walikota bima provinsi nusa tenggara barat …bangunan di kota bima dengan rahmat tuhan yang maha...
TRANSCRIPT
WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
Menimbang : a. bahwa sesuai amanat pasal 65 Peraturan Daerah Kota Bima
Nomor 17 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu
diadakan penyesuaian dan perubahan yang disesuaikan dengan
perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima
tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
91/PMK.03/2006 tentang perubahan kedua atas keputusan
Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota
Bima Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010
Nomor 112);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kota Bima tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas-dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2013 Nomor 134);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima;
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain
sebagai badan eksekutif daerah;
4. Walikota adalah Walikota Bima;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima;
7. Bendahara Penerimaan, yang disingkat BKP, adalah bendahara khusus
penerima pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset yang
ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh
wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak
Daerah;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau
pemotong pajak tertentu;
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun
takwim;
16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut
ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya;
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang dapat disingkat SPOP, adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;
19. Surat Setoran BPHTB, yang dapat disingkat SSB, adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
BPHTB yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
yang dapat disingkat SKPD BPHTB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
21. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar,
yang dapat disingkat SKPDKB BHTB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT BHTB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar,
yang dapat disingkat SKPDLB BHTB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil, yang
dapat disingkat SKPDN BHTB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang dapat
disingkat STPD BHTB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan /
atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah
dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1) jual beli;
2) tukar menukar;
3) hibah;
4) hibah wasiat;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.
Pasal 3
(4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik;
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pasal 4
(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses
yang harus dilakukan dalam rangka menerima, menatausahakan dan
melaporkan penerimaan BPHTB.
(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/ atau
Bangunan, yaitu prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan sekaligus perhitungan besaran BPHTB.
b. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yaitu
prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Bidang PBB dan BHTB DPPKAD
atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen
pendukungnya.
c. Prosedur pembayaran BPHTB, yaitu prosedur pembayaran pajak terutang
yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
d. Prosedur pendaftaran Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu prosedur
pendaftaran akta ke Kantor Pertanahan dan penerbitan Akta oleh PPAT.
e. Prosedur pelaporan BPHTB yaitu prosedur pelaporan realisasi penerimaan
BHTB dari Bank dan Akta Pemindahan Hak dari PPAT.
f. Prosedur penagihan yaitu prosedur penetapan surat tagihan pajak daerah
BPHTB, SKPDKD/SKPDKBT, dan surat teguran yang dilakukan oleh Bidang
PBB dan BHTB DPPKAD.
g. Prosedur pengurangan yaitu prosedur penetapan persetujuan/penolakan
atas pengajuan pengurangan BPHTB yamg diajukan oleh wajib pajak.
Pasal 6
(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 Bidang PBB dan BHTB DPPKAD mempunyai fungsi yang meliputi:
a. Fungsi pelayanan; bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam
tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD
dan proses pengurangan BPHTB.
b. Fungsi data dan informasi; bertugas untuk mengelola data base terkait
dengan obyek pajak, serta melakukan verifikasi atau penelitian lapangan
atas harga transaksi dan harga pasar.
c. Fungsi pembukuan dan pelaporan; bertugas untuk menyiapkan laporan
realisasi penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak
lain yang ditunjuk.
(2). Fungsi Pelayanan, Fungsi data Informasi dan Fungsi Pembukuan dalam
melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi langsung dengan Kepala Seksi
Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
(3). Verifikasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf
b dilaksanakan setelah mendapat surat perintah tugas penelitian lapangan.
BAB IV
DASAR, SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan BPHTB
Pasal 7
(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.
(3) Untuk menjamin validitas NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Walikota Bima melalui Kepala DPPKAD dapat menunjuk personil dari PNS
sebagai penyidik pajak.
(4) Penentuan NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan
sebagai berikut:
a. Harga transaksi adalah harga sebenarnya yang diperoleh pada saat jual
beli berlangsung dan dibuktikan dengan kwitansi tanda jual beli serta
diketahui/disyahkan oleh Ketua RT dan RW setempat.
b. Dalam hal nilai transaksi tersebut tidak sesuai dengan informasi dari
penyidik pajak, maka penentuan nilai transaksi adalah berdasarkan hasil
survei oleh Fungsi data dan Informasi pada Seksi Pendataan, Penilaian dan
Penetapan pada Bidang PBB dan BPHTB DPPKAD.
Pasal 8
(1) Dalam hal jual beli, jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP
yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dasar
pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun
terjadinya perolehan.
(2) Dalam hal jual beli, jika NPOP lebih tinggi dari pada NJOP yang digunakan
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan yang dipakai
adalah nilai perolehan atau nilai transaksi pada tahun terjadinya perolehan.
Pasal 9
Penentuan NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan
huruf n ditetapkan sebagai berikut:
a. Harga pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b sampai
dengan huruf n adalah harga pasar sebenarnya yang diperoleh pada saat
pengalihan hak berlangsung dan diketahui/disyahkan oleh Ketua RT dan RW
setempat.
b. Dalam hal harga pasar tersebut tidak sesuai dengan informasi dari penyidik
pajak, maka penentuan nilai pasar adalah berdasarkan hasil survei oleh Fungsi
data dan Informasi pada Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada
Bidang PBB dan BPHTB DPPKAD.
Pasal 10
Besarnya nilai NPOPTKP ditetapkan sebagai berikut:
a. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP sebesar Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada
huruf a, ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Pasal 11
(1) Tarif BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP)
(2) Besarnya insentif bagi pengelola pajak (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% dari
realiasasi atas target yang ditetapkan.
Bagian Kedua
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pasal 12
(1) Wajib pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai dengan
peraturan perundangan.
(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang melakukan pemeriksaan/
penelitian atas kelengkapan dokumen objek pajak yang haknya dialihkan.
(3) Penelitian dan atau verifikasi nilai BPHTB atas objek pajak yang haknya
dialihkan hanya dilakukan oleh Bidang PBB dan BPHTB DPPKAD Kota Bima.
Pasal 13
(1) Wajib pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang
disiapkan oleh DPPKAD Kota Bima;
(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB
Pasal 14
(1) Setiap Pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan;
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB;
c. Jika diperlukan pemeriksaan atas harga transaksi dan atau harga pasar
sebagaimana dicantumkan dalam SSPD BPHTB, maka Kepala Bidang PBB
dan BPHTB dapat memerintahkan kepala seksi Pendataan, Penilaian dan
Penetapan dan atau fungsi data dan informasi untuk melakukan verifikasi di
lapangan.
(3) Prosedur penelitian SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Keempat
Pembayaran BPHTB
Pasal 15
(1) Wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak daerah BPHTB;
(2) Pembayaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak
melalui Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota Bima dan/ atau
melalui Bendahara Penerima pada SKPKD.
