiga puluh persen) dari UMK.
(4) Sebagian dari Gaji Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dimanfaatkan untuk pembayaran Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(5) Dalam hal Pegawai Non PNS BLUD tidak dapat melakukan pekerjaan karena
menderita sakit berkepanjangan dan dirawat di rumah sakit atau di rumah
dibawah pengawasan dokter, maka gajinya dibayarkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari Gaji Pokok;
b. 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Gaji
Pokok;
c. 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari Gaji Pokok;
dan
d. bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji Pokok.
(6) Gaji ketigabelas dan/atau Tunjangan Hari Raya dapat diberikan kepada
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kemampuan keuangan BLUD.
BAB V TUNJANGAN TETAP
Pasal 7
Tunjangan Tetap dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola berupa Tunjangan
Transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan
keuangan BLUD.
BAB VI
INSENTIF Umum
Pasal 8
(1) Insentif adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diberikan kepada
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk :
a. Insentif Kinerja Individu;dan
b. Insentif Kinerja Organisasi.
Bagian Kesatu Insentif Kinerja Individu
Paragraf 1
Pasal 9
(1) Insentif Kinerja Individu adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar gaji yang diberikan bagi Pejabat Pengelola dan
Pegawai BLUD secara bulanan berdasarkan kinerja dan kehadiran individu
pada bulan sebelumnya.
(2) Perhitungan pemberian insentif kinerja individu pada tahun anggaran
berjalan berdasarkan UMK yang berlaku pada tahun tersebut.
Paragraf 2 Pemberian Insentif Kinerja Individu
Pasal 10
(1) Insentif kinerja individu diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai
BLUD.
(2) Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan insentif kinerja individu sebesar 50%
(lima puluh persen), sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil.
(3) Insentif Kinerja Individu ketigabelas dan/atau keempatbelas dapat diberikan
kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kemampuan BLUD dengan basis perhitungan
realisasi pemberian insentif kinerja individu bulan sebelumnya.
(4) Pemberian insentif kinerja individu pada tahun berikutnya dapat
menyesuaikan UMK yang berlaku pada tahun berjalan.
Paragraf 3 Parameter Insentif Kinerja Individu
Pasal 11
(1) Perhitungan Insentif Kinerja Individu berdasarkan parameter :
a. Nama jabatan;
b. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan;
c. Indeks Harga Nilai Jabatan; dan
d. Faktor penyeimbang.
(2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan
pada Keputusan Walikota.
(3) Nilai jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berdasarkan pada Keputusan Walikota.
(4) Indeks Harga Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dihitung berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) pada tahun berjalan.
Paragraf 4 Penghitungan Besaran Insentif Kinerja Individu
Pasal 12
(1) Besaran Insentif Kinerja Individu untuk setiap jabatan dihitung dengan
rumus sebagai berikut :
(2) Nilai rata-rata jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
terendah sebesar 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) berdasarkan hasil evaluasi
jabatan.
(3) IHNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan UMK pada
tahun berjalan dibagi nilai rata-rata jabatan terendah.
Nilai rata-rata jabatan x IHNJ x Faktor penyeimbang
(4) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka
yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan Insentif Kinerja
Individu kelas tertinggi dengan Insentif Kinerja Individu kelas terendah.
(5) Besaran penerimaan Insentif Kinerja Individu diberikan dengan pembulatan.
(6) Perhitungan besaran insentif kinerja individu menyesuaikan UMK yang
berlaku pada tahun berjalan serta perubahan-perubahan yang terkait dengan
indikator insentif kinerja individu dengan memperhatikan kemampuan
keuangan BLUD.
