Upload File

undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

10

Upload: others

Post on 19-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Page 2: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menegah DaerahPeriode 2016-2021 Kota Magelang;

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA

MAGELANG TAHUN 2017-2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2017-2021

sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari

pecapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

perangkat daerah.

Page 3: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Page 4: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Page 5: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

3.Cakupan wilayah

pelayanan

penanggulangan

kebakaran

Jumlah mobil damkar tahun n dibagi

jumlah penduduk tahun n dibagi 20.000

UPT Pemadam Kebakaran

- -Daftar Sarana dan

Prasarana (mobil)

Damkar

- -Jumlah penduduk

kota magelang

4.Prosentase tingkat

waktu tanggap respon Jumlah kebaran yang tercapai 15 menit

harus sampai dititik lokasi kebakaran

dari diterimanya laporan menurut perda

no 2 tahun 2014 tentang manajemen

proteksi kebakaran dibagi jumlah

kebakaran

UPT Pemadam Kebakaran

Laporan Kejadian

kebakaran

5.Prosentase

peningkatan masyarakat

tanggap bencana

(Jumlah masyarakat yang mendapat

informasi bencana tahun n)- (Jumlah

masyarakat yang mendapat informasi

bencana tahun n-1)dibagi( jumlah

masyarakat yang mendapat informasi

bencana tahun n-1 )*100%

Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

-Seks i perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

- Jumlah penduduk

yang mendapat

informasi bencana

tahun lalu dan tahun

ini

6.Cakupan tim relawan

siaga bencana

Jumlah relawan yang tanggap bencana

dibagi jumlah relawan dikali 100%

- Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi : perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

- Daftar Jumlah relawan

siaga bencana

Page 6: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

7.Cakupan rencana

kontijensi mitigasi

bencana

Jumlah rencana kotijensi mitigasi

bencana yang disusun dibagi jumlah

rencana kotinjensi mitigasi bencana

yang direncanakan

- Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi : perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

- Daftar kontijensi

mitigasi bencana

8.Tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana

penanggulangan

bencana

jumlah sarana dan prasarana untuk

bencana (tanah longsor,banjir,angin

putting beliung dan gunung berapi) yang

telah tersedia/ jumlah kebutuhan sarana

dan prasarana untuk bencana (tanah

longsor,banjir,angin putting beliung dan

gunung berapi) yang telah tersedia*25%

Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

- Daftar Sarana dan

Prasarana untuk

penanggulangan

bencana alam

9.Cakupan penanganan

korban bencana

Korban bencana yang tertangani dibagi

korban bencana *100%

- Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

- Laporan bencana alam

Page 7: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

10.Ketersedian

kebijakan terkait

penanggulangan

bencana

Jumlah regulasi yang mengatur tentang

penanggulangan bencana

Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

-

- Perda dan perwal kota

magelang

Mewujudkan

kondusivitas

kehidupan

masyarakat kota

magelang yang

tertib aman dan

nyaman

1.Prosentase penurunan

penyakit masyarakat (Jumlah pekat tahun n-1)- (jumlah pekat

tahun n) dibagi (jumlah pekat tahun n-1)

*100%

KEPALA SATPOL PP

- Bidang Penegakan perundang-

undangan daerah dan

pengembangan kapasitas

Seksi Pembinaan, Pengawasan

dan Penyuluhan

- Laporan kegiatan

pekat tahun ini dan

tahun lalu

2.Persentase petugas

linmas yang telah

mengikuti pelatihan

dibanding jumlah

petugas linmas

Jumlah personil linmas yang memenuhi

syarat/diklat/pelatihan tahun n dibagi

jumlah personil tahun n

Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

- Daftar jumlah personil

yang telah mengikuti

pelatihan dan daftar

jumlah personil tahun

n

3.Cakupan patroli

pengamanan wilayah

oleh petugas Linmas

Jumlah regu patroli linmas pengamanan

wilayah dalam 1 hari

- Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

- Jadwal patroli linmas

Page 8: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

4.Cakupan linmas per

10.000 penduduk Jumlah personil linmas tahun n dibagi

jumlah penduduk tahun n *10.000

- Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi perlindungan masyarakat

dan penanggulangan bencana

- -Daftar jumlah

personil linmas

- -Jumlah penduduk

kota magelang

5.Cakupan petugas

patroli petugas satpol PP

dalam pemantauan dan

penyelesaian

pelanggaran ketertiban ,

ketentramanan dan

keindahan kota

Frekuensi patroli satpol pp dalam sehari Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi pengendalian ketertiban