(3) Prosedur pembayaran BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Kelima
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak
Pasal 16
(1) Wajib pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan.
(2) DPPKAD dapat melakukan kerjasama dengan kantor Pertanahan dalam rangka
Pendaftaran Pemindahan Hak.
(3) Prosedur pendaftaran Akta adalah sebagai tercantum dalam lampiran IV yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Keenam
Pelaporan BPHTB
Pasal 17
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasal 18
(1) Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan
dokumen dari Bank dan/atau bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari
bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima paling lama pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.
(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan Pembuatan akta
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Laporan yang dibuat oleh PPAT juga harus mencantumkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Berapa banyaknya akta yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PPAT;
b. Tanggal akta dibuat;
c. Pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan;
d. Luas tanah dan atau bangunan;
e. Nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
(5) Prosedur pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V
yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketujuh
Prosedur Penagihan BPHTB
Pasal 19
(1) Prosedur Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum
dibayar oleh Wajib Pajak.
(2) Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajakm
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
(4) Prosedur Penagihan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedelapan
Prosedur Pengurangan BPHTB
Pasal 20
(1) Pengurangan BPHTB dapat diberikan atas permohonan wajib pajak.
(2) Permohonan pengurangan BPHTB diajukan secara tertulis dalam bahasa
indonesia dengan disertai bukti administratif dan alasan yang jelas kepada
Walikota Bima melalui Kepala DPPKAD, dan ditembuskan kepada kepala
Bidang PBB dan BPHTB paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutang BPHTB.
(3) Format surat permohonan pengurangan ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam lampiran VIII peraturan walikota ini.
Pasal 21
(1) Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi terhadap bukti administratif yang
diajukan, kepala Bidang PBB dan BPHTB menyampaikan draf Surat Keputusan
Persetujuan Pengurangan BPHTB kepada Walikota dan atau Kepala DPPKAD
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat
permohonan pengurangan oleh wajib pajak.
(2) Walikota Bima dan atau Kepala DPPKAD sebagai pejabat yang ditunjuk, dalam
waktu paling lama 3 (bulan) sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan
oleh wajib pajak.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mengabulkan
sebagian, atau seluruhnya, atau menolak.
(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan BPHTB dianggap
dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dalam peraturan
walikota ini.
Pasal 22
(1) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan
atas permohonan wajib pajak sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Pemberian pengurangan BPHTB karena kondisi tertentu wajib pajak yang
ada hubungannya dengan objek pajak:
1) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan
secara ekonomis berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan maksimal
75%.
2) Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan
dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20
(dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak
dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat maksimal 50%.
3) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta
Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari
pengembangan dan dibayar secara angsuran maksimal 25%.
4) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah maksimal 50%.
b. Pemberian Pengurangan BPHTB karena kondisi wajib pajak yang ada
hubungannya dengan sebab-sebab tertentu:
1) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari
hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual
Objek Pajak maksimal 50%.
2) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum
maksimal 50%.
3) Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter
yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga
Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang
usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah maksimal 75%.
4) Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal
dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan
Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses
penggabungan usaha (merger) maksimal 100%.
5) Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau
Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu
mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan
penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan
usaha dari Direktur Jenderal Pajak maksimal 50%.
6) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang
tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-
sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi,
gunung meletus, dan huru- hara yang terjadi dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta maksimal 50%.
7) Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara
Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan
PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah
maksimal 75%.
8) Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau
pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara
lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang
tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi
pelayanan sosial masyarakat 50%.
(2) Prosedur Pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
VII yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
BAB V
FASILITASI
Pasal 23
(1) Kepala SKPD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencangkup
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan
Peraturan Walikota ini.
(3) Format Surat Pengajuan Data, Surat Permohonan Pengurangan, Surat
Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB, SPOP, SSB, SKPD, SKPDKB dan
SKBKBT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
Pasal 24
Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam keputusan
Walikota.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan Walikota Bima Nomor 12
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 26
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 23 Maret 2015
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 23 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
MUHAMAD RUM
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 215
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
TATA CARA PENGURUSAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
A. Gambaran Umum
Prosedur pengurusan Akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal
penerimaan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Prosedur ini melibatkan wajib
pajak sebagai penerima hak, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kepala Kantor Pertanahan.
Prosedur pengurusan pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan ini
ditetapkan paling lama 3 hari.
B. Langkah Strategis
1. Wajib Pajak (penerima hak) mengurus perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan ke PPAT dengan menyerahkan dokumen terkait (Dokumen jual
beli, Surat Waris, Surat hibah, keterangan dari kelurahan) perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.
2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari Wajib Pajak. Dalam hal
peristiwa peralihan hak tersebut sudah melampirkan bukti kepemilikan
(sertifikat), maka PPAT perlu memeriksa dan mengkonfirmasikan data
kepemilikan mengenai objek pajak tersebut ke Kepala Kantor Pertanahan.
3. Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data dan merekomendasikan yang
dibutuhkan oleh PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.
4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.
5. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dan mengirim lampiran berkasnya ke Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melalui fungsi
pelayanan untuk mendapatkan verifikasi dan penelitian lebih lanjut.
6. Fungsi pelayanan menghitung dan mengeluarkan SKPD BPHTB terutang,
dan menyiapkan SSPD-BPHTB untuk ditandatangani oleh Wajib Pajak.
7. SSPD yang disiapkan terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai
berikut:
a. Lembar 1 untuk wajib pajak.
b. Lembar 2 untuk PPAT sebagai arsip.
c. Lembar 3 untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran
permohonan pendaftaran.
d. Lembar 4 untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan
penelitian SSPD.
e. Lembar 5 untuk Bank/ Bendahara Penerima sebagai arsip
f. Lembar 6 untuk Bank/ Bendahara Penerima bahan pelaporan/
pembukuan
C. BAGAN ALUR TATA CARA PENGURUSAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Flowchart Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Petugas Pelayanan
BPHTBPPAT Kantor PertanahanWajib Pajak
Mulai
Selesai
Menyerahkan
berkas/dokumen
Objek Pajak
Menerima
berkas/dokumen
objek pajak
Memeriksa berkas/
dokumen
Konfirmasi data
Objek Pajak
Menyediakan
data objek
pajak
Menyusun draft
dan membuat
lampiran berkas
Menerima dan
memeriksa berkas
Melakukan
perhitungan dan
mengeluarkan
SKPD
Membuat SSPDMenerima SSPD
dan menyerahkan
kepada Wajib
Pajak
Menerima SSPD
Berkas belum lengkap
Berkas lengkap
Berkas tidak lengkap
Berkas Lengkap
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB
A. Gambaran Umum
Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan sebelum wajib pajak
melakukan pembayaran BPHTB terutang. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan
oleh fungsi pelayanan, fungsi data dan informasi pada Bidang PBB dan BPHTB
Dinas Pendaapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Prosedur
Pengurusan penelitian SSPD BPHTB ditetapkan paling lama 1 hari.