Paragraf 5 Indikator
Pasal 13
(1) Insentif Kinerja Individu diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus
persen) bobot indikator, meliputi :
a. Indikator Statis dengan bobot 50% (lima puluh persen) dari pemberiaan
Insentif Kinerja Individu, meliputi :
1. presensi dengan bobot 40% (empat puluh persen) dari bobot Indikator
Statis;
2. penilaian kinerja pegawai dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari
bobot Indikator Statis; dan
3. capaian kinerja organisasi dengan bobot 30% (tiga puluh persen) bobot
Indikator Statis.
b. Indikator Dinamis yaitu Aktivitas Harian Jabatan dengan bobot 50% (lima
puluh persen) dari pemberian Insentif Kinerja Individu.
(2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 didasarkan
pada perekaman kehadiran setiap hari kerja yang dilakukan pada saat
masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
(3) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2, dilaksanakan oleh atasan, teman sejawat, dan bawahan.
(4) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3 didasarkan pada realisasi fisik sebesar 50% (lima puluh persen) dan
realisasi keuangan dari belanja langsung sebesar 50% (lima puluh persen)
yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan dan paling lambat dilaporkan pada
tanggal 5 (lima) setiap bulan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berlaku mulai bulan
Agustus Tahun 2019.
(6) Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terinci sebagai berikut :
a. diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja,
dengan waktu kerja efektif paling sedikit 300 (tiga ratus) menit dan setiap
bulan mencapai 6.000 (enam ribu) menit.
b. jenis Aktivitas Harian Jabatan sudah ditetapkan sesuai dengan nama
jabatan, namun masih bisa mengambil aktivitas harian yang sifatnya
umum di bank aktivitas harian.
c. setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib diisikan secara mandiri ke dalam e
kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD paling lambat 2 x 24 jam
sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian tersebut
dilaksanakan.
d. pengisian Aktivitas Harian Jabatan dalam e kinerja untuk masing-masing
nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu
pelaksanaannya.
e. setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib dilakukan validasi oleh atasan
langsung secara objektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan
paling lambat 3 x 24 jam sejak diajukan dan apabila tidak ada keputusan
dari atasan langsung maka aktivitas harian yang diajukan tersebut
dianggap disetujui.
f. dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan
maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada
perbaikan dari Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD maka Aktivitas
Harian Jabatan dianggap tidak disetujui.
g. dalam hal perbaikan Aktivitas Harian Jabatan maka Pejabat Pengelola dan
Pegawai BLUD berhak meminta persetujuan perbaikan dan apabila tidak
ada keputusan dari atasan langsung maka Aktivitas Harian Jabatan
dianggap disetujui.
h. pemberian Insentif Kinerja Individu berdasarkan Aktivitas Harian Jabatan
dihitung dari hasil presentase akumulasi capaian Aktivitas Harian Jabatan
yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
Paragraf 6 Pengurangan Insentif Kinerja Individu
Pasal 14
Faktor pengurang pemberian Insentif Kinerja Individu terdiri atas :
a. presensi;
b. penilaian kinerja pegawai;
c. capaian kinerja organisasi; dan
d. hukuman disiplin.
Pasal 15
Pengurangan untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
huruf a dilakukan dengan ketentuan :
a. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja karena cuti
sakit diatur sebagai berikut :
No.
Jumlah cuti (hari kerja berturut-turut)
Persentase Pengurangan (per bulan)
1. ≤ 6 0 %
2. 7 – 12 25 %
3. 13 – 18 50 %
4. Lebih dari 18 hari sampai dengan 1 bulan 75 %
5. Lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan 100 %
b. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja karena cuti
tahunan diatur sebagai berikut :
No.
Jumlah cuti (hari kerja berturut-turut)
Persentase Pengurangan (per bulan)
Keterangan
1. ≤ 6 0% PNS/Tenaga Bantuan
2. 7 – 12 25 % PNS/Tenaga Bantuan
3. 13 – 18 50 % PNS
4. >18 75 % PNS
c. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja karena cuti
alasan penting dengan kriteria Bapak/Ibu/Suami/Istri/Anak/ Kakak/
Adik/Mertua/Menantu sakit keras/meninggal dunia/ melangsungkan
perkawinan/istrinya melahirkan/operasi caesar diatur sebagai berikut:
No. Jumlah cuti (hari kerja) Persentase Pengurangan
(per bulan)
1. ≤ 3 0
% 2. 4 – 7 2
5 %
3. 8 – 14 50 %
4. >14 75 %
d. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja karena cuti
besar, cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, tugas belajar, izin
dispensasi, diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Daerah, menjadi
pegawai titipan diluar Pemerintah Daerah, dan diberhentikan sementara tidak
pada awal bulan, pada bulan tersebut akan dilakukan pengurangan Insentif
Kinerja Individu sebesar 4% (empat persen) untuk tiap hari tidak masuk
kerja.
e. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja tanpa
keterangan dilakukan pengurangan Insentif Kinerja Individu sebesar 20 %
(dua puluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
f. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja dengan
keterangan (izin) dianggap sebagai cuti tahunan dan mengurangi hak cuti
tahunan.
g. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang terlambat masuk kerja, diatur
sebagai berikut :
Keterlambatan (TL)
Lama Keterlambatan
Persentase Pengurangan
(per hari)
TL 1 1 menit s.d ≤ 30 menit 1 %
TL 2 31 menit s.d ≤ 60 menit 2 %
TL 3 61 menit s.d ≤ 90 menit 3 %
TL 4 91 menit s.d 120 menit 4 %
TL 5 ≥ 121 menit dan atau tidak
melakukan perekaman kehadiran 8 %
kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas,
undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah
h. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang pulang kerja sebelum waktunya,
diatur sebagai berikut :
Pulang Sebelum Waktu (PSW)
Lama Pulang Sebelum Waktunya Persentase
Pengurangan (per hari)
PSW 1 1 menit s.d ≤ 30 menit 1 %
PSW 2 31 menit s.d ≤ 60 menit 2 %
PSW 3 61 menit s.d ≤ 90 menit 3 %
PSW 4 91 menit s.d ≤ 120 menit 4 %
PSW 5 ≥ 121 menit dan atau tidak
melakukan perekaman kehadiran 8 %
kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas,
undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah.
i. Bukti pendukung lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf g dan
h adalah surat pernyataan yang diatur dalam Keputusan Pemimpin BLUD
tersendiri.
Pasal 16
Bobot pengurangan pemberian Insentif Kinerja Individu untuk komponen
Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b
ditetapkan sebagai berikut :
No. Nilai Kinerja Pegawai Persentase Pengurangan
1. 85 ≤ x ≤ 100 0%
2. 75 ≤ x < 84 20%
3. 65 ≤ x < 74 30%
4. 55 ≤ x < 64 40%
5. kurang dari 54 80%
Pasal 17
Bobot pengurangan pemberian Insentif Kinerja Individu untuk komponen Capaian
Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diukur
berdasarkan penilaian capaian kinerja BLUD yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan
sekali ditetapkan sebagai berikut :
Interval Nilai Predikat Kerja Persentase
Pengurangan
80% < x < 100% Sangat Tinggi 0%
70% < x < 80% Tinggi 2%
60% < x < 70% Sedang 4%
50% < x < 60% Rendah 6%
X < 50% Sangat Rendah 8%
Pasal 18
(1) Pengurangan Insentif Kinerja Individu bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai
BLUD yang dikenai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(14) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur
sebagai berikut :
No. Jenis
Hukuman Disiplin
Kategori Hukuman Disiplin
Presentase Pengurangan
Jangka Waktu Pengurangan
Keterangan
1. a. Teguran
Lisan Ringan 40% 1 Bulan PNS
b. Teguran
Lisan Ringan 50% 1 Bulan
Tenaga Bantuan
2. a. Teguran
Tertulis Ringan 45% 2 Bulan PNS
b. Teguran
Tertulis Sedang 70% 2 Bulan
Tenaga Bantuan
3.
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
Ringan 50% 3 Bulan PNS
4. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
Sedang 55% 12 Bulan PNS
5. Penundaan Kenaikan Pangkat
Sedang 60% 12 Bulan PNS
6.
