vonis gayus 1198 k_pid.sus_2011
TRANSCRIPT
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S AN
No. 1198 K/Pid .Sus/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memer iksa perkara pidana khusus dalam t i ngka t kasas i te lah
memutuskan sebaga i ber i ku t da lam perkara Terdakwa :
N a m a : GAYUS HALOMOAN
PARTAHA-
NAN
TAMBUNAN ;
tempat lah i r : Jakar ta ;
umur / t angga l lah i r : 31 tahun / 09 Mei 1979
;
jen i s ke lamin : Lak i - lak i ;
kebangsaan : Indones ia ;
tempat t i ngga l : Gading Park View Blok
ZE 6 No.1
Kelapa Gading , Jakar ta
Utara ;
agama : Is l am ;
peker j aan : Pegawai Neger i Sip i l
(PNS) ;
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa berada di da lam
tahanan :
1. Peny id i k se jak tangga l 01 Apr i l 2010 sampai
dengan tangga l 20 Apr i l 2011 ;
2. Perpan jangan Penuntu t Umum se jak tangga l 21
Apr i l 2010 sampai dengan tangga l 30 Mei
2010 ;
3. Perpan jangan Ketua Pengad i l an Neger i se jak
tangga l 31 Mei 2010 sampai dengan tangga l 29
Jun i 2010 ;
4. Penuntu t Umum se jak tangga l 23 Jun i 2010 sampai
dengan tangga l 12 Ju l i 2010 ;
5. Perpan jangan Ketua Pengad i l an Neger i I se jak
tangga l 13 Ju l i 2010 sampai dengan tangga l 11
Agustus 2010 ;Hal . 1 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Perpan jangan Ketua Pengad i l an Neger i I I se jak
tangga l 12 Agustus 2010 sampai dengan tangga l
10 September 2010 ;
7. Maje l i s Hakim Pengad i l an Neger i se jak tangga l
31 Agustus 2010 sampai dengan tangga l 29
September 2010 ;
8. Perpan jangan Waki l Ketua Pengad i l an Neger i
se jak tangga l 30 September 2010 sampai dengan
tangga l 28 November 2010 ;
9. Perpan jangan Ketua Pengad i l an Tingg i I se jak
tangga l 29 November 2010 sampai dengan tangga l
28 Desember 2010 ;
10 . Perpan jangan Ketua Pengad i l an Tingg i I I
se jak tangga l 29 Desember 2010 sampai dengan
tangga l 27 Januar i 2011 ;
11 . Hakim Pengad i l an Tingg i se jak tangga l 21
Januar i 2011 sampai dengan tangga l 19
Februar i 2011 ;
12 . Perpan jangan Waki l Ketua Pengad i l an Tingg i
se jak tangga l 20 Februar i 2011 sampai dengan 20
Apr i l 2011 ;
13 . Perpan jangan o leh Ketua Mahkamah Agung
Republ i k Indones ia u.b . Waki l Ketua Mahkamah
Agung RI . Bidang Yudis i a l se lama 30 ( t i ga
puluh) har i se jak tangga l 21 Apr i l 2011 sampai
dengan tangga l 20 Mei 2011 ;
14 . Berdasarkan Penetapan Waki l Ketua Mahkamah
Agung Republ i k Indones ia Bidang Yudis i a l
No.1136 /2011 /S .489 .Tah . Sus/PP/2011 /MA. tangga l
15 Jun i 2011 Terdakwa diper i n t ah - kan untuk
di tahan se lama 50 ( l ima puluh) har i , te rh i t u ng
se jak tangga l 20 Mei 2011 sampai dengan
tangga l 08 Ju l i 2011 ;
15 . Perpan jangan berdasarkan Penetapan Ketua
Mahkamah Agung Republ i k Indones ia u.b . Waki l
Ketua Mahkamah Agung Republ i k Indones ia Bidang
Yudis i a l No.1137/2011 /S .489 .Tah .Sus /PP/ Hal . 2 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2011/MA. tangga l 15 Jun i 2011 Terdakwa
dipe r i n t ahkan untuk di tahan se lama 60 (enam
puluh) har i , te rh i t u ng se jak tangga l 09 Ju l i
2011 sampai dengan tangga l 07 September 2011 ;
yang dia j ukan di muka pers i dangan Pengad i l an Neger i Jakar t a
Sela tan karena d idakwa :
KESATU :
PRIMAIR :
Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T . ,
Pelaksana pada Di rek to ra t Kebera tan dan Banding ,
berdasarkan Sura t Keputusan Di rek to ra t Jendera l Pajak Nomor
: KEP-036/PJ .01 /UP.53 /2007 tangga l 12 Februar i 2007, secara
bersama- sama dengan Humala Set ia Leonardo Napi tupu lu , SE,
M.Si . Penelaah Kebera tan Di rek to ra t Kebera tan dan Banding ,
DR. Maru l i Pandapotan Manurung, SE, M.Si , MBT, Kepala Seks i
Pengurangan dan Kebera tan I merangkap PJS Kasi Pengurangan
dan Kebera tan IV Di rek to ra t Kebera tan dan Banding , Drs .
Johnny Mar iho t Tobing , Ak. MBA, Kepala Sub Di rek to ra t
Pengurangan dan Kebera tan , Drs . Bambang Heru Ismia rso , MA
Direk tu r Kebera tan dan Banding yang penuntu tannya d i l akukan
secara te rp i sah , pada bulan Ju l i 2007 atau set i dak -
t i daknya pada tahun 2007 ber tempat di Kanto r Di rek to ra t
Jendera l Pajak Pusat Jakar t a Ja lan
Jendera l Gato t Subro to Nomor : 40 – 42 Jakar t a Sela tan atau
set i dak - t i daknya di suatu tempat da lam daerah Hukum
Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan , te l ah melakukan atau
tu ru t ser ta melakukan perbua tan secara melawan hukum,
memperkaya d i r i send i r i atau orang la i n atau suatu
korporas i , yang dapat merug ikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara , d i l akukan sebaga i ber i ku t :
• Berdasarkan Sura t Per in t ah , No. Pr in -
0077/WPJ.24 /BD.0600 /2005 , tangga l 13 Oktober 2005, yang
di tanda tangan i o leh Drs . RIZAL ADMEIDY, MM, Kepala
Kanto r Wilayah DJP Jawa Bagian Timur , memer in tahkan
kepada :
1) Drs . SULIAMIN SARAGIH, Pembina ( IV / a) , Superv i so r ; Hal . 3 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2) AGUNG MIRMANTO, Penata ( I I I / c ) , Ketua Tim ;
3) APRIANTO S, Pengatu r Tk. I ( I I / d ) , Anggota Tim ;
Untuk melakukan pemer iksaan pajak di PT. Surya Alam
Tungga l , dengan tu juan untuk menguj i kepatuhan
pemenuhan kewaj i ban perpa jakan Waj ib Pajak (WP) pada
tahun pa jak 2004 ;
Selan ju t nya karena Drs . SULIAMIN SARAGIH, memasuki us ia
pens iun , maka di te r b i t k an Sura t Tugas Nomor : ST- 0016/
WPJ.24/ BD.0600/2006 , te r t angga l 14 Februar i 2006.
Adapun person i l yang di tugaskan ada lah :
1) Drs . FADJAR ADI PRABAWA, Ak, MM, Penata ( I I I / c) ,
Superv i so r ;
2) AGUNG MIRMANTO, Penata ( I I I / c ) , Ketua Tim ;
3) MOHAMAD KHAERUL ANWAR, Penata ( I I I / a ) , Anggota Tim ;
4) APRIANTO S, Pengatu r Tk. I ( I I / d ) , Anggota Tim ;
Untuk menyelesa i kan pemer iksaan sampai dengan
di te rb i t k annya laporan pemer iksaan pajak dan nota
perh i t ungan sebaga i dasar penerb i t an Sura t Kete tapan
Pajak ;
• Pada tangga l 21 Desember 2006, mela lu i Sura t
Nomor : Pem - 119/WPJ.24 / BD.0600/2006 , tangga l 21
Desember 2006 yang di tanda tangan i o leh Drs . RIZAL
ADMEIDY, MM, has i l pemer i ksaan atas Waj ib Pajak PT.
Surya Alam Tungga l (PT. SAT) , te l ah d isampaikan kepada
Hindar t o Gunawan, Di rek tu r Utama PT. SAT, sura t d imaksud
pada in t i n ya member i t ahukan r i nc i an pajak kurang bayar
dan dibe r i kan kesempatan kepada Waj ib Pajak untuk
member ikan tanggapan secara te r t u l i s d ise r t a i data ,
bukt i dan dokumen pendukung pal i ng lama 7 ( tu j uh ) har i
se jak di te r imanya sura t , apab i l a yang bersangku tan t i dak
member ikan tanggapan dalam jangka waktu yang te l ah
di te t apkan maka has i l pemer i ksaan dianggap te lah
dise tu j u i se lu ruhnya dan kewaj i ban pajak te rhu tang
dih i t ung sesua i has i l pemer i ksaan te rsebu t ;
• Pada tangga l 22 Desember 2006, Hindar to Gunawan,
Di rek tu r Utama PT. SAT, menyampaikan sura t tanggapan
Hal . 4 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepada Kepala Kantor Wi layah DJP Jawa Timur I I , pada
pokoknya menyampaikan menyatakan dengan sebenar - benarnya
menyetu ju i se lu ruh has i l pemer i ksaan yang ber i s i r i nc i an
pajak yang masih kurang bayar sen i l a i Rp. 609.211 .071 , -
(enam ra tus sembi lan ju t a dua ra tus sebe las r i bu tu juh
puluh satu rup iah ) ;
• Selan ju t nya pada tangga l 26 Desember 2006 ber tempat
di Kantor Wi layah DJP Jawa Timur I I d ibua t Ber i t a Acara
Perse tu j uan Hasi l Pemer iksaan yang di tanda tangan i o leh
Tim Pemer iksa Pajak , Waj ib Pajak Hindar t o Gunawan,
Di rek tu r Utama PT. SAT dan dike tahu i o leh Kepala Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur I I yang pada pokoknya ber i s i
bahwa Waj ib Pajak te l ah menyetu ju i has i l pemer i ksaan
pajak yang te r t uang dalam lembar pernya taan perse tu j uan
has i l pemer i ksaan ;
• Bahwa sete lah d ibua t Ber i t a Acara Perse tu j uan Hasi l
Pemer iksaan , Pemer iksa Pajak membuat Laporan Pemer iksaan
Pajak , No. Laporan : LAP- 128/WPJ.24 /BD.0600 /2006 ,
tangga l 26 Desember 2006, dan mengusu lkan agar
di te rb i t k an Kete tapan Pajak atas nama PT. Surya Alam
Tungga l untuk tahun pajak 2004 anta ra la i n sebaga i
ber i ku t :
- Sura t Kete tapan Pajak Kurang Bayar PPN Pasa l 16 D masa
Januar i s/d Desember 2004 :
o PPN kurang bayar sebesar Rp. 290.000 .000 , -
o Sanks i admin is t r a s i sebesar Rp. 139.200 .000 , -
Jumlah Rp. 429.200 .000 , -
- Sura t Tagihan Pajak PPN Pasa l 16 D masa Januar i s /d
Desember 2004 sebesar Rp.
58.000 .000 , -
Jumlah kese lu ruhan Rp. 487.200 .000 , -
• Pada tangga l 5 Januar i 2007 Kepala KPP Sidoar j o
menerb i t kan Sura t Kete tapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
PPN kepada PT. Surya Alam Tungga l , Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 , tangga l 5 Januar i 2007 sebesar
Rp.429.200 .000 , - dengan ja tuh tempo 4 Februar i 2007 dan
Sura t Tagihan Pajak PPN, Nomor : 00006/137 /04 /617 /07 ,
Hal . 5 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tangga l 5 Januar i 2007 sebesar Rp.58.000 .000 , - dengan
ja tuh tempo 4 Februar i 2007 ;
• Menindak lan j u t i SKPKB PPN Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 dan Sura t Tagihan Pajak PPN, Nomor
00006/137 /04 /617 /07 , tangga l 5 Januar i 2007, pada bu lan
Januar i 2007, PT. Surya Alam Tungga l menyelesa i kan
kewaj i bannya se laku Waj ib Pajak ya i t u membayar pa jak
kurang bayar
sebesar Rp.487 .200 .000 , - ;
• Bahwa pada tangga l 11 Januar i 2007 PT. Surya Alam
Tungga l mengajukan permohonan kebera tan mela lu i Sura t ,
Nomor : Sek.016 /P j k .SAT/ I / 2007 dan Nomor :
Sek.018 /P j k .SAT/ I / 2007 , yang d i t u j u kan kepada Kepala
Kanto r Pelayanan Pajak Sidoar j o Timur , a lasan kebera tan
ada lah adanya kesa lahan pemer iksa da lam menerapkan
pera tu ran perpa jakan sehubungan dengan subyek pajak
Pasal 16 D Keten tuan Umum Perpa jakan ;
Selan ju t nya pada tangga l 15 Maret 2007 PT. Surya Alam
Tungga l , mengajukan permohonan kebera tan kepada Di rek tu r
Kebera tan dan Banding , Kanto r Pusat Di t j en Pajak mela lu i
Sura t Nomor : Sek.125 / Pjk .SAT/ I I I / 2 007 , dengan meru juk
Sura t Permohonan Kebera tan Nomor : Sek.016 /
Pjk .SAT/ I / 2007 dan Nomor : Sek.018 /P j k .SAT/ I / 2007 ,
tangga l 11 Januar i 2007, i s i sura t pada pokoknya adalah
member ikan tambahan pen je lasan , d ian ta ranya menyampaikan
bahwa akt i va te rsebu t d ibe l i tahun 1994 kemudian di j ua l
tahun 2004, d isebu tkan pula untuk mesin yang mendapat
fas i l i t a s pembebasan, PPN-nya te l ah dibayar , ya i t u
se jumlah Rp. 190.000 .000 . - ;
• Bahwa Sura t Nomor : Sek.125 /P j k .SAT/ I I I / 2 007 ,
tangga l 15 Maret 2007 te rsebu t , d i t e r ima d i Di rek to ra t
Kebera tan dan Banding pada tangga l 3 Apr i l 2007,
kemudian pada tangga l 4 Apr i l 2007 Di rek tu r Kebera tan
dan Banding member ikan dispos i s i yang di tu j ukan kepada
Kasubd i t Pengurangan dan Kebera tan dengan per in t ah
Hal . 6 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“se lesa i kan ” , se lan ju t nya o leh Kasubd i t lembar
dispos i s i te rsebu t d i te ruskan kepada Kasi Pengurangan
dan Kebera tan IV , dengan petun juk “ te l i t i dan proses
sesua i keten tuan ” ;
Oleh Kasi Pengurangan dan Kebera tan IV , sura t dan lembar
dispos i s i d i t e ruskan kepada GAYUS, dengan per in t ah
“un tuk di te l i t i fo rma l dan buat resume awal ” dan dipa ra f
tangga l 12 Apr i l 2007 ;
• Pada tangga l 9 Mei 2007 Di rek tu r Kebera tan dan
Banding menerb i t kan Sura t Tugas Nomor : ST-
1068/PJ .07 /2007 dan Nomor : ST- 1069/PJ .07 /2007 tangga l
09 Mei 2007 yang menugaskan kepada Mar jan to se laku
Kasubd i t Pengurangan Kebera tan , Maru l i P Manurung, Kas i
Pengurangan dan Kebera tan I , Humala SL Napi tupu lu ,
Penelaah Kebera tan dan Gayus Halomoan P. Tambunan,
se laku pe laksana , untuk melakukan pene l i t i a n te rhadap
permohonan kebera tan Waj ib Pajak PT. SAT ;
• Bahwa sesua i Sura t Tugas Nomor : ST-
65/WPJ.08 /RP.01 /2007 tangga l 12 Ju l i 2007 yang
di tanda tangan i o leh Kepala Kanto r Kanwi l DJP Banten ,
pada
pokoknya ber i s i : Meru juk Sura t Di rek tu r Kebera tan dan
Banding Nomor : S- 2704/PJ .071 /2007 tangga l 06 Ju l i 2007
ten tang Permin taan Penje lasan Atas Hasi l Pemer iksaan an.
PT. Surya Alam Tungga l maka menugaskan kepada APRIANTO,
S. , SE, untuk member ikan penje lasan atas koreks i - koreks i
da lam laporan pemer iksaan pajak sehubungan permohonan
kebera tan pajak dar i PT. Surya Alam Tungga l , pada har i
Jumat , tangga l 13 Ju l i 2007, jam 08.30 Wib ber temu
dengan Maru l i P. Manurung/Humala S.L Napi tupu lu / Gayus
H.P. Tambunan ;
• Bahwa pada tangga l 16 Ju l i 2007 di l akukan
pembahasan berkas kebera tan Waj ib Pajak an. PT SAT
dengan pemer iksa yang di tuangkan dalam Ber i t a Acara
Pembahasan Berkas Kebera tan dengan Pemer iksa , pembahasan
Hal . 7 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dihad i r i o leh Anggota Pemer iksa , an. APRIANTO, SE. dan
bag ian penutup , d i tu t up dan di tanda tangan i , Pemer iksa
APRIANTO S, SE, Tim Kebera tan GAYUS H.P TAMBUNAN dan
HUMALA S.L NAPITUPULU, da lam Ber i t a Acara Pembahasan
Berkas Kebera tan , anta ra Tim Kebera tan dengan Pemer iksa
Pajak , anta ra la i n dibahas :
o Alasan Pemer iksa Pajak , mengenakan PPN obyek Pasa l
16 D atas penyerahan bangunan dan mesin , yang
pen jua lannya di l akukan pada tahun 2004 dalam 1 (sa tu )
paket , berupa : tanah , bangunan dan mesin , karena WP
(Waj ib Pajak ) adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak ) ,
barang yang dise rahkan ada lah BKP (Barang Kena Pajak ) ,
dan WP sudah membayar PPN atas pen jua lan akt i vanya
te rsebu t sebesar Rp. 190.000 .000 , - ;
o Dokumen yang d i j ad i kan dasar oleh Pemer iksa Pajak
dalam menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak ) atas
adanya penyerahan barang yang te rmasuk obyek Pasa l 16
D Undang- Undang PPN ada lah Akta Jua l Bel i , d i mana
harga bangunan dan mesin pada akta disebu tkan , sebesar
Rp. 4,8 mi lya r ;
• Bahwa pada tangga l 9 Ju l i 2007, Di rek tu r Kebera tan
dan Banding , BAMBANG HERU ISMIARSO, menerb i t kan Sura t
Nomor : S- 2722/PJ .071 / 2007, tangga l 9 Ju l i 2007 ten tang
Permin taan Penje lasan dan Data Waj ib Pajak (ke - 2) , an.
PT. Surya Alam Tungga l yang di tu j ukan kepada Di rek tu r
PT. Surya Alam Tungga l , untuk member ikan tambahan data
dan had i r pada har i Senin , tangga l 16 Ju l i 2007, puku l
09.00 Wib, ber temu 1. Humala S.L Napi tupu lu dan 2.
Gayus Halomoan P. Tambunan ;
• Bahwa pada tangga l 16 Ju l i 2007 di l akukan
pembahasan dengan Waj ib
Pajak yang di t uangkan dalam Ber i t a Acara Pembahasan
Berkas Kebera tan dengan Waj ib Pajak , PT. Surya Alam
Tungga l , sedangkan yang hadi r da lam per temuan te rsebu t ,
ada lah Humala S.L Napi tupu lu , Penelaah Kebera tan ,
Hal . 8 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, Penel i t i Kebera tan ,
HINDARTO GUNAWAN, Di rek tu r PT. Surya Alam Tungga l ;
Dalam Ber i t a Acara Pembahasan Berkas Kebera tan , anta ra
Tim Kebera tan dengan Waj ib Pajak , anta ra la i n
menyebutkan adanya data dan fak ta :
o Waj ib Pajak te lah PKP (Pengusaha Kena Pajak )
sewaktu pembel i an akt i va tahun 1994 ;
o Akta Notar i s te r ka i t pembel i an akt i va te rsebu t ,
tahun 1994 ;
o Akta Notar i s te r ka i t pen jua lan akt i va tahun 2004 ;
o Foto - fo to akt i va yang d i j ua l tahun 2004 ;
Sela in i t u da lam tanya jawab anta ra la i n d isebu tkan :
o Tanah, bangunan dan mesin sewaktu dibe l i merupakan
satu paket seper t i d isebu tkan da lam Akta Notar i snya ;
o Atas mesin te rdapa t fas i l i t a s pembebasan PPN ;
o Waj ib Pajak membayar PPN sebesar Rp.190.000 .000 , -
dengan DPP Rp.1 .900 .000 .000 , - sementa ra di Akta
Notar i s t i dak ada breakdown harga untuk masing- masing
uni t ;
• Bahwa pada tangga l 8 Agustus 2007, Hindar t o
Gunawan, Di rek tu r PT. SAT mengi r im Sura t Nomor :
Sek.394 /P j k .SAT/V I I I / 2 007 per iha l Tambahan data , yang
di tu j ukan kepada Di rek tu r Kebera tan dan Banding u.p .
Bapak Maru l i , i s i sura t anta ra la i n menyampaikan :
Meru juk Sura t Di rek tu r Kebera tan dan Banding , Nomor : S-
2722/PJ .071 / 2007, tangga l 9 Ju l i 2007 dan has i l
per temuan pada tangga l 16 Ju l i 2007 disampaikan tambahan
data sebaga i ber i ku t :
- Rinc ian atas uni t Colds to rage , hatchery , tambak,
ut i l i t a s , dan pera la t an produks i sen i l a i Rp.
3.100 .000 .000 , - te rd i r i atas :
Mesin pane l co ld s to rage Rp. 1.900 .000 .000 , -
Ins ta l a s i mesin
Mesin dan ins ta l as i untuk hatchery
Mesin dan ins ta l as i untuk tambak
Pera la tan produks i PLN dan Genset Rp. 1.200 .000 .000 , -
Tota l Rp. 3.100 .000 .000 , -
Hal . 9 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Foto copy SPT PPH Badan Tahun 1994 – Tahun 2004
te rmasuk laporan keuangannya ;
Dalam r inc i an akt i va te tap te r l i h a t bahwa se jak dibe l i
tahun 1994 sampai d i j ua l pada tahun 2004, akt i va
te rsebu t t i dak mengalami perubahan ;
• Bahwa has i l pemer i ksaan atas kebera tan Waj ib Pajak
PT. SAT oleh Terdakwa GAYUS HP TAMBUNAN, di tuangkan
dalam Laporan Nomor : LAP- 656/PJ .071 /2007 , tangga l 9
Agustus 2007 ten tang Laporan Penel i t i a n Kebera tan PT.
Surya Alam Tungga l dan Laporan Nomor : LAP- 657/PJ .071 /
2007, tangga l 9 Agustus 2007 ten tang Laporan Penel i t i a n
Pengurangan atau Penghapusan Sanks i Admin is t r a s i PT.
Surya Alam Tungga l , kedua laporan te rsebu t
d i tanda tangan i o leh Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN,
pene l i t i , Humala SL Napi tupu lu , pene laah kebera tan ,
Maru l i P Manurung , se laku Kasi Pengurangan Kebera tan ,
Johnny Mar iho t Tobing , se laku Kasubd i t Pengudangan &
Kebera tan , dan Bambang Heru Ismia rso se laku Di rek tu r
Kebera tan dan Banding ;
• Bahwa dalam kedua laporan dimaksud mengusu lkan
untuk mener ima permohonan kebera tan Waj ib Pajak PT. SAT
dan menin jau kembal i SKPKB PPN Pasa l 16 D Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 tangga l 05 dengan alasan bahwa :
- Dasar Hukum :
Pasal 16 D Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1983
sebaga imana te l ah diubah te rakh i r dengan Undang- Undang
Nomor : 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak
Per tambahan Ni la i d ikenakan atas penyerahan akt i va
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menuru t tu j uan semula
akt i va te rsebu t t i dak untuk dipe r j ua l be l i k an ,
sepan jang Pajak Per tambahan Ni la i yang d ibayar pada
saat pero lehannya , sesua i keten tuan undang- undang in i
dapat d ik red i t k an ;
Penje lasan Pasal 16 D menyatakan bahwa penyerahan
mesin , bangunan, pera la t an , perabo tan atau akt i va la i n
yang menuru t tu juan semula t i dak untuk
Hal . 10 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diper j ua l be l i k an oleh Pengusaha Kena Pajak , d ikenakan
Pajak sepan jang memenuhi persya ra tan ya i t u bahwa Pajak
Per tambahan Ni la i yang d ibayar pada saat pero lehannya ,
sesua i keten tuan undang- undang in i dapat d ik red i t k an ;
Dengan demik ian , penyerahan akt i va te rsebu t t i dak
dikenakan pajak apab i l a Pajak Per tambahan Ni la i yang
dibayar pada waktu pero lehannya t i dak dapat
d ik red i t k an berdasarkan keten tuan dalam undang- undang
in i kecua l i t i dak dapat d ik red i t k an Pajak Per tambahan
Ni la i te rsebu t karena bukt i pengkred i t k annya t i dak
memenuhi persya ra tan admin is t r a t i f ,
misa lnya fak tu r pa jaknya t i dak di i s i lengkap sesua i
dengan keten tuan sebaga imana dimaksud da lam Pasa l 13
ayat (5 ) ;
- Pasal 16 D Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 1994
sebaga imana te l ah diubah te rakh i r dengan Undang- Undang
Nomor : 18 Tahun 2000, mula i ber laku tangga l 1 Januar i
1995, sementara t ransaks i penjua lan akt i va te r j ad i
pada tangga l 31 Desember 1994, seh ingga sewaktu
te r j ad i t ransaks i penga l i han akt i va dar i PT. Surya Adi
Kumala ke PT. Surya Alam Tungga l , Undang- Undang PPN
yang ber laku ada lah Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1983
berdasarkan hal te rsebu t d i atas maka t i dak ada PPN
yang dibayar ;
- Berdasarkan Ber i t a Acara Pembahasan dengan Waj ib
Pajak , d ike tahu i bahwa t i dak ada PPN yang dibayar pada
saat pero lehan akt i va tahun 1994, yang ada hanya pajak
penghas i l an atas jua l be l i tanah dan bangunan menjad i
tanggungan pihak Kesatu ;
- Berdasarkan Ber i t a Acara Pembahasan dengan Pemer iksa
Pajak d ike tahu i bahwa pemer iksa t i dak menel i t i
Dokumen pembel i an akt i va tahun 1994, apakah te rdapa t
pembayaran PPN atas jua l be l i te rsebu t , dan pemer iksa
pajak menyetu ju i untuk t i dak mengenakan PPN Pasa l 16 D
atas pen jua lan akt i va yang menuru t tu j uan semula
t i dak untuk dipe r j ua l be l i k an , sepan jang t i dak ada
pembayaran PPN saat pero lehannya ;Hal . 11 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Padaha l seharusnya Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN
t i dak mengusu lkan untuk menyetu ju i kebera tan Waj ib
Pajak PT. SAT mela inkan menolak kebera tan Waj ib Pajak
PT. SAT dan menyatakan has i l pemer i ksaan Kanwi l Pajak
Jawa Timur sudah benar karena :
- Terdakwa GAYUS H. P TAMBUNAN t i dak melakukan
pene l i t i a n dengan tapa t , cermat dan menyelu ruh baik
mengenai peni l a i an te rhadap syara t - syara t penga juan
kebera tan , kebenaran mater i dan penentuan dasar
pengenaan pajak ser ta penerapan keten tuan perundang-
undangan yang berkenaan ;
Hal in i ber ten tangan dengan Sura t Edaran Di rek tu r
Jendera l Pajak Nomor : SE - 68/PJ . / 1993 tangga l 22
Desember 1993 ten tang Petun juk Pelaksanaan Keten tuan
Pasal 16, 26, dan 36 KUP, pada angka I I but i r 3.1 yang
menyebutkan : “Keputusan atas kebera tan harus diambi l
berdasarkan per t imbangan yang d i t e l i t i , tepa t dan
cermat ser ta bers i f a t menyelu ruh , ba ik mengenai
pen i l a i an te rhadap syara t - syara t penga juan
kebera tan , kebenaran mater i dan penentuan dasar
pengenaan pajak ser ta penerapan keten tuan perundang-
undangan yang berkenaan ;
Oleh sebab i t u da lam memutuskan suatu kebera tan dapat
mencakup masalah- masalah yang t i dak diungkapkan o leh
Waj ib Pajak atau bi l a ada juga menyangkut pembetu lan
sa lah tu l i s atau sa lah h i t ung dalam kete tapan pajak
yang disengke takan , seh ingga keputusan kebera tan dapat
berupa : t i dak dapat d iper t imbangkan mener ima se lu ruh
atau sebag ian , menolak atau menambah besarnya jumlah
pajak yang te ru tang yang di te t apkan dalam sura t
kete tapan pajak atau yang dipo tong atau dipungu t o leh
pemotong atau pemungut ” ;
Padaha l sesua i dengan kete rangan dar i Hindar to Gunawan
yang dibe r i k an kepada Terdakwa GAYUS HALOMOAN P.
TAMBUNAN pada saat d i l akukan pembahasan menyatakan
bahwa atas mesin - mesin te rsebu t mendapat fas i l i t a s PPN
dan pada saat d i l akukan penjua lan pada tahun 2004 Hal . 12 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Waj ib Pajak te l ah membayar PPN atas mesin te rsebu t
sebesar Rp.190.000 .000 , - ;
Proses pember ian fas i l i t a s te rsebu t , berawal dar i PT.
Surya Adikumala Abadi ket i ka akan mengimpor mesin ,
te r l eb i h dahu lu menyampaikan dan mengajukan permohonan
kepada Kepala Bapeks ta (Badan Pelayanan Kemudahan
Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan) , dengan
member ikan Sura t Sanggup Bayar (SSB) , Nomor :
000001/03 /90 /000039 / H, tangga l 5 Januar i 1990 sebesar
Rp. 230.768 .276 , - kemudian Menter i Keuangan RI ,
menerb i t kan Sura t Keputusan Nomor : KM-003043/BE/
1996, tangga l 27 Agustus 1996 ten tang Penetapan
Pengembal i an Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan ser ta
Pembayaran Pendahu luan PPN dan PPn BM atas impor
mesin , dengan to ta l fas i l i t a s yang diber i kan , ada lah
Rp.230.768 .276 , - akan te tap i sebe lum di te rb i t k annya
Sura t Keputusan Menter i Keuangan RI dimaksud, mesin -
mesin te rsebu t te l ah d i j ua l o leh PT. Surya Adikumala
Abadi kepada PT. Surya Alam Tungga l dengan t i dak
melaporkan ten tang hal te rsebu t kepada Kepala Bapeks ta
dan t i dak mengembal i kan atau membayar bea masuk dan
bea masuk tambahan ser ta PPN dan PPN BM yang
di t angguhkan te rsebu t ;
Sesua i dengan Sura t Edaran Di rek tu r Jendera l Pajak
Nomor : SE-18/ PJ.52 /1996 tangga l 4 Jun i 1996 ten tang
PPN atas Penyerahan Akt i va yang menuru t tu j uan semula
t i dak untuk dipe r j ua l be l i k an , pada angka 6 menyebutkan
: ”Da lam ha l pada saat pero lehannya , akt i va te rsebu t
mempero leh fas i l i t a s penangguhan pembayaran PPN, maka
pada waktu penga l i hannya memenuhi syara t untuk
dikenakan PPN, karena penangguhan PPN dia r t i k an sama
dengan Pajak Masukan dapat d ik red i t k an ” ;
- Sela in i t u Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN
menyatakan bahwa Pasal 16 D Undang- Undang Nomor : 11
Tahun 1994 sebaga imana te lah diubah te rakh i r dengan
Undang- Undang Nomor : 18 Tahun 2000, mula i ber laku Hal . 13 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tangga l 1 Januar i 1995, sementara t ransaks i
pen jua lan akt i va te r j ad i pada tangga l 31 Desember
1994, seh ingga sewaktu te r j ad i t ransaks i penga l i han
akt i va dar i PT. Surya Adikumala ke PT. Surya Alam
Tungga l , Undang- Undang PPN yang ber laku ada lah
Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1983 berdasarkan hal
te rsebu t d i atas maka t i dak ada PPN yang d ibayar ;
Hal in i ber ten tangan dengan Pera tu ran Pemer in tah Nomor
: 50 Tahun 1994 tangga l 28 Desember 1994 ten tang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1983 ten tang
Pajak Per tambahan Ni la i Barang dan Jasa dan Pajak
Penjua lan Barang Mewah sebaga imana te l ah diubah dengan
Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 1994, pada Pasa l 35
ayat (2 ) menyebutkan : " atas penyerahan akt i va yang
menuru t tu j uan semula t i dak untuk dipe r j ua l be l i k an
yang dipe ro leh sebe lum ber lakunya Undang- Undang
Nomor : 11 Tahun 1994 ten tang Perubahan Atas Undang-
Undang Pajak Per tambahan Ni la i Tahun 1984, d ikenakan
Pajak Per tambahan Ni la i ” ;
Dan pen je l asannya menyebutkan :
”Da lam hal te r j ad i penyerahan akt i va yang dipe ro l eh
sebe lum ber lakunya Undang- Undang Perubahan Undang-
Undang Pajak Per tambahan Ni la i 1984 dan akt i va
te rsebu t menuru t tu juan semula t i dak untuk d ipe r j ua l -
be l i kan , yang atas pero lehannya mendapat fas i l i t a s
penangguhan pembayaran Pajak Per tambahan Ni la i atau
Pajak Masukannya dapat d ik red i t k an , maka atas
penyerahan akt i va te rsebu t sete lah ber lakunya Undang-
Undang Perubahan Undang- Undang Pajak Per tambahan Ni la i
1984, d ikenakan Pajak Per tambahan Ni la i ” ;
Sura t Edaran Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : SE-
01/P j . 51 / 1992 Januar i 1995 ten tang Pelaksanaan
Keten tuan Pera l i han Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor : 11 Tahun 1994 ten tang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1983 ten tang Pajak
Hal . 14 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Per tambahan Ni la i Barang dan Jasa dan Pajak Penjua lan
Atas Barang Mewah, pada angka 3.1 huru f e menyatakan :
”penyerahan akt i va yang menuru t tu j uan semula t i dak
untuk d ipe r j ua l be l i k an , maka saat yang menentukan
te ru tangnya Pajak Per tambahan Ni la i ada lah saat
te r j ad i nya Penyerahan Barang Kena Pajak atau saat
te r j ad i nya Penyerahan Jasa Kena Pajak atau saat
d imula inya keg ia tan membangun send i r i . Per i s t i wa -
per i s t i wa te rsebu t hanya te ru tang Pajak Per tambahan
Ni la i apab i l a penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak atau permulaan keg ia tan membangun send i r i
te rsebu t te r j ad i pada atau sete lah tangga l 1 Januar i
1995” ;
• Pada tangga l 5 September 2007, Di rek tu r Kebera tan
dan Banding menyampaikan Nota Dinas , Nomor : ND-
999/PJ .071 /2007 per iha l Pember ian Keputusan Kebera tan
dan Penghapusan Sanks i Admin is t r a s i atas nama PT.
Surya Alam Tungga l NPWP.01.233 .310 .0 - 617.000 , yang
di tu j ukan kepada Di r j en Pajak dengan melampi r kan 2
Berkas Penel i t i a n Kebera tan dan Pengurangan atau
Penghapusan Sanks i Admin is t r a s i ;
Nota Dinas dimaksud pada pokoknya menyampaikan :
o Bahwa permohonan kebera tan dar i Waj ib Pajak te lah
memenuhi syara t fo rma l sebaga imana dia tu r da lam Pasa l
25, Pasa l 32 dan Pasal 36 ayat 91) huru f b Undang-
Undang KUP seh ingga dapat d ip roses ;
o Bahwa berdasarkan Hasi l Penel i t i a n Kebera tan
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding , kemudian disampaikan
usu lan untuk mener ima permohonan kebera tan Waj ib Pajak
atas SKPKB PPN dan mener ima permohonan pengurangan
atau penghapusan sanks i admin is t r a s i Waj ib Pajak atas
STP PPN ;
Sela in mengajukan usu l d imaksud, bersama nota dinas
te rsebu t d i l amp i r kan Sura t Keputusan Di r j en dengan
permohonan untuk d i t anda tangan i ;
• Bahwa pada tangga l 22 Oktober 2007, Di r j en Pajak
menerb i t kan Sura t Keputusan Nomor : KEP-757/PJ .07 /2007
Hal . 15 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ten tang Kebera tan Waj ib Pajak atas SKPKB PPN masa
Januar i – Desember 2004, dengan penetapan mener ima
se lu ruhnya permohonan kebera tan Waj ib Pajak sesua i
Sura tnya Nomor : Sek- 016/P jk .SAT/ I / 2 007 tangga l 11
Januar i 2007, atas PPN kurang bayar dan sanks i bunganya
sebesar Rp. 429.200 .000 , - dan Sura t Keputusan Nomor :
KEP-758/PJ .07 /2007 ten tang Pengurangan atau Penghapusan
Sanks i Admin is t r a t i f atas STP PPN Masa Pajak Januar i –
Desember 2004 dengan penetapan mener ima se lu ruhnya
permohonan kebera tan Waj ib
Pajak sesua i Sura tnya Nomor : Sek- 018/P jk .SAT/ I / 2007
tangga l 11 Januar i 2007 atas denda Pasal 14 ayat (4 ) KUP
sebesar Rp. 58.000 .000 , - ;
• Menindak lan j u t i Sura t Keputusan Di r j en Pajak
te rsebu t , pada tangga l 21 November 2007 Kepala Kanto r
Pelayanan Pajak Madya Sidoar j o menerb i t kan Sura t
Keputusan te rka i t permohonan kebera tan PT. Surya Alam
Tungga l , ya i t u :
o Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang
Pengembal i an Keleb ihan Pembayaran PPN/PPnBM la i nnya
masa tahun Desember 2004, se jumlah Rp. 58.000 .000 , - ;
o Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang
Pengembal i an Keleb ihan Pembayaran PPN/PPnBM la i nnya
masa tahun Desember 2004, se jumlah Rp. 429.200 .000 . - ;
o Nomor : KEP-00010/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 / 2007 ten tang
Pember ian Imba lan Bunga, se jumlah Rp. 9.280 .000 . - ;
o Nomor : KEP-00011/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang
Pember ian Imba lan Bunga, se jumlah Rp. 22.272 .000 . - ;
o Nomor : KEP-00012/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang
Pember ian Imba lan Bunga, se jumlah Rp. 52.200 .000 . - ;
• Bahwa pada tangga l 22 November 2007, PT. Surya Alam
Tungga l mener ima pengembal i an dana te rka i t permohonan
kebera tan , yang di t r ans fe r ke Rek. PT. Surya Alam
Tungga l d i BRI , No. Rek. 21101500102157, to ta l nya
ber j umlah Rp.570.952 .000 , - dengan r i nc i an :
Hal . 16 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
o Pokok pajak :
Rp. 290,000 ,000 , -
o Sanks i admin is t r a s i Pasa l 13 ayat (2 ) KUP
: Rp. 139,200 ,000 , -
o Sanks i admin is t r a s i Pasa l 14 ayat (4 ) KUP
: Rp. 58,000 ,000 , -
o Sanks i admin is t r a s i Pasa l 27 A ayat (1 )
KUP : Rp. 83,752 ,000 , -
• Bahwa perbua tan yang d i l akukan Terdakwa GAYUS
HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T . , bersama- sama dengan Humala
Set ia Leonardo Napi tupu lu , SE, M.Si , DR. Maru l i
Pandapotan Manurung, SE, M.Si , MBT, Drs . Johnny Mar iho t
Tobing , Ak. MBA, dan Drs . Bambang Heru Ismia rso , MA,
secara melawan hukum te rsebu t te l ah memperkaya orang
la i n atau suatu korporas i ya i t u PT. Surya Alam tungga l
sebesar Rp.570.952 .000 , - ;
• Bahwa ak iba t perbua tan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P.
TAMBUNAN S.S.T . , bersama- sama dengan Humala Set ia
Leonardo Napi tupu lu , SE, M.Si , DR. Maru l i Pandapotan
Manurung, SE, M.Si , MBT, Drs . Johnny Mar iho t Tobing , Ak.
MBA, dan Drs . Bambang Heru Ismia rso , MA, te l ah
merug ikan keuangan Negara sebesar Rp.570.952 .000 , - ( l ima
ra tus tu j uh puluh ju ta sembi l an ra tus l ima pu luh dua
r i bu rup iah ) atau sek i t a r jumlah te rsebu t sebaga imana
dalam Laporan has i l pengh i t ungan kerug ian keuangan
Negara atas kasus dugaan t i ndak pidana korups i da lam
penanganan kebera tan pa jak PT. Surya Alam Tungga l
Sidoar j o atas nama te rsangka Maru l i Pandapotan Manurung
dkk , yang d ibua t o leh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) tangga l 7 Ju l i 2010 ;
Perbuatan Terdakwa sebaga imana dia tu r dan d iancam
pidana Pasa l 2 ayat (1 ) jo Pasa l 18 Undang- Undang No.31
Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i jo
Undang- Undang No.20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas
Hal . 17 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang- Undang No.31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak
Pidana Korups i jo Pasa l 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP ;
SUBSIDIAIR :
Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T ,
Pelaksana pada Di rek to ra t Kebera tan dan Banding ,
berdasarkan Sura t Keputusan Di rek to ra t Jendera l Pajak Nomor
: KEP-036/PJ .01 /UP.53 /2007 tangga l 12 Februar i 2007, secara
bersama- sama dengan Humala Set ia Leonardo Napi tupu lu , SE,
M.Si . Penelaah Kebera tan Di rek to ra t Kebera tan dan Banding ,
DR. Maru l i Pandapotan Manurung, SE, M.Si , MBT, Kepala Seks i
Pengurangan dan Kebera tan I merangkap PJS Kasi Pengurangan
dan Kebera tan IV Di rek to ra t Kebera tan dan Banding , Drs .