B. Langkah Strategis
1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen terkait penelitian
SSPD-BPHTB. Wajib Pajak kemudian mengajukan Formulir Permohonan
Penelitian SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung lainnya ke Fungsi
Pelayanan.
2. Berdasarkan Formulir permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang diterima,
fungsi Pelayanan mengajukan data terkait Objek Pajak kepada wajib pajak
dan atau Fungsi Pengolahan Data & Informasi dengan menggunakan Form
Pengajuan Data.
3. Wajib Pajak kemudian mengisi data yang diminta sesuai dengan form yang
tersedia.
4. Dalam hal data suadah tersedia, Fungsi Data & informasi menyediakan data
terkait objek pajak dengan membuka database Objek Pajak.
5. Fungsi Data & Informasi mengisi data objek pajak pada Form Pengajuan
Data. Fungsi Data & Informasi kemudian menyerahkan Form Pengajuan
Data & Informasi.
6. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan lampiran-lampiran pendukung
berdasarkan data objek pajak yang diterima dari Fungsi Data & Informasi.
Kalau diperlukan fungsi pelayanan dapat melakukan pengecekan data di
lapangan untuk mendapatkan informasi yang valid.
7. Fungsi Pelayanan mengisi dan memaraf SSPD-BPHTB, kemudian
disampaikan kepada Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan untuk
ditandatangani. Selanjutnya bersamaan dengan ketetapan BPHTB yang
ditandatangani oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB, berkas SSB-BPHTB
diserahkan kepada Wajib Pajak.
C. BAGAN ALUR PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB
Flowchart Penelitian SSPD BPHTB
Kabid PBB dan
BPHTB
Pengolah Data dan
Informasi
Kasi Pendataan
Penilaian dan
Penetapan
Petugas PelayananWajib Pajak
Menyiapkan
dokumen terkait
SSPD BPHTB
Mengajukan
formulir
permohonan
Memeriksa
formulir yang
diajukan
Mengajukan form
pengajuan data
Memproses form
pengajuan data
Mengembalikan
form pengajuan
data
Meneliti SSPD
BPHTB dan
lampiran
pendukung, serta
melakukan
pengecekan
dilapangan
Mengisi dan
memaraf SSPD
BPHTBMenandatangani
SSPD BPHTB
Menandatangani
SKPD
Menerima SSPD
dan SKPD
Berkas tidak lengkap
Berkas lengkap
Mulai
Selesai
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
A. Gambaran Umum
Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan /atau
bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atas
BPHTB terutang melalui bank yang ditunjuk atau secara tunai kepada
Bendahara Penerima pada Dinas Pendaapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset
Daerah.
Prosedur pengurusan pembayaran BPHTB ini ditetapkan paling lama 3
hari sejak pengajuan oleh wajib pajak.
B. Langkah Strategis
a. Berdasarkan Prosedur pengurusan akta pemindahan hak, maka Wajib
Pajak menerima SSPD-BPHTB dari fungsi pelayanan pada Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dan menyerahkan SSPD-BPHTB
kepada Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima pada nomor rekening
yang ditetapkan oleh Walikota Bima.
c. Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima pembayaran,
menandatangani SSPD-BPHTB, mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5 dan 6,
dan menyerahkan SSPD-BPHTB Lembar 1,2,3, dan 4 kepada Wajib Pajak.
d. Wajib Pajak Menerima SSPD-BPHTB lembar 1,2,3 dan 4.
e. Wajib Pajak Mengajukan Permohonan penelitian SSPD-BPHTB kepada
Fungsi Pelayanan.
C. BAGAN ALUR PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Flowchart Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
BankPetugas Pelayanan BPHTBWajib Pajak
Mulai
SSPD BPHTB
Melakukan
pembayaran ke
Bank
Melakukan proses
SSPD BPHTB
Mengahujan
permohonan
penelitian SSPD
BPHTB
Menerima berkas
permohonan
Menerima bukti
SSPD yang telah
dibayarkan
Menerima SSPD
dari Wajib Pajak
Menerima SSPD
BPHTB
Selesai
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KE KANTOR PERTANAHAN
A. Gambaran Umum
Proses pendaftaran dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat
penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dengan
demikian PPAT dapat menandatangani akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/
atau Bangunan setelah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
Prosedur pengurusan pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah dan/
atau Bangunan ini ditetapkan paling lama 7 hari.
B. Langkah Strategis
a. Berdasarkan Prosedur Pembayaran dan Prosedur Penelitian, Wajib Pajak
menerima SSPD BPHTB 1, 2, dan 3. Wajib Pajak lalu memberikan SSPD
BPHTB lembar 2 dan 3 Kepada PPAT
b. Berdasarkan Transaksi pembayaran PPh di Kantor Pelayanan Pajak, Wajib
Pajak juga menyerahkan Bukti Penerimaan SSPD Kepada PPAT.
c. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
PPAT kemudian menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas tanah atau
peralihan hak atas tanah. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.
d. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
SSPD BPHTB lembar 3, dan Bukti Penerimaan SSPD Kepada Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.
e. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah pengajuan dan memperbaharui
daftar perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang
Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB lembar 3
f. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan Akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.
g. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT kemudian menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak.
8
C. PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN KE KANTOR PERTANAHAN
Flowchart Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
Kantor PertanahanPPATWajib Pajak
Mulai
Menyerahkan
SSPD BPHTB
serta SSP
Menerima SSPD BPHTB serta
SSP dari Wajib Pajak
Memproses berkas
Menyiapkan pengajuan
pendaftaran
Melakukan
pengarsipan
Menyiapkan dan menyerahkan
akta pemindahan tanah, SSPD
BPHTB dan bukti penerimaan
SSP
Memeriksa pengajuan dan
memperbaharui daftar
perolehan/peralihan hak atas
tanah
Menyiapkan dan menyerahkan
akta pemindahan hak atas
tanah dan bukti penerimaan
SSP
Menerima dan menandatangani
akta pemindahan hak atas
tanah
Menerima akta pemindahan hak
atas tanah
Selesai
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PELAPORAN BPHTB
A. Gambaran Umum
Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan sebelum wajib pajak
melakukan pembayaran BPHTB terutang. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan
oleh fungsi pelayanan pada Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Prosedur penyampaian laporan BPHTB ini ditetapkan paling lama 10 hari
pada bulan berikutnya.
