,

WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 44: TAHUN 2013

TENT ANG

PEJABAT PENGELOLA SADAN LA YANAN UMUM OAERAH (BLUO} RUMAH SAKIT UMUM OR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam . rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan .. rumah sakit yang mempunyai tata kelola sebagai badan layanan

umum dan sebagal upaya dalam peningkatan pemberian pelayanan yang bermutu, perlu dibentuk .Pejabat Pengelola Sadan Layanan Umum Daerah (SLUD) dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Si.Jdiro Husodo Kota Mojokerto yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan Walikota Mojokerto.

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pejabat Pengelola Sadan Layanan Umum Daerah (SLUD) Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I Jawa Tengah / Jawa Sarat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1_950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahim 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l<euangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 46, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarc1 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun- 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;

10. Peraturan Pemeriritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang_ Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3

13. Peraturan Pernerinlah Nornor 65 Tahun 2005 lentang Pedornan

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesla Nornor 4585);

14. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah ' (Lernbaran Negara

Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor PER/02/M.PANl112007 tentang Pedoman Organisasi Saluan Kerja di Lingkungan lnstansi . Pernerintah yang Menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umurn;

16. Peraluran Menleri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tenlang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umurn Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Sadan Layanan Urnum;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.0512008 tentang Pedornan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sadan Layanan

Urn um;

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nornor 8 Tahun 2011 tentang Relribusi Jasa Urnum;

20. Peraturan Walikola Mojokerto Nomor 19 Tahun 2011 lenlang Pedornan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Urnurn Daerah (PPK-SLUD) di Lingkungan Pernerinlah Kola Mojokerto.

21. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 Tenlang Urusan Pernerinlah Daerah Kola Mojokerto .

22. Peraluran Daerah Kola Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 Tenlang Organisasi Lernbaga Teknis Kola Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikola Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 lentang Perubahan Kedua Alas Peraluran Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kola Mojokerto.

Menetapkan

4

-23. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO

HUSODO Kota Mojokerto

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENT ANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSU OR.WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Mojokerto; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutkan disebut BLUD,

adalah lnstansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatan nya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 5. Rumah Sakit Umum Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO yang

selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Kota Mojokerto

6. Direktur adalah Direktur RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kola Mojokerto.

7. Wakil Direktur adalah Para Wakil Direktur pada RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

8. Pejabat Pengelola BLUD · adalah Pimpinan BLUD yang

bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang _ berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD.

9. Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 10. Pemimpin BLUD _ bertanggungjawab kepada Walikota melalui

sekretaris daerah. 11. Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab

kepada pemimpin BLUD.

5

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pejabat Pengelola BLUD pada · Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

RSU.

BAB Ill

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

(1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah a. pemimpin; b. pejabat keuangan; dan c. pejabat teknis.

(2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

BABIV

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal4

(1) Pejabat Pengelol,i BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan kewajiban : a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan,

dan mengevaluasi penyelenggaraan keglatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat

teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain

pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan- undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota.

(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab urnurn operasional dan keuangan BLUD.

6

Pasal5

(1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban: a. mengkoordinasikan penyusunan RBA; b. menyiapkan DPA-BLUD; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melakukan pengelolaan utang-piutang; f. menyusun kebiiakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; g. menyelenggarak;m sistim lnformasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

(2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 6

(1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyal tugas dan kewajlban : a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

(2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.

(3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BABV PERSYARATAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA PPK­

BLUD

Pasal7

Yang dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD adalah Perseorangan yang :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Bukan PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

7

2. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum.

3. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaltan derigan keglatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup · untuk melaksanakan tugasnya.

4. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuanqan, sumber daya manusia dan mempunyai komftmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BABVI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT

PENGELOLA BLUD

Pasaf 8

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pej.abat Pengelola BLUD RSU ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek blsnis yang sehat.

(2) Kompetensl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang. diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(3) Kebut\Jhan praktek blsnls yang sehat sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD RSU untuk meningkatkan kinerja keuangan dan bukan keuangan berdasarkan kaedah-kaedah manajemen yang baik.

(4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSU dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

(5) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSU yang berasal dari Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian.

8

(7) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSU yang berasal dari Bukan Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(8) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSU yang berasal dari Bukan Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal9

(1) Pejabat Pengelola BLUD RSU diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Mojokerto

(2) Masa Jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali jabatan berikutnya.

(3) Pimpinan BLUD RSU bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekrefaris Daerah Kata Mojokerto.

(4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSU bertanggungjawab kepada Pimpinan BLUD RSU.

Pasal 10

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSU, setelah masa jabatanya habis dan atau karena:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

d. melanggar kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;

e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau

f. terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum.

(2) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSU yang berasal dari Bukan Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segala blaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pejabat

Pengelola dibebankan kepada RBA dan Anggaran PPK-BLUD RSU, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSU.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota lni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 1,7 Oktober 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ltd.

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETAR/S DAERAH KOTA Mo.JOKERTO

ttd.

Ors. BUDWJ SUNU H.S .• M.Si. . Pembina Utama Muda

NIP. 196011041985031 007

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 44

•

Sallnan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO SH NIP. 19600729 198503 1 007