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
Sedang 65% 12 Bulan PNS
7.
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
Berat 70% 36 Bulan PNS
8.
Pemindahan dalam Rangka Penurunan
Berat 75% 36 Bulan PNS
Jabatan Setingkat Lebih Rendah
9. Pembebasan dari Jabatan
Berat 80% 36 Bulan PNS
(2) Pengurangan insentif kinerja individu berdasarkan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk semua komponen
pemberian insentif kinerja individu.
Paragraf 7 Tambahan Nilai Dalam Pemberian Insentif Kinerja Individu
Pasal 19
(1) Tambahan nilai khusus diberikan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
termasuk dalam klasifikasi grade A dan grade B.
(2) Klasifikasi grading Perangkat Daerah/Unit Kerja ditentukan berdasarkan
hasil perhitungan interval jumlah nilai indikator penilaian.
Pasal 20
(1) Besaran tambahan nilai khusus dalam pemberian Insentif Kinerja Individu
dihitung berdasarkan perkalian nilai grading Perangkat Daerah/Unit Kerja
dikali dengan IHNJ.
(2) Besaran tambahan nilai khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap bulan dan merupakan satu kesatuan dalam pembayaran
Insentif Kinerja Individu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tambahan nilai khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Paragraf 8 Penghentian Pemberian Insentif Kinerja Individu
Pasal 21
(1) Pemberian Insentif Kinerja Individu dihentikan sementara apabila Pejabat
Pengelola dan PNS BLUD :
a. tugas belajar;
b. diklat yang merupakan rangkaian Tugas Belajar;
c. izin dispensasi;
d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
e. berstatus sebagai Pegawai titipan yang bekerja di luar Pemerintah Daerah;
f. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan Negara dan cuti besar;
g. diberhentikan sementara;
h. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
i. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
bulan;
j. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat
pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) bulan.
(2) Pemberian Insentif Kinerja Individu dihentikan apabila Pejabat Pengelola dan
PNS BLUD :
a. meninggal dunia;
b. bebas tugas;
c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan
Tugas (TMT) ditetapkan;
d. memasuki pensiun sesuai dengan mulai Tanggal Surat Keputusan
pensiun.
(3) Penghentian sementara pemberian Insentif Kinerja Individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pejabat Pengelola dan PNS
BLUD yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.
(4) Apabila dalam kasus Pejabat Pengelola dan PNS BLUD meninggal dalam
bulan berjalan maka kepada yang bersangkutan diberikan Insentif Kinerja
Individu penuh tanpa potongan.
(5) Pejabat Pengelola dan PNS BLUD yang meninggal dunia pada saat
menjalankan tugas, diberikan Insentif Kinerja Individu sebesar 3 (tiga) kali
penerimaan bulan sebelumnya dan tanpa potongan pajak penghasilan.
(6) Pejabat Pengelola dan PNS BLUD yang meninggal dunia bukan pada saat
menjalankan tugas, diberikan Insentif Kinerja Individu sebesar 1 (satu) kali
penerimaan bulan sebelumnya dan tanpa potongan pajak penghasilan.
Pasal 22
(1) Pemberian Insentif Kinerja Individu dihentikan sementara apabila Pegawai
Non PNS BLUD :
a. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
bulan;
b. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat
pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) bulan;
c. cuti melahirkan;
d. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan.
(2) Pemberian Insentif Kinerja Individu dihentikan apabila Pegawai Non PNS
BLUD:
a. meninggal dunia;
b. diberhentikan dari Pegawai Non PNS BLUD; dan
c. memasuki batas usia pensiun dan/atau pemberhentian sesuai dengan
TMT SK pensiun dan/atau pemberhentian.
(3) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila
Pegawai Non PNS BLUD yang bersangkutan kembali menjalankan tugas
semula.
(4) Apabila dalam kasus Pegawai Non PNS BLUD meninggal dalam bulan berjalan
maka kepada yang bersangkutan diberikan Insentif Kinerja Individu penuh
tanpa potongan.
