uajy taxplan semen indonesia

Kelompok 6 1

PERENCANAAN PAJAK

PT SEMEN INDONESIA Tbk

Disusun oleh:

1. Devina Christabel 1104 18955

2. Fransisca Devina P. 1104 19226

3. Kartika Arum Ashanti 1104 19256

Kelompok VI (6)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

Kelompok 6 2

PERENCANAAN PAJAK

Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Semen Indonesia

Tbk memberikan informasi bahwa pada tahun 2013, perseroan terlah memenuhi

persyaratan memeperoleh penurunan tarif PPh Badan sebesar 5% masing masing

untuk tahun fiskal 2013 dan 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun

2007. Adanya penurunan tarif tersebut sangat menguntungkan perusahaan, karena

penurunan tersebut akan berimbas pada penurunan pajak penghasilan yang harus

ditanggung perusahaan yang pada awalnya bertarif 25 %.

Untuk pemberlakuan perencanaan pajak, kelompok berfokus pada perusahaan induk

dari PT. Semen Indonesia Tbk. Berikut peluang perencanaan pajak yang dibuat

kelompok pada perusahaan.

1. Koreksi terkait pos Kesejahteraan Karyawan

Perusahaan memiliki banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPH Badan

terhadap pos biaya biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi

efisiensi PPh Badan sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Pada perusahaan

yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan terif tertinggi (di

atas Rp 100.000.000) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan

seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan

kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.(Suandy ,

2009)

PT. Semen Indonesia Tbk adalah perusahaan yang masuk dalam golongan

tersebut., dimana perusahaan dikenakan PPh Badan dengan tarif tertinggi dan

pengenaan PPhnya tidak bersifat final.

Dalam pos biaya untuk kesejahteraan karyawan PT. Semen Indonesia Tbk

terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 50.415.873.000 terhadap laporan

keuangan komersial perusahaan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, koreksi tersebut

terjadi akibat pemberian fasilitas oleh perusahaan kepada karyawan perusahaan

dalam bentuk pemberian natura / kenikmatan yang berdasarkan UU PPh No. 36

Tahun 2008, pasal 9 ayat 1 huruf e. Natura merupakan biaya yang tidak dapat

dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Dalam catatan atas laporan

keuangan PT. Semen Indonesia Tbk ditemukan bahwa penyebab koreksi fiskal

Kelompok 6 3

tersebut adalah natura yang diberikan perusahaan dalam bentuk pemberian rumah

dinas, mobil dinas, dan fasilitas telepon kepada sejumlah karyawan.

Mobil dinas dan rumah dinas yang diberikan kepada karyawan, menurut

Ketentuan Fiskal (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) tergolong dalam

Harta yang tidak boleh disusutkan.

Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya; kendaraan perusahaan

yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang

tidak terletak di daerah terpencil.

Prosentase dari kepemilikan harta tersebut akan berimbas pada menurunnya beban

depresiasi akibat koreksi fiskal, sehingga menyebabkan laba kena pajaknya

meningkat. Oleh karena itu kelompok mengusulkan koreksi fiskal untuk perusahaan

ini dengan cara :

A. Perusahaan menyediakan mobil dinas.

Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak

diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1)

Huruf e perusahaan tidak daptat mengurangkan biaya dengan transportasi biaya

penyusutan, eksploitasi atau pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung

Penghasilan Kena Pajak.

Perusahaan memberikan tunjangan transport.

Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak

No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan

dalam penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

Besar dari koreksi fiskal positif akibat mobil dinas ini adalah 25% dari seluruh

koreksi fiskal positif terhadap pos kesejahteraan karyawan atau sebesar

Rp.12.603.968.250

Kelompok mengasumsikan bahwa kendaraan atau mobil tersebut bukan mobil

yang dimiliki oleh jajaran direksi perusahaan, dimana sesuai Peraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Per 02 / MBU /

2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, mobil tersebut adalah mobil yang

memang diberikan untuk jajaran direksi.

Kelompok 6 4

Usulan dari kelompok adalah dengan mengalokasikan 70% dari koreksi tersebut

dialihkan untuk memberikan tunjangan transportasi atau sebesar

Rp.8.822.777.775, selain itu membantu karyawan yang ingin membeli mobil

dengan agunan berupa gaji pegawai (syarat dan ketentuan berlaku). Program

tersebut sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan akan lebih

meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan.

Semua mobil dinas perusahaan yang digunakan sebagai fasilitas karyawan,

merupakan mobil yang benar benar dipergunakan untuk urusan bisnis.

