vol. 05, no. 05, desember 2017 - erepo.unud.ac.id
TRANSCRIPT
Vol. 05, No. 05, Desember 2017 Published: 2017-10-17
Articles TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGELAPAN DANA DEPOSITO
NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN
KONSUMEN
I Gusti Putu Dena Dharma Putra, Ida Bagus Putu Sutama
o PDF
PELAKSANAAN REKRUITMEN TENAGA KERJA LOKAL SEBAGAI BENTUK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA INDUSTRI
PERHOTELAN DI KUTA SELATAN
I Kadek Bayu Sihandharma, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Sri Indrawati
o PDF
PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN ENDEK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA DI KABUPATEN GIANYAR
Pande Nyoman Yori Pratana, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Sri
Indrawati
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
VAKSIN PALSU DI MASYARAKAT
Jody Bagus Wiguna, I Nengah Suantra
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN STUDI DI BANK BNI CABANG
GATSU BARAT
Putu Ikaputri Ayu Paramitha, Marwanto Marwanto, I Nyoman Darmadha
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PADAMNYA
LISTRIK AKIBAT KEADAAN MEMAKSA (FOURCE MAJEURE) DI WILAYAH
AREA BALI SELATAN
Riri Safitri, I Ketut Westra
o PDF
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN
KREDIT PADA PT. BANK BPR ARTHA RENGGANIS Made Winda Diantika Sari, Dewa Gede Rudy
o PDF
PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN TERHADAP TENAGA KERJA
KONTRAK PADA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR
Ni Made Srinitha Themaswari, I Made Sarjana, I Made Udiana
o PDF
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BIDANG RAHASIA
DAGANG TERKAIT PEMBOCORAN INFROMASI OLEH PEKERJA MENURUT
UU NO.30 TH 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Mudana
o PDF
PENJABARAN ASAS TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM PENGATURAN
SUMBER DAYA MANUSIA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KOTA DENPASAR
Anak Agung Eggy Brahmindra Satya, I Wayan Wiryawan, Ida Ayu Sukihana
o PDF
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BAGI NASABAH PADA LPD
KESIMAN
Anak Agung Gde Kusuma Wardana, Dewa Gde Rudy, I Nyoman Darmadha
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DI HOTEL PAN PACIFIC NIRWANA BALI RESORT
Muhammad Yusca Mahbubi, I Nyoman Suyatna
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG DALAM
KEADAAN TAK HADIR DAN PULANG KEMBALI
Isnani Hifzhi Syauchani, I Ketut Westra, Ida Bagus Putra Atmadja
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN TRANS
SARBAGITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Ni Ketut Santi Sekarini, I Ketut Sudjana
o PDF
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN
TANAH PADA PT. BPR PARTHA KENCANA TOHPATI
Kadek Octa Santa Wiguna, I Ketut Markeling
o PDF
ANALISA KASUS PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN TERHADAP
YUYUN DARI SUDUT PANDANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA
Brian Edward Samuel Sorongan, I Ketut Keneng
o PDF
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MEBEL
DAN PATUNG KAYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN
2003 PADA PERUSAHAN SUNARTA WOOD CARVER
I Wayan Jeffry Arya Putra, I Made Sarjana, I Ketut Markeling
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA
HOTEL PURI BAGUS CANDIDASA
I Gusti Agung Dewi Mulyani, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto
o PDF
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK HUKUM PERDATA
Made Nikita Novia Kusumantari, I Made Udiana
o PDF
IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR
WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM WISATA BALI
A. A. Gde Agung Kumara Jaya, I Made Dedy Priyanto
o PDF
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN APABILA TIDAK HANYA SATU
KONSUMEN YANG MERASA TELAH DIRUGIKAN OLEH PRODUK YANG
SAMA
Kadek Anggiana Dwi Cahyani, I Wayan Wiryawan
o PDF
DAMPAK DITERBITKANNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NO 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN
TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
ASING DI PROVINSI BALI
Nabila Umar Balbeid, I Nengah Suantra
o PDF