umum dan ketentraman

masyarakat

- Jadwal patroli satpol

pp kota magelang

6.Rasio Jumlah polisi

pamong praja per

10.000 penduduk

(Jumlah personil satpol pp tahun n )/

(jumlah penduduk tahun n) x 10.000

- Sekretaris Satuan Polisi Pamong

Praja

- Subag Umum dan Kepegawaian

- Daftar jumlah personil

satpol pp kota

magelang

- Daftar jumlah

penduduk kota

magelang

7.Tingkat penyelesaian

pelanggaran perda Jumlah pelanggaran perda yang

diselesaikan/ jumlah pelanggaran perda

yang di laporkan *100%

Bidang Penegakan perundang-

undangan daerah dan

pengembangan kapasitas

- Seksi penyelidikan,

penyidikan,dan penindakan

- Laporan jumlah

pelanggaran perda

- Laporan jumlah

pelanggaran perda

yang telah

diselesaikan

Page 9: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

8.Prosentase anggota

satpol yang memenuhi

syarat

Jumlah personil satpol pp yang telah

memenuhi syarat/ diklat dasar/pelatihan

tahun n dibagi jumlah personil satpol pp

tahun n *100%

Bidang Penegakan perundang-

undangan daerah dan

pengembangan kapasitas

- Seksi pengembangan kapasitas

- Daftar jumlah personil

yang memenuhi syarat

dan yang telah

mengikuti diklat

dasar/pelatihan

-

9.Prosentase

penyelesaian

pelanggaran terkait

keamanan , ketentraman

dan ketertiban umum

Jumlah pelanggaran k3 yang di

selesaikan tahun n dibagi jumlah

pelanggaran k3 yang di laporkan tahun n

*100%

Bidang Ketertiban

umum,ketentraman masyarakat

dan perlindungan masyarakat

- Seksi operasional ketertiban

umum dan ketentraman

masyarakat

- Laporan pelanggaran

terkait k3 (keamanan,

ketentraman dan

ketertiban umum)

10.Prosentase

penanganan penyakit

masyarakat ( pekat )

Jumlah pelanggaran pekat yang

diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran

pekat yang dilaporkan *100%

Bidang Penegakan perundang-

undangan daerah dan

pengembangan kapasitas

- Seksi pembinaan,pengawasan

dan penyuluhan

- Laporan kegiatan

pekat

Page 10: Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN … · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … PERATURAN...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...kpi.go.id/download/regulasi/UU 32 -2004 - Pemerintahan...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … Nomor 23 Tahun 2014... · undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 …€¦ · IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DR. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang · 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT · 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ... 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2017 · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN … · pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan ... Nomor 27 Tahun 2002

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah SELATAN_16_2012.pdf · Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang - … PSBB.pdf2 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ... filedengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 … · tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 … filerepublik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah presiden republik indonesia,

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN ... · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

distanbun.acehprov.go.id · Pembentukan Propinsi Surnatera Utara; 2. Undang-Undang Nomor Il Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang …...Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang UndOIng Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ... fileNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 … · Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 ... - Sebagai konsekuensi dari Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945

ppid.bantulkab.go.id · bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ...terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

jdih.balangankab.go.id - PERBUP 69...undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 …tkpkdprovjateng.com/file/file_upload/2013041002055705.uunomor33tahun2004... · Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

jdih.padang.go.id · PERUBAHAN ATASPERATURANWALIKOTAPADANG NOMOR 73 TAHUN 2017 ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 ...3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

PEDOMAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI … · Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Scanned Image - ppid.diskominfo.jatengprov.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,