Johnny Mar iho t Tobing , Ak. MBA, Kepala Sub Di rek to ra t
Pengurangan dan Kebera tan , Drs . Bambang Heru Ismia rso , MA
Direk tu r Kebera tan dan Banding yang penuntu tannya d i l akukan
secara te rp i sah , pada bulan Ju l i 2007 atau set i dak -
t i daknya pada tahun 2007 ber tempat di Kanto r Di rek to ra t
Jendera l Pajak Pusat Jakar t a Ja lan Jendera l Gato t Subro to
Nomor : 40 – 42 Jakar t a Sela tan atau set i dak - t i daknya di
suatu tempat da lam daerah hukum Pengad i l an Neger i Jakar t a
Sela tan , te l ah melakukan atau tu ru t ser ta melakukan
perbua tan dengan tu j uan menguntung- kan d i r i send i r i atau
orang la i n atau suatu korporas i , menyalahgunakan kewenangan
atau sarana yang ada padanya karena jaba tan atau kedudukan
yang dapat merug ikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara , d i l akukan sebaga i ber i ku t :
• Berdasarkan Sura t Per in t ah , No. Pr in -
0077/WPJ.24 /BD.0600 /2005 , tangga l 13 Oktober 2005, yang
di tanda tangan i o leh Drs . RIZAL ADMEIDY, MM, Kepala
Kanto r Wilayah DJP Jawa Bagian Timur , memer in tahkan
kepada :
1) Drs . SULIAMIN SARAGIH, Pembina ( IV /a ) , Superv i so r ;
2) AGUNG MIRMANTO, Penata ( I I I / c ) , Ketua Tim ;
3) APRIANTO S, Pengatu r Tk. I ( I I / d ) , Anggota Tim ;
Untuk melakukan pemer iksaan pajak di PT. Surya Alam
Tungga l , dengan tu juan untuk menguj i kepatuhan pemenuhan Hal . 18 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kewaj i ban perpa jakan Waj ib Pajak (WP) pada tahun pa jak
2004 ;
Selan ju t nya karena Drs . SULIAMIN SARAGIH, memasuk i us ia
pens iun , maka di te r b i t k an Sura t Tugas Nomor : ST-
0016/WPJ.24 /BD.0600 /2006 , te r t angga l 14 Februar i 2006.
Adapun person i l yang di tugaskan ada lah :
1) Drs . FADJAR ADI PRABAWA, Ak, MM, Penata ( I I I / c ) ,
Superv i so r ;
2) AGUNG MIRMANTO, Penata ( I I I / c ) , Ketua Tim ;
3) MOHAMAD KHAERUL ANWAR, Penata ( I I I / a ) , Anggota Tim ;
4) APRIANTO S, Pengatu r Tk. I ( I I / d ) , Anggota Tim ;
Untuk menyelesa i kan pemer iksaan sampai dengan
di te rb i t k annya laporan pemer iksaan pa jak dan nota
perh i t ungan sebaga i dasar penerb i t an Sura t Kete tapan
Pajak ;
• Pada tangga l 21 Desember 2006, mela lu i Sura t
Nomor : Pem – 119/WPJ.24 / BD.0600/2006 , tangga l 21
Desember 2006 yang di tanda tangan i o leh Drs . Riza l
Admeidy , MM, has i l pemer iksaan atas Waj ib Pajak PT.
Surya Alam Tungga l (PT. SAT) , te lah d isampaikan kepada
Hindar t o Gunawan, Di rek tu r Utama PT. SAT, sura t d imaksud
pada in t i n ya member i t ahukan r i nc i an pajak kurang bayar
dan dibe r i kan kesempatan kepada Waj ib Pajak untuk
member ikan tanggapan secara te r t u l i s d ise r t a i data ,
bukt i dan dokumen pendukung pal i ng lama 7 ( tu j uh ) har i
se jak di te r imanya sura t , apab i l a yang bersangku tan t i dak
member ikan tanggapan dalam jangka waktu yang te l ah
di te t apkan maka has i l pemer i ksaan dianggap te lah
dise tu j u i se lu ruhnya dan kewaj i ban pajak te rhu tang
dih i t ung sesua i has i l pemer i ksaan te rsebu t ;
• Pada tangga l 22 Desember 2006, Hindar to Gunawan,
Di rek tu r Utama PT. SAT, menyampaikan Sura t Tanggapan
kepada Kepala Kantor Wi layah DJP Jawa Timur I I , pada
pokoknya menyampaikan menyatakan dengan sebenar - benarnya
menyetu ju i se lu ruh has i l pemer i ksaan yang ber i s i r i nc i an
pajak yang masih kurang bayar sen i l a i Rp.
609.211 .071 , - ;
Hal . 19 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Selan ju t nya pada tangga l 26 Desember 2006 ber tempat
di Kantor Wi layah DJP Jawa Timur I I d ibua t Ber i t a Acara
Perse tu j uan Hasi l Pemer iksaan yang di tanda tangan i o leh
Tim Pemer iksa Pajak , Waj ib Pajak Hindar t o Gunawan,
Di rek tu r Utama PT. SAT dan dike tahu i o leh Kepala Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur I I yang pada pokoknya ber i s i
bahwa Waj ib Pajak te l ah
menyetu ju i has i l pemer iksaan pajak yang te r t uang da lam
lembar pernya taan perse tu j uan has i l pemer i ksaan ;
• Bahwa sete lah d ibua t Ber i t a Acara Perse tu j uan Hasi l
Pemer iksaan , Pemer iksa Pajak membuat Laporan Pemer iksaan
Pajak , No. Laporan : LAP- 128/WPJ.24 /BD.0600 /2006 ,
tangga l 26 Desember 2006, dan mengusu lkan agar
di te rb i t k an kete tapan pajak atas nama PT. Surya Alam
Tungga l untuk tahun pajak 2004 anta ra la i n sebaga i
ber i ku t :
- Sura t Kete tapan Pajak Kurang Bayar PPN Pasa l 16 D masa
Januar i s.d Desember 2004 :
o PPN kurang bayar sebesar Rp. 290.000 .000 , -
o Sanks i admin is t r a s i sebesar Rp. 139.200 .000 , -
Jumlah Rp. 429.200 .000 , -
- Sura t Tagihan Pajak PPN Pasa l 16 D masa Januar i s /d
Desember 2004
sebesar Rp. 58.000 .000 , -
Jumlah kese lu ruhan Rp. 487.200 .000 , -
• Pada tangga l 5 Januar i 2007 Kepala KPP Sidoar j o
menerb i t kan Sura t Kete tapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
PPN kepada PT. Surya Alam Tungga l , Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 , tangga l 5 Januar i 2007 sebesar
Rp.429.200 .000 , - dengan ja tuh tempo 4 Februar i 2007 dan
Sura t Tagihan Pajak PPN, Nomor : 00006/137 /04 /617 /07 ,
tangga l 5 Januar i 2007 sebesar Rp.58.000 .000 , - dengan
ja tuh tempo 4 Februar i 2007 ;
• Menindak lan j u t i SKPKB PPN Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 dan Sura t Tagihan Pajak PPN, Nomor :
00006/137 /04 /617 /07 , tangga l 5 Januar i 2007, pada bu lan
Hal . 20 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Januar i 2007, PT. Surya Alam Tungga l menyelesa i kan
kewaj i bannya se laku Waj ib Pajak ya i t u membayar pa jak
kurang bayar sebesar Rp.487.200 .000 , - ;
• Bahwa pada tangga l 11 Januar i 2007 PT. Surya Alam
Tungga l mengajukan permohonan kebera tan mela lu i Sura t ,
Nomor : Sek.016 /P j k .SAT/ I / 2007 dan Nomor :
Sek.018 /P j k .SAT/ I / 2007 , yang d i t u j u kan kepada Kepala
Kanto r Pelayanan Pajak Sidoar j o Timur , a lasan kebera tan
ada lah adanya kesa lahan pemer iksa da lam menerapkan
pera tu ran perpa jakan sehubungan dengan subyek pajak
Pasal 16 D Keten tuan Umum Perpa jakan ;
Selan ju t nya pada tangga l 15 Maret 2007 PT. Surya Alam
Tungga l , mengajukan permohonan kebera tan kepada Di rek tu r
Kebera tan dan Banding , Kanto r Pusat Di t j en Pajak mela lu i
Sura t Nomor : Sek.125 / Pjk .SAT/ I I I / 2 007 , dengan meru juk
Sura t Permohonan Kebera tan Nomor : Sek.016 /
Pjk .SAT/ I / 2007 dan Nomor : Sek.018 /P j k .SAT/ I / 2007 ,
tangga l 11 Januar i 2007, i s i sura t pada pokoknya adalah
member ikan tambahan pen je lasan , d ian ta ranya menyampaikan
bahwa akt i va te rsebu t d ibe l i tahun 1994 kemudian di j ua l
tahun 2004, d isebu tkan pula untuk mesin yang mendapat
fas i l i t a s pembebasan, PPN-nya te l ah dibayar , ya i t u
se jumlah Rp. 190.000 .000 . - ;
• Bahwa Sura t Nomor : Sek.125 /P j k .SAT/ I I I / 2 007 ,
tangga l 15 Maret 2007 te rsebu t , d i t e r ima d i Di rek to ra t
Kebera tan dan Banding pada tangga l 3 Apr i l 2007,
kemudian pada tangga l 4 Apr i l 2007 Di rek tu r Kebera tan
dan Banding member ikan dispos i s i yang di tu j ukan kepada
Kasubd i t Pengurangan dan Kebera tan dengan per in t ah
“se lesa i kan ” , se lan ju t nya o leh Kasubd i t lembar
dispos i s i te rsebu t d i te ruskan kepada Kasi Pengurangan
dan Kebera tan IV , dengan petun juk “ te l i t i dan proses
sesua i keten tuan ” ;
Oleh Kasi Pengurangan dan Kebera tan IV , sura t dan lembar
dispos i s i d i t e ruskan kepada GAYUS, dengan per in t ah
Hal . 21 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“un tuk di te l i t i fo rma l dan buat resume awal ” dan dipa ra f
tangga l 12 Apr i l 2007 ;
• Pada tangga l 9 Mei 2007 Di rek tu r Kebera tan dan
Banding menerb i t kan Sura t Tugas Nomor : ST-
1068/PJ .07 /2007 dan Nomor : ST- 1069/PJ .07 /2007 tangga l
09 Mei 2007 yang menugaskan kepada Mar jan to se laku
Kasubd i t Pengurangan Kebera tan , Maru l i P Manurung, Kas i
Pengurangan dan Kebera tan I , Humala SL Napi tupu lu ,
Penelaah Kebera tan dan Gayus Halomoan P. Tambunan,
se laku Pelaksana , untuk melakukan pene l i t i a n te rhadap
permohonan kebera tan Waj ib Pajak PT. SAT ;
• Bahwa sesua i Sura t Tugas Nomor : ST-
65/WPJ.08 /RP.01 /2007 tangga l 12 Ju l i 2007 yang
di tanda tangan i o leh Kepala Kanto r Kanwi l DJP Banten ,
pada pokoknya ber i s i : Meru juk Sura t Di rek tu r Kebera tan
dan Banding Nomor : S- 2704/PJ .071 /2007 tangga l 06 Ju l i
2007 ten tang Permin taan Penje lasan Atas Hasi l
Pemer iksaan an. PT. Surya Alam Tungga l maka menugaskan
kepada APRIANTO, S. , SE, untuk member i kan pen je lasan
atas koreks i - koreks i da lam laporan pemer iksaan pajak
sehubungan permohonan kebera tan pajak dar i PT. Surya
Alam Tungga l , pada har i Jumat , tangga l 13 Ju l i 2007, jam
08.30 Wib ber temu dengan Maru l i P. Manurung/Humala S.L
Napi tupu lu / Gayus HP Tambunan ;
• Bahwa pada tangga l 16 Ju l i 2007 di l akukan
pembahasan berkas kebera tan Waj ib Pajak an. PT. SAT
dengan Pemer iksa yang di tuangkan da lam Ber i t a Acara
Pembahasan Berkas Kebera tan dengan Pemer iksa , pembahasan
dihad i r i o leh Anggota Pemer iksa , an. Apr ian to S, SE. dan
bag ian penutup , d i tu t up dan di tanda tangan i , Pemer iksa
Apr ian to S, SE, Tim Kebera tan GAYUS H.P TAMBUNAN dan
Humala S.L Napi tupu lu , da lam Ber i t a Acara Pembahasan
Berkas Kebera tan , anta ra Tim Kebera tan dengan Pemer iksa
Pajak , anta ra la i n dibahas :
Hal . 22 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
o Alasan Pemer iksa Pajak , mengenakan PPN obyek Pasa l
16 D atas penyerahan bangunan dan mesin , yang
pen jua lannya di l akukan pada tahun 2004 dalam 1 (sa tu )
paket , berupa : tanah , bangunan dan mesin , karena WP
(Waj ib Pajak ) adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak ) ,
barang yang dise rahkan ada lah BKP (Barang Kena Pajak ) ,
dan Waj ib Pajak sudah membayar PPN atas pen jua lan
akt i vanya te rsebu t sebesar Rp. 190.000 .000 , - ;
o Dokumen yang d i j ad i kan dasar oleh Pemer iksa Pajak
dalam menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak ) atas
adanya penyerahan barang yang te rmasuk obyek Pasa l 16
D Undang- undang PPN ada lah Akta Jua l Bel i , d i mana
harga bangunan dan mesin pada akta disebu tkan , sebesar
Rp.4 ,8 mi lya r ;
• Bahwa pada tangga l 9 Ju l i 2007, Di rek tu r Kebera tan
dan Banding , Bambang Heru Ismia rso , menerb i t kan Sura t
Nomor : S- 2722/PJ .071 /2007 , tangga l 9 Ju l i 2007 ten tang
Permin taan Penje lasan dan Data Waj ib Pajak (ke - 2) , an.
PT. Surya Alam Tungga l yang di tu j ukan kepada Di rek tu r
PT. Surya Alam Tungga l , untuk member ikan tambahan data
dan had i r pada har i Senin , tangga l 16 Ju l i 2007, puku l
09.00 Wib, ber temu 1. Humala S.L Napi tupu lu dan 2. Gayus
H.P. Tambunan ;
• Bahwa pada tangga l 16 Ju l i 2007 di l akukan
pembahasan dengan Waj ib Pajak yang di tuangkan dalam
Ber i t a Acara Pembahasan Berkas Kebera tan dengan Waj ib
Pajak , PT. Surya Alam Tungga l , sedangkan yang had i r
da lam per temuan te rsebu t , ada lah HUMALA SL. NAPITUPU,
Penelaah Kebera tan , Terdakwa GAYUS HP TAMBUNAN, Penel i t i
Kebera tan , HINDARTO GUNAWAN, Di rek tu r PT. Surya Alam
Tungga l ;
Dalam Ber i t a Acara Pembahasan Berkas Kebera tan , anta ra
Tim Kebera tan dengan Waj ib Pajak , anta ra la i n
menyebutkan adanya data dan fak ta :
o Waj ib Pajak te lah PKP (Pengusaha Kena Pajak )
sewaktu pembel i an akt i va tahun 1994 ;
Hal . 23 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
o Akta Notar i s te r ka i t pembel i an akt i va te rsebu t ,
tahun 1994 ;
o Akta Notar i s te r ka i t pen jua lan akt i va tahun 2004 ;
o Foto - fo to akt i va yang d i j ua l tahun 2004 ;
Sela in i t u da lam tanya jawab anta ra la i n d isebu tkan :
o Tanah, bangunan dan mesin sewaktu dibe l i merupakan
satu paket seper t i d isebu tkan da lam Akta Notar i snya ;
o Atas mesin te rdapa t fas i l i t a s pembebasan PPN ;
o Waj ib Pajak membayar PPN sebesar Rp.190.000 .000 , -
dengan DPP Rp.1 .900 .000 .000 , - sementa ra di Akta
Notar i s t i dak ada breakdown harga untuk masing- masing
uni t ;
• Bahwa pada tangga l 8 Agustus 2007, Hindar t o
Gunawan, Di rek tu r PT. SAT mengi r im Sura t Nomor :
Sek.394 /P j k .SAT/V I I I / 2 007 per iha l Tambahan data , yang
di tu j ukan kepada Di rek tu r Kebera tan dan Banding u.p .
Bapak Maru l i , i s i sura t anta ra la i n menyampaikan :
Meru juk Sura t Di rek tu r Kebera tan dan Banding , Nomor : S-
2722/PJ .071 / 2007, tangga l 9 Ju l i 2007 dan has i l
per temuan pada tangga l 16 Ju l i 2007 disampaikan tambahan
data sebaga i ber i ku t :
- Rinc ian atas un i t Colds to rage , hatchery , tambak,
ut i l i t a s , dan pera la t an produks i sen i l a i Rp.
3.100 .000 .000 , - te rd i r i atas :
- Rinc ian atas un i t Colds to rage , hatchery , tambak,
ut i l i t a s , dan pera la t an produks i sen i l a i Rp.
3.100 .000 .000 , - te rd i r i atas :
Mesin pane l co ld s to rage Rp. 1.900 .000 .000 , -
Ins ta l a s i mesin
Mesin dan ins ta l as i untuk hatchery
Mesin dan ins ta l as i untuk tambak
Pera la tan produks i PLN dan Genset Rp. 1.200 .000 .000 , -
Tota l Rp. 3.100 .000 .000 , -
- Foto copy SPT PPH Badan Tahun 1994 – Tahun 2004
te rmasuk laporan keuangannya ;
Hal . 24 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dalam r inc i an akt i va te tap te r l i h a t bahwa se jak dibe l i
tahun 1994 sampai d i j ua l pada tahun 2004, akt i va
te rsebu t t i dak mengalami perubahan ;
• Bahwa has i l pemer i ksaan atas kebera tan Waj ib Pajak
PT. SAT oleh Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN,
di tuangkan dalam Laporan Nomor : LAP- 656/PJ .071 /2007 ,
tangga l 9 Agustus 2007 ten tang Laporan Penel i t i a n
Kebera tan PT. Surya Alam Tungga l dan Laporan Nomor :
LAP- 657/PJ .071 /2007 , tangga l 9 Agustus 2007 ten tang
Laporan Penel i t i a n Pengurangan atau Penghapusan Sanks i
Admin is t r a s i PT. Surya Alam Tungga l , kedua laporan
te rsebu t d i tanda tangan i o leh Terdakwa GAYUS
HALOMOAN P. TAMBUNAN, Penel i t i , Humala SL Napi tupu lu ,
pene laah kebera tan , Maru l i P Manurung, se laku Kasi
Pengurangan Kebera tan , Johnny Mar iho t Tobing , se laku
Kasubd i t Pengudangan & Kebera tan , dan Bambang Heru
Ismia rso se laku Di rek tu r Kebera tan dan Banding ;
• Bahwa dalam kedua laporan dimaksud mengusu lkan
untuk mener ima permohonan kebera tan Waj ib Pajak PT. SAT
dan menin jau kembal i SKPKB PPN Pasa l 16 D Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 tangga l 05 dengan alasan bahwa :
- Dasar Hukum :
Pasa l 16 D Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1983
sebaga imana te lah diubah te rakh i r dengan Undang- Undang
Nomor : 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak
Per tambahan Ni la i d ikenakan atas penyerahan akt i va
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menuru t tu juan semula
akt i va te rsebu t t i dak untuk d ipe r j ua l be l i k an ,
sepan jang Pajak Per tambahan Ni la i yang dibayar pada
saat pero lehannya , sesua i keten tuan undang- undang in i
dapat d ik red i t k an ;
Penje lasan Pasal 16 D menyatakan bahwa penyerahan
mesin , bangunan, pera la tan , perabo tan atau akt i va la i n
yang menuru t tu j uan semula t i dak untuk
dipe r j ua l be l i k an oleh Pengusaha Kena Pajak , d ikenakan
Hal . 25 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pajak sepan jang memenuhi persyara tan ya i t u bahwa Pajak
Per tambahan Ni la i yang dibayar pada saat pero lehannya ,
sesua i keten tuan undang- undang in i dapat d ik red i t k an ;
Dengan demik ian , penyerahan akt i va te rsebu t t i dak
dikenakan pajak apab i l a Pajak Per tambahan Ni la i yang
dibayar pada waktu pero lehannya t i dak dapat
d ik red i t k an berdasarkan keten tuan dalam undang- undang
in i kecua l i t i dak dapat d ik red i t k an Pajak Per tambahan
Ni la i te rsebu t karena bukt i pengkred i t k annya t i dak
memenuhi persyara tan admin is t r a t i f , misa lnya fak tu r
pa jaknya t i dak di i s i lengkap sesua i dengan keten tuan
sebaga imana dimaksud da lam Pasa l 13 ayat (5 ) ;
- Pasal 16 D Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 1994
sebaga imana te l ah diubah te rakh i r dengan Undang- Undang
Nomor : 18 Tahun 2000, mula i ber laku tangga l 1 Januar i
1995, sementara t ransaks i penjua lan akt i va te r j ad i
pada tangga l 31 Desember 1994, seh ingga sewaktu
te r j ad i t ransaks i penga l i han akt i va dar i PT. Surya Adi
Kumala ke PT. Surya Alam Tungga l , Undang- Undang PPN
yang ber l aku ada lah Undang-
Undang Nomor : 8 Tahun 1983 berdasarkan hal te rsebu t
d i atas maka
t i dak ada PPN yang dibayar ;
- Berdasarkan Ber i t a Acara Pembahasan dengan Waj ib
Pajak , d ike tahu i bahwa t i dak ada PPN yang dibayar pada
saat pero lehan akt i va tahun 1994, yang ada hanya pajak
penghas i l an atas jua l be l i tanah dan bangunan menjad i
tanggungan pihak Kesatu ;
- Berdasarkan Ber i t a Acara Pembahasan dengan Pemer iksa
Pajak d ike tahu i bahwa pemer iksa t i dak menel i t i
Dokumen pembel i an akt i va tahun 1994, apakah te rdapa t
pembayaran PPN atas jua l be l i te rsebu t , dan pemer iksa
pajak menyetu ju i untuk t i dak mengenakan PPN Pasa l 16 D
atas pen jua lan akt i va yang menuru t tu j uan semula
t i dak untuk dipe r j ua l be l i k an , sepan jang t i dak ada
pembayaran PPN saat pero lehannya ;Hal . 26 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Berdasarkan Pera tu ran Menter i Keuangan Nomor :
425/PM.1 /2007 tangga l 25 Jun i 2007 ten tang Ura ian
Jabatan d i L ingkungan Kanto r Pusat Di rek to ra t Jendera l
Pajak , bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN,
Pelaksana pada Di rek to ra t Kebera tan dan Banding , sesua i
dengan Pangkat dan Golongannya ya i t u Penata Muda I I I A
mempunyai wewenang anta ra la i n :
- Menel i t i persyara tan fo rma l dan kewenangan untuk
memproses permohonan kebera tan Waj ib Pajak ;
- Menganal i s i s bahan penyusunan konsep ura ian
pene l i t i a n , konsep sura t keputusan kebera tan , konsep
sura t keputusan pembetu lan sura t keputusan kebera tan ,
konsep sura t keputusan pengurangan , sanks i
admin is t r a s i , konsep sura t keputusan pengurangan
BPHTB, dan konsep sura t keputusan pembata lan kete tapan
pajak yang t i dak benar yang wewenangnya berada pada
Kanto r Pusat Di rek to ra t Jendera l Pajak ;
Sela in i t u sesua i dengan Sura t Tugas Nomor : ST-
1068/PJ .07 /2007 dan Nomor : ST- 1069/PJ .07 /2007
tangga l 09 Mei 2007 Terdakwa GAYUS HALOMOAN P.
TAMBUNAN, berwenang melakukan pene l i t i a n te rhadap
permohonan kebera tan Waj ib Pajak PT. SAT ;
Akan te tap i Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan te l ah
menyalah- gunakan kewenangannya yang seharusnya
Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN melakukan
pene l i t i a n secara tepa t , cermat , dan menyelu ruh , namun
t i dak di l akukan seh ingga apab i l a pene l i t i a n di l akukan
dengan sebenarnya maka seharusnya Terdakwa t i dak
mengusu lkan untuk menyetu ju i kebera tan Waj ib Pajak PT.
SAT
mela inkan menolak kebera tan Waj ib Pajak PT. SAT dan
menyatakan has i l pemer iksaan Kanwi l Pajak Jawa Timur
sudah benar , seh ingga perbua tan Terdakwa yang
mengusu lkan mener ima kebera tan Waj ib Pajak te lah
menyalahgunakan kewenangan karena :
Hal . 27 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Ber ten tangan dengan Sura t Edaran Di rek tu r Jendera l
Pajak Nomor : SE-68/PJ . / 1993 tangga l 22 Desember
1993 ten tang Petun juk Pelaksanaan Keten tuan Pasa l
16, 26, dan 36 KUP, pada angka I I but i r 3.1 yang
menyebutkan : “Keputusan atas kebera tan harus
diambi l berdasarkan per t imbangan yang te l i t i , tepa t
dan cermat ser ta bers i f a t menyelu ruh , ba ik mengenai
pen i l a i an te rhadap syara t - syara t penga juan
kebera tan , kebenaran mater i dan penentuan dasar
pengenaan pajak ser ta penerapan keten tuan
perundang- undangan yang berkenaan ;
Oleh sebab i t u da lam memutuskan suatu kebera tan dapat
mencakup masalah- masalah yang t i dak diungkapkan o leh
Waj ib Pajak atau bi l a ada juga menyangkut pembetu lan
sa lah tu l i s atau sa lah h i t ung dalam kete tapan pajak
yang disengke takan , seh ingga keputusan kebera tan dapat
berupa : t i dak dapat d iper t imbangkan mener ima se lu ruh
atau sebag ian , menolak atau menambah besarnya jumlah
pajak yang te ru tang yang di te t apkan dalam sura t
kete tapan pajak atau yang dipo tong atau dipungu t o leh
pemotong atau pemungut ” ;
Padaha l sesua i dengan kete rangan dar i Hindar to Gunawan
yang dibe r i k an kepada Terdakwa GAYUS HALOMOAN P.
TAMBUNAN pada saat d i l akukan pembahasan menyatakan
bahwa atas mesin - mesin te rsebu t mendapat fas i l i t a s PPN
dan pada saat d i l akukan penjua lan pada tahun 2004
Waj ib Pajak te l ah membayar PPN atas mesin te rsebu t
sebesar Rp.190.000 .000 , - ;
Proses pember ian fas i l i t a s te rsebu t , berawal dar i PT.
Surya Adikumala Abadi ket i ka akan mengimpor mesin ,
te r l eb i h dahu lu menyampaikan dan mengajukan permohonan
kepada Kepala Bapeks ta (Badan Pelayanan Kemudahan
Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan) , dengan
member ikan Sura t Sanggup Bayar (SSB) , Nomor :
000001/03 /90 /000039 / H, tangga l 5 Januar i 1990 sebesar
Rp. 230.768 .276 , - kemudian Menter i Keuangan RI ,
menerb i t kan Sura t Keputusan Nomor : KM-003043/BE/
1996, tangga l 27 Agustus 1996 ten tang Penetapan Hal . 28 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pengembal i an Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan ser ta
Pembayaran Pendahu luan PPN
dan PPn BM atas impor mesin , dengan to ta l fas i l i t a s
yang dibe r i k an , adalah Rp.230 .768 .276 , - akan te tap i
sebe lum di te rb i t k annya Sura t Keputusan Menter i
Keuangan RI d imaksud, mesin - mesin te rsebu t te l ah
di j ua l o leh PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. Surya
Alam Tungga l dengan t i dak melaporkan ten tang hal
te rsebu t kepada Kepala Bapeksta dan t i dak
mengembal i kan atau membayar bea masuk dan bea masuk
tambahan ser ta PPN dan PPN BM yang di tangguhkan
te rsebu t ;
Sesua i dengan Sura t Edaran Di rek tu r Jendera l Pajak
Nomor : SE-18/PJ .52 /1996 tangga l 4 Jun i 1996 ten tang
PPN atas Penyerahan Akt i va yang menuru t tu j uan semula
t i dak untuk dipe r j ua l be l i k an , pada angka 6 menyebutkan
: ”Da lam ha l pada saat pero lehannya , akt i va te rsebu t
mempero leh fas i l i t a s penangguhan pembayaran PPN, maka
pada waktu penga l i hannya memenuhi syara t untuk
dikenakan PPN, karena penangguhan PPN dia r t i k an sama
dengan Pajak Masukan dapat d ik red i t k an ” ;
Sela in i t u Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN
menyatakan bahwa Pasal 16 D Undang- Undang Nomor : 11
Tahun 1994 sebaga imana te lah diubah te rakh i r dengan
Undang- Undang Nomor : 18 Tahun 2000, mula i ber laku
tangga l 1 Januar i 1995, sementara t ransaks i pen jua lan
akt i va te r j ad i pada tangga l 31 Desember 1994, seh ingga
sewaktu te r j ad i t ransaks i penga l i han akt i va dar i PT.
Surya Adikumala ke PT. Surya Alam Tungga l , Undang-
Undang PPN yang ber laku ada lah Undang- Undang Nomor : 8
Tahun 1983 berdasarkan hal te rsebu t d i atas maka t i dak
ada PPN yang dibayar ;
Hal in i ber ten tangan dengan Pera tu ran Pemer in tah Nomor
: 50 Tahun 1994 tangga l 28 Desember 1994 ten tang
Pelaksanaan Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1983 ten tang
Pajak Per tambahan Ni la i Barang dan Jasa dan Pajak Hal . 29 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penjua lan Barang Mewah sebaga imana te l ah diubah dengan
Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 1994, pada Pasa l 35
ayat (2 ) menyebutkan : " atas penyerahan akt i va yang
menuru t tu j uan semula t i dak untuk dipe r j ua l be l i k an
yang dipe ro leh sebe lum ber lakunya Undang- Undang
Nomor : 11 Tahun 1994 ten tang Perubahan atas Undang-
Undang Pajak Per tambahan Ni la i Tahun 1984, d ikenakan
Pajak Per tambahan Ni la i ” ;
Dan pen je l asannya menyebutkan :
”Da lam hal te r j ad i penyerahan akt i va yang d ipero l eh
sebe lum ber lakunya
Undang- Undang Perubahan Undang- Undang Pajak
Per tambahan Ni la i 1984 dan akt i va te rsebu t menuru t
tu j uan semula t i dak untuk dipe r j ua l - be l i kan , yang atas
pero lehannya mendapat fas i l i t a s penangguhan pembayaran
Pajak Per tambahan Ni la i atau Pajak Masukannya dapat
d ik red i t k an , maka atas penyerahan akt i va te rsebu t
sete lah ber lakunya Undang- Undang Perubahan Undang-
Undang Pajak Per tambahan Ni la i 1984, d ikenakan Pajak
Per tambahan Ni la i ” ;
Sura t Edaran Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : SE-
01/P j . 51 / 1992 Januar i 1995 ten tang Pelaksanaan
Keten tuan Pera l i han Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor : 11 Tahun 1994 ten tang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1983 ten tang Pajak
Per tambahan Ni la i Barang dan Jasa dan Pajak Penjua lan
Atas Barang Mewah, pada angka 3.1 huru f e menyatakan :
”penyerahan akt i va yang menuru t tu j uan semula t i dak
untuk d ipe r j ua l be l i k an ,maka saat yang menentukan
te ru tangnya Pajak Per tambahan Ni la i ada lah saat
te r j ad i nya penyerahan Barang Kena Pajak atau saat
te r j ad i nya penyerahan Jasa Kena Pajak atau saat
d imula inya keg ia tan membangun send i r i . Per i s t i wa -
per i s t i wa te rsebu t hanya te ru tang Pajak Per tambahan
Ni la i apab i l a penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak atau permulaan keg ia tan membangun send i r i Hal . 30 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
te rsebu t te r j ad i pada atau sete lah tangga l 1 Januar i
1995” ;
• Pada tangga l 5 September 2007, Di rek tu r Kebera tan
dan Banding menyampaikan Nota Dinas , Nomor : ND-
999/PJ .071 /2007 per iha l Pember ian Keputusan Kebera tan
dan Penghapusan Sanks i Admin is t r a s i atas nama PT. Surya
Alam Tungga l NPWP.01.233 .310 .0 - 617.000 , yang d i t u j u kan
kepada Di r j en Pajak dengan melampi r kan 2 Berkas
Penel i t i a n Kebera tan dan Pengurangan atau Penghapusan
Sanks i Admin is t r a s i ;
Nota Dinas dimaksud pada pokoknya menyampaikan :
o Bahwa permohonan kebera tan dar i Waj ib Pajak te lah
memenuhi syara t fo rma l sebaga imana dia tu r da lam Pasa l
25, Pasa l 32 dan Pasal 36 ayat 91) huru f b Undang-
Undang KUP seh ingga dapat d ip roses ;
o Bahwa berdasarkan Hasi l Penel i t i a n Kebera tan
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding , kemudian disampaikan
usu lan untuk mener ima permohonan kebera tan Waj ib Pajak
atas SKPKB PPN dan mener ima permohonan pengurangan
atau penghapusan sanks i admin is t r a s i Waj ib Pajak atas
STP PPN ;
Sela in mengajukan usu l d imaksud, bersama nota dinas
te rsebu t d i l amp i r kan Sura t Keputusan Di r j en dengan
permohonan untuk d i t anda tangan i ;
• Bahwa pada tangga l 22 Oktober 2007, Di r j en Pajak
menerb i t kan Sura t Keputusan Nomor : KEP-757/PJ .07 /2007
ten tang Kebera tan Waj ib Pajak atas SKPKB PPN masa
Januar i – Desember 2004, dengan penetapan mener ima
se lu ruhnya permohonan kebera tan Waj ib Pajak sesua i
Sura tnya Nomor : Sek- 016/P jk .SAT/ I / 2 007 tangga l 11
Januar i 2007, atas PPN kurang bayar dan sanks i bunganya
sebesar Rp. 429.200 .000 , - dan Sura t Keputusan Nomor :
KEP-758/PJ .07 /2007 ten tang Pengurangan atau Penghapusan
Sanks i Admin is t r a t i f atas STP PPN Masa Pajak Januar i –
Desember 2004 dengan penetapan mener ima se lu ruhnya
permohonan kebera tan Waj ib Pajak sesua i Sura tnya Nomor :
Hal . 31 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sek- 018/P jk .SAT/ I / 2007 tangga l 11 Januar i 2007 atas
denda Pasa l 14 ayat (4 ) KUP sebesar Rp. 58.000 .000 , - ;
• Menindak lan j u t i Sura t Keputusan Di r j en Pajak
te rsebu t , pada tangga l 21 November 2007 Kepala Kanto r
Pelayanan Pajak Madya Sidoar j o menerb i t kan Sura t
Keputusan te rka i t permohonan kebera tan PT. Surya Alam
Tungga l , ya i t u :
o Nomor : KEP-00297.PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang
Pengembal i an Keleb ihan Pembayaran PPN/PPnBM la i nnya
masa tahun Desember 2004, se jumlah Rp. 58.000 .000 , - ;
o Nomor : KEP-00298.PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang
Pengembal i an Keleb ihan Pembayaran PPN/PPnBM la i nnya
masa tahun Desember 2004, se jumlah Rp. 429.200 .000 . - ;
o Nomor : KEP-00010/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 / 2007
ten tang Pember ian Imba lan Bunga, se jumlah Rp.
9.280 .000 . - ;
o Nomor : KEP-00011/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007
ten tang Pember ian Imba lan Bunga, se jumlah Rp.
22.272 .000 . - ;
o Nomor : KEP-00012/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007
ten tang Pember ian Imba lan Bunga, se jumlah Rp.
52.200 .000 . - ;
• Bahwa pada tangga l 22 November 2007, PT. Surya Alam
Tungga l mener ima pengembal i an dana te rka i t permohonan
kebera tan , yang di t r ans fe r ke Rek. PT. Surya Alam
Tungga l d i BRI , No. Rek. 21101500102157, to ta l nya
ber j umlah Rp.570.952 .000 , - dengan r i nc i an :
o Pokok pajak :
Rp. 290,000 ,000 , -
o Sanks i admin is t r a s i Pasa l 13 ayat (2 ) KUP
: Rp. 139,200 ,000 , -
o Sanks i admin is t r a s i Pasa l 14 ayat (4 ) KUP
: Rp. 58,000 ,000 , -
o Sanks i admin is t r a s i Pasa l 27 A ayat (1 )
KUP : Rp. 83,752 ,000 , -
Hal . 32 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa perbua tan yang d i l akukan Terdakwa GAYUS
HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T . , bersama- sama dengan Humala
Set ia Leonardo Napi tupu lu , SE, M.Si , DR. Maru l i
Pandapotan Manurung, SE, M.Si , MBT, Drs . Johnny Mar iho t
Tobing , Ak. MBA, dan Drs . Bambang Heru Ismia rso , MA,
dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jaba tan atau kedudukan
te rsebu t te lah menguntungkan orang la i n atau suatu
korporas i ya i t u PT. Surya Alam Tungga l sebesar
Rp.570.952 .000 , - ;
• Bahwa ak iba t perbua tan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P.
TAMBUNAN S.S.T . , bersama- sama dengan Humala Set ia
Leonardo Napi tupu lu , SE, M.Si , DR. Maru l i Pandapotan
Manurung, SE, M.Si , MBT, Drs . Johnny Mar iho t Tobing , Ak.
