TINJAUAN HUKUMUU No. 29 Tahun 2004 UU No. 36 Tahun 2009

Elastria Widita, drg., M.Sc.

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGIUNIVERSITAS GADJAH MADA

2013

TINDAK PIDANADEFINISI TINDAK PIDANA Peristiwa Pidana Perbuatan Pidana Tindak Pidana DelictDelicit Delictum Delit Delik Criminal Ac t Actus Reus Strafbaar Feit Straf Baar Feit

KBBI tindak pidana perbuatan yang dapat dikenakanhukumanpelanggaran terhadap undang-undang

DEFINISI LAIN

Simon strafbaar feit perbuatan melawan hukumyang berkaitan dengan kesalahan atau schuld

van Hamel strafbaar feit kelakuan orang(menselijke gedradging) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet) yang bersifat melawan hukum yang patutdipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan

Moeljatno perbuatan pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan manadisertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

CONTENT

UU No. 36 Tahun 2009

KESEHATAN

UU No. 29 Tahun 2004

PRAKTIK KEDOKTERAN

UU No. 29 Tahun 2004

KKI

Pendidikan dan Pelatihan Dokter Gigi

Registrasi Dokter Gigi

Penyelengaraan Praktik Kedokteran

Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

Pembinaan dan Pengawasan

UU No.39 Tahun 2009

Hak dan Kewajiban

Tanggung Jawab Pemerintah

Sumber Daya di Bidang Kesehatan

Upaya Kesehatan

Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, Dan Penyandang Cacat

Gizi

Kesehatan Jiwa

Penyakit menular dan Tidak Menular

Kesehatan Lingkungan

Kesehatan Kerja

Pengelolaan Kesehatan

Informasi Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan

Peran Serta Masyarakat

Badan Pertimbangan Kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan

Penyidikan

Ketentuan Pidana

KESEHATANUU No. 39 Tahun 2009

UU. No. 23 Tahun 1992

LATAR BELAKANG

PANCASILA & PEMBUKAAN UUD 1945

KESEHATAN

HAM

PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN

Prinsip Nondiskriminatif, Partisipatif, Perlindungan, Dan Berkelanjutan

Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia, Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Bangsa, Serta

Pembangunan Nasional.

POSISI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT INDONESIA(UU No. 36 Tahun 2009)

SETIAP ORANG BERHAK ATAS KESEHATAN

UPAYA KESEHATAN

PEMERINTAH

MENYELENGGARAKAN, MEMBINA, DAN MENGAWASI

MERATA & TERJANGKAU

UPAYA KESEHATANFASILITAS KESEHATAN

SUMBER DAYA KESEHATAN

AKSES PELAYANAN KESEHATAN

PEMBERDAYAAN & PERAN AKTIF MASYARAKAT

JAMINAN KESEHATAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

UPAYA KESEHATAN

Definisi (Ps. 1)Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untukmemelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatankesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ataumasyarakat

(UU NO. 36 TAHUN 2009)

KESEHATAN GIGI DAN MULUT(BAB VI , Bagian 12, Ps 93, Ps 94 UU No. 36 Tahun 2009)

Apa tujuannya?

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Bagaimana bentuk upaya kesehatan yang dilakukan?

Peningkatan kesehatan gigi,

Pencegahan penyakit gigi,

Pengobatan penyakit gigi, dan

Pemulihan kesehatan gigi

Siapa yang melakukan?

Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Dan/Atau

Masyarakat

Bagaimana caranya?

Terpadu,

Terintegrasi Dan

Berkesinambungan.

Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan gigi?

Pelayanan kesehatan gigi perseorangan,

Pelayanan kesehatan gigi masyarakat,

Usaha kesehatan gigi sekolah.

Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah

Ketersediaan tenaga,

Fasilitas pelayanan,

Alat

Obat

Apakah tujuan dari pelaksanaan kewajiban pemerintah danpemerintah daerah?

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

Ps 23 UU No. 39 Tahun 2009

UPAYA KESEHATAN

TENAGA KESEHATAN

BIDANG KEAHLIAN

APA RELEVANSINYA?

DOKTER GIGI ?

