VI. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara

geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103º40” (BT) Bujur Timur

sampai 105º50” (BT) Bujur Timur dan 3º45” (LS) Lintang Selatan sampai 6º45”

(LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35

km (Lampung dalam angka, BPS 2012) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan

lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas.

Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas

sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung

lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai

Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160

km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung

adalah :

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

2. Sebelah Selatan dengan selat Sunda

3. Sebelah Timur dengan laut Jawa

4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

69

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan

dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang

relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama

Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung),

Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah

Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan

Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi

kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun

Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah

Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan

Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala

yang bernama Astra Ksetra.

Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima)

satuan ruang, yaitu:

Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang curam

atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas

permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di

sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.

1. Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit

sempit, kemiringan antara 8% hingga 15% dan ketinggian antara 300

meter sampai 500 meter (dpl). Kawasan ini meliputi wilayah gedung

tataan, kedaton, sukoharjo dan pulau panggung di daerah Kabupaten

70

Lampung Selatan serta adirejo dan bangun rejo di daerah Kabupaten

Lampung Tengah.

2. Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung

Tengah hingga mendekati pantai sebelah timur. Ketinggian kawasan ini

berkisar antara 25 hingga 75 meter (dpl) dengan kemiringan 0% hingga

3%.

3. Rawa pasang surut di sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0,5 hingga

1 meter (dpl).

4. Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Way Seputih, Way

Sekampung, Way Semangka, dan Way Jepara.

Tabel. 4.1. Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung

No. Kabupaten/Kota Ibu kota

1 Kabupaten Lampung Barat Liwa

2 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda

3 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih

4 Kabupaten Lampung Timur Sukadana

5 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi

6 Kabupaten Mesuji Wiralaga Mulya

7 Kabupaten Pesawaran Gedong Tataan

8 Kabupaten Pringsewu Pringsewu

71

9 Kabupaten Tanggamus Kota Agung

10 Kabupaten Tulang Bawang Menggala

11 Kabupaten Tulang Bawang Barat Panaragan Jaya

12 Kabupaten Way Kanan Blambangan Umpu

13 Kabupaten Pesisir Barat Krui

14 Kota Bandar Lampung Tanjung Karang

15 Kota Metro Metro

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung diakses pada tanggal 20 Agustus 2014

B. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibanyak negara sudah

menjadi persoalan yang krusial. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang

bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized

crime) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang

sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi dan keamanan. Dampak

sosial dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkotika sangat

mengkhawatirkan, hampir disemua tempat sudah terjamah masalah narkotika.

Oleh sebab itu perlu dilakukan penanggulangan narkoba.

72

Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada saat

dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun

1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk

menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya

adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menghadapi permasalahan

narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan

Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116

Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba

yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan

koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya

narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan

Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan

tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan

kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang

memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan

fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan

mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin

serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan

73

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,

Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK),

yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN

terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra

kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing

bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang

masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan

struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan

makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)

Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk

melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan

mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35

Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga

Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan

kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota

dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Lampung, telah dibentuk

74

BNNP Lampung, BNNK Bandar Lampung dan BNNK Lampung Selatan yang

merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas,

fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.

Demikian seriusnya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkoba, karena

korban yang meninggal dan mengalami kerusakan mental yang diakibatkan oleh

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lainnya ini terus bertambah dan

merusak berbagai sendi lapisan masyarakat baik dari aspek kehidupan politik,

ekonomi sosial dan budaya bangsa serta kelangsungan para generasi muda sebagai

harapan bangsa. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung.

Semakin merajalelanya narkoba tidak hanya secara langsung dapat merusak

kesehatan fisik dan mental para penggunanya, akan tetapi dampaknya dapat

mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Bahkan dapat memutus

dan menghilangkan generasi penerus sebagai tongkat estafet pembangunan.