MBA, dan Drs . Bambang Heru Ismia rso , MA, te lah merug ikan
keuangan Negara sebesar Rp.570.952 .000 , - ( l ima ra tus
tu j uh puluh ju ta sembi lan ra tus l ima pu luh dua r i bu
rup iah ) atau sek i t a r jumlah te rsebu t sebaga imana dalam
laporan has i l pengh i t ungan kerug ian keuangan Negara atas
kasus dugaan t i ndak pidana Korups i da lam penanganan
kebera tan pajak PT. Surya Alam Tungga l Sidoar j o atas
nama te rsangka Maru l i Pandapotan Manurung dkk , yang
dibua t o leh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) tangga l 7 Ju l i 2010 ;
Bahwa perbua tan Terdakwa sebaga imana d ia tu r dan
diancam pidana dalam Pasa l 3 jo Pasal 18 Undang- Undang
Nomor : 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups i jo Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ten tang
Perubahan Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ten tang
Pemberan tasan Tindak Pidana Korups i jo Pasa l 55 ayat (1 )
ke- 1 KUHP ;
DAN
KEDUA :
PRIMAIR :
Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
bersama- sama dengan HAPOSAN HUTAGALUNG (da lam penuntu tan
te rp i sah ) pada waktu anta ra bu lan Agustus 2009 sampai
Hal . 33 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan bu lan November 2009 atau set i dak - t i daknya dalam
tahun 2009, ber tempat d i sek i t a r ha laman park i r Hote l
Ambara Ja lan Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakar ta
Sela tan dan Kanto r Bareskr im Mabes Pol r i Ja lan Truno joyo
No.3 Kebayoran Baru Jakar ta Sela tan atau set i dak - t i daknya
di tempat - tempat yang masih te rmasuk dalam daerah hukum
Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan , te l ah melakukan atau
tu ru t ser ta melakukan member i atau menjan j i k an sesuatu
kepada Pegawai Neger i atau Penye lenggara Negara dengan
maksud supaya Pegawai Neger i atau Penye lenggara Negara
te rsebu t berbuat atau t i dak berbua t sesuatu dalam
jaba tannya , yang ber ten tangan dengan kewaj i bannya ,
d i l akukan dengan cara ya i t u :
- Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskr im Mabes Pol r i
melakukan penye l i d i k an te rhadap t ransaks i keuangan yang
mencur igakan dalam reken ing mi l i k Terdakwa berdasarkan
Laporan Hasi l Anal i s i s Pusat Pelaporan dan Anal i s i s
Transaks i Keuangan (PPATK) , se lan ju t nya dar i has i l
penye l i d i k an dis impu lkan bahwa te rdapa t ind i kas i t i ndak
pidana seh ingga di te rb i t k an Sura t Per in tah Peny id i kan No
Pol : Spr in /70 /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 27 Ju l i
2009. Berdasarkan Laporan Pol i s i Model A No. Pol :
LP/412/ VI I / 2009 tangga l 25 Ju l i 2009 atas nama
te rsangka GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, p idana
yang disangkakan adalah :
1) Undang- Undang No.15 Tahun 2002 sebaga imana te l ah
diubah dan di t ambah dengan Undang- Undang No.25 Tahun
2003 ten tang Tindak Pidana Pencuc ian Uang ;
2) Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebaga imana te l ah
diubah dan di t ambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun
2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i ;
Terhadap Sura t Per in t ah Peny id i kan te rsebu t d i te rb i t k an
Sura t Per in t ah Tugas No. Pol : SP Gas/279 /V I I / 2 009 /D i t
I I Eksus , tangga l 27 Ju l i 2009 dengan anggota :
1) KOMBES POL Drs . PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;
2) KOMBES POL Drs . EKO BUDI SAMPURNO, M.Si NRP 67120334 ;Hal . 34 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3) AKBP Drs . MUH. ANWAR. R, SIK NRP 71120265 ;
4) AKBP MARDIYANI , SH NRP 61120290 ;
5) KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH NRP 69080586 ;
6) AKP I GEDE PUTU WIDYANA NRP 81090526 ;
7) IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
8) IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409 ;
Dalam proses peny id i kan te rsebu t d i t e rb i t k an lag i Sura t
Per in t ah Tugas Tambahan ya i t u Sura t Per in t ah Tugas No
Pol : SP Gas/279 .a /V I I / 2009/ Di t I I Eksus tangga l 31
Ju l i 2009 atas nama AKBP Sr i Sumar t i n i , NRP 62070898 ;
- Pada sek i t a r bu lan Apr i l 2009 Terdakwa mendapatkan
in fo rmas i dar i Bank Panin Cabang BEJ bahwa reken ing
Terdakwa yang berada pada Bank
Panin Cabang BEJ te l ah dib lok i r o leh Penye l i d i k
Bareskr im Mabes Pol r i karena d iduga merupakan t ransaks i
yang mencur igakan dan t i dak sesua i dengan pro f i l
Terdakwa se laku Pegawai Neger i Sip i l Golongan I I I pada
Di rek to ra t Jendera l Pajak ;
- Pada tangga l 8 Jun i 2009 Terdakwa menunjuk Peber
Si la l ah i dar i Kanto r Pengacara WINARSON and Par tne rs
sebaga i Kuasa Hukum, dan se lan ju t nya pada akh i r bu lan
Ju l i 2009 Terdakwa dipangg i l ke Mabes Pol r i untuk
dipe r i k sa sebaga i te rsangka . Dengan adanya sura t
pangg i l an te rsebu t , anta ra akh i r bulan Ju l i 2009 sampai
dengan bu lan Agustus 2009 Terdakwa d ihubung i o leh Peber
Si la l ah i untuk ber temu di Hote l Sul tan Ja lan Gato t
Subro to Jakar ta Sela tan . Kemudian di sa lah satu kamar d i
Hote l Sul tan Terdakwa dikena l kan oleh Peber Si la l ah i
kepada Haposan Hutaga lung dan Lamber tus Palang Ama. Pada
saat i t u Terdakwa, Peber Si la l ah i dan Lamber tus Palang
Ama menyampaikan kepada Haposan Hutaga lung bahwa
Terdakwa dipangg i l sebaga i te r sangka oleh Bareskr im
Mabes Pol r i dan meminta to l ong kepada Haposan Hutaga lung
agar Terdakwa t i dak di tahan dan dapat menyelamatkan uang
mi l i k Terdakwa yang d ib lok i r o leh Penye l i d i k Bareskr im
Mabes Pol r i ;Hal . 35 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Atas permin taan Terdakwa dan Peber Si la l ah i te rsebu t ,
se lan ju t nya Haposan Hutaga lung menghubung i Andi Kosas ih
untuk datang ke Hote l Sul tan . Sete lah Andi Kosas ih
datang kemudian Haposan Hutaga lung mencer i t a kan ten tang
reken ing Terdakwa yang dib l ok i r o leh Bareskr im Mabes
Pol r i dan untuk menyiasa t i n ya Haposan Hutaga lung meminta
agar Andi Kosas ih mengaku i bahwa uang yang d ib l ok i r
te rsebu t ada lah mi l i knya dalam rangka ker j a sama
pembel i an tanah dan atas permin taan te rsebu t Andi
Kosas ih menyetu ju i n ya , se lan ju t nya Haposan Hutaga lung
meminta Lamber tus Palang Ama untuk membuat Sura t
Per jan j i a n anta ra Terdakwa dan Andi Kosas ih yang seo lah -
olah uang yang berada d i beberapa reken ing Terdakwa yang
dib lok i r te r sebu t adalah mi l i k Andi Kosas ih ;
- Menindak lan j u t i peny iasa tan te rsebu t , beberapa har i
kemudian di Lobby Hote l Ambhara Ja lan Iskandarsyah Raya
No.1 Kebayoran Baru Jakar ta Sela tan , Andi Kosas ih
menandatangan i Sura t Per jan j i a n dengan diber i tangga l
mundur ya i t u tangga l 26 Mei 2008 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa uang Andi Kosas ih sebesar USD
2.810 .000 , - (dua ju t a de lapan ra tus sepu luh r i bu dol l a r
Amer ika Ser i ka t ) yang ada pada Terdakwa seo lah - olah
dalam rangka ker j a sama pembel i an tanah . Sela in i t u Andi
Kosas ih juga
mener ima 6 (enam) lembar ku i t ans i sebaga i bukt i seo lah -
olah te r j ad i penyerahan uang dar i Andi Kosas ih kepada
Terdakwa ;
- Pada sek i t a r bu lan Agustus s/d bu lan September 2009
Terdakwa member ikan uang kepada Haposan Hutaga lung
sebesar + USD 700.000 , - ( tu j uh ra tus r i bu dol l a r Amer ika
Ser i ka t ) dengan maksud untuk d ipe rgunakan anta ra la i n :
1) Agar Peny id i k t i dak melakukan penahanan ;
2) Agar Peny id i k t i dak melakukan peny id i kan dan
pemblok i r an te rhadap beberapa reken ing Terdakwa di
Bank Mandi r i ;
3) Agar Peny id i k t i dak melakukan peny i t aan te rhadap rumah
mi l i k Terdakwa ;Hal . 36 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Sete lah mener ima uang dar i Terdakwa, se lan ju t nya uang
te rsebu t o leh HAPOSAN HUTAGALUNG dise rahkan kepada
ARAFAT ENANIE sebanyak dua ka l i pada sek i t a r bu lan
Agustus 2009 s/d September 2009 di park i r an Hote l Ambara
Kebayoran Baru Jakar t a Sela tan , sebesar USD 2500,00
(dua r i bu l ima ra tus do l l a r Amer ika Ser i ka t ) dan
sebesar USD 3500,00 ( t i ga r i bu l ima ra tus dol l a r Amer ika
Ser i ka t ) dengan maksud agar Peny id i k t i dak melakukan
penahanan te rhadap Terdakwa, t i dak melakukan peny i t aan
te rhadap rumah Terdakwa dan t i dak melakukan pemblok i r an
atas reken ing mi l i k Terdakwa di Bank Mandi r i , seh ingga
atas pember ian uang te rsebu t se lama da lam proses
peny id i kan te rhadap Terdakwa t i dak d i l akukan penahanan,
rumah mi l i knya t i dak d is i t a dan reken ing mi l i k Terdakwa
di Bank Mandi r i Nomor Rekening : 1040004088725,
1040204160290, 1040000099999, 1040204182393 dan
1250004598587 t i dak di l akukan pemblok i r an dan
peny i t aan ;
- Sela in member i kan uang kepada Peny id i k ARAFAT ENANIE
mela lu i HAPOSAN HUTAGALUNG, Terdakwa pada awal bu lan
Oktober 2009 di Ruang Ker ja Uni t I I I Di rek to ra t I I
Bareskr im Mabes Pol r i juga member i kan uang kepada
Peny id i k ARAFAT ENANIE dengan maksud untuk dibe r i kan
kepada Peny id i k MARDIYANI , SH sebesar USD 4000 (empat
r i bu dol l a r Amer ika Ser i ka t ) d i mana uang te rsebu t
se lan ju t nya o leh ARAFAT ENANIE d ise rahkan kepada
Peny id i k MARDIYANI , SH dengan tu j uan agar Terdakwa t i dak
di t ekan dan dicecar dengan banyak per tanyaan , karena
sebe lumnya Terdakwa merasa di tekan dan dicecar banyak
per tanyaan oleh Peny id i k MARDIYANI , SH ;
- Perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan HAPOSAN
HUTAGALUNG
dalam member ikan uang kepada Peny id i k te rsebu t ada lah
dimaksudkan agar Peny id i k t i dak melakukan kewenangannya
se laku Peny id i k sebaga imana dimaksud dengan keten tuan
Pasal 20 ayat (1 ) dan Pasal 21 ayat (1 ) Undang- Undang Hal . 37 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 8 Tahun 1981 ya i t u kewenangan melakukan
penahanan Terdakwa namun t i dak di l akukan , keten tuan
Pasal 38, Pasa l 39 ayat (1 ) huru f a Undang- Undang
Nomor : 8 Tahun 1981 ya i t u kewenangan melakukan
peny i t aan te rhadap rumah Terdakwa dan uang di da lam
reken ing Terdakwa di Bank Mandi r i yang diduga te rka i t
dengan t i ndak pidana ;
Perbuatan Terdakwa sebaga imana dia tu r dan d iancam
pidana da lam Pasa l 5 ayat (1 ) huru f a Undang- Undang No. 31
Tahun 1999 sebaga imana te l ah diubah dengan Undang- Undang
No.20 Tahun 2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups i jo Pasal 55 ayat (1 ) ke- 1 KUHP ;
SUBSIDAIR :
Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
bersama- sama dengan HAPOSAN HUTAGALUNG (da lam penuntu tan
te rp i sah ) pada waktu anta ra bulan Agustus 2009 sampai
dengan bu lan November 2009 atau set i dak - t i daknya dalam
tahun 2009, ber tempat d i sek i t a r ha laman park i r Hote l
Ambara Ja lan Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakar ta
Sela tan dan Kanto r Bareskr im Mabes Pol r i Ja lan Truno joyo
No.3 Kebayoran Baru Jakar ta Sela tan atau set i dak - t i daknya
di tempat - tempat yang masih te rmasuk dalam daerah hukum
Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan , te l ah melakukan atau
tu ru t ser ta melakukan member i hadiah atau jan j i kepada
Pegawai Neger i dengan menginga t kekuasaan atau wewenang
yang meleka t pada jaba tan atau kedudukannya , atau oleh
pember i had iah atau jan j i d ianggap meleka t pada jaba tan
atau kedudukan te rsebu t , d i l akukan dengan cara ya i t u :
- Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskr im Mabes Pol r i
melakukan penye l i d i k an te rhadap t ransaks i keuangan
yang mencur i gakan da lam reken ing mi l i k Terdakwa
berdasarkan Laporan Hasi l Anal i s i s Pusat Pelaporan dan
Anal i s i s Transaks i Keuangan (PPATK) , se lan ju t nya has i l
penye l i d i k an dis impu lkan bahwa te rdapa t ind i kas i t i ndak
pidana seh ingga di te rb i t k an Sura t Per in tah Peny id i kan
No. Pol : Spr in / 70 /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 27 Ju l i
2009. Berdasarkan Laporan Pol i s i model A No. Pol :
LP/412/ VI I / 2009 tangga l 25 Ju l i 2009 atas nama Hal . 38 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
te rsangka GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, p idana
yang disangkakan adalah :
1) Undang- Undang No.15 Tahun 2002 sebaga imana te l ah
diubah dan
di tambah dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2003
ten tang Tindak Pidana Pencuc ian Uang ;
2) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 sebaga imana te l ah
diubah dan di t ambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun
2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i ;
Terhadap Sura t Per in t ah Peny id i kan te rsebu t d i te rb i t k an
Sura t Per in t ah Tugas No. Pol : SP Gas/279 /V I I / 2 009 /D i t
I I Eksus , tangga l 27 Ju l i 2009 dengan anggota :
1) KOMBES POL Drs . PAMBUDI PAMUNGKAS NRP 63031091 ;
2) KOMBES POL Drs . EKO BUDI SAMPURNO, M.Si NRP 67120334 ;
3) AKBP Drs . MUH. ANWAR. R, SIK NRP 71120265 ;
4) AKBP MARDIYANI , SH NRP 61120290 ;
5) KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH NRP 69080586 ;
6) AKP I GEDE PUTU WIDYANA NRP 81090526 ;
7) IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
8) IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409 ;
Dalam proses peny id i kan te rsebu t d i t e rb i t k an Sura t
Per in t ah Tugas Tambahan ya i t u Sura t Per in t ah Tugas No
Pol : SP Gas/279 .a /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 31 Ju l i
2009 atas nama AKBP SRI SUMARTINI NRP 62070898 ;
- Pada sek i t a r bu lan Apr i l 2009 Terdakwa mendapatkan
in fo rmas i dar i Bank Panin Cabang BEJ bahwa reken ing
Terdakwa yang berada pada Bank Panin Cabang BEJ te lah
dib lok i r o leh Penye l i d i k Bareskr im Mabes Pol r i karena
diduga merupakan t ransaks i yang mencur igakan dan t i dak
sesua i dengan pro f i l Terdakwa se laku Pegawai Neger i
Sip i l Golongan I I I pada Di rek to ra t Jendera l Pajak ;
- Berdasarkan Sura t Per in t ah Peny id i kan No Pol :
Spr in / 70 /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 27 Ju l i 2009 dan
Sura t Per in t ah Tugas No Pol : SP Gas/279/V I I / 2 009 /D i t I I
Eksus, tangga l 27 Ju l i 2009 dan Sura t Per in t ah Tugas No.
Pol : SP Gas/279 .a /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 31 Ju l i
Hal . 39 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2009 Peny id i k yang menangan i perkara atas nama GAYUS
HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN adalah :
1. KOMBES POL Drs . PAMBUDI PAMUNGKAS. NRP 63031091 ;
2. KOMBES POL Drs . EKO BUDI SAMPURNO, M.Si NRP
67120334 ;
3. AKBP Drs . MUH. ANWAR. R, SIK. NRP 71120265 ;
4. AKBP MARDIYANI , SH. NRP 61120290 ;
5. KOMPOL MOH. ARAFAT ENANIE, SH. NRP 69080586 ;
6. AKP I GEDE PUTU WIDYANA. NRP 81090526 ;
7. IPTU JONI SURYA NUGRAHA, SIP NRP 74060293 ;
8. IPDA ANGGA HARYA KUSUMA, Amd, IK NRP 83111409 ;
9. AKBP SRI SUMARTINI . NRP 62070898 ;
dan Terdakwa mengetahu i Peny id i k yang menangan i
perkaranya adalah anta ra la i n ARAFAT ENANIE, MARDIYANI ,
SH dan SRI SUMARTINI karena Terdakwa secara ber tu ru t -
tu ru t ya i t u tangga l 1 September 2009 d i Hote l Manhat tan
Jakar t a , tangga l 10 September 2009 d i Kantor Uni t I I I
Pajak Asurans i Di rek to ra t I I Eksus Bareskr im Mabes
Pol r i , tangga l 1 Oktober 2009 di Kantor Uni t I I I Pajak
Asurans i Di rek to ra t I I Eksus Bareskr im Mabes Pol r i dan
tangga l 5 Oktober 2009 di Kanto r Uni t I I I Pajak Asurans i
Di rek to ra t I I Eksus Bareskr im Mabes Pol r i d ipe r i k sa
sebaga i Tersangka o leh ARAFAT ENANIE, MARDIYANI , SH dan
SRI SUMARTINI ;
- Sehubungan dengan t i ndakan peny id i kan yang di l akukan
oleh ARAFAT ENANIE se laku Peny id i k , Terdakwa pada
sek i t a r bu lan Agustus s/d bu lan September 2009
member ikan uang kepada Haposan Hutaga lung sebesar + USD
700.000 , - ( tu j uh ra tus r i bu dol l a r Amer ika Ser i ka t )
dengan maksud anta ra la i n agar dibe r i k an kepada Peny id i k
Arafa t Enanie . Sete lah mener ima uang te rsebu t HAPOSAN
HUTAGALUNG member ikan uang kepada ARAFAT ENANIE sebanyak
dua ka l i , ya i t u masing- masing sebanyak USD 2500,00 (dua
r i bu l ima ra tus dol l a r Amer ika Ser i ka t ) dan USD 3500,00
( t i ga r i bu l ima ra tus do l l a r Amer ika Ser i ka t ) d i
park i r an Hote l Ambara Kebayoran Baru Jakar ta Sela tan ;Hal . 40 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Sela in member i kan uang kepada Peny id i k ARAFAT ENANIE
mela lu i Haposan Hutaga lung , Terdakwa juga member ikan
uang kepada Peny id i k Arafa t Enanie untuk d ibe r i kan
kepada Peny id i k MARDIYANI , SH sebesar USD 4000 (empat
r i bu dol l a r Amer ika Ser i ka t ) pada awal bu lan Oktober
2009 di Ruang Ker ja Uni t I I I Di rek to ra t I I Bareskr im
Mabes Pol r i dengan maksud agar Terdakwa t i dak d i t ekan
dan dicecar dengan banyak per tanyaan , karena sebe lumnya
Terdakwa merasa di tekan dan diceca r banyak per tanyaan
oleh Peny id i k MARDIYANI , SH ;
Perbuatan Terdakwa sebaga imana dia tu r dan d iancam
pidana dalam Pasa l 13 Undang- Undang No.31 Tahun 1999
sebaga imana te lah diubah dengan Undang- Undang No.20 Tahun
2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i jo Pasa l
55 ayat (1 ) ke- 1 KUHP ;
DAN
KETIGA :
Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN pada
har i Jumat tangga l 12 Maret 2009 sek i t a r jam 09.00 Wib,
atau set i dak - t i daknya da lam bulan Maret 2009, d i rumah H.
Muhtad i Asnun, SH, MH, Ja lan KH. Sholeh Al i No. 125
Tangerang yang berdasarkan keten tuan Pasal 84 ayat (4 )
Undang- Undang No.8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana
Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan berwenang untuk
mengadi l i n ya , te lah member i atau menjan j i k an sesuatu kepada
Hakim dengan maksud untuk mempengaruh i putusan perkara yang
dise rahkan kepadanya untuk diad i l i , d i l akukan dengan cara
ya i t u :
- Bahwa pada tangga l 13 Januar i 2010 perkara t i ndak p idana
Pencuc ian Uang, atau pengge lapan atas nama Terdakwa
GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN mula i d is i dangkan d i
Pengad i l an Neger i Tangerang , dengan susunan :
Maje l i s Hakim Ketua Maje l i s H. Muhtad i Asnun, SH, MH,
Hakim Anggota Bambang Widiya tmoko, S.H dan Haran
Tar igan , SH ;
Hal . 41 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa beberapa har i sete lah s idang per tama di l aksanakan ,
Terdakwa menghubung i Hakim H. Muhtad i Asnun, SH, MH dan
se lan ju t nya pada tangga l 9 Maret 2010 Terdakwa menemui
H. Muhtad i Asnun, SH, MH se laku Ketua Maje l i s Hakim d i
rumah dinasnya Ja lan KH. Sholeh Al i No. 125 Tangerang .
Tujuan Terdakwa menemui H. Muhtad i Asnun, SH, MH ada lah
agar t i dak di j a t uh i hukuman atau hukumannya di r i ngankan
dan dalam kesempatan te rsebu t Terdakwa menjan j i k an akan
member ikan se jumlah uang kepada Hakim H. Muhtad i Asnun,
SH, MH se laku Ketua Maje l i s Hakim dan Hakim Anggotanya
sebesar USD 20.000 , - (dua puluh r ibu dol l a r Amer ika
Ser i ka t ) , atas tawaran Terdakwa te rsebu t Hakim H.
Muhtad i Asnun, SH, MH t i dak ada upaya peno lakan ;
- Bahwa menje lang pembacaan putusan Maje l i s Hakim
Pengad i l an Neger i Tangerang yang dip imp in oleh H.
Muhtad i Asnun, SH, MH, pada tangga l 11 Maret 2010 H.
Muhtad i Asnun, SH, MH se laku Ketua Maje l i s Hakim
menghubung i Terdakwa mela lu i Shor t Massage Serv i ce (SMS)
guna meminta tambahan dana dar i yang te l ah di j an j i k an
dan disepaka t i o leh Terdakwa, dengan ka l ima t sebaga i
ber i ku t : “ khusus kop i saya di tambah 100% ya pak ” ,
permin taan dalam ka l ima t te r sebu t d ia r t i k an Terdakwa
sebaga i permin taan tambahan dana sebesar USD 10.000
(sepu luh r ibu
dol l a r Amer ika Ser i ka t ) o leh H. Muhtad i Asnun, SH, MH
dan atas permin taan te rsebu t Terdakwa menyanggup inya ;
- Belum sempat te rea l i s a s i k an , pada tangga l 12 Maret 2010
pag i sek i t a r jam 05.57 Wib, H. Muhtad i Asnun, SH, MH
kembal i menghubung i Terdakwa mela lu i SMS guna meminta
tambahan dana lag i sebesar USD 10.000 (sepu luh r ibu
dol l a r Amer ika Ser i ka t ) dar i yang di j an j i k an dengan
alasan akan membel i kan mobi l untuk anaknya dengan jan j i
permin taan Terdakwa akan dipenuh i semua. Permin taan
te rsebu t d isampaikan H. Muhtad i Asnun, SH, MH dengan
ka l ima t : “ Maaf pak, anak kami minta dibe l i i n Honda
Jazz , to l ong kop inya di tambah 10 kg lag i , nant i
permin taan Bapak saya penuh i semua ” ;Hal . 42 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Pada tangga l 12 Maret 2010 sek i t a r jam 09.00 Wib
menje lang putusan Hakim dibacakan , da lam rangka memenuhi
jan j i n ya untuk member ikan uang sebesar USD 40.000 , -
(empat pu luh r ibu do l l a r Amer ika Ser i ka t ) kepada Hakim
H. Muhtad i Asnun, Terdakwa menelpon Ika t Pani te ra
Penggant i pada pers i dangan dimaksud , dan memintanya
untuk menganta rkan Terdakwa ke rumah dinas Hakim H.
Muhtad i Asnun, SH, MH. Pada saat i t u juga Sdr . Ika t
menganta rkan Terdakwa ke rumah H. Muhtad i Asnun, SH, MH
di Ja lan KH. Sholeh Al i No. 125 Tangerang . Sesampainya
di rumah H. Muhtad i Asnun, SH, MH Terdakwa masuk ke
dalam rumah dan di temu i o leh H. Muhtad i Asnun, SH, MH.
pada saat i t u Terdakwa menyerahkan amplop ber i s i uang
sebesar USD 40.000 , - (empat pu luh r ibu dol l a r Amer ika
Ser i ka t ) kepada H. Muhtad i Asnun, SH, MH dan te lah
di te r ima oleh H. Muhtad i Asnun, SH, MH. Sete lah mener ima
uang dar i Terdakwa, se lan ju t nya Maje l i s Hakim yang
dike tua i o leh H. Muhtad i Asnun, SH, MH membacakan
putusan Pengadi l an dalam perkara atas nama GAYUS
HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN No.49 /P id .B /2010 /PN.TNG
dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dar i dakwaan
Penuntu t Umum ;
- Bahwa amar putusan te rsebu t sesua i dengan permin taan
Terdakwa ya i t u bebas dar i sega la dakwaan Penuntu t Umum ;
Perbuatan Terdakwa sebaga imana dia tu r dan d iancam
pidana da lam Pasa l 6 ayat (1 ) huru f a Undang- Undang No.31
Tahun 1999 sebaga imana te l ah diubah dengan Undang- Undang
No.20 Tahun 2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups i ;
DAN
KEEMPAT :
Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
pada bu lan September 2009 atau set i dak - t i daknya dalam tahun
2009, ber tempat di Kanto r Bareskr im Mabes Pol r i Ja lan
Truno joyo No.3 Kebayoran Baru Jakar ta Sela tan dan Hote l
Manhat tan Ja lan Prof . Dr . Sat r i o , Kuningan Jakar ta Sela tan
atau set i dak - t i daknya di tempat - tempat yang masih te rmasuk Hal . 43 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalam daerah hukum Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan , te l ah
dengan senga ja t i dak member i kete rangan atau member i
kete rangan yang t i dak benar untuk kepent i ngan peny id i kan ,
ten tang se lu ruh har ta bendanya dan har ta benda is t e r i atau
suami , anak, dan har ta benda set i ap orang atau korporas i
yang dike tahu i dan atau diduga mempunyai hubungan dengan
t i ndak pidana Korups i yang di l akukan oleh te rsangka ,
d i l akukan dengan cara ya i t u :
- Pada tahun 2008 Terdakwa te lah beberapa ka l i mener ima
uang dar i para Waj ib Pajak dan atau Konsu l t an Pajak
dengan jumlah kurang leb ih sebesar Rp.28 .000 .000 .000 , -
(dua puluh delapan mi lya r rup iah ) te rka i t dengan
peker j aannya se laku Pegawai Neger i pada Di rek to ra t Pajak
Depar temen Keuangan, yang dis impan di beberapa reken ing
mi l i knya di Bank Panin dan Bank BCA yang dapat
d ika tego r i k an t i ndak pidana Korups i ;
- Bahwa berdasarkan Sura t Per in t ah Penye l i d i k an No. Pol :
105/ IV /2009 /D i t I I Eksus tangga l 24 Apr i l 2009,
Penye l i d i k Bareskr im Mabes Pol r i melakukan pemblok i r an
te rhadap se jumlah dana mi l i k Terdakwa yang dis impan di
beberapa bank dan d iduga te rka i t dengan dugaan t i ndak
pidana Pencuc ian Uang dan t i ndak p idana Korups i ;
- Pada sek i t a r bu lan Apr i l 2009 Terdakwa mendapatkan
in fo rmas i dar i Bank Panin Cabang BEJ bahwa reken ing
Terdakwa te l ah dib lok i r o leh Penye l i d i k Bareskr im Mabes
Pol r i karena diduga merupakan t ransaks i yang
mencur igakan dan t i dak sesua i dengan pro f i l Terdakwa
se laku Pegawai Neger i Sip i l Golongan I I I ;
- Berdasarkan Sura t Per in t ah Peny id i kan No. Pol :
Spr in / 70 /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 27 Ju l i 2009 dan
Sura t Per in t ah Peny id i kan Tambahan No. Pol :
Spr in / 70 .a /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 31 Ju l i 2009
Terdakwa di te t apkan sebaga i te rsangka da lam kasus dugaan
t i ndak pidana Pencuc ian Uang dan Korups i atas
kepemi l i k an se jumlah dana di beberapa bank te rsebu t ;
- Dalam rangka upaya Terdakwa membuka b lok i r atas uangnya
yang berada di bank, Terdakwa menunjuk PEBER SILALAHI
dar i Kanto r Pengacara WINARSON and Par tne rs sebaga i Hal . 44 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kuasa Hukum, dan se lan ju t nya pada
bulan Agustus 2009 Terdakwa dihubung i o leh PEBER
SILALAHI untuk ber temu di sa lah satu kamar Hote l Sul tan
Ja lan Gato t Subro to Jakar ta Sela tan . Pada
kesempatan te rsebu t Terdakwa d ikena l kan PEBER
SILALAHI kepada Haposan Hutaga lung dan LAMBERTUS PALANG
AMA dengan tu j uan mencar i cara agar Terdakwa t i dak
di tahan dan dapat mengeluarkan uang mi l i k Terdakwa yang
dib lok i r o leh Peny id i k Bareskr im Mabes Pol r i ;
- Terka i t dengan permin taan Terdakwa dan PEBER SILALAHI
te rsebu t d i atas , se lan ju t nya Haposan Hutaga lung
menghubung i ANDI KOSASIH dan d imin ta datang ke Hote l
Sul tan . Sete lah ANDI KOSASIH datang kemudian HAPOSAN
HUTAGALUNG mencer i t a kan ten tang Reken ing Terdakwa yang
dib lok i r o leh Bareskr im Mabes Pol r i dan untuk
menyiasa t i n ya HAPOSAN HUTAGALUNG meminta agar ANDI
KOSASIH mengaku i bahwa uang yang dib lok i r te rsebu t
ada lah mi l i knya dalam rangka ker j a sama pembel ian tanah
dan atas permin taan te rsebu t ANDI KOSASIH menyetu ju i n ya ,
se lan ju t nya Haposan Hutaga lung meminta Lamber tus Palang
Ama untuk membuat Sura t Per jan j i a n anta ra Terdakwa dan
Andi Kosas ih yang seo lah- olah uang yang berada di
beberapa reken ing Terdakwa yang dib lok i r te rsebu t ada lah
mi l i k Andi Kosas ih ;
- Pada sek i t a r bu lan September 2009, Terdakwa dihubung i
o leh LAMBERTUS untuk ber temu d i sebuah hote l d i sek i t a r
Pondok Indah Jakar ta Sela tan , sete lah ber jumpa kemudian
Terdakwa dan LAMBERTUS menuju ke rumah LAMBERTUS di
Perum Kost rad , Ar te r i Pondok Indah Jakar ta Sela tan .
Sesampainya d i rumah LAMBERTUS, Terdakwa bersama- sama
dengan LAMBERTUS membuat konsep Sura t Per jan j i a n yang
is i n ya seo lah - olah dana yang te l ah dib l ok i r o leh
Peny id i k Bareskr im Mabes Pol r i te rsebu t ada lah mi l i k
ANDI KOSASIH. Sura t Per jan j i a n te rsebu t d ibua t o leh
Terdakwa, LAMBERTUS PALANG AMA dan HAPOSAN HUTAGALUNG
Hal . 45 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan maksud untuk member ikan kete rangan yang t i dak
benar ten tang har ta kekayaan Terdakwa ;
- Beberapa har i kemudian ber tempat di Lobby Hote l Ambhara
Ja lan Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakar t a
Sela tan , Terdakwa dan Andi Kosas ih menandatangan i Sura t
Per jan j i a n te r t angga l 26 Mei 2008 yang dibua t o leh
Terdakwa Lamber tus Palang Ama dan Haposan Hutaga lung ,
yang pada pokoknya is i Sura t Per jan j i a n menyatakan bahwa
uang ANDI KOSASIH sebesar USD 2.810 .000 , - (dua ju t a
de lapan ra tus sepu luh r i bu
dol l a r Amer ika Ser i ka t ) ada pada Terdakwa seo lah - o lah
dalam rangka ker j a sama pembel i an tanah , se la i n i t u ANDI
KOSASIH juga mener ima 6 (enam) lembar ku i t ans i sebaga i
bukt i seo lah- olah te r j ad i penyerahan uang dar i ANDI
KOSASIH kepada Terdakwa ya i t u :
Tangga l 2 Jun i 2008 sebesar USD 900.000 , - ;
1) Tangga l 15 September 2008 sebesar USD 650.000 , - ;
2) Tangga l 27 Oktober 2008 sebesar USD 260.000 , - ;
3) Tangga l 10 November 2008 sebesar USD 200.000 , - ;
4) Tangga l 10 Desember 2008 sebesar USD 500.000 , - ;
5) Tangga l 16 Februar i 2009 sebesar USD 300.000 , - ;
- Bahwa anta ra Terdakwa dan ANDI KOSASIH t i dak pernah ada
hubungan ker ja sama jua l be l i tanah sebaga imana yang
dinya takan dalam Sura t Per jan j i a n tangga l 26 Mei 2008
te rsebu t ;
- Sura t Per jan j i a n /Kon t r ak beser ta Kwi tans i yang dibua t
o leh Terdakwa dan ANDI KOSASIH te rsebu t se lan ju t nya
dipe rgunakan sebaga i bukt i pada saat Terdakwa d ipe r i k sa
sebaga i te rsangka dan ANDI KOSASIH sebaga i saks i d i
Bareskr im Mabes Pol r i dengan maksud agar uang yang
dib lok i r da lam reken ing Terdakwa te rsebu t seo lah - olah
mi l i k ANDI KOSASIH dan agar uang yang dib l ok i r da lam
reken ing Terdakwa dapat d ibuka blok i r n ya dan dica i r kan ,
yang kemudian Sura t Per jan j i a n beser ta Kwi tans inya
di l akukan peny i t aan dengan Ber i t a Acara Peny i t aan
tangga l 30 September 2009 ;Hal . 46 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Pada tangga l 1 September 2009 di Hote l Manhat tan Jakar ta
Sela tan , tangga l 10 September 2009 d i Kanto r Uni t I I I
Pajak Asurans i Di rek to ra t I I Eksus Bareskr im Mabes
Pol r i , tangga l 1 Oktober 2009 di Kantor Uni t I I I Pajak
Asurans i Di rek to ra t I I Eksus Bareskr im Mabes Pol r i dan
tangga l 5 Oktober 2009 di Kanto r Uni t I I I Pajak Asurans i
Di rek to ra t I I Eksus Bareskr im Mabes Pol r i , Terdakwa
dipe r i k sa sebaga i te rsangka member ikan kete rangan bahwa
seo lah - olah uang sebesar USD 2.810 .000 , - yang dib l ok i r
o leh Peny id i k Bareskr im Mabes Pol r i te rsebu t adalah
mi l i k dan berasa l dar i ANDI KOSASIH sebaga i ak iba t
seo lah - olah adanya ker jasama pembel i an tanah dengan
menggunakan bukt i Sura t Per jan j i a n tangga l 26 Mei 2008
beser ta Kwi tans i penyerahan uang dar i ANDI KOSASIH
kepada Terdakwa ;
- Sete lah Terdakwa member i kan kete rangan kepada Peny id i k
Bareskr im Mabes Pol r i ten tang asa l usu l har ta bendanya ,
kemudian sesua i dengan kesepaka tan anta ra Terdakwa dan
ANDI KOSASIH, da lam pemer iksaannya se laku saks i , ANDI
KOSASIH juga member ikan kete rangan yang sama ya i t u
mengaku i uang mi l i k Terdakwa sebaga i mi l i knya dengan
didukung Sura t Per jan j i a n tangga l 26 Mei 2008 beser ta
Kwi tans i penyerahan uang dar i ANDI KOSASIH kepada
Terdakwa ;
Perbuatan Terdakwa sebaga imana dia tu r dan d iancam
pidana da lam Pasa l 22 jo Pasa l 28 Undang- Undang No. 31
Tahun 1999 sebaga imana te l ah diubah dengan Undang- Undang
No.20 Tahun 2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups i ;
Mahkamah Agung te rsebu t ;
Membaca tun tu tan pidana Penuntu t Umum pada Kejaksaan
Neger i Jakar t a Sela tan tangga l 22 Desember 2010 sebaga i
ber i ku t :
1. Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
bersa lah melakukan t i ndak pidana Korups i sebaga imana
dia tu r dan diancam pidana dalam :Hal . 47 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999
ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i
sebaga imana te lah diubah dengan Undang- Undang No. 20
Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31
Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i
jo Pasa l 55 ayat (1 ) ke- 1 KUHP dan,
- Pasal 5 ayat (1 ) huru f a Undang- Undang Nomor : 31
Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i
sebaga imana te lah diubah dengan Undang- Undang Nomor :
20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang No.
31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups i jo Pasal 55 ayat (1 ) ke- 1 KUHP, dan
- Pasal 6 ayat (1 ) huru f a Undang- Undang Nomor : 31
Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i
sebaga imana te lah diubah dengan Undang- Undang Nomor :
20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor : 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak
Pidana Korups i , dan
- Pasal 22 jo Pasa l 28 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun
1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i
sebaga imana te lah diubah dengan Undang- Undang Nomor :
20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor : 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak
Pidana Korups i ;
2. Menja tuhkan pidana te rhadap Terdakwa berupa pidana
pen ja ra se lama 20 (dua puluh) tahun dengan diku rang i
se lama Terdakwa berada da lam tahanan , dengan per in t ah
Terdakwa te tap di tahan Rutan ;
3. Menja tuhkan p idana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.
500.000 .000 ,00 ( l ima ra tus ju ta rup iah ) Subs ida i r 6
(enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukt i sebaga imana dalam daf ta r barang
bukt i :
1. 1 (sa tu ) lembar fo to copy SK Kebera tan No : KEP-
75/PJ .07 /2007 , tangga l 22 Oktober 2007 ;
Hal . 48 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. 6 (enam) lembar fo to copy Laporan Penel i t i a n No : LAP-
656/PJ .071 /
2007 tangga l 9 Agustus 2007 ;
3. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Keputusan Pengurangan
No : KEP-758/ PJ.07 /2007 , tangga l 22 Oktober 2007 ;
4. 4 (empat ) lembar fo to copy Laporan Penel i t i a n No :
Lap- 657/PJ .071 / 2007 tangga l 9 Agustus 2007 ;
5. 10 (sepu luh ) lembar fo to copy Akte Per jan j i a n Ika tan
Jua l Bel i Nomor : 1, tangga l 7 Januar i 2004 ;
6. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Daf ta r Pemin jam Cata tan dan
Dokumen, tangga l 28 Mei 2007 ;
7. 27 (dua puluh tu juh ) lembar fo to copy Buku Besar
Hutang BRI , Hutang Br ike , Uang Muka Penjua lan , dan
la i n - la i n ;
8. 9 (sembi l an ) lembar fo to copy Regis te r Kas Har ian ;
9. 13 ( t i ga be las ) lembar fo to copy Sura t WP No :
Sek.403 /P j k .SAT/V I I I / 2007, tangga l 15 Agustus 2007
;
10. 14 (empat be las ) lembar fo to copy Akta Notar i s Nomor
: 160, tangga l 31 Desember 1994 ;
11. 4 (empat ) lembar fo to copy Sura t WP. No :
Sek.125 /P j k .SAT/ I I I / 2 007 , tangga l 15 Maret 2007,
d i tambah dengan Dispos i s i ;
12. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Lembar Pernya taan
Perse tu j uan Hasi l Pemer iksaan ;
13. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Tim Kebera tan dengan Waj ib Pajak ;
14. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Tugas No : ST-
65/WPJ.08 /RP.01 /2007 , tangga l 12 Ju l i 2007 ;
15. 6 (enam) lembar fo to copy Nota Dinas Di rek tu r
Kebera tan dan Banding dan Lampi ran ;
16. 2 (dua) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Berkas Kebera tan dengan Pemer iksa , tangga l 16 Ju l i
2007 ;
17. 15 ( l ima be las ) lembar fo to copy KKP Pemer iksaan ;
18 . 6 (enam) lembar fo to copy Sura t Permohonan Kebera tan
WP No : Sek.
Hal . 49 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
016/P jk .SAT/ I / 2007 , tangga l 22 Desember 2006 ;
19. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Sura t Permohonan Kebera tan
WP No : Sek. 018/P jk / I / 2 007 , tangga l 11 Januar i 2006
;
20. 5 ( l ima ) lembar fo to copy Sura t Waj ib Pajak No :
Sek.394 /P j k /V I I I / 2 0 07 , tangga l 8 Agustus 2007 ;
21 . 24 (dua puluh empat ) lembar fo to copy SPT Tahunan
PPH tahun 2004 ;
22 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Nota Dinas No
: ND-839/PJ .0701 / 2007 tangga l 03 Agustus 2007
per i ha l Penunjukkan Pejaba t Sementara Kasi
Pengurangan dan Kebera tan IV atas nama MARULI P.
MANURUNG menjad i Pjs Kas i Pengurangan dan Kebera tan
IV ;
23 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Nota Dinas
No: ND-413/PJ .07 /2007 tangga l 07 Mei 2007 per i ha l
Penunjukkan Pejaba t Sementara Kasi Pengurangan dan
Kebera tan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang
sebe lumnya menjaba t Kasi Banding dan Gugatan I I ;
24. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Keputusan Menter i Keuangan
Republ i k Indones ia Nomor : 99/KMK.01/2006 tangga l 20
Februar i 2006 ten tang Penelaah Kebera tan pada Kantor
Wilayah Di rek to ra t Jendera l Pajak yang te lah
mengimplementas i kan Organ isas i Modern Menter i
Keuangan Republ i k Indones ia ;
25. 14 (empat ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Keputusan
Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
495/KM.1 /UP.11 /2007 , tangga l 05 Ju l i 2007 per iha l
Mutas i para Pejaba t Eselon I I I d i L ingkungan Di t j en
Pajak Depkeu (an ta ra la i n atas nama Drs . JOHNY
MARIHOT TOBING, Ak. , M.B.A, NIP. 060075779, Pembina
Tk. I , Jabatan Kepala Sub Di rek to ra t Pengurangan dan
Kebera tan ) ;
26. 4 (empat ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
1046/KM.01 /UP.11 /2006 , tangga l 28 Desember 2006, Hal . 50 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
per i ha l Mutas i para Pejaba t Eselon I I d i L ingkungan
Di t j en Pajak Depkeu (an ta ra la i n atas nama Drs .
BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP.060041381, Pembina
Utama Madya, Jabatan Di rek tu r Kebera tan dan Banding)
;
27. 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP -
036/PJ .01 /UP.53 /2007 , tangga l 12 Februar i 2007
per i ha l Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai
Pelaksana di
L ingkungan Kanto r Pusat Di rek to ra t Jendera l Pajak
ser ta Pembebasan dan Pemindah para Koord ina to r
Pelaksana dan Account Represen ta t i v e Di rek to ra t
Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama GAYUS HALOMOAN
P. TAMBUNAN, S.S.T . NIP.060099782 , Penata Muda,
Jabatan Pelaksana Di rek to ra t Kebera tan dan
Banding) ;
28 . 4 (empat ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
058/PJ .01 /UP.53 /2007 , tangga l 02 Maret 2007
per i ha l Pengangkatan dan Penelaahan Kebera tan di
L ingkungan
Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama
HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, SE.M.S i . , NIP.
060092786 Penata I I I /C , Jabatan Penelaah Kebera tan
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding) ;
29 . 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
75/PJ /UP.53 /2008 , tangga l 11 Apr i l 2008 per i ha l
Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah Kebera tan
di L ingkungan Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n
atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T . NIP.