(5) Apabila dalam kasus Pegawai Non PNS BLUD meninggal dunia dalam
melaksanakan tugas diberikan Insentif Kinerja Individu sebesar penerimaan
bulan sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali tanpa potongan pajak
penghasilan.
(6) Pemberian Insentif Kinerja Individu sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan
setelah ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD tentang Penetapan Meninggal
Dunia bagi Pegawai Non PNS BLUD.
(7) Apabila dalam kasus Pegawai Non PNS BLUD meninggal dunia tidak dalam
melaksanakan tugas diberikan Insentif Kinerja Individu sebesar penerimaan
bulan sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali tanpa potongan pajak penghasilan.
Bagian Kedua Insentif Kinerja Organisasi
Pasal 23
(1) Insentif Kinerja Organisasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan diluar gaji yang diberikan per triwulan berdasarkan
capaian kinerja keuangan dan capaian kinerja pelayanan.
(2) Capaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
capaian target pendapatan.
(3) Capaian kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
(4) Insentif Kinerja Organisasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai
BLUD apabila :
a. target seluruh komponen pendapatan per triwulan BLUD tercapai;
b. presentase penetapan anggaran belanja modal terhadap total belanja
BLUD paling sedikit 25% (duapuluh lima persen); dan
c. capaian nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan kategori baik.
(5) Target pendapatan per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a adalah target pendapatan yang tercantum pada Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) BLUD.
(6) Besaran presentase Insentif Kinerja Organisasi diatur sebagai berikut:
a. untuk presentase belanja modal sebesar 25% (dua puluh lima persen)
sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total belanja BLUD, Insentif
Kinerja Organisasi yang diberikan setinggi tingginya sebesar 3% (tiga
persen) dari target pendapatan pertahun;
b. untuk presentase belanja modal sebesar 31% (tiga puluh satu persen)
sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari total belanja BLUD,
Insentif Kinerja Organisasi yang diberikan setinggi tinggginya sebesar 4%
(empat persen) dari target pendapatan pertahun;
c. untuk presentase belanja modal diatas 40% (empat puluh persen) dari
total belanja BLUD, insentif Kinerja Organisasi yang diberikan setinggi
tingginya sebesar 5% (lima persen) dari target pendapatan pertahun.
(7) Pemberian Insentif Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap triwulan apabila pada:
a. triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target
pendapatan BLUD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
b. triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima persen) dari target
pendapatan BLUD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
c. triwulan III realisasi mencapai 65% (enam puluh lima persen) dari target
pendapatan BLUD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;dan
d. triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target
pendapatan BLUD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
(8) Besarnya Insentif Kinerja Organisasi ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima
persen) dari target pendapatan BLUD yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(9) Apabila target pendapatan suatu triwulan tidak tercapai, maka Insentif
Kinerja Organisasi untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan
berikutnya apabila telah mencapai target pendapatan triwulan yang
ditentukan.
(10) Apabila target pendapatan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai,
tidak membatalkan Insentif Kinerja Organisasi yang sudah dibayarkan
untuk triwulan sebelumnya.
(11) Apabila target pendapatan tercapai pada akhir tahun anggaran maka
pembayaran Insentif Kinerja Organisasi dilakukan pada tahun anggaran
berikutnya.
(12) Apabila target pendapatan terlampaui maka pembayaran Insentif Kinerja
Organisasi sesuai dengan target pendapatan.
(13) Insentif Kinerja Organisasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai
BLUD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VII TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 24
(1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD
yang telah memiliki masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau
lebih.
(2) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
Hari Raya Idul Fitri bagi pegawai yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi
pegawai yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi
pegawai beragama Hindu, dan Hari Raya Waisak bagi pegawai yang beragama
Budha.
