UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA

DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuanProvinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya danKabupaten Konawe pada khususnya, serta adanyaaspirasi yang berkembang dalam masyarakat,dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, danpelayanan publik guna mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,potensi daerah, luas wilayah, kependudukan danpertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,pertahanan dan keamanan serta meningkatnya bebantugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan di KabupatenKonawe, dipandang perlu membentuk KabupatenKonawe Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Konawe Utaradiharapkan akan dapat mendorong peningkatanpelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalampemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumembentuk Undang-Undang tentang PembentukanKabupaten Konawe Utara di Provinsi SulawesiTenggara;

Mengingat : . . .

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat ISulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-UndangNomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat ISulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2687);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentangSusunan dan Kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran . . .

- 3 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKANKABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESITENGGARA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah . . .

- 4 -

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsisebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ISulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I SulawesiTenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat ISulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).

4. Kabupaten Konawe adalah kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat IIdi Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822) jo. PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang PerubahanNama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 103), yang merupakan kabupaten asalKabupaten Konawe Utara.

BAB IIPEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian KesatuPembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten KonaweUtara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .

- 5 -

Pasal 3

Kabupaten Konawe Utara berasal dari sebagian wilayahKabupaten Konawe yang terdiri atas cakupan wilayah:a. Kecamatan Asera;b. Kecamatan Wiwirano;c. Kecamatan Langgikima;d. Kecamatan Molawe;e. Kecamatan Lasolo;f. Kecamatan Lembo; dang. Kecamatan Sawa.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Utara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayahKabupaten Konawe dikurangi dengan wilayah KabupatenKonawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian KeduaBatas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Konawe Utara mempunyai batas-bataswilayah:a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten

Morowali Provinsi Sulawesi Tengah danKecamatan Routa Kabupaten Konawe;

b. sebelah timur berbatasan dengan KabupatenMorowali Provinsi Sulawesi Tengah dan LautBanda;

c. sebelah selatan berbatasan dengan KecamatanBondoala, Kecamatan Amonggendo, KecamatanMeluhu, Kecamatan Anggaberi, KecamatanTongauna, dan Kecamatan Aboki KabupatenKonawe; dan

d. sebelah barat . . .

- 6 -

d. sebelah barat berbatasan dengan KecamatanLatoma Kabupaten Konawe.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digambarkan dalam peta wilayah yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yangmerupakan wilayah Kabupaten Konawe Utarasebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.

(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah,yang merupakan wilayah Kabupaten Konawe Utarasebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkandari Undang-Undang ini.

(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Konawe Utarasecara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh MenteriDalam Negeri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan bataswilayah secara pasti di lapangan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Utarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PemerintahKabupaten Konawe Utara menetapkan Rencana TataRuang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenKonawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang WilayahNasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiSulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga . . .

- 7 -

Bagian KetigaIbu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Konawe Utara berkedudukan diWanggudu.

BAB IIIURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadikewenangan Kabupaten Konawe Utara mencakupurusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan PemerintahDaerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata

ruang;c. penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat;d. penyediaan sarana dan prasarana umum;e. penanganan bidang kesehatan;f. penyelenggaraan pendidikan;g. penanggulangan masalah sosial;h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan

menengah;j. pengendalian lingkungan hidup;k. pelayanan pertanahan;l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;

m. pelayanan . . .

- 8 -

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;n. pelayanan administrasi penanaman modal;o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; danp. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada danberpotensi untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, danpotensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Konawe Utara dan pelantikanPenjabat Bupati Konawe Utara dilakukan oleh MenteriDalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam)bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian KeduaDewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Konawe Utara untuk pertama kalidilakukan dengan cara penetapan berdasarkanperimbangan hasil perolehan suara partai politikpeserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yangdilaksanakan di Kabupaten Konawe.

(2) Jumlah . . .

- 9 -

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Konawe yang asal daerah pemilihannyapada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalamwilayah Kabupaten Konawe dan Kabupaten KonaweUtara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yangbersangkutan dapat memilih untuk mengisikeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Konawe Utara atau tetap padakeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Konawe.

(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Konawe.

(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Konawe Utaradilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelahpelantikan Penjabat Bupati Konawe Utara.

Bagian KetigaPemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Konawe Utara dipilih dan disahkanBupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturanperundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahunsejak terbentuknya Kabupaten Konawe Utara.

