uji keandalan model harmonisasi hubungan industrial pada ... · pdf filedan kesehatan kerja...

44

Uji Keandalan Model Harmonisasi Hubungan Industrial pada

Gudang Tembakau di Kabupaten Jember

Henik Prayuginingsih, Teguh Hari Santosa dan Muhammad Iman Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Jember 68121

E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kehandalan model harmonisasi hubungan industrial pada gudang tembakau di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan teknik analisis skoring, tabulasi silang, dan focus group discussion (FGD), hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa model harmonisasi hubungan industrial perlu disempurnakan dalam bentuk: (1) perbaikan atribut perlindungan upah rutin, pengadaan lembaga keuangan pengganti koperasi, pemberian asuransi sebagai pengganti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), peningkatan pengetahuan buruh akan keberadaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), perbaikan hubungan buruh dan SPSI serta perbaikan hubungan buruh-perusahaan; (2) perlunya Asosiasi Tembakau Indonesia (ATI) mendampingi pemerintah dalam mengawasi dan memfasilitasi hubungan industrial pada gudang tembakau; (3) peran mandor sebagai mediator hubungan buruh dan perusahaan digantikan kepala gudang yang mempunyai kedudukan lebih strategis karena biasanya merupakan pengurus SPSI. Hasil simulasi penerapan model hanya mampu meningkatkan skor perlindungan dan kepuasan kerja namun belum mampu meningkatkan hubungan industrial menjadi harmonis. Hanya gudang PT Perkebunan Nusantara (PTPN X) yang mempunyai hubungan industrial harmonis sebelum dan sesudah penerapan model. Kata Kunci: uji keandalan, model harmonisasi, hubungan industrial

ABSTRACT

The purpose of this paper is to study the reliability of a harmonization model of industrial relations at the tobacco warehouse in Kabupaten Jember. By employing a scoring technique, cross-tabulation, and focus group discussion (FGD), it is found that the model still needs revision in the form of: (1) improving some protection attributes such as increasing routine wages, the establishment of cooperation to replace the function of cooperation, the formation of labor insurance programs to substitute JAMSOSTEK (Labor Social Security System), increasing labor knowledge about SPSI (Indonesian Workers Union), improving relationship between labor - SPSI and between labor-company; (2) involving the Indonesian Tobacco Association (ITA) to accompany government to control and facilitate industrial relations at tobacco warehouse; (3) replacing the role of supervisors to communicate the relationship between labor and company by supervisors which has a more strategic position because of their position in the board of SPSI. The simulated model just could increase the score of protection and statisfiction, but had not made industrial relations in harmony yet. The harmonious industrial relations are only found at PT Perkebunan Nusantara (PTPN X) before and after the application of the model. Keywords: reliability test, harmonization model, industrial relations

PENDAHULUAN

Menurut penelitian Azizah (2007) buruh pada

gudang tembakau di daerah Jember dan Bondowoso

yang 97–99% diantaranya wanita, sering mengalami

kekerasan psikis dalam bentuk pelecehan seksual,

ketakutan dipecat setiap saat, dan pengawasan yang

ketat selama bekerja. Disamping itu, juga banyak hak-

haknya yang tidak terpenuhi, antara lain: jam kerja

yang terlalu panjang, jam istirahat yang singkat,

kesempatan menjalankan ibadah yang terbatas, upah

dibawah Upah Minimum Regional (UMR), kondisi

kerja yang tidak nyaman serta fasilitas keselamatan

dan kesehatan kerja yang minim (Prayuginingsih,

2007). Hak buruh pada berbagai aspek merupakan

perlindungan yang seharusnya diberikan perusahaan,

dan persepsi buruh terhadap perlindungan perusahaan

tercermin pada kepuasan kerja. Interaksi antara

perlindungan dan kepuasan kerja menggambarkan

hubungan industrial (Simamora, 2001).

Prayuginingsih: Uji Keandalan Model Harmonisasi Hubungan Industrial pada Gudang Tembakau

45

Penelitian Prayuginingsih, Santosa & Iman (2020)

pada enam gudang tembakau menunjukkan bahwa

lima diantaranya mempunyai hubungan industrial

yang belum harmonis. Ketidakharmonisan terlihat

dari kategori tingkat perlindungan sedang dan

direspon buruh dengan kepuasan kerja pada kategori

sedang pula. Satu-satunya gudang yang mempunyai

hubungan industrial harmonis adalah PT Perkebunan

Nusantara (PTPN X), yang mempunyai tingkat

perlindungan dan kepuasan kerja tinggi. Terdapat 12

atribut perlindungan yang mempunyai skor rendah,

yaitu pengetahuan buruh akan keberadaan SPSI,

hubungan buruh-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(SPSI), hubungan buruh-perusahaan, keberadaan

koperasi, upah rutin, perjanjian kerja, pemutusan

hubungan kerja (PHK), pemberian pesangon,

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan

perbaikan kondisi kerja.