B. Langkah Strategis
1. Pelaporan BPHTB Oleh Bank
a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD
BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6 atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran
ke rekening penerimaan kas daerah.
b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan 6, Bank menerbitkan Nota Kredit
dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak. Bank mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.
c. Bank yang ditunjuk menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan
atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan
kas daerah.
d. Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk.
Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku
Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat
penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.
e. Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan.
f. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.
Flowchart Pelaporan BPHTB oleh Bank
Petugas pembukuan/pelaporanBendahara PenerimaBank
Mulai
Menerbitkan nota kredit dan
register SSPD BPHTB
Mengarsipkan
SSPD BPHTB
Nota Kredit,
SSPD BPHTB
Menerima nota kredit dan
mencatat ke buku penerimaan
dan penyetoran serta pada
register STS
Nota Kredit
Menerima register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD
BPHTB
SSPD BPHTB
Arsip
Arsip
2. Pelaporan BPHTB oleh Bendahara Penerima
a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip
SSPD BPHTB lembar 5 dan 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.
b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan 6, Bendahara Penerimaan
mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran.
Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register
SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD lembar 5.
c. Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD
BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan &
Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.
d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran,
beserta Register STS.
Flowchart Pelaporan BPHTB oleh Bendahara Penerima
Petugas pembukuan/pelaporanBendahara Penerima
Mulai
Mencatat penerimaan BPHTB dan
mengarsipkan SSPD
Arsip
Register SSPD
BPHTB, SSPD
BPHTB, buku
penerimaan serta
register STS
Menerima Register SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB, buku penerimaan serta
register STS
Selesai
3. Pelaporan Oleh PPAT
a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan
menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.
b. PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan
c. PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan Bidang PBB dan
BPHTB DPPKAD Kota Bima.
d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Flowchart Pelaporan BPHTB oleh PPAT
Petugas pembukuan/pelaporanPPAT
Mulai
Membuat laporan penerbitan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan
Laporan
penerbitan akta
pemindahan hak
atas tanah dan/
atau bangunan
Menerima Laporan penerbitan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan
Selesai
4. Prosedur Pelaporan dan Pembukuan BPHTB
a. Berdasarkan prosedur di atas, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6,
Buku Penerimaam & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan
Akta Pemindaha Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
b. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menyusun Laporan Realisasi BPHTB.
Flowchart Pelaporan dan
pembukuan BPHTB
Petugas pembukuan/pelaporan
Menerima register SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB Lembar ke 6, buku
penerimaan dan penyetoran, register
STS dan laporan penerbitan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan
Mulai
Menyusun
Laporan realisasi
BPHTB
Laporan realisasi
BPHTB
Selesai
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB
A. Gambaran Umum
Prosedur penetapan surat tagihan pajak daerah BPHTB merupakan
proses yang dilakukan fungsi pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB
terutang yang disebabkan karena PBHTB terutang menurut SSPD BPHTB;
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.
Penetapan penagihan diawali dengan penetapan SKPDKB, SKPDKBT.
Proses ini dilakukan oleh Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang
kurang dibayar atas SSPD BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
dibayar oleh wajib pajak, atau semenjak ditetapkannya SKPDKB dan SKPDKBT
oleh fungsi pelayanan.
B. Langkah Strategis
1. Penetapan STPD BPHTB
a. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan mengarsip SSB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.
b. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSB terutang yang tidak/ kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda.
c. Atas SSB yang tidak/ kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/ denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSB yang tidak/
kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda. Fungsi
Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.
d. Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan daftar SSB yang
tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, kena bunga/denda. STPD
dicetak rangkap 2.
e. Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).
f. Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.
g. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD
BPHTB yang telah dikirimkan kepada Waib Pajak.
h. Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
Flowchart Penagihan BPHTB (Penetapan STPD BPHTB)
Wajib PajakPetugas penagih
Mulai
Melakukan pengarsipan SSPD BPHTB
Memeriksa SSPD BPHTB terutang
Menerbitkan daftar SSPD terutang
Menerbitkan STPD BPHTB
Mengarsipkan STPD BPHTB dan
menyampaikan STPD BPHTB ke Wajib
Pajak
Menerima dan membayar
STPD BPHTB
Selesai
2. Penetapan SKPD Kurang Bayar BPHTB
a. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan mengarsip SSB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.
b. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSB yang telah berjangka waktu 5
(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSB tersebut. Atas
SSB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan
Daftar SSB yang kurang bayar.
c. Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD KB yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa
nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD KB tersebut. Atas SKPD
KB yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan
Daftar SKPD KB yang masih kurang bayar.
d. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD
Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD KB Tambahan (rangkap 2).
e. Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD KB
Tambahan (rangkap 2).
f. Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD
KB Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.
g. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap
SKPD KB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
h. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
atas setiap SKPD KBT yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
i. Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ Kurang Bayar Tambahan dan
membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTB.
Flowchart Penagihan BPHTB (Penetapan SKPDKB BPHTB)
Wajib PajakPetugas penagih
Mulai
Melakukan pengarsipan SSPD BPHTB
Memeriksa SSPD dan SKPD BPHTB
terutang yang telah berjangka 5 tahun
Menerbitkan daftar SSPDKB dan
SKPDKB BPHTB
Menerbitkan SKPDKB dan SKPDKB
Tambahan BPHTB
Menyampaikan SKPDKB dan SKPDKB
Tambahan BPHTB ke Wajib Pajak
Menerima dan membayar
SKPDKB dan SKPDKB
Tambahan BPHTB
Selesai
Memperbaharui daftar SKPDKB dan
SKPDKB Tambahan BPHTB
3. Penenerbitan Surat Teguran
a. Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD KB/ SKPD KBT,
Fungsi Penagihan menyimpan:
Daftar SKPD BPHTB
Daftar SKPD Kurang Bayar (KB)
Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan (KBT)
b. Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau
surat ketetapan yang akan mendekati jatuh tempo.
c. Selama 7 hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB
terutang.
d. Setelah 7 hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui,
maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
e. Setelah 7 hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak
disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).
f. Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
g. Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib
Pajak.
h. Wajib Pajak menerima Surat Teguran.
i. Fungsi Penagihan memperbaharui daftar Surat Teguran atas setiap Surat
Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Flowchart Penagihan BPHTB (Penerbitan Surat Teguran BPHTB)
Wajib PajakPetugas penagih
Mulai
Menyimpan daftar SKPD, SKPDKB dan
SKPDKB Tambahan
Melakukan pendekatan persuasif
kepada Wajib Pajak untuk melunasi
Pajak setelah 7 hari sejak jatuh tempo
Menerbitkan Surat Teguran setelah 7
hari sejak jatuh tempo atas penundaan/
pengangsuran pembayaran yang tidak
disetujui
Mengarsipkan surat teguran
Menerima surat teguran
Selesai
Melakukan pendekatan persuasif
kepada Wajib Pajak untuk melunasi
Pajak setelah 7 hari sejak jatuh tempo
atas penundaan/pengangsuran
pembayaran yang disetujui
Mengirmkan surat teguran kepada
wajib pajak
Memperbaharui daftar surat teguran
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB
A. Gambaran Umum
Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh
fungsi pelayanan dalam menetapkan persetujuan/ penolakan atas pengajuan
pengurangan BPHTB terutang dari wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaaan
dan telaahan terhadap dokumen pendukung/ data terkait sebagaimana dalam
lampiran surat pengajuan pengurangan.
