undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara ... pontianak uu no 9 tahun... ·...
TRANSCRIPT
-
1
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pontianak, 10 April 2019
-
2
SEKILAS PENERIMAAN NEGARA DALAM APBN
RAPBN
2019
Outlook
2018
2017
2016
2015
2014 74,0% 25,7% 1.550,5
82,3% 17,0% 1.508,0
82,6% 16,8% 1.555,9
80,6% 18,7% 1.666,4
1.903,0 81,4% 18,3%
2.142,5 83,1% 16,9%
Penerimaan Perpajakan PNBP Hibah
1.146,9 398,6
1.240,4 255,6
1.285,0 262,0
1.343,5 311,2
1.548,5 349,2
1.781,0 361,1
Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terus meningkat, dari 74% di tahun 2014 menjadi 83,1 di tahun 2019
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan negara mampu tumbuh rata-rata sebesar 3,8% (2014 sampai dengan 2017
Sumber: Nota Keuangan Rancangan APBN 2019
dalam triliun rupiah
-
3
PNBP terbesar dari Migas yang sangat bergantung pada harga minyak
PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan meningkat sejalan dengan meningkatnya laba BUMN
PNBP Lainnya cenderung fluktuatif yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan di K/L
PNBP BLU meningkat seiring dengan perbaikan layanan
*Keterangan: Tahun 2012 s.d 2017 berdasarkan LKPP, Tahun 2018 berdasarkan outlook dalam Nota Keuangan APBN 2019, sedangkan Tahun 2019 berdasarkan RAPBN
351.80 345.75 398.59
255.63 261.98 311.22
349.16 361.09
PNBP DARI MASA KE MASA
-
4
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PNBP ERA UU NO. 20 TAHUN 1997
Temuan berulang BPK, meliputi:
PNBP TERLAMBAT/ BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA
PNBP KURANG/ BELUM DIPUNGUT
PUNGUTAN TANPA DASAR HUKUM
PNBP TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA / DIGUNAKAN LANGSUNG
-
5
Perubahan UU PNBP
Penyederhanaan tarif
Meningkatkan kepatuhan wajib bayar
Kebijakan tarif s.d Rp0 atau 0%
Opsi keberatan, keringangan dan pengembalian PNBP
Memperkuat pengawasan baik oleh KL maupun oleh Kemenkeu
Penguatan pemeriksaan PNBP dan sanksi pidana
Peningkatan Pemanfaatan IT dalam Pengelolaan PNBP
Meningkatkan kualitas layanan
Peningkatan transparansi pengelolaan PNBP
Pengelolaan dan Pemanfaatan data PNBP
Skema PSC Gross Split
Mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi lebih efisien dan efektif
Penerimaan negara migas lebih pasti dan tidak dideterminasi besarnya biaya operasi yang harus dibayarkan pemerintah & KKKS
Reformasi SDA Migas
Meningkatkan pengawasan dan monitoring intensif proyek yang akan onstream tahun 2019
Melaksanakan operasional hulu migas secara efektif dan efisien dengan melanjutkan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
SDA Nonmigas
Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan
Penguatan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal
PNBP Lainnya
Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif
Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN penyempurnaan tarif dan regulasi
Perluasan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBP (Simponi)
Kekayaan Negara Dipisahkan
Penentuan dividen sesuai profabilitas dan likuiditas perusahaan
Menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan nilai pasar BUMN listed di bursa saham
Memperhatikan penugasan Pemerintah terhadap BUMN sebagai agenda pembangunan
Badan Layanan Umum
Penguatan kelembagaan BLU antara lain melalui rasional struktur dan proporsi pegawai fungsional layanan
Peningkatan kompetensi SDM BLU
Pemanfaatan IT sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan BLU
Kebijakan 2019
REFORMASI DAN KEBIJAKAN PNBP TAHUN 2019
-
6
LATAR BELAKANG PENETAPAN UU PNBP
Penguatan Landasan Hukum
Penyesuaian dengan Amandemen
UUD dan Paket UU Keuangan Negara
Peningkatan Pelayanan dan
Optimalisasi Penerimaan
Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP
sehingga meningkatkan pelayanan dan
mengoptimalkan PNBP
Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Upaya untuk meminimalisasi
temuan, serta meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas
Implementasi Kebijakan Pemerintah
Membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih dan mewujudkan kemandirian
ekonomi
-
7
MATERI UU NO.9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP
Bab I
Ketentuan umum
Bab II
Objek dan Subjek PNBP
Bab III
Tarif atas Jenis PNBP
Bab IV
Kewenangan Pengelolaan PNBP
Bab V
Pengelolaan PNBP
Bab VI
Pemeriksaan PNBP Bab VII
Keberatan PNBP
Bab VIII
Keringanan PNBP
Bab IX
Pengembalian PNBP
Bab X
Badan Layanan Umum
Bab XI
Ketentuan Pidana
Bab XII
Ketentuan Peralihan
Bab XIII
Ketentuan Penutup
13 BAB
73 PASAL
Keterangan: Dalam UU No.20 Tahun 1997, terdiri dari 8 BAB dan 24 Pasal.
-
8
Penggunaan
Keberatan, Keringanan,
Pengembalian Objek
Verifikasi oleh Instansi
Pengelola Pemeriksaan PNBP Sanksi
Pidana
Pengawasan PNBP
Pengaturan Tarif
Pengelolaan PNBP
POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PNBP
Dalam rangka merespon perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya paket Undang-Undang Keuangan Negara dan kebijakan Pemerintah; memenuhi tujuan pengelolaan PNBP
pokok-pokok perubahan dalam UU No.9 Tahun 2019 secara garis besar adalah:
-
9
OBJEK PNBP
penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah
bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara
kekayaan negara yang berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain
PEMANFAATAN SDA
PENGELOLAAN BMN
PELAYANAN
PENGELOLAAN KND
dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lain
PENGELOLAAN DANA
hak negara selain 5 objek sesuai peraturan perundang-undangan
HAK NEGARA LAINNYA
`
Pengklasteran digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.
-
10
Dasar Pertimbangan pengaturan tarif diatur masing-masing sesuai klaster, antara lain a. Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya
alam b. Dampak pengenaan tarif c. Kebutuhan investasi, kondisi keuangan, &
operasional Badan d. Nilai guna aset tertinggi dan terbaik e. Aspek keadilan f. Kebijakan pemerintah
Dasar Pertimbangan Dasar hukum penetapan tarif dilekatkan langsung pada 6 klaster objek PNBP: 1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Undang-
Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah
2. Pelayanan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri
3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham
4. Pengelolaan Barang Milik Negara Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan
5. Pengelolaan Dana Peraturan Menteri Keuangan
6. Hak Negara Lainnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan
Dasar Hukum
SPESIFIK
AD VALOREM Tarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uang Tarif PNBP yang
ditetapkan dengan persentase dan
formula
Bentuk Tarif
PENGATURAN TARIF PNBP
-
11
PENGELOLAAN PNBP
Dik
elo
la d
ala
m s
iste
m A
PB
N
PERENCANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
Perencanaan PNBP dalam
penyusunan RAPBN/RAPBNP
PENGAWASAN
Penentuan PNBP Terutang,
Pemungutan,
Pembayaran/Penyetoran, Piutang,
Penetapan dan Penagihan,
Penggunaan PNBP
Penatausahaan dan Pelaporan
Pengawasan atas Perencanaan,
Pelaksanaan, dan
Pertanggungjawaban PNBP
Da
pat d
ilan
jutk
an p
em
eriks
aa
n