1setiap orang

2 mengabdikan diri dalam bidang kesehatan

3

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

4

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

SIAPAKAH TENAGA KESEHATAN??

Kewenangan menyelenggarakanpelayanan kesehatan

Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakanpelayanan kesehatan (ps 23).

Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki(ps23).

UU NO. 36 TAHUN 2009

POSISI DOKTER GIGI?

Dokter & dokter gigiTenaga medis

perawat, perawat gigi, dan bidanTenaga keperawatan

apoteker, analis dan asisten apotekerTenaga kefarmasian

epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian

Tenaga kesehatanmasyarakat

dietisienTenaga gizi

fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicaraTenaga keterapian fisik

radiografer, radioterapis, teknisi gizi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, motorik prostetik, teknisi tansfusi dan perekam medis

Tenaga keteknisianmedis

PERSYARATAN sbgTENAGA KESEHATAN

KOMPETENSI

KEWENANGAN

IZIN O/PEMERINTAH

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN (Ps 4 ayat2 jo Ps 21 UU No. 36 Tahun 2009)

PEMERINTAHTENAGA

KESEHATANKUALIFIKASI

MINIMUM

Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Mutu

DOKTER GIGI

PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG KEAHLIANNYA

KEDOKTERAN GIGI

PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI

UU No. 29 Tahun 2004

APA ITU PRAKTIK KEDOKTERAN?Definisi (UU No. 29 Tahun 2004)

PRAKTIK KEDOKTERAN

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan

dokter gigi terhadap pasiendalam melaksanakan

upaya kesehatan

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pancasila

Ilmiah

Manfaat

Keadilan

Kemanusiaan

Keseimbangan

Perlindungan danKeselamatan Pasien

TUJUAN PENGATURAN

Memberikan PerlindunganKepada Pasien

Mempertahankan Dan Meningkatkan Mutu Pelayanan

Medis

Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat, Dokter &

Dokter Gigi.

Penyelenggaraan Praktik Kedokteran(UU No. 29 Tahun 2004)

Pendidikandr/drg

IjazahSertifikat

kompetensi STR SIPPraktik

Kedokteran

PERINTAH HUKUM

DOKTER GIGI

SIP PRAKTIK KEDOKTERAN ATURAN

TAAT ATURAN KEWAJIBAN

1. STR (Ps 29UU No. 29 Tahun 2004), SIP (Ps 36 UU No. 29 Tahun 2004), Papan Nama (Ps 41 UU No. 29 Tahun2004)

2. Standar Profesi; Standar Pelayanan/SOP (Ps 24 UU No. 39 Tahun 2009; Ps 44, 51 UU No. 29 Tahun 2004)

3. Informed Consent (Ps 45 UU No. 29 Tahun 2004)4. Rekam medik (Ps 46, 47 UU No. 29 Tahun 2004)5. Rujukan (Ps 51 UU No. 29 Tahun 2004)6. Rahasia kedokteran (Ps 48, 51 UU No. 29 Tahun 2004)7. Kendali mutu dan biaya (Ps 49UU No. 29 Tahun 2004)8. Pendidikan kedokteran berkelanjutan (Ps 27 (2) UU No.

39 Tahun 2009; Ps 28 , Ps 51 UU No. 29 Tahun 2004)

Perlindungan & Peningkatan MutuPelayanan melindungi masyarakat penerima

jasa pelayanan kesehatan

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi

KKI Konsil Kedokteran

Konsi Kedokteran Gigi

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) BAB III, PS 4-25 UU No. 29 Tahun 2004)

FUNGSI

Pengaturan Pengesahan

Penetapan Pembinaan

FUNGSI

TUGASmelakukan registrasi dokter dan dokter

gigi

mengesahkan standar pendidikan profesidokter dan dokter gigi

melakukan pembinaan terhadappenyelenggaraan praktik kedokteran

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KG(Ps 27, 28 UU No. 29 Tahun 2004)

Pelaksanaannya?

Dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran gigi.

Implikasi?

Pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan

Wajib

Dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran gigii

REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

STRDefinisi?

Bukti tertulis yang diberikanoleh KKI kepada dokter &doktergigi yang telah diregistrasi.