Model harmonisasi hubungan industrial telah dibuat dan model tersebut perlu diuji keandalannya serta direvisi dan disempurnakan agar buruh dapat memperoleh perlindungan dan kepuasan kerja yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Uji keandalan model dimulai dengan simulasi penerapan model, melalui simulasi dapat digali res-pon buruh wanita terhadap kemungkinan terjadinya perubahan atribut-atribut perlindungan. Berdasarkan respon tersebut maka dapat diketahui apakah model sudah dapat diterapkan, masih perlu direvisi atau perlu disempurnakan untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis (Umar, 1998). Adapun langkah-langkah uji keandalan, revisi dan penyem-purnaan model yang merupakan alur penelitian tercantum pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Aliran Pelaksanaan Penelitian Model Harmonisasi Hubungan Industrial

JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.14, NO. 1, MARET 2012: 44-55

46

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskrip-tif analitis untuk memperoleh data tentang existing condition hubungan industrial gudang tembakau baik sebelum maupun setelah penerapan model harmoni-sasi hubungan industrial.

Uji ketepatan, evaluasi dan penyempurnaan model dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dengan pendekatan simulasi partisipatif, yang melibatkan pengusaha, buruh, mandor, serikat pekerja dan pemerintah.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Sep-tember 2011 dengan populasi penelitian sebanyak 97 unit usaha gudang tembakau. Sampel terdiri atas 1 gudang yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 5 gudang swasta yang memiliki Serikat Pekerja. Sampel buruh dan mandor adalah buruh dan mandor yang sama dengan penelitian pada saat penyusunan model yang diambil secara dispropor-tionate random sampling dengan komposisi sebagai-mana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian

Uraian Jumlah 1. Populasi gudang tembakau 2. Sampel gudang tembakau 3. Responden

a. Pemerintah/Disnaker Kabupaten Jember b. Pengelola gudang tembakau c. Buruh @ 30 orang per gudang d. Serikat Pekerja

Total jumlah responden

97 6

1 6

180 6

193

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas: (a) atribut untuk menentukan tingkat perlindungan terhadap buruh; (b) atribut untuk menentukan tingkat kepuasan kerja buruh; (c) peran dan fungsi serikat pekerja, kepala gudang, pemerintah dan Asosiasi Tembakau Indo-nesia (ATI). Data sekunder diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Teknik pengum-pulan data adalah survey dan indepth interview serta focus group discussion (FGD) pada saat menilai keandalan, mengevaluasi dan menyempurnaan model.

Pengolahan data untuk mengetahui kondisi fak-tual hubungan industrial sebelum dan sesudah uji keandalan model menggunakan teknik tabulasi silang dan skor. Kondisi hubungan industrial ditentukan oleh interaksi antara tingkat perlindungan perusahaan dan tingkat kepuasan kerja buruh.

Tingkat perlindungan perusahaan (protection) dan tingkat kepuasan kerja buruh (statisfiction) di-tentukan berdasar nilai rata-rata skor. Berdasarkan Hadi (1991), skor masing-masing atribut tingkat per-lindungan dan kepuasan kerja ditentukan sebagai berikut: a. Skor = 5, jika atribut perlindungan atau kepuasan

kerja sangat tinggi b. Skor = 4, jika atribut perlindungan atau kepuasan

kerja dinilai tinggi

c. Skor = 3, jika atribut perlindungan atau kepuasan kerja dinilai sedang

d. Skor = 2, jika atribut perlindungan atau kepuasan kerja dinilai rendah

e. Skor = 1, jika atribut perlindungan atau kepuasan kerja sangat rendah

Kategori tingkat perlindungan dan tingkat ke-

puasan buruh adalah: a. Sangat tinggi : jika rata-rata skor ≥ 4,50 b. Tinggi : jika rata-rata skor 3,50 – 4,49 c. Sedang : jika rata-rata skor 2,50 – 3,49 d. Rendah : jika rata-rata skor 1,50 – 2,49 e. Sangat rendah: jika rata-rata skor < 1,49 Kriteria Pengambilan Keputusan: a. Kondisi hubungan industrial harmonis, apabila

tingkat perlindungan perusahaan dan tingkat kepuasan kerja buruh yang tinggi.

b. Kondisi hubungan industrial belum harmonis, apabila tingkat perlindungan perusahaan sedang dan kepuasan kerja buruh juga sedang atau bahkan tinggi

c. Kondisi hubungan industrial tidak harmonis, apa-bila tingkat perlindungan perusahaan dan tingkat kepuasan kerja buruh rendah.

Untuk menguji keandalan model harmoniasi

hubungani industrial dilakukan simulasi penerapan model dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Sosialisasi dan klarifikasi kondisi hubungan indus-

trial sebelum penerapan model 2. Simulasi penerapan model pada masing-masing

gudang tembakau 3. Penyusunan model alternatif 4. Evaluasi hasil simulasi penerapan model alternatif 5. Revisi dan penyempurnaan model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Hubungan Industrial pada Gudang Tem-bakau di Kabupaten Jember Sebelum Penerapan Model

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Prayugi-ningsih, 2010) diketahui bahwa hanya satu gudang yang mempunyai hubungan industrial harmonis, yaitu Gudang PTPN X. Hubungan industrial yang harmo-nis ditunjukkan dengan tingkat perlindungan yang tinggi dan direspon dengan tingkat kepuasan kerja buruh yang tinggi pula.