060099782, Penata Muda I I I / C , Jabatan Penelaah
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding) ;
30 . 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-Hal . 51 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
051/PJ /UP.53 /2007 , tangga l 28 Februar i 2007 per i ha l
Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan
Para Pejaba t Eselon IV Di L ingkungan Di rek to ra t
Jendera l Pajak Depar temen Keuangan (an ta ra la i n atas
nama MARULI P. MANURUNG, SE. , M.B.T . , M.Si ,
NIP.060079704, Penata Tk. I , Jabatan Kasi
Pengurangan dan Kebera tan I Di rek to ra t Kebera tan dan
Banding) ;
31 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
1068/PJ .071 /2007 tangga l 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan kebera tan SKPKB PPN WP PT. Surya Alam
Tungga l Masa Pajak Januar i s/d . Desember 2004 ;
32 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
1069/PJ .071 /2007 tangga l 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanks i
admin is t r a s i STP PPN WP PT. Surya Alam Tungga l Masa
Pajak Januar i - Desember 2004 ;
33. 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
2248/PJ .071 /2007 tangga l 14 Agustus 2007 sehubungan
penggant i an Kasubd i t kepada Johny M Tobing ;
34 . 3 ( t i ga ) lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ .07 /2007
tangga l 22 Mei
2007 hal Perpan jangan Masa Tugas Tim Penye lesa ian
Tunggakan Berkas Permohonan Pengurangan dan
Kebera tan di L ingkungan Di rek to ra t Kebera tan dan
Banding ;
35 . 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : ND-
840/PJ .0701 /2007 tangga l 3 Agustus 2007 hal
Penempatan Pelaksana Sub Di rek to ra t Pengurangan dan
Kebera tan di L ingkungan Di rek to ra t Kebera tan dan
Banding ;
36. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Lampi ran
Sura t Keputusan Menter i Keuangan Republ i k Indones ia
Nomor : KM-003043/BE/1996 ten tang Penetapan
Pengembal i an Bea Masuk Tambahan ser ta Pembayaran
Pendahu luan Pajak Per tambahan Ni la i dan Pajak atas Hal . 52 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Per tambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada
SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tangga l 22 Agustus 1996 ;
37. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t PT. Bank Republ i k
Indones ia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94
tangga l 23 Desember 1994 per iha l Perse tu j uan
Peningka tan Modal Perse tu j uan dan Akuis i s i Asset dan
Liab i l i t i e s atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
38. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Depar temen Keuangan
Republ i k Indones ia Di rek to ra t Jendera l Pajak
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding Nomor : S-
2722/PJ .071 /2007 , tangga l 9 Ju l i 2007 per iha l
Permin taan Penje lasan dan Data Waj ib Pajak (Ke- 2)
atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
39. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Tim Kebera tan Dengan Waj ib Pajak atas nama PT. SURYA
ALAM TUNGGAL, tangga l 16 Ju l i 2007 ;
40. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Kete rangan PT. Bank
Republ i k Indones ia Persero Cabang Surabaya Pahlawan
Nomor : B.3034/KC/ IX / ADK/05/ 2010 ;
41. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Depar temen Keuangan
RI Di rek to ra t Jendera l Pajak Kantor Wilayah Jawa
Bagian Timur I I Nomor : Pemb-
2693/WPJ.24 /RP.01 .02 /2006 tangga l 12 September 2006
per i ha l Pember i t ahuan Hasi l Pemer iksaan Tahun Pajak
2004 ;
42. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Faktu r Pajak
Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tangga l 21
Januar i 2004 ;
43. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Margare ta Surabaya ten tang Sura t Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak Depar temen Keuangan RI
Di rek to ra t Jendera l Pajak Kanto r Wilayah Jawa Bagian
Timur I I
Nomor : PEM-00626/WPJ.24 /KP.0803 /2007 , tangga l 25
Apr i l 2007 ;
Hal . 53 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
44. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Daf ta r Temuan Pemer iksaan
Pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun 2004, tangga l
12 September 2006 ;
45. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r BRI Cabang
Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT.SURYA ALAM
TUNGGAL No. Reken ing : 21101500102157 yang
dike lua rkan oleh Bank BRI ;
46. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Iz i n Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM
TUNGGAL Nomor :
510/458- 254/404 .3 .7 / 2008 tangga l 12 November 2008 ;
47. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
00012/ IB .BPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21 November
2007 ;
48. 1 (sa tu ) lembar lega l i s i r Notar i s Sura t Per in t ah
Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641- 90012-
2007 tangga l 21 November 2007 atas nama Waj ib Pajak
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
49. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Sura t Keputusan
Di r j en Pajak No : KEP-
00011/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21 November
2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
50. 1 (sa tu ) lembar Sura t Per in t ah Membayar Imba lan
Bunga (SPIMB) Nomor : 641- 90011- 2007 tangga l 21
November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
51. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di r j en Pajak No. KEP
00010/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21 November
2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
52. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Imba lan Bunga (SPMIB) Nomor :
641/90010- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
53. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Keleb ihan Pajak (SPMKP) Nomor :
Hal . 54 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
641- 0335- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
54. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di r j en Pajak Nomor : KEP-
00298.PPN/WPJ.24 .KP0803/2007 tangga l 21 November
2007 ten tang Pengembal i an Keleb ihan Pembayaran
PPN/PPNBM la i nnya masa/ tahun Desember 2004 kepada
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
55. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Keleb ihan Pajak (SPMKB) Nomor :
641- 0334- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
56. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di t j en Pajak Nomor : KEP-
00297.PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang Pengem-bal i an
Keleb ihan PPN/PPnBM la i nnya masa/ tahun Desember 2004
tangga l 21 November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;
57. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Keterangan Domis i l i Perusahaan PT. SURYA ALAM
TUNGGAL tangga l 27 Januar i 2010 ;
58. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Rekening
Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL Bulan
Januar i 2007 oleh PT. Bank BRI ;
59. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Rekening
Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan
Januar i 2007 oleh PT. Bank Danamon ;
60. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Kas Keluar tangga l 11 Apr i l 2007 ;
61. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPN Nomor :
00163/407 /05 /617 /07 tangga l 15 Maret 2007 ;
62. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPN Nomor :
00225/407 /05 /617 /07 tangga l 15 Maret 2007 ;Hal . 55 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
63. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPh Nomor : 00149/203 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i
2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor :
00006/137 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPn No. 00007/237 / 04/617 /07 Masa Pajak Januar i s /d
Desember 2004 tangga l 5 Januar i 2007 ;
66. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPh No. 00060/206 / 04/1617 /07 Tahun Pajak 2004
tangga l 5 Januar i 2007 atas nama PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;
67. 2 (dua) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s SPT
Tahunan beser ta lampi ran tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s SPT
Tahunan beser ta lampi ran tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (sa tu ) set fo to copy lega l i s i r Notar i s Pener imaan
Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-
27373HT.01 .04 .TH.2004 , tangga l 2 November 2004
atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
70. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r Notar i s
Perubahan ADRT sesua i Keputusan Menter i Kehak iman
dan Hak Azas i Manusia Nomor : C -
23970HT.01 .04 .TH.2003 , tangga l 9 Oktober 2003 atas
nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
71. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Pener imaan Sura t
Nomor : S- 001822/WPJ.24 /KP.0203 /2 , tangga l 31 Maret
2005, beser ta
lampi ran SSP tahun 2004, tangga l 23 Maret 2005 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
Hal . 56 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
72. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Notar i s Sura t
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-
0060/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 16 Apr i l 2007 nama
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
73. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Notar i s SIUP
Besar Nomor : 510/430- 48/404 .3 .7 / 2008 .P .2 tangga l 27
Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
74. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r Notar i s IMB
Nomor : 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;
75. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00060/206 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
76. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 , tangga l 5 Januar i 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
77. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Tagihan Pajak Nomor : 00006/137 /04 /617 /07 tangga l 5
Januar i 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
78. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPH Pasa l 23 Nomor :
00149/203 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
79. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r SKP PPN masa
tahun 1993 Nomor STP : 01328/107 /93 /603 /96 ,
00074/207 /93 /603 /96 , 00073/207 /93 /603 / 96,
01327/107 /93 /603 /96 dan SKP Pajak Penghas i l an Pasal
23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
80. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r SSP tangga l
28 Maret 1994, untuk SPT Tahunan 1993, dan 1 (sa tu )
bunde l SPT Tahunan PPH WP Badan atas nama SURYA
ADIKUMALA ABADI ;
81. 2 (dua) lembar fo to copy ber lega l i s i r Sura t
Pember i t ahuan Hasi l Pemer iksaan Tahun Pajak tahun
2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24 / RP.01.02 /2006 ,
tangga l 12 September 2006 atas nama PT. SURYA Hal . 57 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ADIKUMALA ABADI beser ta Lampi ran Daf ta r Temuan
Pemer iksaan Pajak ;
82. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r SKP Pajak
Penghas i l an Badan
Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206 /94 /603 /95 ,
tangga l 19 Oktober
1995 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
83. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r SKP Pajak
Penghas i l an Badan Tahun Pajak 1994 Nomor :
00017/206 /94 /603 /95 , tangga l 19 Oktober 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
84. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Sura t dar i
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kanto r
Pelayanan Pajak Sidoar j o tangga l 29 Maret 1995,
in t i n ya : melaporkan pengaku is i s i a n asse ts dan
l i ab i l i t i e s PT. SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT. SURYA
ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r NPWP PT.
SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438 .633 .8 - 641.000 ;
86. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Angka
Pengena l Impor t i r - Produsen Nomor : 131701472,
tangga l 26 Jun i 2009 ;
87. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Tanda Daf ta r
Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA ABADI
;
88. 2 (dua) lembar fo to copy ber lega l i s i r Ber i t a Acara
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tangga l 4 September 2003 ;
89. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Pener imaan Sura t Nomor : S- 001823/WPJ.24 /KP.0203 /2 ,
tangga l 31 Maret 2005, beser ta
Lampi ran SSP tahun 2004, tangga l 23 Maret 2005 atas
nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Turunan
Akta Per jan j i a n Ika tan Jua l Bel i Nomor : 1 tangga l 7
Januar i 2004 dibua t d i hadapan Notar i s NANSIJANI
SOHANDJAJA, SH ;
Hal . 58 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
91. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Turunan
Perseroan Terba tas PT. Surya Adikumala Abadi Nomor :
39, tangga l 7 Oktober 1987 dibua t d i hadapan Notar i s
SOETJIPTO, SH ;
92. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Tanda Daf ta r Perusahaan
PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
93. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Per jan j i a n Ika tan
Jua l Bel i Nomor : 1, tangga l 7 Januar i 2004 d ibua t
d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
94. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Sura t Perse tu j uan
Membuka Kred i t Inves tas i Nomor : 9, tangga l 5 Jun i
1995 dibua t d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
95. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Sura t Perse tu j uan
Fas i l i t a s Bank Garans i Nomor : 10, tangga l 5 Jun i
1995 dibua t d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
96. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Akta
Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160 tangga l 31 Desember 1994 dibua t d i
hadapan Notar i s V. RATNA HANDAYANI, SH ;
97. Uang tuna i sebesar Rp.250.000 .000 , - (dua ra tus l ima
puluh ju t a rup iah ) dis i t a dar i PT. SAT ;
Dikembal i kan kepada Penuntu t Umum untuk dipe rgunakan
sebaga i bukt i da lam perkara Maru l i P. Manurung dan
Humala Napi tupu lu ;
98. 4 (empat ) kunc i Safe Depos i t Box Bank Mandi r i ;
99. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama GAYUS
TAMBUNAN ;
100. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Mi lana
Anggraen i ;
101. 2 (dua) buah Flash Disk ;
102. 2 (dua) buah Sim Card Mentar i ;
103. 5 ( l ima ) s t ruk Bank Mega ;
104. 10 (sepu luh ) s t ruk Bank BCA ;
105. 2 (dua) buah Kar tu Nama PT. Amanda Pancasat r i a atas
GAYUS HP TAMBUNAN ;
106. 6 (enam) Sl ip Setoran , 2 (dua) Sl ip Penar i kan , 1
copy STNK dan 1 Endorsment ;
Hal . 59 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
107. 2 (dua) lembar keuangan te rpadu Bank Syar iah ;
108. 1 (sa tu ) lembar s l i p Bank BRI ;
109. 1 (sa tu ) lembar ap l i kas i XL ;
110. 1 (sa tu ) buah Laptop Sony VPCW 115 XG ;
111. 1 (sa tu ) lembar Pr in t Out Regis t r as i Tamu Hote l
Kar t i ka Chandra atas nama GAYUS tangga l 27 September
2009 ;
112. 1 (sa tu ) lembar Bukt i Pembayaran Tamu Hote l ( i nvo i ce
address ) tangga l 28 September 2009 atas nama GAYUS,
kamar No.1034 ;
113. Sura t Pembukaan Pemblok i r an Har ta Kekayaan GAYUS HP
TAMBUNAN kepada Di ru t Bank BCA, Tbk dar i Di rek tu r I I
Ekonomi dan Khusus Kombes Pol . Raja Er i sman, No. Pol
: R/804/X I / 2009 /Ba resk r im tangga l 26 November 2009 ;
114. Sura t Pembukaan Pemblok i r an Har ta Kekayaan GAYUS HP
TAMBUNAN kepada Di ru t Bank Panin , Tbk dar i Di rek tu r
I I Ekonomi dan Khusus Kombes Pol . Raja Er isman, No.
Pol : R/805/X I / 2009 / Bareskr im tangga l 26 November
2009 ;
115. Sura t Pembukaan Blok i r dar i Bank BCA kepada
Kabaresk r im No. 800/CSO/BEJ/X I I / 2 009 , tangga l 7
Desember 2009 ;
116. Sura t Permohonan Pembukaan Blok i r kepada DIR I I
Eksus dar i Andi
Kosas ih tangga l 14 September 2009 ;
117. Sura t Per in t ah Peny id i kan No. Pol : Spr in
Sid i k / 70 /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 27 Ju l i 2009
yang di tanda tangan i Di r I I Eksus Br ig j en Pol . Drs .
Edmon I l yas ;
118. Copy Sura t Rekening Atau Pr in t Out reken ing mi l i k
te rsangka GAYUS HP TAMBUNAN yang pernah dib l ok i r
Peny id i k ;
119. Copy Sura t Per jan j i a n Ker jasama pengadaan tanah
anta ra Andi Kosas ih dengan GAYUS HP TAMBUNAN tangga l
26 Mei 2008 ;
Tetap te r l amp i r da lam berkas perkara in i kecua l i barang
bukt i Nomor Urut 101 berupa 2 (dua) buah Flash Disk dan Hal . 60 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor Urut 110 berupa Laptop Sony VPCW 115 XG
dikembal i kan kepada Terdakwa ;
120. 1 (sa tu ) buah Handphone Blackber r y Bold Type Onyx
9900 warna put i h No. Pin : 21CBE65B, Disp lay name :
G, Ime i : 356543.379691.2 ;
121. 1 (sa tu ) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music
warna merah abu- abu FCC ID : PPIRM-303, IC :
66URM303. (d i s i t a dar i GAYUS HP TAMBUNAN) ;
122. 1 (sa tu ) buah Handphone Nokia N.95 ;
Barang bukt i Nomor Urut 120- 122, d i rampas untuk
dimusnahkan ;
123. 1 (sa tu ) pucuk LasGun L 965 No. Pol :
R/554/ I I I / 2 009 /Da t r o ;
Barang bukt i Nomor Urut 123 dikembal i kan kepada Terdakwa
;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.10 .000 , - (sepu luh r ibu rup iah ) ;
Membaca putusan Pengad i l an Jakar ta Sela tan
No.1195 /P id .B /2010 /PN. Jk t .Se l . tangga l 19 Januar i 2011
yang amar lengkapnya sebaga i ber i ku t :
- Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
te lah te rbuk t i secara sah dan meyak inkan bersa lah
melakukan t i ndak pidana Korups i yang di l akukan secara
bersama- sama sebaga imana dakwaan Kesatu Subs ida i r dan
Kedua Pr ima i r dan t i ndak pidana Korups i sebaga imana
dakwaan Ket iga ser ta member i kete rangan yang t i dak benar
ten tang har ta benda yang diduga mempunya i hubungan
dengan t i ndak pidana Korups i sebaga imana dakwaan Keempat
;
- Menja tuhkan p idana kepada Terdakwa oleh karena i t u
dengan pidana penja ra se lama 7 ( tu j uh ) tahun dan denda
sebesar Rp.300.000 .000 , - ( t i ga ra tus ju ta rup iah ) dengan
keten tuan apab i l a denda te rsebu t t i dak d ibayar digan t i
dengan pidana kurungan se lama 3 ( t i ga ) bu lan ;
- Menetapkan masa penahanan yang te l ah di j a l an i Terdakwa
diku rangkan se lu ruhnya dar i p idana yang di j a t uhkan ;Hal . 61 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Menetapkan Terdakwa te tap di tahan ;
- Menetapkan barang bukt i berupa :
1. 1 (sa tu ) lembar fo to copy SK Kebera tan No : KEP-
75/PJ .07 /2007 , tangga l 22 Oktober 2007 ;
2. 6 (enam) lembar fo to copy Laporan Penel i t i a n No : LAP-
656/PJ .071 /
2007 tangga l 9 Agustus 2007 ;
3. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Keputusan Pengurangan
No : KEP-758/ PJ.07 /2007 , tangga l 22 Oktober 2007 ;
4. 4 (empat ) lembar fo to copy Laporan Penel i t i a n No :
Lap- 657/PJ .071 / 2007 tangga l 9 Agustus 2007 ;
5. 10 (sepu luh ) lembar fo to copy Akte Per jan j i a n Ika tan
Jua l Bel i Nomor : 1, tangga l 7 Januar i 2004 ;
6. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Daf ta r Pemin jam Cata tan dan
Dokumen, tangga l 28 Mei 2007 ;
7. 27 (dua puluh tu juh ) lembar fo to copy Buku Besar
Hutang BRI , Hutang Br ike , Uang Muka Penjua lan , dan
la i n - la i n ;
8. 9 (sembi l an ) lembar fo to copy Regis te r Kas Har ian ;
9. 13 ( t i ga be las ) lembar fo to copy Sura t WP No :
Sek.403 /P j k .SAT/V I I I / 2007, tangga l 15 Agustus 2007
;
10. 14 (empat be las ) lembar fo to copy Akta Notar i s Nomor
: 160, tangga l 31 Desember 1994 ;
11. 4 (empat ) lembar fo to copy Sura t WP. No :
Sek.125 /P j k .SAT/ I I I / 2 007 , tangga l 15 Maret 2007,
d i tambah dengan Dispos i s i ;
12. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Lembar Pernya taan
Perse tu j uan Hasi l Pemer iksaan ;
13. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Tim Kebera tan dengan Waj ib Pajak ;
14. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Tugas No : ST-
65/WPJ.08 /RP. 01/2007 , tangga l 12 Ju l i 2007 ;
15. 6 (enam) lembar fo to copy Nota Dinas Di rek tu r
Kebera tan dan Banding dan Lampi ran ;
Hal . 62 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
16. 2 (dua) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Berkas Kebera tan dengan Pemer iksa , tangga l 16 Ju l i
2007 ;
17. 15 ( l ima be las ) lembar fo to copy KKP Pemer iksaan ;
18. 6 (enam) lembar fo to copy Sura t Permohonan Kebera tan
WP No : Sek. 016/P jk .SAT/ I / 2007 , tangga l 22 Desember
2006 ;
19. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Sura t Permohonan Kebera tan
WP No : Sek. 018/P jk / I / 2 007 , tangga l 11 Januar i 2006
;
20. 5 ( l ima ) lembar fo to copy Sura t Waj ib Pajak No :
Sek.394 /P j k /V I I I / 2007, tangga l 8 Agustus 2007 ;
21 . 24 (dua puluh empat ) lembar fo to copy SPT Tahunan
PPH tahun 2004 ;
22 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Nota Dinas No
: ND-839/PJ . 0701/2007 tangga l 03 Agustus 2007
per i ha l Penunjukkan Pejaba t Sementara Kasi
Pengurangan dan Kebera tan IV atas nama MARULI P.
MANURUNG menjad i Pjs Kas i Pengurangan dan Kebera tan
IV ;
23 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Nota Dinas
No: ND-413/PJ .07 / 2007 tangga l 07 Mei 2007 per iha l
Penunjukkan Pejaba t Sementara Kasi Pengurangan dan
Kebera tan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang
sebe lumnya menjaba t Kasi Banding dan Gugatan I I ;
24 . 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Keputusan Menter i Keuangan
Republ i k
Indones ia Nomor : 99/KMK.01/2006 tangga l 20 Februar i
2006 ten tang Penelaah Kebera tan pada Kanto r Wi layah
Di rek to ra t Jendera l Pajak yang te l ah
mengimplementas i kan Organ isas i Modern Menter i
Keuangan Republ i k Indones ia ;
25. 14 (empat ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Keputusan
Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
495/KM.1 /UP.11 /2007 , tangga l 05 Ju l i 2007 Per iha l
Mutas i Para Pejaba t Eselon I I I d i L ingkungan Di t j en Hal . 63 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pajak Depkeu (an ta ra la i n atas nama Drs . JOHNY
MARIHOT TOBING, Ak. , M.B.A, NIP. 060075779, Pembina
Tk. I , Jabatan Kepala Subdi rek to ra t Pengurangan dan
Kebera tan ) ;
26. 4 (empat ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
1046/KM.01 /UP.11 /2006 , tangga l 28 Desember 2006,
per i ha l Mutas i para Pejaba t Eselon I I d i L ingkungan
Di t j en Pajak Depkeu (an ta ra la i n atas nama Drs .
BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP.060041381, Pembina
Utama Madya, Jabatan Di rek tu r Kebera tan dan Banding)
;
27. 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP -
036/PJ .01 /UP.53 /2007 , tangga l 12 Februar i 2007
Per iha l Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai
Pelaksana di L ingkungan Kanto r Pusat Di rek to ra t
Jendera l Pajak ser ta Pembebasan dan Pemindah para
Koord ina to r Pelaksana dan Account Represen ta t i v e
Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama
GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T . NIP.060099782 ,
Penata Muda, Jabatan Pelaksana Di rek to ra t Kebera tan
dan Banding) ;
28 . 4 (empat ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
058/PJ .01 /UP.53 /2007 , tangga l 02 Maret 2007
per i ha l Pengangkatan dan Penelaahan Kebera tan di
L ingkungan
Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama
HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, SE. M.Si . ,
NIP.060092786 Penata I I I / C , Jabatan Penelaah
Kebera tan Di rek to ra t Kebera tan dan Banding) ;
29 . 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
75/PJ /UP.53 /2008 , tangga l 11 Apr i l 2008 per i ha l
Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah Kebera tan
di L ingkungan Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n
atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T . Hal . 64 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
NIP.060099782, Penata Muda I I I / C , Jabatan Penelaah
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding) ;
30 . 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
051/PJ /UP.53 /2007 , tangga l 28 Februar i 2007 per i ha l
Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan
para Pejaba t Eselon IV di L ingkungan Di rek to ra t
Jendera l Pajak Depar temen Keuangan (an ta ra la i n atas
nama MARULI P. MANURUNG, SE. , M.B.T . , M.Si ,
NIP.060079704, Penata Tk. I , Jabatan Kasi
Pengurangan dan Kebera tan I Di rek to ra t Kebera tan dan
Banding) ;
31 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
1068/PJ .071 /2007 tangga l 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan kebera tan SKPKB PPN Waj ib Pajak PT. Surya
Alam Tungga l Masa Pajak Januar i s /d . Desember
2004 ;
32 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
1069/PJ .071 /2007 tangga l 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanks i
admin is t r a s i STP PPN Waj ib Pajak PT. Surya Alam
Tungga l Masa Pajak Januar i - Desember 2004 ;
33. 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
2248/PJ .071 /2007 tangga l 14 Agustus 2007 sehubungan
penggant i an Kasubd i t kepada Johny M Tobing ;
34. 3 ( t i ga ) lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ .07 /2007
tangga l 22 Mei 2007 hal Perpan jangan Masa Tugas Tim
Penye lesa ian Tunggakan Berkas Permohonan Pengurangan
dan Kebera tan di L ingkungan Di rek to ra t Kebera tan dan
Banding ;
35 . 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : ND-
840/PJ .0701 /2007 tangga l 3 Agustus 2007 hal
Penempatan Pelaksana Sub Di rek to ra t Pengurangan dan
Kebera tan di L ingkungan Di rek to ra t Kebera tan dan
Banding ;
36. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Lampi ran
Sura t Keputusan Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Hal . 65 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : KM-003043/BE/1996 ten tang Penetapan
Pengembal i an Bea Masuk Tambahan ser ta Pembayaran
Pendahu luan Pajak Per tambahan Ni la i dan Pajak atas
Per tambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada
SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tangga l 22 Agustus 1996 ;
37. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t PT. Bank Republ i k
Indones ia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94
tangga l 23 Desember 1994 per iha l Perse tu j uan
Peningka tan Modal Perse tu j uan dan Akuis i s i Asset dan
Liab i l i t i e s atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
38. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Depar temen Keuangan
Republ i k Indones ia Di rek to ra t Jendera l Pajak
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding Nomor : S-
2722/PJ .071 /2007 , tangga l 9 Ju l i 2007 per iha l
Permin taan Penje lasan dan Data Waj ib Pajak (Ke- 2)
atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
39. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Tim Kebera tan Dengan Waj ib Pajak atas nama PT. SURYA
ALAM TUNGGAL, tangga l 16 Ju l i 2007 ;
40. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Kete rangan PT. Bank
Republ i k Indones ia Persero Cabang Surabaya Pahlawan
Nomor : B.3034/KC/ IX / ADK/05/ 2010 ;
41. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Depar temen Keuangan
RI Di rek to ra t Jendera l Pajak Kantor Wilayah Jawa
Bagian Timur I I Nomor : Pemb-
2693/WPJ.24 /RP.01 .02 /2006 tangga l 12 September 2006
per i ha l Pember i t ahuan Hasi l Pemer iksaan Tahun Pajak
2004 ;
42. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Faktu r Pajak
Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tangga l 21
Januar i 2004 ;
43. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Margare ta Surabaya ten tang Sura t Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak Depar temen Keuangan RI
Di rek to ra t Jendera l Pajak Kanto r Wilayah Jawa Bagian
Timur I I Nomor : PEM-00626/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ,
tangga l 25 Apr i l 2007 ;Hal . 66 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
44. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Daf ta r Temuan Pemer iksaan
Pajak PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tahun 2004, tangga l
12 September 2006 ;
45. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r BRI Cabang
Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT. SURYA ALAM
TUNGGAL No. Reken ing : 21101500102157 yang
dike lua rkan oleh Bank BRI ;
46. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Iz i n Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM
TUNGGAL Nomor :
510/458- 254/404 .3 .7 / 2008 tangga l 12 November 2008 ;
47. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
00012/ IB .BPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21 November
2007 ;
48. 1 (sa tu ) lembar lega l i s i r Notar i s Sura t Per in t ah
Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641- 90012-
2007 tangga l 21 November 2007 atas nama Waj ib Pajak
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
49. 1 (sa tu ) lembar Foto copy lega l i s i r Sura t Keputusan
Di r j en Pajak No :
KEP-00011/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21
November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
50. 1 (sa tu ) lembar Sura t Per in t ah Membayar Imba lan
Bunga (SPIMB) Nomor : 641- 90011- 2007 tangga l 21
November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
51. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di r j en Pajak No.KEP
00010/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21 November
2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
52. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Imba lan Bunga (SPMIB) Nomor :
641/90010- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
Hal . 67 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
53. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Keleb ihan Pajak (SPMKP) Nomor :
641- 0335- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
54. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di r j en Pajak Nomor : KEP-
00298.PPN/WPJ.24 .KP0803/2007 tangga l 21 November
2007 ten tang Pengembal i an Keleb ihan Pembayaran
PPN/PPNBM la i nnya masa/ tahun Desember 2004 kepada
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
55. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Keleb ihan Pajak (SPMKB) Nomor :
641- 0334- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
56. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di t j en Pajak Nomor : KEP-
00297.PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang Pengem-bal i an
Keleb ihan PPN/PPnBM la i nnya masa/ tahun Desember 2004
tangga l 21 November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;
57. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Keterangan Domis i l i Perusahaan PT. SURYA ALAM
TUNGGAL tangga l 27 Januar i 2010 ;
58. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Rekening
Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bu lan
Januar i 2007 oleh PT. Bank BRI ;
59. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Rekening
Koran atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januar i 2007 o leh PT.
Bank Danamon ;
60. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Kas Keluar tangga l 11 Apr i l 2007 ;
61. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPN Nomor :
00163/407 /05 /617 /07 tangga l 15 Maret 2007 ;
Hal . 68 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
62. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPN Nomor :
00225/407 /05 /617 /07 tangga l 15 Maret 2007 ;
63. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPh Nomor : 00149/203 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i
2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor :
00006/137 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPn No.00007/237 / 04/617 /07 Masa Pajak Januar i s/d
Desember 2004 tangga l 5 Januar i 2007 ;
66. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPh No. 00060/206 /04 /1617 /07 Tahun Pajak 2004
tangga l 5 Januar i 2007 atas nama PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
67. 2 (dua) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s SPT
Tahunan beser ta Lampi ran Tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s SPT
Tahunan beser ta Lampi ran Tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (sa tu ) set fo to copy lega l i s i r Notar i s Pener imaan
Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-
27373HT.01 .04 .TH.2004 , tangga l 2 November 2004
atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
70. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r Notar i s
Perubahan ADRT sesua i Keputusan Menter i Kehak iman
dan Hak Azas i Manusia Nomor : C -
23970HT.01 .04 .TH.2003 , tangga l 9 Oktober 2003 atas
nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
71. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Pener imaan Sura t
Nomor : S- 001822/WPJ.24 /KP.0203 /2 , tangga l 31 Maret
2005, beser ta
Hal . 69 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Lampi ran SSP tahun 2004, tangga l 23 Maret 2005 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
72. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Notar i s Sura t
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-
0060/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 16 Apr i l 2007 nama
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
73. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Notar i s SIUP
Besar Nomor : 510/430- 48/404 .3 .7 / 2008 .P .2 tangga l 27
Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
74. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r Notar i s IMB
Nomor : 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;
75. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00060/206 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
76. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 , tangga l 5 Januar i 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
77. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Tagihan Pajak Nomor : 00006/137 /04 /617 /07 tangga l 5
Januar i 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
78. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPh Pasal 23 Nomor :
00149/203 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
79. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r SKP PPN masa
tahun 1993 Nomor STP : 01328/107 /93 /603 /96 ,
00074/207 /93 /603 /96 , 00073/207 /93 / 603/96 ,
01327/107 /93 /603 /96 dan SKP Pajak Penghas i l an Pasal
23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
80. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r SSP tangga l
28 Maret 1994, untuk SPT Tahunan 1993, dan 1 (sa tu )
bunde l SPT Tahunan PPH Waj ib Pajak Badan atas nama
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
81. 2 (dua) lembar fo to copy ber lega l i s i r Sura t
Pember i t ahuan Hasi l Pemer iksaan Tahun Pajak Tahun Hal . 70 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24 / RP.01.02 /2006 ,
tangga l 12 September 2006 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI beser ta Lampi ran Daf ta r Temuan
Pemer iksaan Pajak ;
82 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r SKP Pajak
Penghas i l an Badan
Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206 /94 /603 /95 ,
tangga l 19 Oktober
1995 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
83. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r SKP Pajak
Penghas i l an Badan Tahun Pajak 1994 Nomor :
00017/206 /94 /603 /95 , tangga l 19 Oktober 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
84. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Sura t dar i
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kanto r
Pelayanan Pajak Sidoar j o tangga l 29 Maret 1995,
in t i n ya : melaporkan pengaku is i s i a n asse ts dan
l i ab i l i t i e s PT. SURYA ADIKUMALA ABADI oleh PT. SURYA
ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r NPWP PT.
SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438 .633 .8 - 641.000 ;
86. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Angka
Pengena l Impor t i r - Produsen Nomor : 131701472,
tangga l 26 Jun i 2009 ;
87. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Tanda Daf ta r
Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA ABADI
;
88. 2 (dua) lembar fo to copy ber lega l i s i r Ber i t a Acara
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tangga l 4 September 2003 ;
89. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Pener imaan Sura t Nomor : S- 001823/WPJ.24 /KP.0203 /2 ,
tangga l 31 Maret 2005, beser ta lampi ran SSP tahun
2004, tangga l 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Turunan
Akta Per jan j i a n Ika tan Jua l Bel i Nomor : 1 tangga l 7
Hal . 71 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Januar i 2004 dibua t d i hadapan Notar i s NANSIJANI
SOHANDJAJA, SH ;
91. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Turunan
Perseroan Terba tas PT. Surya Kumala Abadi Nomor :
39, tangga l 7 Oktober 1987 dibua t d i hadapan Notar i s
SOETJIPTO, SH ;
92. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Tanda Daf ta r Perusahaan
PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
93. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Per jan j i a n Ika tan
Jua l Bel i Nomor : 1, tangga l 7 Januar i 2004 d ibua t
d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
94. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Sura t Perse tu j uan
Membuka Kred i t Inves tas i Nomor : 9, tangga l 5 Jun i
1995 dibua t d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
95. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Sura t Perse tu j uan
Fas i l i t a s Bank Garans i Nomor : 10, tangga l 5 Jun i
1995 dibua t d i hadapan Notar i s
LUKITO, SH ;
96. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Akta
Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160 tangga l 31 Desember 1994 dibua t d i
hadapan Notar i s V. RATNA HANDAYANI, SH ;
97. Uang tuna i sebesar Rp.250.000 .000 , - (dua ra tus l ima
puluh ju t a rup iah ) dis i t a dar i PT. SAT ;
Dikembal i kan kepada Penuntu t Umum untuk dipe rgunakan
sebaga i bukt i da lam perkara Maru l i P. Manurung dan
Humala Napi tupu lu ;
98. 4 (empat ) kunc i Safe Depos i t Box Bank Mandi r i ;
99. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama GAYUS
TAMBUNAN ;
100. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Mi lana
Anggraen i ;
101. 2 (dua) buah Flash Disk ;
102. 2 (dua) buah Sim Card Mentar i ;
103. 5 ( l ima ) s t ruk Bank Mega ;
104. 10 (sepu luh ) s t ruk Bank BCA ;Hal . 72 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
105. 2 (dua) buah Kar tu Nama PT. Amanda Pancasat r i a atas
GAYUS HP TAMBUNAN ;
106. 6 (enam) Sl ip Setoran , 2 (dua) Sl ip Penar i kan , 1
copy STNK dan 1 Endorsment ;
107. 2 (dua) lembar keuangan te rpadu Bank Syar iah ;
108. 1 (sa tu ) lembar s l i p Bank BRI ;
109. 1 (sa tu ) lembar ap l i kas i XL ;
110. 1 (sa tu ) buah Laptop Sony VPCW 115 XG ;
111. 1 (sa tu ) lembar Pr in t Out Regis t r as i Tamu Hote l
Kar t i ka Chandra atas nama Gayus tangga l 27 September
2009 ;
112. 1 (sa tu ) lembar Bukt i Pembayaran Tamu Hote l ( i nvo i ce
address ) tangga l 28 September 2009 atas nama GAYUS,
kamar No. 1034 ;
113. Sura t Pembukaan Pemblok i r an Har ta Kekayaan GAYUS HP
TAMBUNAN kepada Di ru t Bank BCA, Tbk dar i Di rek tu r I I
Ekonomi dan Khusus Kombes Pol . Raja Er i sman, No. Pol
: R/804/X I / 2009 / Bareskr im tangga l 26 November
2009 ;
114. Sura t Pembukaan Pemblok i r an Har ta Kekayaan GAYUS HP
TAMBUNAN kepada Di ru t Bank Panin , Tbk dar i Di rek tu r
I I Ekonomi dan Khusus Kombes Pol . Raja Er isman, No.
Pol : R/805/X I / 2009 / Bareskr im tangga l 26 November
2009 ;
115. Sura t Pembukaan Blok i r dar i Bank BCA kepada
Kabaresk r im No.
800/CSO/BEJ/X I I / 2 009 , tangga l 7 Desember 2009 ;
116. Sura t Permohonan Pembukaan Blok i r kepada DIR I I
Eksus dar i Andi
Kosas ih tangga l 14 September 2009 ;
117. Sura t Per in t ah Peny id i kan No. Pol : Spr in
Sid i k / 70 /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 27 Ju l i 2009
yang di tanda tangan i Di r I I Eksus Br ig j en Pol . Drs .
Edmon I l yas ;
Hal . 73 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
118. Copy Sura t Rekening Atau Pr in t Out reken ing mi l i k
te rsangka GAYUS HP TAMBUNAN yang pernah dib l ok i r
Peny id i k ;
119. Copy Sura t Per jan j i a n Ker jasama pengadaan tanah
anta ra Andi Kosas ih dengan GAYUS HP TAMBUNAN tangga l
26 Mei 2008 ;
Tetap te r l amp i r da lam berkas perkara in i kecua l i barang
bukt i Nomor Urut 101 berupa 2 (dua) buah Flash Disk dan
Nomor Urut 110 berupa Laptop Sony VPCW 115 XG
dikembal i kan kepada Terdakwa ;
120. 1 (sa tu ) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music
warna merah abu- abu FCC ID : PPIRM-303, IC :
66URM303 (d i s i t a dar i GAYUS HP TAMBUNAN) ;
121. 1 (sa tu ) buah Handphone Nokia N.95 ;
Dimusnahkan ;
122. 1 (sa tu ) buah Handphone Blackbaer r y Bold Type Onyx
9900 warna put i h No.P in : 21CBE65B, Disp lay name :
G, Ime i : 356543.379691.2 ;
123. 1 (sa tu ) pucuk LasGun L 965 No. Pol :
R/554/ I I I / 2 009 /Da t r o ;
Dikembal i kan kepada Terdakwa ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5 .000 , - ( l ima r ibu rup iah ) ;
Membaca putusan Pengad i l an Tingg i Jakar ta
No. 06/P ID /TPK/ 2011/ PT.DKI . tangga l 29 Apr i l 2011 yang
amar lengkapnya sebaga i ber i ku t :
Mener ima permin taan band ing dar i Penuntu t Umum
Kejaksaan Neger i Jakar ta Sela tan dan Terdakwa/T im
Penas iha t Hukum te rsebu t ;
Menguatkan Putusan Pengad i l an Neger i Jakar ta
Sela tan No.1195/P id .B / 2010/PN.Jk t .Se l . tangga l 19
Januar i 2011 yang dimin takan band ing , dengan perba i kan
pada amar p idananya dan barang bukt i , seh ingga amar
putusan se lengkapnya berbuny i sebaga i ber i ku t :
1. Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN
TAMBUNAN te lah te rbuk t i secara sah dan meyak inkan
bersa lah melakukan t i ndak pidana Korups i yang d i l akukan
secara bersama- sama sebaga imana dakwaan Kesatu Hal . 74 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Subs ida i r dan dakwaan Kedua Pr imai r dan t i ndak pidana
Korups i sebaga imana dakwaan Ket iga ser ta dakwaan
Keempat ;
2. Menja tuhkan p idana kepada Terdakwa oleh karena
i t u dengan pidana pen ja ra se lama 10 (sepu luh ) tahun ,
dan denda sebesar Rp.500 .000 .000 , - ( l ima ra tus ju ta
rup iah ) , dengan keten tuan apab i l a denda te rsebu t t i dak
dibayar , d igan t i dengan pidana kurungan se lama 4
(empat ) bu lan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang te lah di j a l an i o leh
Terdakwa diku rangkan se lu ruhnya dar i p idana yang
di j a t uhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa te tap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukt i berupa :
1. 1 (sa tu ) lembar fo to copy SK Kebera tan No : KEP-
75/PJ .07 /2007 , tangga l 22 Oktober 2007 ;
2. 6 (enam) lembar fo to copy Laporan Penel i t i a n No :
LAP- 656/PJ .071 /
2007 tangga l 9 Agustus 2007 ;
3. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Keputusan
Pengurangan No : KEP-758/ PJ.07 /2007 , tangga l 22
Oktober 2007 ;
4. 4 (empat ) lembar fo to copy Laporan Penel i t i a n No :
Lap- 657/PJ .071 / 2007 tangga l 9 Agustus 2007 ;
5. 10 (sepu luh ) lembar fo to copy Akte Per jan j i a n
Ika tan Jua l Bel i Nomor : 1, tangga l 7 Januar i
2004 ;
6. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Daf ta r Pemin jam Cata tan
dan Dokumen, tangga l 28 Mei 2007 ;
7. 27 (dua puluh tu juh ) lembar fo to copy Buku Besar
Hutang BRI , Hutang Br ike , Uang Muka Penjua lan , dan
la i n - la i n ;
8. 9 (sembi l an ) lembar fo to copy Regis te r Kas
Har ian ;
Hal . 75 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9. 13 ( t i ga be las ) lembar fo to copy Sura t WP No :
Sek.403 /P j k .SAT/V I I I / 2007, tangga l 15 Agustus
2007 ;
10. 14 (empat be las ) lembar fo to copy Akta Notar i s
Nomor : 160, tangga l 31 Desember 1994 ;
11. 4 (empat ) lembar fo to copy Sura t WP. No :
Sek.125 /P j k .SAT/ I I I / 2 007 , tangga l 15 Maret 2007,
d i tambah dengan Dispos i s i ;
12. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Lembar Pernya taan
Perse tu j uan Hasi l Pemer iksaan ;
13. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Tim Kebera tan dengan Waj ib Pajak ;
14. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Tugas No : ST-
65/WPJ.08 /RP. 01/2007 , tangga l 12 Ju l i 2007 ;
15. 6 (enam) lembar fo to copy Nota Dinas Di rek tu r
Kebera tan dan Banding dan Lampi ran ;
16. 2 (dua) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Berkas Kebera tan dengan Pemer iksa , tangga l 16 Ju l i
2007 ;
17. 15 ( l ima be las ) lembar fo to copy KKP Pemer iksaan ;
18. 6 (enam) lembar fo to copy Sura t Permohonan
Kebera tan WP No : Sek. 016/P jk .SAT/ I / 2007 , tangga l
22 Desember 2006 ;
19. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Sura t Permohonan
Kebera tan WP No : Sek. 018/P jk / I / 2 007 , tangga l 11
Januar i 2006 ;
20 . 5 ( l ima ) lembar fo to copy Sura t Waj ib Pajak No :
Sek.394 /P j k /V I I I / 2007, tangga l 8 Agustus 2007 ;
21. 24 (dua puluh empat ) lembar fo to copy SPT Tahunan
PPH tahun 2004 ;
22 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Nota Dinas
No : ND-839/PJ .0701 /2007 tangga l 03 Agustus 2007
per i ha l Penunjukkan Pejaba t Sementara Kasi
Pengurangan dan Kebera tan IV atas nama MARULI P.
MANURUNG menjad i Pjs Kasi Pengurangan dan
Kebera tan IV ;
Hal . 76 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
23 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Nota Dinas
No: ND-413/PJ .07 /2007 tangga l 07 Mei 2007 per i ha l
Penunjukkan Pejaba t Sementara Kasi Pengurangan dan
Kebera tan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang
sebe lumnya menjaba t Kasi Banding dan Gugatan I I ;
24. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Keputusan Menter i
Keuangan Republ i k Indones ia Nomor : 99/KMK.01 /2006
tangga l 20 Februar i 2006 ten tang Penelaah
Kebera tan pada Kanto r Wi layah Di rek to ra t Jendera l
Pajak yang te l ah mengimplementas i kan Organ isas i
Modern Menter i Keuangan Republ i k Indones ia ;
25. 14 (empat ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Keputusan
Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
495/KM.1 /UP.11 /2007 , tangga l 05 Ju l i 2007 Per iha l
Mutas i Para Pejaba t Eselon I I I d i L ingkungan
Di t j en Pajak Depkeu (an ta ra la i n atas nama Drs .
JOHNY MARIHOT TOBING, Ak. , M.B.A, NIP. 060075779,
Pembina Tk. I , Jabatan Kepala Subdi rek to ra t
Pengurangan dan Kebera tan ) ;
26. 4 (empat ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
1046/KM.01 /UP.11 /2006 , tangga l 28
Desember 2006, per iha l Mutas i para Pejaba t Eselon
I I d i L ingkungan Di t j en Pajak Depkeu (an ta ra la i n
atas nama Drs . BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A.
NIP.060041381, Pembina Utama Madya, Jabatan
Di rek tu r Kebera tan dan Banding) ;
27. 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP -
036/PJ .01 /UP.53 /2007 , tangga l 12 Februar i 2007
per i ha l Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai
Pelaksana di L ingkungan Kanto r Pusat Di rek to ra t
Jendera l Pajak ser ta Pembebasan dan Pemindah para
Koord ina to r Pelaksana dan Account Represen ta t i v e
Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama
GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T . NIP.060099782 , Hal . 77 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penata Muda, Jabatan Pelaksana Di rek to ra t
Kebera tan dan Banding) ;
28. 4 (empat ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
058/PJ .01 /UP.53 /2007 , tangga l 02 Maret 2007
per i ha l Pengangkatan dan Penelaahan Kebera tan di
L ingkungan
Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama
HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, SE.M.S i . , NIP.
