Undang Undang Yang Berkaitan Dengan Ilmu Kedokteran Forensik

Disusun Oleh :Rahmat Adil0810070100061Sidiq Ismail08100701000

Pembimbing :Prof. Dr. Amri Amir, Sp.F(K), DFM, SH, Sp.Ak

Undang Undang Yang Berkaitan Dengan Ilmu Kedokteran Forensik

DefinisiRuang lingkup pelayananFungsi utama ilmu ilmu forensikPerundangan-undangan mengenai prosedur pemeriksaan kehakimanVisum et RepertumProses peradilan Ilmu Kedokteran ForensikDefinisi Menurut Sidney Smith Ilmu Kedokteran Forensik merupakan kumpulan ilmu pengetahuan medis yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum.

Simpson KIlmu kedokteran yang berhubungan dengan pengeluaran surat-surat keterangan untuk orang hidup maupun mati demi kepentingan hukum, mempelajari kematian tiba-tiba, karena kekerasan atau kematian yang mencurigakan sebabnya, penyidikan tindakan kriminal secara ilmiah, hal-hal yang berhubungan dengan penyidikan, kesaksian, etika kedokteran dan sebagainyaPatologi Forensik, Psikiatri Forensik, Toksikologi Forensik, Antropologi Forensik, Odontologi Forensik dan Radiologi ForensikEntomologi Forensik Ruang lingkup pelayananMembantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau bukan.Membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut, meliputi :Kapan dilakukanDimana dilakukanDengan apa dilakukanBagaimana cara melakukanApa akibatnyaMembantu penegak hukum mengetahui identitas korban.Membantu penegak hukum mengetahui identitas pelaku tindak pidana.Fungsi utama ilmu ilmu forensikDokter wajib membantu pihak peradilan dalam menegakkan kebenaran atau keadilan

Pasal 179 KUHAP

Ayat 1Ayat 2(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannyaPerundangan-undangan mengenai prosedur pemeriksaan kehakimanPemeriksaan Mayat Untuk Peradilan(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang iniSemua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ditanggung oleh negaraPasal 222 KUHP

Pasal 224 ayat (1) KUHP

Sanksi bagi dokter yang tidak mau membantu proses peradilanBarang siapa dengan sengaja mencegah,menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan,dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulanPasal 1.

Pasal 2.

Pasal 3.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteranYang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteranPengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah ini menentukan lain. Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah: Tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79). Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 48 KUHPPasal 50 KUHPPasal 51 KUHP ayat (1)

Pasal 170 KUHAP

Syarat syarat untuk membuka rahasia jabatanDokter dapat mengundurkan diri dari kesaksiannyaBarang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidanaBarang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak dipidana.Pasal 51 KUHP ayat (1)Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak dipidana. (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebutPasal 322 KUHP(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang ituAncaman membuka rahasia jabatanDasar pengadaan Visum et Repertum

Pasal 133 KUHAP

Yang berwenang dalam meminta visum

Pasal 6

Visum et Repertum(1)Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.(2)Permintaan keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.(3)Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan memberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.(1) Penyidik adalah:a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang.(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur Iebih lanjut dalam peraturan pemerintahPermintaan Sebagai Saksi AhliPasal 179 (1) KUHAP

Pasal 224 KUHPSetiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan penjara paling lama Sembilan BulanPembuatan Visum Et Repertum Bagi Tersangka (VeR Psikiatri)15Pasal I Butir 28 KUHAPKeterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ( pengertian keterangan ahli secara umum).Agar dapat diajukan kesidang pengadilan sebagai upaya pembuktian, keterangan ahli harus dikemas dalam bentuk alat bukti sahKeterangan AhliAlat Bukti SahPasal 186Keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan

Penjelasan pasal 186 Keterangan ahli dapat juga sudah diberi pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan ( BAP saksi ahli).Keterangan ahli diberikan secara lisanPasal 187 KUHAPSurat sebagaimana tersebut pada pada 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : (c) surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.Keterangan Ahli Diberikan Secara TertulisProses peradilan Menurut rumusan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Abortus Provocatus adalah:Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannnya atau menyuruh orang lain untuk itu, dincam dengan pidana penjara maksimal empat tahunAbortus ProvocatusPengguguran Kandungan (segi hukum)Tindakan penghentian kehamilan (ada unsur kesengajaan) sebelum waktunya dilahirkan.tidak membatasi usia kehamilantidak mempersoalkan apakah dengan pengguguran kehamilan tersebut telah lahir bayi hidup atau mati.Aborsi (segi medis)Berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Tindakan aborsi dalam dunia medis dapat diizinkan apabila ada indikasi medis atau trauma psikis dengan syarat tertentuUndang-undang tentang menggugurkan kandunganPasal 346 KUHPPasal 347 KUHP Ayat 1 dan 2Pasal 348 KUHP ayat 1 dan 2Pasal 348 KUHPUU No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPasal 75 ayat 1, 2, 3,4Pasal 76Pasal 77

Dasar HukumnyaPembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu atas anak kandungnya pada saat lahir atau tidak lama kemudian karena takut ketahuan telah melahirkan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan anak sendiri tercantum di dalam bab kejahatan terhadap nyawa orang, yang terkait masalah pembunuhan anak sendiri yaitu pasal 341, 342 dan 343Pembunuhan Anak Sendiri (infanticide)UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 (UU PKDRT)adalh setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.Kekerasan Dalam Rumah TanggaMenurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 lingkup rumah tangga meliputi:Suami, isteri, dan anakOrang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang me- netap dalam rumah tangga; dan/atauOrang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.Bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga.menurut UU No. 23 Tahun 2004

UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 45UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 48UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 50

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran KDRT diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004Pasal 285 KUHPPasal 89 KUHPPasal 286 KUHPPasal 287 KUHP

Pelanggaran kesusilaan dan perkosaanBarang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahunMembuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.Luka yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Jenis jenis penganiayaanPenganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPPenganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHPPenganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHPPenganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHPPenganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHPPenganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP

Penganiayaan RIB pasal 68RIB pasal 69KUHAP pasal 133KUHAP pasal 134

Ketentuan Hukum AutopsiKalau .hal itu dianggap perlu oleh pegawai penuntut umum, maka ia akan membawa seorang atau dua orang ahli untuk menemaninya, yang dapat menimbang sifat dan keadaan kejahatan itu

(1)Dalam hal mati karena perbuatan kekerasan, atau sebab mati itu mendatangkan syak, demikian juga dalam hal luka parah atau percobaan meracun orang dan makar-makar yang lain untuk membinasakan nyawa orang, maka ia akan membawa seorang atau dua orang tabib untuk menemaninya; tabib itu memberi rencana tentang sebab mati itu atau sebab luka itu dan tentang keadaan mayat itu atau badan orang yang dilukai dan tentang hal itu kalau perlu diperiksa badan mayat itu sebelah dalamnya.(2)Orang-orang yang dipanggil dalam hal yang tersebut pada pasal ini dan pada pasal yang lalu hendaklah disumpah di hadapan pegawai penuntut umum, yaitu bahwa mereka itu harus memberi rencana kepadanya menurut kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, yakni sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.Wewenang penyidik untuk meminta dilakukan pemeriksaan mayat dari penggalian kubur ini diatur dalam KUHAP pasal 135 dan disini terkait pula PASAL 133,134 dan 136 sudah dijabarkan dipembahasan lain..Penggalian MayatTerima kasih