Hubungan industrial pada Gudang Pandusata, GMIT dan Tarutama belum harmonis, karena baik perlindungan maupun kepuasan kerja berada pada kategori sedang. Kondisi yang menarik terjadi pada gudang Tempurejo, dimana hubungan industrial belum harmonis karena tingkat perlindungan kategori


47

sedang, namun direspon dengan kepuasan yang tinggi. Satu-satunya gudang yang tidak harmonis adalah MDR, karena tingkat perlindungan yang rendah. Tingkat Perlindungan Perusahaan kepada Buruh Wanita

Hasil penelitian pada tahun pertama menunjuk-

kan bahwa dari enam gudang lokasi penelitian hanya satu yang mempunyai tingkat perlindungan dengan kriteria tinggi, yaitu gudang milik PTPN X, dengan skor rata-rata 3,57. Lima gudang lainnya mempunyai kisaran rata-rata skor tingkat perlindungan 2,57–2,98 sehingga termasuk dalam kategori sedang (Tabel 2). Beberapa atribut yang mempunyai skor perlindungan rendah adalah: (a) upah rutin; (b) tidak adanya pesangon jika terkena PHK; (c) tidak adanya JAMSOSTEK bagi buruh; (d) tidak adanya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh; (e) minim-nya fasilitas sanitasi; (f) terjadinya hubungan kerja tanpa perjanjian; (g) pemberlakuan PHK; (h) rendah-nya pengetahuan buruh pada SPSI; (i) hubungan

buruh dan SPSI; dan (j) hubungan buruh dan per-usahaan (Tabel 3). Tingkat Kepuasan Kerja Buruh Wanita

Kepuasan kerja adalah persepsi pekerja terhadap

lingkungan kerjanya sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan kerja. Menurut As’ad (2003). Pengukuran kepuasan kerja selain dapat didasarkan atas perasaan seorang pekerja terhadap aspek-aspek pekerjaannya, juga dapat didasarkan atas seberapa banyak kebutuhan pekerja dapat terpenuhi.

Berdasarkan kebutuhan pekerja yang dapat terpenuhi, maka atribut yang paling sering termasuk dalam kategori kepuasan kerja rendah adalah: (a) tidak adanya insentif lain selain upah rutin dan upah lembur; (b) tunjangan hari raya (THR) yang dinilai terlalu rendah; dan (c) kekurangtahuan buruh akan keberadaan SPSI, sebagai lembaga yang memper-juangkan kepentingan mereka (Tabel 4). Berdasarkan kondisi faktual, maka dibuat model harmonisasi hubungan industrial sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Model Harmonisasi Hubungan Industrial Pada Gudang Tembakau di Kabupaten Jember


48

Uji Coba Ketepatan dan Keandalan Model

Uji coba ketepatan dan keandalan model dilaku-kan dengan menerapkan model harmonisasi hubung-an industrial melalui simulasi perbaikan atribut perlindungan yang mempunyai skor rendah dengan hasil tercantum pada Tabel 2. Pengetahuan Buruh akan Keberadaan SPSI

Pengetahuan buruh akan keberadaan dan man-

faat SPSI menimbulkan rasa aman dan percaya diri bahwa ada yang memperjuangkan kepentingan mereka. Rasa aman dan percaya diri dapat meningkatkan kepuasan kerja, yang diharapkan merupakan umpan balik bagi perusahaan agar buruh lebih meningkat kinerjanya.

Tugas mensosialisasikan SPSI dapat dilakukan oleh atasan buruh yang sehari-hari bergaul di gudang. Para atasan biasanya mengenal karakter masing-

masing buruh, sehingga pengenalan SPSI dapat di-sesuaikan dengan kondisi mereka, sehingga kendala ketidak pedulian, keterbatasan daya pikir dan keter-batasan waktu buruh dapat diatasi.

Hubungan Buruh dengan SPSI

Hubungan antara buruh dan perusahaan yang

belum baik selama ini disebabkan oleh pengetahuan

buruh yang rendah akan keberadaan SPSI. Apabila

perusahaan sudah dapat mensosialisasikan SPSI

kepada buruh akan terjalin hubungan baik antara

buruh dan SPSI. Hubungan yang baik antara buruh

dan SPSI akan menghapus prasangka buruk pada

SPSI dan perusahaan, sehingga mereka akan mema-

hami dan bahkan mendukung program SPSI dan

perusahaan.