Dampak ini yang sangat dikhawatirkan sehingga beberapa tahun sebelumnya

muncul istilah yang sangat populer, yaitu “lost generation”. Akibat dari semakin

banyak dan bervariasinya penyalahgunaan narkoba, maka hilangnya generasi

penerus yang seharusnya dapat melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan

menjadi sebuah kekhawatiran yang beralasan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi

Lampung

Kedudukan:

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan

75

Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian

instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan

wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayan Provinsi yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun masyarakat;

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Psikotropika Narkotika;

76

7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika;

8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dan

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan

kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan

adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika

dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan

prosedur P4GN.

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

77

4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan

masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang

P4GN.

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang

pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum

dan kerjasama.

6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di

lingkungan BNN.

7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat

dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan

nasional di bidang P4GN.

8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan

BNN.

9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.

10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang

narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat

dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat

serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan

78

psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau

pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali

bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau

metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-

undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang

P4GN.

17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di

lingkungan BNN.

18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait

dan komponen masyarakat di bidang P4GN.

19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik

profesi penyidik BNN.

20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan

pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

79

21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di

bidang P4GN.

2.1. Tupoksi Deputi Pemberantasan

Tugas :

Deputi bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang

pemberantasan.

Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis

P4GN di bidang pemberantasan;

2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan

intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan

pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan

pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;

3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi

pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan

terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau

dan alkohol;

80

4. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya,

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

5. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang

narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

6. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan,

interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan,

pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada

instansi vertikal di lingkungan bnn; dan

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN

di bidang pemberantasan.

2.2. Tupoksi Deputi Pencegahan

Tugas:

Deputi bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang

pencegahan.

Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis

P4GN di bidang pencegahan;

2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN

di bidang pencegahan;

81

3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan p4gn di

bidang pencegahan;

4. Pembinaan teknis p4gn di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di

lingkungan BNN; dan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN

di bidang pencegahan.

2.3. Tupoksi Deputi Rehabilitasi

Tugas :

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang

rehabilitasi.

Fungsi :

1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN

di bidang rehabilitasi;

2. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang

rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji

keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta

perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan

psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol;

3. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di

bidang rehabilitasi;

82

4. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain

yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam

masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif

untuk tembakau dan alkohol;

5. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun

masyarakat;

6. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi

berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji

keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta

perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN

di bidang rehabilitasi.

83

2.4. Tupoksi Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi :

1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN

di bidang pemberdayaan masyarakat;

2. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di

bidang pemberdayaan masyarakat;

3. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di

bidang pemberdayaan masyarakat;

4. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;

5. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan

masyarakat di bidang P4GN;

6. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada

instansi vertikal di lingkungan BNN;

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN

di bidang pemberdayaan masyarakat.

84

3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung

Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan

seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

Misi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN

2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif

lainnya (narkoba)

4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.

5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan

kepada Presiden.

85

4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung

KASUBBAG ADMINISTRASI

KEPALA BNNP

KASUBBAG PERENCANAAN

Drs. ZULKIFLI. MH

KASUBBAG LOGISTIK

TATA USAHA

SUWARDI. SH. MH

ROHMANSYAH. SE. M.KES NOVIAN PRIAHUTAMA. SE. MM FIDI AGUNG SATRYA DWI A. D. SH

KABID PENCEGAHAN KABID PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KABID PEMBERANTASAN

ABDUL HARIS W. S. Sos ABADI AZRA’I. SE. M.PA Drs. AHMAD ALAMSYAH

KASI ADVOKASI

KASI DESIMINASI INFO

ISMA RIZANTI. S. Sos

SUTARWO. S. Pd ASNAWI. SE

JON ROBERT EDWARSYAH. SKM

DEPRISON. SH

KASI PENGAWASAN TAHANAN

KASI PENYIDIK & PENINDAKAN

PENGEJARAN

KASI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF

KASI INTELEJEN KASI PERAN SERTA MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