(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupatidefinitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untukpertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dandilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas namaPresiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawainegeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu)tahun.

(3) Menteri . . .

- 10 -

(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk GubernurSulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat BupatiKonawe Utara.

(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud padaayat (2) adalah yang memiliki kemampuan danpengalaman jabatan di bidang pemerintahan sertamemenuhi persyaratan untuk menduduki jabatanitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimanadimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belumdilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapatmengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)tahun atau menggantinya dengan penjabat lainsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja PenjabatBupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,proses pengisian anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihanBupati dan Wakil Bupati Konawe Utara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKonawe dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan diKabupaten Konawe Utara dibentuk perangkat daerahyang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yanglain dengan mempertimbangkan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(2) Perangkat . . .

- 11 -

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB VPERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Konawe bersama Penjabat Bupati KonaweUtara menginventarisasi, mengatur, danmelaksanakan pemindahan personel, penyerahanaset, serta dokumen kepada Pemerintah KabupatenKonawe Utara.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulansejak pelantikan penjabat bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3(tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karenatugas dan kemampuannya diperlukan olehKabupaten Konawe Utara.

(5) Gubernur Sulawesi Tenggara memfasilitasipemindahan personel, penyerahan aset, dandokumen kepada Kabupaten Konawe Utara.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannyaAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Konawe Utara dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuankerja personel yang bersangkutan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3), meliputi:a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak

bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh PemerintahKabupaten Konawe yang berada dalam wilayahKabupaten Konawe Utara;

b. Badan . . .

- 12 -

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KabupatenKonawe yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinyaberada di Kabupaten Konawe Utara;

c. utang piutang Kabupaten Konawe yangkegunaannya untuk Kabupaten Konawe Utaramenjadi tanggung jawab Kabupaten KonaweUtara; dan

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnyadiperlukan oleh Kabupaten Konawe Utara.

(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset sertadokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidakdilaksanakan oleh Bupati Konawe, GubernurSulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajibmenyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahanaset serta dokumen sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaporkan oleh Gubernur SulawesiTenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIPENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,

HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Konawe Utara berhak mendapatkanalokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturanperundang-undangan mengenai dana perimbanganantara Pemerintah dan pemerintahan daerah.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan danaalokasi khusus prasarana pemerintahan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Konawe sesuaikesanggupannya memberikan hibah berupa uanguntuk menunjang kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan . . .

- 13 -

pemerintahan Kabupaten Konawe Utara sebesarRp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiaptahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikanbantuan dana untuk menunjang kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan Kabupaten KonaweUtara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikanPenjabat Bupati Konawe Utara.

(4) Apabila Kabupaten Konawe tidak memenuhikesanggupannya memberikan hibah sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasiumum dari Kabupaten Konawe untuk diberikankepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

(5) Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhikesanggupannya memberikan bantuan dana sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasiumum dari Provinsi Sulawesi Tenggara untukdiberikan kepada Pemerintah Kabupaten KonaweUtara.

(6) Penjabat Bupati Konawe Utara menyampaikanrealisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada Bupati Konawe.

(7) Penjabat Bupati Konawe Utara menyampaikanlaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaandana hibah dan dana bantuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepadaGubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Konawe Utara berkewajiban melakukanpenatausahaan keuangan daerah sesuai peraturanperundang-undangan.

BAB VII . . .

- 14 -

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraanpemerintahan daerah, Pemerintah dan PemerintahProvinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaandan fasilitasi secara khusus terhadap KabupatenKonawe Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejakdiresmikan.

(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintahbersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukanevaluasi terhadap penyelenggaraan PemerintahanKabupaten Konawe Utara.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut olehPemerintah dan Gubernur Sulawesi Tenggara sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Penjabat Bupati Konawe Utara menyusunRancangan Peraturan Bupati tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KonaweUtara untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Konawe Utarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansetelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan BupatiKonawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .

- 15 -

Pasal 20

(1) Sebelum Kabupaten Konawe Utara menetapkanPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaipelaksanaan Undang-Undang ini, semua PeraturanDaerah dan Peraturan Bupati Konawe tetap berlakudan dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKonawe Utara.