Sehingga dengan kata lain, tunjangan dan beban depresiasi mobil tersebut dapat

dipergunakan untuk meningkatan beban penghasilan perseroan dalam

penghitungan beban kena pajak.

Tunjangan tersebut akan menambah beban kena pajak dan mengurangi laba

kena pajak pada tahun tersebut.

B. Fasilitas telepon genggam

Fasilitas telepon genggam yang diberikan kepada sejumlah karyawan juga

merupakan pos yang bukan obyek pajak jika telepon tersebut digunakan untuk

urusan diluar urusan perusahaan (digunakan untuk kepentingan pribadi).

Fasilitas dari telepon genggam ini dapat dikenakan pajak apabila digunakan

memang untuk urusan kantor. Pengenaan pajak untuk biaya biaya terkait

telepon ini hanya 50 % dari semua biaya yang digunakan dengan

KEP.220/PJ./2002 dan SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan

atas Biaya Pemakaian telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.

Fasilitas telepon yang diberikan perusahaan mempunyai prosentase 10%

terhadap seluruh koreksi fiskal positif dalam pos kesejahteraan karyawan, atau

sebesar Rp 5.041.587.300.

Kelompok mengusulkan kepada perusahaan agar perusahaan membangun suatu

sistem yang digunakan pada fasilitas tersebut memang hanya dapat digunakan

untuk melakukan urusan perusahaan (pembatasan panggilan). Sehingga, pada

koreksi fiskal positif ini, beban telepon dapat dikurangkan sebagai beban kena

pajak walaupun hanya 50%nya saja atau sebesar Rp.2.520.793.650.

Kelompok 6 5

Perhitungan I :

Koreksi fiskal terhadap pos kesejahteraan karyawan dapat di jabarkan sebagai

berikut :

Koreksi Positif

Kesejahteraan Karyawan Rp 50.415.873.000

Mobil Dinas ( asumsi = 25%) Rp.12.603.968.250

Usulan Kelompok

Mengganti 70 %nya sebagai tunjangan

transportasi (Rp.8.822.777.775)

Koreksi positifnya menjadi sebesar Rp 41.593.095.225

Koreksi Positif


Fasilitas telepon (asumsi = 10%) Rp 5.041.587.300.

Usulan Kelompok

Mengganti 50 %nya sebagai tunjangan (Rp 2.520.793.650)

Koreksi positifnya menjadi sebesar Rp 47.895.079.350

KOREKSI POSITIF POS KESEJAHTERAAN KARYAWAN

JIKA DIGABUNG

Koreksi Positif


Usulan Kelompok

Gabungan dari biaya mobil dan telepon

(Mengurangi Koreksi Positif) (Rp. 11.343.571.425)

Koreksi Positif kesejahteraan karyawan Rp 39.072.301.575

Kelompok 6 6

Pengaruh terhadap Laba Kena Pajak, Pajak tertanggung, dan Penghematan

pajak

Perusahaan Kelompok

Laba sebelum Pajak Penghasilan

Rp.4.599.905.681.000 Rp.4.599.905.681.000

Koreksi positif Perbedaan Tetap

Rp. 111.298.424.000

Usulan Kelompok Rp. 111.298.424.000

Biaya alat transportasi (Rp.8.822.777.775)

Biaya telepon (Rp 2.520.793.650)

Koreksi Positif Perbedaan tetap

Rp 99.954.852.575

Koreksi negatif perbedaan temporer

(Rp 176.809.575.000) (Rp 176.809.575.000)

Laba kena pajak perseroan

Rp. 4.534.394.530.000 Rp 4.523.050.958.575

Pajak yang ditanggung perusahaan sebesar 20%

Beban Pajak tertanggung

Rp 906.878.906.000 Rp 904.610.191.715

Penghematan Pajak Rp 2.268.714.285

Kelompok 6 7

2. Koreksi terkait Beban Lain Lain

Pos Lain lain yang dimiliki oleh perusahaan memiliki koreksi fiskal positif yang

cukup material yaitu sebesar Rp 131.084.009.000. Salah satu penyebab koreksi

fiskal tersebut adalah adanya sumbangan perusahaan terhadap para korban

bencana alam. Selama tahun 2013, Perseroan memberikan bantuan sebesar

Rp23.160.000.000 atau 17,5% dari seluruh pengeluaran lain lain perusahaan

yang tidak dapat digolongkan sebagai beban perhitungan PPh. Adapun bencana

alam yang mendapat bantuan dari PT. Semen Indonesia Tbk , antara lain:

Korban erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang,

termasuk pendirian Posko Semen

Banjir di Kabupaten Gresik

Banjir di Kabupaten Tuban (Kecamatan Rengel, Kecamatan Plumpang,

Kecamatan Parengan dan Kecamatan Soko,

Banjir di Kabupaten Lamongan (kecamatan Babat, Laren dan Maduran.)