060092786 Penata I I I /C , Jabatan Penelaah Kebera tan
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding) ;
29. 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
75/PJ /UP.53 /2008 , tangga l 11 Apr i l 2008 Per iha l
Pengangkatan dan Pemindahan para Penelaah
Kebera tan di L ingkungan Di rek to ra t Jendera l Pajak
(an ta ra la i n atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN,
S.S.T . NIP. 060099782, Penata Muda I I I /C , Jabatan
Penelaah Di rek to ra t Kebera tan dan Banding ) ;
30. 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
051/PJ /UP.53 /2007 , tangga l 28 Februar i 2007
per i ha l Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan
Pembebasan Para Pejaba t Eselon IV Di L ingkungan
Di rek to ra t Jendera l Pajak Depar temen Keuangan
(an ta ra la i n atas nama MARULI P. MANURUNG, SE. ,
M.B.T . , M.Si , NIP.060079704, Penata Tk. I , Jabatan
Kas i Pengurangan dan Kebera tan I Di rek to ra t
Kebera tan dan Banding) ;
31 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
1068/PJ .071 /2007 tangga l 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan kebera tan SKPKB PPN Waj ib
Pajak PT. Surya Alam Tungga l Masa Pajak Januar i
s/d . Desember 2004 ;
32 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
1069/PJ .071 /2007 tangga l 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanks i Hal . 78 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
admin is t r a s i STP PPN Waj ib Pajak PT. Surya Alam
Tungga l Masa Pajak Januar i - Desember 2004 ;
33 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
2248/PJ .071 /2007 tangga l 14 Agustus 2007
sehubungan penggant i an Kasubd i t kepada Johny M.
Tobing ;
34. 3 ( t i ga ) lembar Nota Dinas Nomor : ND-
431/PJ .07 /2007 tangga l 22 Mei 2007 hal
Perpan jangan Masa Tugas Tim Penye lesa ian Tunggakan
Berkas Permohonan Pengurangan dan Kebera tan di
L ingkungan Di rek to ra t Kebera tan dan Banding ;
35. 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor : ND-
840/PJ .0701 /2007 tangga l 3 Agustus 2007 hal
Penempatan Pelaksana Sub Di rek to ra t Pengurangan
dan Kebera tan di L ingkungan Di rek to ra t Kebera tan
dan Banding ;
36. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Lampi ran
Sura t Keputusan Menter i Keuangan Republ i k
Indones ia Nomor : KM-003043/BE/1996 ten tang
Penetapan Pengembal i an Bea Masuk Tambahan ser ta
Pembayaran Pendahu luan Pajak Per tambahan Ni la i dan
Pajak atas Per tambahan Barang Mewah atas impor
mesin kepada SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tangga l 22
Agustus 1996 ;
37. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t PT. Bank Republ i k
Indones ia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94
tangga l 23 Desember 1994 per iha l Perse tu j uan
Peningka tan Modal Perse tu j uan dan Akuis i s i Asset
dan Liab i l i t i e s atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;
38. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Depar temen
Keuangan Republ i k Indones ia Di rek to ra t Jendera l
Pajak Di rek to ra t Kebera tan dan Banding Nomor : S-
2722/PJ .071 /2007 , tangga l 9 Ju l i 2007 per iha l
Permin taan Penje lasan dan Data Waj ib Pajak (Ke- 2)
atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
Hal . 79 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
39. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Tim Kebera tan Dengan Waj ib Pajak atas nama PT.
SURYA ALAM TUNGGAL, tangga l 16 Ju l i 2007 ;
40. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Kete rangan PT.
Bank Republ i k Indones ia Persero Cabang Surabaya
Pahlawan Nomor : B.3034 /KC/ IX / ADK/05/ 2010 ;
41. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Depar temen
Keuangan RI Di rek to ra t Jendera l Pajak Kanto r
Wilayah Jawa Bagian Timur I I Nomor : Pemb-
2693/WPJ.24 /RP.01 .02 /2006 tangga l 12 September
2006 per iha l Pember i t ahuan Hasi l Pemer iksaan Tahun
Pajak 2004 ;
42. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Faktu r
Pajak Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL,
tangga l 21 Januar i 2004 ;
43. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Margare ta Surabaya ten tang Sura t Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak Depar temen Keuangan RI
Di rek to ra t Jendera l Pajak Kanto r Wilayah Jawa
Bagian Timur I I Nomor : PEM-
00626/WPJ.24 /KP.0803 /2007 , tangga l 25 Apr i l 2007 ;
44. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Daf ta r Temuan
Pemer iksaan Pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun
2004, tangga l 12 September 2006 ;
45. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r BRI Cabang
Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT. SURYA ALAM
TUNGGAL No. Reken ing : 21101500102157 yang
dike lua rkan oleh Bank BRI ;
46. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Iz i n Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. SURYA ALAM
TUNGGAL Nomor :
510/458- 254/404 .3 .7 / 2008 tangga l 12 November
2008 ;
47. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
00012/ IB .BPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21
November 2007 ;
Hal . 80 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
48. 1 (sa tu ) lembar lega l i s i r Notar i s Sura t Per in t ah
Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641- 90012-
2007 tangga l 21 November 2007 atas nama Waj ib
Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
49. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Sura t
Keputusan Di r j en Pajak No : KEP-
00011/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21
November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
50. 1 (sa tu ) lembar Sura t Per in t ah Membayar Imbalan
Bunga (SPIMB) Nomor : 641- 90011- 2007 tangga l 21
November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
51. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di r j en Pajak
No.KEP 00010/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21
November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
52. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Imba lan Bunga (SPMIB) Nomor :
641/90010- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
53. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Keleb ihan Pajak (SPMKP) Nomor :
641- 0335- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
54. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di r j en Pajak Nomor : KEP-
00298.PPN/WPJ.24 .KP0803/2007 tangga l 21 November
2007 ten tang Pengembal i an Keleb ihan Pembayaran
PPN/PPNBM la i nnya masa/ tahun Desember 2004 kepada
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
55. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Keleb ihan Pajak (SPMKB) Nomor :
641- 0334- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
Hal . 81 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
56. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di t j en Pajak Nomor : KEP-
00297.PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang Pengem-
bal i an Keleb ihan PPN/PPnBM la i nnya masa/ tahun
Desember 2004 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
57. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Keterangan Domis i l i Perusahaan PT. SURYA ALAM
TUNGGAL tangga l 27 Januar i 2010 ;
58. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Reken ing Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL
bulan Januar i 2007 oleh PT. Bank BRI ;
59. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Reken ing Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL
bulan Januar i 2007 oleh PT. Bank Danamon ;
60. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Kas Keluar tangga l 11 Apr i l 2007 ;
61. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPN Nomor :
00163/407 /05 /617 /07 tangga l 15 Maret
2007 ;
62. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPN Nomor :
00225/407 /05 /617 /07 tangga l 15 Maret 2007 ;
63. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPh Nomor : 00149/203 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i
2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Lega l i s i r Notar i s Sura t
Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor :
00006/137 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPn No. 00007/237 /04 /617 /07 Masa Pajak Januar i
s/d Desember 2004 tangga l 5 Januar i 2007 ;
66. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB
PPh No. 00060/206 /04 /1617 /07 Tahun Pajak 2004 Hal . 82 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tangga l 5 Januar i 2007 atas nama PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
67. 2 (dua) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s SPT
Tahunan beser ta lampi ran tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s SPT
Tahunan beser ta lampi ran tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (sa tu ) set fo to copy lega l i s i r Notar i s
Pener imaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Nomor : C-27373HT.01 .04 .TH.2004 , tangga l 2
November 2004 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;
70. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r Notar i s
Perubahan ADRT sesua i Keputusan Menter i Kehak iman
dan Hak Azas i Manusia Nomor : C -
23970HT.01 .04 .TH.2003 , tangga l 9 Oktober 2003 atas
nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
71. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Pener imaan Sura t
Nomor : S- 001822/WPJ.24 /KP.0203 /2 , tangga l 31
Maret 2005, beser ta Lampi ran SSP Tahun 2004,
tangga l 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
72. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Notar i s
Sura t Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-
0060/WPJ.24 /KP.0803 /2007
tangga l 16 Apr i l 2007 nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;
73. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Notar i s
SIUP Besar Nomor : 510/430- 48/404 .3 .7 / 2008 .P .2
tangga l 27 Oktober 2008 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI ;
74. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r Notar i s IMB
Nomor : 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI ;Hal . 83 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
75. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Notar i s
Sura t Kete tapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00060/206 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
76. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 , tangga l 5 Januar i 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
77. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Tagihan Pajak Nomor : 00006/137 /04 /617 /07 tangga l
5 Januar i 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
78. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPh Pasal 23 Nomor :
00149/203 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
79. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r SKP PPN masa
tahun 1993 Nomor STP : 01328/107 /93 /603 /96 ,
00074/207 /93 /603 /96 , 00073/207 /93 / 603/96 ,
01327/107 /93 /603 /96 dan SKP Pajak Penghas i l an
Pasal 23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;
80. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r SSP tangga l
28 Maret 1994, untuk SPT Tahunan 1993, dan 1
(sa tu ) bunde l SPT Tahunan PPh Waj ib Pajak Badan
atas nama SURYA ADIKUMALA ABADI ;
81. 2 (dua) lembar fo to copy ber lega l i s i r Sura t
Pember i t ahuan Hasi l Pemer iksaan Tahun Pajak Tahun
2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ. 24/RP.01 .02 /2006 ,
tangga l 12 September 2006 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI beser ta Lampi ran Daf ta r Temuan
Pemer iksaan Pajak ;
82. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r SKP Pajak
Penghas i l an Badan
Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206 /94 /603 /95 ,
tangga l 19 Oktober 1995 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI ;
83 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r SKP Pajak
Penghas i l an Badan Tahun Pajak 1994 Nomor : Hal . 84 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
00017/206 /94 /603 /95 , tangga l 19 Oktober 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
84. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Sura t dar i
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kanto r
Pelayanan Pajak Sidoar j o tangga l 29 Maret 1995,
in t i n ya : melaporkan pengaku is i s i a n asse ts dan
l i ab i l i t i e s PT. SURYA ADIKUMALA ABADI o leh PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r NPWP PT.
SURYA ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438 .633 .8 - 641.000
;
86. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Angka
Pengena l Impor t i r - Produsen Nomor : 131701472,
tangga l 26 Jun i 2009 ;
87. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Tanda
Daf ta r Perusahaan PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI ;
88. 2 (dua) lembar fo to copy ber lega l i s i r Ber i t a Acara
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tangga l 4 September 2003
;
89. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Pener imaan Sura t Nomor : S-
001823/WPJ.24 /KP.0203 /2 , tangga l 31 Maret 2005,
beser ta lampi ran SSP tahun 2004, tangga l 23 Maret
2005 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s
Turunan Akta Per jan j i a n Ika tan Jua l Bel i Nomor : 1
tangga l 7 Januar i 2004 dibua t d i hadapan Notar i s
NANSIJANI SOHANDJAJA, SH ;
91. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s
Turunan Perseroan Terba tas PT. Surya Kumala Abadi
Nomor : 39, tangga l 7 Oktober 1987 dibua t d i
hadapan Notar i s SOETJIPTO, SH ;
92. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Tanda Daf ta r Perusahaan
PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
Hal . 85 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
93. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Per jan j i a n Ika tan
Jua l Bel i Nomor : 1, tangga l 7 Januar i 2004 dibua t
d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
94. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Sura t Perse tu juan
Membuka Kred i t Inves tas i Nomor : 9, tangga l 5 Jun i
1995 dibua t d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
95. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Sura t Perse tu juan
Fas i l i t a s Bank Garans i Nomor : 10, tangga l 5 Jun i
1995 dibua t d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
96. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Akta
Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160 tangga l 31 Desember 1994 dibua t
d i hadapan Notar i s V. RATNA HANDAYANI, SH ;
97. Uang tuna i sebesar Rp.250.000 .000 , - (dua ra tus
l ima puluh ju ta rup iah ) dis i t a dar i PT. SAT ;
Dikembal i kan kepada Penuntu t Umum untuk dipe rgunakan
sebaga i bukt i da lam perkara Maru l i P. Manurung dan
Humala Napi tupu lu ;
98. 4 (empat ) kunc i Safe Depos i t Box Bank Mandi r i ;
99. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama GAYUS
TAMBUNAN ;
100. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Mi lana
Anggraen i ;
101. 2 (dua) buah Flash Disk ;
102. 2 (dua) buah Sim Card Mentar i ;
103. 5 ( l ima ) s t ruk Bank Mega ;
104. 10 (sepu luh ) s t ruk Bank BCA ;
105. 2 (dua) buah Kar tu Nama PT. Amanda Pancasa t r i a
atas GAYUS HP TAMBUNAN ;
106. 6 (enam) Sl ip Setoran , 2 (dua) Sl ip Penar i kan , 1
copy STNK dan 1 Endorsment ;
107. 2 (dua) lembar keuangan te rpadu Bank Syar iah ;
108. 1 (sa tu ) lembar s l i p Bank BRI ;
109. 1 (sa tu ) lembar ap l i kas i XL ;
110. 1 (sa tu ) buah Laptop Sony VPCW 115 XG ;
Hal . 86 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
111. 1 (sa tu ) lembar Pr in t Out Regis t r as i Tamu Hote l
Kar t i ka Chandra atas nama Gayus tangga l 27
September 2009 ;
112. 1 (sa tu ) lembar Bukt i Pembayaran Tamu Hote l
( i nvo i ce address ) tangga l 28 September 2009 atas
nama GAYUS, kamar No. 1034 ;
113. Sura t Pembukaan Pemblok i r an Har ta Kekayaan Gayus
HP Tambunan kepada Di ru t Bank BCA, Tbk dar i
Di rek tu r I I Ekonomi dan Khusus Kombes Pol . Raja
Er isman, No. Pol : R/804/X I / 2009 / Bareskr im
tangga l 26 November 2009 ;
114. Sura t Pembukaan Pemblok i r an Har ta Kekayaan GAYUS
HP TAMBUNAN kepada Di ru t Bank Panin , Tbk dar i
Di rek tu r I I Ekonomi dan Khusus Kombes Pol . Raja
Er isman, No. Pol : R/805/X I / 2009 / Bareskr im
tangga l 26 November 2009 ;
115. Sura t Pembukaan Blok i r dar i Bank BCA kepada
Kabaresk r im No. 800/CSO/BEJ/X I I / 2 009 , tangga l 7
Desember 2009 ;
116. Sura t Permohonan Pembukaan Blok i r kepada DIR I I
Eksus dar i Andi
Kosas ih tangga l 14 September 2009 ;
117. Sura t Per in t ah Peny id i kan No. Pol : Spr in
Sid i k / 70 /V I I / 2 009 /D i t I I
Eksus tangga l 27 Ju l i 2009 yang di tanda tangan i Di r
I I Eksus Br ig j en Pol . Drs . Edmon I l yas ;
118. Copy Sura t Rekening Atau Pr in t Out reken ing mi l i k
te rsangka GAYUS HP TAMBUNAN yang pernah dib l ok i r
Peny id i k ;
119. Copy Sura t Per jan j i a n Ker jasama pengadaan tanah
anta ra Andi Kosas ih dengan GAYUS HP TAMBUNAN
tangga l 26 Mei 2008 ;
Tetap te r l amp i r da lam berkas perkara in i dan barang
bukt i Nomor Urut 101 berupa 2 (dua) buah Flash Disk dan
Nomor Urut 110 berupa Laptop Sony VPCW 115 XG te tap
dis i t a untuk d ipe rgunakan lag i bag i perka ra Terdakwa
yang la i n ;Hal . 87 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
120. 1 (sa tu ) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music
warna merah abu- abu FCC ID : PPIRM-303, IC :
66URM303. (d i s i t a dar i GAYUS HP TAMBUNAN) ;
121. 1 (sa tu ) buah Handphone Nokia N.95 ;
Di rampas untuk dimusnahkan ;
122. 1 (sa tu ) buah Handphone Blackber r y Bold Type Onyx
9900 warna put i h No. Pin : 21CBE65B, Disp lay
name : G, Imei : 356543.379691 .2 ;
123. 1 (sa tu ) pucuk LasGun L 965 No. Pol :
R/554/ I I I / 2 009 /Da t r o ;
Dikembal i kan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara pada kedua t i ngka t perad i l an
kepada Terdakwa, yang di t i n gka t band ing sebesar
Rp.2 .500 , - (dua r i bu l ima ra tus rup iah ) ;
Menginga t akan akta ten tang permohonan kasas i
No.38 /Ak ta .P i d / 2011/PN.Jk t .Se l . yang dibua t o leh Pani te ra
pada Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan yang menerangkan ,
bahwa pada tangga l 20 Mei 2011 Pemohon Kasas i
I / Jaksa /Penun tu t Umum pada Kejaksaan Neger i Jakar t a Sela tan
te l ah mengajukan permohonan kasas i te rhadap putusan
Pengad i l an Tingg i te rsebu t ;
Menginga t pu la akan akta ten tang permohonan kasas i
No.38 /Ak ta .P i d / 2011/PN.Jk t .Se l . yang dibua t o leh Pani te ra
pada Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan yang menerangkan ,
bahwa pada tangga l 20 Mei 2011 Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
mengajukan permohonan kasas i te rhadap putusan Pengadi l an
Tingg i te rsebu t ;
Memperhat i kan memor i kasas i ber tangga l 31 Mei 2011
dar i Jaksa/ Penuntu t Umum sebaga i Pemohon Kasas i I yang
di te r ima di Kepan i t e raan Pengadi l an Neger i Jakar ta Sela tan
pada tangga l 1 Jun i 2011 ;
Memperhat i kan pula memor i kasas i tangga l 1 Jun i 2011
dar i kuasa Terdakwa yang dia j ukan untuk dan atas nama
Terdakwa juga sebaga i Pemohon Kasas i I I te rsebu t
berdasarkan sura t kuasa khusus tangga l 13 Mei 2011 memor i
kasas i mana te lah di te r ima di Kepani t e raan Pengad i l an
Hal . 88 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Neger i Jakar ta
Sela tan pada tangga l 1 Jun i 2011 ;
Membaca sura t - sura t yang bersangku tan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengad i l an Tingg i te r sebu t
te l ah dibe r i t a hukan kepada Pemohon Kasas i I / Jaksa /Penun tu t
Umum pada Kejaksaan Neger i Jakar t a Sela tan pada tangga l 10
Mei 2011 dan Pemohon Kasas i I / Jaksa /Penun tu t Umum
mengajukan permohonan kasas i pada tangga l 20 Mei 2011 ser ta
memor i kasas inya te lah di te r ima di Kepani t e raan Pengadi l an
Neger i Jakar t a Sela tan pada tangga l 1 Jun i 2011 dengan
demik ian permohonan kasas i beser ta dengan alasan- alasannya
te l ah dia jukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menuru t
undang- undang, o leh karena permohonan kasas i te rsebu t
fo rma l dapat d i t e r ima ;
Menimbang, bahwa putusan Pengad i l an Tingg i te r sebu t
te l ah dibe r i t a hu - kan kepada Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa pada
tangga l 9 Mei 2011 dan Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
mengajukan permohonan kasas i pada tangga l 20 Mei 2011
ser ta memor i kasas inya te l ah d i t e r ima di Kepan i t e raan
Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan pada tangga l 1 Jun i 2011
dengan demik ian permohonan kasas i beser ta dengan a lasan-
alasannya te l ah dia j ukan da lam tenggang waktu dan dengan
cara menuru t undang- undang, oleh karena permohonan kasas i
te rsebu t fo rma l dapat d i te r ima ;
Menimbang, bahwa a lasan- alasan yang dia j ukan oleh
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa pada pokoknya ada lah sebaga i
ber i ku t :
1. Bahwa judex fac t i te lah ke l i r u dan sa lah menerapkan
hukum dalam dakwaan Per tama, karena berdasarkan sura t
dakwaan Jaksa /Penuntu t Umum, dakwaan Kesatu yang
didakwakan kepada Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa adalah :
- Dakwaan Kesatu Pr ima i r : Pasa l 2 ayat (1 ) jo Pasal 18
Undang- Undang No.31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan
Tindak Pidana Korups i jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001
ten tang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999
ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i jo Pasal 55
ayat (1 ) ke- 1 KUHP ;
- Dakwaan Kesatu Subs ida i r : Pasa l 3 jo Pasa l 18 Undang-Hal . 89 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang
No. 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups i jo
Undang- Undang No.20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas
Undang- Undang No.31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan
Tindak Pidana Korups i jo Pasa l 55 ayat (1 ) ke- 1 KUHP ;
Bahwa te rhadap dakwaan Kesatu te rsebu t , judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) da lam putusan halaman 195 te l ah
menyatakan bahwa perbua tan Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
te rka i t dengan dikabu l kannya permohonan kebera tan PT.
Surya Alam Tungga l ( "PT. SAT") o leh Di rek tu r Jendera l
Pajak ada lah merupakan suatu bentuk penya lahgunaan
wewenang sebaga imana dia tu r da lam Pasa l 3 Undang- Undang
No.31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups i jo Undang- Undang No.20 tahun 2001 ten tang
Perubahan Atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 ten tang
Pemberan tasan Tindak Pidana Korups i , seh ingga perbua tan
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa te rsebu t te l ah memenuhi unsur
da lam dakwaan Per tama, dan te rhadap per t imbangan judex
fac t i (Pengad i l an Neger i ) te rsebu t , Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa te l ah mengajukan berkebera tan mela lu i memor i
band ingnya menginga t judex fac t i (Pengad i l an Neger i )
te l ah melakukan kesa lahan- kesa lahan yang fa ta l te rka i t
dengan ana l i sa dalam dakwaan Per tama ;
Bahwa dalam putusan judex fac t i (Pengad i l an Tingg i )
te l ah ke l i r u da lam member ikan per t imbangan atas
kebera tan dalam memor i Banding Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa seh ingga mengak iba t kan putusan yang
dibe r i k an menjad i putusan yang sa lah ya i t u sebaga i
ber i ku t :
- Dakwaan Kesatu seharusnya bata l demi hukum karena
disusun
secara Subs id i a r i t a s :
Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) ke l i r u
da lam per t imbangannya mengenai bentuk dakwaan dalam
putusan No.06 halaman 74 poin (4 ) mengenai Hal . 90 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
per t imbangan atas memor i Banding Pemohon Kasas i I I /
Terdakwa yang menyatakan bahwa "Kebera tan
Terdakwa/T im Penas iha t dengan per t imbangan putusan
berkenaan dengan dakwaan Kesatu Pr ima i r - Subs ida i r
atas perbua tan yang di l akukan , karena per t imbangan
yang dimaksud t i dak tepa t dan sangat ke l i r u ,
berhubung dakwaan di atas mengandung
ket i dakce rmatan , t i dak je l as dan t i dak lengkap
dalam mengura ikan t i ndak pidana yang didakwakan,
t i dak bera lasan , hal mana d isebabkan karena alasan
yang dipergunakan sudah di to l a k da lam putusan Sela
No.1195 /P id .B / 2011/PN.Jk t .Se l . , tangga l 29
September 2010" ;
Bahwa per t imbangan judex fac t i (Pengad i l an Tingg i )
te rsebu t t i dak tepa t dan sangat ke l i r u dan t i dak
berdasarkan per t imbangan yang cukup, karena
kebera tan Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa da lam memor i
Bandingnya sama seka l i belum dimuat da lam ekseps i
yang te l ah di t o l a k oleh judex fac t i (Pengad i l an
Neger i ) . Hal in i menunjukkan judex fac t i
(Pengad i l an Tingg i ) te l ah ke l i r u menerapkan hukum
dalam mempert imbangkan dasar peno lakan te rhadap
memor i Banding Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa mengenai
dakwaan Jaksa / Penuntu t Umum yang t i dak t i dak
cermat , t i dak je l as dan t i dak lengkap da lam
mengura i t i ndak pidana dalam dakwaan ;
Bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa da lam memor i
Bandingnya mendal i l k an bahwa judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) ke l i r u da lam per t imbangannya
mengenai bentuk dakwaan pada ha laman 240 putusannya
menyatakan : Menimbang, bahwa o leh karena dakwaan
Jaksa /Penuntu t Umum disusun secara Kumula t i f
Subs id i a r i t a s maka Maje l i s Hakim te r l eb i h dahu lu
akan mempert imbangkan dakwaan Kesatu sebaga i
ber i ku t : Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Jaksa /
Penuntu t Umum disusun secara Subs id i a r i t a s , namun Hal . 91 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
demik ian oleh karena dakwaan yang disusun secara
Subs id i a r i t a s harus mengandung unsur - unsur pokok
yang se jen i s sementa ra Pasa l 2 ayat (1 ) Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 sebaga imana te l ah diubah
dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasa l 3
Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebaga imana te l ah
diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001
mengandung unsur - unsur pokok yang t i dak se jen i s ,
maka susunan dakwaan yang seharusnya digunakan
Jaksa /Penun tu t Umum adalah dakwaan
Al te rna t i f ;
Menimbang, bahwa o leh karenanya maka dakwaan
Jaksa /Penuntu t Umum te rsebu t harus dibaca d isusun
secara Al te rna t i f ;
Menimbang, bahwa o leh karena dakwaan Jaksa/Penun tu t
Umum disusun secara Al te rna t i f , maka berdasarkan
fak ta - fak ta hukum
te rsebu t d i atas judex fac t i (Pengad i l an Neger i )
akan langsung memper t imbangkan dakwaan yang
mempunyai kedekatan hubungan dengan fak ta - fak ta
hukum se lama ber langsungnya pers i dangan ya i t u
dakwaan Kesatu Subs ida i r yakn i melanggar keten tuan
Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 sebaga imana
te l ah diubah
dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 ;
seharusnya judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) langsung
menyatakan bahwa dakwaan Kesatu ada lah bata l demi
hukum karena Jaksa /Penuntu t Umum te l ah t i dak cermat ,
t i dak je l as dan t i dak lengkap dalam mengura i
t i ndak pidana dalam dakwaan, di mana bentuk dakwaan
secara Subs ida i r t i dak sesua i dengan pasa l yang
didakwakan ya i t u pidana pokok bag i Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa t i dak se jen i s , ha l in i sesua i dengan
keten tuan Pasa l 142 ayat (3 ) yang menyatakan : . . .
Sura t dakwaan yang t i dak memenuhi keten tuan
sebaga imana dimaksud da lam ayat (2 ) huru f b bata l Hal . 92 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
demi hukum ;
Di samping i t u , dengan member ikan per t imbangan atas
is i sura t
dakwaan sebaga imana diku t i p d i atas , judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) te l ah mengubah is i dakwaan, dar i
"dakwaan yang disusun secara Subs id i a r i t a s " menjad i
"dakwaan Al te rna t i f ” dengan demik ian judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) te l ah melampaui wewenang yang ada
padanya, karena wewenang untuk merubah sura t dakwaan
berada pada Jaksa / Penuntu t Umum, bukan pada judex
fac t i (v i de Pasal 144 KUHAP) ;
Bahwa berdasarkan pen je lasan te rsebu t d i atas , sesua tu
kekurangan pada syara t fo rmi l , dapat merupakan
alasan /kebera tan kasas i , yang memungkinkan Mahkamah
Agung membata lkan putusan judex fac t i te rsebu t ,
sebaga imana putusan Mahkamah Agung No.808 K/P id /1984
yang pada pokoknya menyatakan : "karena perumusan
dakwaan t i dak memenuhi syara t , Mahkamah Agung
membata lkan putusan Pengad i l an Tingg i dan menyatakan
dakwaan bata l demi hukum ;
Dengan demik ian dasar per t imbangan putusan judex fac t i
yang menunjuk putusan Sela yang t i dak ada
kete rka i t a nnya dengan dal i l kebera tan yang dimaksudkan
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dalam memor i Bandingnya
t i dak tepa t dan ke l i r u oleh karenanya harus diba ta l kan
;
- Bahwa judex fac t i te l ah sa lah menerapkan hukum dalam
dakwaan Kesatu Pr ima i r dan Subs ida i r te rhadap proses
Peny id i kan dan Penuntu tan pada di r i Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa) , karena Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa sependapat dengan d issen t i ng
opin i on dar i Hakim Anggota I I , Drs . Asad i AI - Maruf ,
SH. , MH., M.Si pada putusan No.06 halaman 81- 84 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa apabi l a Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa melakukan t i ndak pidana dalam menja lankan
tugasnya maka Undang- Undang No.28 Tahun 2007 ten tang
Hal . 93 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Perubahan Ket iga Atas Undang- Undang No.6 Tahun 1983
ten tang Keten tuan Umum dan Tata Cara Perpa jakan , dan
Undang- Undang Perpa jakan la i nnya , harus digunakan
sebaga i landasan Peny id i kan dan Penuntu tan te rhadap
pejaba t pa jak yang diduga melakukan perbua tan pidana ,
bukan pera tu ran perundang- undangan la i nnya , kecua l i
da lam Undang- Undang Pajak te rsebu t d i tegaskan
ber l akunya Undang- Undang la i n , ha l in i sesua i dengan
asas Lex Spec ia l i s Derogat Lex Genera l i s ;
Bahwa menuru t Oemar Seno Adj ie , penggunaan Undang-
Undang Korups i untuk masalah pajak merupakan ge ja l a
per l uasan Undang- Undang Korups i yang ten tunya meleb ih i
maksud pembuat Undang- Undang. Begi tu juga menuru t
pandapat Alber t Hasibuan , bahwa t i dak tepa t apab i l a
Jaksa /Penuntu t Umum memakai Undang- Undang Korups i
untuk ke jaha tan pajak , Jaksa /Penun tu t Umum seharusnya
menggunakan Undang- Undang Perpa jakan (Bambang Waluyo,
da lam : Wirawan B. I l yas dan Richard Bur ton , Hukum
Pajak , Edis i ke- 5, Salemba Empat , Jakar ta , 2010,
ha laman183) . Faktanya : Peny id i kan te rhadap Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa hanya di l akukan oleh Pol r i tanpa
mel iba t kan Peny id i k Pegawai Neger i Sip i l (PNS) dalam
Lingkungan Di rek to ra t Jendera l Pajak . Peny id i kan dan
Penuntu tan juga t i dak menggunakan Undang- Undang No. 28
Tahun 2007 dan Undang- Undang Perpa jakan la i nnya , o leh
karena i t u t i ndakan Kepol i s i a n yang t i dak mel iba t kan
Pegawai Neger i Sip i l (PNS) dalam Lingkungan Di rek to ra t
Jendera l Pajak te l ah melanggar Pasal 44 Undang- Undang
No.28 Tahun 2007 ;
- Bahwa judex fac t i te l ah sa lah menerapkan hukum dalam
dakwaan Kesatu Pr ima i r dan Subs ida i r te rhadap d i r i
Pemohon Kasas i I I /
Terdakwa, karenanya Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
sependapat dengan
Dissen t i ng Opin ion dar i Hakim Anggota I I , Drs . Asadi
AI - Maruf , SH,MH.,
M. Si pada putusan No.06 ha laman 81- 84 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Hal . 94 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang No.31 Tahun 1999 kepada Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa t i dak tepa t menginga t perbua tan Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa dan pejaba t - pe jaba t la i nnya dalam
kasus in i merupakan tugas , peker j aan dan kekuasaan
mereka untuk menindak lan ju t i dan memper t imbangkan
permohonan dar i Waj ib Pajak s iapapun ;
Bahwa dalam pers idangan te lah te rbuk t i bahwa Pemohon
Kasas i I I / Terdakwa te lah mempert imbangkan permohonan
kebera tan dar i PT. SAT
dengan i t i k ad ba ik , pro fes i ona l dan prosedura l sesua i
dengan pera tu ran perundang- undangan perpa jakan yang
ber l aku , o leh karena i t u Pemohon Kasas I I / Te rdakwa dan
pejaba t la i nnya , t i dak dapat d i tun tu t secara perda ta
maupun p idana , sebaga imana di tegaskan dalam Pasa l 36
A, angka 5 Undang- Undang No.28 Tahun 2007 ;
- Bahwa judex fac t i te l ah sa lah menerapkan hukum dalam
dakwaan Kesatu Pr ima i r dan Subs ida i r karena perbua tan
Pemohon Kasas i I I / Terdakwa merupakan ranah hukum
admin is t r a s i Negara , karena judex fac t i (Pengad i l an
Tingg i ) da lam putusannya hal . 75 poin (5 ) mengenai
per t imbangan atas memor i Banding Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa menyatakan : “Kebera tan Terdakwa/T im
Penas iha t atas dakwaan Kesatu Pr ima i r – Subs ida i r
karena perbua tan ada lah perbua tan yang masuk ranah
hukum admin is t r a s i Negara , bukan ranah hukum pidana ,
t i dak bera lasan , hal mana d isebabkan karena perbua tan
Terdakwa secara Substan t i f , ber ind i kas i kuat
mengandung unsur t i ndak pidana sebaga imana didakwakan”
;
Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) t i dak member i kan
sesuatu
per t imbangan hukum yang cukup untuk menolak dal i l
Pemohon Kasas i I I / Terdakwa dalam memor i Bandingnya
mengenai perbuatan yang masuk ranah hukum admin is t r a s i
Negara te rsebu t d i atas , te tap i hanya meni la i
berdasarkan asumsi tanpa dasar hukum yang je l as dengan Hal . 95 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan "ber i nd i kas i kuat mengandung unsur t i ndak
pidana sebaga imana didakwakan” ;
Bahwa yang di j ad i kan dakwaan Kesatu Pr imai r maupun
Subsi da i r da lam
perkara in i ada lah perbua tan Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa da lam melakukan pemer iksaan /pene l i t i a n
te rhadap permohonan kebera tan pajak dar i PT. SAT yang
menyangkut uang se jumlah Rp.
570.952 .000 , - ( l ima ra tus tu j uh puluh ju ta sembi l an
ra tus l ima puluh dua r ibu rup iah ) , seh ingga
mengak iba tkan t imbu lnya penerb i t an Sura t
Keputusan Di rek to ra t Jendra l Pajak No. : KEP-
036/PJ .01 /UP.53 /2007
tangga l 12 Februar i 2007 ;
Bahwa se lama pers i dangan te lah te rbuk t i :
- Mekanisme penerb i t an Sura t Keputusan Di rek to ra t
Jendra l Pajak
No. KEP-036/PJ .01 /UP.53 /2007 tangga l 12 Februar i
2007 adalah
secara ber j en j ang dan te l ah dipu tuskan dar i yang
pal i ng bawah sampai t i ngka tan yang pal i ng atas ya i t u
dar i t i ngka tan Pelaksana ya i t u
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dan Humala Set ia Leonardo
Napi tupu lu , S.E. , M.Si , ke t i ngka t se lan ju t nya
Kepala Seks i Pengurangan dan Kebera tan . kemudian ke
Kepala Sub Di t Pengurangan Kebera tan la l u ke
Di rek tu r Kebera tan dan Banding sampai t i ngka t yang
te ra tas ya i t u Di rek tu r Jendra l Pajak yang merupakan
tonggak te r t i n gg i da lam jen jang tanggung jawab
peker j aan pemer iksaan dan pene l i t i a n te rhadap
permohonan kebera tan pajak dar i PT. SAT ;
- Bahwa penerb i t an Sura t Keputusan Di rek to ra t Jendra l
Pajak No. : KEP-036/PJ .01 /UP.53 /2007 tangga l 12
Februar i 2007 merupakan ranah hukum admins t ras i
seh ingga berpedoman pada asas vermoeden van
rechmat ighe id , ar t i n ya keputusan organ Pemer in tah Hal . 96 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
i t u hanya b isa diba ta l kan (ve rn i e t i g baa r ) dan bukan
bata l atau bata l karena hukum. Dalam vern ie t i g baa r ,
perbua tan hukum ada lah sah sampai d inya takan bata l ,
dengan kata la i n , ket i ka ada gugatan dan kemudian
gugatan te lah mempunya i kekuatan hukum te tap
te rh i t ung se jak saat Keputusan Tata Usaha Negara i t u
dinya takan bata l ;
- Bahwa Sura t Keputusan Di rek to ra t Jendra l Pajak No. :
KEP-036/PJ .01 / UP.53/2007 tangga l 12 Februar i 2007,
yang mengabulkan permohonan Kebera tan Pajak dar i PT.
SAT secara Admin is t r a s i t i dak pernah
dicabu t / d i ba t a l k an , maka Sura t Keputusan te rsebu t
harus d ianggap benar , kecua l i d i kemudian har i
d i t e rb i t k an SK Dir j en Pajak yang
mencabut /membata l kan kedua SK te rsebu t . Selama belum
ada pencabutan te rhadap bahwa Sura t Keputusan
Di rek to ra t Jendera l Pajak No. : KEP-
036/PJ .01 /UP.53 /2007 tangga l 12 Februar i 2007, maka
keputusan in i d ianggap benar seh ingga konsekwens inya
Waj ib Pajak SAT harus mengembal i kan se lu ruh uang
yang di te r imanya kepada Negara ;
- Dengan member ikan per t imbangan sebaga imana diku t i p
di atas ,
judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) te l ah member i kan
putusan tanpa
dise r t a i per t imbangan yang cukup (onvo ldoende
gemot i vee rd ) .