(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe,Peraturan dan Keputusan Bupati Konawe yangselama ini berlaku di Kabupaten Konawe Utaraharus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semuaketentuan dalam peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan Kabupaten Konawe Utara disesuaikandengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagaipelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Menteri Sekretaris Negara

Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA

DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah TingkatI Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiUtara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-TenggaraMenjadi Undang-Undang, mempunyai luas wilayah ± 36.757,45 km2,Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis, geopolitik danketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna pentingdalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistempemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di ProvinsiSulawesi Tenggara yang tersebar di kabupaten dan kota, memilikimakna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunannasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalandengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasanIndonesia Timur, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Olehkarena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraanpemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Konawe melaluipembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yangberkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secaraformal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun2005 tanggal 24 September 2005 tentang Persetujuan PemekaranKabupaten Konawe, Surat Bupati Konawe Nomor 216/217 tanggal 28Januari Tahun 2004 perihal Pembentukan Kabupaten Konawe Utara,Surat Bupati Konawe Nomor 135/1822 tanggal 3 Oktober tahun2005 perihal Pemekaran Kabupaten Konawe, Keputusan DPRDProvinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 23November 2005 tentang Persetujuan terhadap Usul pemekaran

Kabupaten . . .

- 2 -

Kabupaten Konawe dengan membentuk Kabupaten Konawe Utara,Surat Usulan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 136/648 tanggal17 Februari tahun 2004 perihal usul Pemekaran Kabupaten KonaweUtara di provinsi Sulawesi Tenggara, Keputusan DPRD KabupatenKendari Nomor 13/DPRD Tahun 2004 tentang Penetapan Calon IbuKota Kabupaten Konawe Utara, Keputusan DPRD Kabupaten KendariNomor 14 Tahun 2004 tentang Dukungan Penyediaan Dana untukKabupaten Konawe Utara, Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 326 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan DanaAwal Kepada Pemerintah Kabupaten Baru hasil pemekaranKabupaten Kendari.

Kabupaten Konawe mempunyai luas wilayah ± 10.404,62 km2,dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari KabupatenKonawe sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Konawe Utarasebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Konawe Utara mempunyai luas wilayah + 5.101,76km2, terdiri dari Kecamatan Asera, Kecamatan Wiwirano, KecamatanLanggikima, Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo, KecamatanLembo, dan Kecamatan Sawa.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dantujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yangdidukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensidaerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah,pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan,tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendalipenyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong dayaguna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan danmeningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraanrakyat, Kabupaten Konawe ditata dan dimekarkan denganmembentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Utara sebagai daerahotonom, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan KabupatenKonawe, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknyakelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerahyang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan danpenyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarahdan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupateninduk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupaBUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih darisatu Kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam . . .

- 3 -

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta,dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukankerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitaspelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi,transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala1:50.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

- 4 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Konawe Utarakhususnya guna perencanaan dan penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayananmasyarakat pada masa yang akan datang, sertapengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanyakesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu TataRuang Wilayah Kabupaten Konawe Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satukesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadudengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, danKabupaten/Kota.

Pasal 7

Wanggudu sebagai ibu kota Kabupaten Konawe Utara berada diKecamatan Asera.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapatdilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapatbertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibukota kabupaten.

Pasal 10 . . .

- 5 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Konawe Utara diusulkan oleh GubernurSulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Konawe.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan WakilBupati Konawe Utara kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggaradan APBD Kabupaten Konawe dilaksanakan secara proporsionalsesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanankemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedungperkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayananumum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugasPemerintah Kabupaten Konawe dalam wilayah calonKabupaten Konawe Utara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakanhukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumendari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada PemerintahKabupaten Konawe Utara.

Demikian pula BUMD Kabupaten Konawe yangberkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada diKabupaten Konawe Utara, untuk mencapai daya guna danhasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe kepadaPemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnyamencakup kabupaten induk dan kabupaten baru,pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untukKabupaten Konawe Utara diserahkan oleh PemerintahKabupaten Konawe kepada Pemerintah Kabupaten KonaweUtara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut,dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) . . .

- 7 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian sejumlahuang yang besarnya didasarkan pada Keputusan DPRDKabupaten Konawe No.27/DPRD/2006 tanggal 26September 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan dana” adalahpemberian sejumlah dana yang didasarkan pada KeputusanGubernur No.525/2006 tanggal 18 September 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlahdana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah KabupatenKonawe yang belum dibayarkan.

Ayat (5) . . .

- 8 -

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlahdana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4689