Kendala yang mungkin dihadapi relatif tidak

ada, hanya tergantung pada kemampuan para atasan

Tabel 2. Hasil Simulasi Perbaikan Atribut Perlindungan

No. Atribut Perlindungan Kendala yang dihadapi untuk upaya

peningkatan/perbaikan

Upaya perbaikan/peningkatan

1 Pengetahuan buruh akan keberadaan

SPSI

- Ketidakpedulian buruh

- Keterbatasan daya fikir buruh

- Keterbatasan waktu buruh

Dapat dilaksanakan

2 Hubungan buruh dengan SPSI - Relatif tidak ada Dapat dilaksanakan

3

Hubungan buruh dengan perusahaan

- Niat baik perusahaan Dapat dilaksanakan

4 Kondisi lantai dan sanitasi - Kemampuan finansial perusahaan Belum dapat dilaksanakan

5 Perjanjian hubungan kerja - Status buruh sebagai karyawan tidak

tetap

- Perekrutan tenaga tidak langsung,

tetapi melalui mandor

Belum dapat dilaksanakan

6 Pemberlakuan PHK - Produksi tergantung permintaan pasar

- Permintaan pasar dipengaruhi isu

global anti merokok

- Buruh diupayakan bekerja pada

bagian lain

-

Pekerjaan dibagi secara merata pada

tiap anggota team kerja

7 Pemberian pesangon jika terjadi PHK - Status buruh sebagai karyawan tidak

tetap

- Pekerjaan fluktuatif dan tidak kontinyu

sepanjang tahun

- Perekrutan tenaga kerja dilakukan

mandor berdasar perkiraan produksi

yang diberikan perusahaan

- Kondisi finansial perusahaan

Belum dapat dilaksanakan

8 Pemberian JAMSOSTEK - Status buruh sebagai karyawan tidak

tetap

- Pekerjaan gudang tidak kontinyu

- Jangka waktu JAMSOSTEK panjang

Diganti dengan program asuransi

yang durasi waktunya lebih singkat

9 Pengupahan - Kemampuan finansial perusahaan Dapat dilaksanakan sesuai

kemampuan perusahan

10 Pengadaan koperasi atau lembaga

keuangan lainnya

Kemampuan finansial perusahan Belum dapat dilaksanakan oleh

semua gudang


49

untuk memberikan pemahaman pada buruh akan

manfaat keberadaan SPSI bagi buruh dan perusahaan.

Hubungan Buruh Perusahaan

Hubungan yang diharapkan terjadi antara per-

usahan dan buruh pada hubungan industrial adalah

kemitraan. Perusahaan yang menganggap buruh seba-

gai mitra akan memperlakukan karyawan/buruh

sebagai aset/kekayaan, bukan sekedar faktor produksi

yang hanya dituntut untuk memberikan produktivitas

tinggi.

Seperti aset lainnya, buruh perlu dipertahankan

keberadaannya, karena berpengaruh terhadap kelang-

sungan hidup perusahaan. Upaya yang dapat dilaku-

kan untuk mempertahankan buruh adalah dengan

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan mereka,

baik fisik maupun psikis. Jika perusahaan belum

mampu memenuhi semua kebutuhan fisik, setidaknya

dapat memenuhi kebutuhan psikis seperti: meng-

hargai dan memperlakukan secara manusiawi atau

menempatkan mereka pada kelompok kerja yang

tidak mempunyai konflik pribadi. Buruh yang ter-

penuhi kebutuhannya, akan puas dengan pekerjaan-

nya, sehingga memberikan umpan balik berupa ke-

sadaran untuk bekerja sesuai dengan harapan per-

usahaan.

Satu-satunya kendala yang mungkin timbul dari

upaya menumbuhkan hubungan kemitraan ini adalah

niat baik perusahaan. Mengingat manfaat yang akan

diperoleh perusahaan dari hubungan kemitraan, maka

disarankan pada perusahan untuk menumbuhkan

sikap tersebut.

Perbaikan Kondisi Lantai, Ventilasi dan Sanitasi

Saran perbaikan sarana ventilasi dan sanitasi

dinyatakan berat untuk dilaksanakan, karena kendala

finansial perusahaan yang belum memungkinkan.

Perbaikan lantai, ventilasi dan sanitasi mem-

butuhkan dana yang besar, sementara pada saat yang

bersamaan perusahaan juga dituntut untuk melakukan

penyesuaian upah buruh. Pada sisi lain, kondisi pasar

tembakau tidak sebagus jaman keemasan sebelum

tahun 80-an, dimana belum terdengar kampanye anti

rokok dan tembakau.

Perbaikan Perjanjian Hubungan Kerja

Perbaikan perjanjian hubungan kerja juga tidak

dapat dilaksanakan. Kendala yang dihadapi, karena

para buruh merupakan tenaga tidak tetap yang hanya

bekerja jika ada pekerjaan. Oleh karena itu, perusahan

merasa tidak ada kewajiban untuk melakukan perjanjian kerja, karena buruh wanita juga bebas untuk menolak tawaran pekerjaan gudang.

Kendala lainnya adalah perekrutan tenaga kerja tidak dilakukan secara langsung dengan perusahaan melainkan oleh mandor yang merupakan kepala pe-kerja. Mandorlah yang memilih pekerja sebagai tim kerjanya, sehingga perjanjian hanya terjadi antara buruh dan mandor.

Pemberlakuan PHK Kebutuhan tenaga ditentukan oleh perkiraan per-

mintaan pasar oleh fihak manajemen. Berdasarkan jumlah permintaan ditentukan jumlah produksi dan buruh yang dibutuhkan. Selanjutnya fihak manaje-men menghubungi kepala pekerja yang akan mere-krut pekerja. Apabila permintaan pasar sedang menurun berarti hanya sedikit buruh yang diperlukan sehingga PHK tidak dapat dihindari.

Pekerjaan pada gudang tembakau bersifat ter-putus-putus, yaitu antara bulan Maret–Juni dan Sep-tember–Desember. PHK jarang dilakukan di tengah musim bekerja, jika tidak ada pelanggaran yang sangat serius.

Apabila penurunan produksi tidak terlalu drastis disertai dengan keinginan untuk menjalin kemitraan dengan buruh, perusahaan akan berusaha tidak me-lakukan PHK terhadap buruh wanita yang sudah biasa bekerja selama bertahun-tahun pada perusahaan dengan jalan: - Menyalurkan buruh yang tidak bekerja di gudang

ke pekerjaan lain, seperti di kebun misalnya - Membagi pekerjaan secara merata pada setiap

pekerja, meskipun masing-masing memperoleh sedikit kesempatan bekerja.