Pengurangan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota ini. Pengurangan BPHTB melibatkan Wajib Pajak,
Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengolahan data dan informasi, Kasi Pendataan
Penilaian dan Penetapan, Kabid PBB dan BPHTB dan Kepala DPPKAD.
B. Langkah Strategis
a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan BPHTB yang
dilampiri dengan Dokumen Pendukung Pengajuan Pengurangan dan
Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.
b. Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB,
memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB Wajib Pajak dan
mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen
tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan Permintaan Data dengan
menyiapkan Format Pengajuan Data kepada wajib pajak dan atau fungsi
data dan informasi.
c. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data.
Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek
pajak dari Database Objek Pajak dan mengisikan Form pengajuan Data
dengan Data terkait objek pajak dan diteruskan ke Fungsi Pelayanan.
d. Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB
berdasarkan Data Objek Pajak.untuk dilanjutkan kepada Kasi Pendataan,
penilaian dan Penetapan.
e. Kasi Pendataan, penilaian dan Penetapan melakukan kajian dan telaahan
sebagai dasar rekomendasi pada pengambilan keputusan.
f. Berdasarkan kajian dan telaahan yang ada, Kabid PBB dan BPHTB
mengajukan draft keputusan kepada Walikota dan atau Kepala DPPKAD
untuk menetapkan Keputusan Pengurangan BPHTB untuk yang disetujui.
g. Berdasarkan ketetapan/ keputusan yang ada, Fungsi Pelayanan mengarsip
ketetapan/keputusan pengurangan dan mengirimkan Surat Penolakan
Pengajuan Pengurangn BPHTB bagi yang ditolak atau Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB bagi yang disetujui kepada Wajib Pajak.
h. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan BPHTB dan Melakukan Pembayaran
Sesuai dengan Prosedur pembayaran BPHTB.
C. BAGAN ALUR TATA CARA PENGURANGAN PBHTB
Flowchart Prosedur Pengurangan BPHTB
Kepala DinasKabid PBB dan
BPHTB
Kasi
Pendataan,
penilaian dan
penetapan
Pengolah Data
dan InformasiPetugas PelayananWajib Pajak
Mulai
Wajib pajak
mengajukan
permohonanpengu
rangan BPHTB
Menerima
berkas
pengajuan
keberata
BPHTB dari
wajib pajak
Memeriksa
berkasBerkas tidak lengkap
Mengarsipkan
berkas dan
mengajukan
permintaan data
Berkas lengkap
Menerima,
menyediakan
dan
menyampaikan
kembali data
yang dimaksud
Basisdata
Mengambil data
Memeriksa data
pengurangan
berdasarkan data
yang telah didapat
Menyiapkan berita
acara, surat
penolakan dan
surat keputusan
Arsip Keputusan/
ketetapan
pengurangan
BPHTB
Mengirimkan surat
penolakan/surat
keputusan kepada
wajib pajak
Menerima surat
penolakan/surat
keputusan
Selesai
Melakukan kajian
dan menelaah
berkas
Membuat draft
Keputusan
Menyetujui/
menetapkan
Keputusan
pengurangan
BPHTB
Mengarsipkan
Keputusan/
ketetapan
pengurangan
BPHTB
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
FORMAT SURATPENGAJUAN DATA, SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN, SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN/ PENGURANGAN BPHTB SPOP, SSB,
SKPD, SKPDKB, DAN SKBKBT
.
A. FORMAT SURAT PENGAJUAN DATA
SURAT PENGAJUAN DATA
Untuk melengkapi bahan permohonan *)kami/ Sdr.....................................,
bersama ini disampaikan data sebagai berikut:
1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. NOP (bila Ada) :
4. Alamat Objek Pajak :
5. Luas Tanah :
6. Luas Bangunan :
7. NJOP Bumi :
8. NJOP Bnagunan :
9. *)Nilai Transaksi/ Nilai Pasar :
*)Fungsi Data/ Pemohon
=.....................................=
Catatan:
*) Pilih Salah Satu
B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN
Kepada
Yth. Walikota Bima
Cq. Kepala DPPKAD Kota Bima
di-
Tempat
Sehubungan dengan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan atas pengalihan hak *)Bumi/Bangunan/Bumi dan Bangunan yang kami
ajukan, bersama ini disampaikan permohonan pengurangan dengan pertimbangan
sebagai berikut:
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. dst....
Sebagai bahan pertimbnagan Bapak, bersama ini juga dilampirka hal-hal
sebagai berikut:
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................
Demikian permohonan pengurangan ini disampaikan, atas perhatian dan
Bantuan Bapak disampaikan terima kasih.
Hormat saya,
(Nama Pemohon)
C. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN/ PENGURANGAN BPHTB SPOP
KOP DINAS
_______________________________________________________________________________
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG
KEPALA DINAS,
Membaca : Surat Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan atas nama............................ Nomor: ...........................
Tanggal................
Menimbang : a. Hasil Pemeriksaan atas Permohonan pengurangan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan:
Nomr : ................
Tanggal : ................
b. bahwa terdapat/tidak terdapat bukti*) cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya Bea Perolahan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang;
Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
b. Peraturan Walikota Bima Nomor ........ Tahun....... tentang Tata
Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di Kota Bima.
MEMUTUSKAN
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG.
PERTAMA : Mengabulkan Seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak
permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah yang
terutang kepada Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak : ...............
Alamat Wajib Pajak : ...............
Letak Objek Pajak : ...............
Tahun BPHTB : ...............
LOGO
Terhadap Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
dengan Jual Beli/Akta/Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/
Putusan Hakim/ Dokumen Lain **)
Nomor : .....
Tanggal : .....
KEDUA : Sesuai dengan keputusan dimaksud pada diktum PERTAMA, maka
besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah yang seharusnya dibayar
adalah sebagai berikut:
a. BPHTB Terutang : Rp. ...........
b. Besarnya Pengurangan (........................) : Rp. ...........
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar : Rp. ...........
(sebesar :..........................................................................................)
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Raba-Bima, tanggal-Bulan/Tahun
Kepala Dinas,
Nama......................
NIP.......................