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sumbangan yang

diberikan kepada korban bencana alam dan dapat dikurangkan sebagai beban

pengurang pajak adalah bencana yang tergolong bencana alam nasional. Dari

bantuan perusahaan kepada korban bencana, tidak ada satupun bencana diatas

yang tergolong bencana nasional sehingga beban yang digunakan untuk bantuan

tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban pengurang pajak penghasilan,

seperti yang tercamtum dalam Pasal 6 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Oleh karena itu kelompok mengusulkan perencanaan pajak perusahaan untuk

mengubah bentuk sumbangan agar dapat digunakan sebagai beban untuk

mengurangi laba kena pajak perusahaan, tanpe mengubah esensi dari

sumbangan tersebut. Adapun bentuk sumbangan adalah sebagai berikut:

Kelompok 6 8

Kelompok 6 9

Kelompok 6 10

Perhitungan II :

Koreksi fiskal terhadap pos lain - lain dapat di jabarkan sebagai berikut :

Koreksi Positif

Pos lain lain Rp. 131.084.009.000

Bencana Alam erupsi Gunung Kelud Rp 16.212.000.000

Usulan Kelompok

Mengganti 70 %nya sebagai biaya pembuatan sungai

aliran erupsi Rp 11.384.400.000

Bencana Alam Banjir Kabupaten Gresik Rp 3.474.000.000

Usulan Kelompok

Mengganti 70 %nya sebagai Pembuatan tanggul, waduk atau sungai

Rp 2.431.800.000

Bencana Alam Banjir di Kabupaten Tuban Rp. 2.316.000.000

Usulan Kelompok

Mengganti 100 %nya sebagai biaya pembuatan

terowongan saluran air di bawah tanah yang kemudian

disalurkan menuju laut

Rp. 2.316.000.000

Bencana Alam Banjir di Kabupaten Lamongan Rp. 1.158.000.000

Usulan Kelompok

Mengganti 70 %nya sebagai biaya untuk melakukan pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kotoran yanga ada di sungai

Rp 810.600.000

Perencanaan Pajak jika semuanya dilakukan

Koreksi Positif

Pos lain lain Rp. 131.084.009.000

Erupsi Gunung Kelud mengganti 70 %nya sebagai

biaya pembuatan sungai aliran erupsi (Rp 11.384.400.000)

Bencana Banjir Kabupaten Gresik mengganti 70 % nya sebagai Pembuatan tanggul, waduk atau sungai

(Rp 2.431.800.000)

Kelompok 6 11

Bencana Banjir Kabupaten Tuban mengganti 100% nya

sebagai biaya pembuatan terowongan saluran air di

bawah tanah yang kemudian disalurkan menuju laut

(Rp. 2.316.000.000)

Mengganti 70 %nya sebagai biaya untuk melakukan pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kotoran yanga ada di sungai

(Rp 810.600.000)

Koreksi Positif

Pos lain lain Rp 114.141.209.000

Pengaruh terhadap Laba Kena Pajak, Pajak tertanggung, dan Penghematan pajak

Perusahaan Kelompok


Rp.4.599.905.681.000 Rp.4.599.905.681.000


Rp. 111.298.424.000


Biaya lain lain (bencana alam) (Rp.16.942.800.000)

Koreksi Positif Perbedaan tetap Rp 94.355.624.000


(Rp 176.809.575.000) (Rp 176.809.575.000)


Rp. 4.534.394.530.000 Rp 4.517.451.730.000


Beban Pajak tertanggung Rp 906.878.906.000 Rp 903.490.346.000


Kelompok 6 12

Perhitungan III

Perhitungan ke tiga ini apabila, semua usulan kelompok terhadap perencanaan pajak

perusahaan diterima oleh perusahaan.

Perusahaan Kelompok


Rp.4.599.905.681.000 Rp.4.599.905.681.000


Rp. 111.298.424.000


Biaya Kesejahteraan Karyawan

Mobil / alat transportasi (Rp.8.822.777.775)

Telepon genggam (Rp 2.520.793.650)

Biaya lain lain (bencana alam) (Rp.16.942.800.000)

Koreksi Positif Perbedaan tetap Rp 83.012.052.575


(Rp 176.809.575.000) (Rp 176.809.575.000)


Rp. 4.534.394.530.000 Rp 4.506.108.159.000


Beban Pajak tertanggung Rp 906.878.906.000 Rp 901.221.631.700


uajy taxplan semen indonesia

Documents