Pemberian Pesangon Jika terjadi PHK Pemberian pesangon tidak dapat diberikan

karena 4 kendala, yaitu: - Status buruh sebagai karyawan tidak tetap dan

tidak mempunyai perjanjian kerja - Pekerjaan fluktuatif dan tidak kontinu sepanjang

tahun, sehingga kemungkinan ada saja yang ter-kena PHK. Jika setiap buruh yang terkena PHK memperoleh pesangon maka perusahaan akan terbebani dengan biaya pesangon yang sangat besar.

- Perekrutan tenaga kerja dilakukan mandor ber-dasar perkiraan produksi yang diberikan perusaha-an, sehingga jika ada PHK dilakukan oleh mandor bukan oleh perusahaan.

- Kondisi finansial perusahaan yang terbatas.


50

JAMSOSTEK Bagi Buruh

JAMSOSTEK mewajibkan pesertanya mem-

bayar iuran dengan jumlah tertentu secara rutin dalam

jangka waktu lama selama masa bekerja. JAMSOS-

TEK tidak dapat diberikan pada buruh wanita

digudang tembakau karena beberapa kendala, yaitu:

- dengan status pegawai tidak tetap, buruh dapat

sewaktu-waktu berhenti dan tidak ada yang ber-

tanggung jawab terhadap JAMSOSTEK atas

namanya.

- pekerjaan gudang yang tidak kontinu akan me-

nyulitkan pekerja membayar iuran rutin dalam

jangka waktu lama

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memberi-

kan jaminan keselamatan kerja pada buruh, gudang

GMIT dan Tempurejo mengganti program

JAMSOSTEK yang berjangka waktu panjang dengan

program asuransi kecelakaan yang mempunyai

jangka waktu lebih pendek dan disesuaikan dengan

kondisi buruh. Salah satu bentuk penyesuaian adalah

dengan memberikan talangan pembayaran premi

terlebih dahulu dan dibayar dengan cara diangsur

setiap kali buruh menerima upah. Diharapkan penyer-

taan buruh pada program asuransi akan menambah

rasa aman dan tenang buruh dalam bekerja.

Pengupahan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 93 tahun 2010, Upah Minimum Kabupaten

(UMK) Jember ditetapkan Rp 875.000/bulan atau Rp

35.000 /hari. Selain itu, ada juga ketentuan UMK

khusus sebesar 80% dari UMK normal bagi

perusahaan padat karya, seperti gudang tembakau,

yang menanggung biaya tenaga kerja minimal 25%

dari biaya total produksi. Upah buruh gudang

tembakau minimal sebesar Rp 664.000/bulan atau Rp

26.500/hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa

upah/hari buruh wanita pada seluruh lokasi penelitian

masih dibawah UMR. PTPN adalah gudang yang

memberikan upah harian tersbesar, yaitu Rp

24.000/hari sementara rata-rata upah gudang lainnya

adalah Rp 23.500/hari.

Upaya peningkatan upah sudah dilakukan yaitu

sebesar Rp24.500 per hari, meskipun kenaikan ini

masih di bawah UMK Jember, namun niat baik per-

usahaan harus dihargai. Besarnya kenaikan ini sudah

dirundingkan oleh pihak perusahaan dengan SPSI dan

diawasi oleh Disnaker Kabupaten Jember dan ATI.

Pengadaan Koperasi atau Lembaga Keuangan

Lainnya

Koperasi atau lembaga keuangan bentuk lain

sudah ada pada gudang MDR, Tarutama dan PTPN

X dengan skor 3, artinya ada unit simpan pinjam yang

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

mendadak buruh. Respon buruh pada tiga gudang

berbeda: (a) pada gudang PTPN X buruh puas dengan

kategori tinggi; (b) pada gudang Tarutama buruh puas

dengan kategori sedang; dan (c) pada gudang MDR

buruh puas dengan kategori rendah. Berdasarkan

pada kondisi ini, maka perbaikan bukan ditujukan

untuk pengadaan koperasi melainkan pada peningkat-

an pelayanan pada buruh agar dapat merasakan

manfaat koperasi.

Tiga gudang lainnya belum ada koperasi, namun

GMIT mempunyai lembaga informal yang melayani

kebutuhan mendadak buruh. Keberadaan lembaga

informal terbukti mampu melayani kebutuhan buruh,

sehingga meski hanya berbentuk lembaga informal

namun mampu memberikan kepuasan dengan kate-

gori sedang. Sementara itu buruh Gudang Pandusata

dan Tempurejo belum memperoleh kepuasan dari

atribut ini, karena ketiadaan koperasi dan lembaga

keuangan lain, baik formal maupun informal.

Mengacu pada kondisi faktual gudang GMIT

maka pembentukan lembaga keuangan informal yang

dapat memenuhi kebutuhan mendadak buruh dan

memberikan kepuasan dapat menjadi model untuk

mengupayakan hubungan industrial yang lebih har-

monis. Satu-satunya kendala penerapan model ini

adalah kemampuan finansial perusahaan.