Dengan demik ian , putusan judex fac t i (Pengad i l an
Tingg i ) a quo harus diba ta l kan berdasarkan keten tuan
Yur i sp rudens i berupa putusan Mahkamah Agung No. 492
K/S ip /1970 jo putusan Pengad i l an Tingg i Jakar t a
No.252/1968 PT Pdt . jo putusan Pengadi l an Neger i
Jakar t a No. 502/67 G. yang ber i s i ka idah hukum
sebaga i ber i ku t :
- Putusan Pengadi l an Tingg i harus diba ta l kan karena
kurang cuku p
Hal . 97 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
per t imbangannya (onvo ldoende gemot i vee rd ) , ya i t u
karena dalam
putusannya i t u hanya mempert imbangkan soa l
kebera tan - kebera tan yang dia j ukan dalam memor i
Banding dan tanpa memer iksa perkara i t u kembal i
ba ik mengenai fak ta - fak tanya maupun mengenai soa l
penget rapan hukumnya te rus menguatkan putusan
Pengad i l an Neger i beg i t u sa ja ;
- Per t imbangan dalam putusan Pengadi l an Neger i hanya
memper t imbangkan soa l t i dak benarnya bantahan dar i
p ihak
Tergugat tanpa mempert imbangkan fak ta dan dal i l -
da l i l mana
yang te lah dianggap te rbuk t i la l u mengabulkan
beg i t u sa ja se lu ruh gugatan tanpa dasar
per t imbangan ada lah kurang lengkap dan karenanya
harus d iba ta l kan ;
- Yur i sp rudens i te rsebu t d i atas memang berada dalam
ranah
hukum perda ta , te tap i i s i nya re levan d i da lam
perkara in i , karena :
a. Di da lam perkara in i putusan Banding hanya
menyatakan bahwa
' ' pe rbua tan Terdakwa secara subs tan t i f ,
ber i nd i kas i kuat mengandung unsur t i ndak p idana
sebaga imana didakwakan” , te tap i judex fac t i
(Pengad i l an Tingg i ) sama seka l i t i dak mer inc i
ind i kas i mana yang ' 'mengandung unsur t i ndak
pidana sebaga i yang didakwakan” ;
b. Ura ian di atas je l as menunjukkan bahwa putusan
judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) a quo t i dak
member ikan cukup per t imbangan (onvo ldoende
gemot i vee rd ) , seh ingga berdasarkan Yur i sp rudens i
sebaga imana disebu t d i atas , putusan te rsebu t
harus d iba ta l kan ;
Bahwa dal i l Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa juga sesua i
dengan Dissen t i ng Opin ion dar i Hakim Anggota I I , Drs . Hal . 98 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Asadi AI - Maruf , SH,MH., M. Si pada putusan No.06
halaman 81- 84 yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Sura t Keputusan Di rek to ra t Jendra l Pajak No. : KEP-
036/PJ .01 / UP.53/2007 tangga l 12 Februar i 2007
te rsebu t merupakan keputusan admin is t r a s i yang sampai
sekarang t i dak dicabu t / d i b a t a l k an , maka SK
te rsebu t harus dianggap benar , kecua l i d i kemudian
har i d i t e rb i t k an SK Di r j en Pajak yang
mencabut /membata l kan Sura t Keputusan Di rek to ra t
Jendra l Pajak No. : KEP-036/PJ .01 /UP.53 /2007 tangga l 12
Februar i 2007 te rsebu t , oleh karena i t u Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa meni la i judex fac t i (Pengad i l an Tingg i )
te l ah melan ju t kan kr im ina l i s as i te rhadap d i r i Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa walaupun te lah te rbuk t i t i dak ada
pencabutan /pembata lan te rhadap Sura t Keputusan
Di rek to ra t Jendera l Pajak No. : KEP-
036/PJ .01 /UP.53 /2007 tangga l 12 Februar i 2007
te rsebu t ;
- Bahwa j udex fac t i te l ah sa lah menerapkan hukum
te rhadap unsur "Dengan tu juan menguntungkan d i r i
send i r i atau orang la i n atau suatu korporas i " da lam
dakwaan Kesatu Subs ida i r , karena dalam putusan judex
fac t i (Pengad i l an Tingg i ) ha l . 75 poin (6 ) mengenai
per t imbangan atas memor i Banding Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa yang menyatakan : "Kebera tan
Terdakwa/T im Penas iha t atas putusan yang menyatakan
bahwa fak ta - fak ta hukum di pers idangan yang berka i t an
dengan
dikabu l kannya permohonan kebera tan pembayaran pa jak
oleh PT. SAT,
yang karena i t u d i l akukan pengembal i an pa jak beser ta
bunganya
kepada Pemohon, memper l i ha t kan bahwa perbua tan
Terdakwa
sebaga imana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subs ida i r
yang Hal . 99 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dinya takan te rbuk t i ber tu j uan untuk menguntungkan d i r i
send i r i , atau
orang la i n atau suatu korporas i d isebabkan karena apa
yang di l akukan
oleh Terdakwa sebaga imana dimaksudkan dalam dakwaan
te rsebu t
ada lah suatu kewaj i ban hukum, sesua i keten tuan
perpa jakan , t i dak
bera lasan , ha l mana d isebabkan karena perbua tan
Terdakwa yang
secara substan t i f ber ind i kas i kuat mengandung unsur
t i ndak pidana yang
merug ikan keuangan dan perekonomian Negara sebaga imana
didakwakan" ;
Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) t i dak member ikan
sesuatu
per t imbangan yang cukup untuk menolak dal i l Pemohon
Kasas i I I / Terdakwa mengenai unsur "Dengan tu j uan
menguntungkan di r i send i r i atau orang la i n atau suatu
korporas i d i atas , te tap i hanya meni la i berdasarkan
asumsi tanpa dasar hukum yang je l as dengan menyatakan
"ber i nd i kas i kuat mengandung unsur t i ndak pidana
sebaga imana didakwakan” ;
Bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa te l ah mengajukan
kebera tan dalam
memor i Bandingnya dengan dasar hukum yang kuat
mengenai putusan judex fac t i (Pengad i l an Neger i )
ha laman 243 yang menyatakan : Menimbang, bahwa dengan
demik ian maka dengan dikabu l kannya permohonan
kebera tan yang dia jukan oleh Waj ib Pajak PT. SAT maka
pokok pajak dan sanks i yang seharusnya dibayarkan oleh
PT. SAT se jumlah Rp. 487.200 .000 , - (empat ra tus delapan
puluh tu j uh ju ta dua
ra tus r i bu rup iah ) d ikembal i kan oleh Negara dise r t a i
bunga se jumlah Rp. 83.752 . 000, - (de lapan puluh t i ga Hal . 100 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ju ta tu j uh ra tus l ima pu luh dua r i bu rup iah ) seh ingga
PT. SAT sebaga i suatu korporas i mempero leh keuntungan
sebesar Rp. 570.952 .000 , - ( l ima ra tus tu j uh puluh ju ta
sembi lan ra tus l ima puluh dua r ibu rup iah ) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan- per t imbangan
te rsebu t d i atas , maka unsur ke- 2 dengan tu j uan
menguntungkan di r i send i r i atau orang la i n atau suatu
korporas i te l ah te rpenuh i ;
Bahwa per t imbangan/ ana l i sa judex fac t i (Pengad i l an
Neger i ) te rsebu t
ada lah ke l i r u menginga t se lama proses pers i dangan
ber l angsung , fak ta
hukum yang te rbuk t i te rka i t dengan unsur in i ada lah
sebaga i ber i ku t :
• Bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa d i t ugaskan untuk
melakukan pene l i t i a n kebera tan PT. SAT bersama- sama
dengan Jhony M. Tobing , ' Maru l i P. Manurung dan
Humala Napi tupu lu . Penel i t i a n yang di l akukan oleh
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa te l ah di l akukan dengan
seksama dan menyelu ruh te rka i t dengan obyek
kebera tan PT. SAT ya i t u pengenaan Pasa l 16 D oleh
Tim Pemer iksa Pajak Kanwi l Sidoar j o sebesar
Rp.290.000 .000 , - (dua ra tus sembi lan pu luh ju t a
rup iah ) . Adapun pembayaran PPN Pasa l 16 D Undang-
Undang PPN yang te l ah di l akukan oleh PT. SAT sebesar
Rp.190.000 .000 , - (se ra tus sembi l an ju ta rup iah )
bukan menjad i obyek kebera tan seh ingga Tim Penel i t i
kebera tan t i dak dapat melakukan koreks i te rhadap hal
yang bukan menjad i obyek kebera tan ;
• Bahwa menginga t obyek kebera tan ada lah pengenaan
Pasal 16 D,
maka Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa te lah melakukan
pene l i t i a n secara menyelu ruh te rhadap Dokumen/Data
pero lehan akt i va - akt i va yang dipe ro l eh PT. SAT dar i
PT. Surya Adikumala Abadi pada tahun 1994. Bahwa ha l
te rsebu t d i l akukan karena Tim Pemer iksa Pajak t i dak
melakukan pemer iksaan te rhadap Dokumen/Data
Hal . 101 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pero lehan akt i va - akt i va tahun 1994 te rsebu t ;
• Bahwa sete lah d i l akukan pene l i t i a n secara
menyelu ruh te rhadap
se lu ruh Dokumen/Data te rmasuk pembahasan dengan
Waj ib Pajak
PT. SAT dan Pemer iksa Pajak Kanwi l Sidoar j o ya i t u
Frans i skus
Apr i yan to Sembi r i ng dan meminta data tambahan kepada
Waj ib
Pajak PT. SAT, maka Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa da lam
laporan pene l i t i a n kebera tannya mengusu lkan untuk
mener ima permohonan
kebera tan PT. SAT untuk se lu ruhnya ;
• Adapun dasar Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa mener ima
permohonan kebera tan PT. SAT ada lah sebaga i
ber i ku t :
- Pasal 16 D Undang- Undang PPN baru ber laku tangga l
1 Januar i 1995, sementara t ransaks i pen jua lan
akt i va te r j ad i pada tangga l 31
Desember 1994, seh ingga sewaktu te r j ad i t ransaks i
penga l i han akt i va dar i PT. Surya Adikumala Abadi
kepada PT. SAT, maka Undang- Undang PPN yang
ber l aku ada lah Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1983
di mana Pasa l 16 D belum ber laku . Berdasarkan hal
te rsebu t maka t i dak ada PPN yang dibayar o leh PT.
SAT saat te r j ad i penga l i han akt i va te rsebu t dar i
PT. Surya Adikumala Abadi kepada PT. SAT ;
- Bahwa bukt i t ransaks i pen jua lan akt i va dar i dar i
PT. Surya
Adikumala Abadi kepada PT. SAT pada tangga l 31
Desember 1994 dikua tkan dengan Sura t Keterangan
yang dike lua r kan o leh Bank BRI Cabang Surabaya
Pahlawan No.B.3034 /KC- IX /ADK/05 /2010 ( te r l amp i r )
yang pada pokoknya menerangkan bahwa mula i tangga l
31 Desember 1994 semua hutang PT. Surya Adikumala
Hal . 102 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Abadi yang te r i n c i sebaga i ber i ku t :
a) KMKE sebesar USD 3.200 .000 ( t i g a ju ta dua ra tus
r i bu dol l a r Amer ika ) ;
b) KL sebesar USD 4. 337.837 (empat ju ta t i ga ra tus
t i ga puluh tu j uh r ibu de lapan ra tus t i ga pu l uh
tu j uh dol l a r Amer ika ) ;
Telah d iambi l a l i h o leh PT. Surya Alam Tungga l ,
seh ingga se jak tangga l 31 Desember 1994 hutang-
hutang PT. Surya Adikumala Abadi ke PT. BRI
(Persero ) Tbk Cabang Surabaya Pahlawan dinya takan
lunas dan se lan ju t nya menjad i beban utang untuk
PT. Surya Alam Tungga l ;
- Berdasarkan Ber i t a Acara Pembahasan dengan Waj ib
Pajak PT. SAT (buk t i 39) , d ike tahu i bahwa t i dak
ada PPN yang dibayar
pada saat pero lehan akt i va tahun 1994, yang ada
hanya Pajak
Penghas i l an atas jua l be l i tanah dan bangunan yang
menjad i
tanggungan PT. Surya Adikumala Abadi ;
- Berdasarkan Ber i t a Acara Pembahasan dengan
Pemer iksa Pajak , d ike tahu i bahwa Pemer iksa t i dak
menel i t i Dokumen pembel i an akt i va tahun 1994,
apakah te rdapa t pembayaran PPN atas jua l be l i
te rsebu t , dan Pemer iksa Pajak menyetu ju i untuk
t i dak mengenakan PPN Pasal 16 D atas pen jua lan
akt i va yang menuru t tu j uan semula t i dak untuk
dipe r j ua l be l i k an sepan jang t i dak ada pembayaran
PPN saat pero lehannya ;
• Bahwa te rhadap laporan pene l i t i a n kebera tan ser ta
usu l untuk
mener ima permohonan kebera tan PT. SAT te rsebu t , maka
secara
ber j en j ang Humala Napi tupu lu , Maru l i P. Manurung,
Jhony M.
Tobing dan Bambang Heru Ismia rso menyetu ju i dan Hal . 103 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menandatangan i laporan pene l i t i a n kebera tan te rsebu t
d i mana pada akh i rnya Di rek tu r Jendera l Pajak saat
i t u ya i t u Darmin Nasut i on juga menyetu ju i dan
menandatangan i : ( i ) Sura t Keputusan Nomor : KEP-
757/PJ .07 /2007 ten tang Kebera tan Waj ib Pajak atas
SKPKB PPN masa Januar i - Desember 2004 dengan
penetapan mener ima se lu ruhnya permohonan kebera tan
Waj ib Pajak atas PPN kurang bayar dan sanks i
bunganya sebesar Rp.429.200 .000 , - (empat ra tus dua
puluh sembi l an ju ta dua ra tus r i bu rup iah ) : dan
( i i ) Sura t Keputusan Nomor : KEP-758/PJ . 07/2007
ten tang Pengurangan atau Penghapusan Sanks i
Admin is t r a t i f atas STP PPN masa pajak Januar i -
Desember 2004 dengan penetapan mener ima se lu ruhnya
permohonan kebera tan Waj ib Pajak atas denda Pasal 14
ayat (4 ) KUP sebesar Rp.58 .000 .000 te r t angga l 22
Oktober 2007. Bahwa kedua Sura t Keputusan yang
di tanda tangan i o leh Di r j en
Pajak te rsebu t sampai dengan saat in i masih ber laku
dan t i dak
pernah diba ta l kan atau di t i n j a u ulang . Dengan
demik ian menuru t kete rangan ah l i Bapak Bagi r Manan
di pers idangan , da lam hukum admin is t r a s i Negara
te rdapa t asas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara
dianggap benar se lama belum diba ta l kan ;
• Dalam pers idangan te lah te rbuk t i mela lu i kete rangan
saks i Hindar to
Gunawan bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa t i dak
pernah member i kan jan j i - jan j i atau pesan- pesan
khusus kepada PT. SAT agar permohonan kebera tan PT.
SAT dikabu l kan , beg i t u juga Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa t i dak pernah mener ima imba lan
jasa apapun dar i Waj ib Pajak PT. SAT karena
permohonan kebera tannya te lah dikabu l kan o leh
Di rek tu r Jendera l Pajak ;
Bahwa berdasarkan fak ta - fak ta hukum te rsebu t d i atas ,
je l as bahwa
di l akukannya pengembal i an pa jak o leh Negara kepada PT. Hal . 104 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SAT bukan
merupakan kehendak Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa untuk
menguntung-
kan d i r i n ya send i r i atau orang la i n atau PT. SAT tap i
merupakan hal yang memang waj ib d i l akukan Negara
berdasarkan 2 (dua) Sura t Keputusan yang dike lua r kan
oleh Di r j en Pajak yang t i dak pernah dicabu t / d i ba t a l k an
sampai saat in i , dengan demik ian t i dak te r l i h a t
sed ik i t p un kesenga jaan (Opzet ) dar i Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa untuk menguntungkan di r i
send i r i atau orang la i n atau korporas i . Bahwa Pasa l 26
ayat (3 ) Undang- Undang KUP send i r i te l ah menyatakan
"Keputusan Di rek tu r Jendera l Pajak atas kebera tan
dapat berupa mengabulkan se lu ruhnya atau sebag ian ,
menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih
harus dibayar " , d i mana ar t i n ya pengembal i an pajak
yang te lah dibayarkan o leh Waj ib Pajak ( i n casu PT.
SAT) kepada Negara bukan perbua tan melawan hukum
karena sudah merupakan tugas , peker j aan , dan kekuasaan
mereka, untuk menindak lan j u t i dan mempert imbangkan
permohonan kebera tan dar i Waj ib Pajak s iapapun , da lam
hal in i PT. SAT, dan te lah di l akukan i t i k ad baik ,
pro fess i ona l , dan prosedura l sesua i dengan pera tu ran
perundang- undangan perpa jakan yang ber laku , seh ingga
t i dak te rdapa t unsur kesenga jaan (Opzet ) untuk
menguntung- kan d i r i send i r i atau orang la i n atau
korporas i ;
Bahwa berdasarkan pen je lasan te rsebu t d i atas , maka
judex fac t i sa lah menerapkan hukum da lam menyatakan
unsur “dengan tu juan menguntungkan di r i send i r i atau
orang la i n atau suatu korporas i ” te l ah te rpenuh i
seh ingga putusannya menjad i t i dak tepa t dan ke l i r u
oleh karenanya harus d iba ta l kan ;
- Bahwa j udex fac t i te l ah sa lah menerapkan hukum dalam
ana l i sa te rhadap unsur "Menya lahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jaba tan Hal . 105 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atau kedudukan" da lam dakwaan Kesatu Subs ida i r , karena
judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) da lam putusannya hal .
76 poin (7 ) mengenai per t imbangan atas memor i Banding
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa yang menyatakan :
"Kebera tan Terdakwa/T im Penas iha t atas putusan yang
menyatakan bahwa fak ta - fak ta perbua tan hukum di
pers i dangan berka i t an dengan Akta Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160 tangga l 31 Desember 1994 ten tang
Pengoperan Seluruh Akt i va PT. SAA ke PT. SAT, yang
menyebabkan PT. SAT t i dak dikena i PPN memper l i ha t kan
bahwa fak ta fak ta te rsebu t ada lah fak ta perbua tan
Terdakwa menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada karena jaba tan atau
kedudukannya
sebaga imana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subs ida i r
te rbuk t i , d isebabkan karena apa yang di l akukan oleh
Terdakwa sebaga imana d imaksudkan dalam dakwaan
te rsebu t , sudah sesua i dengan keten tuan hukum
perpa jakan , t i dak bera lasan , ha l mana disebabkan
karena pemaknaan fak ta te rsebu t t i dak berdasar
hukum" ;
Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) t i dak member ikan
sesuatu
per t imbangan yang cukup mengenai da l i l kebera tan
Pemohon Kasas i I I / Terdakwa te rsebu t d i atas , karena
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dalam memor i Bandingnya
te l ah mengajukan kebera tan dengan member ikan fak ta
hukum di pers i dangan te rhadap putusan judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) pada halaman 246- 247 menyatakan :
Menimbang, bahwa dalam Akta Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160 tangga l 31 Desember 1994 menyatakan
PT. SAA menjua l /mengoperkan ser ta menyerahkan se lu ruh
akt i va yang dimi l i k i n y a te rsebu t kepada PT. SAT yang
menyatakan bersed ia untuk membel i /mener ima operan
ser ta penyerahan akt i va te rsebu t dar i PT. SAA.
Pembayaran harga jua l be l i dan pengoperan te rsebu t Hal . 106 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
akan di l akukan oleh PT. SAT sesua i dengan permin taan
PT. SAA, langsung dibayarkan kepada kred i t u r kepada
s iapa PT. SAA mempunyai hutang ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160 tangga l 31 Desember 1994 te rsebu t
bukt i pener imaan pembayaran yang dibe r i kan o leh pihak
kred i t u r atas pembayaran yang d i l akukan oleh PT. SAT
atas nama PT. SAA guna pembayaran pas iva dimaksud,
waj ib dianggap sebaga i bukt i pener imaan pembayaran
(Kwi tans i ) yang dibe r i k an oleh PT. SAA guna
kepent i ngan PT. SAT atas pembayaran harga jua l dan
pengoperan te rsebu t dan seberapa d ipe r l u kan , akta in i
ber l aku pula sebaga i Kwi tans i yang sah bag i PT. SAT
dalam jua l be l i dan pengoperan te rsebu t , atas jumlah
yang te lah dibayarkannya te rsebu t ;
Menimbang, bahwa o leh karena Akta Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160 tangga l 31 Desember 1994 t i dak
di i ku t i o leh Akta Jua l Bel i dan dalam Akta Ika tan Jua l
Bel i dan Pengoperan No.160 te rsebu t mengatu r ten tang
pembayaran yang akan d i l akukan oleh PT. SAT atas nama
PT. SAA kepada Kred i t u r da lam hal in i Bank BRI , maka
dengan di tanda tangan inya Akta Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160
pada tangga l 31 Desember 1994 belum te r j ad i
pembayaran dan
penyerahan akt i va yang dia l i h kan te rsebu t ;
Menimbang, bahwa menuru t kete rangan ahl i Untung
Sukard j i penyerahan akt i va yang menuru t tu juan semula
t i dak untuk dipe r j ua l - be l i kan yang dipero l eh sebe lum
ber l akunya Undang- Undang No.11 Tahun 1994 tangga l 1
Januar i 1995 t i dak d ikenakan Pajak Per tambahan Ni la i
(PPN) sebaga imana dimaksud da lam Pasa l 16 D Undang-
Undang No.11 Tahun 1994. Pengal i han akt i va yang
menuru t tu j uan semula t i dak untuk dipe r j ua l be l i k an
sete lah tangga l 1 Januar i 1995 dikenakan PPN sesua i Hal . 107 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan keten tuan Pasa l 16 D Undang- Undang No.11 Tahun
1994 te rmasuk akt i va yang pada waktu pero lehannya
mendapat fas i l i t a s penangguhan pajak ;
Menimbang, bahwa menuru t ah l i Untung Sukard j i Ika tan
Jua l Bel i be lum merupakan penyerahan suatu barang kena
pajak , baru merupakan nia t untuk menjua l barang kena
pajak , be lum ada penyerahan barang kena pajak dalam
penger t i an Undang- Undang PPN. Menuru t Undang- Undang
PPN untuk barang bergerak penyerahan secara f i s i k ,
untuk barang t i dak
bergerak mana yang leb ih du lu te r j ad i penyerahan
secara yur id i s atau penyerahan secara nyata ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ura ian per t imbangan
te rsebu t d i atas oleh karena belum te r j ad i pembayaran
dan penyerahan akt i va yang dia l i h kan te rsebu t
berdasarkan Akta Ika tan Jua l Bel i dan Pengoperan
No.160 yang di tanda tangan i pada tangga l 31 Desember
1994, maka te rhadap penga l i han dalam hal in i penjua lan
akt i va dar i PT. SAA kepada PT. SAT harus dikenakan PPN
atau te ru tang PPN sesua i keten tuan
Pasal 16 D Undang- Undang No.11 Tahun 1994 ;
Faktanya dal am pers idangan te lah te rungkap :
- Saks i Rachmat D. Gunawan menerangkan pembayaran
te r j ad i
pada tangga l 31 Desember 1994 dengan cara pengoperan
utang
(over cred i t ) sesua i dengan keten tuan Pasal 1 Akta
Ika tan Jua l Bel i dan Pengoperan No.160 tangga l 31
Desember 1994 (buk t i 96) yang menyata takan " . . .
Akta in i ber laku pu la sebaga i Kwi tans inya yang sah
bag i p ihak Kedua da lam jua l be l i dan pengoperan
te rsebu t atas jumlah yang te l ah dibayarkannya
te rsebu t ” ;
- Akta Ika tan Jua l Bel i dan Pengoperan No.160 tangga l
31 Desember 1994 dalam Pasal 1 Akta Ika tan Jua l Bel i
dan Pengoperan No.160
tangga l 31 Desember 1994 d inya takan " . . . Akta in i
ber l aku pula Hal . 108 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebaga i Kwi tans inya yang sah bag i p ihak Kedua da lam
jua l be l i dan pengoperan te rsebu t atas jumlah yang
te l ah dibayarkannya te rsebu t ” ;
- Bahwa bukt i t ransaks i pen jua lan akt i va dar i PT.
Surya
Adikumala Abadi kepada PT. SAT pada tangga l 31
Desember 1994 dikua tkan dengan Sura t Keterangan yang
dike lua rkan oleh Bank
BRI Cabang Surabaya Pahlawan No.B.3034 /KC-
IX /ADK/05 /2010
( te r l amp i r ) yang pada pokoknya menerangkan bahwa
mula i tangga l 31 Desember 1994 semua hutang PT.
Surya Adikumala Abadi yang te r i n c i sebaga i ber i ku t :
a) KMKE sebesar USD 3.200 .000 ( t i ga ju ta dua ra tus
r i bu dol l a r Amer ika ) ;
b) KL sebesar USD 4.337 .837 (empat ju t a t i ga ra tus
t i ga puluh tu j uh r ibu de lapan ra tus t i ga puluh
tu j uh dol l a r Amer ika Ser i ka t ) ;
Telah d iambi l a l i h o leh PT. Surya Alam Tungga l ,
seh ingga se jak tangga l 31 Desember 1994 hutang-
hutang PT. Surya Adikumala Abadi ke PT. BRI
(Persero ) Tbk Cabang Surabaya Pahlawan dinya takan
lunas dan se lan ju t nya menjad i beban utang untuk PT.
Surya Alam Tungga l ;
- Sehingga berdasarkan bukt i - bukt i d i atas , d ikua tkan
dengan
kete rangan Ahl i Pajak Eka Sr i Sunar t i da lam
pers idangan yang
menyatakan daluwarsa SKP ber laku 10 (sepu luh ) tahun ,
maka apab i l a
t ransaks i te r j ad i pada tahun 1994, da luwarsa ber laku
pada
tahun 2004, d i mana apab i l a da lam waktu 10 (sepu luh )
tahun te rsebu t t i dak ada koreks i te rhadap SKP yang
t i dak te rcan tum pajak masukan
maka ha l te r sebu t berak iba t vo id ; Hal . 109 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan bukt i - bukt i te rsebu t d i atas , maka
secara je l as dan
gamblang pembayaran te l ah te r j ad i pada tangga l 31
Desember
1994 sesua i tangga l Akta Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160
tangga l 31 Desember 1994 menginga t akta te rsebu t
ber l aku pula sebaga i Kwi tans i Pembayaran yang sah bagi
PT. SAT yang membel i akt i va - akt i va dar i PT. Surya
Adikumala Abadi pada tahun 1994 seh ingga t i dak dapat
d ikenakan PPN atau te ru tang PPN sesua i keten tuan Pasa l
16 D Undang- Undang No.11 Tahun 1994 ;
Sela in i t u putusan judex fac t i (Pengad i l an Neger i )
da lam halaman 274- 275 menyatakan : Menimbang, bahwa
dengan Akta Per jan j i a n Ika tan
Jua l Bel i No.1 tangga l 7 Januar i 2004, akt i va yang
semula dibe l i o leh PT.
SAT di j ua l kembal i kepada PT. SAA ;
Menimbang, bahwa ahl i Untung Sukard j i leb ih lan ju t
menerangkan te rhadap akt i va yang pada waktu dipe ro l eh
t i dak membayar PPN karena peny impangan yang seharusnya
dibayar te tap i t i dak dibayar , maka harus di tag i h .
Kemudian ket i ka menjua l akt i va te rsebu t sesua i
keten tuan Pasal 16 D Undang- Undang No.11 Tahun 1994
harus d ikenakan Pajak
Per tambahan Ni la i ;
Menimbang, bahwa o leh karena pen jua lan akt i va o leh PT.
SAA kepada PT. SAT berdasarkan Akta Ika tan Jua l Bel i
dan Pengoperan No. 160 seharusnya dikenakan Pajak
Per tambahan Ni la i atau te ru tang Pajak Per tambahan
Ni la i berdasarkan keten tuan Pasal 16 D Undang- Undang
No.11 Tahun 1994, maka pada waktu PT. SAT menjua l
kembal i
akt i va te rsebu t kepada PT. SAA harus dikenakan Pajak
Per tambahan Ni la i ;
Menimbang, bahwa berdasarkan angka I I 3.1 Sura t Hal . 110 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Edaran Di rek tu r Jendera l Pajak No.SE- 68/PJ /1993
tangga l 22 Desember 1993 : Keputusan atas kebera tan
harus diambi l berdasarkan per t imbangan yang di te l i t i ,
tepa t dan cermat ser ta bers i f a t menyelu ruh , ba ik
mengenai peni l a i an te rhadap syara t - syara t penga juan
kebera tan , kebenaran mater i dan penentuan dasar
pengenaan pajak ser ta penerapan keten tuan pera tu ran
perundang- undangan yang berkenaan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ura ian per t imbangan
te rsebu t d i atas Terdakwa te l ah t i dak te l i t i , tepa t
dan cermat ser ta bers i f a t menyelu ruh mengenai
pen i l a i an te rhadap kebenaran mater i dan penentuan
dasar pengenaan pajak ser ta penerapan keten tuan
perundang- undangan yang
berkenaan seh ingga Terdakwa te l ah menyalahgunakan
kewenangan yang ada padanya karena jaba tan sebaga i
Pelaksana dalam melakukan pene l i t i a n te rhadap
kebera tan yang dia jukan oleh PT. Surya Alam Tungga l
(SAT) ;
Menimbang, bahwa dengan demik ian maka unsur ke- 3 :
menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jaba tan atau kedudukan te lah
te rpenuh i ;
Bahwa dalam fak ta pers idangan te lah te rbuk t i sebaga i
ber i ku t :
i . Bahwa da lam laporan pene l i t i a n kebera tan yang
dibua t o leh Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa, Huru f F,
te l ah dican tumkan Data Waj ib Pajak
yang te rsed ia ya i t u : ( i ) SPT Tahunan Tahun Pajak
1994 s/d 2004, ( i i )
SPT Masa PPN Desember 2003 - Desember 2004, ( i i i )
SKPLB Desember 1994, Januar i - Februar i 1995, ( i v )
Bukt i pembayaran t ransaks i pen jua lan akt i va :
Reken ing Koran, buku besar , (v ) Akte Jua l Bel i
akt i va tahun 1994, (v i ) Akte Jua l Bel i akt i va tahun
2004, dan (v i ) fo to - fo to f i s i k akt i va yang di j ua l Hal . 111 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2004, dengan demik ian has i l pemer iksaan atau
usu lan yang dibua t o leh Pemohon Kasas i I I / Terdakwa
te l ah di l akukan dengan cermat dan menyelu ruh ;
i i . Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) mengaku i
bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa te lah mengaku i
bahwa "Pemohon Kasas i I I / Terdakwa te lah t i dak
te l i t i , tepa t dan cermat ser ta bers i f a t menyelu ruh
mengenai pen i l a i an te rhadap kebenaran mater i dan
penentuan dasar pengenaan pajak ser ta penerapan
keten tuan perundang- undangan yang berkenaan" (v i de
kut i pan di atas ) . Ket idak - tepa tan dan
ket i dakce rmatan di da lam perkara in i bukan
merupakan bukt i atas dipenuh inya unsur dar i
"melawan hukum" sebaga i yang d imaksud di da lam
Pasal yang didakwakan sebaga i dakwaan Per tama,
karena kete rangan Ahl i Hukum Admin is t r a s i Negara
Bapak Bagi r Manan da lam pers idangan , mengatakan
bahwa dalam penya lahgunaan wewenang maka harus ada
unsur mot i f atau in ten t i o n yang melawan hukum,
t i dak l ah mungkin suatu penya lahgunaan wewenang
te r j ad i tanpa disadar i . Berdasarkan ha l te rsebu t
maka suatu penya lahgunaan wewenang memi l i k i
karak te r i s t i k ya i t u : (a ) pe jaba t yang bersangku tan
menggunakan wewenang t i dak sesua i dengan tu j uan
undang- undang member ikan wewenang i t u kepadanya ,
dan (b ) adanya maksud dan tu j uan te r t en tu yang
berben tuk kesenga jaan . Bahwa unsur "Menya lahgunakan
kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jaba tan atau kedudukan" mengandung adanya
maksud dan nia t yang d isenga ja (v ide kete rangan
ahl i Bapak Bagi r Manan) , seh ingga menjad i
per tanyaan besar apakah t i dak te l i t i dan t i dak
cermat merupakan suatu kesenga jaan? Bahwa te rdapa t
perbedaan mendasar anta ra Dolus atau Opzet
(senga ja ) dengan Culpa ( Ia l a i ) . Bahwa t i dak cermat
dan t i dak te l i t i je l as merupakan suatu bentuk dar i
Culpa ( Ia l a i ) seh ingga secara hukum suatu Culpa
t i dak dapat Hal . 112 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
di te rapkan da lam pembukt i an Pasa l 3 Undang- Undang
Pemberan tasan Tindak Pidana Korups i khususnya unsur
menyalah-
gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jaba tan atau kedudukan” . Bahwa
berdasarkan fak ta - fak ta da lam pers idangan yang
te l ah dise la r askan dengan kete rangan ahl i - ah l i
maupun te rhadap barang bukt i , te lah te rbuk t i
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa t i dak melakukan suatu
ke la l a i an sed ik i t p un . Bahwa ka laupun ada yang
melakukan ke la l a i an , maka yang melakukan adalah Tim
Pemer iksa Pajak Kanwi l Sidoar j o yang t i dak
melakukan pemer iksaan te rhadap Dokumen- dokumen
pero lehan akt i va - akt i va pada tahun 1994 untuk
mengenakan Pasa l 16 D kepada PT. SAT ;
- Bahwa j udex fac t i sa lah menerapkan hukum te rhadap
unsur "Yang dapat merug ikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara" da lam dakwaan Kesatu Subs ida i r ,
karena dalam ha laman 249 putusan judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) menyatakan bahwa dar i fak ta - fak ta
hukum di pers i dangan ak iba t d ikabu l kannya permohonan
kebera tan yang dia jukan
PT. SAT oleh Di r j en Pajak te rsebu t maka Kepala Kanto r
Pelayanan Pajak Sidoar j o te l ah memer in tahkan kepada
KPPN Sidoar j o untuk membayar kembal i ke leb ihan
pembayaran pajak dan Sura t Tagihan Pajak (STP) yang
te l ah dibayarkan o leh PT. SAT se jumlah Rp.
487.200 .000 , - d ise r t a i imba lan bunga sebesar Rp.
52.200 .000 , - , Rp. 22.272 .000 , - dan Rp.9 .280 .000 , -
seh ingga jumlah se lu ruhnya Rp. 570.952 .000 , - ;
Menimbang, bahwa saks i Hindar to sebaga i Di rek tu r PT.
SAT di pers i dangan menyatakan te lah mener ima kembal i
mela lu i t rans fe r ke reken ing PT. SAT di BRI pokok
pajak dan sanks i STP ber i ku t bunga, yang jumlah
se lu ruhnya sek i t a r Rp.570.000 .000 , - ;
Menimbang, bahwa dengan demik ian maka dengan Hal . 113 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dikabu lkannya permohonan kebera tan yang dia j ukan oleh
Waj ib Pajak PT. SAT maka KPPN Kabupaten Sidoar j o te l ah
membayar kembal i kepada PT. SAT ke leb ihan pembayaran
pajak dan STP se jumlah Rp.487.200 .000 , - d ise r t a i
imba lan bunga se jumlah Rp.83 .752 .000 , - seh ingga te lah
merug ikan keuangan Negara , o leh karena i t u unsur ke- 4:
yang dapat merug ikan keuangan Negara te l ah te rpenuh i ;
Bahwa da lam pers idangan te rbuk t i :
Pengembal i an pajak oleh Negara kepada PT. SAT
merupakan ha l
yang memang waj ib di l akukan Negara berdasarkan 2
(dua) Sura t
Keputusan yang dike lua rkan oleh Di r j en Pajak ;
Bahwa pengembal i an pajak yang te l ah d ibayarkan
te rsebu t d i l akukan
sete lah Di rek tu r Jendera l Pajak menyetu ju i usu l dan
laporan pene l i t i a n kebera tan yang dibua t o leh t im
pene l i t i kebera tan bahwa berdasarkan penje lasan
te rsebu t d i atas maka judex fac t i sa lah menerapkan
hukum, Humala Napi tupu lu , Jhony M. Tobing , Maru l i P.
Manurung dan Bambang Heru Ismia rso di mana usu l dan
laporan pene l i t i a n te rsebu t te l ah mela lu i proses
pene l i t i a n yang menyelu ruh te rhadap Dokumen/ Data
te rmasuk pembahasan dengan Waj ib Pajak PT. SAT dan
Pemer iksa Pajak Kanwi l Sidoar j o ya i t u Frans i skus
Apr i yan to Sembi r i ng dan meminta data tambahan kepada
Waj ib Pajak PT. SAT ;
Penerb i t an 2 (dua) Sura t Keputusan oleh Di r j en
Pajak berka i t an
dengan pengembal i an uang mi l i k PT. SAT ada lah tepa t
karena
menuru t kete rangan ahl i Untung Sukard j i dan Eka Sr i
Sunar t i : Pasal 16 D t i dak dapat d i te r apkan dalam
perkara kebe r atan PT. SAT ;
Bapak Bagi r Manan se laku ahl i juga te l ah
Hal . 114 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menerangkan sebaga i
ber i ku t " . . . te rka i t pengembal i an ke leb ihan
pembayaran pajak o leh
Negara kepada Waj ib Pajak , maka kembal i harus
dibuk t i k an dahu lu
apakah pengembal i an te rsebu t ada lah suatu perbua tan
melawan
hukum dalam hukum pidana , apab i l a i ya maka Negara
di rug i kan
atas t i ndakan pengembal i an te rsebu t , namun demik ian
apab i l a
te rbuk t i ha l te r sebu t memang ke leb ihan pembayaran
maka pada
dasarnya Negara t i dak boleh mencar i keuntungan dan
harus
mengembal i kan kepada Waj ib Pajak" ;
Dengan demik ian t i dak te r l i h a t sed ik i t p un kesenga jaan
(Opzet ) .
Bahwa berdasarkan pen je lasan te rsebu t d i atas maka
judex fac t i
sa lah menerapkan hukum unsur menguntungkan di r i
send i r i atau orang la i n atau korporas i apa lag i sampai
merug ikan keuangan Negara . Bahwa Pasa l 26 ayat (3 )
Undang- Undang Keten tuan Umum Perpa jakan send i r i te l ah
menyatakan "Keputusan Di rek tu r Jendera l Pajak atas
kebera tan dapat berupa mengabulkan se lu ruhnya atau
sebag ian , menolak atau menambah besarnya jumlah pajak
yang masih harus dibayar di mana ar t i n ya pengembal i an
pa jak yang te l ah dibayarkan oleh Waj ib Pajak ( i n casu PT.
SAT) kepada Negara bukan perbua tan melawan hukum ;
Bahwa berdasarkan fak ta - fak ta dalam pers idangan t i dak
te rbuk t i adanya
penya lahgunaan wewenang ataupun perbua tan melawan hukum
yang
te l ah di l akukan . Bahwa berdasarkan pen je l asan te rsebu t d i
atas maka
judex fac t i sa lah menerapkan hukum ser ta berdasarkan
pera tu ran perundang-Hal . 115 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
undangan send i r i (Pasa l 27 A Undang- Undang KUP) memang
dimungk inkan apab i l a Negara mengembal i kan ke leb ihan
pembayaran pajak yang di l akukan oleh Waj ib Pajaknya mela lu i
mekanisme penga juan permohonan kebera tan ;
Berdasarkan penje lasan te rsebu t d i atas maka judex fac t i
te l ah sa lah menerapkan unsur “Yang Dapat Merug ikan Keuangan
Negara Atau Perekonomian Negara ” seh ingga putusannya
menjad i t i dak tepa t dan ke l i r u oleh karenanya harus
diba ta l kan ;
2. Bahwa judex fac t i te l ah ke l i r u dan sa lah menerapkan hukum
te rka i t dengan dakwaan Kedua, karena berdasarkan sura t
dakwaan Jaksa /Penuntu t Umum, dakwaan Kedua yang didakwakan
kepada Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa ada lah dakwaan Kedua
Pr ima i r ya i t u : Pasal 5 ayat (1 ) huru f a Undang- Undang No.31
Tahun 1999 sebaga imana te l ah diubah dengan Undang- Undang
No.20 Tahun 2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i
jo Pasal 55 ayat (1 ) ke- 1 KUHP dan dakwaan Kedua Subs ida i r
ya i t u : Pasa l 13 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebaga imana
te l ah diubah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 ten tang
Pemberantasan Tindak Pidana Korups i jo Pasal 55 ayat (1 ) ke 1
KUHP ;
Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) da lam per t imbangan
ha laman 261 putusan menyatakan "Menimbang, bahwa oleh
karena dakwaan Kedua in i d isusun secara Subs id i a r i t a s
dan dakwaan Pr ima i r te l ah te rbuk t i maka dakwaan
Subs ida i r t i dak per lu d iper t imbangkan lag i ” . Bahwa
berdasarkan per t imbangan te rsebu t , maka Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa sangat kebera tan menginga t judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) te l ah melakukan kesa lahan fa ta l da lam
per t imbangan hukum te rsebu t seh ingga seharusnya perbua tan
Kasas i I I / Te rdakwa t i dak memenuhi unsur - unsur dalam dakwaan
Kedua Pr ima i r dan Kedua Subs ida i r , dengan penje lasan sebaga i
ber i ku t :
- Bahwa judex fac t i te l ah sa lah menerapkan hukum dalam
ana l i sa te rhadap unsur "Member i atau menjan j i k an
sesuatu kepada Pegawai Neger i atau Penye lenggara Hal . 116 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Negara" da lam dakwaan Kedua Pr imai r , karena judex
fac t i (Pengad i l an Tingg i ) da lam putusan ha laman 77
poin (9 ) dan (10) mengenai per t imbangan hukumnya atas
memor i Banding Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa menyatakan :
(9 ) ' ' Kebera tan Terdakwa/T im Penas iha t Hukum atas
putusan yang
menyatakan bahwa fak ta - fak ta hukum di pers i dangan
berkenaan
dengan perbuatan Terdakwa member i se jumlah uang
kepada
Arafa t Enanie sebaga i Penye lenggara Negara yang
merupakan
unsur dakwaan Kedua Pr ima i r te rbuk t i , d isebabkan
karena fak ta
hukum t i dak memper l i ha t kan Terdakwa te l ah
member ikan uang
yang dimaksud kepada saks i Arafa t Enanie dan
di te r ima oleh saks i
te rsebu t dar i Terdakwa, t i dak bera lasan , ha l mana
disebabkan
karena apa yang sudah d iper t imbangkan dalam
putusan sudah
benar dan tepa t " ;
( 10) "Kebera tan Terdakwa/T im Penas iha t Hukum atas
putusan yang
menyatakan bahwa fak ta - fak ta hukum di pers i dangan
berkenaan dengan perbua tan Terdakwa member i
se jumlah uang kepada Arafa t Enanie sebaga i
Penye lenggara Negara yang merupakan unsur dakwaan
Kedua Pr ima i r te rbuk t i d isebabkan karena pember ian
uang te rsebu t adalah operas iona l fee dan
operas iona l fee buat saks i
Haposan Hutaga lung , bukan untuk kemudian
dise rahkan kepada saks i Ara fa t Enanie agar
Terdakwa anta ra la i n t i dak di t ahan , rumah Terdakwa
t i dak dis i t a , t i dak bera lasan , ha l mana disebabkan Hal . 117 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
karena pemaknaan fak ta sebaga imana dikemukakan,
sangat sep ihak dan mel iha t se lu ruh fak ta yang
sa l i ng berhubungan ;
Bahwa dalam halaman 255- 266 putusan judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) menyatakan bahwa dar i ura ian
per t imbangan te rsebu t d i atas kete rangan saks i Ara fa t
Enanie dan Haposan Hutaga lung di depan Peny id i k sa l i ng
bersesua ian ya i t u Haposan Hutaga lung atas permin taan
Terdakwa mengeluarkan dar i operas iona l fee kanto rnya
yang diber i kan kepada Arafa t Enanie dipa rk i r lua r
Hote l Ambera , Blok M Jakar ta Sela tan sek i t a r bu lan
September - Oktober 2009 ;
Menimbang, bahwa meskipun Ara fa t Enanie dan Haposan
Hutag alung mencabut kete rangannya masing- masing d i
depan Peny id i k dengan alasan te r t ekan , namun demik ian
dar i kete rangan Peny id i k dan rekaman pada waktu proses
pemer iksaan di depan Peny id i k , maka pencabutan Ber i t a
Acara Pemer iksaan khusus yang berka i t an dengan uang
te rse but menuru t pendapat Maje l i s Hakim ada lah t i dak
bera lasan ;
Menimbang, bahwa meskipun jumlah yang d ibe r i kan oleh
Haposan Hutaga lung atas permin taan Terdakwa kepada
saks i Ara fa t Enanie
berbeda anta ra kete rangan saks i Haposan Hutaga lung
dengan saks i Ara fa t Enanie , yang pent i ng adalah
Haposan Hutaga lung te l ah member ikan se jumlah uang
kepada Peny id i k Bareskr im Pol r i , Ara fa t Enanie yang
berdasarkan penger t i an Penye lenggara Negara yang
diu ra i kan da lam Pasal 2 Undang- undang No.28 Tahun 1999
te rmasuk
' ' pe j aba t la i n yang memi l i k i fungs i s t ra t eg i s " sesua i
dengan Penje lasan Pasa l 2 angka 7 Undang- Undang No. 28
Tahun 1999 ;
Menimbang, bahwa o leh karena Terdakwa te l ah member i
se jumlah uang kepada Arafa t Enanie sebaga i
Penye lenggara Negara maka unsur ke- 2 member i atau Hal . 118 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menjan j i k an sesuatu kepada Pegawai Neger i atau
Penye lenggara Negara te l ah te rpenuh i ;
Bahwa per t imbangan judex fac t i te rsebu t ada lah ke l i r u
karena unsur "member i atau menjan j i k an " mengandung
penger t i an " te l ah te r j ad i nya suatu pember ian atau
penyerahan" ba ik da lam bentuk barang maupun jan j i .