(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan
Pegawai PNS BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Besaran Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Pegawai Non PNS BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Pegawai Non PNS BLUD yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan
secara terus menerus atau lebih diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1
(satu) bulan gaji pada bulan sebelumnya; dan
b. Pegawai Non PNS BLUD yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara
terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan
proporsional dengan masa kontrak kerja yaitu dengan perhitungan masa
kontrak kerja dibagi 12 (dua belas) dikalikan 1 (satu) bulan gaji pada bulan
sebelumnya.
(5) Penentuan besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a dan b dengan memperhatikan kebijakan pemerintah kota
Yogyakarta dan kondisi keuangan BLUD.
BAB VIII PENSIUN DAN ATAU PESANGON
Pasal 25
(1) Pegawai PNS BLUD diberikan pensiun sesuai peraturan perundang undangan
(2) Pegawai Non PNS yang bersetatus Pegawai Tetap diberhentikan dengan
hormat sebelum usai 56 (lima puluh enam) tahun diberikan pesangon yang
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD sesuai ketentuan
perundang undangan
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
(1) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan dan kelas jabatan bagi Pejabat
Pengelola dan Pegawai BLUD, penyesuaian Insentif Kinerja Individu
dibayarkan setelah 1 (satu) bulan melaksanakan ketugasan pada nama
jabatan dan kelas jabatan baru.
(2) Alokasi belanja pegawai setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari
total pendapatan tahun berkenaan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2018 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28
Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2019gustus
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 49
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT BISNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA
RINCIAN BESARAN INSENTIF KINERJA INDIVIDU BAGI PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI BLUD UPT PUSAT BISNIS
JC
JABATAN
PENERIMAAN INSENTIF
KINERJA INDIVIDU
(Rp)
9A KA.UPT/Pemimpin BLUD 7,370,000,-
8B KA. SUB. BAG. TU UPT/Pejabat Keuangan 5,600,000,-
7B
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan,
Koordinator Divisi PengelolaanKebersihan, Sarana Prasarana dan
Keamanan (Pejabat Teknis) ,Koordinator DivisiPemasaran dan
Kerjasama (Pejabat Teknis)
4,950,000,-
6B Bendahara 3,800,000,-
5B Teknisi Produksi Multimedia danWeb 3,000,000,-
4B
Pengadministrasi Kepegawaian, Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana, Pengolah Data Laporan Kas, Pengadministrasi
Keuangan, Verifikator Keuangan,Teknisi Peralatan
Listrik,danElektronika, Pengelola Kerjasama danInvestasi
2,470,000,-
3B Pengelola Bangunan Gedung 2,100,000,-
2B Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, PetugasKeamanan 1,750,000,-
WALIKOTA YOGYAKARTA ttd HARYADI SUYUTI
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT BISNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA
A. FORMULA DAN BESARAN GRADIG DINAS
No.
OPD
Beban Kerja Kualifikasi
Pendidikan S1
Tempat Bertugas
(Supporting
terhadap Kebijakan Pemkot)
Operasional Khusus
Jumlah
Grade Angka
Beban
Kerja
Nilai
Jumlah
kualifikasi S1
Nilai
1
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
621 30 67 30 10 10 80 B
A >90
B 61-90
C ≤60
B. BESARAN TAMBAHAN NILAI KHUSUS BERDASARKAN GRADING OPD/UNIT KERJA UNTUK PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD
Grading
Eselon/Jabatan
Besaran Penerimaan
(Rp)
B
Eselon IVa/Pemimpin BLUD
1.150.000,-
Eselon IVb/Pejabat Keuangan
850.000,-
JFU (JC 6&7)
430.000,-
JFU (JC 2-5)
150.000,-
WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd
HARYADI SUYUTI
PARAF KOORDINASI
PARAF HIRARKI
Jabatan Paraf Tgl Jabatan Paraf Tgl
Ka. Bag. Hukum Sekretaris Daerah
Ka. BPKAD Asisten Perekonomian
Ka. Bag. Organisasi Ka. Disperindag
Ka.Bag P3ADK
WALIKOTA YOGYAKARTA,