Upaya Mempercepat Penyerapan Anggaran agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. B. Faktor Penyebab…

Download Upaya Mempercepat Penyerapan Anggaran agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. B. Faktor Penyebab…

Post on 04-Apr-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Upaya Mempercepat Penyerapan Anggaran Infrastruktur dengan </p> <p>Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) </p> <p>A. Pendahuluan </p> <p>Penyerapan anggaran yang baik dan sesuai rencana akan mempengaruhi capaian pembangunan </p> <p>nasional. Tahun anggaran 2015 ditemui adanya penyerapan anggaran yang semakin rendah. </p> <p>Penyerapan realisasi belanja produktif investasi semester I tahun anggaran 2015 baru mencapai </p> <p>11,0% atau sekitar Rp30,2 triliun target APBN-P 2015. Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan </p> <p>Umum dan Perumahan rakyat (PUPR)1 hingga Agustus 2015 ini baru mencapai 22,49 persen dari </p> <p>target penyerapan anggaran sebesar 93 persen akhir tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar </p> <p>Rp118,5 triliun. Kecenderungan penurunan penyerapan anggaran yang terjadi harus segera </p> <p>diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. </p> <p>B. Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerapan Anggaran Infrastruktur </p> <p>Perubahan Nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan </p> <p>Rakyat dan belum disahkannya Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) sampai bulan april 2015 </p> <p>menyebabkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya bisa membelanjakan </p> <p>anggaran rutin seperti pembayaran gaji karyawan dan belanja kebutuhan gedung2 namun </p> <p>untuk proses lelang proyek berjalan sesuai target yakni untuk proyek single year pada Mei 2015. </p> <p>C. Upaya Mempercepat Anggaran Infrastruktur dengan Kontrak Tahun Jamak </p> <p>(Multiyears Contract) </p> <p>Kontrak Tahun Jamak menurut Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 adalah : kontrak yang </p> <p>pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih </p> <p>dari 1 (satu) Tahun Anggaran </p> <p>Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 </p> <p>(satu) Tahun Anggaran atas beban , yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: </p> <p>a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar </p> <p>rupiah); </p> <p>b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai </p> <p>dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan tertentu dan </p> <p>c. Pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan </p> <p>perundang undangan. </p> <p>d. Dikecualikan dari ketentuan, untuk Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya </p> <p>dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). </p> <p> Untuk mendorong penyerapan anggaran Pemerintah menyempurnakan regulasi, khususnya terkait </p> <p>tata cara revisi anggaran tahun 2014 yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna </p> <p>Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan </p> <p> 1 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/657692-penyerapan-rendah--ini-cara-menteri-basuki-genjot-anggaran 2 http://sinarharapan.co/news/read/150424083/serapan-anggaran-infrastruktur-rendah-nbsp- </p> <p>ijin Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor </p> <p>157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears </p> <p>Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku 14 November 2013 bersamaan </p> <p>dengan dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 tentang Tata Cara </p> <p>Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa </p> <p>Pemerintah. </p> <p>Sistem anggaran Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dapat diterapkan untuk proyek-proyek </p> <p>tertentu. Sistem anggaran dengan kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dinilai dapat </p> <p>meningkatkan penyerapan belanja modal, terutama belanja proyek infrastruktur jangka panjang </p> <p>karena tidak perlu melakukan tender ulang untuk proyek yang sama pada tahun anggaran </p> <p>berikutnya. Realisasi pengerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) juga lebih cepat karena </p> <p>pengerjaannya dilakukan selama tujuh hari dalam seminggu dengan minimal dua shift. </p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2015 mempunyai 14.703 </p> <p>proyek3 kontrak Tahun Jamak (MultiYears Contract) untuk proyek infrastruktur yang tidak bisa </p> <p>diselesaikan dalam satu tahun. Sistem anggaran kontrak Tahun jamak (multiyears contract) </p> <p>berpotensi mempercepat penyerapan anggaran, karena pada tahun kedua dan ketiga anggaran tidak </p> <p>perlu lelang untuk proyek sama dalam batas pagu yang tersedia. Kontrak Tahun Jamak (Multiyears </p> <p>Contract) itu lebih efektif karena tidak perlu lelang terus tiap tahun. Proses Kontrak Tahun jamak </p> <p>(Multiyears Contract) adalah Lelang dilakukan di tahun pertama tapi harus ada izin Kontrak Tahun </p> <p>Jamak (Multiyears Contract), proses pengerjaan tidak akan terganggu dan tidak perlu menunggu </p> <p>persetujuan Kementerian Keuangan walaupun ada pergantian tahun anggaran proyek. </p> <p>Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)4 pada tahun anggaran 2016 </p> <p>Pemerintah akan mempercepat proses lelang menjadi bulan September tahun 2015 supaya proses </p> <p>administrasi bisa selesai pada akhir tahun. Untuk mempercepat anggaran dan realisasi infrastruktur </p> <p>keselurahan proses lelang tahun 2016 sebesar 30% dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak </p> <p>(Multiyears Contract) sedangkan sisanya 70% merupakan single year contract. (MS) </p> <p> 3 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/657692-penyerapan-rendah--ini-cara-menteri-basuki-genjot-anggaran 4 http://hprpdailynews.com/2015/08/10/tahun-anggaran-2016-september-pupr-lelang-proyek-infrastruktur-rp-14- </p>