Bahwa untuk dapat d isebu t Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
te l ah "member i atau menjan j i k an " sesuatu , maka harus
te rbuk t i adanya suatu pember ian sesuatu ataupun
penyampaian suatu jan j i secara langsung dar i Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa kepada seorang Pegawai Neger i atau
Penye lenggara Negara Dengan demik ian untuk dapat
d ika takan perbua tan te rsebu t te l ah se lesa i member i kan
atau menjan j i k an , per lu d ibuk t i k an secara hukum bahwa
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa benar - benar te l ah
member ikan atau menjan j i k an dengan adanya pener imaan
oleh orang yang mener ima sesuatu atau suatu jan j i
te rsebu t ;
Bahwa te rka i t dengan penanganan perkara Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa tahun 2009, maka Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa hanya meminta kepada Haposan Hutaga lung
member ikan jasa hukum kepadanya, o leh karena i t u
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa member ikan se jumlah uang
sen i l a i
Rp.800.000 .000 , - (de lapan ra tus ju ta rup iah ) sebaga i
pro fess i ona l fee
dan USD45.000, - (empat pu luh l ima r i bu dol l a r Amer ika
Ser i ka t ) sebaga i
operas iona l fee kepada Haposan Hutaga lung . Namun
demik ian Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dalam pers idangan
t i dak pernah te rbuk t i meminta kepada Haposan
Hutaga lung agar : ( i ) Pemohon Kasas i I I / Terdakwa
t i dak d i t ahan , ( i i ) rumah Pemohon Kasas i /Te rdakwa
t i dak dis i t a , ( i i i ) Rekening Bank Mandi r i Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa t i dak d is i ta , dan ( i v ) agar Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa t i dak diceca r o leh Mard iyan i pada
pemer iksaan ;
Bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa member ikan se jumlah Hal . 119 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
uang hanya kepada Haposan Hutaga lung sen i l a i
Rp.800.000 .000 , - (de lapan ra tus ju ta rup iah ) sebaga i
pro fess i ona l fee dan USD45.000, - (empat pu luh l ima
r i bu dol l a r Amer ika Ser i ka t ) sebaga i operas iona l fee
untuk menangani perkara Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa di
Mabes Pol r i . Pemohon Kasas i I I /
Terdakwa t i dak pernah member ikan uang kepada Peny id i k
(da lam hal in i Moch. Ara fa t Enanie dan Sr i Sumart i n i
sebaga imana didakwakan dan di t un tu t o leh Penuntu t
Umum) agar : ( i ) Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa t i dak
di tahan , ( i i ) rumah Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa t i dak
dis i t a , dan ( i i i ) Rekening Bank Mandi r i Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa t i dak d is i t a ;
Bahwa fak ta - fak ta yang te rungkap dalam pers idangan :
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa member ikan uang
sen i l a i Rp. 800.000 .000 , - (de lapan ra tus ju t a
rup iah ) sebaga i pro fess i ona l fee dan USD 45.000 , -
(empat pu luh l ima r i bu dol l a r Amer ika Ser i ka t )
sebaga i operas iona l fee hanya kepada Haposan
Hutaga lung se laku Penas iha t Hukum Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa , di mana pember ian te rsebu t merupakan
pembayaran jasa hukum seh ingga bukan suatu perbuatan
pidana ;
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa member i l an se jumlah
uang te rsebu t kepada Haposan Hutaga lung yang adalah
seorang Advokat bukan Pegawai Neger i atau
Penye lenggara Negara yang t ermasuk dalam dakwaan
Kedua Pr ima i r ya i t u : Pasal 5 ayat (1 ) huru f a
Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebaga imana te l ah
diubah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 ten tang
Pemberan tasan Tindak Pidana Korups i jo Pasa l 55 ayat
(1 ) ke- 1 KUHP ;
Saks i Mohd. Arafa t Enanie , Sr i Sumart i n i , yang
menyatakan t i dak
pernah mener ima pember ian uang se jumlah USD2.500, -
Hal . 120 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(dua r i bu
l ima ra tus dol l a r Amer ika Ser i ka t ) dan USD3.500, -
( t i ga r i bu l ima
ra tus dol l a r Amer ika Ser i ka t ) dar i Haposan
Hutaga lung agar t i dak
di l akukan penahanan, pemblok i r an reken ing Pemohon
Kasas i I I / Terdakwa pada Bank Mandi r i dan peny i t aan
rumah o leh pihak Mabes Pol r i ;
Kemudian saks i Ara fa t Enanie dan Sr i Sumar t i n i
menerangkan
bahwa t i dak di l akukannya penahanan Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa , pemblok i r an Rekening Bank Mandi r i
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dan
peny i t aan rumah Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa ada lah
per i n t ah Edmon
I l yas dan Susno Duadj i dengan a lasan Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa koopera t i f saat proses peny id i kan ;
Saks i Ara fa t Enanie dan Sr i Sumart i n i juga
menerangkan bahwa
t i dak ada per in t ah dar i Edmon I l yas dan Susno Duadj i
agar di l akukan
penahanan atas di r i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa ,
agar rumah Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dis i t a dan
agar Rekening Bank Mandi r i Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa dib lok i r ;
Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) pada dasarnya
juga di l i n gkup i
dengan keraguan apakah benar Haposan Hutaga lung
menyerahkan
se jumlah uang kepada Arafa t , sebaga imana
per t imbangannya ya i t u "Men imbang, bahwa meskipun
jumlah yang dibe r i k an oleh Haposan Hutaga lung atas
permin taan Terdakwa kepada saks i Ara fa t Enanie berbeda
anta ra kete rangan saks i Haposan Hutaga lung dengan
saks i Arafa t Enanie , yang pent ing adalah Haposan
Hutaga lung te l ah member ikan se jumlah uang kepada Hal . 121 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Peny id i k Bareskr im Pol r i , Ara fa t Enanie yang
berdasarkan penger t i an Penye lenggara Negara yang
diu ra i kan da lam Pasal 2 Undang- Undang No.28 Tahun
1999 te rmasuk ' ' pe j aba t la i n yang memi l i k i fungs i
st ra t eg i s " sesua i dengan Penje lasan Pasa l 2 angka 7
Undang- Undang No. 28 Tahun 1999” ;
Bahwa dengan member i kan per t imbangan sebaga imana
diku t i p di atas ,
judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) te l ah sa lah dalam
menerapkan hukum,
karena t i dak menerapkan is i Pasal 185 ayat (6 ) huru f a
KUHAP yang
menentukan : bahwa dalam meni la i kete rangan- kete rangn
seorang saks i Hakim harus dengan sungguh- sungguh
memperhat i kan :
a. Persesua ian anta ra kete rangan saks i satu dengan
yang la i n ;
b. . . . . dst . . .
Bahwa pada pr ins i pnya dalam suatu "penyuapan" k i r anya
harus je l as
s iapa yang menyuap?, s iapa yang d isuap? dan berapa
besar uang yang
dise rahkan untuk menyuap te rsebu t? . Bahwa jawaban dar i
ket i ga
per tanyaan te rsebu t ada lah Haposan Hutaga lung yang
menyerahkan
uang kepada Arafa t tanpa sepengetahuan Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa di mana uang yang dise rahkan te rsebu t
t i dak dike tahu i berapa jumlahnya yang di aku i send i r i
o leh judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) sebaga imana
te rsebu t d i atas , o leh karena i t u berdasarkan
pen je lasan te rsebu t maka judex fac t i sa lah menerapkan
hukum dalam unsu r "Member i atau
menjan j i k an sesuatu kepada Pegawai Neger i atau
Penye lenggara Negara" ;
- Bahwa j udex fac t i te l ah sa lah menerapkan hukum dalam
ana l i sa te rhadap unsur "Dengan maksud supaya Pegawai
Neger i atau Penye lenggara Negara te rsebu t berbua t atau Hal . 122 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
t i dak berbua t da lam
jaba tannya , yang ber ten tangan dengan kewaj i bannya"
da lam dakwaan Kedua Pr ima i r , karena putusan , judex
fac t i (Pengad i l an Neger i ) ha laman 259 dalam
per t imbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan
fak ta - fak ta hukum di pers idangan se lama proses
pemer iksaan Terdakwa t i dak di tahan , rumah dan tabungan
Terdakwa di Bank Mandi r i juga t i dak dis i t a , Arafa t dan
Sr i Sumar t i n i melakukan pemer iksaan te rhadap Terdakwa
sebaga i Tersangka d i Hote l Manhat tan atas biaya dar i
kanto r Haposan Hutaga lung yang ada lah Penas iha t Hukum
Terdakwa, oleh karena i t u per t imbangan te rsebu t d i
atas te rnya ta maksud Terdakwa bukan hanya te rba tas
agar t i dak di tahan , rumah dan tabungan Terdakwa d i
Bank Mandi r i juga t i dak dis i t a , te tap i leb ih dar i i t u
anta ra la i n saks i Ara fa t Enanie juga te l ah melakukan
pemer iksaan Terdakwa sebaga i Tersangka di Hote l atas
biaya dar i Haposan Hutaga lung sebaga i Penas iha t Hukum
Terdakwa, peny i t aan te rhadap reken ing Terdakwa d i Bank
BCA sebe lum ada P- 19 dan jumlah uang t i dak
Rp. 395.000 .000 , - seper t i da lam Ber i t a Acara Peny i t aan
te tap i hanya se jumlah Rp.16.591 .635 , - , dengan demik ian
maka maksud Terdakwa supaya Pegawai Neger i utau
Penye lenggara Negara te rsebu t berbua t atau t i dak
berbua t da lam jaba tannya , yang ber ten tangan dengan
kewaj i bannya te l ah te rpenuh i seh ingga unsur ke- 3 te lah
te rpenuh i ;
Bahwa per t imbangan judex fac t i te rsebu t ada lah ke l i r u
karena berdasarkan pada fak ta - fak ta yang te rungkap di
pers i dangan , te rbuk t i bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
member ikan uang sen i l a i Rp.800 .000 .000 , - (de lapan
ra tus ju ta rup iah ) dan USD45.000 , - ( empat pu luh l ima
r i bu dol l a r Amer ika Ser i ka t ) kepada Haposan Hutaga lung
sebaga i pro fess i ona l fee dan operas iona l fee Haposan
Hutaga lung dalam member ikan jasa hukum untuk menangan i
perkara Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dan sama seka l i Hal . 123 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
t i dak membujuk agar Haposan Hutaga lung melakukan
perbua tan pidana sebaga imana didakwakan pada dakwaan
Kedua Pr ima i r dengan tu j uan agar Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa t i dak di t ahan , rumah Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa t i dak dis i t a , Reken ing Bank
Mandi r i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa t i dak dib lok i r .
Bahwa di samping i t u , t i dak satupun fak ta - fak ta
te rsebu t membukt i kan Pemohon Kasas i I I / Terdakwa te l ah
member ikan uang kepada Moch. Ara fa t Enanie dan Sr i
Sumart i n i mela lu i Haposan Hutaga lung sebaga imana
didakwakan o leh Penuntu t Umum maupun diana l i s a oleh
judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) ;
Dalam fak ta - fak ta di pers i dangan te rungkap :
Saks i Moch. Ara fa t Enanie menyatakan sudah
pernah member i kan usu l untuk di l akukan penahanan
atas di r i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa, peny i t aan
rumah Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dan pemblok i r an
reken ing Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa, akan te tap i
usu l te rsebu t t i dak dikabu l kan oleh atasan dar i
Mohd. Ara fa t Enanie (Edmon I l yas , Susno Duaj i )
d ika renakan s ikap Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa yang
koopera t i f se lama Peny id i kan ;
Saks i Moch. Ara fa t Enanie menyatakan t i dak
pernah ada per in t ah
agar Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa di tahan , rumah
Pemohon Kasas i I I / Terdakwa dis i t a dan Reken ing Bank
Mandi r i Pemohon Kasas i I I / Terdakwa dib l ok i r dar i
Edmon I l yas dan Susno Duadj i kepada Mohd. Ara fa t
Enanie dan Sr i Sumart i n i ;
Bahwa leb ih lan ju t lag i , b i l a k i t a mel iha t pada
rumusan Pasa l 7 ayat (1 )
KUHAP maka tampak je l as bahwa apa yang Penuntu t Umum
golongkan sebaga i bentuk t i ndakan yang ber ten tangan
dengan kewaj i ban Peny id i k ada lah t i dak benar ,
d ika renakan t i ndakan berupa : ( i ) melakukan penahanan,
( i i ) melakukan pemblok i r an te rhadap reken ing , dan Hal . 124 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
( i i i ) melakukan peny i t aan te rhadap rumah ada lah bentuk
wewenang yang dimi l i k i o leh Peny id i k dan bukan
kewaj i ban yang dimaksud Penuntu t Umum. Kewaj iban dar i
Peny id i k ada lah melakukan peny id i kan , bukan melakukan
penahanan, bukan melakukan pemblok i r an reken ing , dan
bukan pula melakukan peny i t aan rumah. Apabi l a Penuntu t
Umum menggolongkan kewenangan yang dengan kata la i n
ada lah "hak yang t imbu l karena undang- undang" menjad i
suatu te rmino log i "kewaj i ban " , maka se ja t i n ya Penuntu t
Umum te lah membelokkan asas hukum yang ber laku di
Indones ia ser ta seka l i gus menanamkan pe langgaran hak
asas i manus ia kedepannya . Penuntu t Umum te lah
menanamkan pada pers i dangan yang mul ia in i ten tang
faham bahwa "seorang te rsangka harus lah di t ahan ,
d ib lok i r reken ingnya dan dis i t a har ta kekayaannya " ,
padaha l sebenarnya baik penahanan, pemblok i r an maupun
peny i t aan se ja t i n ya baru di l akukan apab i l a ha l i t u
dianggap per l u , dan bukan lah suatu kewaj i ban yang
harus d i l akukan dalam proses Hukum Acara Pidana k i ta ;
Sehingga sangat t i dak tepa t apab i l a Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa didakwa atas tuduhan member ikan atau
menjan j i k an sesuatu kepada
Pegawai Neger i atau Penye lenggara Negara dengan maksud
agar Pegawai Neger i atau Penye lenggara Negara berbua t
sesuatu atau t i dak berbua t sesuatu da lam jaba tannya ,
yang ber ten tangan dengan kewaj i bannya , padaha l
kewaj i ban te rsebu t t i dak meleka t pada Pegawai Neger i
atau Penye lenggara Negara te rsebu t ;
Bahwa berdasarkan pen je lasan te rsebu t d i atas maka
judex fac t i sa lah menerapkan unsur " Dengan maksud
supaya Pegawai Neger i atau Penye lenggara Negara
te rsebu t berbuat atau t i dak berbua t da lam jaba tannya ,
yang ber ten tangan dengan kewaj i bannya" ;
3. Bahwa judex fac t i te lah ke l i r u dan sa lah menerapkan
hukum te rka i t dengan dakwaan Ket iga , karena berdasarkan
sura t dakwaan Penuntu t Umum, dakwaan Ket iga yang Hal . 125 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
didakwakan kepada Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa ada lah
Pasal 6 ayat (1 ) huru f a Undang- Undang No.31 Tahun 1999
sebaga imana te l ah di ubah dengan Undang- Undang No.20
Tahun 2001 ten tang Pemberantasan Ti ndak Pidana Korups i
ya i t u : " te l ah member i atau menjan j i k an sesuatu kepada
Hakim dengan maksud untuk mempengaruh i putusan perkara
yang dise rahkan kepadanya untuk diad i l i " ;
Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) da lam per t imbangan
hukumnya halaman 264 putusan menyatakan "Menimbang,
bahwa o leh karena semua unsur da lam dakwaan Ket iga
melanggar Pasal 6 ayat (1 ) huru f a Undang- Undang No. 31
Tahun 1999 sebaga imana te lah diubah dengan Undang- Undang
No. 20 Tahun 2001 te lah te rpenuh i , maka Terdakwa te lah
te rbuk t i secara sah dan meyak inkan melakukan t i ndak
pidana sebaga imana didakwakan dalam dakwaan Ket iga ” .
Bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa sangat kebera tan
menginga t judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) te lah
melakukan kesa lahan fa ta l da lam per t imbangan hukumnya
te rsebu t seh ingga seharusnya perbuatan Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa t i dak memenuhi unsur - unsur da lam dakwaan
Ket iga , dengan pen je lasan sebaga i ber i ku t :
- Bahwa j udex fac t i te l ah melakukan keke l i r uan fa ta l
da lam ana l i sa te rhadap unsur "Member i atau menjan j i k an
sesuatu kepada Hakim" dalam dakwaan Ket iga , sedangkan
j udex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) da lam putusannya No.
06 halaman 77 poin (11) mengenai per t imbangan atas
memor i Banding Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa yang
menyatakan : “ Kebera tan Terdakwa/T im Penas iha t Hukum
atas putusan yang menyatakan bahwa fak ta - fak ta hukum
di pers idangan berkenaan dengan
perbua tan Terdakwa menjan j i k an dan member i se jumlah
uang kepada saks i Muhtad i Asnun untuk se lan ju t nya juga
dibe r i k an kepada Hakim la i nnya , dan bermaksud
mempengaruh i putusan perkara yang dise rahkan kepada
saks i Hakim Muhtad i Asnun untuk diad i l i sebaga i unsur
dakwaan Ket iga te rbuk t i , d isebabkan karena fak ta hukum Hal . 126 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan bahwa saks i Hakim Muhtad i Asnun yang
meminta kepada Terdakwa sebaga i pemerasan, ha l mana
sesua i dengan putusan Pengadi l an Neger i Jakar ta Timur
No.904/P id /B /2010 /PN.Jk t . T im , tangga l 9 Desember 2010,
t i dak bera lasan , hal mana d isebabkan karena apa yang
sudah dipe r t imbang- kan dalam putusan , sudah benar dan
tepa t " . Bahwa dalam halaman 263 putusan No.1195, judex
fac t i (Pengad i l an Neger i ) menyatakan bahwa te r l epes
dar i apakah Terdakwa jad i member ikan atau t i dak dan
saks i Muchtad i Asnun sebaga i Ketua Maje l i s Hakim
mener ima atau t i dak , Terdakwa te l ah menjan j i k an akan
member ikan US$ 40,000 kepada saks i Muchtad i Asnun
untuk se lan ju tn ya ada yang dibe r i k an kepada Hakim
Anggota masing- masing se jumlah US$ 5,000 dan saks i
Muchtad i Asnun mengetahu i ser ta menyetu ju i ha l
te rsebu t , o leh karena i t u berdasarkan per t imbangan
te rsebu t d i atas Terdakwa te l ah menjan j i k an sesuatu
dalam ha l in i uang se jumlah US$ 30,000 kepada saks i
Muchtad i Asnun sebaga i Ketua Maje l i s Hakim dan US$
10,000 kepada Hakim- Hakim Anggota mela lu i Muchtad i
Asnun maka unsur ke- 2 member i atau menjan j i k an sesuatu
kepada Hakim te l ah te rpenuh i ;
Bahwa per t imbangan judex fac t i te rsebu t ada lah ke l i r u
karena
unsur "member i " atau "menjan j i k an " sesua tu kepada
Hakim mengandung
penger t i an adanya suatu "pember ian " atau " jan j i " yang
dibe r i k an oleh
seseorang kepada Hakim atas perkara yang sedang
diad i l i n y a . Untuk
dapat d isebu t Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa te l ah
"member i sesuatu " atau "menjan j i k an sesuatu " kepada
Hakim, harus te rbuk t i adanya suatu pember ian sesuatu
ataupun penyampaian suatu jan j i dar i Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa kepada Hakim yang sedang melakukan
pemer iksaan
atas perkara Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa. Dengan
demik ian untuk dapat d ika takan perbuatan te rsebu t Hal . 127 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
te l ah se lesa i , per lu dibuk t i k an secara hukum bahwa
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa benar - benar te l ah
member ikan atau menjan j i k an sesuatu dengan adanya
suatu pener imaan o leh Hakim ;
Bahwa da lam fak ta - fak ta pers i dangan te rbuk t i sebaga i
ber i ku t :
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dis i dangkan di
Pengad i l an Neger i Tanggerang dengan Maje l i s Hakim
yang dip imp in oleh Hakim Asnun dengan dakwaan t i ndak
pidana pencuc ian uang dan pengge lapan ;
Hakim Asnun sebaga i Ketua Maje l i s Hakim yang
akan menja tuhkan
putusan te rhadap d i r i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa,
te l ah menghubung i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
te r l eb i h dahu lu dengan memer in tahkan Ikad untuk
member ikan nomor te l eponnya kepada Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa dan meminta Pemohon Kasas i I I / Terdakwa
untuk menghubung inya ;
Bahwa pada tangga l 9 Maret 2010, Hakim Asnun
mela lu i Ikad
meminta Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa untuk menemuinya
di rumah. Sete lah ber temu d i rumah Hakim Asnun,
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dimin ta untuk
memperhat i kan Hakim- Hakim dan menyebutkan se jumlah
uang sebesar US$ 20.000 ;
Bahwa se lan ju t nya , pada har i Jumat , 12 Maret
2010, Hakim Asnun
masih meminta tambahan dana hingga to ta l sebesar US$
40.000
kepada Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dengan jan j i akan
memenuhi semua permin taan Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa. Dana sebesar US$ 40.000 te rsebu t o leh
Hakim Asnun dimin ta kepada Pemohon Kasas i I I /
Terdakwa untuk dian ta r ke ked iamannya pag i har i
sebe lum pembacaan putusan pada tangga l 12 Maret 2010
Hal . 128 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
;
Bahwa saks i Hakim Asnun dalam pers idangan
menyatakan bahwa
di r i n ya t i dak pernah mener ima uang sebaga imana yang
didakwakan
oleh Penuntu t Umum ;
Berdasarkan fak ta - fak ta te rsebu t d i atas , te rbuk t i
bahwa t i dak ada
pember ian se jumlah uang kepada Hakim Asnun dan
pember ian jan j i - jan j i
dar i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa, karena dar i fak ta
pers i dangan t i dak te rbuk t i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
member ikan dan/a tau menjan j i k an sesuatu kepada Hakim
Asnun, mela inkan Hakim Asnun yang sebenarnya meminta
sesuatu te r l eb i h dahu lu kepada Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa ;
Bahkan berdasarkan fak ta - fak ta yang te rungkap di atas ,
yang te r j ad i atas di r i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
ada lah pemerasan, ha l in i menginga t pada pos is i
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa yang lemah di mana di r i n ya
menggantungkan nas ib kepada Hakim Asnun yang memi l i k i
wewenang dalam menja tuhkan putusan atas perkaranya ;
- Bahwa j udex fac t i te l ah melakukan keke l i r uan fa ta l
da lam ana l i sa te rhadap unsur "Dengan maksud untuk
mempengaruh i putusan perkara yang
dise rahkan kepadanya untuk diad i l i " da lam dakwaan
Ket iga , karena dalam halaman 264 putusan No.1195,
judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) menyatakan bahwa da lam
memper t imbangkan unsur ke- 2, meskipun Terdakwa
dan saks i Muchtad i Asnun menyatakan t i dak ada
pembicaraan la i n se la i n yang d iu ra i kan da lam ura ian
per t imbangan te rsebu t d i atas , namun demik ian dengan
SMS yang d ik i r im Muchtad i Asnun yang menyatakan ' 'maa f
pak, anak saya minta dibe l i i n Honda Jazz , to l ong
kop inya d i t ambah 10.000 Kg lag i , nant i permin taan
Bapak saya penuh i semua" , yang di j awab Terdakwa " i ya Hal . 129 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pak" , Maje l i s Hakim berpendapa t ada permin taan
te r t en t u yang d iha rapkan oleh Terdakwa dar i Muchtad i
Asnun, dengan demik ian Terdakwa menjan j i k an akan
member ikan uang se jumlah US$30,000 kepada Muchtad i
Asnun dan US$10,000 mela lu i Muchtad i Asnun untuk
dibe r i k an kepada Hakim- Hakim Anggota , dengan maksud
untuk mempengaruh i putusan perkara yang sedang diad i l i
o leh Muchtad i Asnun sebaga i Ketua Maje l i s Hakim ser ta
Bambang Widyatmoko dan Haran Tar igan sebaga i Hakim-
Hakim Anggota , dengan demik ian maka unsur ke- 3 te lah
te rpenuh i ;
Bahwa da lam fak ta - fak ta pers i dangan te rbuk t i :
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa memutuskan untuk
t i dak member ikan uang sebesar US$ 40.000 te rsebu t
kepada Hakim Asnun, dengan demik ian Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa t i dak pernah berusaha untuk mempengaruh i
putusan Hakim atas perkaranya dan Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa t i dak pernah meminta kepada Hakim Asnun
untuk member ikan putusan bebas kepadanya ;
Saks i Hakim Asnun menerangkan bahwa pada
akh i rnya putusan
bebas yang di j a t uhkan oleh Maje l i s Hakim te rhadap
Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa murn i karena t i dak te rpenuh inya
unsur - unsur yang didakwakan oleh Penuntu t Umum
kepada Pemohon Kasas i I I / Terdakwa, bukan karena
adanya pember ian se jumlah dana dar i
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa, karena fak tanya t i dak
ada pember ian se jumlah uang apapun dar i Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa kepada Hakim Asnun ;
Putusan bebas yang d i j a t uhkan kepada Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa te l ah diambi l secara musyawarah
pada tangga l 11 Maret 2010, ya i t u 1 (sa tu ) har i
sebe lum pembacaan putusan ;
Dengan demik ian per l u di tekankan bahwa t i dak ada nia t
Hal . 130 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ataupun maksud sed ik i t pun dar i Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa untuk menghubung i Hakim Asnun maupun untuk
mempengaruh i putusan atas perkaranya , in i s i a t i f da lam
melakukan komunikas i maupun per temuan anta ra Hakim
Asnun dan Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa berasa l dar i
Hakim Asnun. Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa t i dak pernah
menghubung i Hakim Asnun te r l eb i h dahu lu , set i ap
komunikas i maupun per temuan berawal dar i Hakim Asnun.
Jus t ru seba l i k nya , per lu dipe r t anyakan leb ih lan ju t
maksud dan tu j uan Hakim Asnun sebaga i p ihak yang
memi l i k i kewenangan untuk menja tuhkan putusan kepada
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dalam menghubung i Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa dan meminta se jumlah dana kepada
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa ser ta meminta saks i Ikad
menganta r Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa ke rumah Hakim
Asnun, o leh karena i t u berdasarkan pen je lasan
te rsebu t d i atas maka judex fac t i te lah sa lah
menerapkan unsur "Dengan maksud untuk mempengaruh i
putusan perkara yang dise rahkan kepadanya untuk
diad i l i " ;
4. Bahwa judex fac t i te lah ke l i r u dan sa lah menerapkan
hukum te rka i t dengan dakwaan Keempat , karena berdasarkan
sura t dakwaan Penuntu t Umum, dakwaan Keempat yang
didakwakan kepada Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa ada lah
Pasal 22 jo Pasa l 28 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999
sebaga imana te lah diubah dengan Undang- Undang No.20
Tahun 2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i
ya i t u : "dengan senga ja t i dak member i kete rangan atau
member i kete rangan yang t i dak benar untuk kepent i ngan
peny id i kan , ten tang se lu ruh har ta bendanya dan har ta
benda is t e r i atau suami , anak, dan har ta benda set i ap
orang atau korporas i yang d ike tahu i dan atau diduga
mempunyai hubungan dengan t i ndak p idana Korups i yang
di l akukan oleh Tersangka" ;
Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) da lam
per t imbangannya halaman 271 putusan No.1195 menyatakan :
"Men imbang, bahwa oleh karena semua unsur da lam dakwaan
Keempat te lah te rpenuh i , maka Terdakwa te lah te rbuk t i Hal . 131 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
secara sah dan meyak inkan melakukan t i ndak pidana
sebaga imana didakwakan dalam dakwaan Keempat melanggar
Pasal 22 jo Pasal 29 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999
sebaga imana te l ah diubah dengan
Undang- Undang No.20 Tahun 2001” . Bahwa berdasarkan
per t imbangan te rsebu t , maka Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
sangat kebera tan menginga t judex fac t i te l ah sa lah
menerapkan hukum dalam per t imbangannya , seh ingga
seharusnya perbua tan Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa t i dak
memenuhi unsur - unsur da lam dakwaan Keempat , dengan
pen je lasan sebaga i ber i ku t :
- Bahwa j udex fac t i te l ah sa lah menerapkan hukum
te rhadap unsur "Dengan Senga ja " da lam dakwaan Keempat ,
ya i t u pada halaman 265- 266 putusan judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) menyatakan bahwa dar i fak ta - fak ta
hukum di pers i dangan Terdakwa menandatangan i
Per jan j i a n Ker jasama dengan Andi Kosas ih , meskipun
Terdakwa tahu is i dar i per j an j i a n ker j asama i t u t i dak
benar , karena ker j asama i t u t i dak ada
( f i k t i f ) , kemudian Terdakwa juga membuat Kwi tans i
pener imaan uang dar i Andi Kosas ih yang disesua i kan
dengan is i per jan j i a n ker j asama f i k t i f te r sebu t , maka
uang Terdakwa yang d ib l ok i r d i Bank Panin dan Bank BCA
dibuka b lok i r nya o leh Peny id i k atas permohonan Andi
Kosas ih yang berdasarkan per jan j i a n ker j asama te rsebu t
sebaga i pemi l i k uang se jumlah sek i t a r
Rp.28 .000 .000 .000 , - , o leh karena i t u berdasarkan
per t imbangan te rsebu t te rnya ta Terdakwa tahu dan
menyadar i ak iba t perbua tan yang di l akukannya ser ta
menghendak i ak iba t te rsebu t , seh ingga unsur ke- 2
dengan senga ja te l ah te rpenuh i ;
Bahwa per t imbangan judex fac t i (Pengad i l an Neger i )
te rsebu t ada lah ke l i r u karena berdasarkan fak ta - fak ta
pers i dangan , te rbuk t i sebaga i ber i ku t :
Bahwa Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa d ipe r i k sa
oleh Peny id i k di Mabes Pol r i dengan sangkaan t i ndak Hal . 132 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pidana Korups i , Pencuc ian Uang dan Pengge lapan ;
Bahwa pembuatan Per jan j i a n Ker jasama jua l be l i
tanah anta ra
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dan Andi Kosas ih
merupakan in i s i a t i f Haposan Hutaga lung , ha l in i
te rbuk t i dar i adanya permin taan dar i Haposan
Hutaga lung kepada Andi Kosas ih untuk mengaku i bahwa
uang mi l i k Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa se jumlah Rp.
25.000 .000 .000 , - (dua pu luh l ima mi lya r rup iah )
ada lah mi l i k Andi Kosas ih ;
Saks i Andi Kosas ih menyatakan menyanggup i
permin taan karena
adanya hubungan per temanan yang dekat anta ra di r i n ya
dengan
Haposan Hutaga lung ;
Bahwa se lan ju t nya sete lah Haposan Hutaga lung
meminta Andi
Kosas ih untuk mengaku i bahwa uang se jumlah
Rp.25 .000 .000 .000 , - (dua puluh l ima mi lya r rup iah )
te rsebu t ada lah mi l i k Andi Kosas ih , Haposan
memer in tahkan Lamber tus untuk membuat per jan j i a n
ker j asama anta ra Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa dengan
Andi Kosas ih ;
Sete lah Per jan j i a n Ker jasama te rsebu t
d i tanda tangan i o leh Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa dan Andi Kosas ih , Haposan
Hutaga lung meminta Andi Kosas ih untuk datang pada
pemer iksaan Andi Kosas ih se laku saks i , ba ik di Hote l
Kar t i ka Chandra maupun d i Mabes Pol r i . Haposan
Hutaga lung juga menjamin bahwa pembuatan Per jan j i a n
Ker jasama te rsebu t aman dan di r i n ya akan ber tanggung
jawab ;
Sela in i t u , Haposan Hutaga lung juga meminta
kepada Andi Kosas ih
untuk datang ke kanto rnya di Gedung Pat ra j asa untuk
Hal . 133 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menanda- tangan i sura t pembukaan blok i r reken ing
mi l i k Pemohon Kasas i I I / Terdakwa dan kemudian
meminta Andi Kosas ih untuk datang menghadap Edmon
I l yas , Pambudi Pamungkas ser ta Susno Duadj i untuk
meminta di l akukannya pembukaan blok i r ;
Dengan demikan je l as te r l i h a t bahwa in i s i a t i f dan
mater i per jan j i a n adalah murn i dar i Haposan
Hutaga lung , bukan dar i Pemohon Kasas i I I / Terdakwa,
oleh karena i t u berdasarkan pen je lasan te rsebu t d i
atas maka judex fac t i te lah sa lah menerapkan unsur
"Dengan Senga ja ” ;
- Bahwa j udex fac t i sa lah menerapkan hukum te rhadap
unsur "T idak member i kete rangan atau member i
kete rangan yang t i dak benar untuk
kepent i ngan Peny id i kan ten tang se lu ruh har ta bendanya
dan har ta benda is t r i atau suami , anak dan har ta benda
set i ap orang atau korporas i yang d ike tahu i dan atau
diduga mempunya i hubungan dengan t i ndak p idana Korups i
yang di l akukan oleh Tersangka" da lam dakwaan Keempat ,
ya i t u pada halaman 268- 269 putusan judex fac t i
(Pengad i l an Neger i ) da lam per t imbangan hukumnya
menyatakan bahwa dar i fak ta hukum di pers i dangan pada
waktu Terdakwa diper i k sa oleh Ara fa t sebaga i Peny id i k
pada Bareskr im Pol r i untuk kedua ka l i nya d i Hote l
Manhat tan , Terdakwa mengaku i ada per jan j i a n ker j a sama
anta ra Terdakwa dan Andi Kosas ih da lam rangka proyek
Pengadaan Tanah untuk Ruko di Jakar t a Utara , untuk i t u
Terdakwa te lah mener ima uang t i t i p an Andi
Kosas ih se jumlah US$ 2.810 .000 , - seta ra k i ra - k i ra Rp.
28.000 .000 .000 , - ,
sedangkan mengena i Per jan j i a n Ker jasama tangga l 26 Mei
2008 in i , Terdakwa di pers i dangan menyatakan is i dar i
Per jan j i a n Ker jasama te rsebu t t i dak benar karena
Terdakwa dan Andi Kosas ih t i dak pernah mengadakan
Ker jasama Pengadaan Tanah untuk Ruko di Jakar ta Utara
dan uang se jumlah sek i t a r Rp.28 .000 .000 .000 , - d i Hal . 134 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
reken ing atas nama Terdakwa di Bank Panin dan Bank BCA
bukan berasa l dar i Andi
Kosas ih , seh ingga 6 (enam) lembar Kwi tans i sebaga i
bukt i pener imaan
uang dar i Andi Kosas ih juga t i dak benar , dan
kete rangan Terdakwa in i bersesua ian dengan kete rangan
saks i Andi Kosas ih yang di pers i dangan menerangkan
t i dak pernah ada Ker jasama Pengadaan Tanah untuk Ruko
di Jakar ta Utara anta ra Terdakwa dan Andi Kosas ih .
Andi Kosas ih juga t i dak pernah member ikan yang
se jumlah Rp.28 .000 .000 .000 , - kepada Terdakwa, o leh
karena i t u berdasarkan per t imbangan te rsebu t d i atas ,
te rnya ta Terdakwa te lah member ikan kete rangan yang
t i dak benar untuk kepent i ngan peny id i kan ten tang
se lu ruh har ta bendanya da lam ha l in i uang Terdakwa
se jumlah sek i t a r Rp.28.000 .000 .000 , - d i Bank Panin dan
Bank BCA, dengan demik ian maka unsur ke- 3 te lah
te rpenuh i ;
Bahwa per t imbangan judex fac t i (Pengad i l an Neger i )
te rsebu t
ada lah ke l i r u karena dalam unsur in i ada suatu
kehendak yang benar -
benar di tu j u o leh seseorang dalam proses Peny id i kan
suatu perkara atas
t i ndak pidana yang di l akukannya untuk t i dak member ikan
kete rangan
ataupun member ikan kete rangan namun is i kete rangan
te rsebu t d isadar i
o lehnya merupakan suatu kete rangan yang t i dak benar
te rka i t dengan
har ta bendanya, har ta benda is t r i atau anaknya atau
seseorang ataupun
suatu korporas i te rka i t dengan t i ndak p idana Korups i
yang te lah
di l akukan olehnya ;
Peny id i kan ada lah proses awal dar i the due process of
law yang ber akh i r
pada penuntu tan . Peny id i kan harus re levan dengan Hal . 135 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penuntu tan , j i ka
t i dak , maka Peny id i kan menjad i t i dak ber fungs i ,
sehingga j i k a da lam
Peny id i kan , t i ndak pidana yang dis i d i k berbeda dengan
t i ndak pidana
dalam penuntu tan ( t i dak didakwa dan t i dak di tun tu t )
maka Peny id i kan
te rsebu t menjad i t i dak ber fungs i atau dengan kata la i n
sama seka l i t i dak
dipe rgunakan untuk proses perad i l an , karena berkenaan
dengan hal te rsebu t , maka sesungguhnya tun tu tan
Penuntu t Umum sama seka l i t i dak berdasar , karena dalam
kasus dana sebesar Rp.