___________________________________________________________________________
*) Coret yang tidak Perlu
**) Diisi sesuai keperluan
SSB,
SKPD,
SKPDKB,
SKBKBT,
WALIKOTA BIMA
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR ........ TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
BIDANG PBB DAN BPHTB
DPPKAD KOTA BIMA TAHUN 2015
Flowchart Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Petugas Pelayanan
BPHTBPPAT Kantor PertanahanWajib Pajak
Mulai
Selesai
Menyerahkan
berkas/dokumen
Objek Pajak
Menerima
berkas/dokumen
objek pajak
Memeriksa berkas/
dokumen
Konfirmasi data
Objek Pajak
Menyediakan
data objek
pajak
Menyusun draft
dan membuat
lampiran berkas
Menerima dan
memeriksa berkas
Melakukan
perhitungan dan
mengeluarkan
SKPD
Membuat SSPDMenerima SSPD
dan menyerahkan
kepada Wajib
Pajak
Menerima SSPD
Berkas belum lengkap
Berkas lengkap
Berkas tidak lengkap
Berkas Lengkap
Flowchart Penelitian SSPD BPHTB
Kabid PBB dan
BPHTB
Pengolah Data dan
Informasi
Kasi Pendataan
Penilaian dan
Penetapan
Petugas PelayananWajib Pajak
Menyiapkan
dokumen terkait
SSPD BPHTB
Mengajukan
formulir
permohonan
Memeriksa
formulir yang
diajukan
Mengajukan form
pengajuan data
Memproses form
pengajuan data
Mengembalikan
form pengajuan
data
Meneliti SSPD
BPHTB dan
lampiran
pendukung, serta
melakukan
pengecekan
dilapangan
Mengisi dan
memaraf SSPD
BPHTBMenandatangani
SSPD BPHTB
Menandatangani
SKPD
Menerima SSPD
dan SKPD
Berkas tidak lengkap
Berkas lengkap
Mulai
Selesai
Flowchart Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
BankPetugas Pelayanan BPHTBWajib Pajak
Mulai
SSPD BPHTB
Melakukan
pembayaran ke
Bank
Melakukan proses
SSPD BPHTB
Mengahujan
permohonan
penelitian SSPD
BPHTB
Menerima berkas
permohonan
Menerima bukti
SSPD yang telah
dibayarkan
Menerima SSPD
dari Wajib Pajak
Menerima SSPD
BPHTB
Selesai
Flowchart Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
Kantor PertanahanPPATWajib Pajak
Mulai
Menyerahkan
SSPD BPHTB
serta SSP
Menerima SSPD BPHTB serta
SSP dari Wajib Pajak
Memproses berkas
Menyiapkan pengajuan
pendaftaran
Melakukan
pengarsipan
Menyiapkan dan menyerahkan
akta pemindahan tanah, SSPD
BPHTB dan bukti penerimaan
SSP
Memeriksa pengajuan dan
memperbaharui daftar
perolehan/peralihan hak atas
tanah
Menyiapkan dan menyerahkan
akta pemindahan hak atas
tanah dan bukti penerimaan
SSP
Menerima dan menandatangani
akta pemindahan hak atas
tanah
Menerima akta pemindahan hak
atas tanah
Selesai
Flowchart Pelaporan BPHTB oleh Bank
Petugas pembukuan/pelaporanBendahara PenerimaBank
Mulai
Menerbitkan nota kredit dan
register SSPD BPHTB
Mengarsipkan
SSPD BPHTB
Nota Kredit,
SSPD BPHTB
Menerima nota kredit dan
mencatat ke buku penerimaan
dan penyetoran serta pada
register STS
Nota Kredit
Menerima register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD
BPHTB
SSPD BPHTB
Arsip
Arsip
Flowchart Pelaporan BPHTB oleh Bendahara Penerima
Petugas pembukuan/pelaporanBendahara Penerima
Mulai
Mencatat penerimaan BPHTB dan
mengarsipkan SSPD
Arsip
Register SSPD
BPHTB, SSPD
BPHTB, buku
penerimaan serta
register STS
Menerima Register SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB, buku penerimaan serta
register STS
Selesai
Flowchart Pelaporan BPHTB oleh PPAT
Petugas pembukuan/pelaporanPPAT
Mulai
Membuat laporan penerbitan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan
Laporan
penerbitan akta
pemindahan hak
atas tanah dan/
atau bangunan
Menerima Laporan penerbitan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan
Selesai
Flowchart Pelaporan dan
pembukuan BPHTB
Petugas pembukuan/pelaporan
Menerima register SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB Lembar ke 6, buku
penerimaan dan penyetoran, register
STS dan laporan penerbitan akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan
Mulai
Menyusun
Laporan realisasi
BPHTB
Laporan realisasi
BPHTB
Selesai
Flowchart Penagihan BPHTB (Penetapan STPD BPHTB)
Wajib PajakPetugas penagih
Mulai
Melakukan pengarsipan SSPD BPHTB
Memeriksa SSPD BPHTB terutang
Menerbitkan daftar SSPD terutang
Menerbitkan STPD BPHTB
Mengarsipkan STPD BPHTB dan
menyampaikan STPD BPHTB ke Wajib
Pajak
Menerima dan membayar
STPD BPHTB
Selesai
Flowchart Penagihan BPHTB (Penetapan SKPDKB BPHTB)
Wajib PajakPetugas penagih
Mulai
Melakukan pengarsipan SSPD BPHTB
Memeriksa SSPD dan SKPD BPHTB
terutang yang telah berjangka 5 tahun
Menerbitkan daftar SSPDKB dan
SKPDKB BPHTB
Menerbitkan SKPDKB dan SKPDKB
Tambahan BPHTB
Menyampaikan SKPDKB dan SKPDKB
Tambahan BPHTB ke Wajib Pajak
Menerima dan membayar
SKPDKB dan SKPDKB
Tambahan BPHTB
Selesai
Memperbaharui daftar SKPDKB dan
SKPDKB Tambahan BPHTB
Flowchart Penagihan BPHTB (Penerbitan Surat Teguran BPHTB)
Wajib PajakPetugas penagih
Mulai
Menyimpan daftar SKPD, SKPDKB dan
SKPDKB Tambahan
Melakukan pendekatan persuasif
kepada Wajib Pajak untuk melunasi
Pajak setelah 7 hari sejak jatuh tempo
Menerbitkan Surat Teguran setelah 7
hari sejak jatuh tempo atas penundaan/
pengangsuran pembayaran yang tidak
disetujui
Mengarsipkan surat teguran
Menerima surat teguran
Selesai
Melakukan pendekatan persuasif
kepada Wajib Pajak untuk melunasi
Pajak setelah 7 hari sejak jatuh tempo
atas penundaan/pengangsuran
pembayaran yang disetujui
Mengirmkan surat teguran kepada
wajib pajak
Memperbaharui daftar surat teguran
Flowchart Prosedur Pengurangan BPHTB
Pengolah Data dan InformasiPetugas PelayananWajib Pajak
Mulai
Wajib pajak mengajukan
permohonanpengurangan
BPHTB
Menerima berkas
pengajuan keberata
BPHTB dari wajib pajak
Memeriksa
berkasBerkas tidak lengkap
Mengarsipkan berkas dan
mengajukan permintaan
data
Berkas lengkap
Menerima, menyediakan
dan menyampaikan
kembali data yang
dimaksud
Basisdata
Mengambil data
Memeriksa data
pengurangan berdasarkan
data yang telah didapat
Menyiapkan berita acara,
surat penolakan dan surat
keputusan
Arsip berita acara
Mengirimkan surat
penolakan/surat
keputusan kepada wajib
pajak
Menerima surat
penolakan/surat
keputusan
Selesai
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
A. 1 Nama Wajib Pajak :
2 NPWP :
3 Alamat Wajib Pajak :
4 Kelurahan/Desa : 5 RT/RW: 6 Kecamatan
7 Kabupaten/Kota : 8 Kode pos
B 1 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2 Letak tanah dan atau bangunan :
3 kelurahan/Desa : 4 RT/RW
5 Kecamatan : 6 Kabupaten/Kota
Penghitungan NJOP PBB :