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA DI PT
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK (MATAHARI MALL BALI
GALLERIA)
Gandi Silaban, I Made Udiana, I Nyoman Darmadha
o PDF
TANGGUNG JAWAB PESERTA JAMINAN SOSIAL YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN IURAN PADA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG KOTA
DENPASAR
Ni Luh Putu Yulistia Dewi, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto
o PDF
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN VAPOR JUICE INC BALI TERHADAP
KONSUMEN PEMBELI ROKOK ELEKTRIK JIKA TERJADI LEDAKAN
ROKOK ELEKTRIK
Daniel Alexander Soebroto AM, Ida Bagus Putu Sutama
o PDF
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PERUSAHAAN
MENDAFTARKAN TENAGA KERJANYA DALAM KEANGGOTAAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Putu Intan Permatasari, I Gusti Ayu Putri Kartika
o PDF
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN PADA BANK PERKREDITAN DI KOTA DENPASAR
Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, Desak Putu Dewi Kasih, Dewa Gde Rudy
o PDF
KEDUDUKAN ANAK YANG PINDAH AGAMA UNTUK MEWARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Dessy Gea Herrayani, Made Suksma Prijandhini Devi Salain
o PDF
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA LPD DESA ADAT
PECATU DI KABUPATEN BADUNG
I Made Dwi Pradnya Dita, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Mudana
o PDF
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERIKLANAN YANG
MERUGIKAN PIHAK KOSNUMEN
I Gusti Agung Mayadianti, I Ketut Wirawan
o PDF
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) SEWU KABUPATEN TABANAN MELALUI BALAI LELANG BALI
INDONESIA
I Gede Surya Septiawan, Anak Agung Sri Indrawati, Ida Ayu Sukihana
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN
DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH
PERJANJIAN KERJA
I Made Hendra Gunawan, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
o PDF
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT TERHADAP
BARANG KIRIMAN APABILA MENGALAMI KERUSAKAN (STUDI PADA
PT.GED DENPASAR BALI)
KADEK AYU ANGGRENI PUTRI, A. A. KETUT SUKRANATHA, I MADE
PUJAWAN
o PDF
1
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK
TANGGUNGAN (STUDI DI BANK BNI CABANG GATSU BARAT)*
Oleh:
Putu Ikaputri Ayu Paramitha** Marwanto***
I Nyoman Darmadha****
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
Abstrak
Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada subyek hukum
dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat
respresif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum
yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak
tanggungan bersifat preventif dan bersifat respresif. Permasalahan yang diangkat
yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan
dan bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi dalam suatu
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BNI cabang Gatsu
Barat. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum
yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian
kredit dengan jaminan hak tanggungan dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan
hak tanggungan pada Bank BNI cabang Gatsu Barat. Jurnal ini menggunakan
metode penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini
berdasarkan fakta di lapangan. Hasil pembahasan menemukan bahwa bentuk
perlindungan hukum yang diberikan kreditur terdapat pada perjanjian itu sendiri yang tertuang dalam bentuk tertulis. Mengenai upaya penyelesaian kredit pada
Bank BNI cabang Gatsu Barat dilakukan langkah pertama yaitu restructuring,
reconditioning, dan rescheduling kemudian langkah kedua dengan penyelesaian
secara damai dan langkah terakhir yaitu lelang.
Kata kunci : Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum.
*Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi. **Putu Ikaputri Ayu Paramitha adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Udayana.
Korespondensi : [email protected] *** Marwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis
II merupakan Pembimbing I. ****I Nyoman Darmadha adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana,
sebagai penulis III merupakan Pembimbing II.