Penyusunan Model Alternatif

Model alternatif menyarankan tujuh atribut

yang perlu diprioritaskan perusahaan untuk diper-

baiki/ditingkatkan, yaitu: (a) peningkatan pengetahu-

an buruh akan keberadaan SPSI; (b) perbaikan

hubungan buruh dengan SPSI; (c) perbaikan

hubungan buruh dengan perusahaan; (d) menghindari

terjadinya PHK; (e) penyertaan buruh pada program

asuransi; (f) peningkatan upah buruh; dan (f)

pengadaan koperasi atau lembaga keuangan, baik

formal maupun informal. Tiga atribut perlindungan

lainnya, yaitu: (a) perjanjian kerja; (b) pemberian

pesangon; serta (c) perbaikan kondisi lantai, ventilasi

dan sanitasi akan diperbaiki/ditingkatkan pada waktu

dan kesempatan yang lain, apabila kondisi finansial

perusahaan sudah memungkinkan.


51

Tabel 3. Perlindungan Buruh Gudang Tembakau di Kabupaten Jember Sebelum dan Setelah Penerapan Model Alternatif

No Atribut Perlindungan

Nilai Skor Perlindungan Gudang Tembakau

Pandusata Gading Mas Tempurejo Tarutama Mangli Djaja PTPN X

Sblm Stlah Sblm Stlah Sblm Stlah Sblm Stlah Sblm Stlah Sblm Stlah

Aspek Finansial 1 Upah rutin 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

2 Upah lembur 4 4 5 5 2 2 4 4 2 2 5 5

3 Kesejahteraan buruh 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 Peningkatan kesejahteraan buruh 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 5 5

5 Ada tidaknya pesangon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

6 JAMSOSTEK/Asuransi 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3

Aspek Fisik 7 Fasilitas sanitasi 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 5 5

8 Kesehatan Kerja 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

Aspek Kondisi Kerja 9 Terjadinya hubungan kerja 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3

10 Ada tidaknya pelatihan kerja 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4

11 Ada tidaknya diskriminasi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 Ada tidaknya pekerja anak 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

13 Ada tidaknya kekerasan kerja 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5

14 Cara mandor menjalankan tugas 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5

15 Waktu kerja 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 Waktu istirahat 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4

17 Kesempatan menyususi BATITA 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

20 Kesempatan beribadah 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4

21 Terjadinya PHK 2 4 2 4 3 4 1 4 1 4 3 4

Aspek Sosial 22 Fungsi pemerintah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

23 Kebebasan berserikat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

24 Pengetahuan buruh pada SPSI 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3

25 Hubungan buruh serikat pekerja 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3

26 Hubungan buruh - perusahaan 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5

Rata-rata skor 2,96 3,25 3,08 3,38 2,92 3,17 3,15 3,29 2,75 3,04 3,83 3,96 Kategori Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi

Keterangan: Kategori sangat tinggi: skor ≥ 4,5; Kategori tinggi: skor 3,5 – 4,4; Kategori sedang: skor 2,5 – 3,4; Kategori rendah: skor 1,5 – 2,4; Kategori sangat rendah: skor < 1,5 (Sumber: Data primer, diolah 2011)

Tabel 4. Rata-rata Tertimbang Kepuasan Buruh Gudang Tembakau di Kabupaten Jember Sebelum dan Setelah Penerapan Model

Alternatif

Keterangan: Kategori sangat tinggi: skor ≥ 4,5; Kategori tinggi: skor 3,5 – 4,4; Kategori sedang: skor 2,5 – 3,4; Kategori rendah: skor 1,5 – 2,4; Kategori

sangat rendah: skor < 1,5 (Sumber: Data primer, diolah 2011)


52

Evaluasi Hasil Simulasi Penerapan Model Alter-

natif

Hasil uji coba penerapan model menunjukkan

bahwa perbaikan atribut perlindungan yang dapat

dilaksanakan oleh perusahaan adalah atribut yang

tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan fisik,

sehingga hanya mampu meningkatkan skor namun

belum dapat meningkatkan kategorinya (Tabel 3).

Satu-satunya perbaikan yang menyangkut kebutuhan

fisik adalah peningkatan upah sebesar Rp 1000/hari

atau Rp 25.000/bulan. Upah setelah kenaikan ternyata

masih dibawah UMK, sehingga skornya tetap 2. Hal

ini mengisyaratkan bahwa upaya perlindungan ter-

hadap buruh wanita masih perlu untuk terus diupaya-

kan.

Hasil evaluasi penerapan model menunjukkan

bahwa kepuasan kerja buruh juga meningkat rata-rata

skornya, namun belum mampu meningkatkan kate-

gorinya (Tabel 4). Kebanyakan atribut mempunyai

kepuasan kategori sedang, khususnya yang termasuk

dalam aspek fisik dan kondisi kerja. Satu-satunya

atribut yang mempunyai skor kepuasan sangat tinggi

pada semua gudang adalah atribut status pekerjaan.

Bekerja pada gudang tembakau memberikan kepu-

asan sangat tinggi karena lebih bergengsi dibanding

bekerja sebagai buruh tani. Persepsi buruh terhadap tingkat perlindungan

perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk kepuasan kerja menunjukkan keharmonisan hubungan indus-trial. Berdasarkan pada hal tersebut, maka hanya satu gudang yang mempunyai hubungan industrial har-monis, yaitu PTPN X, baik sebelum maupun setelah penerapan simulasi model. Lima gudang lainnya mempunyai hubungan industrial yang belum harmo-nis (Tabel 5).

Revisi dan Penyempurnaan Model

Berdasarkan pada hasil simulasi dan evaluasi penerapan model maka dilakukan revisi dan penyem-purnaan model (Gambar 3). Pemerintah

Pemerintah menjalankan peran dan fungsi yang sama dengan model tahun I, yaitu: (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan. (b) menjadi fasilitator untuk menciptakan hubungan

baik antara perusahaan dan buruh.