Tanah (bumi) 7 m2 9 Rp 11 Rp
Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp
NJOP PBB : 13 Rp
14 Harga transaksi / Nilai pasar. Rp.
15 Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16 Nomor sertifikasi :
C Penghitungan PBHTB ( hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 Rp
2 Nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 Rp
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 Rp
4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % angka 3 4 Rp
D Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Penghitung Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor . Tanggal
c. Penguranan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan KDH No : ……………..…...…………………..
d. …………………………………………………………….
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf):
Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Nomor Dokumen :
NOP PBB baru :
LAMPIRAN VIII: FORM SPOP, SSB, SKB, SKBKB, SKBKBT, DAN SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN/
PENGURANGAN BPHTB
Lembar 1
Untuk Wajib Pajak
SURAT SETORAN PAJAK DAERAHBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB )BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
Hanya diisi oleh petugas
DPPKAD
NJOP PBB/m2
( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
perolehan hak/Tahun …….)
Luas(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya
diperoleh
Uraian
WAJIB PAJAK / PENYETOR
…………….,tgl ……………………………..
KEUANGAN ASET DAERAH
Nama lengkap,stempel dan tanda tangan
DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
DPPKAD KOTA BIMA
Luas x NJOP PBB/m2
Telah Diverifikasi :
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Mengetahui :
PPAT/Notaris
Tanggal : …………………………………
Nama lengkap,stempel dan tanda tangan
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
A. 1 Nama Wajib Pajak :
2 NPWP :
3 Alamat Wajib Pajak :
4 Kelurahan/Desa : 5 RT/RW: 6 Kecamatan
7 Kabupaten/Kota : 8 Kode pos
B 1 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2 Letak tanah dan atau bangunan :
3 kelurahan/Desa : 4 RT/RW
5 Kecamatan : 6 Kabupaten/Kota
Penghitungan NJOP PBB :
Tanah (bumi) 7 m2 9 Rp 11 Rp
Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp
NJOP PBB : 13 Rp
14 Harga transaksi / Nilai pasar. Rp.
15 Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16 Nomor sertifikasi :
C Penghitungan PBHTB ( hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 Rp
2 Nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 Rp
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 Rp
4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % angka 3 4 Rp
D Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Penghitung Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor . Tanggal
c. Penguranan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan KDH No : ……………..…...…………………..
d. …………………………………………………………….
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf):
Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Nomor Dokumen :
NOP PBB baru :
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
Lembar 2
Untuk Wajib Pajak
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN( SSPD - BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya
diperoleh
DPPKAD KOTA BIMA
UraianLuas
NJOP PBB/m2
( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
perolehan hak/Tahun …….)
Luas x NJOP PBB/m2
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/Notaris TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal : ………………………………… KEUANGAN ASET DAERAH
…………….,tgl …………………………….. Mengetahui : DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi :
Nama lengkap,stempel dan tanda tangan Nama lengkap,stempel dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas
DPPKAD
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
A. 1 Nama Wajib Pajak :
2 NPWP :
3 Alamat Wajib Pajak :
4 Kelurahan/Desa : 5 RT/RW: 6 Kecamatan
7 Kabupaten/Kota : 8 Kode pos
B 1 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2 Letak tanah dan atau bangunan :
3 kelurahan/Desa : 4 RT/RW
5 Kecamatan : 6 Kabupaten/Kota
Penghitungan NJOP PBB :
Tanah (bumi) 7 m2 9 Rp 11 Rp
Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp
NJOP PBB : 13 Rp
14 Harga transaksi / Nilai pasar. Rp.
15 Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16 Nomor sertifikasi :
C Penghitungan PBHTB ( hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 Rp
2 Nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 Rp
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 Rp
4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % angka 3 4 Rp
D Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Penghitung Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor . Tanggal
c. Penguranan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan KDH No : ……………..…...…………………..
d. …………………………………………………………….
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf):
Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Nomor Dokumen :
NOP PBB baru :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/Notaris TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal : ………………………………… KEUANGAN ASET DAERAH
…………….,tgl …………………………….. Mengetahui : DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi :
DPPKAD KOTA BIMA
UraianLuas
NJOP PBB/m2
( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
perolehan hak/Tahun …….)
Luas x NJOP PBB/m2(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya
diperoleh
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
Lembar 3
Untuk Wajib Pajak
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN( SSPD - BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
Nama lengkap,stempel dan tanda tangan Nama lengkap,stempel dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas
DPPKAD
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
A. 1 Nama Wajib Pajak :
2 NPWP :
3 Alamat Wajib Pajak :
4 Kelurahan/Desa : 5 RT/RW: 6 Kecamatan
7 Kabupaten/Kota : 8 Kode pos
B 1 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2 Letak tanah dan atau bangunan :
3 kelurahan/Desa : 4 RT/RW
5 Kecamatan : 6 Kabupaten/Kota
Penghitungan NJOP PBB :
Tanah (bumi) 7 m2 9 Rp 11 Rp
Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp
NJOP PBB : 13 Rp
14 Harga transaksi / Nilai pasar. Rp.
15 Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16 Nomor sertifikasi :
C Penghitungan PBHTB ( hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 Rp
2 Nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 Rp
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 Rp
4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % angka 3 4 Rp
D Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Penghitung Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor . Tanggal
c. Penguranan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan KDH No : ……………..…...…………………..
d. …………………………………………………………….