2
Abstract
Legal protection is something that is given to legal subjects in the form of legal instruments whether they are preventive or respresive in the form of written or unwritten. Legal protection granted to creditors in credit agreements with mortgage guarantees is preventive and responsive. The issues raised are how the legal protection is given to the creditor when the debtor is defaulted in a credit agreement with the guarantee of mortgage rights and how the loan settlement efforts if the debtor breaches in a loan agreement with the guarantee of mortgage at Bank BNI West Gatsu branch. The purpose of this paper is to know about the legal protection provided to the creditor when the debtor is defaulted in a credit agreement with
mortgage guarantee and to know the credit settlement efforts if the debtor breaches in a credit agreement with the guarantee of mortgage at Bank BNI West Gatsu branch. This journal uses empirical legal research methods which means that legal research is fact-based in the field. The results of the discussion found that the form of legal protection provided by the creditor is contained in the agreement itself contained in written form. Regarding credit settlement efforts at Bank BNI West Gatsu branch done the first step is restructuring, reconditioning, and rescheduling then the second step with the settlement in a peaceful and final step is the auction.
Keywords: Deposit Rights, Credit Agreement, Legal Protection.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kegiatan pinjam-meminjam telah lama dilakukan oleh
masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) berbunyi : “Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Kemudian pengertian
kredit diatur di dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan berbunyi :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
3
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.”
Dalam suatu pemberian kredit maka dilandasi oleh perjanjian
kredit sebagai dasar perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian kredit
merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan nasabah.
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil.
Dalam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu akta
dibawah tangan dan akta notariil. Dalam kegiatan pinjam-meminjam
uang sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang dari
pihak kreditur kepada pihak debitur. Jaminan utang disebut juga
dengan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit berfungsi untuk
mengamankan pelunasan kredit ketika debitur cidera janji atau
disebut wanprestasi. Dalam praktik perbankan jaminan kredit yang
digunakan umumnya jaminan khusus yaitu jaminan kebendaan
berupa tanah.1 Dalam perjanjian penjaminan maka harus memenuhi
syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
(selanjutnya disebut UUHT) merupakan wujud kepastian hukum
dalam pengikatan jaminan atasa benda-benda yang berkaitan dengan
tanah.2 Pada Pasal 1 angka 1 UUHT menyatakan bahwa : “Hak
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak
1 Herowati Poesoko, 2008, Parate Executie Hak Tanggungan, Laksbang
Pressindo, Yogjakarta, h.4. 2 Suyatno Anton, 2016, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet
Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, PT
Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, h.9.
4
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor
lainnya.”
Agar perjanjian kredit dapat menjamin pelunasan utang maka
harus dilakukan proses pengikatan jaminan dengan klausul
pemberian hak tanggungan dengan membuat Akta Pemberian Hak
Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (selanjutnya disebut PPAT) yang bersikan janji-janji
melindungi kreditur kemudian dilakukan proses pembebanan hak
tanggungan melalui 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran hak tanggungan
dan penerbitan hak tanggungan.
Adapun mengenai perlindungan hukum sebagai pemegang hak
tanggungan terdapat 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan yang bersifat
preventif tercantum pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132
KUH Perdata, Pasal 12A UU Perbankan dan Pasal 1 angka 1 UUHT
kemudian perlindungan yang bersifat respresif tercantum pada Pasal
6 UUHT, Pasal 7 UUHT, Pasal 11 UUHT, Pasal 14 UUHTdan Pasal 20
UUHT.
Berdasarkan penelitian yang diperoleh pada Bank BNI cabang
Gatsu Barat yaitu langkah pertama dengan upaya-upaya
penyelamatan yaitu upaya restrukturisasi, rekondisi dan
penjadwalan kembali kemudian langkah kedua apabila debitur
kembali melakukan wanprestasi maka dilakukan penyelesaian secara
damai kemudian langkah terakhir yang dilakukan apabila
5
berdasarkan first way out dan second way out debitur maka
dilakukan upaya mengeksekusi jaminan kredit atau lelang.