28.000 .000 .000 , - d imaksud , Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
dis i d i k untuk
t i ndak pidana Korups i te tap i da lam dakwaan dan
tun tu tan t i dak ada
t i ndak pidana Korups i d i mana perkara te rsebu t
d is i dangkan di Pengad i l an Neger i Tanggerang dengan
t i ndak pidana Pengge lapan dan t i ndak pidana Pencuc ian
Uang, da lam putusan Pengad i l an Neger i Tanggerang
No. 49/P ID /B /2010 /PN.TNG, Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa
dinya takan dibebaskan dar i se lu ruh dakwaan, da lam hal
in i Peny id i kan
i t u menjad i t i dak re levan dengan penuntu tan dan
pers i dangan dengan
kata la i n , Peny id i kan mengena i t i ndak pidana Korups i
menjad i t i dak
ber fungs i . Sehingga baga imana mungkin Pemohon Kasas i
I I / Te rdakwa didakwa member ikan kete rangan yang t i dak
benar untuk suatu t i ndak p idana Korups i yang belum
pernah te rbuk t i ;
Bahwa berdasarkan pen je lasan te rsebu t d i atas maka
judex fac t i te l ah sa lah menerapkan unsur "T idak
member i kete rangan atau member i kete rangan yang t i dak
benar untuk kepent i ngan Peny id i kan ten tang se lu ruh Hal . 136 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
har ta bendanya dan har ta benda is t r i atau suami , anak
dan har ta benda set i ap orang atau korporas i yang
dike tahu i dan atau diduga mempunya i hubungan dengan
t i ndak pidana Korups i yang di l akukan oleh Tersangka" ;
- Bahwa j udex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) da lam cara
mengadi l i t i dak di l aksanakan menuru t keten tuan Undang-
Undang, karena dalam putusan No.06 hal . 81 paragraph
per tama poin (2) , judex fac t i menyatakan : " …Perbuatan
Terdakwa dapat membuat image buruk waj i b pa jak yang
se lan ju t nya berak iba t menurunnya kemauan mereka
membayar pa jak , ha l mana dapat merusak s is t em
budget i ng Negara . . " ;
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa kebera tan dengan
per t imbangan judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) te rsebu t
d i atas karena per t imbangan "menurunnya kemauan
membayar pa jak " semata- mata didasarkan pada asumsi
subyek t i f dar i judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) tanpa
didukung o leh data yang va l i d ser ta sama seka l i t i dak
didukung o leh a la t bukt i apapun di da lam perkara in i ;
Menimbang, bahwa te rhadap a lasan- a lasan te rsebu t
Mahkamah Agung berpendapa t :
mengenai a lasan- alasan ke- 1, ke- 3 dan ke- 4 :
Bahwa alasan- alasan te rsebu t t i dak dapat d ibenarkan ,
o leh karena judex
fac t i t i dak sa lah menerapkan hukum ya i t u perbua tan Pemohon
Kasas i I I / Te rdakwa mempunyai hubungan kausa l dengan
kerug ian keuangan Negara ,
seh ingga merupakan perbuatan t i ndak pidana Korups i , karena
Terdakwa member i se jumlah uang kepada Ara fa t Enanie sebaga i
Penye lenggara Negara , dan Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa te l ah
member i atau menjan j i k an se jumlah uang kepada Muchtad i
Asnun sebesar US$30.000 dan kepada Hakim- Hakim Anggota
sebesar US$ 10.000 mela lu i Muchtad i Asnun, demik ian pu la
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa te lah member i kete rangan yang
t i dak benar untuk kepent i ngan Peny id i kan ten tang se lu ruh
har ta bendanya dengan meminta Andi Kosas ih untuk mengaku i Hal . 137 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atau mengkla im uang Terdakwa yang dib lok i r d i Bank BCA dan
Bank Panin ;
mengenai a lasan ke- 2 :
Bahwa alasan te rsebu t t i dak dapat d ibenarkan , o leh
karena alasan te rsebu t mengenai pen i l a i an has i l pembukt i an
yang bers i f a t penghargaan ten tang suatu kenya taan , a lasan
semacam i t u t i dak dapat d ipe r t imbangkan dalam pemer iksaan
pada t i ngka t kasas i , karena pemer iksaan pada t i ngka t kasas i
hanya berkenaan dengan t i dak di te rapkan suatu pera tu ran
hukum atau pera tu ran hukum t i dak di t e rapkan sebaga imana
mest inya , atau apakah cara mengadi l i t i dak di l aksanakan
menuru t keten tuan Undang- Undang, dan apakah Pengad i l an
te l ah melampaui batas wewenangnya, sebaga imana yang
dimaksud dalam Pasal 253 Ki tab Undang- Undang Hukum Acara
Pidana (Undang- Undang No.8 Tahun 1981) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan d i atas ,
lag i pu la te rnya ta , putusan judex fac t i da lam perkara in i
t i dak ber ten tangan dengan hukum dan/a tau undang- undang,
maka permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i I / Terdakwa
te rsebu t harus di to l a k ;
Menimbang, bahwa a lasan- alasan yang dia j ukan oleh
Pemohon Kasas i I I / J aksa /Penun tu t Umum pada pokoknya adalah
sebaga i ber i ku t :
1. Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) te lah ke l i r u dan
sa lah menerapkan hukum atau menerapkan pera tu ran hukum
t i dak sebaga imana mest inya ten tang pidana yang
di j a t uhkan meskipun te l ah menambah per t imbangan hal - ha l
yang memberatkan bag i Terdakwa, se la i n yang te lah
dipu tuskan oleh judex fac t i (Pengad i l an Neger i ) , Pemohon
Kasas i I /Penun tu t Umum t i dak sependapat dengan putusan
judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) te rsebu t , karena
seseorang dip idana bukan karena perbua tan orang la i n
te tap i karena perbua tan jaha tnya send i r i meskipun
perbua tan pidana te rsebu t d i l akukan secara bersama- sama
te tap i per tanggung jawaban p idananya t i dak dapat
d ipandang sebaga i tanggung jawab bersama, mela inkan
masing- masing
Hal . 138 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ber tanggung jawab atas perbua tannya /pe rannya dalam
ke jaha tan te rsebu t ;
2. Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) te lah ke l i r u dan
sa lah menerapkan hukum, karena berpendapat bahwa maksud
menja tuhkan p idana kepada Terdakwa ada lah bukan untuk
pembalasan te tap i merupakan pembinaan bag i Terdakwa agar
menyadar i kesa lahannya dan akan menjad i manusia yang
mandi r i dengan pendapat te rsebu t judex fac t i t e lah
menafs i r kan secara sempi t tu j uan pemidanaan yang
bers i f a t ut i l i t a r i a n te rsebu t , d i mana maksud dar i
pen ja tuhan pidana te rsebu t adalah se la i n untuk
memperba ik i s ikap atau t i ngkah laku (pembinaan)
Terp idana , d i p ihak la i n pemidanaan i t u juga d imaksudkan
untuk mencegah orang la i n dar i kemungk inan melakukan
perbua tan serupa , sedangkan da lam putusan in i judex
fac t i hanya memper t imbangkan pemidanaan sebaga i
pembinaan bag i Terdakwa tanpa mempert imbangkan efek je ra
bag i Terp idana maupun orang la i n yang seharusnya juga
di t imbu l kan dar i pemidanaan dimaksud ;
3. Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) te lah ke l i r u dan
sa lah menerapkan hukum, karena dalam per t imbangan
ten tang bera t r i ngannya p idana sebaga imana te r t uang
dalam hal - ha l yang memberatkan ataupun mer ingankan ,
judex fac t i sama seka l i t i dak memper t imbangkan s ikap
per i l a ku Terdakwa se lama menja lan i proses pers i dangan ,
d i mana se lama menja lan i masa penahanan, kembal i
Terdakwa diduga menyuap apara t Kepol i s i a n yang ber tugas
sebaga i petugas tahanan seh ingga Terdakwa dapat
meningga l kan rumah tahanan Mako Br imob dan ber l i bu r ke
Bal i . Sela in i t u se lama menja lan i pemer iksaan d i
Pengad i l an sama seka l i t i dak menunjukkan rasa
penyesa lan , sedangkan Korups i merupakan permasa lahan
besar di Indones ia saat in i , dengan demik ian memer lukan
penanganan yang ser i us . Pengajuan perkara t i ndak pidana
Korups i atas nama Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN
TAMBUNAN ke pers idangan pada Pengadi l an Neger i Jakar ta
Sela tan in i ada lah merupakan sa lah satu upaya dar i Hal . 139 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemer in tah dalam melakukan pemberantasan t i ndak pidana
Korups i secara repres i f maupun preven t i f . Secara
repres i f d i t u j ukan kepada Terdakwa send i r i dan secara
preven t i f d i t u j ukan kepada Terdakwa maupun masyaraka t
se la i n Terdakwa, seh ingga pen ja tuhan pidana pokok
kepada Terdakwa dengan p idana pen ja ra se lama 10
(sepu luh ) tahun dan denda sebesar Rp.500 .000 .000 , - ( l ima
ra tus ju ta rup iah ) dengan keten tuan j i k a denda te rsebu t
t i dak d ibayar digan t i dengan pidana kurungan se lama 4
(empat ) bu lan te rsebu t be lum memenuhi tu j uan pemidanaan
dimaksud dan
t i dak memper t imbangkan aspek hukum dan aspek kead i l an
yang hidup , tumbuh dan berkembang da lam masyaraka t ;
4. Bahwa judex fac t i (Pengad i l an Tingg i ) te lah ke l i r u dan
sa lah menerapkan hukum, karena se cara khusus te rhadap
per t imbangan judex fac t i yang membuat dissen t i ng opon ion
yang menyatakan bahwa Terdakwa yang te lah memproses
kebera tan PT. SAT se lan ju tn ya membuat laporan untuk
mengabulkan permohonan kebera tan PT. SAT seh ingga
dikabu l kan oleh Di r j en Pajak , merupakan persoa lan
admin is t r a s i bukan merupakan ranah t i ndak pidana
Korups i , maka dengan in i Pemohon Kasas i I / Jaksa /Penun tu t
Umum member ikan tanggapan sebaga i ber i ku t :
- Bahwa dikabu l kannya kebera tan PT. SAT oleh Terdakwa,
dika renakan Terdakwa secara bersama- sama Terdakwa la i n
yang di l akukan penuntu tan secara te rp i sah dengan
senga ja t i dak melakukan tugasnya sebaga imana di t en tukan
dalam Sis tem Opera t i ng Prosedur yang ber laku di
Di rek to ra t Kebera tan Banding pada Di r j en Pajak ;
- Bahwa ak iba t d ikabu l kannya permohonan te rsebu t
pendapatan Negara dar i sek to r pa jak menjad i berkurang
karena pajak yang sudah dise to r te rsebu t harus
dikembal i kan , ha l in i apab i l a d ihubungkan dengan Pasa l
27 KUP, maka te rhadap putusan te rsebu t , secara
mekanisme kete tapan pajaknya su l i t untuk d i l akukan
pen in jauan karena yang mempunyai kewenangan untuk Hal . 140 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
melakukan band ing hanya lah Waj ib Pajak , sedangkan
Di r j en Pajak t i dak memi l i k i hak band ing , seh ingga
mengharapkan menin jau kembal i keputusan Di r j en Pajak
atas permohonan kebera tan yang te l ah dikabu l kan
Terdakwa t i dakkah mungk in di l akukan pengembal i an
keuangan Negara te rsebu t kecua l i d i l akukan proses
pidana atas pelaku yang melakukan kesa lahan ;
- Bahwa se la i n dar i i t u sesua i keten tuan Pasa l 36 ayat
(1 ) KUP, ya i t u Di r j en Pajak dapat melakukan pengurangan
atau menghapuskan sanks i admin i s t r a s i berupa bunga,
denda dan kena ikan yang te rhu tang menuru t keten tuan
pera tu ran perundang- undangan perpa jakan dalam hal
sanks i te rsebu t karena kekh i l a f an Waj ib Pajak atau
bukan karena kesa lahannya pasa l in i mengisya ra t kan
bahwa atas kete tapan pajak yang mengabulkan
permohonan PT. SAT yang di l akukan oleh petugas pa jak
yang ber ten tangan dengan keten tuan perpa jakan sudah
t i dak dapat lag i d iko reks i o leh Di r j en Pajak , seh ingga
untuk mengembal i kan hak Negara t i dak ada mekanisme la i n
se la i n dar i melakukan proses pidana te rhadap
petugas pajak yang te l ah dengan senga ja t i dak
menja lankan SOP dan atu ran perpa jakan yang ber l aku ,
seh ingga hak Negara dapat d ikembal i kan dengan melakukan
peny i t aan atas pengembal i an pajak yang t i dak sesua i
dengan pera tu ran perpa jakan te rsebu t ;
Bahwa berdasarkan ura ian te rsebu t , maka Pemohon Kasas i
I / Jaksa / Penuntu t Umum t i dak sependapat dengan pendapat
Hakim yang membuat d issen t i ng opin ion yang menyatakan
bahwa permasa lahan PT. SAT ada lah masalah admin is t r a s i ,
o leh karena i t u mengenai barang bukt i , judex fac t i
berpendapat bahwa barang bukt i berupa 1 (sa tu ) buah Hand
Phone Black Ber ry Bold Type Onyx 9900 warna hi tam No.
Pin : 21CBE65B, Disp lay name : G. IMEI : 356543
379691.2 dikembal i kan kepada Terdakwa. Sedangkan 1
(sa tu ) buah Hand Phone Black Ber ry Bold Type Onyx 9900
warna hi tam No.P in : 21CBE65B, Disp lay name : G, IMEI : Hal . 141 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
356543.379691 .2 , barang te rsebu t d ipero l eh dar i has i l
t i ndak pidana seh ingga harus d imusnahkan ;
Menimbang, bahwa te r l epas dar i a lasan- alasan kasas i
te rsebu t d i atas , dengan t i dak per lu memper t imbangkan
alasan- alasan kasas i yang dia j ukan oleh Pemohon Kasas i
I /Penun tu t Umum, menuru t pendapat Mahkamah Agung, judex
fac t i (Pengad i l an Tingg i ) te l ah sa lah menerapkan hukum
dengan per t imbangan sebaga i ber i ku t :
- Bahwa sura t dakwaan d isusun secara Subs id i a r i t a s , maka
konsekuens i yur i d i s nya dakwaan Pr ima i r harus
dipe r t imbangkan leb ih dahu lu ;
- Bahwa Terdakwa te rnya ta mengaku i melakukan perbuatan
secara melawan hukum memperkaya orang la i n atau korporas i
se jumlah Rp.570.000 .000 , - ( l ima ra tus tu j uh puluh ju t a
rup iah ) ya i t u dengan mengabu lkan permohonan kebera tan
Pajak dar i PT. SAT yang t i dak sesua i dengan mekanisme dan
keten tuan hukum mengajukan kebera tan pa jak yang
seharusnya di i ku t i ;
- Bahwa bag i Indones ia , pa jak merupakan sumber APBN
te rbesa r seh ingga in t ens i f i k a s i dan extens i f i k a s i
perpa jakan harus se la l u di l akukan , seba l i k nya set i ap
gangguan te rhadap pemasukan pa jak , secara langsung akan
menggangu ja l annya roda pembangunan yang ujung- u jungnya
semakin memelara tkan rakya t yang sudah melara t ;
- Bahwa ke jaha tan di b idang res t i t u s i pa jak merupakan modus
operand i baru di b idang pengge lapan pajak . Pemasukan
pajak yang sudah demik ian su l i t , semakin memberatkan
income Negara dengan adanya pengembal i an pajak f i k t i f
yang harus di l akukan oleh Negara seper t i yang te r j ad i
da lam kasus PT.
Surya Alam Tungga l ;
- Bahwa Terdakwa merupakan typ i ca l Pegawai Neger i yang
bukan hanya menjad i bena lu te tap i musuh Pemer in tah , musuh
rakya t , Terdakwa yang
harusnya menjad i abd i Negara , pe layan masyaraka t jus t r u
secara rakus menggerogot i uang rakya t yang sudah sangat Hal . 142 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
melara t , tak ada rasa menyesa l , bahkan seba l i knya
melakukan ke jaha tan - ke jaha tan la i n sementara perkaranya
sedang berperoses di Pengadi l an ;
- Bahwa berdasarkan per t imbangan te rsebu t perbua tan
Terdakwa te lah memenuhi unsur - unsur Pasal 2 ayat (1 )
Undang- Undang Tindak Pidana Korups i sebaga imana
didakwakan dalam dakwaan Pr ima i r dan perbua tan Terdakwa
melakukan t i ndak pidana Korups i merupakan Concursus
(perbarengan) dengan Pasa l 5 ayat (1 ) a, Pasa l 6 ayat (1 )
jo Pasa l 28 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebaga imana
yang te lah diubah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 ;
- Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t maka perbua tan
Terdakwa te rbuk t i melakukan t i ndak pidana “Korups i yang
di l akukan secara bersama- sama” sebaga imana dakwaan
Penuntu t Umum dalam dakwaan Kesatu Pr ima i r , Kedua Pr imai r
dan dakwaan Ket iga ser ta dakwaan Keempat , o leh karena i t u
permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i I /Penun tu t Umum
bera lasan hukum untuk dikabu l kan ;
Menimbang, bahwa sebe lum menja tuhkan pidana Mahkamah
Agung akan mempert imbangkan hal - ha l yang memberatkan dan
hal - ha l yang mer ingankan sebaga i ber i ku t :
Hal - ha l yang memberatkan :
- Masa bakt i Terdakwa mas ih re la t i f s ingka t ya i t u 4
(empat ) tahun , seh ingga t i dak ada j iwa pengabd ian se laku
Abdi Negara se la i n hanya memanfaatkan ke lemahan s is t em di
L ingkungan Di rek to ra t Jendera l Pajak untuk kepent i ngan
pr ibad i ;
- Terdakwa selaku Pegawai Neger i Sip i l d i L ingkungan
Di rek to ra t Jendera l Pajak yang merupakan sa lah satu
Ins tans i yang d i j ad i kan percon tohan sebaga i Ins tans i yang
bebas dar i per i l a ku KKN dan oleh karenanya dibe r i k an ga j i
yang re la t i f leb ih besar diband ingkan ga j i Pegawai
Neger i Sip i l la i nnya te tap i perbua tan Terdakwa merusak
dan t i dak mendukung progam Pemer in tah dalam upaya
pemberan tasan Korups i ;
- Perbuatan Terdakwa yang berus ia muda sangat t i dak
te rpu j i dan t i dak te rho rmat , bahkan cenderung Korup t i f
seh ingga dapat merusak s ikap menta l Hal . 143 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
apara t Pemer in tah d i l i ngkungan ker j anya ;
- Perbuatan Terdakwa t i dak mendukung Program Pemer in tah
dalam rangka penye lenggaraan Negara yang bers ih dan bebas
dar i Korups i , Kolus i dan Nepot i sme (KKN) ;
- Terdakwa t i dak mengaku i perbua tannya dan berbe l i t - be l i t
d i pers idangan ;
- Terdakwa sama seka l i t i dak menyesa l i perbua tannya
bahkan se lama da lam proses pers idangan dan dalam masa
penahanan, Terdakwa jus t r u mengulang i perbua tannya dengan
menyuap apara t hukum demi kepent i ngan pr ibad i ;
Hal - ha l yang mer ingankan :
- Tidak ada ;
Menimbang, bahwa berdasarkan a lasan- alasan yang
diu ra i kan di atas Mahkamah Agung berpendapat , bahwa putusan
Pengad i l an Tingg i Jakar ta No.06 /P ID /TPK/2011 /PT.DKI .
tangga l 29 Apr i l 2011 yang te l ah menguatkan putusan
Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan No.1195/P id .B /2010 /
PN.Jk t .Se l . tangga l 19 Januar i 2011 t i dak dapat
d ipe r t ahankan lag i , o leh karena i t u harus diba ta l kan dan
Mahkamah Agung akan mengadi l i send i r i perkara te rsebu t ,
seper t i te r t e r a di bawah in i ;
Menimbang, bahwa o leh karena permohonan kasas i dar i
Pemohon
Kasas i I /Penun tu t Umum dikabu l kan dan permohonan kasas i
dar i Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa di to l ak sedangkan Terdakwa
dinya takan bersa lah ser ta di j a t uh i p idana , maka biaya
perkara pada semua t i ngka t perad i l an dibebankan kepada
Pemohon Kasas i I I / Te rdakwa ;
Memperhat i kan Pasa l 2 ayat (1 ) jo Pasa l 18 Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 ten tang Pemberan tasan Tindak Pidana
Korups i sebaga imana te l ah d iubah dengan Undang- Undang No.20
Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang No.31 Tahun
1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i jo Pasa l
55 ayat (1 ) ke- 1 KUHP, Pasa l 5 ayat (1 ) huru f a Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 sebaga imana te l ah diubah dengan
Undang- Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1 ) ke- 1 Hal . 144 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
KUHP, Pasa l 6 ayat (1 ) huru f a dan Pasal 22 jo Pasal 28
Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebaga imana te l ah d iubah
dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001, Undang- Undang No.48
Tahun 2009, Undang- Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang- Undang
No.14 Tahun 1985 sebaga imana yang te lah diubah dengan
Undang- Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan
Undang- Undang No.3 Tahun 2009 ser ta pera tu ran perundang-
undangan la i n yang bersangku tan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i
I I /Te rdakwa : GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
te rsebu t ;
Mengabulkan permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i I :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
te rsebu t ;
Membata lkan putusan Pengad i l an Tingg i Jakar ta Nomor :
06/P ID /TPK/ 2011/PT.DKI . tangga l 29 Apr i l 2011 yang te l ah
memperba ik i putusan Pengad i l an Neger i Jakar ta Sela tan Nomor
: 1195/P id .B /2010 /PN.Jk t .Se l . tangga l 19 Januar i 2011 ;
MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
te rbuk t i secara sah dan meyak inkan bersa lah melakukan
“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebaga imana
dakwaan Kesatu Pr ima i r , Kedua Pr ima i r , Ket iga dan Keempat
;
- Menghukum Terdakwa oleh karena i t u dengan pidana
pen ja ra se lama 12 (dua belas ) tahun dan denda sebesar
Rp.500.000 .000 , - ( l ima ra tus ju t a rup iah ) dengan
keten tuan apab i l a denda te rsebu t t i dak d ibayar digan t i
dengan pidana kurungan se lama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang te l ah di j a l an i o leh
Terdakwa diku rangkan se lu ruhnya dar i p idana yang
di j a t uhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa te tap dalam tahanan ;
- Memer in tahkan barang bukt i berupa :
Hal . 145 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (sa tu ) lembar fo to copy SK Kebera tan No : KEP-
75/PJ .07 /2007 , tangga l 22 Oktober 2007 ;
2. 6 (enam) lembar fo to copy Laporan Penel i t i a n No :
LAP- 656/PJ .071 /
2007 tangga l 9 Agustus 2007 ;
3. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Keputusan Pengurangan
No : KEP-758/ PJ.07 /2007 , tangga l 22 Oktober 2007 ;
4. 4 (empat ) lembar fo to copy Laporan Penel i t i a n No :
Lap- 657/PJ .071 / 2007 tangga l 9 Agustus 2007 ;
5. 10 (sepu luh ) lembar fo to copy Akte Per jan j i a n Ika tan
Jua l Bel i Nomor : 1, tangga l 7 Januar i 2004 ;
6. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Daf ta r Pemin jam Cata tan dan
Dokumen, tangga l 28 Mei 2007 ;
7. 27 (dua puluh tu j uh ) lembar fo to copy Buku Besar
Hutang BRI , Hutang
Br ike , Uang Muka Penjua lan , dan la i n - la i n ;
8. 9 (sembi l an ) lembar fo to copy Regis te r Kas Har ian ;
9. 13 ( t i ga be las ) lembar fo to copy Sura t WP No :
Sek.403 /P j k .SAT/V I I I / 2007, tangga l 15 Agustus
2007 ;
10. 14 (empat be las ) lembar fo to copy Akta Notar i s
Nomor : 160, tangga l 31 Desember 1994 ;
11. 4 (empat ) lembar fo to copy Sura t WP. No :
Sek.125 /P j k .SAT/ I I I / 2 007 , tangga l 15 Maret 2007,
d i tambah dengan Dispos i s i ;
12. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Lembar Pernya taan
Perse tu j uan Hasi l Pemer iksaan ;
13. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan Tim
Kebera tan dengan Waj ib Pajak ;
14. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Tugas No : ST-
65/WPJ.08 /RP. 01/2007 , tangga l 12 Ju l i 2007 ;
15. 6 (enam) lembar fo to copy Nota Dinas Di rek tu r
Kebera tan dan Banding dan Lampi ran ;
16. 2 (dua) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan
Berkas Kebera tan dengan Pemer iksa , tangga l 16 Ju l i
2007 ;Hal . 146 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
17. 15 ( l ima be las ) lembar fo to copy KKP Pemer iksaan ;
18. 6 (enam) lembar fo to copy Sura t Permohonan Kebera tan
WP No : Sek. 016/P jk .SAT/ I / 2007 , tangga l 22 Desember
2006 ;
19. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Sura t Permohonan Kebera tan
WP No : Sek. 018/P jk / I / 2 007 , tangga l 11 Januar i
2006 ;
20. 5 ( l ima ) lembar fo to copy Sura t Waj ib Pajak No :
Sek.394 /P j k /V I I I / 2007, tangga l 8 Agustus 2007 ;
21. 24 (dua puluh empat ) lembar fo to copy SPT Tahunan PPH
tahun 2004 ;
22 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Nota Dinas
No : ND-839/PJ .0701 / 2007 tangga l 03 Agustus 2007
per i ha l Penunjukkan Pejaba t Sementara Kasi
Pengurangan dan Kebera tan IV atas nama MARULI P.
MANURUNG menjad i Pjs Kas i Pengurangan dan Kebera tan
IV ;
23 . 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Nota Dinas No:
ND-413/PJ .07 /2007 tangga l 07 Mei 2007 per iha l
Penunjukkan Pejaba t Sementara Kasi Pengurangan dan
Kebera tan IV atas nama BAMBANG SETIJONO, S.E. yang
sebe lumnya menjaba t Kasi Banding dan Gugatan I I ;
24 . 3 ( t i ga ) lembar fo to copy Keputusan Menter i Keuangan
Republ i k
Indones ia Nomor : 99/KMK.01/2006 tangga l 20 Februar i
2006 ten tang Penelaah Kebera tan pada Kanto r Wi layah
Di rek to ra t Jendera l Pajak yang te l ah
mengimplementas i kan Organ isas i Modern Menter i
Keuangan Republ i k Indones ia ;
25. 14 (empat ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Keputusan
Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
495/KM.1 /UP.11 /2007 , tangga l 05 Ju l i 2007 per iha l
Mutas i Para Pejaba t Eselon I I I d i L ingkungan Di t j en
Pajak Depkeu (an ta ra la i n atas nama Drs . JOHNY
MARIHOT TOBING, Ak. , M.B.A, NIP. 060075779, Pembina
Hal . 147 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tk. I , Jabatan Kepala Subdi rek to ra t Pengurangan dan
Kebera tan ) ;
26. 4 (empat ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
1046/KM.01 /UP.11 /2006 , tangga l 28 Desember 2006,
per i ha l Mutas i para Pejaba t Eselon I I d i L ingkungan
Di t j en Pajak Depkeu (an ta ra la i n atas nama Drs .
BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A. NIP.060041381, Pembina
Utama Madya, Jabatan Di rek tu r Kebera tan dan
Banding) ;
27. 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP -
036/PJ .01 /UP.53 /2007 , tangga l 12 Februar i 2007
per i ha l Pemindahan dan Pengukuhan para Pegawai
Pelaksana di L ingkungan Kanto r Pusat Di rek to ra t
Jendera l Pajak ser ta Pembebasan dan Pemindah para
Koord ina to r Pelaksana dan Account Represen ta t i v e
Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama
GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T . NIP.060099782 ,
Penata Muda, Jabatan Pelaksana Di rek to ra t Kebera tan
dan Banding) ;
28. 4 (empat ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
058/PJ .01 /UP.53 /2007 , tangga l 02 Maret 2007
per i ha l Pengangkatan dan Penelaahan Kebera tan di
L ingkungan
Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama
HUMALA SETIA LEONARDO NAPITUPULU, SE.M.S i . , NIP.
060092786 Penata I I I /C , Jabatan Penelaah Kebera tan
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding) ;
29 . 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-75/PJ /UP.53 /2008 ,
tangga l 11 Apr i l 2008 per iha l Pengangkatan dan
Pemindahan para Penelaah Kebera tan di L ingkungan
Di rek to ra t Jendera l Pajak (an ta ra la i n atas nama
GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, S.S.T . NIP. 060099782,
Penata Muda I I I / C , Jabatan Penelaah Di rek to ra t
Kebera tan dan Banding) ;Hal . 148 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
30. 5 ( l ima ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
051/PJ /UP.53 /2007 , tangga l 28 Februar i 2007 per i ha l
Pemindahan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pembebasan
Para Pejaba t Eselon IV Di L ingkungan Di rek to ra t
Jendera l Pajak Depar temen Keuangan (an ta ra la i n atas
nama MARULI P. MANURUNG, SE. , M.B.T . , M.Si ,
NIP.060079704, Penata Tk. I , Jabatan Kasi Pengurangan
dan Kebera tan I Di rek to ra t Kebera tan dan Banding ) ;
31 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
1068/PJ .071 /2007 tangga l 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan kebera tan SKPKB PPN WP PT. Surya Alam
Tungga l Masa Pajak Januar i s/d . Desember 2004 ;
32 . 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
1069/PJ .071 /2007 tangga l 9 Mei 2007 sehubungan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanks i
admin is t r a s i STP PPN WP PT. Surya Alam Tungga l Masa
Pajak Januar i - Desember 2004 ;
33. 1 (sa tu ) lembar Sura t Tugas Nomor : ST-
2248/PJ .071 /2007 tangga l 14 Agustus 2007 sehubungan
penggant i an Kasubd i t kepada Johny M Tobing ;
34. 3 ( t i ga ) lembar Nota Dinas Nomor : ND-431/PJ .07 /2007
tangga l 22 Mei 2007 hal Perpan jangan Masa Tugas Tim
Penye lesa ian Tunggakan Berkas Permohonan Pengurangan
dan Kebera tan di L ingkungan Di rek to ra t Kebera tan dan
Banding ;
35 . 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : ND-840/PJ .0701 /2007
tangga l 3 Agustus 2007 hal Penempatan Pelaksana Sub
Di rek to ra t Pengurangan dan Kebera tan d i L ingkungan
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding ;
36. 3 ( t i ga ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Lampi ran Sura t
Keputusan Menter i Keuangan Republ i k Indones ia Nomor :
KM-003043/BE/1996 ten tang
Penetapan Pengembal i an Bea Masuk Tambahan ser ta
Pembayaran
Pendahu luan Pajak Per tambahan Ni la i dan Pajak atas
Hal . 149 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Per tambahan Barang Mewah atas impor mesin kepada
SURYA ADIKUMALA ABADI, PT, tangga l 22 Agustus 1996 ;
37. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t PT. Bank Republ i k
Indones ia Persero Nomor : B.1997 KOR/ADM/12/94
tangga l 23 Desember 1994 per iha l Perse tu j uan
Peningka tan Modal Perse tu j uan dan Akuis i s i Asset dan
Liab i l i t i e s atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
38. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Depar temen Keuangan
Republ i k Indones ia Di rek to ra t Jendera l Pajak
Di rek to ra t Kebera tan dan Banding
Nomor : S- 2722/PJ .071 /2007 , tangga l 9 Ju l i 2007
per i ha l Permin taan Penje lasan dan Data Waj ib Pajak
(Ke- 2) atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
39. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Ber i t a Acara Pembahasan Tim
Kebera tan Dengan Waj ib Pajak atas nama PT. SURYA ALAM
TUNGGAL, tangga l 16 Ju l i 2007 ;
40. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Kete rangan PT. Bank
Republ i k Indones ia Persero Cabang Surabaya Pahlawan
Nomor : B.3034/KC/ IX / ADK/05/ 2010 ;
41. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Sura t Depar temen Keuangan
RI Di rek to ra t Jendera l Pajak Kantor Wilayah Jawa
Bagian Timur I I Nomor : Pemb-
2693/WPJ.24 /RP.01 .02 /2006 tangga l 12 September 2006
per i ha l Pember i t ahuan Hasi l Pemer iksaan Tahun Pajak
2004 ;
42. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Faktu r Pajak
Standar atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL, tangga l 21
Januar i 2004 ;
43. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Margare ta
Surabaya ten tang Sura t Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak Depar temen Keuangan RI Di rek to ra t
Jendera l Pajak Kanto r Wilayah Jawa Bagian Timur I I
Nomor : PEM-00626/WPJ.24 /KP.0803 /2007 , tangga l 25
Apr i l 2007 ;
Hal . 150 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
44. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Daf ta r Temuan Pemer iksaan
Pajak PT. SURYA ADI KUMALA ABADI tahun 2004, tangga l
12 September 2006 ;
45. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r BRI Cabang
Pahlawan Surabaya Rekening Koran PT.SURYA ALAM
TUNGGAL No. Reken ing : 21101500102157 yang
dike lua rkan oleh Bank BRI ;
46. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Iz i n Usaha Perdagangan
(S IUP) Besar PT. SURYA ALAM TUNGGAL Nomor :
510/458- 254/ 404.3 .7 /2008 tangga l 12 November 2008 ;
47. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Keputusan
Di rek tu r Jendera l Pajak Nomor : KEP-
00012/ IB .BPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21 November
2007 ;
48. 1 (sa tu ) lembar lega l i s i r Notar i s Sura t Per in t ah
Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor : 641- 90012- 2007
tangga l 21 November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;
49. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Sura t Keputusan
Di r j en Pajak No : KEP-
00011/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 21 November
2007
atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
50. 1 (sa tu ) lembar Sura t Per in t ah Membayar Imbalan
Bunga (SPIMB) Nomor : 641- 90011- 2007 tangga l 21
November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM
TUNGGAL ;
51. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Keputusan
Di r j en Pajak No.KEP 00010/ IB .PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007
tangga l 21 November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;
52. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Imba lan Bunga (SPMIB) Nomor :
641/90010- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;Hal . 151 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
53. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Keleb ihan Pajak (SPMKP) Nomor :
641- 0335- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
54. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di r j en Pajak Nomor : KEP-
00298.PPN/WPJ.24 .KP0803/2007 tangga l 21 November 2007
ten tang Pengembal ian Keleb ihan Pembayaran PPN/PPNBM
la i nnya masa/ tahun Desember 2004 kepada PT. SURYA
ALAM TUNGGAL ;
55. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Per in t ah Membayar Keleb ihan Pajak (SPMKB) Nomor :
641- 0334- 2007 tangga l 21 November 2007 atas nama
Waj ib Pajak PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
56. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s
Keputusan Di t j en Pajak Nomor : KEP-
00297.PPN/WPJ.24 /KP.0803 /2007 ten tang Pengem-bal i an
Keleb ihan PPN/PPnBM la i nnya masa/ tahun Desember 2004
tangga l 21 November 2007 atas nama Waj ib Pajak PT.
SURYA ALAM TUNGGAL ;
57. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Keterangan Domis i l i Perusahaan PT. SURYA ALAM TUNGGAL
tangga l 27 Januar i 2010 ;
58. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Reken ing
Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bu lan Januar i
2007 oleh PT. Bank BRI ;
59. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Reken ing
Koran atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL bulan Januar i
2007 oleh PT. Bank Danamon ;
60. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i Kas
Keluar tangga l 11
Apr i l 2007 ;
61. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPN Nomor :
00163/407 /05 /617 /07 tangga l 15 Maret 2007 ;
Hal . 152 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
62. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPN Nomor :
00225/407 /05 /617 /07 tangga l 15 Maret 2007 ;
63. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB PPh
Nomor : 00149/203 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007
atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
64. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor :
00006/137 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
65. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB PPn
No. 00007/237 / 04/617 /07 Masa Pajak Januar i s/d
Desember 2004 tangga l 5 Januar i 2007 ;
66. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s SKPKB PPh
No. 00060/206 / 04/1617 /07 Tahun Pajak 2004 tangga l 5
Januar i 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
67. 2 (dua) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s SPT
Tahunan beser ta lampi ran tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
68. 2 (dua) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s SPT
Tahunan beser ta lampi ran tahun 1994 dan 1995 atas
nama PT. SURYA ADI KUMALA ABADI ;
69. 1 (sa tu ) set fo to copy lega l i s i r Notar i s Pener imaan
Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : C-
27373HT.01 .04 .TH.2004 , tangga l 2 November 2004 atas
nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
70. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r Notar i s Perubahan
ADRT sesua i
Keputusan Menter i Kehak iman dan Hak Azas i Manus ia
Nomor : C - 23970HT.01 .04 .TH.2003 , tangga l 9 Oktober
2003 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
71. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Pener imaan Sura t
Nomor : S- 001822/WPJ.24 /KP.0203 /2 , tangga l 31 Maret
2005, beser ta lampi ran SSP tahun 2004, tangga l 23
Maret 2005 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
72. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Notar i s Sura t
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-Hal . 153 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
0060/WPJ.24 /KP.0803 /2007 tangga l 16 Apr i l 2007 nama
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
73. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Notar i s SIUP
Besar Nomor : 510/430- 48/404 .3 .7 / 2008 .P .2 tangga l 27
Oktober 2008 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
74. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r Notar i s IMB Nomor
: 448 Tahun 1989 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;
75. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00060/206 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
76. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00007/237 /04 /617 /07 , tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
77. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Tagihan Pajak Nomor : 00006/137 /04 /617 /07 tangga l 5
Januar i 2007 atas nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
78. 1 (sa tu ) lembar fo to copy lega l i s i r Notar i s Sura t
Kete tapan Pajak Leb ih Bayar PPH Pasa l 23 Nomor :
00149/203 /04 /617 /07 tangga l 5 Januar i 2007 atas nama
PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
79. 1 (sa tu ) set fo to copy ber lega l i s i r SKP PPN masa
tahun 1993 Nomor STP : 01328/107 /93 /603 /96 ,
00074/207 /93 /603 /96 , 00073/207 /93 /603 / 96,
01327/107 /93 /603 /96 dan SKP Pajak Penghas i l an Pasal
23 tahun 1993 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
80. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r SSP tangga l 28
Maret 1994, untuk SPT Tahunan 1993, dan 1 (sa tu )
bunde l SPT Tahunan PPH WP Badan atas nama SURYA
ADIKUMALA ABADI ;
81. 2 (dua) lembar fo to copy ber lega l i s i r Sura t
Pember i t ahuan Hasi l Pemer iksaan Tahun Pajak Tahun
2004 Nomor : Pemb-2693/WPJ.24 /
RP.01.02 /2006 , tangga l 12 September 2006 atas nama
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI beser ta lampi ran Daf ta r
Temuan Pemer iksaan Pajak ;Hal . 154 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
82. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r SKP Pajak
Penghas i l an Badan
Tahun Pajak 1994 Nomor : 00015/206 /94 /603 /95 , tangga l
19 Oktober
1995 atas nama PT. SURYA ADIKUMALA ABADI ;
83. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r SKP Pajak
Penghas i l an Badan Tahun Pajak 1994 Nomor :
00017/206 /94 /603 /95 , tangga l 19 Oktober 1995 atas
nama PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
84. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Sura t dar i PT.
SURYA
ADIKUMALA ABADI kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Sidoar j o tangga l 29 Maret 1995, in t i n ya : melaporkan
pengaku is i s i a n assets dan l i ab i l i t i e s PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI oleh PT. SURYA ALAM TUNGGAL ;
85. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r NPWP PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI Nomor : 01.438 .633 .8 - 641.000 ;
86. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber lega l i s i r Angka Pengena l
Impor t i r - Produsen Nomor : 131701472, tangga l 26 Jun i
2009 ;
87. 1 (sa tu ) lembar fo to copy ber l ega l i s i r Tanda Daf ta r
Perusahaan PT. SURYA ADIKUMALA
ABADI ;
88. 2 (dua) lembar fo to copy ber lega l i s i r Ber i t a Acara
PT. SURYA ADIKUMALA ABADI tangga l 4 September 2003 ;
89. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Bukt i
Pener imaan Sura t Nomor : S- 001823/WPJ.24 /KP.0203 /2 ,
tangga l 31 Maret 2005, beser ta Lampi ran SSP tahun
2004, tangga l 23 Maret 2005 atas nama PT. SURYA
ADIKUMALA ABADI ;
90. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Turunan
Akta Per jan j i a n Ika tan Jua l Bel i Nomor : 1 tangga l 7
Januar i 2004 dibua t d i hadapan Notar i s NANSIJANI
SOHANDJAJA, SH ;
91. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Turunan
Perseroan Terba tas PT. Surya Kumala Abadi Nomor : 39, Hal . 155 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tangga l 7 Oktober 1987 dibua t d i hadapan Notar i s
SOETJIPTO, SH ;
92. 1 (sa tu ) lembar fo to copy Tanda Daf ta r Perusahaan
PT.SURYA ALAM TUNGGAL ;
93. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Per jan j i a n Ika tan Jua l
Bel i Nomor : 1, tangga l 7 Januar i 2004 dibua t d i
hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
94. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Sura t Perse tu juan
Membuka Kred i t Inves tas i Nomor : 9, tangga l 5 Jun i
1995 dibua t d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
95. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy Akte Sura t Perse tu juan
Fas i l i t a s Bank Garans i Nomor : 10, tangga l 5 Jun i
1995 dibua t d i hadapan Notar i s LUKITO, SH ;
96. 1 (sa tu ) bunde l fo to copy lega l i s i r Notar i s Akta
Ika tan Jua l Bel i dan
Pengoperan No.160 tangga l 31 Desember 1994 dibua t d i
hadapan Notar i s V. RATNA HANDAYANI, SH ;
97. Uang tuna i sebesar Rp.250.000 .000 , - (dua ra tus l ima
puluh ju t a rup iah )
dis i t a dar i PT. SAT ;
Dikembal i kan kepada Penuntu t Umum untuk dipe rgunakan
sebaga i bukt i da lam perkara Maru l i P. Manurung dan Humala
Napi tupu lu ;
98. 4 (empat ) kunc i Safe Depos i t Box Bank Mandi r i ;
99. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Gayus
Tambunan ;
100. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Mi lana
Anggraen i ;
101. 2 (dua) buah Flash Disk ;
102. 2 (dua) buah Sim Card Mentar i ;
103. 5 ( l ima ) s t ruk Bank Mega ;
104. 10 (sepu luh ) s t ruk Bank BCA ;
105. 2 (dua) buah Kar tu Nama PT. Amanda Pancasa t r i a atas
Gayus HP Tambunan ;
106. 6 (enam) Sl ip Setoran , 2 (dua) Sl ip Penar i kan , 1 copy
STNK dan 1 Endorsment ;Hal . 156 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
107. 2 (dua) lembar keuangan te rpadu Bank Syar iah ;
108. 1 (sa tu ) lembar s l i p Bank BRI ;
109. 1 (sa tu ) lembar ap l i kas i XL ;
110. 1 (sa tu ) buah Laptop Sony VPCW 115 XG ;
111. 1 (sa tu ) lembar Pr in t Out Regis t r as i Tamu Hote l
Kar t i ka Chandra atas nama Gayus tangga l 27 September
2009 ;
112. 1 (sa tu ) lembar bukt i pembayaran tamu hote l ( i nvo i ce
address ) tangga l 28 September 2009 atas nama Gayus,
kamar No. 1034 ;
113. Sura t pembukaan pemblok i r an har ta kekayaan Gayus HP
Tambunan kepada Di ru t Bank BCA, Tbk dar i Di rek tu r I I
Ekonomi dan Khusus Kombes Pol . Raja Er i sman, No.
Pol : R/804/X I / 2009 /Baresk r im tangga l 26 November
2009 ;
114. Sura t Pembukaan Pemblok i r an Har ta Kekayaan Gayus HP
Tambunan kepada Di ru t Bank Panin , Tbk dar i Di rek tu r
I I Ekonomi dan Khusus Kombes Pol . Raja Er i sman, No.
Pol : R/805/X I / 2009 /Baresk r im tangga l 26 November
2009 ;
115. Sura t Pembukaan Blok i r dar i Bank BCA kepada
Kabaresk r im No. 800/CSO/BEJ/X I I / 2 009 , tangga l 7
Desember 2009 ;
116. Sura t Permohonan Pembukaan Blok i r kepada DIR I I Eksus
dar i Andi
Kosas ih tangga l 14 September 2009 ;
117. Sura t Per in t ah Peny id i kan No. Pol : Spr in
Sid i k / 70 /V I I / 2 009 /D i t I I Eksus tangga l 27 Ju l i 2009
yang di t anda tangan i Di r I I Eksus Br ig j en Pol . Drs .
Edmon I l yas ;
118. Copy Sura t Rekening Atau Pr in t Out reken ing mi l i k
te rsangka GAYUS HP TAMBUNAN yang pernah dib l ok i r
Peny id i k ;
119. Copy Sura t Per jan j i a n Ker jasama pengadaan tanah
anta ra Andi Kosas ih dengan GAYUS HP TAMBUNAN tangga l
26 Mei 2008 ;Hal . 157 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tetap te r l amp i r da lam berkas perkara in i kecua l i barang
bukt i Nomor Urut 101 berupa 2 (dua) buah Flash Disk dan
Nomor Urut 110 berupa Laptop Sony VPCW 115 XG
dikembal i kan kepada Terdakwa ;
120. 1 (sa tu ) buah Handphone Blackber r y Bold Type Onyx
9900 warna put i h No. Pin : 21CBE65B, Disp lay name :
G, Ime i : 356543.379691.2 ;
121. 1 (sa tu ) buah Handphone Nokia 5310 Xpress Music warna
merah abu- abu FCC ID : PPIRM-303, IC : 66URM303.
(d i s i t a dar i GAYUS HP TAMBUNAN) ;
122. 1 (sa tu ) buah Handphone Nokia N.95 ;
Barang bukt i Nomor Urut 120- 122, d i rampas untuk
dimusnahkan ;
123. 1 (sa tu ) pucuk LasGun L 965 No. Pol :
R/554/ I I I / 2 009 /Da t r o ;
Barang bukt i Nomor Urut 123 d ikembal i kan kepada
Terdakwa ;
Membebankan Terdakwa te rsebu t untuk membayar bi aya
perkara da lam semua t i ngka t perad i l an dan da lam
t i ngka t kasas i in i di te tapkan sebesar
Rp.2 .500 , - (dua r ibu l ima ra tus rup iah ) ;
Demik ian lah dipu tuskan dalam rapa t permusyawara tan
Mahkamah Agung pada har i : Rabu, tanggal 27 Jul i 2011 oleh
Dr. Art id jo Alkostar , SH. , LLM. Ketua Muda yang d i t e t apkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebaga i Ketua Maje l i s , Prof . Dr.
Krisna Harahap, SH. , MH. dan H. Syamsul Rakan Caniago, SH. ,
MH. Hakim- Hakim Ad. Hoc Tip i ko r pada Mahkamah Agung sebaga i
Anggota , dan diucapkan da lam s idang te rbuka untuk umum pada
har i i tu juga
o leh Ketua Maje l i s beser ta Hakim- Hakim Anggota te rsebu t ,
dan diban tu oleh Ny. Mariana Sondang MP., SH. , MH. Pani te ra
Penggant i dengan t i dak dihad i r i o leh Pemohon Kasas i
I /Te rdakwa dan Pemohon Kasas i I I / J aksa /Penun tu t Umum ;
Hakim- Hakim Anggota : K e t u a,
t t d . / t t d . /
Prof . Dr . Kr i sna Harahap, SH. , MH. Dr .
Ar t i d j o Alkos ta r , SH. , LLM. Hal . 158 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
t t d . /
H. Syamsul Rakan Caniago , SH. , MH.
Pani te ra Penggant i :
t t d . /
Ny. Mar iana Sondang MP., SH. , MH.
Untuk sa l i nan
Mahkamah Agung RI .
a.n . Pani te ra
Pani te ra Muda Pidana Khusus ,
( SUNARYO, SH. , MH. )
NIP. 040 044 338
Hal . 159 dar i 159 ha l . Put . No.1198 K/P id .Sus /2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159