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf):
Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Nomor Dokumen :
NOP PBB baru :
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
Lembar 4
Untuk Wajib Pajak
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN( SSPD - BPHTB )
DPPKAD KOTA BIMA
UraianLuas
NJOP PBB/m2
( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
perolehan hak/Tahun …….)
Luas x NJOP PBB/m2(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya
diperoleh
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/Notaris TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal : ………………………………… KEUANGAN ASET DAERAH
…………….,tgl …………………………….. Mengetahui : DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi :
Nama lengkap,stempel dan tanda tangan Nama lengkap,stempel dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas
DPPKAD
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
A. 1 Nama Wajib Pajak :
2 NPWP :
3 Alamat Wajib Pajak :
4 Kelurahan/Desa : 5 RT/RW: 6 Kecamatan
7 Kabupaten/Kota : 8 Kode pos
B 1 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2 Letak tanah dan atau bangunan :
3 kelurahan/Desa : 4 RT/RW
5 Kecamatan : 6 Kabupaten/Kota
Penghitungan NJOP PBB :
Tanah (bumi) 7 m2 9 Rp 11 Rp
Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp
NJOP PBB : 13 Rp
14 Harga transaksi / Nilai pasar. Rp.
15 Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16 Nomor sertifikasi :
C Penghitungan PBHTB ( hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 Rp
2 Nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 Rp
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 Rp
4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % angka 3 4 Rp
D Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Penghitung Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor . Tanggal
c. Penguranan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan KDH No : ……………..…...…………………..
d. …………………………………………………………….
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf):
Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Nomor Dokumen :
NOP PBB baru :
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
Lembar 5
Untuk Wajib Pajak
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN( SSPD - BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
DPPKAD KOTA BIMA
UraianLuas
NJOP PBB/m2
( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
perolehan hak/Tahun …….)
Luas x NJOP PBB/m2(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya
diperoleh
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/Notaris TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal : ………………………………… KEUANGAN ASET DAERAH
…………….,tgl …………………………….. Mengetahui : DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi :
Nama lengkap,stempel dan tanda tangan Nama lengkap,stempel dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas
DPPKAD
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
A. 1 Nama Wajib Pajak :
2 NPWP :
3 Alamat Wajib Pajak :
4 Kelurahan/Desa : 5 RT/RW: 6 Kecamatan
7 Kabupaten/Kota : 8 Kode pos
B 1 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2 Letak tanah dan atau bangunan :
3 kelurahan/Desa : 4 RT/RW
5 Kecamatan : 6 Kabupaten/Kota
Penghitungan NJOP PBB :
Tanah (bumi) 7 m2 9 Rp 11 Rp
Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp
NJOP PBB : 13 Rp
14 Harga transaksi / Nilai pasar. Rp.
15 Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16 Nomor sertifikasi :
C Penghitungan PBHTB ( hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 Rp
2 Nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 Rp
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 Rp
4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % angka 3 4 Rp
D Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Penghitung Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor . Tanggal
c. Penguranan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan KDH No : ……………..…...…………………..
d. …………………………………………………………….
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf):
Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Nomor Dokumen :
NOP PBB baru :
DPPKAD KOTA BIMA
UraianLuas
NJOP PBB/m2
( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
perolehan hak/Tahun …….)
Luas x NJOP PBB/m2(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya
diperoleh
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
Lembar 6
Untuk Wajib Pajak
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN( SSPD - BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
…………….,tgl …………………………….. Mengetahui : DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi :
Nama lengkap,stempel dan tanda tangan Nama lengkap,stempel dan tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas
DPPKAD
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT/Notaris TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal : ………………………………… KEUANGAN ASET DAERAH
FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB
Lampiran : 1(Satu)
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk di teliti
Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota.........
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Wajib Pajak : -----------------------------:
NPWP :
Alamat :
Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk di teliti atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
sebagai berikut :
NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kabupaten/Kota :
Terlampir dokumen sebagai berikut :
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB di sertai Bukti
Penerimaan Daerah (BPD)*)
(2) Fotokopi SSPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB
lainnya Tahun.................*)
(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa.....................
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak**)
(5) Fotokopi Identitas Kuasa Wajib Pajak**)
(6) Fotokopi Kartu NPWP
(7) .................................................................................
Demikian di sampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.
Keterangan : Raba-Bima, '20
*) coret yang tidak perlu wajib pajak/kuasa wajib pajak *)
**) dalam hal di kuasakan
PENELITIAN
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari wajib pajak,
Dengan ini kami menyatakan bahwa :
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/ dan bangunan telah lengkap
Raba-Bima, '20
Fungsi Pelayanan
FORM PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB
Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami
mengajukan permintaaan data terkait perolehan hak bumi dan/ atau bangunan atas:
Nama Wajib Pajak : -----------------------------------------------------------------------------------------
NPWP :
serta data objek pajak atas :
Nomor objek pajak (NOP)
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih
Raba-Bima, '20
Fungsi Pelayanan
FORM PENGAJUAN DATA
Dengan hormat,
Di bawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:
1 Nama Wajib Pajak : -----------------------------------------------------------------------------------------
2 NPWP :
3 Perolehan hak selama tahun berjalan:
a.
b.
c.
d.
e.
4 Nomor objek pajak (NOP) :
5 Letak tanah/bangunan ....................................
6 Kelurahan .................................... 7 RT/RW ............................
8 Kecamatan .................................... 9 Kota .............................
Perhitungan NJOP PBB
Tanah/ Bumi 10 m2 12 Rp.
Bangunan 11 m2 13 Rp.
Jumlah 14 Rp.
Raba-Bima, '20
Fungsi Pelayanan
DATA OBJEK PAJAK
NPOP PBB/m2
Nilai PerolehanUraian Diisi sesuai SPPT tahun
perolehan hak
Luas
Luas tanah/bangunan yang
haknya diperoleh
Nama PPAT : ................................. Kepada Yth.Alamat : ................................. Kepala DinasNPWP : ................................. Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset DaerahDaerah Kerja : ................................. Kabupaten/Kota...............................
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.
.............,............, 2011
..............................
LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPATBulan...............................Tahun.......................
TANGGAL
3
Nama PPAT
SSPD BPHTB
TANGGAL (Rp)KETERANGANPIHAK YANG
MENGALIHKAN/
MEMBERIKAN
HARGA
TRANSAKSI
PEROLEHAN
/PENGALIHAN
HAK (Rp)
NOP
TAHUN
NJOP
(Rp)
SPPT PBB SSP
TANGGAL (Rp)
LUAS (M2)
TANAH BANGUNAN
JENIS DAN
NOMOR
HAK
LETAK
TANAH DAN
BANGUNAN
NO
URUTNOMOR
AKTABENTUK
PEMBUATAN
HUKUM
NAMA, ALAMAT DAN NPWP
PIHAK YANG
MENERIMA