Registrasi

Definisi? Pencatatan resmi terhadap dokter dan

dokter gigi yang telah memilikisertifikat kompetensi dan telahmempunyai kualifikasi tertentulainnya serta diakui secara hukumuntuk melakukan tindakan profesinya.

Sertifikat Kompetensi

Definisi: Surat tanda pengakuan

terhadap kemampuan seorangdokter atau dokter gigi untukmenjalankan praktik kedokterandi seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

KETENTUAN STR

Persyaratan STR1. IJAZAH dokter/dokter

spesialis/dokter gigi/dokter gigispesialis;

2. SURAT PERNYATAAN telahmengucapkan sumpah/janjidokter atau dokter gigi;

3. SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTAL;

4. SERTIFIKAT KOMPETENSI

5. PERNYATAAN akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Masa Berlaku

5 (lima) tahun Diregistrasi ulang

setiap 5 (lima) tahunsekali

Alasan tidak Berlakunya STR1. dicabut atas dasar ketentuan peraturan

perundang-undangan;2. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan

tidak mendaftar ulang;3. atas permintaan yang bersangkutan;4. yang bersangkutan meninggal dunia; 5. dicabut KKI

Surat Ijin Praktik (SIP)

Praktik kedokteran WAJIB SIP

Ketentuan SIP1. Dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di

kabupaten/kota tempat praktik kedokteran ataukedokteran gigi dilaksanakan

2. Hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat

3. Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Permohonan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda

registrasi dokter gigi yang masih berlaku mempunyai tempat praktik; dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Masa berlaku

surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan

tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantumdalam surat izin praktik.

Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Kesepakatan drg SIP

Pelaksanaan Berhalangan praktik pemberitahuan, menunjuk pengganti

Memasang papan nama

Sarana Pelayanan Kesehatan Praktik sarana pelayanan kesehatan pimpinan daftar drg

Pimpinan sarana pelayanan kes tidak mengizinkan drg praktik tanpa SIP

Ketentuan pemberian pelayanan Wajib mengikuti standar pelayanan Standar pelayanan dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan

kesehatan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN

HAK

ImbalanPerlindungan

HukumPelayanan

MedisInformasilengkap

UU No. 39 Tahun 2009

UU No . 29 Tahun 2004

PELANGGARAN KEWAJIBAN

PENGADUAN

MKDKI

SANKSI DISIPLIN

PENGAWASAN

TENAGA PENGAWAS

PENYIDIKAN

PENYIDIK

UU Hukum AcaraPidana

DISIPLIN DOKTER GIGI(BAB VIII, Ps 55-70 UU No. 29 Tahun 2004)

Penegakkan disiplin dokter gigi dalam penyelenggaraanpraktik kedokteran Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Sifat MKDKI1. Lembaga Otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia.

2. Bersifat independen.

3. Berkedudukan di ibu kota Negara republik indonesia Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh

Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia.

PERAN PENTING1. Menjamin pelayanan praktik kedokteran yang bermutu

2. Melindungi masyarakat

TUGAS1. menerima pengaduan,2. memeriksa, 3. memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan

dokter gigi yang diajukan; dan4. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus

pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

PENGADUAN

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atastindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik

kedokteran mengadukan secara tertulis KetuaMKDKI.

Tata Cara Pengaduan (sekurang-kurangnya harus memuat)1. identitas pengadu;2. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu3. tindakan dilakukan; 4. alasan pengaduan.

Pengaduan tidak menghilangkan hak setiap orang untukmelaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Ruang lingkup MKDKI

Pemeriksaan: Membedakan pelanggaran disiplin atau etika Pelanggaran disiplin Pelanggaran etika organisasi profesi

Keputusan Mengikat Tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin

SANKSI DISIPLIN

Pemberian peringatan tertulis;

Rekomendasi pencabutan surattanda registrasi atau surat izin

praktik; dan/atau

Kewajiban mengikuti pendidikanatau pelatihan di institusi

pendidikan kedokteran gigi.

KESIMPULANPELANGGARAN

KETENTUAN HUKUM

TINDAK PIDANA

HATI-HATI