86

5. Nama Pegawai BNN Provinsi Lampung

No Nama Golongan Jabatan

1 Drs. Zulkifli, MH IV/d Kepala BNNP Lampung

2 Suwardi. SH, MH IV/b Kepala Bagian Tata Usaha

3 Abdul Haris, S.Sos IV/a Kabid Pemberantasan

4 Drs. Ahmad Alamsyah IV/a Kabid Pencegahan

5 Abadi Azra’i, SE, MPH IV/a Kabid Pemberdayaan

Masyarakat

6 Novian Priahutama, SE, MM IV/a Kasubbag Administrasi

7 Fidi Agung Satrya Dwi, SH III/d Kasubbag Logistik

8 Rohmansyah, SE, M.Kes III/d Kasubbag Perencanaan

9 Isma Rizanti, S.Sos III/d Kasi Advokasi

10 Sutarwo, S.Pd III/d Kasi Desiminasi Informasi

11 Asnawi, SE III/d Kasi Peran Serta Masyarakat

12 Deprison, SH III/b Kasi Intelijen

13 Drs. Elleen Myra. MM IV/a Staf Bagian Tata Usaha

14 Suharti, SE III/d Staf Sub Bagian Administrai

15 Jon Robet Edwarsyah, SKM III/c Kasi Pemberdayaan

Alternatif

16 Arna, SE III/c Staf Sub Bagian Perencanaan

17 Takat Sunarwan, ST III/d Staf Sub Bagian

Administrasi

18 Kusminie III/b Staf Seksi Pemberdayaan

Alternatif

19 Edy Marjoni III/b Staf Sub Bidang

Perencanaan

20 Netti Pangaribuan III/b Staf Sub Bagian

Administrasi

21 Risna Intiza, SH III/b Staf Sub Bagian

Administrasi

22 Ali Pailan, SE III/c Staf Sub Bagian Logistik

87

23 Panca Okta Wijaya, S.Pi III/b Plt. Kasi Wastabaset

24 Mustafa Kamal III/b Staf Seksi Advokasi

25 Berta Napitupulu, SE III/b Staf Sub Bagian Logistik

26 Edi Irianto III/b Staf Seksi Advokasi

27 Ester Noviani, SH III/a Staf Seksi Asset

28 Maya Royalina, SH III/a Staf Seksi Penindakan

29 Andre Ardiyansah, ST III/a Staf Seksi Intelijen

30 Febri Haryanti, S.S III/a Staf Seksi Intelijen

31 Ferdiansyah, SH III/a Staf Seksi Intelijen

32 Harry Kurniawan, SH III/a Staf Seksi Intelijen

33 Ilham Akbar, S.Kom III/a Staf Seksi Intelijen

34 Tri Agustina, SH III/a Staf Seksi Intelijen

35 Resti Ananta Rewa, SKM III/a Staf Seksi Pemberdayaan

Alternatif

36 Tutut Nuringtyas, S.Psi III/a Staf Seksi Peran Serta

Masyarakat

37 Fhata Z’af Al Ali, S.I.Kom III/a Staf Seksi Advokasi

38 Mastina, A.Md II/d Staf Seksi Advokasi

39 Dian Aprizal II/d Staf Seksi Dikdajar

40 M. Yuliansyah II/c Staf Seksi Dikdajar

41 Sudaryono II/c Staf Sub Bagian Logistik

42 Anita Febrianne II/c Staf Sub Bagian Perencanaan

43 Arief Munandar, AMK II/c Staf Seksi Wastabaset

44 Dian Eko Prasetyo, AMK II/c Staf Seksi Wastabaset

45 Ismail II/b Staf Seksi Peran Serta

Masyarakat

46 Rita Nirwana II/b Staf Seksi Peran Serta

Masyarakat

47 Lili Suarni II/b Staf Seksi Pemberdayaan

Alternatif

48 Mardiana II/b Staf Seksi Desiminasi Info

88

49 Noer Afifah Dwilestari II/b Staf Seksi Desiminasi Info

50 Ade Saputra II/a Staf Seksi Desiminasi Info

51 Sudomo I/d Staf Sub Bagian Logistik