Tabel 5. Perbandingan Hubungan Industrial Sebelum dan Sesudah Penerapan Model

Uraian Skor rata-rata Kategori

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

Gudang Pandusata Utama

Perlindungan 2,81 3,17 Sedang Sedang

Kepuasan 3,16 3,22 Sedang Sedang

Hubungan industrial Belum harrmonis Belum harrmonis

Gudang Gading Mas




Gudang Tempurejo


Kepuasan 3,60 3,66 Tinggi Tinggi

Hubungan industrial Belum harrmonis Belum harmonis

Gudang Tarutama



Hubungan industrial Belum harrmonis Belum harmonis

Gudang Mangli Djaja Raya




Gudang PTPN X

Perlindungan 3,57 3,91 Tinggi Tinggi

Kepuasan 3,78 3,81 Tinggi Tinggi

Hubungan industrial Harmonis Harmonis

Sumber: Data primer, diolah (2011)


53

Asosiasi Tembakau Indonesia (ATI)

ATI adalah sebuah lembaga yang dibentuk

untuk kemajuan industri tembakau. Peran ATI dipan-

dang sejalan dan mendukung upaya harmonisasi

hubungan industrial, sehingga perlu dimasukkan

dalam model. Peran ATI antara lain:

(a) membantu pengembangan industri tembakau dan

pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Kete-

nagakerjaan.

(b) membantu SPSI memperjuangkan kesejahteraan

buruh.

Perusahaan

Perusahaan mempunyai hak menuntut hasil

pekerjaan yang baik dari buruh dan berkewajiban

memberikan perlindungan pada buruh yang meliputi

aspek finansial, fisik, kondisi kerja, dan sosial. Dari

keempat aspek perlindungan, aspek sosial mem-

punyai peran strategis, karena pada aspek tersebut

terdapat SPSI.

SPSI adalah lembaga yang menurut Undang-

Undang Ketenagakerjaan harus dibentuk oleh per-

usahaan yang mempekerjakan lebih dari 15 orang

buruh. Keberadaan SPSI dimaksudkan sebagai wadah

buruh dalam memperjuangkan hak-haknya selama

menjalin kemitraan dengan perusahaan sesuai dengan

kemampuan perusahaan, sehingga terjalin hubungan

baik antara buruh, SPSI dan perusahaan.

Buruh

Kewajiban buruh adalah bekerja sesuai dengan

tuntutan perusahaan. Sebagai imbalan mereka mem-

punyai hak memperoleh perlindungan perusahaan.

Setiap orang yang beraktivitas tentu meng-

harapkan hasil dari aktivitasnya, begitu juga buruh

yang bekerja pada gudang tembakau. Apabila hasil-

nya dapat memenuhi kebutuhan, maka buruh akan

Gambar 3. Model Harmonisasi Hubungan Industrial pada Gudang Tembakau di Kabupaten Jember (Hasil

Penyempurnaan Model Tahun ke-1)


54

merasakan kepuasan kerja. Semakin banyak kebutuh-

an yang dapat dipenuhi, maka semakin tinggi tingkat

kepuasan kerja. Berdasar teori Maslow yang me-

nyatakan bahwa kebutuhan manusia bukan hanya

kebutuhan fisik saja, yang dapat dipenuhi dengan

adanya aspek finansial, maka kepuasan buruh juga

dinilai dari aspek lain selain finansial.

Kepala Gudang

Dari penelitian tahun pertama diketahui bahwa

mandor tidak mempunyai waktu dan kemampuan

yang cukup untuk menjadi mediator antara buruh dan

perusahaan dalam hal harmonisasi hubungan indus-

trial. Selain melakukan pengawasan dan bimbingan

teknis terhadap buruh mandor juga melakukan pe-

kerjaan yang sama dengan buruh selama jam kerja

sehingga tidak tersisa cukup waktu untuk melakukan

aktivitas lain. Wawasan, kemampuan berorganisasi

dan negosiasi mandor relatif kurang karena tingkat

pendidikan rata-rata adalah SMP.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka peran

mandor dalam model harmoniasi hubungan industrial

sebagai mediator digantikan oleh kepala gudang,

yang mempunyai rata-rata tingkat pendidikan lebih

tinggi, dengan peran:

1. Menyampaikan keinginan perusahaan pada buruh

untuk mencapai prestasi kerja tertentu.

2. Menyampaikan keinginan buruh pada perusahaan

untuk memperoleh haknya.

Beberapa perbedaan antara model lama dengan model yang disempurnakan tercantum pada Tabel 6.

Tugas utama kepala gudang adalah melakukan pengawasan secara umum terhadap proses pengolah-an tembakau agar sesuai dengan tuntutan dan target perusahaan. Kondisi kerja gudang tembakau menye-babkan kepala gudang harus memperhatikan kondisi buruh, karena kondisi yang tidak menyenangkan buruh akan berpengaruh pada prestasi kerjanya. Pada bagian inilah peran dan fungsi kepala gudang sebagai mediator diperlukan unuk mempertemukan kepen-tingan buruh dan perusahaan, agar hak yang diperoleh masing-masing fihak seimbang dengan kewajiban yang dijalankannya.