II. ISI MAKALAH
2.1 Metode Penelitian
Dalam rangka pemecahan permasalahan yang ada di skripsi ini
menggunakan metodelogi penelitian yuridis empiris. Pendekatan
secara yuridis yaitu dengan melihat dari segi-segi hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.3 Sedangkan
pendekatan empiris yaitu pendekatan masalah dengan melakukan
penelitian di lapangan. Jenis penelitian ini merupakan salah satu
cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu
dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya
atau kenyataan dalam masyarakat (dasollen dan dassein).4
2.2 Hasil dan Analisis
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur
ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan
jaminan hak tanggungan adalah diawali dengan proses pengikatan
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yaitudengan
membuat perjanjian kredit dengan klausul pemberian hak
tanggungan dimana perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan
merupakan perjanjian accesoir yang mengikuti perjanjian pokok.
Pada Pasal 10 ayat (1) UUHT menyatakan bahwa: “pemberian hak
tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak
3 Soerjono Soekanto, 1990, Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum Empiris,
Indhil Co, Jakarta, h. 106. 4 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju,
Bandung, h. 36.
6
tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu yang dituangkan di
dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-
piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang
menimbulkan utang tersebut.” Kemudian membuat APHT oleh PPAT
dimana hal ini tercantum di dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT
menyatakan bahwa: “pemberian hak tanggungan dilakukan dengan
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.” Pada APHT wajib dicantumkan janji-janji melindungi
kreditur yang terdapat pada Pasal 11 ayat (2) UUHT sebagai sifat
wajib sahnya APHT untuk memenuhi asas spesialitas hak
tanggungan namun apabila tidak dicantumkan secara lengkap maka
dapat batal demi hukum. Setelah proses pengikatan jaminan maka
dilakukan proses pembebanan hak tanggungan melalui 2 (dua) tahap
yaitu tahap pertama dengan pendaftaran hak tanggungan terdapat
pada Pasal 13 UUHT menjelaskan bahwa pemberian hak tanggungan
wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan kemudian PPAT selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatangan APHT wajib
mengirimkan APHT bersangkutan dan warkah lainnya kepada Kantor
Pertanahan setelah itu Kantor Pertanahan membuatkan buku-buku
hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah
yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan pada
sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Pendaftaran hak
tanggungan ini sebagai wujud asas publisitas dan syarat mutlak
lahirnya hak tanggungan dimana hak tanggungan lahir pada hari
tanggal buku tanah hak tanggungan yang jatuh pada hari ketujuh
setelah penerimaan berkas secara lengkap. Kemudian tahap kedua
dengan penerbitan hak tanggunganterdapat pada Pasal 14 UUHT
7
menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan wajib menerbitkan Sertifikat
Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SHT) dengan memiliki irah-
irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA” sebagai bukti hak tanggungan dan menjadi landasan kekuatan
eksekutorial. Pada dasarnya pemberian Hak Tanggungan wajib
dilakukan oleh pemilik sendiri tetapi apabila suatu tindakan hukum
tidak dapat dilakukan oleh yang berkepentingan sendiri pada suatu
keadaan, maka ia dapat menguasakan tindakannya tersebut pada
seseorang yang ditunjuknya, pemberian kuasa dapat dilakukan
secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu.5
Hal ini tercantum pada Pasal 15 UUHT menjelaskan bahwa apabila
suatu tindakan tidak dapat dilakukan sendiri maka ia dapat
menguasakannya pada seseorang yang ditunjuknya dengan
memberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(selanjutnya disebut SKMHT). Adapun mengenai perlindungan