Peran kepala gudang dalam memperjuangkan kepentingan buruh didukung oleh perusahaan dengan mengizinkannya menjadi pengurus SPSI. Sebagai pengurus, kepala gudang turut menentukan berbagai kebijakan perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan buruh.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Model yang dibentuk pada tahun ke-1 masih perlu disempurnakan, berupa: (1) perbaikan atribut perlindungan, yaitu: kenaikan upah rutin, pengadaan lembaga keuangan yang dapat membantu kebutuhan mendadak buruh, asuransi sebagai pengganti JAM-SOSTEK, peningkatan pengetahuan buruh akan

Tabel 6. Perbedaan Komponen Model Harmonisasi Hubungan Industrial

Komponen Semula Penyempurnaan

1. Pemerintah Menjalankan fungsi fasilitator dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang ketenagakerjaan

Menjalankan fungsi yang sama sebagaimana pada model semula

2. ITA Belum dimasukkan dalam model

Masuk dalam penyempurnaan model dg fungsi: - membantu Disnaker mengawasi pelaksanaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan pada industri tembakau

- membantu perusahaan pengolahan tembakau dalam pengembangan industri tembakau

- membantu SPSI memperjuangkan kesejahteraan buruh

3. Mandor Merupakan komponen yang menjembatani hubungan buruh dan perusahaan

Tidak lagi dimasukkan dalam penyempurnaan model

4. Kepala Gudang Tidak dimasukkan dalam model Menggantikan fungsi mandor karena lebih kompeten dan posisinya yang strategis sebagai pengurus SPSI

5. Serikat Pekerja Dimasukkan dalam model untuk memperjuangkan hak-hak buruh

Dimasukkan ke dalam model bersamaan dengan kepala gudang yang berstatus sebagai pengurus SPSI.

6. Perusahaan

Fihak yang mempunyai usaha dan ber kewajiban memberikan perlindungan pada buruh

Sama dengan model semula

7. Buruh Fihak yang berkewajiban bekerja dan berhak memperoleh perlindungan yang memberikan kepuasan kerja

Sama dengan model semula


55

keberadaan SPSI, perbaikan hubungan buruh dan SPSI serta perbaikan hubungan buruh-perusahaan; (2) dimasukkannya ATI yang mendampingi pemerintah melakukan tugas pengawasan dan fasilitator dalam hubungan industrial pada gudang tembakau; (3) peran mandor sebagai mediator yang menjembatani hubungan buruh dan perusahaan digantikan oleh kepala gudang, karena lebih kompeten dan strategis karena biasanya merupakan pengurus SPSI.

Hasil simulasi penerapan model hanya mampu meningkatkan skor perlindungan dan kepuasan kerja, namun belum mampu meningkatkan hubungan industrial menjadi harmonis. Empat gudang mem-punyai hubungan industrial belum harmonis, karena baik perlindungan maupun kepuasan kerja berada pada kategori sedang. Satu gudang mempunyai hubungan industrial belum harmonis, karena tingkat perlindungan sedang, namun kepuasan kerja tinggi. Hanya gudang PTPN X yang mempunyai hubungan industrial harmonis sebelum dan sesudah penerapan model.

Saran

Pemerintah sebaiknya terus bekerjasama dengan ATI dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada gudang tem-bakau dengan tetap mempertimbangkan kemajuan industri tembakau.

Upaya harmonisasi hubungan industrial pada gudang tembakau sebaiknya dimulai dari perbaikan tingkat perlindungan serta optimalisasi peran dan fungsi SPSI. Posisi kepala gudang pada kepengurusan SPSI perlu dipertahankan karena sangat strategis untuk menyampaikan aspirasi dua arah, dari buruh kepada perusahaan dan dari perusahaan kepada buruh, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak buruh.

DAFTAR PUSTAKA

As’ad, M. 2003. Psikologi Industri. Edisi Ke-empat.

Liberty: Yogyakarta.

Azizah, A. 2007. Kekerasan Terhadap Pekerja Perem-

puan pada Pabrik Tembakau di Kabupaten

Jember dan Bondowoso. Laporan Penelitian

Kajian Wanita tidak dipublikasikan. Jember:

Fakultas Hukum Universitas Jember.

DPR-RI. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-

kerjaan. Jakarta: DPR-RI.

Hadi, S. 1991. Analisis Butir untuk Instrumen Angket,

Tes, dan Skala Nilai dengan Basica. Andi

Offset: Yogyakarta.

Prayuginingsih, H. 2007. Perlindungan dan Hak

Wanita Pekerja Pada Gudang Tembakau

(Kasus di Kabupaten Jember). Laporan

Penelitian Kajian Wanita tidak dipublikasikan.

Jember: Fakultas Pertanian Universitas Muham-

madiyah.

Prayuginingsih, H., Santosa, T.H. & Iman, M. 2010.

Model Harmonisasi Hubungan Industrial

sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Buruh

Wanita pada Gudang Tembakau di Kabupaten

Jember. Laporan Penelitian Hibah Bersaing

Tahun Pertama tidak dipublikasikan. Jember:

Fakultas Pertanian Universitas Muhamma-

diyah Jember.

Simamora, H. 2001. Manajemen Sumber Daya Manu-

sia. Edisi kedua. YPKN: Yogyakarta.

Umar, H. 1998. Riset Sumber Daya Manusia. PT.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

uji keandalan model harmonisasi hubungan industrial pada ... · pdf filedan kesehatan kerja...

Documents