hukum sebagai pemegang hak tanggungan terdapat 2 (dua) bentuk
yaitu perlindungan yang bersifat preventif tercantum pada Pasal
1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 12A UU
Perbankan dan Pasal 1 angka 1 UUHT kemudian perlindungan yang
bersifat respresif tercantum pada Pasal 6 UUHT, Pasal 7 UUHT, Pasal
11 UUHT, Pasal 14 UUHT dan Pasal 20 UUHT.
Upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi dalam
suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank
BNI cabang Gatsu Barat adalah langkah pertama dengan upaya-
upaya penyelamatan yaitu upaya restrukturisasi, rekondisi dan
penjadwalan kembali dimana hal ini dilakukan dengan meneliti
5 Subekti R., 1995, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung , h.143.
8
secara menyeluruh sebab-sebab kredit tersebut bermasalah
kemudian diberikan surat teguran setiap bulannya dan melakukan
pertemuan antara kreditur dengan debitur untuk melakukan
kesepakatan seperti memperkecil cicilan. Kemudian langkah kedua
apabila debitur kembali melakukan wanprestasi maka dilakukan
penyelesaian secara damai dimana hal ini dilakukan dengan
mengirimkan surat teguran macet setiap 2 (dua) minggu sekali dan
panggilan kepada debitur untuk menghadap kepada Manager
Collection di Bank BNI cabang Gatsu Barat dan bersepakat untuk
menjual objek hak tanggungan dibawah tangan. Kemudian langkah
terakhir yang dilakukan apabila berdasarkan first way out yaitu
prospek usaha debitur dan second way out yaitu kecukupan jaminan
debitur maka dilakukan upaya mengeksekusi jaminan kredit atau
lelang dimana Bank BNI cabang Gatsu Barat bekerjasama dengan
Balai Lelang Swasta (selanjutnya disebut BLS) dimana masing-
masing unit pada Bank BNI cabang Gatsu Barat memiliki MoU
dengan BLS sebagai rekan kerja kemudian memeberikan Surat
Perintah Kerja (selanjutnya disebut SPK) untuk melakukan proses
pralelang hingga lelang dilaksanakan kemudian BLS berkoordinasi
dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya
disebut KPKNL) untuk mendapatkan jadwal lelang dan setelah
ditetapkan tanggal lelang maka Kepala Kantor Lelang meminta Surat
Keterangan Tanah (selanjutnya disebut SKT) ke Badan Pertanahan
Nasional (selanjutnya disebut BPN) untuk risalah lelang.
9
III. PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah uraian diatas maka dapat
disimpulkan bahwabentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian
kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yaitu dilakukan proses
pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan
kemudian hak tanggungan didaftarkan oleh PPAT pada Kantor
Pertanahan selanjutnya Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat
Hak Tanggungan dengan memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagai bukti hak
tanggungan dan menjadi landasan kekuatan eksekutorial.
Upaya penyelesaian kreditapabila debitur wanprestasi dalam
perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada Bank BNI
Cabang Gatsu Barat yaitu sebelum terjadinya kredit macetdilakukan
upaya restructuring, reconditioning, dan rescheduling yang dalam
istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R; kemudian
setelah terjadinya kredit macet pertama dengan jalur litigasi yaitu
melakukan penyelesaian secara damai dengan menjual obyek hak
tanggungan di bawah tangan; kedua dengan jalur non litigasi
berdasarkan first way out dan second way out debitur maka
dilakukan upaya yaitu mengeksekusi jaminan kredit.
3.2 Saran
Adapun saran dari pembahasan yang telah uraian diatas
yaituSebaiknya Bank BNI cabang Gatsu Barat tidak terlalu dini
mengambil keputusan menjual objek hak tanggungan dan
10
melakukan upaya tersebut apabila tingkat kelancaran pengembalian
kredit debitur sudah berada di golongan macet.
Sebaiknya pemerintah selain memperhatikan kreditur juga
memperhatikan debitur. Hal tersebut dikarenakan perundang-
undangan yang berlaku sekarang, bank dapat melakukan keputusan
menjual objek hak tanggungan dalam jangka waktu yang tidak
sesuai.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Herowati Poesoko, 2008, Parate Executie Objek Hak Tanggungan,
Laksbang Pressindo, Yogjakarta.
Soerjono Soekanto, 1990, Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum
Empiris, Indhil Co, Jakarta.
Subekti R., 1995, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Suyatno Anton, 2016, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, 2007,diterjemahkan oleh Subekti, R. Dan
Tjitrosudibio, R. Cet. 38, Pradnya Paramita, Jakarta.
11
Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790, Jakarta. Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3632, Jakarta.